Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh Tahun

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

SEJARAH KOTA PAYAKUMBUH Otonomi daerah pada prinsipnya tidaklah sekedar pelimpahan wewenang (delegation of authority) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tetapi juga merupakan penyerahan wewenang (transfer of authority). Ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Daerah bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan (policy executor) yang dibuat Pemerintah Pusat tetapi Pemerintah Daerah juga merupakan pembuat kebijakan (policy maker). Penyerahan wewenang penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sejalan dengan fungsi pemerintahan itu sendiri, yang memang diarahkan untuk peningkatan pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat. Penyerahan wewenang atau urusan ini tentunya berimplikasi terhadap akuntabilitas dari penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang dituntut untuk lebih responsif, transparan dan akuntabel dalam upaya mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai stake holder. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah harus sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun sebelumnya kepada masyarakat. Memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka berikut disampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 untuk diketahui oleh masyarakat dengan harapan dapat memberikan feed back kepada pemerintah daerah berupa masukan, saran dan perbaikan guna penyelenggaraan pemerintahan di tahun yang akan datang. Substansi utama dari Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 ini yaitu gambaran dari pelaksanaan penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan selama tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Secara de jure Kotamadya Payakumbuh telah ada dan terbentuk pada tahun 1956 bersamaan dengan empat kota lainnya di lingkungan Provinsi Sumatera Tengah yaitu Kotamadya Pekanbaru, Sawahlunto, Padang Panjang dan Solok melalui Undang-undang Nomor 08 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Namun, peresmian Kota Payakumbuh sebagai daerah Kotamadya baru dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1970 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Amir Machmud yaitu melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1970 tentang berdirinya Kotamadya Payakumbuh. Keterlambatan perealisasian Kotamadya Payakumbuh disebabkan karena adanya aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1956 yang menyatakan bahwa Payakumbuh dan Solok harus menunggu terlebih dahulu Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah. Sementara, peraturan dimaksud bisa dilahirkan apabila Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dan Propinsi Sumatera Tengah sudah menyampaikan bahan-bahan usulan. Dalam kenyataannya, bahan-bahan usulan dimaksud cukup sulit untuk dihadirkan dikarenakan berbagai dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan. Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan disusul kemudian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR-DPR dan DPRD serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1969 membawa angin segar terhadap upaya percepatan perealisasian Kotamadya Payakumbuh. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa jumlah anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang dipilih untuk Daerah Pemilihan/Daerah Tingkat I Sumatera Barat adalah sebanyak 14 orang. Sementara Daerah Tingkat I Sumatera Barat saat itu hanya memiliki 8 Kabupaten dan 4 Kotamadya. Hal ini menjadi peluang bagi Payakumbuh dan Solok untuk segera diresmikan sebelum Pemilu Tahun 1971. Pada tahun 1970 terbentuklah Panitia Realisasi Kotamadya Payakumbuh yang dipimpin oleh H. C. Israr berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat Nomor 95/GSB/70 Tanggal 08 Juli 1970 dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 16/Blk 70 Tanggal 1 Agustus 1970. Panitia Realisasi Kotamadya Payakumbuh bertugas menentukan batas Kota, menyusun profil nagari yang akan bergabung ke Kota dan menginventarisir bangunan untuk sarana pemerintahan dan rumah Walikota termasuk masalah keuangan. Segera setelah Panitia Realisasi Kotamadya Payakumbuh menyelesaikan tugas-tugasnya, dibentuklah Panitia Peresmian Kotamadya Payakumbuh. Sesuai dengan radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor SDP.9/6/181, peresmian Kotamadya Payakumbuh dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1970 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Panjang Timur, Kecamatan Padang Panjang Barat di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang, Kecamatan Sawahlunto Utara, Kecamatan Sawahlunto Selatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan Tanjung Harapan di Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Timur di Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Kota Payakumbuh hanya terdiri atas tiga kecamatan dan 73 kelurahan yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat dengan 31 kelurahan, Kecamatan Payakumbuh Utara dengan 28 kelurahan dan Kecamatan Payakumbuh Timur dengan 14 kelurahan. Dalam upaya mempercepat pelayanan dan mempermudah jangkauannya serta sejalan dengan usulan masyarakat Nagari Lamposi, Nagari Aua Kuniang dan Nagari Limbukan untuk mengusulkan pemekaran kecamatan maka pada tahun 2008 dilakukanlah pembentukan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan serta pemekaran kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Utara yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2008 Tanggal 16 September 2008 tentang Pemekaran Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2008 Tanggal 16 September 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan.

GAMBARAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

1.

Kondisi Geografis Daerah Luas wilayah Kota Payakumbuh adalah 8.043 hektar (80,43 km²) yang setara dengan 0,19% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Kota Payakumbuh terletak pada posisi 100 35' 100 48' Bujur Timur dan 0 10' – 0 17' Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Limapuluh Kota yaitu: a.

sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota.

b.

sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Luak dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota.

c.

sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota.

d.

sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Luak dan Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh – Tahun 2012 1

Pemerintah Kota Payakumbuh Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemekaran Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh terdiri atas lima kecamatan yaitu Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan 76 kelurahan dengan pembagian sebagai berikut: a.

11) 12) 13) 14) d.

Kecamatan Payakumbuh Barat

e.

c. Kecamatan Payakumbuh Timur 1) Balai Batimah 2) Balai Jariang 3) Balai Nan Tuo 4) Bodi 5) Koto Baru 6) Koto Panjang 7) Padang Alai 8) Padang Tiakar Hilir 9) Padang Tiakar Mudik 10) Padang Tangah Payobada

Kecamatan Lamposi Tigo Nagori 1) Koto Panjang Dalam 2) Koto Panjang Padang 3) Padang Sikabu 4) Parambahan 5) Parit Muko Aie 6) Sungai Durian

Pembagian wilayah administratif, lokasi ibukota kecamatan dan luas wilayah masing-masing kecamatan di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut: No.

