Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja,Indonesia

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan AkuntansiProgram S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH 1

Ni Luh Sri Rahayu, 1Ni Luh Gede Erni Sulindawati, 2Ni Kadek Sinarwati Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja,Indonesia

e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]}[email protected] Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah, (2) Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah, (3) Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah, dan (4) Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data yang digunakan berbentuk angka-angka. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Responden berjumlah 76 orang. Pengujian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 19.0 for Windows. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial variabel partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Secara simultan partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Kata Kunci: Kinerja Pemerintah Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan anggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi. Abstract The study aimed at finding out the effect of: (1) budgeting participation on the local government performances, (2) human resources quality on the local government performances, (3) the implementation of accounting information system on the local government performances, and (4) budgeting participation, human resources quality, and the implementation of accounting information system on the local government performances. The study was conducted at the Local Government working unti devices in Jembrana, made based on a quantitative, since the data obtained were in a form of figures. The samples were selected based on a purposive sampling technique by involving 76 respondents. The analysis was made by utilizing multiple linear regression supported by SPSS version 19.00 for windows. The results indicated that budgeting participation had a positive and significant effect on the local government performances, human resources quality had a positive and significant effect on the local government performances, and the implementation of accounting information system had a positive and significant effect on the local government performances, and budgeting participation, human resources quality, and the

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan AkuntansiProgram S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) implementation of accounting information system had a simultaneous positive and significant effect on the local government performances. Key-words: local government performances,human resources quality, budgeting participation, the implementation of accounting information system

PENDAHULUAN Dengan dikeluarkannya UndangUndang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, telah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dalam rangka untuk mewujudkan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam menjalankan otonomi daerah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dimana konsep ini menuntut adanya pengembangan kinerja institusi baik pemerintah, bisnis dan masyarakat secara komprehensif pada semua tingkatan (Patriadi, 2004). Hal ini harus didukung dengan adanya akuntabilitas publik yang merupakan syarat terbentuknya pemerintahan yang baik (good government). Pengelolaan Pemerintahan yang bersih dan baik merupakan salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam suatu pengelolaan Pemerintahan yang baik dan bersih dapat diartikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah harus bebas dari unsur penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan dana atau anggaran yang dikumpulkan dari rakyat dalam kaitannya untuk mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, kejujuran dan kehati- hatian (Arsyiati, dkk., 2008). Dengan adanya pemberian pelayanan yang baik, dan adanya tata kelola keuangan pemerintah yang baik serta adanya niat dari pemerintah untuk bersedia mempertanggungjawabkan dana atau anggaran yang terkumpul adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas pemerintah yang digunakan sebagai dasar dari penerapan sistem tata

kelola pemerintahan dalam rangka mewujudkan good governance. Pada hakekatnya melalui penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Hal ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, dimana Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Perspektif keuangan bukan merupakan salah satu ukuran keberhasilan sebuah organisasi sektor publik, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya, karena surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, (Mardiasmo, 2004). Pada dasarnya kinerja instansi adalah tingkat pencapaian hasil dari suatu kegiatan dalam sebuah instansi pemerintah berkaitan dengan penggunaan dana secara efisien dan efektif baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya (Arsyiati, dkk,2008). Kinerja dalam suatu organisasi merupakan wujud prestasi para anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah. Kinerja organisasi sektor publik dapat dilihat dari penggunaan anggaran. Anggaran yang disusun harus dengan pendekatan kinerja (Irsan,2010). Menurut Anggraeni (2009) partisipasi anggaran adalah salah satu cara untuk menciptakan sistem pengendalian manajemen yang baik sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan institusi yang terkait. Dalam proses penganggaran aparat pemerintah diberikan kesempatan untuk ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, yaitu melaui perencanaan anggaran. Hal tersebut sangat penting berkenaan dengan adanya

