Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No.1 Tahun 2017)

PENGARUH TAX AMNESTY, PERTUMBUHAN EKONOMI, KEPATUHAN WAJIB PAJAK, DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK TAHUN PAJAK 2015 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGARAJA 1Kadek

Diah Puspareni, 1I Gusti Ayu Purnamawati, 2Made Arie Wahyuni Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris pengaruh tax amnesty, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala likert. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja sebanyak 47.528 orang. Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin diperoleh jumlah minimal sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja sebanyak 100 orang. Metode pemilihan sampel menggunakan insidental sampling, yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti digunakan sebagai sampel serta cocok sebagai sumber data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 17.0 for Windows. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial dan simultan tax amnesty, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Kata Kunci: tax amnesty, ekonomi, pajak, transformasi kelembagaan.

Abstract This study was aimed to prove empirically the effect of tax amnesty, economic growth, tax payers’ obedience, and institutional transformation in the Directorate Generale of tax on tax revenue. This was a qualitative research that uses likert scale. The population was person tax payers registered in Kantor Pajak Pratama Singaraja (Tax Office) with the total number of 47,528. The minimal sample of 100 of person tax payers registered in Kantor Pajak Pratama Singaraja was determined by using Slovin formulae. The sampling selection method used was incidental sampling, that is, who the researcher happened to meet were used as the sample and were regarded as suitable to be used as data sources. To analyze the data, the study used multiple linear regression analysis using SPSS 17.0 for Windows. The results showed that partially and simultaneously, tax amnesty, economic growth, tax payers’ obedience and institutional transformation of the Directorate General of Tax have positive and significant effect on tax revenue. Keywords: tax amnesty, economy, tax, institutional transformation.

e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No.1 Tahun 2017) PENDAHULUAN Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2009), pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya berdasarkan undang-undang, dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada warga negaranya. Dominasi pajak dalam penerimaan negara harus disambut baik, karena melalui pajak kemandirian negara dalam membiayai pembangunan dan pemerintahannya diharapkan dapat

tercapai. Segala biaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh negara berasal dari masyarakat sendiri, bukan dari bantuan negara lain. Keadaan ini berdampak pada kemandirian negara yang lebih kuat sehingga negara tidak bergantung pada negara lain dalam pembiayaan pembangunan dalam negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki peran strategis sehingga harus mendapatkan perhatian penting dari pemerintah. Penerimaan negara dari sektor pajak adalah penerimaan negara yang paling besar. Hal ini dibuktikan pada Anggaran Penerimaan Negara dalam APBN 2015 seperti yang tampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Anggaran Penerimaan Negara dalam APBN 2015 Jumlah (dalam Trilyun Rupiah) Pajak 1.489,3 Pendapatan Negara Bukan Pajak 269,1 Hibah 3,3 Total 1.793,6 Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015 Uraian

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak memberikan kontribusi sebesar 83% pada keseluruhan anggaran penerimaan negara atau senilai Rp 1.489,3 Trilyun. Penerimaan

Presentase 83,0% 15,0% 0,2% 100%

pajak dalam APBN 2015 sebesar Rp 1489,3 Trilyun merupakan peningkatan sebesar 29.9% dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2014 seperti yang tampak pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Penerimaan Pajak dari tahun 2010-2015 Jumlah Kenaikan (dalam Trilyun Rupiah (dalam Trilyun Rupiah) 2010 649,0 2011 837,9 188,8 2012 980,5 142,6 2013 1.077,3 96,8 2014 1.146,5 69,2 2015 1.489,3 342,8 Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015 Tahun

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa kenaikan penerimaan pajak sebesar 29,9% merupakan kenaikan target penerimaan pajak terbesar dalam 5 tahun terakhir. Kenaikan target penerimaan sebesar 29,9% tersebut dikarenakan kebutuhan pendanaan pemerintah saat ini

