Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
KEDUDUKAN HUKUM ANAK TIDAK SAH SEBELUM DAN SETELAH PUTUSAN MAHKMAAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU/VII/2010 Oleh : Vivi Hayati. SH.,MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudera Langsa ABSTRAK Seperti kita ketahui bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa. Setiap anak memiliki rasa hormat diri dan kehormatan. Mereka dihormati sangat. Setiap anak, yang telah lahir, harus mendapatkan hak mereka secara otomatis. Anak perlu dilindungi dan jaminan dalam memenuhi diskriminasi dengan cara yang benar dan non mereka urusan. Namun pada kenyataannya, sebagian besar anak tidak mendapatkan hak mereka belum, terutama anak yang melanggar hukum. Hal ini disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) hukum pernikahan, bahwa anak yang dilahirkan sebelum menikah, tidak memiliki kondisi menjadi hubungan hukum perdata dengan ayah. The Contitution Hakim telah mengadili, bahwa di samping anak memiliki kondisi menjadi hubungan hukum perdata dengan ibu dan keluarga ibu, mereka juga memiliki kondisi menjadi hubungan hukum perdata dengan ayah dan keluarga ayah selama mereka bisa untuk bukti ilmiah. Kata kunci:
Anak yang melanggar hukum, kondisi menjadi hubungan Hukum Perdata. dengan
A. PENDAHULUAN Seperti kita ketahui bersama bahwa anak dan
anugrah
Maha melekat
Esa
merupakan dari
Pemerintah
Yang
Keputusan
Tuhan
dan
Anak
amanah
yang dalam
harkat
Hak
ketentuan
dirinya
Tahun
martabat
yang
konvensi diratifikasi
Indonesia Presiden
1990
yang
prinsip-prinsip umum
melalui Nomor
36
mengemukan hak
anak,
sebagai manusia seutuhnya. Setiap
yaitu non diskriminasi, kepentingan
anak
terbaik anak, kelangsungan hidup
mempunyai
harkat
dan
martabat yang patut dijunjung tinggi
dan
dan setiap anak yang terlahir harus
menghargai partisipasi anak.
mendapatkan haknya
tanpa anak
tumbuh
kembang,
Prinsip-prinsip
tersebut memintanya. Hal ini sesuai
ini
dan
juga
terdapat dalam ketentuan Undang-
37
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
Undang
Nomor
2002
Dalam
tentang Perlindungan Anak yang
bermasyarakat
dibentuk Pemerintah agar hak-hak
lemah dimata hukum dan tidak
anak
ada
dapat
Tahun
diimplemntasikan
di
Indonesia
anak
lembaga
tidak sah
yang
khusus
melindungi anak tidak sah tesebut.
Menurut
Undang-Undang
Harus diakui bahwa
Perlindungan Anak, anak adalah
keabsahan
tunas, potensi, dan generasi
bergantung
penerus
kehidupan
cita-cita bangsa
muda
anak
persoalan
akan
selalu
pada
masalah
yang
keabsahan perkawinan dan segala
dasar-dasarnya telah diletakkan oleh
aspek hukum yang menyertainya.
generasi sebelumnya. Bahwa agar
Karena sah tidaknya anak yang
setiap
dilahirkan
anak
mampu
memukul
akan
ditentukan
oleh
tanggung jawab tersebut, maka ia
sah
perlu
mendapatkan
kesempatan
dilakukan oleh orang tuanya. Pasal
untuk
tumbuh
berkembang
2
dan
tidaknya perkawinan
ayat
(1)
yang
UU
Perkawinan
bahwa
“perkawinan
dengan wajar baik secara rohani,
menyatakan
jasmani maupun sosial dan perlu
adalah
dilakukan upaya perlindungan serta
menurut
hukum masing-masing
untuk
agamanya
dan
mewujudkan
kesejahteraan
sah
apabila
dilakukan
kepercayaannya”.