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan AkuntansiProgram S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) peningkatan kepuasan dan pegawai akan merasa lebih produktif sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang mendorong peningkatan kinerja. Menurut Mediaty (2010) Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan untuk meningkatkan kinerja yang mendorong efektifitas organisasi. Sumber daya manusia perlu dikelola, diatur dan dimanfaatkan agar dapat berfungsi secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi, karena merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap organisasi (Suharto, 2012). Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan di segala bidang. Pemerintah daerah harus berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas SDM karena peran sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat luas (Marwoto, 2012). Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia akan mendorong kinerja pegawai pemerintah sesuai dengan yang dfiharapkan. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia semakin tinggi pula kinerja pemerintah, begitu juga sebaliknya semakin rendah kualitas sumber daya manusia maka semakin rendah kinerja pemerintah. Sistem informasi yang diterapkan pada pemerintahan daerah serta semua SKPD yang dibawahinya adalah ”Sistem Informasi Pengelolaan SKPD”, yang merupakan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi (Astuti, 2008). Kinerja pemerintahan daerah dan kinerja individu dalam pemerintah daerah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh penerapan sistem informasi pada pemerintahan daerah (Astuti,2008). Munculnya konsep kinerja pemerintah daerah sendiri adalah ketika institusi pemerintahan mulai mencoba mempekenalkan konsep baru dalam pengelolaan urusan publik menjadi good governance (Anggraeni, 2009). Melalui kinerja pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong terwujudnya tujuan utama dari organisasi sektor publik yaitu untuk mencapai good government, good government merupakan tata kelola

pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Fakta yang terjadi di lapangan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jembrana selama 5 tahun berturut- turut, yakni dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tidak pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Dimana pada tahun 2008 BPK RI Perwakilan Provinsi Bali memberikan pendapat (opini) disclaimer, pada tahun 2009 dan 2010 mendaqpatkan opini tidak wajar, tsementara pada tahun 2011 dan 2012 BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jembrana (bpk.go.id). Penelitian ini menggunakan variabel-variabel dependen penelitian sebelumnya untuk dianalisa pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini mengacu pada penelitain sebelumnya yang dilakukan oleh Irsan (2010) mengenai pengaruh sumber daya manusia serta partisipasi anggaran terhadap kinerja SKPD pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, penelitian ini membuktikan bahwa variabel SDM dan partisipasi anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD baik secara simultan maupun parsial. Penelitian lain yang dijadikan acuan adalah penelitian Astuti (2008) mengenai “pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja individu” yang mengambil kasus pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja individu pada Pemerintah Kota Malang. Hal tersebut berarti semakin baik sistem informasi akuntansi yang diterapkan dalam suatu organisasi, maka hal tersebut akan mendorong semakin meningkatnya kinerja individu dalam organisasi pemerintah tersebut. Begitu pula sebaliknya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu pertama, “apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan AkuntansiProgram S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) daerah?” kedua, “apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah?” ketiga “apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah?” keempat “apakah partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah, penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah, serta pengaruh secara bersamasama antara partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah yang pertama manfaat teoritis, dengan adanya penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan riset selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah, dan yang kedua manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan, saran- saran serta dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah diwaktu yang akan datang METODE PENELITIAN Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan berupa angka. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber asli. Data-data tersebut meliputi jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana. Populasi penelitian ini adalah pegawai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) yang pernah berpartisipasi dalam perencanaan anggaran dinas tempatnya bekerja. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 76 orang responden yang diambil dari 10 Dinas yang ada di Kabupaten Jembrana. Metode penentuan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Kriteria penentuan sampel penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Pelaksana Teknis Keuangan (PPTK) yang pernah berpartisipasi dalam perencanaan anggaran dinas tempatnya bekerja, telah bekerja minimal 1 tahun dan memiliki pendidikan terakhir minimal D3. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuisioner dari penelitian Milani (1975), dalam Irsan (2010), Matutina (2001:205) dalam Marwoto (2012), Ichsan (2001) dalam Marwoto (2012), dan Nugerahmawati (2013). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk skala likert. Skala llikert melalui 5 alternatif jawaban yang memilki skor 1-5, yaitu untuk variabel partisipasi penyusunan anggaran dengan skor Sangat Tinggi (ST) skor 5, Tinggi (T) skor 4, Sedang (S) skor 3, Rendah (R) skor 2, dan Sangat Rendah (SR) skor 1. Sementara untuk variabel kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem informasi akuntansi, dan variabel kinerja pemerintah daerah memiliki skor Sangat Setuju (SS) skor 5, Setuju (S) skor 4, Kurang Setuju (KS) skor 3, Tidak Setuju (TS) skor 2, Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1. Variabel bebas yang digunakan penelitian adalah partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem informasi akuntansi. Sedangkan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah. Analisis data menggunakan aplikasi SPSS 19.0 For Windows. Analisis data yang di gunakan adalah Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen. Kemudian dilakukan Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda untuk