Kecamatan Payakumbuh Utara 1) Balai Baru 2) Balai Batuang 3) Balai Cacang 4) Balai Gadang 5) Balai Gurun 6) Balai Jariang 7) Balai Kaliki 8) Bunian 9) Cubadak Aia 10) Kaniang Bukik 11) Koto Baru 12) Kubu Gadang 13) Labuah Baru 14) Muaro 15) Nankodok 16) Napar 17) Payolinyam 18) Payonibuang 19) Padang Kaduduak 20) Pasia 21) Talawi 22) Tambago 23) Tanjung Anau 24) Tarok 25) Taruko

Kecamatan Payakumbuh Selatan 1) Ampangan 2) Aua Kuniang 3) Balai Panjang 4) Kapalo Koto 5) Koto Tuo 6) Limbukan 7) Limo Kampuang. 8) Padang Karambia 9) Sawah Padang

1) Balai Nan Duo 2) Bulakan Balai Kandi 3) Daya Bangun 4) Ibuah 5) Koto Tangah 6) Kubu Gadang 7) Labuah Basilang 8) Nunang 9) Padang Datar 10) Padang Tangah 11) Padang Tinggi 12) Payolansek 13) Pakan Sinayan 14) Parak Batuang 15) Piliang 16) Parik Rantang 17) Subarang Batuang 18) Sungai Pinago 19) Talang 20) Tanah Mati 21) Tanjuang Gadang 22) Tanjuang Pauh b.

Payobasuang Ranah Sicincin Hilir Sicincin Mudik

Kecamatan

Ibukota Kecamatan

Luas (Km2)

1.

Payakumbuh Barat

Tanjung Pauh

19,06

2.

Payakumbuh Utara

Padang Kaduduak

14,53

3.

Payakumbuh Timur

Balai Batimah

22,73

4.

Payakumbuh Selatan

Sawah Padang

14,68

5.

Lamposi Tigo Nagari

Sungai Durian

9,43

TOTAL

80,43

Sumber: Bagian Pemerintahan Setdako Payakumbuh

Kondisi topografi wilayah Kota Payakumbuh dapat dikatakan bervariasi yaitu antara datar, curam dan sangat curam. Kota Payakumbuh berada pada ketinggian sekitar 500-825 meter di atas permukaan laut. Kota Payakumbuh dilalui oleh lima buah sungai yaitu Batang Agam (14,6 km), Batang Pulau (11,4 km), Sungai Talang (11,4 km), Batang Sikali (10 km) dan Batang Lampasi (11,6 km). Suhu udara rata-rata Kota Payakumbuh yaitu 26°C dengan kelembaban udara berkisar antara 45-50%. Curah hujan di Kota Payakumbuh tergolong sedang yaitu rata-rata 2.210 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 156 hari setahun. Musim hujan pada umumnya terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai bulan September. 2.

Gambaran Umum Demografis Jumlah penduduk Kota Payakumbuh berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Payakumbuh kondisi akhir tahun 2012 adalah sebanyak 122.450 jiwa. Komposisi penduduk Kota Payakumbuh menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki sebagaimana terlihat pada tabel berikut:


Pemerintah Kota Payakumbuh Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pertambahan penduduk dari tahun 2009 ke tahun 2010, sangat tinggi, 10,26%. Pada tahun 2011 sendiri pertumbuhan penduduk secara aritmatik tercatat sebesar 1,81%. Pertumbuhan tersebut lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan Sumatera Barat yang secara rata-rata tercatat sebesar 1,28%. Laju pertumbuhan ini ditentukan oleh faktor demografi yang meliputi tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk di Kota Payakumbuh. 1) Tingkat Kelahiran/Fertilitas

Komposisi Penduduk Kota Payakumbuh Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008-2012 Jumlah Penduduk (Jiwa)

Pertumbuhan Rata-rata (%)

Tahun Laki-laki

Perempuan

Total

2008

52.446

53.548

105.994

0,98

2009

52.906

54.005

106.911

0,87

2010

58.333

59.543

117.876

10,26

2011

59.493

60.558

120.051

1,81

2012

60.650

61.800

122.450

1,99

Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi perubahan penduduk adalah tingkat kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi). Fertilitas menunjukkan banyaknya kelahiran yang dialami oleh seorang wanita yang dinyatakan dalam jumlah bayi yang dilahirkan hidup. Angka Child Women Ratio (CWR) yang kecil menunjukkan tingkat kelahiran yang rendah secara umum. Angka CWR yang rendah juga memberikan indikasi tanggungan wanita terhadap anak yang kecil. Secara umum CWR ini dikelompokkan sebagai berikut:  Negara terbelakang: 710  Negara sedang berkembang: 400  Negara maju: 255

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2012 Ket * : data diolah

Kemudian dari komposisi penduduk Kota Payakumbuh berdasarkan kelompok umur menunjukkan proporsi yang baik dimana penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar bila dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif (< 15 tahun dan > 64 tahun). Persentase penduduk berdasarkan kelompok usia produktif dan tidak produktif tertera pada tabel berikut:

Pada tahun 2011, CWR tercatat sebesar 419, artinya terdapat 419 balita diantara 1.000 penduduk, dibandingkan tahun 2010 angka CWR sebesar 411, yang berarti pada tahun 2011 mengalami kenaikan dari tahun 2010. berdasarkan kriteria diatas, CWR yang dimiliki Kota Payakumbuh masih tergolong tinggi. 2) Anak Dilahirkan Hidup

Komposisi Penduduk Kota Payakumbuh Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2009-2012 Usia N o

Jiwa/Tahun

% / Tahun

(Tahun)

