I R
AP
KS AN AA N
Tim Analis
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
KAJIAN ATAS RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2010
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
Handriyanto Setiadi Martiasih Nursanti Titik Kurnianingsih Zuliansyah P Zulkarnain Tauhid Ahmad Handi Risza Pany Mulyadi Karyani Laksmi Dewi Jeffry Simorangkir Freesca Syafitri
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal DPR RI 2009
0
KAJIAN ATAS RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2010
EN
D
PR
R
I
RKP 2010 merupakan RKP transisi antara pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu dengan pemerintahan baru yang akan terpilih melalui Pemilu 2009. Karena itu, dalam perjalanannya hingga akhir Oktober 2009, RKP 2010 akan dipastikan mengalami perkembangan sesuai dengan visi dan misi presiden baru. RKP 2010 juga sebagai tahun awal dari RPJMN 2010-2014 sehingga sangat strategis menentukan arah pembangunan lima tahun mendatang.
–
SE
TJ
Pemerintah dalam dokumen RKP 2010 telah merencanakan 5 prioritas pembangunan, antara lain:
KS AN AA N
(2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
AP
BN
(1) Pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial.
(3) Pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional.
PE
LA
(4) Pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi.
D
AN
(5) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.
IS A
AN
G
G
AR
AN
Lima prioritas tersebut beserta dengan fokusnya diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan yang terjadi saat ini maupun yang diperkirakan terjadi tahun 2010. Terkait dengan hal diatas maka tulisan singkat akan memaparkan pandangan lain guna menjadi bahan masukan diskusi antara anggota DPR-RI dengan pemerintah.
AN
AL
Kondisi Umum
BI R
O
Saat ini dunia memasuki tahun kedua krisis finansial. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2009 mengalami kontraksi sebesar minus 1,3 %, volume perdagangan dunia akan mengalami kontraksi sebesar 11% (WOE, April 2009). Indonesia juga mengalami nasib serupa dalam perdagangan dimana pertumbuhan ekspor-impor masingmasing sebesar (-)32,1% dan (-)35,9%. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2009 diperkirakan masih mampu bertumbuh diatas 3,5 persen.
1
Tahun 2010, kondisi perekonomian dunia diperkirakan akan tumbuh 1,9 persen, sementara ekonomi Indonesia diharapkan mampu bertumbuh sebesar 5-6 %. Hal ini mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia diproyeksikan akan mulai memasuki tahap perbaikan. Meskipun belum normal dibandingkan sebelum krisis. Langkah-langkah yang diproyeksikan mampu mendorong perbaikan tersebut adalah kebijakan stimulus fiskal sebesar Rp.73,3 triliun rupiah dengan meningkatkan defisit fiskal menjadi (-) 2,5 persen (Rp. 139 triliun).
R
I
Catatan dan Rekomendasi
TJ
EN
D
PR
Berikut disampaikan beberapa catatan dan rekomendasi sehubungan prioritas-prioritas yang telah disampaikan Pemerintah dalam RKP 2010 :
–
SE
1. Prioritas Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan Pelaksanaan Perlindungan Sosial.
AN
PE
LA
KS AN AA N
AP
BN
Dalam RKP 2010, prioritas ini dibagi dalam dua sub prioritas yakni pengurangan kemiskinan dan sistem perlindungan sosial. Di dalamnya terdapat beberapa fokus yakni (i) Perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), (ii) Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, (iii) Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan, (iv) peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan. Sementara untuk Sistem Perlindungan Sosial, terdapat satu fokus yakni Penataan kelembagaan pelaksanaan sistem jaminan sosial.
AR
AN
D
Untuk mengkaji ketepatan sub prioritas dan fokus tersebut, perlu dilihat kondisi kemiskinan dan sistem perlindungan sosial yang saat ini terdapat di di Indonesia :
G
G
1.A. Kondisi Kemiskinan
AN
•
AN
BI R
O
•
AL
IS A
Angka kemiskinan masih relatif besar dimana tahun 2008 diperkirakan sebesar 15,42 %. Yang perlu diperhatikan adalah kemiskinan perdesaan yang jauh lebih tinggi yakni mencapai 18,93 % atau sebanyak 24,59 juta jiwa. Pada saat yang sama, kecenderungan nilai tukar petani (NTP) sepanjang tahun 2009 masih berada dibawah 100. Hal ini mengindikasikan ancaman kemiskinan di perdesaan jauh lebih berat dibandingkan perkotaan. Beban pengangguran diperkirakan akan berdampak terhadap kemiskinan di tahun 2010 mendatang. Semenjak bulan Januari 2009 tercatat 175 ribu pekerja dan 65 ribu pekerja telah dirumahkan. Jumlah ini akan meningkatkan jumlah pengangguran yang ada yakni 9,26 juta orang (BPS Februari 2009). Bahkan potensi setengah pengangguran sebesar 31,36 juta menjadi ancaman kemiskinan yang paling besar.