anak dengan memberikan jaminan
Sedangkan Pasal 2 ayat (2) UU
terhadap
Perkawinan menyatakan bahwa “
serta
pemenuhan
hak-haknya
adanya perlakuan
tanpa
diskriminasi. Walaupun bahwa penerus
anak
tiap-tiap
perkawinan
dicatat
menurut
Peraturan
Perundang-
telah
disadari
Undangan
sebagai
generasi
Ketentuan
untuk pembangunan dan
tesebut
yang Pasal
berlaku”. 2
ayat
menghendaki
agar
memimpin negara dikemudian hari,
perkawinan
namun dalam kenyataannya masih
memiliki
banyak anak yang belum menikmati
para pihak, sedangkan perkawinan
haknya, terutama untuk anak tidak
yang
tidak
sah.
tidak
memiliki kekuatan
sehingga
38
itu
(2)
dicatatkan
kekuatan
hukum
dicatatkan
hukum
agar bagi
dianggap
tidak
hukum, akan
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
melindungi
segala
akibat
yang
dari gugatan yang diajukan oleh
timbul dari perkawinan yang tidak
Hj. Aisyah Mochtar.
dicatatkan
bagi
ayat (1) UU Perkawinan pasca
pihak itu sendiri maupun terhadap
judicial review berbunyi “ Anak
anak yang dilahirkan.
yang dilahirkan di luar perkawinan
tersebut,
baik
Anak yang dilahirkan dari
mempunyai
Pasal 43
hubungan
perdata
perkawinan yang tidak dicatatkan
dengan ibu dan keluarga ibunya
akan
serta
menjadi anak tidak sah
dengan
laki-laki
sebagaimana diatur pada Pasal 43
ayahnya
ayat
berdasarkan ilmu pengetahuan dan
(1) UU Perkawinan, bahwa
“anak
yang
perkawinan
hanya
hubungan keluarga
dilahirkan
di
luar
dapat
dibuktikan
teknologi dan/atau alat bukti lain
mempunyai
menurut
perdata dengan ibu dan ibunya”.
yang
sebagai
hubungan
Ketentuan ini
hukum
mempunyai
darah,
termasuk
hubungan perdata dengan kelurga ayahnya”.
memberikan perbedaan perlakuan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dan anak yang lahir
B. PERMASALAHAN
dari hasil perkawiann yang sah. Hal
Berdasarkan
tersebut bertentangan dengan dengan
dirumuskan permasalahan sebagai
Pasal 28B ayat (2) UUD
berikut;
1945,
bahwa: “Setiap anak berhak atas
1.
Bagaimanakah
kelangsungan hidup, tumbuh, dan
anak
berkembang
Putusan
serta
berhak
atas
perlindungan dari kekerasan dan 2.
(1)
UU
Pasal
Perkawinan
43
ayat
tersebut
Putusan
Nomor
sah
sebelum
Mahkamah Konstitusi
tidak
kedudukan sah
setelah
Mahkamah Konstitusi
Nomor .46/PUU-Vii/2010?
Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim. Mahkamah
atas
kedudukan
Bagaimanakah anak
dijudicial review oleh Hj. Aisyah
Putusan
tidak
di
Nomor. 46/PUU-VII/2010?
diskriminasi. Ketentuan
uraian
Konstitusi
46/PUU-VII/2010,
menyatakan mengabulkan sebagian
39
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
(1). Setelah
C. PEMBAHASAN
berlangsung, istri baru hamil,
1. Kedudukan Anak Tidak Sah
kemudian melahirkan anak
Sebelum Putusan Mahkamah Konstisusi
(2) Sebelum
Nomor. 46/PUU-
Menurut
KUH Perdata ada
dua macam anak,
hamil
yaitu anak sah
dan anak tidak sah (anak
karena
perkawinan
berlangsung,
VII/2010
kawin).
perkawinan
Pengertian membawa
penting
akibat
hukum
b. Anak
dilahirkan
akibat
dari perkawinan. Dalam hal ini,
tiap
kemudian
dilahirkan
dahulu.
dilangsungkan
yang
istri
yang
telah
perkawinan istri melahirkan.