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan AkuntansiProgram S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) membuktikan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran ( ), kualitas sumber daya manusia ( ), dan penerapan sistem informasi akuntansi ( ) terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) baik secara parsial maupun simultan. Secara umum formulasi dari regresi linear berganda dapat ditulis sebagai berikut : Y = α + β1 X1+ β2 X2 + β3 X3+ ε

Y : Kinerja Pemerintah Daerah X1:Partisipasi penyusunan Anggaran X2:Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

daya manusia, penerapan sistem informasi akuntansi, dan kinerja pemerintah daerah yang dicantumkan dalam kuisioner dapat dikatakan reliabel, karena nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari pada 0,7. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa model regresi berdistribusi normal karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Di mana hasilnya ditunjukan pada gambar 1.1

X3:Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) α : Konstanta/intercept β1, β2 β3 : Koefisien regresi ε : Error disturbance (variable pengganggu) Untuk Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi linier berganda yang terdiri dari uji koefisien determinasi, uji parsial (Uji t), dan uji simultan (uji F),. HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan hasil pengiriman kuesioner yang telah diserahkan kepada pegawai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 10 dinas di SKPD Kabupaten Jembrana, jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 76 dimana dari seluruh kuisioner yang kembali, seluruhnya dapat digunakan untuk tahap analisis. Tingkat pengembalian kuesioner (response rate) dan dapat yang digunakan (respon use) sebesar 100%, dihitung dari presentase jumlah kuesioner yang kembali (76 kuesioner) dibagi total yang dikirim (76 kuesioner) x 100%. Berdasarkan hasi uji validitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masing-masing kuisioner dari seluruh variabel bebas maupun variabel terikat memiliki korelasi di atas 0,3. Hal ini menunjukkan bahwa, seluruh butir dalam instrumen penelitian ini dapat dikatakan valid atau dapat dinyatakan layak digunakan sebagai alat ukur. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan menunjukkan seluruh item pernyataan dari variabel partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber

Gambar 1.1 Grafik Normal P-Plot (Asumsi Normalitas) Gambar 1.1 di atas memperjelas bahwa model regresi yang diperoleh berdistribusi normal, di mana penyebaran data berada disekitar garis diagonal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF dari ketiga variabel bebas memiliki nilai yang lebih kecil dari 10 dan dari hasil tersebut disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas diantara ketiga variabel yaitu tidak ada hubungan diantara ketiga variabel bebas yaitu partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem informasi akuntansi. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukan nilai probabilitas (sig) lebih besar dari 0,05, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan tidak terdapat satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen hal ini berarti tidak terjadi masalah

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan AkuntansiProgram S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) heteroskedastisitas. Di mana ditunjukkan pada gambar 1.2

hasilnya

Gambar 1.2 Grafik Uji Heteroskedastisitas Hasil uji determinasi, menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0,419, yang mengandung arti bahwa 41,9% variasi besarnya kinerja pemerintah daerah bisa dijelaskan oleh variasi partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan sisitem

informasi akuntansi. Sedangkan sisanya 58,1% lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut: Y = 13,279 + 0,214 X1 + 0,243 X2 + 0,224 X3 + ε Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa semua koefisien dari variabel bebas X1, X2, dan X3 bernilai positif yaitu 0,214, 0,243, 0,224. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Nilai signifikansi masing-masing variabel bebas <0,05, menunjukkan partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa hasil uji anova mengahasilkan nilai Fhitung sebesar 17,280 dengan p value 0,000 yang lebih kecil dari α = 0,05. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan secara simultan atau secara bersama-sama partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Jemrana.

Tabel 1. Hasil Regresi Linear Berganda

Model 1 (Constant) Partisipasi penyusunan Anggaran Kualitas Sumber Daya Manusia Penerapan Sistem Informasi Akuntansi R R2 Adjusted R2 F hitung Signifikansi F Sumber: Data Diolah

Unstandardized Coefficients Std. B Error

Standardized Coefficients Beta

T

Sig.