•
2
Gambar Persentase Penduduk Miskin Kota dan Desa Tahun 1996-2008
30 25
R PR
15
15.5
10
EN
11.7
D
Persen
I
18.93
20
1998
1999
2000
2001
2003
Desa
2004
2005
2006
Kota+Desa
2007
2008
AP
Kota
2002
BN
1996
–
0
SE
TJ
5
KS AN AA N
Sumber : BPS, 2008
Program kemiskinan yang saat ini ada yakni Program Nasional Pemberdayaan Mayarakat, Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan, Kredit Usaha Rakyat, maupun pembangunan infrastruktur melalui stimulus fiskal dan sebagainya. Dari berbagai program tersebut tampaknya pemerintah ingin pengurangan kemiskinan bersifat “masif” meskipun disana-sini perlu tambal sulam kelemahan. Beberapa titik kritis dari program-program tersebut yang perlu diperhatikan yakni (i) ketergantungan pada program kemiskinan yang sifatnya bantuan melemahkan kemandirian dan keberdayaan serta semangat orang miskin untuk keluar dari kemiskinan. (ii) Karena sifatnya masif (ad-hoc) namun instan dari banyak pendekatan program maka keberlanjutan program minim sekali. Tidak siapnya APBD, kelembagaan daerah dan modal sosial masyarakat adalah beberapa indikator semua program diatas lemah. (iii) Akar masalah kemiskinan adalah ketiadaan lapangan pekerjaan. Namun tampaknya insentif kebijakan maupun upaya yang dilakukan minim sekali mengarah kepada upaya penciptaan lapangan pekerjaan baru. (iv) Sumberdaya manusia anak-anak orang miskin belum menjadi prioritas utama sasaran program kemiskinan. Padahal upaya yang paling signifikan adalah penciptaan generasi baru orang miskin yang harus lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya.
AN
PE
LA
•
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
•
1.B. Sistem Perlindungan Sosial •
Hingga saat ini penyandang masalah sosial di Indonesia belum terdeteksi dengan baik mengingat sumber informasinya terbatas. Penyandang masalah sosial yakni penyandang cacat, anak cacat, tuna sosial (wanita tuna susila, gelandangan, 3
pengemis dan bekas narapidana), dan korban Napza. Di samping itu juga terdapat anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar serta lanjut usia terlantar. Program yang dijalankan adalah berbagai kegiatan di tiga balai besar rehabilitasi sosial, balai penerbitan Braile, dan panti sosial. Program ini umumnya bersifat bantuan maupun pengembangan kemandirian penyandang masalah sosial. Terdapat beberapa titik kritis menyangkut sistem perlindungan sosial diatas. (i) penyandang masalah sosial memiliki tingkat kesadaran, modal sosial, maupun kemandirian yang lebih rendah dibandingkan orang normal. Implikasinya, pendekatannya juga berbeda sehingga dibutuhkan perhatian pemerintah yang jauh lebih besar. (ii) aturan yang mengatur kewenangan serta kelembagaan sistem perlindungan sosial belum dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan. (iii) perhatian masyarakat umum terhadap penyandang masalah sosial rendah. (iv) kelembagaan antar instansi pemerintah maupun masyarakat masih lemah. (v) sistem jaminan sosial untuk penyandang masalah sosial belum terbangun. Kelemahan ini terletak pada pendekatan yang hampir seragam untuk setiap kelompok sasaran penyandang masalah sosial.
•
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
•
KS AN AA N
Rekomendasi Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan Pelaksanaan Perlindungan Sosial.
D
AN
PE
LA
1. Peningkatan sikap partisipasi dan kesadaran masyakat untuk keluar dari kemiskinan. Program yang sifatnya bantuan lebih ditekankan kepada orang yang paling miskin (the poorest). BLT dikurangi jumlahnya dan PKH ditingkatkan jangkauannya. PNPM lebih diarahkan kepada sumber pembiayaan dalam negeri, khususnya anggaran APBD yang tidak digunakan.
IS A
AN
G
G
AR
AN
2. Penciptaan lapangan pekerjaan melalui pembangunan infrastruktur berbasis perdesaan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak krisis finansial. Anggaran stimulus fiskal lebih baik diarahkan pada wilayah perdesaan ketimbang wilayah perkotaan. Infrastruktur pertanian menjadi prioritas utama.
BI R
O
AN
AL
3. Pengembangan usaha mikro dan kecil serta menengah dengan sistem pembiayaan jangka panjang dengan pembinaan yang kontinyu. Perluasan program kemiskinan berbasis usaha perlu didesain ulang. Desain utamanya adalah memunculkan sikap wirausahawan pada orang-orang miskin dan memberikan akses usaha yang dibutuhan. 4. Peningkatan akses pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. Target utamanya adalah generasi-generasi baru (anak orang miskin) sehingga akan jauh lebih berkelanjutan pengurangan kemiskinannya ketimbang pendekatan yang ada saat ini.
4
5. Redefinisi ulang pembangunan pertanian dan perdesaan sebagai upaya makro pengentasan kemiskinan. Dengan beban tenaga kerja dan ekonomi yang tinggi di pertanian dan wilayah perdesaan maka sangat sulit orang yang berada didalamnya keluar dari lingkaran kemiskinan. Soal keterbatasan lahan pertanian, tingginya jumlah pekerja di pertanian, maupun dukungan anggaran APBN dan APBD yang terbatas adalah contohnya.