yang berbeda. Anak sah adalah “tiapanak
lebih
Sesudah
luar
ini
istri
dan
setelah
perkawinan
terjadi
perceraian
ditumbuhkan sepanjang perkawinan,
atau kematian suami. Setelah
memperoleh
terjadi peristiwa itu istri baru
si
suami
bapaknya (Pasal 250)”. KUHPerdata anggapan
sebagai Pasal 250
berpangkal
bahwa
suami
melahirkan.
pada
Bagi anak sah sudah jelas
adalah
mempunyai
hubungan
hukum
bapak anak yang dilahirkan atau
dengan kedua orang tuanya, orang
yang
tua mempunyai hak dan kewajiban
menjadikannya
dalam
perkawinan. Menurut Pasal 42 UU
terhadap
Perkawinan,
anak
“anak
sah
adalah
anaknya dan sebaliknya mempunyai
hak
dan
anak yang dilahirkan dalam atau
kewajiban terhadap orang tua. Hal
sebagai
akibat perkawinan
ini bebeda dengan anak tidak sah,
sah”
Menurut
yang
Abdulkadir
karena
dalam
Muhammad, dari ketentuan Pasal
Perkawinan
42 tersebut ada dua macam anak sah,
mempunyai
yaitu;
dengan ibu dan keluarga ibunya.
a. Anak
yang
perkawinan
lahir ada
dalam
anak
Undang-Undang tidak
hanya
hubungan
perdata
Sedangkan
dua
280
kemungkinan;
KUHPerdata
menurut
Pasal
diperlukan
tindakan pengakuan secara formil agar mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya. Menurut
40
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
J. Satrio, bahwa antara anak tidak
anak tidak sah menurut Pasal
sah
280
dengan
ayah
maupun
dengan
asasnya
tidak
(
Biologis)
ibunya ada
pada
BW hanya
diberikan
kepada anak tidak sah selain
hubungan
dari
anak
zina
dan
anak
hukum. Hubungan hukum itu baru
sumbang.
ada kalau ayah dan/atau ibunya
dan sumbang tidak dapat diakui
memberikan pengakuan.
orang
Berdasarkan Psl 272 BW, anak
tidak
tua
biologisnya.
Akibatnya anak tersebut tidak
dapat
memiliki hak keperdataan dari
dikelompokkan dalam 3 golongan,
orang tua biologisnya kecuali
yaitu;
hanya
a. Anak
sah
Ini berarti anak zina
zina,
menurut
memiliki
konsep
mendapat
hak
untuk
nafkah seperlunya
hukum
perdata
barat
adalah
sebagaimana diatur dalam Pasal
anak
yang dilahirkan
dalam
867 ayat (2) KUHPerdata. Jadi
hubungan antara seorang laki-
anak
dan
perempuan yang
karena perzinaan dan sumbang
atau
tidak
salah
seorang satu
keduanya
tidak
sah
yang
mendapatkan
lahir
status
sedang terikat dalam perkawinan
dihadapan hukum karena tidak
dengan orang lain.
dapat diakui sebagaimana diatur
b. Anak karena sumbang, yaitu anak
pada Pasal
283
KUH Perdata
pengesahan
sebagaimana
yang lahir dari hubungan antara
dan
seorang laki-laki dan seorang
diatur
perempuan
dimana
272KUHPerdata.
keduanya
dilarang
melangsungkan
diantara
pada
Pasal
untuk
Pengakuan terhadap anak tidak
perkawinan
sah dapat dilaku dengan 2 cara,
karena terikat hubungan darah
yaitu:
yang begitu dekat.
a . Pengakuan secara sukarela
c. Anak luar kawin lainnya, yaitu anak
yang
lahir
di
Pengakuan sukarela adalah suatu
luar
pengakuan yang dilakukan oleh
perkawinan yang sah selain dari
seseorang engan
anak zina dan anak sumbang.
telah
Tindakan
undang,
pengakuan
terhadap
41
cara
ditentukan bahwa
yang undang-
ia
adalah
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
bapaknya /ibunya seorang anak
ayahnya
yang
KUHPerdata).
telah dilahirkan di luar
perkawinan.