13,279 0,214

3,256 0,084

0,273

4,079 2,533

0,000 0,013

0,243

0,106

0,232

2,285

0,025

0,224

0,055

0,391

4,059

0,000

0,647a 0,419 0,394 17,280 0,000a

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan AkuntansiProgram S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t diketahui bahwa untuk hipotesis penelitian pertama yaitu terdapat partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja Pemerintah Daerah dengan thitung yaitu sebesar 2,533 dan ttabel yaitu 1,665 karena thitung lebih besar dari ttabel maka Hi diterima dan Ho ditolak. Hal ini menunjukkan memang benar ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mediaty (2010), dimana terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemda Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran semakin meningkatkan pula kinerja aparatur Pemerintah Daerah. Supomo dan Indrianto (1998) dalam Irfan (2010) menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan proses dimana individu terlibat dalam penyusunan target anggaran, lalu individu terlibat dievaluasi kinerjanya dan memperoleh penghargaan berdasarkan target anggaran.Partisipasi anggaran akan meningkatkan kinerja organisasi. Apabila aparat pemerintah diberikan kewenangan untuk berpartisipasi dalam menyusun anggaran maka tujuan sasaran anggaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai. Partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah salah satu bentuk keterlibatan pegawai atau aparat pemerintah dalam suatu organisasi publik untuk ikut serta melakukan kegiatan yang berhubungan dengan suatu pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran organisasinya. Dengan diikutsertakannya aparat tersebut dalam penyusunan anggaran akan mendorong aparat pemerintah tersebut untuk dapat bertanggung jawab terhadap masing-

masing tugas diemban sehingga akan meningkatkan kinerjanya agar mereka dapat mencapai sasaran atau target tersebut. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t diketahui bahwa untuk hipotesis penelitian yang kedua yaitu terdapat pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja Pemerintah Daerah dengan thitung yaitu sebesar 2,285 dan ttabel yaitu 1,665 karena thitung lebih besar dari ttabel maka Hi diterima dan Ho ditolak. Hal ini menunjukkan memang benar ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja Pemerintah Daearah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana. Kualitas sumber daya manusia dilihat dari tingkat pendidikan, keterampilan dan kemampuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Jembrana. Ketiga faktor ini memungkinkan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktifitasnya, memelihara dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki serta membina motivasi yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi (Marwoto, 2012) Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Suharto (2012) dimana penelitian tersebut membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif antara kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah. Dimana kinerja pegawai dipengaruhi oleh Kualitas Sumber Daya Manusia. Kualitas Sumber Daya Manusia memainkan peran yang paling dominan dalam menentukan berhasil atau gagalnya kinerja suatu organisasi. Irfan (2010) membuktikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD. Kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi kinerja SKPD karena keberhasilan suatu SKPD tergantung dari kualitas sumber daya

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan AkuntansiProgram S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) manusia yang mereka miliki.Semakin baik SDM maka semakin baik kinerja SKPD. Kemampuan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat penting arti dan keberadaannya untuk peningkatan produktifitas kerja di lingkungan organisasi. manusia merupakan unsur terpenting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dan mengembangkan misinya. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana Berdasarkan hasil analisis statistik dan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t diketahui bahwa untuk hipotesis penelitian yang kedua yaitu terdapat pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja Pemerintah Daerah dengan thitung yaitu sebesar 4,059 dan ttabel yaitu 1,665 karena thitung lebih besar dari ttabel maka Hi diterima dan Ho ditolak. Hal ini menunjukkan memang benar ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja Pemerintah Daearah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2008) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja individu. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja individu pada Pemerintah Kota Malang. Penerapan sistem informasi pada pemerintahan daerah akan mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan kinerja individu dalam pemerintah daerah tersebut. Penerapan sistem informasi pada pemerintah daerah dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja individu dalam pemerintahan daerah tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana menerapkan SIADINDA (Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah), dimana sistem ini berfungsi untuk membantu