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
6. Efektivitas dan koordinasi pengurangan kemiskinan tetap diperlukan. Program yang sifatnya ad-hoc (instan) dan tidak efektif mengurangi kemiskinan sebaiknya dihapus. Model-model pengurangan kemiskinan yang gradual diperluas. Selain itu, program yang mengarah kepada integrasi dengan pembangunan daerah lebih baik dikembangkan. Oleh karena itu, peran dan partisipasi daerah lebih baik diperbesar dalam rangka koordinasi di tingkat implementasi.
5
2. Prioritas Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Indonesia
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Pembangunan kualitas sumberdaya manusia sudah seharusnya ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap rencana kerja pemerintah (RKP) 2010, didasarkan pertimbangan bahwa peningkatan kualitas pembangunan sumberdaya manusia: (1) memiliki dampak yang besar terhadap pembangunan nasional jangka menengah dan panjang; (2) memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; (3) mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan; (4) merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya; serta (5) realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun. Disahkannya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, merupakan amanah konstitusi, yang harus dilihat sebagai peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi pemerintah, untuk mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia.
PE
LA
KS AN AA N
AP
BN
–
IPM Indonesia 2007-20081 masih relatif tertinggal dibanding negara-negara lainnya. Indonesia bertengger pada posisi 107 dari 177 negara dengan skor 0,728 yang masih rendah dibanding Vietnam yang menempati posisi 105. Sementara beberapa negara tetangga sesama anggota ASEAN memiliki peringkat yang lebih baik seperti Singapura 25, Malaysia 78, Thailand 78, dan Filipina 90. Pemeringkatan dan skor yang diperoleh Indonesia tersebut, berdasarkan beberapa penilaian diantaranya, usia harapan hidup posisi 100, tingkat pemahaman aksara dewasa urutan 56, tingkat pendaftaran di sekolah urutan 110 dan PDB per kapita posisi 113. Secara umum penilaian itu juga mewakili kondisi riil dari kualitas SDM Indonesia yang masih berada di atas 100 sekaligus juga menjadi sebuah cermin adanya kegagalan dalam pembangunan manusia Indonesia.
AN
G
G
AR
AN
D
AN
Kualitas SDM Indonesia yang rendah tersebut selain mengindikasikan adanya kegagalan dalam proses pembangunan, juga merupakan dampak dari kegagalan pembangunan. Artinya, rendahnya kualitas SDM merupakan akibat dari kualitas kinerja pembangunan ekonomi yang kurang memadai. Dilain pihak, kinerja ekonomi juga mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas SDM2.
AN
AL
IS A
Rekomendasi dalam Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Indonesia
BI R
O
1. Dalam penyusunan RKP 2010, diharapkan pemerintah mulai merubah pendekatan prioritas pembangunan SDM, dengan fokus terhadap peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan. Dengan anggaran pendidikan dan kesehatan yang relatif besar, pemerintah harus membuat skala prioritas, mulai dari jangka pendek, menengah dan panjang, sehingga kontinuitas pembangunan SDM terus berlanjut.
1
2
BPS, Bappenas dan UNDP (2008), The Economics of Democracy, Indonesia Human Development Report 2008, Jakarta Ekonomi Konstitusi: Haluan Baru Kebangkitan Ekonomi Indonesia, editor Sogeng Sarjadi, Imam Sugema
6
PR
R
I
2. Dengan mempertimbangkan kualitas pendidikan Indonesia terakhir, diusulkan alokasi anggaran belanja tahun 2010 digunakan untuk melaksanakan 4 fokus kegiatan, yaitu: (1) Pemantapan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang berkualitas di seluruh Indonesia; (2) Peningkatan mutu pendidikan dari semua jenjang pendidikan, dengan penyediaan infrastruktur dan suprastruktur yang berkualitas; (3) Pemantapan relevansi Pendidikan Menengah, Tinggi dan Non formal dengan pasar tenaga kerja ; dan (4) Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
3. Dengan melihat skala prioritas pembangunan SDM ke depan, alokasi anggaran pada penekanan prioritas pembangunan kesehatan dan keluarga berencana, juga menjadi salah satu prioritas utama dalam menopang pembangunan SDM. Ada empat fokus kegiatan yang dilakukan dalam bidang kesehatan, yaitu: (1) Percepatan penurunan kematian ibu dan anak, peningkatan asupan gizi balita, dan pemberantasan penyakit menular (2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dalam bentuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (3) Peningkatan pemanfaatan obat bagi masyarakat miskin, pengawasan obat dan makanan, dan penyediaan tenaga kesehatan yang memadai, serta (4) Revitalisasi Program KB.