(Pasal
287
KUHPerdata emperbolehkan
Berdasarkan
Pasal
281
mengadakan
penyelidikan
siapa
KUHPerdata pengakuan secara
ibu anak tersebut untuk digugat
sukarela dapat dilakukan dengan
agar mengakui anak yang tidak
3 (tiga) cara, yaitu:
sah itu, namun penyelidikan
siapa
1. Dalam akte kelahiran anak
ayahnya
umumnya
tidak
diperbolehkan. Penyelidikan
siapa
yang bersangkutan
pada
2. Dalam akte perkawinan
ayah
3. Dalam akta otentik.
diperbolehkan dalam hal terjadinya
Pengakuan anak tidak sah yang
salah satu kejahatan sebagaimana
dilakukan oleh ayah biologisnya
tercantum dalam Pasal 285-288,
tidak
294 dan 332 KUHPidana ( kejahatan
diperkenankan
secara
anak
tersebut
hukum, jika ibu si anak tidak
terhadap
menyetujuinya.
perbuatan cabul dengan anaknya
Hal
ini untuk
menghindari
kekeliruan
dalam
menentukan
asal usul
anak
kesusialaan;
hanya
perkosaan,
sendiri dan sebagainya) Berdasarkan
ketentuan
karena sang ibulah yang lebih
dalam KUHPerdata,
tahu siapa ayah biologis yang
sah
sebenarnya.
perdata dengan ayah atau ibunya
b. Pengakuan secara paksa
anak tidak
baru memiliki
hubungan
jika ayah atau ibunya melakukan
Pengakuan secara paksa terjadi
tindakan pengaakuan secara formil,
jika dengan Putusan Pengadilan
yaitu dinyatakan dalam suatu akta.
status seorang anak tidak sah
Ketentuan
ini
selain
ketentuan
dalam
anak
zina
dan
anak
berbeda
Undang-Undang
sumbang ditetapkan atas dasar
Perkawinan,
dimana
gugatan
anak
anak
sah
Gugatan
ini
terhadap
ibunya (Pasal
KUHPerdata)
itu
sendiri.
dapat
diajukan
dan
tidak
dengan
kedudukan
demi
hukum
memiliki hubungan dengan ibu dan
288
keluarga ibunya sebagaimana diatur
terhadap
pada Pasal 43 ayat
(1).
Namun
pada Pasal 43 ayat (2) disebutkan
42
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
bahwa kedudukan anak tidak sah
sejak tanggal
tersebut akan diatur lebih lanjut
Anak oleh ayah dan disetujui
dalam suatu Peraturan Pemerintah
oleh
yang
bersangkutan,
sampai
sekarang
diundangkan.
Dengan
berdasarkan
belum demikian
Pasal
dari
anak
2) Kewajiban
melaporkan pada
ayat
(1) dikecualikan
bagi
ketentuan yang lama dalam hal ini
orang
tua
KUHPerdata. Sehingga kedudukan
tidak
anak
anak yang lahir di luar hubungan
maka
luar
UU
yang
dimaksud
Perkawinan,
66
ibu
Surat Pengakuan
sebagaimana
berlakulah
kawin secara hukum
setelah keluarnya Undang-Undang Perkawinan
tetap
suatu tindakan
membenarkan pengakuan
3) Berdasarkan
agar
ayat (1),
ayahnya, sedangkan
ibu
Sipil
tidak diperlukan pengakuan karena
Akta
demi
menerbitkan
hukum memiliki
perdata,
yaitu
lapangan hubungan
hubungan
hubungan kekeluargaan
dalam
lapangan
dalam
Anak”
dan
mencatat
harta
(1)
dalam
Kependudukan. Pasal 49 ayat (1)
lambat
tentang“Pencatatan
anak
(tiga
“pengakuan
anak”Adalah
pengakuan
seorang
luar
perkawinan ibu
sah
kandung
atas anak
Adapun
syarat
dokumen
yang diperlukan untuk mengurus
orang
Instansi Pelaksana 30
yang
tersebut.