Persentase Kenaikan 20,8% 12,2% 9,9% 9,9% 29,9%

untuk menjalankan kebijakan pemerintahan Presiden baru. Pemerintahan Presiden Joko Widodo mempunyai beberapa program baru, yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, alokasi dana Desa, dan peningkatan pembangunan infrastruktur. Hingga tanggal 31 Desember

e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No.1 Tahun 2017) 2015 realisasi penerimaan pajak nasional tercapai sebesar Rp 1.155 trilyun atau 89% dari target penerimaan pajak dalam APBN 2015. Pemerintah harus dapat mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan. Apabila pemerintah gagal dalam mencapai target penerimaan pajak, maka akan menyebabkan kegagalan mengelola APBN 2015 yang akan berpengaruh terhadap pengelolaan APBN tahun berikutnya. Dengan kata lain, kegagalan mencapai target penerimaan APBN 2015 akan berdampak pada bertambahnya defisit utang pada APBN 2016. Salah satu lembaga atau instansi terkait dan berperan penting dalam penerimaan pajak pusat masyarakat adalah Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak berperan penting dalam memberikan pelayanan pajak kepada wajib pajak yang

membutuhkan bantuan jika terjadi suatu masalah dalam proses menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya. Kantor Pelayanan Pajak mengupayakan pelaksanaan semua ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan atau diinstruksikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan efektif, antara lain dengan penyediaan beberapa fasilitas-fasilitas untuk mempermudah wajib pajak dalam urusan perpajakannya khususnya urusan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). SPT merupakan bahan masukan pelaporan kepada pemerintah mengenai penerimaan negara khususnya dari sektor pajak. Data perkembangan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja tampak pada Tabel 3.

Tabel 3. Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2011-2015 kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja Wajib Pajak Realisasi SPT Terdaftar Wajib (Orang) SPT (Orang) 2011 41.484 26.220 2012 44.097 29.656 2013 44.257 29.925 2014 41.732 28.516 2015 47.528 24.031 Sumber: KPP Pratama Singaraja, Tahun 2011-2015 Tahun

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah penerimaan SPT wajib pajak orang pribadi pada tahun 2015, dimana dari 47.528 wajib pajak terdaftar wajib SPT hanya terealisasi 24.031 wajib pajak (51%) yang melaporkan SPT. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat pada Kabupaten Buleleng yang dilayani oleh KPP Pratama Singaraja belum berkontribusi sepenuhnya dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak karena sebanyak 23.497 wajib pajak (49%) belum melaporkan SPT. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Hal ini sesuai dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 11

Rasio Kepatuhan (%) 63 67 68 68 51

Rasio Ketidakpatuhan (%) 37 33 32 32 49

Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak bahwa salah satu tujuan pengampunan pajak atau tax amnesty adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak atau tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Penerapan kebijakan tax amnesty diharapkan dapat meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak. Tax amnesty

e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No.1 Tahun 2017) dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Purnamawati (2014) bahwa sistem pajak yang ideal bagi suatu negara harus mempunyai prinsip manfaat (benefit principle) yang diharapkan jauh lebih besar manfaatnya dibandingkan pajak yang mereka bayarkan serta pajak harus mempunyai prinsip keadilan (equity principle). Hubungan tax amnesty dengan penerimaan pajak mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015), yang menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika penerapan tax amnesty semakin tinggi, maka kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis pertama: H1: Tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut Untoro (2010), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Jika kemakmuran penduduk meningkat, maka akan mengubah pola konsumsinya yang kemudian akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Menurut Hanif (2005), jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat, maka kemampuan masyarakat dalam membayar pajak (ability to pay) juga akan meningkat. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Triastuti (2015), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Jika pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, maka penerimaan pajak juga semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis kedua: H2: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Faktor lain berpengaruh pada penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Torgler (2005), salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat keputusan kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Menurut Hasan (2008), kepatuhan perpajakan dapat dikatakan sebagai tulang punggung self assessment system, dimana dibutuhkan suatu kerelaan dari wajib pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajibannya sehingga sistem tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hubungan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Divianto (2013), yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Jika kepatuhan wajib pajak semakin tinggi, maka penerimaan pajak juga semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis ketiga: H3: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak adalah Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak. Pemerintah melakukan perubahan organisasi dan pembaharuan proses bisnis dalam rangka mencapai target penerimaan pajak melalui Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan PMK No.260.2/PMK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sebagaimana tercantum dalam PMK No.260.2/PMK/2015 meliputi: (1) pemisahan fungsi account representative menjadi fungsi pelayanan dan konsultasi, (2) account representative fungsi pengawasan dan penggalian potensi, pengalihan fungsi penyuluhan di seksi ekstensifikasi, pengalihan fungsi pengawasan wajib pajak baru di seksi ekstensifikasi, pengalihan fungsi kepatuhan internal di bagian sub bagian umum dan kepatuhan internal. Langkah-langkah tersebut diharapkan Direktorat Jenderal