2010

2011

2012

2010

2011

2012

1

<15

36,8

37,5

37,91

31,21

31,21

31

2

15- 64

74,3

75,7

77,86

63,07

63,07

63,5

3

>64

6,74

6,86

6,68

5,72

5,72

5,5

Jumlah

118

120

122

100

100

100

Rata-rata anak lahir hidup 1,77 anak per wanita usia 15-49 tahun pada tahun 2011 di Kota Payakumbuh. Angka rata-rata tersebut sama dengan tahun 2010. Angka Kota Payakumbuh tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata anak lahir hidup di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011, yang tercatat sebesar 1,5 anak per wanita 15-49 tahun. Rata-rata Anak Dilahirkan Hidup per Wanita 15-49 Tahun di Kota Payakumbuh dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2011

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh

Berdasarkan data tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2012 persentase jumlah penduduk usia < 15 tahun lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 31% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 31,21%, sedangkan persentase jumlah usia produktif 15-64 tahun meningkat dari dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 63,5% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 63,07% dan jumlah penduduk usia tidak produktif >64 lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,5% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,72%. Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun. Angka ini dinyatakan dalam persentase seperti berikut: Jumlah dan Laju Pertambahan Penduduk Tahun 2008-2012 Tahun

Jumlah Penduduk (jiwa)

Laju Pertumbuhan

2008

105,994

0,98

2009

106.911

0,87

2010

117.876

10,26

2011

120.051

1,81

2012*

122.450

1,99

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2012 Ket : * : data diolah

No. 1 2

Daerah Adminstratif

Provinsi Sumatera Barat Kota Payakumbuh Sumber: Susenas 2010-2011

Rata-rata Anak Lahir Hidup 2010 Na 1,75

2011 1,93 1,77

Dapat dikatakan bahwa kombinasi tingkat kelahiran dan keselamatan selama kelahiran relatif sama di Provinsi Sumatera Barat. Migrasi sebagai penyebab meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk mendapat alibi yang kuat dengan tingkat ALH ini. 3) Kepadatan Penduduk Salah satu dampak dari perubahan penduduk adalah tingkat kepadatan penduduk. Laju pertumbuhan yang positif akan berdampak pada peningkatan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan tingkat kehidupan sosial masayarakat. Semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk maka semakin kompleks permasalahan sosial yang akan dihadapi oleh suatu daerah. Tingkat kepadatan penduduk menunjukkan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu dibandingkan dengan luas wilayah yang dihuninya, dengan kata lain banyaknya penduduk di suatu wilayah untuk setiap kilometer persegi. Tingkat kepadatan yang tinggi di daerah perkotaan sangat rawan terhadap terjadinya konflik sosial yang muncul di masyarakat, seperti banyaknya pengangguran dan munculnya lingkungan kumuh atau lingkungan yang tidak memadai. Hal ini akan menyulitkan pemerintah daerah dalam menyediakan


Pemerintah Kota Payakumbuh fasilitas-fasilitas sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebaliknya jika tingkat kepadatan penduduk terlalu rendah akan menyebabkan penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat relatif mahal. Sehingga ukuran kepadatan penduduk akan lebih bermakna bila dikaitkan dengan potensi yang ada dalam suatu daerah. Tingkat kepadatan penduduk Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Netto Tahun 2009-2011

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2008-2012

Tahun

Jumlah Penduduk

Luas (Km²)

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)

2008

105.994

80,43

1.318

2009

106.911

80,43

1.329

2010

117.876

80,43

1.465

2011

120.051

80,43

1.493

2012

122.450

80,43

1.522

Kecamatan 2010

1 2 3 4 5

Payakumbuh Barat Payakumbuh Utara Payakumbuh Timur Payakumbuh Selatan Lamposi Tigo Nagori

46.128

2011 47.080

2012* 48.064

19,06

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)

2009

106.911

32,02

3.338

2010

117.876

34,80

3.387

2011

120.051

33,51

3.582

Kecamatan Payakumbuh Barat yang mencakup Pasar Payakumbuh merupakan daerah favorit karena dihuni oleh hampir 40% penduduk. Hal ini terjadi karena lokasi pasar berada pada kecamatan ini. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori memiliki penduduk paling sedikit hanya 8.889 orang, akan tetapi kepadatan penduduk paling rendah ada di Kecamatan Payakumbuh Selatan yaitu 684 orang per km2, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan Kota Payakumbuh Tahun 2012*

Jumlah dan Kepadatan Penduduk pada Masing-masing Kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2010-2012 Luas (Km2)

Luas Non Pertanian (Km²)

Berdasarkan data pada tabel di atas, perlu ada kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penyediaan sarana dan prasarana, disamping mengatur penyebaran penduduk pada setiap wilayah, sejumlah ahli berpendapat bahwa ambang batas ideal kepadatan penduduk adalah 1.000 sampai dengan 4.000 jiwa per km2. Jika diperhitungkan sarana dan prasarana, maka idealnya sekitar 800 sampai dengan 3.000 per km2. 4) Persebaran Penduduk

Dengan luas wilayah Kota Payakumbuh sekitar 80,43 km² kepadatan penduduk pada tahun 2009 adalah 1.329 jiwa/km². Bila dibanding dengan tahun 2008 yaitu 1.318 jiwa/km², berarti telah terjadi kenaikan 11 jiwa/km². Tahun 2010 dengan jumlah penduduk 117.876 orang maka rata-rata tingkat kepadatan adalah sebesar 1.465 jiwa/km². Dan tahun 2011 dengan jumlah penduduk 120.051 orang maka rata-rata tingkat kepadatan adalah sebesar 1.493 jiwa/km².

Tahun

Jumlah Penduduk

Sumber data: Payakumbuh Dalam Angka 2012

Sumber data: Payakumbuh Dalam Angka 2012 Ket : * data diolah

No.

Tahun

No.