7
3. Prioritas Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim yang difokuskan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Perairan laut Indonesia yang memiliki luas lebih kurang 5,8 juta km2 dan mencakup sekitar dua pertiga luas keseluruhan serta memiliki garis pantai sepanjang 81 ribu km bukan saja kaya akan sumber daya perikanan, tetapi juga menjadi lintasan pelayaran internasional yang menghubungkan pusat-pusat perekonomian dunia. Sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia diperkirakan bernilai sekitar US$ 136,5 miliar, meliputi perikanan sebesar US$ 31,9 miliar, wilayah pesisir lestari sebesar US$ 56 milyar, bioteknologi laut sebesar US$ 40 miliar, wisata bahari sebesar US$ 2 milyar dan minyak bumi sebesar US$ 6.6 miliar. Keberadaan sumber daya kelautan dan perikanan yang demikian besar merupakan peluang bagi sumber pertumbuhan ekonomi nasional dan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat3. Total kontribusi PDB nasional dari pemanfaatan sumber daya alam yang dicerminkan dalam sektor perikanan pada tahun 2008 mencapai 2,8 persen, dan hal itu menunjukkan kecenderungan peningkatan pertumbuhan PDB perikanan yang pada tahun 2006 dan 2007 PDB perikanan berdasarkan harga berlaku secara berurut adalah 2,2 persen dan 2,5 persen4.
D
AN
PE
LA
KS AN AA N
Permasalahan utama yang dihadapi antara lain: (1) rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan dan tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir; (2) masih rendahnya akses nelayan terhadap permodalan dan sumber pembiayaan, layanan usaha, dan diseminasi teknologi pengolahan produk perikanan; (3) kurangnya infrastruktur yang mendukung peningkatan nilai tambah pada sektor perikanan; (4) masih adanya praktek illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing; (5) pengelolaan tata ruang kelautan/pesisir yang belum terintegrasi dengan tata ruang daratan.
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
Permasalahan-permasalahan itu disebabkan salah satunya karena minimnya perhatian pemerintah pada sektor kelautan dan perikanan yang muncul antara lain sebagai akibat dari paradigma pembangunan masa lalu yang lebih berorientasi ke darat, yang menyebabkan pengalokasian sumber daya pembangunan lebih diprioritaskan pada sektor-sektor daratan. Penguasa pada masa lalu yang yang kebetulan lahir dalam budaya yang lekat dengan kultur pertanian tanpa disadari membawa pembangunan nasional bertumpu pada sektor pertanian (daratan). Itu sebabnya mengapa sektor kelautan dan perikanan dapat dikatakan masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan pembangunan sektor pertanian, padahal perairan laut Indonesia lebih luas ketimbang dengan daratannya5.
3
4
5
Departemen Kelautan dan Perikanan, Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2005-2009 (Jakarta, 2005) hal. 1.2 Berdasarkan data Produk Domestik Bruto oleh Badan Pusat Statistik. Data lengkap dapat dilihat pada www.bps.go.id/sector/nra/gdp/table4.shtml A. Satria, Globalisasi Perikanan : Reposisi Indonesia? (PT: Penerbit IPB Press), Bogor 2009 hal. ix
8
Rekomendasi dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim
Untuk mengatasi masalah-masalah yang dijabarkan di atas, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus diarahkan pada:
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
1. Pemberdayaan pelaku perikanan, seperti nelayan, pembudi daya perikanan, dsb dengan cara meningkatkan pendapatan mereka. Pemberdayaan nelayan menjadi hal yang penting jika menyadari bahwa fungsi nelayan tidak hanya sebagai pencari ikan, tapi juga berfungsi dalam menjaga sumber daya kelautan. Nelayan dapat berfungsi sebagai ujung tombak dalam mendeteksi adanya kapal-kapal asing yang mencoba masuk ke perairan Indonesia secara illegal, karena mereka lebih tahu lokasi kapal-kapal asing. Kawasan pesisir di bagian luar perbatasan Indonesia yang dihuni oleh kaum nelayan yang kuat otomatis akan menjadi benteng pertama bagi usaha asing dalam mengganggu kedaulatan perbatasan Indonesia. Selain dua fungsi tersebut, para nelayan juga dapat difungsikan untuk menjaga sumber daya kelautan yang ada, seperti mengontrol kerusakan karang, terumbu karang, dsb. 2. Perluasan akses nelayan. Perluasan akses nelayan terhadap permodalan dan sumber pembiayaan, layanan usaha, dan diseminasi teknologi pengolahan produk perikanan.
AN
D
AN
PE
LA
3. Pembangunan infrastruktur sektor perikanan. Pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan nilai tambah pada sektor perikanan. Pembangunan infrastuktur berupa jalan dari pelabuhan ke tempat pengolahan, penyediaan energi listrik, air, dan pembangunan pabrik pengolahannya sendiri dimaksudkan untuk memberi nilai tambah lebih pada produk-produk perikanan.
AL
IS A
AN
G
G
AR
Ekspor langsung bahan baku ikan ke luar negeri tentu saja memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi negara yang mempunyai industri pengolahan dan pengusaha-pengusaha skala besar. Dengan adanya industri pengolahan di dalam negeri, diharapkan akan menggerakkan industri-industri sampingannya. Dan hal seperti ini tentu saja menguntungkan perekonomian Indonesia, dan diharapkan lebih menguntungkan buat para nelayan.
BI R
O
AN
4. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan & perikanan. Pengendalian ini diperlukan untuk mengatasi kerugian dari segi ekonomi dan kelestarian sumber daya yang diakibatkan oleh kegiatan illegal fishing. 5. Menata kembali tata ruang yang mengintegrasikan wilayah laut/pesisir dan darat. Hal ini menjadi penting, agar kebijakan tata ruang yang diterapkan di darat tidak bertentangan tapi justru sejalan dan sinergi dengan kebijakan tata ruang laut dan kawasan pesisir.