e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No.1 Tahun 2017) Pajak dapat mewujudkan arah kebijakan fiskal 2015 berdasarkan Undang-Undang APBN dengan mencapai target penerimaan penerimaan dari sektor pajak yang dibebankan Undang-Undang. Hubungan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak dengan penerimaan pajak mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Fujihana (2012), yang menunjukkan bahwa reformasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak semakin tinggi, maka kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis keempat: H4: Transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis kelima: H5: Tax amnesty, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. METODE Penelitian dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Rancangan penelitian menggunakan penelitian kuantitatif. Variabel bebas penelitian adalah tax amnesty, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan, variabel terikat adalah penerimaan pajak. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja sebanyak 47.528 orang.

Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin (dalam Sugiyono, 2013) diperoleh jumlah minimal sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja sebanyak 100 orang. Metode pemilihan sampel menggunakan insidental sampling, yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti digunakan sebagai sampel serta cocok sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data penelitian adalah teknik kuesioner. Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner penelitian ini adalah skala likert. Skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur, sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Setiap pernyataan disediakan 5 (lima) alternatif jawaban, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, (2) Uji hipotesis menggunakan uji regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL Pada Tabel 4 hasil uji normalitas data menggunakan statistik KolmogiorovSmirnov menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,467. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Berdasarkan kriteria uji normalitas, data berdistribusi normal jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test N Normal Parametersa,b Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) (Sumber: data diolah 2016)

Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative

Unstandardized Residual 100 0,00000 1,984088 0,085 0,085 -0,056 0,849 0,467

e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No.1 Tahun 2017) Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data tax amnesty, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak, dan penerimaan pajak berdistribusi normal. Pada Tabel 5 hasil pengujian multikolinieritas mengunakan Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan nilai VIF

dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1. Berdasarkan nilai VIF dan tolerance, korelasi di antara variabel bebas dapat dikatakan mempunyai korelasi yang lemah. Dengan demikian, tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi linier.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolineritas Model Tax amnesty Pertumbuhan ekonomi Kepatuhan wajib pajak Transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (Sumber: data diolah 2016)

Collinearity Statistics Tolerance VIF 0,817 1,224 0,795 1,258 0,883 1,132 0,791 1,265

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser menunjukkan bahwa nilai

Keterangan Non Multikolineritas Non Multikolineritas Non Multikolineritas Non Multikolineritas

signifikansi antara variabel bebas dengan absolut residual lebih besar dari 0,05, yang ditunjukkan pada Tabel 6. Dengan demikian, tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas Unstandardized Coefficients B Std. Error 1 (Constant) 1,148 2,162 X1 -0,101 0,068 X2 0,033 0,074 X3 0,046 0,058 X4 0,035 0,069 a. Dependent Variable: ABS (Sumber: data diolah 2016) Model

Pada penelitian ini diajukan lima hipotesis. Pengujian hipotesis digunakan analisis regresi linier ganda. Hasil regresi berganda antara tax amnesty, pertumbuhan

Standardized Coefficients Beta -0,166 0,050 0,086 0,058

t

Sig.