Pengakuan Anak”, yaitu;
pada
49 ayat
ayah terhadap anaknya yang lahir
Administrasi
oleh
dan Akta
bahwa
dengan
persetujuan
dilaporkan
Anak
dimaksud
2006
1) Pengakuan
Register
Kutipan
menjelaskan
di
mengatur
pada
Pengakuan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang
pada
Pejabat Pencatatan
Penjelasan Pasal
“Pengakuan
ditentukan
dimaksud
Pengakuan Anak.
kekayaan (sebagai ahli waris). Lembaga
laporan
sebagaimana
tercipta hubungan perdata dengan dengan
agamanya
perkawinan yang sah.
diperlakukan
pengakuan
yang
puluh)
wajib
akta pengakuan anak adalah;
tua
- Surat pernyataan pengakuan si
paling
ayah yang diketahui ibu anak
hari
tersebut.
43
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
- KTP dan Kartu Keluarga ayah
yang
diajukan
oleh
Hj. Asyiah
dan ibu -KTP dan Kartu Kelurga
Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim
para saksi
dan Muhammad Iqbal Ramadhan
- Akta kelahiran anak luar nikah
sebagai pemohon yang materi pokok
dan akta kelahiran si ayah dan si
permohonannya
ibu.
berlangsung perkawinan Menurut Neng
bahwa
Djubaidah,
adalah
telah antara
pemohon Hj. Aisyah Mochar binti
Pasal 49 ayat (1) UU
H.
Mochtar
Ibrahim dengan
Administrasi Kependudukan hanya
seorang
berlaku
Drs. Moerdiono pada Tanggal 20
bagi
beragama Islam
orang
yang
Islam, karena melarang
tidak hukum
laki-laki
yang
Desember 1993, namun
pengakuan
di kantor pencatat
sebagai anak hasil zina.
dalam
Islam
karena
perkawinan tersebut tidak dicatatkan
terhadap anak yang secara jelas
Ajaran
bernama
memang
hal
Agama
ini
perkawinan
Kantor
(KUA),
Urusan
maka pemohon
mengenal “pengakuan anak” tetapi
merasa tidak mendapatkan haknya
dengan syarat-syarat tertentu, dan
dihadapan hukum dengan adanya
bukan
ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan pasal
dilakukan
terhadap anak
hasil zina. Kedudukan anak
hasil
43
zina secara tegas ditentukan dalam
ayat
(1)
Undang-Undang
Perkawinan.
hadis Rasullah S.A.W., bahwa ia
Adapun
alasan-alasan
hanya mempunyai nasab dengan
Permohonan
Uji
Materiil
ibunya dan keluarga ibunya saja
Perkawinan, antra lain:
UU
1. Bahwa pemohonan merupakan 2.Kedudukan Anak Tidak Sah
pihak
Setelah
mengalami
Putusan
Konstitusi
Mahkamah
Nomor
kerugian
46/PUU-
secara dan
langsung merasakan dengan
diundangkannya UU Perkawinan
VII/2010 Latar Putusan
yang
belakang
Mahkamah
lahirnya
terutama yang berkaitan denan
Konstitusi
Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43
Nomor 46/PUU-VII/2010, karena
ayat (1).
adanya permohonan judicial review
44
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
Pasal
ini
menimbulkan hukum
justru
status anak. Selain itu akibat
ketidakpastian
dari ketentuan pasal 43 ayat (1)
yang mengakibatkan
kerugian
bagi
berkaitan
dengan
UU
pemohon
Perkawinan
suatu
status
ketidakpastian
anaknya.
anak.