Kecamatan

Luas (Km²)

Jumlah Penduduk (Jiwa) 2011

2012*

Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk (Jiwa /Km2)

1

Payakumbuh Barat

19,08

47.080

48.064

2.395

2010

2

Payakumbuh Utara

17,18

25.165

29.770

1.107

3

Payakumbuh Timur

22,82

29.286

25.652

2.016

4

Payakumbuh Selatan

11,61

9.631

9.931

684

5

Lamposi Tigo Nagari

9,74

8.889

9.033

944

Kota Payakumbuh

80,43

120.051

122.450

1.493

2.346

2011 2.395

2012* 2.445

28.795

29.286

29.770

14,53

1.982

2.016

2.049

24.742

25.165

25.652

22,73

1.089

1.107

1.129

9.470

9.631

9.931

14,68

672

684

705

8.741

8.889

9.033

9,43

928

944

959

Sumber data: Payakumbuh Dalam Angka Ket : * data diolah Pertumbuhan penduduk yang positif akan membuat kepadatan penduduk semakin tinggi. Pada tahun 2011 kepadatan Kota Payakumbuh yaitu 1.493 jiwa/km² yang merupakan kota terpadat ketiga setelah kota Padang dan Bukitinggi. Untuk persebaran penduduk kota Payakumbuh maka kecamatan Payakumbuh Barat dihuni oleh 40% penduduk yaitu 2.395 orang jiwa/km², sedangkan kepadatan terendah ada pada kecamatan Payakumbuh Selatan yaitu 684 jiwa/km². Untuk mempertajam gambaran kepadatan penduduk, maka pada tabel berikut ditampilkan pula kepadatan netto. Berdasarkan kategori ini pada tahun 2011 kepadatan penduduk netto 3.582 orang per km2, sedikit naik dibandingkan tahun 2010 yaitu 3.387 orang per km2.

Sumber: BPS Kota Payakumbuh Tahun 2012 Ket : * data diolah Kecamatan Payakumbuh Barat merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu 47.080 jiwa dan jumlah rumah tangga tertinggi dibanding 4 kecamatan lain. Berdasarkan Sensus Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2010 terlihat penyebaran penduduk di Kecamatan Payakumbuh Barat yakni sebesar 39,25%, Kecamatan Payakumbuh Utara sebesar 24,36%, Kecamatan Payakumbuh Timur sebesar 20,94%, Kecamatan Payakumbuh Selatan sebesar 8,04% dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagari sebesar 7,39%. Selama sepuluh tahun terakhir pola persebaran penduduk Kota Payakumbuh relatif sama, namun ada yang mengalami penurunan pada dua wilayah kecamatan karena terjadinya pemekaran wilayah dua kecamatan yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat dengan pemekarannya Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Payakumbuh Utara dengan pemekarannya Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Berikut tabel persebaran menurut kecamatan tahun 2000 dan tahun 2010.


Pemerintah Kota Payakumbuh penduduk usia tidak produktif (<15 tahun dan 64 tahun >). Persentase penduduk berdasarkan kelompok usia produktif dan tidak produktif tertera pada tabel berikut:

Persebaran Penduduk Kota Payakumbuh Menurut Kecamatan Tahun 2000 dan Tahun 2010 (Data Antar Sensus Penduduk) Tahun 2000 Kecamatan

Jumlah (jiwa)

Komposisi Penduduk Kota Payakumbuh Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2008-2012

Tahun 2010

Persebaran (%)

Jumlah (jiwa)

Persebaran (%)

Payakumbuh Barat

45.349

46,32

45.848

39,25

Payakumbuh Utara

32.145

32,84

28.461

24,36

Payakumbuh Timur

20.407

20,84

24.466

20,94

Payakumbuh Selatan

-

-

9.388

8,04

Lamposi Tigo Nagori

-

-

8.662

7,41

116.825*

100

Usia

Jiwa

No. (Tahun)

2008

97.901

100

Sumber data: BPS Kota Payakumbuh Ket: data hasil Sensus Penduduk 2010 5) Pengelompokan Penduduk Karakteristik penduduk yang paling penting dan berpengaruh terhadap tingkah laku sosial ekonomi penduduk adalah umur dan jenis kelamin, atau yang sering juga disebut komposisi penduduk dan jenis kelamin. Komposisi Penduduk Kota Payakumbuh Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008-2012

Laki-laki

Jumlah Penduduk (Jiwa) Perempuan

Total

Sex Ratio (%)

2008

52.446

53.548

105.994

98

2009

52.906

54.005

106.911

98

2010

58.333

59.543

117.876

98

2011

59.493

60.558

120.051

98

2012*

60.650

61.800

122.450

98

Tahun

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2012* Penduduk Kecamatan Perempuan

Lk + Pr

2012*

< 15

32.052

32.052

36.793

37.474

37.906

2

15-64

68.875

68.875

74.344

75.714

77.859

3

> 64

5.067

5.067

6.739

6.863

6.685

105.994

105.994

117.876

120.051

122.450

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka Ket. * : data diolah Berdasarkan data tabel di atas terlihat bahwa rata-rata jumlah penduduk usia < 15 berada pada kisaran 30% dari jumlah penduduk, jumlah usia produktif 15-64 tahun sekitar 65% dan jumlah penduduk usia tidak produktif > 64 adalah 5% dari total penduduk Kota Payakumbuh dalam lima tahun terakhir. Hal ini menerangkan bahwa usia produktif mendominasi dari komposisi penduduk Kota Payakumbuh. Dari data yang ada kemudian dapat dipersempit lagi dengan menghitung jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan berdasarkan umur, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Kelompok Umur

Selanjutnya komposisi penduduk Kota Payakumbuh menurut jenis kelamin pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Laki-lsaki

2011

Data Penduduk Laki-laki Berdasarkan Umur di Kota Payakumbuh Tahun 2008-2012

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka Ket : * data diolah

No.

2010

1

Jumlah

Jumlah

2009

Sex Ratio

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012*

0-4

5.368

6.837

6.476

6.605

6.107

5-9

5.085

5.448

6.377

6.504

6.033

10-14

5.928

6.138

5.987

6.106

6.253

15-19

5.272

4.035

5.096

5.198

5.863

20-24

3.783

3.113

3.876

3.953

4.910

25-29

3.814

4.657

4.880

4.977

4.690

30-34

4.283

2.730

4.912

5.010

4.617

35-39

3.218

4.360

4.429

4.517

4.299

40-44

4.024

3.760

3.676

3.749

3.884

45-49

3.785

2.922

3.360

3.427

3.542

50-54

3.199

3.400

3.121

3.184

3.249

55-59

1.766

1.508

2.225

2.269

2.662

1.