9
4.
Prioritas penguatan perekonomian domestik yang berdaya saing yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi.
4.A. Pertanian
PR
R
I
Pada tahun 2009, Departemen Pertanian memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian tumbuh sebesar 4,20 persen. Pertumbuhan ini melambat 0,69 persen dari tahun 2008 yang sempat tumbuh 4,89 persen. Padahal pada tahun 2009, sektor pertanian mendapatkan dukungan prioritas pendanaan APBN yang relatih besar dari dari tahun 2008.
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
Sebagai gambaran pada APBN 2009 pendanaan yang dikelola Departemen Pertanian sebesar Rp 8,2 triliun (0,2% dari PDB) yang direncanakan untuk menjangkau sasaran makro pembangunan pertanian antara lain meningkatnya PDB sebesar 4,6%, penyerapan tenaga kerja 44,2 juta orang, penurunan penduduk rawan pangan 1%, Nilai Tukar Petani 115-120, dan nilai neraca perdagangan mencapai US $ 16,22 miliar. Sedangkan sasaran komoditas pangan utama untuk padi 63,5 juta ton, jagung 18 juta ton, kedelai 1,5 juta ton, gula 3,3, juta ton dan daging sapi 399,5 ribu ton.
AR
AN
D
AN
PE
LA
KS AN AA N
Menurut analisa ICOR (Departemen Pertanian dan World Bank) , untuk mencapai sasaran secara nasional tersebut, diperlukan anggaran pembangunan mencapai Rp 165 triliun (akumulasi dana sektor pertanian dari pemerintah, swasta dan masyarakat). Mengingat besarnya anggaran dari APBN yang disediakan hanya Rp 8,2 Triliun, maka anggaran tersebut harus dialokasikan dengan tepat sehingga memiliki efek stimulasi yang maksimal terhadap pertumbuhan sektor pertanian. Efek stimulasi dapat dilakukan dengan mengarahkan pembiayaan APBN pada program-program sektor pertanian yang mendukung strategi pencapaian trickle down effect (pro-poor, pro-job dan pro-growth).
AN
G
G
Rekomendasi dalam Prioritas Pembangunan Ekonomi dari Sektor Pertanian
BI R
O
AN
AL
IS A
Prioritas yang dilakukan pada tahun 2010 harus merupakan program-program yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya terutama dalam kerangka pengembangan sektor pertanian yang digariskan dalam RPJM 2004-2009. Kendala yang terbayang adalah keterbatasan anggaran yang mungkin tidak akan jauh berbeda dengan APBN 2009. Sementara sektor pertanian masih dihadapkan pada kelemahan-kelemahan yang menahun dan sulit diatasi, seperti tidak tersedianya benih yang baik, kemudian tidak adanya koordinasi antar departemen teknis, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, serta kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang memadai
10
PR
R
I
1. Peran utama Departemen Pertanian dalam membina hubungan kerja sama dengan pemerintah daerah. Dengan desentralisasi, staf dinas di kabupaten telah dipindahkan ke tingkat pemeritahan lokal, bersamaan dengan implementasi fungsi-fungsi pemerintahan, seperti penyuluhan, regulasi (contoh: standar input, kualitas produk [pemeriksaan mutu daging], karantina), dan pelaporan statistik. Departemen Pertanian pusat sedang mengkaji ulang peranannya dalam menanggapi permasalahan, dengan fokus yang lebih besar pada penyediaan fasilitas, rangka kerja kebijakan dan penggunaan sumber daya.
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
2. Memperkuat kapasitas regulasi. Departemen Pertanian mengatur dan mengawasi berbagai standar yang mempengaruhi produktifitas petani (misalnya mencegah agar pupuk palsu, bibit bermutu rendah, dan pestisida berbahaya tidak beredar di pasar; melaksanakan sistem karantina untuk mencegah penularan penyakit binatang ternak dan tanaman dari luar) dan melindungi konsumen produk pertanian (misalnya melalui inspeksi mutu daging).
AN
D
AN
PE
LA
KS AN AA N
3. Perlu meningkatkan pendapatan petani melalui diversifikasi lebih lanjut. Diperkirakan sekitar 24 juta hektar lahan kering memiliki potensi yang belum dikembangkan. Rumah tangga miskin di daerah ini memiliki tingkat ketergantungan lebih tinggi pada pertanian, karena sektor perekonomian yang bukan berasal dari pertanian tidak dapat berkembang. Diversifikasi di dalam hal ini menjadi penting, begitu pula berbagai kebijakan yang merangsang tumbuhnya usaha peternakan, tumpang sari sayuran, penanaman kembali hutan-hutan di daerah-daerah kecil dengan tumbuhan berkayu dengan nilai tinggi, serta diversifikasi kacang mete atau buahbuahan
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
4. Meningkatkan pengeluaran untuk penelitian pertanian. Pertumbuhan produktifitas di daerah pedesaan adalah dasar utama bagi pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Hal ini membutuhkan sistem yang solid dalam proses produksi, adaptasi dan pemerataan teknologi yang dibutuhkan oleh produser berskala kecil. Penelitian pertanian yang kuat dan sistem penyuluhan sangat penting untuk menggerakkan produktivitas ke jalur pertumbuhan yang lebih pesat. 5. Mendukung cara-cara baru dalam penyuluhan pertanian. Seperti halnya sistem penyuluhan di negara-negara lainnya, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengembangan mekanisme institusional yang efektif dalam menyalurkan teknologi yang sesuai bagi produsen berskala kecil. 6. Memperbaiki infrastruktur pedesaan. Sementara tanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur pedesaan, khususnya jalan raya di daeral rural, bukan saja tanggung jawab Departemen Pertanian, namun juga instansi pekerjaan umum dan Pemerintah Daerah.