Atas Hak
hukum
hubungan antara bapak dengan
perkawinan dan status hukum
2. Bahwa
menyebabkan
perkara
tersebut,
Konstitusional
Mahkamah Konsititusi memutuskan
pemohon yang telah dilanggar
bahwa; Pasal 43 ayat (1) Undang-
dan dirugikan
Undang Nomor 1 Tahun 1974
tersebut
adalah
hak sebagaimana dijamin dalam
tentang
Pasal 28B ayat (1) UUD 1945,
menyatakan “anak yang dilahirkan
Berdasarkan
di
Pasal
28B
ayat
Perkawinan
luar
yang
perkawinan
hanya
(1() UUD 1945 tersebut maka
mempunyai hubungan
pemohon dan anaknya memiliki
dengan
hak
ibunya” tidak memilki kekekuatan
konsititusional
mendapatkan
pengesahan
untuk atas
ibunya
mengikat
perdata
dan
keluarga
sepanjang
dimaknai
pernikahan dan status hukum
menghilangkan hubungan perdata
anaknya.
dengan
yang
Hak
dimiliki
konstitusional oelh
pemohon
laki-laki
dibuktikan
yang
dapat
berdasarkan
telah dicederai oleh norma hukum
pengetahuan
dalam UU perkawinan. Norma
dan/atau alat bukti lain menurut
hukum ini jelas tidak adil dan
hukum
merugikan
perkawinan
hubungan darah sebagai ayahnya,
pemohon adalah sah dan sesuai
sehingga ayat tersebut harus dibaca,
dengan rukun nikah dalam Islam.
“Anak yang
Tapi karena Pasal 2 ayat (2) UU
perkawinan mempunyai hubungan
Perkawinan
mengharuskan
perdata
perkawinan
dicatat
keluarga ibunya serta dengan laki-
mengakibatkan perkawinan yang
laki sebagai ayahnya yang dapat
sah menurut hukum agama tapi
dibuktikan
berdasarkan
tidak dicatatkan berdampak ke
pengetahuan
dan
karena
45
dan
ilmu
ternyata
teknologi
mempunyai
dilahirkan
dengan
di
ibunya
teknologi
luar
dan
ilmu dan
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
atau alat bukti lain menurut hukum
yang dirugikan adalah anak yang
mempunyai
darah,
lahir di luar perkawinan, padahal
termasuk hubungan perdata dengan
anak tersebut tidak berdosa karena
kelurga ayahnya”
kelahirannya di luar kehendaknya.
hubungan
Dari
Putusan
Konstitusi
Mahkamah
tersebut
diketahui,
Apabila
dapat
ketentuan
bahwa Putusan tersebut
Pasal
53
hamil
sah termasuk anak zina dan anak
dikawinkan
sumbang,
menghamilinya
latar
di
luar
nikah
dengan dan
99 huruf (a)
pemohon
Pasal
42
masalah
menyebutkan
dilihat
adalah anak
Mahkamah
Konstitusi
yang
atau
berkaitan
dengan
pokok
sah,
yang
diajukan
permasalahan pemohon
judicial
bahwa yang
akibat
anak
maka
anak
yang sah
dilahir dalam
perkawinan zina
yang (
anak
yang dibenihkan di luar perkawinan)
review
yang
dapat
berkedudukan
berbunyi: Hubungan hukum
anak
anak
sah
dengan seorang
KHI serta
UU perkawinan,
akibat perkawinan siri. Hal ini bisa isi pertimbangan
yang
ketentuan
Pasal
dari
yang
dapat
pria
belakang persoalan yang diajukan manyangkut
KHI
menentukan, bahwa seorang wanita
berlaku untuk semua anak tidak
walaupun
diperhatikan
laki-laki sebagai
dilahirkan
jika di
anak dalam
sebagaimana tersebut perkawinan
bapaknya tidak semata-mata karena
yang sah. Akibat hukumnya anak
adanya ikatan perkawinan, akan
tersebut
tetapi dapat juga juga didasarkan
hubungan perdata dengan ibu dan
pada
adanya
suami ibunya. Namun menurut Neng
anak
djubaidah, dalam memahami Pasal
dengan laki-laki tersebut sebagai
99 huruf (a) KHI, bahwa anak yang
bapaknya.
dilahirkan
pembuktian
hubungan
darah
antara
Dengan demikian, dari
soal
terlepas
“dalam”
mempunyai
perkawinan
yang sah, harus disesuaikan dengan
prosedur/administrasi
Hukum Islam.
perkawinan, anak yang dilahirkan harus mendapatkan
akan
perlindungan
hukum. Jika tidak demikian, maka
Putusan
Mahkamah
Konstitusional.