Payakumbuh Barat

23.774

24.290

48.064

98

2.

Payakumbuh Utara

14.826

14.944

29.770

98

60-64

952

1.522

1.270

1.295

1.134

3.

Payakumbuh Timur

12.674

12.978

25.652

98

65+

1.969

2.476

2.648

2.699

3.957

4.

Payakumbuh Selatan

4.903

5.028

9.931

98

Jumlah

52.446

52.906

58.333

59.493

60.650

5.

Lamposi Tigo Nagori

4.473

4.560

9.033

98

Kota Payakumbuh

60.650

61.800

122.450

98

Sumber data: Payakumbuh Dalam Angka 2012 Ket. * : data diolah

Sumber data: Data diolah Komposisi penduduk Kota Payakumbuh berdasarkan kelompok umur menunjukkan penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar bila dibandingkan jumlah


Pemerintah Kota Payakumbuh penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas secara intelegensia maupun skill yang mampu menunjang kebutuhan pada era sekarang ini.

Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur di Kota Payakumbuh Tahun 2008-2012 Kelompok Umur 0-4 5-9

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 menurut Kecamatan di Kota Payakumbuh

Tahun 2008 5.261 5.328

2009 5.068 4.728

2010 6.195 5.952

2011 6.300 6.054

2012* SD/MI

6.107 6.033

10-14

5.082

5.405

5.806

5.905

6.253

15-19

5.357

4.808

5.294

5.385

5.863

20-24

3.268

3.758

4.159

4.203

4.910

Jml. Gedu ng Sekola h

Kec.

SMP/MTs

Jml. Pddk. Usia 712 Tahun

Rasio

Jml. Gedu ng Sekol ah

Jml. Pddk. Usia 13-15 Tahun

SMA/MA/SMK

Rasio

Jml. Gedun g Sekola h

Jml. Pddk. Usia 16-18 Tahun

Rasio

Payakumb uh Barat

24

5.631

296

5

2.943

589

9

2.569

285

19

3.515

146

8

1.777

222

5

1.604

321

305

4

1.378

345

25-29

3.837

5.445

4.982

5.066

4.690

Payakumb uh Utara

30-34

4.060

3.270

4.737

4.817

4.617

Payakumb uh Timur

17

3.020

178

5

1.527

4.299

Payakumb uh Selatan

6

1.155

193

-

604

0

-

539

0

Lamposi Tigo Nagori

8

1.067

133

2

539

270

2

477

239

JUMLAH

74

14.388

194

20

7.273

364

20

6.563

328

35-39

3.504

4.736

4.257

4.329

40-44

4.557

3.603

3.978

4.045

3.884

45-49

4.081

3.302

3.425

3.483

3.542

50-54

2.553

2.506

3.095

3.148

3.249

55-59

2.336

1.872

2.223

2.260

2.662

60-64

1.226

1.689

1.349

1.372

1.734

65+

3.098

3.815

4.091

4.164

3.957

Jumlah

53.548

54.005

59.543

60.558

61.800

Sumber data: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Berdasarkan kecamatan, rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia 7-12 tahun pada Kecamatan Payakumbuh Barat memiliki rasio tertinggi yaitu 1 : 295 yang artinya 1 sekolah melayani 295 orang penduduk di Kecamatan Payakumbuh Barat usia 7-12 tahun. Demikian juga dengan rasio kecamatan lainnya di Kota Payakumbuh. Pada tingkat SMP/MTs rasio ketersediaan sekolah usia 13-15 tahun di Kecamatan Payakumbuh Utara adalah yang terendah adalah 1 : 222 dan untuk tingkat SMA/MA/SMK Kecamatan Payakumbuh Timur memiliki rasio tertinggi 1 : 345. Dilihat dari ketenagakerjaan di Kota Payakumbuh terjadi peningkatan pada setiap lapangan usaha yang dilakukan. Pada tahun 2011 persentase angkatan kerja di Kota Payakumbuh adalah 67,17%. Dan jika dilihat dari sektor lapangan usaha yang digeluti, penduduk bekerja paling banyak di sektor perdagangan, rumah makan dan hotel yaitu 32,33%, diiringi sektor pertanian 22,05%, sektor jasa kemasyarakatan 21,45% dan sektor industri 8,75% dan sektor lainnya 15,40%. Lebih rinci perkembangan penduduk Kota Payakumbuh usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2012 Ket. * : data diolah Komposisi penduduk Kota Payakumbuh dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki maupun perempuan terbesar berada pada usia muda 0-4 tahun dan 5-9 tahun. Bila dilihat dari tabel komposisi penduduk, menunjukkan bahwa penduduk usia 0-4 tahun sebesar 11,1% dan usia 5-9 tahun sebesar 10,93%. Komposisi penduduk Kota Payakumbuh dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk perempuan terbesar berada pada usia muda 0-4 tahun dan 10-14 tahun. Bila dilihat dari tabel komposisi penduduk menunjukkan bahwa penduduk usia 0-4 tahun sebesar 10,40% dan usia 10-14 tahun sebesar 9,75%. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Sementara itu penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Proporsi penduduk menurut kelompok umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok usia 014 tahun, 15-64 tahun dan 65 tahun keatas atau kelompok usia produktif dan non produktif. Penduduk yang non produktif adalah gabungan antara penduduk muda (0-14 tahun) dengan usia tua (65 tahun ke atas) mencapai 36,93%, sementara itu penduduk yang termasuk dalam usia produktif (15-64) sebesar 63,07%. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat produktifitas penduduk tinggi, mengingat persentase penduduk usia produktif yang relatif besar. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan serta sikap manusia sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia sejalan dengan tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka kualitas sumber daya manusia juga semakin tinggi. Pemerintah dalam setiap rencana pembangunan selalu menyertakan pendidikan sebagai salah satu urusan yang harus mendapat perhatian penting. Hal ini berkaitan dengan

Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha Tahun No.