0,531 -1,482 0,444 0,801 0,506

0,597 0,142 0,658 0,425 0,614

ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap penerimaan pajak secara parsial dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji t Unstandardized Coefficients B Std. Error 1 (Constant) -8,710 3,924 X1 0,405 0,124 X2 0,312 0,135 X3 0,361 0,105 X4 0,472 0,125 a. Dependent Variable: Y (Sumber: data diolah 2016) Model

Standardized Coefficients Beta 0,269 0,193 0,272 0,316

t

Sig.

-2,219 3,267 2,315 3,433 3,781

0,029 0,002 0,023 0,001 0,000

e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No.1 Tahun 2017) Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 7 dapat diinterpretasikan sebagai berikut. 1. Variabel tax amnesty (X1) memiliki koefisien 0,405 dengan nilai signifikansi 0,002. Nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas α = 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa tax amnesty (X1) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Sedangkan, nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa tax amnesty (X1) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak (Y). Jadi, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima sehingga tax amnesty berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. 2. Variabel pertumbuhan ekonomi (X2) memiliki koefisien 0,312 dengan nilai signifikansi 0,023. Nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas α = 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (X2) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Sedangkan, nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (X2) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak (Y). Jadi, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima sehingga pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. 3. Variabel kepatuhan wajib pajak (X3) memiliki koefisien 0,361 dengan nilai signifikansi 0,001. Nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas α = 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa

kepatuhan wajib pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Sedangkan, nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak (X3) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak (Y). Jadi, dapat disimpulkan bahwa H3 diterima sehingga kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. 4. Variabel transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (X4) memiliki koefisien 0,472 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas α = 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (X4) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Sedangkan, nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (X4) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak (Y). Jadi, dapat disimpulkan bahwa H4 diterima sehingga transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil analisis pengaruh tax amnesty, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap penerimaan pajak secara simultan dilihat dari nilai probabilitas pada uji F. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji F Model Sum of Squares Regression 350,866 Residual 389,724 Total 740,590 (Sumber: data diolah 2016) 1

Berdasarkan Tabel 8 ditunjukkan bahwa nilai F sebesar 21,382 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan H5 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara simultan tax amnesty, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan

df 4 95 99

Mean Square 87,717 4,102

F 21,382

Sig. 0,000

Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. PEMBAHASAN Pengaruh Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak Hasil pengujian hipotesis H1 mengenai pengaruh tax amnesty terhadap

e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No.1 Tahun 2017) penerimaan pajak menunjukkan nilai t sebesar 3,267 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Oleh karena itu, hipotesis H1 dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak atau tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak atau tax amnesty bertujuan untuk: (1) mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi, (2) mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, dan (3) meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat (O’Donovan dalam Hadi, 2011). Jika dikaitkan dengan teori legitimasi, pemerintah menginginkan pencapaian target penerimaan pajak dengan melakukan kebijakan tax amnesty. Penerapan kebijakan tax amnesty diharapkan dapat meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak. Tax amnesty dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Dengan demikian, penerapan tax amnesty dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

Ngadiman dan Huslin (2015), yang menunjukkan bahwa secara parsial tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya dilakukan oleh Pratiwi (2016), yang menunjukkan bahwa secara parsial tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Hasil pengujian hipotesis H2 mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak menunjukkan nilai t sebesar 2,315 dengan nilai signifikansi sebesar 0,023. Oleh karena itu, hipotesis H2 dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Menurut Untoro (2010), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi pada umumnya digambarkan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB telah menjadi pendekatan model yang sering digunakan banyak negara sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan, ekonomi penduduk, sehingga ada kecenderungan pendapatan penduduk meningkat. Jika pendapatan penduduk meningkat, maka akan mengubah pola konsumsinya yang kemudian akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Menurut Hanif (2005), jika PDRB suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar pajak (ability to pay) juga akan meningkat. Jika dikaitkan dengan teori legitimasi, legitimasi perusahaan akan diperoleh apabila terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntuntan dari masyarakat (Deegan, 2002). Hal ini menunjukkan bahwa jika pendapatan masyarakat mengalami peningkatan, maka

e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No.1 Tahun 2017) masyarakat akan melakukan pembayaran pajak sehingga penerimaan pajak juga meningkat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Triastuti (2015), yang menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Hasil pengujian hipotesis H3 mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak menunjukkan nilai t sebesar 3,433 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Oleh karena itu, hipotesis H3 dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Menurut Rahman (2010) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Nasucha (2004) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Jadi, kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Torgler (2005), salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat keputusan kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Menurut