Menurut
D.Y.Witanto
46
cukup progresif dan
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
revolusioner karena terlepas dari
tunjuk
hukum agama yang tidak pernah
membenihkannya.
mungkin
berubah
menyangkut
kedudukan anak luar
adalah ayah
yang
Kemudian
kawin (anak
Konstitusi
telah
Mahkamah
dalam
pertimbangan
zina) yang hanya bisa dinasabkan
hukum
kepada
ibunya.
senada
menyebutkan, bahwa: “Oleh karena
dengan
yang dikatakan Mahfud,
itu, tidak tepat dan tidak adil
bahwa Sejak Putusan ini diketok
manakala hukum menetapkan bahwa
palu,
anak
anak
Ini
yang
lahir
di luar
pokok
yang
permohonan
lahir
dri
perkawinan resmi, baik kawin siri,
kehamilan
dari
seksual di luar perkawinan hanya
perselingkuhan,
serumah tanpa
hidup
pernikahan
akan
memiliki
karena
suatu
hubungan
hubungan
dengan
memiliki hubungan perdata dengan
perempuan tersebut sebagai ibunya.
ayahnya,
Adalah tidak tepat dan tidak adil
putusan
ini
sangat
revolusioner.
pula
Berbeda dengan
ketentuan
KUHperdata,
bahwa
dalam
jika
laki-laki hubungan
hukum membebaskan yang
melakukan
seksual
yang
hubungan perdata antara anak tidak
menyebabkan terjadinya kehamilan
sah dengan ayah dilakukan melalui
dan kelahiran anak tersebut dari
tidakan pengakuan secara sukarela
tanggung jawabnya sebagai bapak
oleh
kemudian
dan bersamaan dengan itu hukum
Catatan
meniadakan hak-hak anak terhadap
ayahnya
didaftarkan
di
Kantor
Sipil, maka dengan adanya Putusan Makamah
Konstitusi,
lelaki tersebut sebagai bapaknya.
walaupun
Lebih-lebih
manakala
hubungan perdata dengan
ayahnya
berdasarkan
tidak
hukum,
teknologi yang ada memungkinkan
diperlukan
dapat dibuktikan bahwa seorang
dari
ayah
anak merupakan anak dari laki-laki
Bahkan
mereka
membuktikan
bahwa
Akibat hukum dari peristiwa
laki-laki yang mereka
kelahiran, yang didahului dengan
terjadi
namun
tidak
kesukarelaan biologisnya. berhak seorang
demi
perkembangan
tertentu.
hubungan seksual
47
antara
seorang
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
perempuan dengan seorang laki-
ayah
laki adalah hubungan hukum yang
kewajiban terhadap anak sah yang
di
dan
diatur pada Pasal 45 UU Perkawinan,
secara bertimbal balik,
yang menyebutkan bahwa, “ Kedua
yang subyek hukumnya meliputi
orang tua wajib memelihara dan
anak, ibu dan bapak. Berdasarkan
menididik
pertimbangan tersebut Mahkamah
dengan baik. Begitu juga sebaliknya
Konsitusi memutuskan bahwa, akan
dengan terbukanya hak keperdataan
timbul
anak dengan ayah biologisnya, maka
dalamnya
kewajiban
terdapat
hubungan
anak
tidak
hak
hukum
sah
antara
dengan
ayah
timbul
biologisnya
pula
seperti
halnya
anak-anak
kewajiban
bagi
si
biologisnya yang nyata dan terbukti
anak
bahwa anak dan
tuanya dan jika anak telah dewasa
hubungan darah
ayah memiliki atau
si
ayah
untuk
mereka
menghormati orang
wajib memilihara si ayah biologis
adalah orang telah membenihkan
sebagaimana
orangtuanya
yang
si anak di rahim ibunya, sehingga
sahnya
jika
ayah
dengan
membutuhkan pemeliharaan
terbukanya
hubungan
si
perdata tersebut, maka timbullah
anak
hak
(pemeliharaan)
pasal 46 ayat (1) UU perkawinan,
tidak sah dengan
bahwa “ Anak wajib menghormati
alimentasi
antara anak
ayah biologisnya.