1 2 3

4

5

Jenis Kegiatan

2007

2008

2009

2010

2011

Lakilaki

Pere mpuan

Lakilaki

Pere mpua n

Lak– laki

Pere mpua n

Lakilaki

Pere mpua n

Lakilaki

Pere mpua n

Pertanian/ Agriculture Industri Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel Jasa Kemasyarakat an Lainnya

4.383

1.876

5.701

3.139

5.094

2.908

4.826

2.547

7.439

3.911

2.504 8.504

1.992 7.481

2.951 8.471

2.042 6.844

1.775 8.901

2.033 7.950

2.190 10.642

2.693 8.208

2.348 9.128

2.179 7.591

5.666

4.907

4.956

5.216

4.708

6.385

7.507

7.141

5.547

5.546

4.802

218

5.096

556

5.247

1.057

6.435

1.319

7.498

469

Jumlah

25.859

16.474

27.175

17.797

25.725

20.333

31.600

21.908

32.014

19.696

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2012 Ket. * : data diolah


Pemerintah Kota Payakumbuh 3.

Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah Alat analisa yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan komperatif sektor dan subsektor suatu daerah adalah dengan Indek koefisien lokasi (Location Quotient, LQ). LQ (koefisien lokasi) adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor disuatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional atau dengan kata lain LQ menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan sektor-sektor dalam suatu daerah/wilayah dengan kondisi sektor-sektor pembangunan yang ada didaerah yang lebih luas. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah yaitu sektor-sektor mana yang merupakan sektor basis dan sektor mana yang bukan sektor basis dan Indikator ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan karena dalam era globalisasi seperti saat ini, tingkat persaingan sangatlah tajam. Dalam uraian ini nilai LQ diperoleh dengan membandingkan PDRB Kota Payakumbuh untuk sektor tertentu tahun 20072011 dengan PDRB secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2007-2011, hasil perhitungan sebagaimana yang tergambar berikut: Perkembangan Nilai Indek Koefisien Lokasi (LQ) Menurut Sektor dan Subsektor di Kota Payakumbuh Tahun 2007-2011

No.

1.

2.

3.

4.

2007

2008

2009

2010

2011

Ratarata

Pertanian

0,44

0,44

0,44

0,44

0,45

0,44

a. Tanaman Pangan

0,58

0,58

0,56

0,58

0,58

0,58

b. Perkebunan

0,05

0,05

0,06

0,06

0,06

0,06

c. Peternakan

1,41

1,41

1,38

1,39

1,42

1,40

d. Perikanan

0,27

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

Pertambangan dan Penggalian

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

a. Penggalian

0,15

0,15

0,15

0,14

0,14

0,15

0,52

0,52

0,53

0,55

0,55

0,53

a. Industri Tanpa Migas

0,52

0,52

0,53

0,55

0,55

0,53

Listrik, Gas dan Air Minum

1,18

1,22

1,23

1,25

1,28

1,23

a. Listrik

0,85

0,91

0,93

1,00

1,02

0,94

b. Air Bersih

4,31

4,18

3,94

3,54

3,68

3,93

1,43

1,45

1,46

1,39

1,37

1,42

Sektor / Subsektor

Industri Pengolahan

5.

Bangunan

6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

7.

8.

9.