11
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
8. Reforma agraria perlu dilaksanakan secara sistematis dan bertahap untuk meningkatkan skala usaha dan memberikan kepastian hukum kepemilikan aset tanah petani. Sensus Pertanian menunjukkan rata-rata kepemilikan lahan semakin mengecil, kepemilikan lahan pertanian semakin timpang dan semakin meningkatnya jumlah buruh tani yang tidak memiliki lahan. Gejala ini harus segera dihentikan karena akan membahayakan upaya peningkatan produksi dan kesejahteraan petani melalui program reforma agraria. Peningkatan kepemilikan lahan dan kepastian aset lahan yang dimiliki akan memberikan insentif dan efisiensi usahatani yang pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan dan tingkat kesejahteraan mereka.
I
7. Fokus dalam pendanaan APBN; Peningkatan produktifitas adalah kunci dalam peningkatan pendapatan petani, oleh karena itu diperlukan dukungan pendanaan yang memadai melalui skema yang dibiayai oleh APBN.
4.B. Infrastruktur
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
Pembangunan infrastruktur melalui government expenditure berperan sebagai stimulan bagi sektor swasta, untuk selanjutnya sektor swasta yang akan lebih berperan menggerakkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Kontribusi sektor konstruksi terhadap pembentukan PDB terus mengalami peningkatan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007, seperti ditunjukkan dalam tabel. Meskipun besaran kontibusi sektor ini terus mengalami peningkatan namun sektor ini belum menjadi sektor andalan karena kontribusi yang diberikan belum melebih rata-rata share seluruh sektor. Secara empiris jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro) serta perkembangan suatu negara atau wilayah.
12
Tabel Kontribusi Sektoral terhadap PDB Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2001-2007 (persen)
R PR
9,10 27,83 0,66 6,08 16,92 6,77 9,28
8,73 27,40 0,69 6,21 17,26 7,28 9,35
9,23 100
9,18 100
9,24 100
9,27 100
TJ
EN
D
9,44 28,08 0,66 5,92 16,77 6,24 9,21
SE
9,20 100
9,66 28,37 0,66 5,82 16,37 5,85 9,12
–
9,23 100
BN
10,63 28,00 0,66 5,68 16,26 5,42 8,90
AP
11,29 27,86 0,66 5,61 16,16 5,06 8,74
LA
KS AN AA N
Pertanian,perkebunan, peternakan,kehutanan, perikanan Pertambangan&penggalian 11,68 Industri pengolahan 27,65 Listrik, gas & air bersih 0,63 Konstruksi 5,56 Perdagangan, hotel&restoran 16,20 Pengangkutan&komunikasi 4,88 Keuangan, real estate & jasa 8,56 perusahaan Jasa-jasa 9,30 PDB 100 Sumber : PDB, beberapa tahun, diolah
I
Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 15,54 15,39 15,24 14,92 14,50 14,20 13,83
Lapangan usaha
AR
AN
D
AN
PE
Infrastruktur merupakan salah satu faktor masuknya FDI (Foreign Direct Investment) ke Indonesia. Sebagaimana studi yang dilakukan Bank Dunia dan LPEM FEUI yang menyatakan bahwa infrastruktur adalah salah satu indikator teratas yang menentukan keputusan untuk berinvestasi di Indonesia selain kondisi makro ekonomi, kematangan institusi (KKN/pungli/Izin) serta kondisi ketenagakerjaan.
AL
IS A
AN
G
G
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 menunjukkan bahwa kontribusi sektor konstruksi dalam menyerap tenaga kerja pada tahun 2006 mencapai 4.373.950 jiwa, terdiri dari 4.249.018 jiwa pekerja pria dan 124.932 jiwa pekerja wanita. Secara total, penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi mampu menyerap sebesar 4,60 persen dari total angkatan kerja sebesar 95.177.102 jiwa.
BI R
O
AN
Apabila dicermati dari data year-to-year, penyerapan tenaga kerja pada sektor ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2005. Dari data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada tahun 2005 tercatat sektor ini mampu menyerap sebanyak 4.299.495 jiwa pekerja pria dan 117.592 jiwa pekerja wanita atau total menyerap 4.417.087 jiwa. Dengan demikian terjadi penurunan sebanyak 43.137 jiwa (tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005). Dari hasil Studi Pusat Kajian Strategis (Pustra) tahun 2007, diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja pada proyek-proyek di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 2006 mampu berkontribusi sebesar 7,54 persen dari total tenaga kerja sektor konstruksi yang terserap. 13
R
I
Tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum tahun 2000-2007, ditemukan adanya hubungan empiris antara alokasi pendanaan Departemen Pekerjaan Umum dengan tingkat penyerapan tenaga kerja. Hubungan empiris tersebut mengindikasikan bahwa setiap kenaikan sebesar Rp. 1 triliun alokasi anggaran Departemen Pekerjaan Umum, maka tambahan tenaga kerja yang terserap secara langsung mencapai sekitar 27.273 jiwa dan tenaga kerja tidak langsung sebanyak 5.198 jiwa.