sebagaimana
diatur
dari pada
orang tua dan mentaati kehendak
Menurut Syafran Syofwan,
mereka yang baik. Kemudian Pasal
dengan diakuinya anak luar kawin
46 ayat (2) mengatur bahwa jika
(hasil biologis) sebagai anak yang
anak dewasa, ia wajib memelihara
sah
menurut kemampuannya, orang tua
berarti
hubungan
akan
waris
mempunyai bapak
dan keluarga dalam garis lurus ke
biologisnya tanpa harus didahului
atas bila mereka meminta. Menurut
dengan pengakuan dan pengesahan.
D.Y.
Witanto,
Jika melalui putusan pengadilan
ruang
bagi
terbukti seorang laki-laki sebagai
mendapatkan
ayah biologis
sianak,
dan
berhak
mendapatkan biaya
untuk
dengan
maka
ia
anak
pemeliharaan dan pendidikan dari
dengan si
biaya
pendidikan
anak
adanya untuk
pemeliharaan akan membuat
bisa hidup dengan wajar,
walaupun dalam pandangan sosial ia
48
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
tetap dari
tidak mungkin bisa stigma
bahwa
dia
keluar
bahwa seorang laki-laki adalah
adalah
ayah biologisnya.
anak zina atau anak haram. Yang terpenting anak yang dilahirkan di
DAFTAR PUSTAKA
luar
Djubaidah,
perkawinan
mendapatkan
Neng,
Pencatatan
kedudukan yang layak dihadapan
Perkawinan dan Perkawinan
hukum
Tercatat,
C. KESIMPULAN
Jakarta, 2010
1. Menurut pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan
Sinar
Grafika,
Kuncoro, Wahyu, NM, Solusi Cerdas
sebelum judicial
Menghadapi
Masalah
review, anak yang dilahirkan di
Keluarga, Penerbit Raih Asa
luar perkawinan demi hukum
Sukses, Jakarta, 2010,
mempunyai hubungan dengan
ibu
perdata
dan
Prawiro
keluarga
hamidjojo,
Soetojo
Safioedin,
dan
Asis, Hukum
ibunya dan bukan anak dari
Orang dan Keluarga, Alumni,
ayah
Bandung, 1986
bilogisnya.
Hubungan
perdata dengan ayahnya baru terjadi
jika
melalui
ayah
biologisnya
tindakan
pengakuan
Saraswati,
Rike,
Perlindungan Indonesia,
Hukum
Anak Citra
di Aditya
dengan persetujuan ibunya. 2.
Bakti, Bandung, 2009 Satrio,J,
Menurut
Hukum
pasal
43
ayat
setelah judicial review, diperlukan untuk
(1) tidak
Kedudukan
tindakan pengakuan
terjadinya
hubungan
Dalam PT. Citra
Aditya Bakti, bandung, 2000 Witanto,DY, Hukum Keluarga Hak
MK
dan Kedudukan Anak Luar
tersebut maka diakuinya anak
Kawin, Prestasi Pustaka Raya,
luar
Jakarta, 2012
perkawinan
sah.
Jika
pengadilan ibunya
putusan
Tentang
Anak
Undang-Undang,
perdata dengan ayahnya karena dengan adanya
Keluarga
sebagai anak
melalui si
anak
putusan
Sofyan, Syyafran, Analisis Hukum
dan
Putusan
dapat membuktikan
Konstitusi,
49
Mahkamah http://www.
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
Lemhanas.go.id,
diakses
tanggal 20 Juli 2012 Tempo, Ayah Jawab
Bertanggung atas
Anak
Luar
di
Nikah,
http://www.tempo.co./read/ne ws/2012/02/2012,
diakses
tanggal 18 Pebruari 2012 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang
Perlindungan
Anak Undang-Undang Nomor 23
Tahun
Administrasi
2006
tentang
Kependudukan
Kompilasi Hukum Islam
50