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah datadata menjadi laporan. Laporan tersebut nantinya akan digunakan dan dipertanggungjawabkan oleh masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Keberhasilan sistem informasi akuntansi suatu organisasi tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan. (Astuti, 2008) menyatakan bahwa teknologi informasi yang diimplementasikan dalam organisasi dapat memberikan manfaat pada kinerja individu dan organisasi serta memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Teknologi informasi yang dapat memberi manfaat bagi kinerja individu dan organisasi adalah teknologi informasi yang dapat diterapkan dengan mudah. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 17,280 lebih besar dari F tabel sebesar 4,04 dengan tingkat signifikansi 0,000<α=0,05. Hal ini berarti bahwa model penelitian adalah fit atau dengan kata lain menunjukkan memang benar ada hubungan positif dan signifikan secara simultan antara partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana. Persamaan garis regresi linier berganda: Y = 13,279 + 0,214 X1 + 0,243 X2 + 0,224 X3 + ε menjelaskan bahwa ada pengaruh yang positif secara simultan antara partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan AkuntansiProgram S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Hasil ini menjelaskan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem informasi secara parsial maupun secara simultan mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan kinerja Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana, artinya apabila partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem informasi semakin baik maka secara parsial maupun secara simultan maka akan diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada kinerja Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana. Hasil analisis koefisien determinasi 2 (R ) menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel independent (partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem informasi) terhadap variabel dependen (Kinerja Pemerintah Daerah) adalah sebesar 41,9%. Sedangkan sisanya sebesar 58,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan atau tidak dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfan (2010) dengan hasil penelitiannya adalah Sumber daya manusia dan Partisipasi anggaran secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD. Menurut Mediaty (2010) Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Meningkatnya kinerja organisasi tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Penerapan sistem informasi dalam organisasi akan mempermudah dan mempercepat penyelesaian tugas oleh setiap individu. Kondisi ini tentunya diharapkan akan meningkatkan kinerja individu dalam organisasi. Dengan adanya teknologi informasi yang diterapkan dalam organisasi dapat memberikan manfaat pada kinerja individu dan organisasi serta memberikan kenyamanan bagi pemakainya (Astuti, 2008). Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sararan, tujuan, misi, dan visi organisasi. Kinerja pemerintah daerah akan meningkat apabila organisasi sektor publik memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menjalankan suatu sistem informasi akuntansi dengan baik serta mampu berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Keterlibatan dalam penggunaan sistem informasi akuntansi maupun partisipasi dalam penyusunan anggaran akan memacu pegawai untuk meningkatkan produktifitas dan tanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: Pertama, Partisipasi penyusunan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Kedua, Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Ketiga Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Dan keempat Partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem informasi akuntansi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Saran Saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian serta untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu pertama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana, dapat menggunakan penelitian ini sebagai masukan dalam rangka memperbaiki kinerja pemerintah daerah di masa depan, melalui peningkatan partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi akuntansi. Kedua melengkapi metoda survei dengan wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaanpertanyaan yang ada dalam kuesioner dan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan AkuntansiProgram S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) mengurangi subjektivitas dari responden yang bisa mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden. Ketiga Pada penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah seperti sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan fungsional.

DAFTAR PUSTAKA Anggraeni, Rafika. 2009. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. Skripsi. Universitas Sumatra Utara. Arsyiati, Dkk. 2008. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan PNBM dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi Pada Universitas Syiah Kuala. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Vol. 1(1): 29- 49. Astuti, Maulidah Tri. 2008. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Individu (Penelitian pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang). Skripsi. Universitas Brawijaya. Irsan, M. Arif. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia serta Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintahan Kabupaten Langkat. Skripsi. Universitas Sumatra Utara. Patriadi, Pandu. 2004. Manfaat Konsep Good Governance Bagi Institusi Pemerintah Dan BUMN Dalam Kebijakan Privatisasi BUMN. Kajian Ekonomi Dan Keuangan. Vol: 8(3): 74- 95. Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Marwoto, Nuki. 2012. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Komunikasi dan Komitmen Organisasi Terhadap kinerja Pegawai Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Tesis. Universitas Terbuka. Mediaty. 2010. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Majalah Ekonomi.Vol. XX(3): 299- 311. Nugerahmawati, Astuti. 2013. Pengaruh Partisipasi Pemakai Sistem Informasi, Kemampuan Pemakai Sistem Informasi, Ukuran Organisasi terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi dengan Kompleksitas Tugas Sebagai Variabel Moderating (Studipada Pt. Pln (Persero) Distribusijawa Barat Danbanten). Skripsi. Universitas Pasundan Bandung. Suharto, Agus Ali. 2012. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Inspektorat Kabupaten Kediri. Jurnal Ilmu Manajemen. Vol. 1(3): 67- 79. Undang- Undang Republik Indonesia no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.