EN
D
PR
Rekomendasi dalam Prioritas Pembangunan Infrastruktur
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
1. Mengembalikan peran negara. Untuk menyediakan infrastruktur yang pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengembalikan peran negara. Negara tidak hanya bisa berperan sebagai administrator dan regulator tetapi juga pelaku. Negara harus memobilisasi seluruh akses sumber daya (anggaran dan resources) untuk pengadaan fasilitas layanan publik dan infrastruktur dasar.
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
2. Penyediaan guarantee fund dan infrastructure fund. Penyediaan guarantee fund dimaksudkan untuk mengurangi risiko dalam pembangunan infrastruktur berskala besar dengan pola public private partnership, dan infrastructure fund sebagai jembatan pembiayaan pada saat krisis ekonomi menjadi penting. Pertimbangan utama yang harus diperhatikan pemerintah dalam menyusun suatu program pembangunan infrastruktur adalah : harus berdampak signifikan terhadap pengembangan kesempatan kerja dalam waktu relatif pendek (Program Padat Karya); didukung dengan sistem delivery yang baik agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah; didukung dengan sistem monitoring dan kontrol yang baik agar dapat dipertanggungjawabkan; meliputi pekerjaan yang sederhana (tidak memerlukan “high skill”).
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
3. Mengedepankan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pedesaan di daerah yang berbasis pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan), karena pertanian mampu menyerap sekitar 49% angkatan kerja, sumber kehidupan bagi sekitar 70% penduduk, mengurangi kemiskinan, mengurangi laju urbanisasi dan pada akhirnya daerah pedesaan juga mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi seperti daerah perkotaan.
4. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik guna mendukung laju pertumbuhan sektor riil dan memudahkan akses kepada sumber-sumber pertumbuhan. Pembangunan dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan institusi lain sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya dan tidak menurunkan kualitas infrastruktur yang telah dibangun. Selain itu diperlukan juga adanya standar pelayanan nasional untuk infrastruktur.
14
5. Partisipasi pihak swasta. Dalam hal keterbatasan anggaran, pemerintah dapat menggandeng pihak swasta dengan sebelumnya memperbaiki iklim investasi. Pemerintah diharapkan juga dapat menciptakan kondisi makro ekonomi yang stabil, mengembangkan kerangka hukum yang baik, memastikan kestabilan regulasi, menciptakan pasar kredit dalam negeri, dan menggalakkan market sounding bagi proyek-proyek yang akan dikerjasamakan dengan swasta, kerangka hukum, institusi, prosedur, dan regulasi sangat penting agar bermanfaat bagi stakeholder.
EN
D
PR
R
I
6. Membangun Bank Pembangunan yang khusus membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Seperti di Venezuela, pemerintah membangun Bank-bank khusus untuk membiayai proses pembangunan, dengan dukungan penuh pemerintah.
–
SE
TJ
7. Memanfaatkan korporasi asing. Pemerintah juga dapat memanfaatkan korporasi asing, dengan memberikan kewajiban pada mereka, membangun fasilitas-fasilitas dan infrastuktur di kawasan sekitar operasional usahanya.
AN
PE
LA
KS AN AA N
AP
BN
8. Melakukan pengawasan penggunaan anggaran di daerah. Untuk menjamin ketersediaan infrastruktur di daerah-daerah, hendaknya pemerintah juga melakukan pengawasan penggunaan anggaran dan memastikan kesesuaian keberlangsungan proyek yang terealisasi. Jika proyek tidak berjalan maka pemerintah daerah setempat dikenakan sanksi atau diwajibkan mengembalikan anggaran yang tidak terpakai atau mengalihkannya ke daerah lain.