Hasan (2008), kepatuhan perpajakan dapat dikatakan sebagai tulang punggung self assessment system, dimana dibutuhkan suatu kerelaan dari wajib pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajibannya sehingga sistem tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi, yang menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat karena kesesuaian dengan norma sosial (Ghozali dan Chariri, 2007). Teori legitimasi sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan pembayaran wajib pajak. Teori legitimasi merupakan suatu kondisi dimana suatu sistem nilai institusi sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana institusi merupakan bagiannya. Dalam hal kepatuhan wajib pajak atas pembayaraan pajak dan pelaporan SPT, wajib pajak harus mengikuti atau sejalan dengan suatu sistem dimana wajib pajak merupakan bagian di dalamnya, yaitu kebijakan atas kewajiban perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak diharapkan dapat mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yakni kewajiban perpajakan yang salah satunya adalah patuh dalam membayar pajak. Peningkatan penerimaan pajak disebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang melapor. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Divianto (2013), yang menunjukkan bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Sari (2012), yang menunjukkan bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Pengaruh Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Penerimaan Pajak Hasil pengujian hipotesis H4 mengenai pengaruh transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap penerimaan pajak menunjukkan nilai t sebesar 3,781 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena itu,

e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No.1 Tahun 2017) hipotesis H4 dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Pemerintah melakukan perubahan organisasi dan pembaharuan proses bisnis dalam rangka mencapai target penerimaan pajak melalui Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan PMK No.260.2/PMK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Central Transformation Organization Kementerian Keuangan (2015), perubahan organisasi Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan bagian dari transformasi kelembagaan yang dijalankan Kementerian Keuangan sebagai jawaban organisasi terhadap tuntutan publik terhadap kinerja organisasi. Perubahan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sebagaimana tercantum dalam PMK No.260.2/PMK/2015 meliputi: (1) pemisahan fungsi account representative menjadi fungsi pelayanan dan konsultasi, (2) account representative fungsi pengawasan dan penggalian potensi, pengalihan fungsi penyuluhan di seksi ekstensifikasi, pengalihan fungsi pengawasan wajib pajak baru di seksi ekstensifikasi, pengalihan fungsi kepatuhan internal di bagian sub bagian umum dan kepatuhan internal. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mewujudkan arah kebijakan fiskal 2015 berdasarkan Undang-Undang APBN dengan mencapai target penerimaan penerimaan dari sektor pajak yang dibebankan Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi bahwa legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan untuk mengonstruksi strategi perusahaan terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju (Hadi, 2011). Transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak merupakan bagian dari proses reformasi pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fujihana (2012), yang menunjukkan bahwa secara parsial reformasi pajak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya dilakukan oleh Madayanto (2015), yang menunjukkan bahwa secara parsial Reformasi administrasi perpajakan melalui payment online system berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak PPh badan. Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Hasil pengujian hipotesis H5 mengenai pengaruh tax amnesty, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap penerimaan pajak menunjukkan nilai F sebesar 21,382 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis H5 dalam penelitian ini diterima. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak atau tax amnesty bertujuan untuk: (1) mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi, (2) mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, dan (3) meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Dengan demikian, penerapan tax amnesty dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pertumbuhan ekonomi pada umumnya digambarkan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB telah menjadi pendekatan model yang sering digunakan banyak negara sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan, ekonomi penduduk, sehingga ada kecenderungan pendapatan penduduk meningkat. Jika pendapatan penduduk meningkat, maka akan mengubah pola