AN
D
4.C. Energi
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
Pada tahun 2008, kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral terhadap penerimaan negara mencapai Rp 346,437 Triliun atau 36 % dari total penerimaan negara sebesar Rp. 962,5 Triliun. Faktor kenaikan harga minyak dan booming harga batubara menjadi pemicu realisasi penerimaan di tahun 2008 meningkat sebesar 53 %.Angka penerimaan ESDM di tahun 2008 ini juga jauh di atas penerimaan di tahun 2006 yang sebesar Rp 222 Triliun (36,1 %), tahun 2005 yang sebesar Rp. 155 Triliun (31,4 %), dan tahun 2004 yang sebesar Rp. 117 Triliun (29,1 %). Pada tahun 2009 ini, harga minyak dunia diperkirakan berada pada kisaran yang lebih rendah dibanding tahun 2008. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap penerimaan dari sektor migas Sektor-sektor energi yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2009 adalah Pertambangan Migas (2,5 %), pertambangan bukan Migas(2,5 %), serta Listrik dan Gas (6,5 %). Pesanan Batubara untuk perusahaan besar sudah penuh hingga tahun 2011, belum termasuk tambahan yang akan digunakan oleh PLN berkaitan dengan selesainya secara bertahap proyek-proyek listrik 10 ribu MW. Sementara itu sektor penggalian dan sektor industri migas akan tumbuh masingmasing sebesar 5 %. 15
Rekomendasi dalam Prioritas Pembangunan Energi
AN
PE
LA
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
1. Dalam rangka peningkatan ketahanan energi diperlukan biaya/anggaran yang mencakup anggaran untuk mencapai kecukupan pasokan, keterjangkauan (affordability) dan kesinambungan energi atau sustainabilty. Penggunaan anggaran tersebut diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas informasi bagi penawaran konsesi-konsesi baru, termasuk melakukan survai geologi dan geofisik pendahuluan, meningkatkan kemampuan Nasional (untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian), pengembangan energi terbarukan, serta biaya untuk pembangunan infrastruktur energi. 2. Peningkatan cadangan energi serta infrastruktur produksi dan distribusi energi.Upaya di atas dapat dicapai melalui optimalisasi produksi dari lapangan yang telah ada, pengembangan lapangan sumur tua, pengembangan lapangan minyak marginal, percepatan produksi lapangan baru, dan perbaikan iklim investasi serta konservasi energi Di sisi hilir perlu dilakukan upaya peningkatan infrastruktur produksi dan distribusi BBM, BBN, LPG, dan BBG. 3. Penerapan instrumen kebijaksanaan dibidang fiskal . yaitu pemberian insentif secara adil dan konsisten. Insentif yang diperlukan, diantaranya, adalah: pemberian insentif pajak berupa penangguhan, keringanan dan pembebasan pajak pertambahan nilai, serta pembebasan pajak bea masuk kepada perusahaan yang bergerak dibidang energi terbarukan dan konservasi energi.
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
4. Penelitian dan pengembangan dibidang energi alternatif dan konservasi energi perlu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan nasional di bidang penguasaan Iptek dalam rangka pengembangan industri yang berkaitan dengan jasa dan teknologi energi terbarukan dan konservasi energi melalui kerja sama dengan lembaga atau industri penelitian dan pengembangan unggulan. Selain programnya juga perlu dianggarkan dengan baik biaya untuk penelitian dan pengembangan maupun anggaran khusus yang dapat mengurangi kerugian sosial ekonomi karena permasalahan pemborosan pemakaian energi
5. Terkait dengan subsidi, subsidi energi perlu diarahkan terutama untuk memberikan akses lebih banyak kepada masyarakat terhadap energi, baik dalam bentuk BBM (Premium, Minyak Tanah, Solar), LPG, dan Listrik. Upaya mengurangi subsidi BBM perlu dilakukan melalui percepatan konversi minyak tanah ke LPG, pemenuhan kewajiban pemanfaatan BBN, pelaksanaan tata niaga BBM bersubsidi, dan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga.
16
6. Melakukan kajian nilai ekonomis dan kelayakan eksplorasi panas bumi. Dalam hal eksplorasi panas bumi, permasalahan antara lain adalah biaya produksi lebih tinggi dari harga jual listrik. Investor hanya akan mengembangkan panasbumi apabila pemerintah menentukan harga panasbumi yang memberikan keuntungan yang wajar dan mensubsidi selisih harga tersebut. 7. Melakukan kebijakan pengamanan energi. Beberapa negara maju seperti halnya Amerika melakukan hal-hal sebagai berikut :
I
R
PR
D
EN
TJ
KS AN AA N
AP
BN
–
-
intervensi baik secara diplomatik, ekonomi maupun militer untuk menjamin mendapatkan akses ke sumber minyakbumi membuat cadangan minyak strategis menggunakan teknologi tinggi untuk meningkatkan produksi dalam negeri menggunakan tenaga nuklir untuk membangkitkan listrik melakukan kersama regional dengan negara tetangga dalam pengadaan energi jangka panjang
SE
-
Penutup
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
RKP 2010 sebagai RKP di tahun transisi dibutuhkan sebagai pijakan awal pemerintahan yang baru. Catatan dan rekomendasi diatas perlu diperkuat dengan pertama, membangun komitmen pemerintah baru untuk terus melakukan perbaikan birokrasi yang berkesinambungan, dengan meletakkan fokus pada pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat. Birokrasi harus menyadari bahwa kesejahteraan masyarakat adalah pekerjaan besar yang perlu diseriusi dengan baik. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan pembagian tugas yang lebih detail antar stakeholder. Kedua, pendekatan yang memprioritaskan keberlanjutan pembangunan harus diadopsi dalam setiap jenis kegiatan/program. Ketiga, perlunya desain ulang anggaran dengan optimalisasi sumbersumber dalam negeri, khususnya pendanaan APBD yang tidak digunakan. Pada akhirnya, RKP 2010 diharapkan mampu membuka pembahasan komprehensif antara DPR-RI dan pemerintah, sehingga perlu dibuka pada hal-hal yang lebih teknis dan detail ketimbang politis sehingga RKP 2010 jauh bermanfaat untuk rakyat, baik dari sisi legislasi, penganggaran maupun pengawasan.
17