e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No.1 Tahun 2017) konsumsinya yang kemudian akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Menurut Hanif (2005), jika PDRB suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar pajak (ability to pay) juga akan meningkat. Hal ini meningkatkan daya pajaknya agar penerimaan pajak meningkat. Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipen.garuhi oleh beberapa fa.ktor, faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Torgler (2005), salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat keputusan kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Menurut Hasan (2008), kepatuhan perpajakan dapat dikatakan sebagai tulang punggung self assessment system, dimana dibutuhkan suatu kerelaan dari wajib pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajibannya sehingga sistem tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Peningkatan penerimaan pajak disebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang melapor pada KPP Pratama. Pemerintah melakukan perubahan organisasi dan pembaharuan proses bisnis dalam rangka mencapai target penerimaan pajak melalui Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan PMK No.260.2/PMK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan melaksanakan tax amnesty yang diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat mewujudkan arah kebijakan fiskal 2015 berdasarkan Undang-Undang APBN dengan mencapai target penerimaan penerimaan dari sektor pajak yang dibebankan Undang-Undang. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

(1) Tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif 0,405 dengan nilai signifikansi uji t 0,002 lebih kecil dari α = 0,05. (2) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif 0,312 dengan nilai signifikansi uji t 0,023 lebih kecil dari α = 0,05. (3) Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif 0,361 dengan nilai signifikansi uji t 0,001 lebih kecil dari α = 0,05. (4) Transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif 0,472 dengan nilai signifikansi uji t 0,000 lebih kecil dari α = 0,05. (5) Tax amnesty, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji F 0,000 lebih kecil dari α = 0,05. Saran Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. (1) Bagi manajemen KPP Pratama Singaraja disarankan perlu adanya analisa dan tindak lanjut mengenai tax amnesty, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak karena sangat penting dalam peningkatan penerimaan pajak sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. (2) Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji aspek yang serupa, yaitu pengaruh tax amnesty, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap penerimaan pajak diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan populasi dan sampel yang lebih luas agar hasil penelitian lebih teruji keandalannya. Di samping itu, diharapkan untuk menguji variabel lain yang diduga kuat dapat mempengaruhi penerimaan pajak seperti pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan ketepatan pengalokasian.

e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No.1 Tahun 2017) DAFTAR PUSTAKA Deegan, C. 2002. Introduction: The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosure: A Theoritical Foundation. Accounting, Auditing, and Accountability Journal, Vol. 5, No. 3, Hal. 282-311. Divianto. 2013. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Baturaja. Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi, Vol. 3, No. 3, Hal 317-333. Fujihana, Yuli. 2012. Pengaruh Reformasi Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada KPP Pratama Kota Bandung di Kanwil DJP Jabar 1). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. Ghozali, Achmad dan Anis Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Yogyakarta: Penerbit Andi. Hadi,

Nor. 2011. Corporate Responsibility.Yogyakarta: Ilmu.

Social Graha

Hanif, Nurcholis. 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo. Hasan, Dahliana. 2008. Pelaksanaan Tax Compliance Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak di Kota Yogyakarta. Mimbar Hukum Journal, Vol. 20, No. 2, Hal. 193-410. Madayanto, Enrico. 2015. Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Melalui Payment Online System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 15, No. 4, Hal. 221-229. Mardiasmo. 2009. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Andi. Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik. Jakarta: PT. Grasindo. Ngadiman dan Pengaruh

Daniel Sunset

Huslin. 2015. Policy, Tax

Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi, Vol. 19, No. 2, Hal. 225241. Purnamawati, I Gusti Ayu. 2014. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua. Pandecta Journal, Vol. 9, No. 1, Hal. 142-153. Pratiwi, Ratna. 2016. Pengaruh Reinventing Policy, Tax Amnesty, Sanksi Pajak, dan Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Rahman, Abdul. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan. Bandung: Nuansa. Sari, Maria M. Ratna. 2012. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta. Togler, B. 2005. Taxs Moral and Direct Democrasy. Eropean Jurnal of Political Economi, Vol. 21, No. 2, Hal. 525-531. Triastuti, Dian. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/Modal, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 20072014). Skripsi. Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Untoro, Joko. 2010. Ekonomi. Jakarta: Kawahmedia.