0,99

0,99

1,01

1,04

1,04

1,01

a. Perdagangan Besar dan Eceran

0,97

0,97

0,99

1,02

1,03

1,00

b. Hotel

0,46

0,44

0,40

0,40

0,39

0,42

c. Restoran

1,89

1,83

1,75

1,79

1,78

1,81

Angkutan dan Komunikasi

1,55

1,52

1,49

1,42

1,36

1,47

a. Angkutan

1,82

1,80

1,74

1,65

1,57

1,72

b. Komunikasi

0,71

0,73

0,77

0,78

0,81

0,76

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

1,88

1,89

1,94

2,00

2,07

1,96

a. Bank

2,47

2,53

2,68

2,82

2,94

2,69

b. Lembaga Keu. Tanpa Bank

0,51

0,52

0,51

0,51

0,51

0,51

c. Sewa Bangunan

2,30

2,25

2,25

2,28

2,34

2,28

d. Jasa Perusahaan

0,79

0,74

0,81

0,81

0,83

0,80

1,50

1,49

1,47

1,41

1,38

1,45

a. Pemerintahan Umum dan Pertahanan

1,50

1,49

1,47

1,39

1,37

1,44

b. Swasta

1,50

1,50

1,46

1,45

1,42

1,46

Jasa-jasa

Sumber: data PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2007-2011 Ket : * data diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai LQ dalam periode waktu lima tahun terakhir sedikit mengalami fluktuasi. Dapat dilihat sektor yang memiliki potensi ekonomi wilayah yang cukup penting untuk dikembangkan pada saat ini dan untuk yang akan datang di Kota Payakumbuh yang memiliki nilai LQ lebih besar dari satu, yaitu sektor listrik, gas dan air minum dengan nilai LQ rata-rata = 1,23, sektor bangunan dengan nilai LQ rata-rata = 1,42, sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai LQ rata-rata = 1,01, sektor angkutan dan komunikasi dengan nilai LQ rata-rata = 1,47, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan nilai LQ rata-rata = 1,96 dan sektor jasa-jasa dengan nilai LQ rata-rata = 1,45. Angka koefisien ini memperlihatkan bahwa sektor ini mempunyai keunggulan komperatif yang yang cukup tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama secara rata-rata di tingkat provinsi Sumatera Barat dan merupakan sektor basis di Kota Payakumbuh. Dilihat dari nilai LQ yang kurang dari satu, sektor pertanian merupakan sektor non basis di Kota Payakumbuh, tetapi didalam sektor pertanian tersebut terlihat bahwa subsektor peternakan ternyata mempunyai potensi pengembangan yang cukup tinggi dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1,40. Meskipun nilai LQ sektor pertanian kurang dari satu, tetapi sektor pertanian masih potensial untuk dikembangkan. Sebagai wilayah perkotaan yang cepat berkembang dan semakin terbatas lahan pertaniannya, bahkan semakin lama akan semakin berkurang dengan tumbuhnya kota sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial, pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, maka pola pengembangan agribisnis yang sangat prospektif untuk dikembangkan mulai dari peningkatan produksi produk pertanian sampai pada pemasaran dan permodalan. Pada subsektor peternakan, pada saat ini Kota Payakumbuh tengah menyiapkan Sentra Pemasaran Peternakan Terpadu yang mengintegrasikan lokasi Pasar Ternak, Rumah Potong Hewan (RPH), Laboratorium Percontohan, BPP dan Instalasi Pengolahan Pakan di kawasan Kelurahan Koto Panjang Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur. Sektor industri pengolahan selama lima tahun terakhir ini belum menjadi sektor basis ekonomi Kota Payakumbuh dilihat dari LQ dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 yang relatif tetap dan nilai LQ rata-rata sebesar 0,53. Namun kedepan sektor industri pengolahan ini akan menjadi potensi yang dapat dikembangkan, terutama industri yang mengolah produk pertanian yang mengolah produk pertanian menjadi produk setengah jadi dan barang jadi. Hal ini merupakan tuntutan sebuah kota yang terus berkembang dimana sektor pertanian terus terdesak dan bertransformasi menjadi kota industri dan jasa. Kondisi ini telah disikapi oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dengan penetapan Kawasan Industri dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di sepanjang koridor Jalan Arteri Primer Lingkar Utara tepatnya di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Pada saat ini industri yang ada di Kota Payakumbuh umumnya masih tergolong menengah ke bawah dan industri kecil. Mayoritas dari UKM didominasi oleh usaha rumah tangga (home industry). Sektor listrik dan air bersih merupakan sektor basis di Kota Payakumbuh dengan nilai LQ rata-rata 1,24. Tetapi secara subsektor, subsektor listrik masih kurang untuk memenuhi kebutuhan listrik rumahtangga, perkantoran dan dunia usaha yang terus berkembang. Untuk kedepan tenaga listrik yang merupakan infrastruktur kota yang penting untuk mendukung perkembangan semua sektor ekonomi mesti tersedia dalam jumlah yang cukup. Potensi pengembangan subsektor air bersih cukup besar dalam perekonomian Kota Payakumbuh. Kota Payakumbuh disuplai dari tiga sumber, yaitu Batang Tabik, Sungai Dareh dan


Pemerintah Kota Payakumbuh Batang Sikamarunciang. Kapasitas produksi air bersih yang ada pada saat ini telah mampu melayani sekitar 94,1% jumlah penduduk Kota Payakumbuh.

Struktur PDRB mencerminkan komposisi sumbangan masingmasing lapangan usaha atau sektor ekonomi sehingga dapat menjelaskan apakah perekonomian suatu daerah bertumpu pada satu lapangan usaha atau beberapa lapangan usaha, berbasiskan (unggulan) sektor primer, sektor sekunder atau sektor tersier.

Sektor bangunan dengan nilai LQ rata-rata mencapai 1,42 pada lima tahun terakhir ini menunjukkan potensi pengembangan sektor bangunan yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah masyarakat yang mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Advice Planning.

Berdasarkan data PDRB yang dikeluarkan BPS setiap tahunnya menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kota Payakumbuh masih didominasi oleh kelompok sektor tersier (jasa-jasa). Pada tahun 2010 dan 2011 sektor tersier memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kota Payakumbuh masing-masing sebesar 71,57% dan 70,91%. Kemudian diikuti oleh sektor sekunder sebesar 17,88% tahun 2010 dan 18,60% tahun 2011. Selanjutnya diikuti oleh sektor primer sebesar 10,55% tahun 2010 dan 10,49% pada tahun 2011.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor basis dengan nilai LQ rata-rata 1,01, kecuali pada subsektor hotel belum cukup berkembang dengan nilai LQ rata-rata lebih kecil dari satu. Namun kedepan, subsektor perhotelan punya prospek untuk dapat dikembangkan, mengingat Kota Bukittinggi sebagai daerah wisata sudah jenuh karena keterbatasan lahan. Subsektor perdagangan besar dan eceran cukup berkembang di Kota Payakumbuh yang lokasinya menyebar di berbagai wilayah Kota, baik Pasar Tradisional Ibuh, Pasar Pusat Pertokoan, Pasar Modern (Mall Payakumbuh) maupun yang tersebar di sepanjang ruas jalan utama dan di berbagai kelurahan di Kota Payakumbuh.

Pada tahun 2012, berdasarkan data sementara PDRB, potensi ekonomi kota Payakumbuh masih berbasiskan pada sektor tersier yang meliputi 70,79% dari nilai PDRB yang mencakup aktivitas jasa-jasa secara umum (meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor perhubungan dan komunikasi; sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa) sebagai berikut:

Sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor basis dan potensial untuk dikembangkan di Kota Payakumbuh. Perkembangan sektor ini terutama pada subsektor pengangkutan cukup pesat di Kota Payakumbuh karena semakin pesatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Payakumbuh Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan termasuk sektor basis utama di Kota Payakumbuh dengan nilai LQ ratarata tertinggi dibandingkan sektor lain yaitu 1,96. Namun yang lebih dominan dan pesat perkembangannya adalah subsektor keuangan terutama jasa perbankan. Pesatnya perkembangan jasa perbankan dikarenakan penambahan jumlah bank dan meningkatnya kucuran kredit yang disalurkan dunia perbankan serta kesadaran masyarakat untuk menabung semakin meningkat. Potensi pengembangan sektor jasa cukup besar dalam perekonomian Kota Payakumbuh dengan nilai LQ rata-rata nomor dua tertinggi setelah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yaitu sebesar 1,45. Sektor jasa disini banyak dihasilkan dari peranan sektor pemerintahan dalam melayani kebutuhan publik seperti: jasa-jasa pelayanan administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa rumah sakit, dan jasa pelayanan masyarakat lainnya. Sedangkan peranan sektor swasta masih belum cukup berarti terutama dari jasa hiburan dan rekreasi yang masih cukup rendah. Potensi unggulan daerah secara makro ekonomi juga dapat dilihat dari struktur perekonomian suatu daerah yang digambarkan oleh distribusi Produk Domestik Regionak Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atau sektoral. PDRB merupakan gambaran dari tingkatan atau capaian nilai tambah yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa suatu daerah pada periode tertentu. Ada banyak lapangan usaha yang mendukung perekonomian suatu daerah, namun untuk lebih memudahkan pendataan statistik maka Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkannya ke dalam sembilan lapangan usaha atau sektor ekonomi, yaitu: sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air minum; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor angkutan dan kominikasi; sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa.

Distribusi Kelompok Sektoral PDRB Kota Payakumbuh Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2011 Kelompok No. 1 2 3

Sektoral Sektor Primer Sektor Sekunder Sektor Tersier Total

Distribusi (%) 2010

2011

2012

10,55 17,88 71,57 100

10,49 18,60 70,91 100

10,48 18,73 70,79 100

Ratarata 10,51 18,40 71,09 100

Ket: *) data perkiraan

Dengan data tersebut maka dapat digambarkan bahwa secara ekonomi potensi unggulan Kota Payakumbuh adalah pada sektor tersier atau sektor jasa-jasa, baik jasa perdagangan, jasa perhubungan, jasa perusahaan, jasa pemerintahan dan jasa usaha lainnya. Hal ini tidak terlepas dari posisi Payakumbuh sebagai pusat kegiatan lokal dan regional serta pintu gerbang antara dua provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Jika dilihat dari data PDRB menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa sampai tahun 2012 struktur perekonomian Kota Payakumbuh masih didominasi oleh empat lapangan usaha, yaitu lapangan usaha jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 21,81% terhadap PDRB; kemudian diikuti oleh lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi (21,32%); lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran (19,74%); serta lapangan usaha pertanian (9,98%). Sementara lima lapangan usaha lainnya memiliki kontribusi dibawah sektor pertanian, termasuk sektor industri pengolahan sebagai berikut:

BPS juga mengelompokkan data PDRB menjadi kelompok sektoral terdiri dari kelompok sektor primer (sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian), kelompok sektor sekunder (sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air minum; sektor bangunan), dan kelompok sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor angkutan dan komunikasi; sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa).


Pemerintah Kota Payakumbuh pertumbuhannya (7,92 %) di dukung oleh 3 (tiga) sub sektor, yaitu: sub sektor perdagangan besar dan eceran dengan tingkat pertumbuhan mencapai 7,98%; sub sektor hotel dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,69%; dan sub sektor restoran dengan tingkat pertumbuhan mencapai 6,75%. Secara keseluruhan tingkat pertumbuhan semua sektor dan sub sektor dengan nilai tambah bruto yang dihasilkannya pada tahun 2012 dapat dilihat sebagai berikut:

Perkembangan Nilai dan Distribusi (Persentase) Sektor Ekonomi dalam Pembentukan Nilai PDRB Kota Payakumbuh Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2012 (Jutaan-Rupiah) 2011

No.

2012

Lapangan Usaha (Rp)

1.

Pertanian

2.


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum

%

(Rp)

%

215.048,07

9,97

247.341,96

9,98

10.959,38

0,51

12.391,89

0,50

162.393,29

7,53

189.100,11

7,63

36.783,59

1,71

40.893,21

1,65

Bangunan

199.410,10

9,24

234.206,56

9,45


421.136,68

19,52

489.231,48

19,74

Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa –jasa Total

446.517,08

20,70

503.606,06

20,32

193.121,18

8,95

221.071,17

8,92

471.991,62 2.157.360,99

21,88 100

540.533,87 2.478.376,31

21,81 100

Pertumbuhan PDRB Kota Payakumbuh Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2011-2012 2011

No.

PDRB (Rp.000)

1.

Sumber: Buku PDRB Kota Payakumbuh tahun 2007-2011 Ket : * data diolah)

Ekonomi Kota Payakumbuh pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 6,87 % dibandingkan tahun 2011, yang menghasilkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 994.790,180.000,- (994,79 milyar rupiah) lebih tinggi dari capaian tahun 2011 sebesar Rp. 930.856.290.000,- (930,85 milyar rupiah). Pertumbuhan tersebut didukung oleh semua lapangan usaha atau sektorsektor ekonomi. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor yang tertinggi tingkat pertumbuhannya mencapai 8,35%, diikuti oleh sektor bangunan mencapai 8,17%; sektor listrik, gas dan air minum mencapai 7,93%; sektor perdagangan, hotel dan restoran 7,92%; sektor jasa-jasa 6,89%; sektor pertanian 6,46%; sektor industri 5,92%; sektor pertambangan dan penggalian 5,35%; dan terakhir sektor angkutan dan komunikasi sebesar 5,04%. Dari sembilan lapangan usaha atau sektor ekonomi tersebut pada tahun 2012 terdapat empat lapangan usaha yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi dari tahun 2011, yaitu: 1). sektor listrik, gas dan air minum dari 7,11% pada tahun 2011 menjadi 7,93% pada tahun 2012; 2). sektor perdagangan, hotel dan restoran dari 7,75% menjadi 7,92% pada tahun 2012; 3). sektor jasa-jasa dari 6,54% tahun 2011 menjadi 6,89% tahun 2012; dan 4). sektor pertanian dari 6,20% tahun 2011 menjadi 6,46% pada tahun 2012. Sementara lapangan usaha yang mengalami penurunan tingkat pertumbuhan sebanyak lima lapangan usaha, yaitu: 1). Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dari 9% pada tahun 2011 menjadi 8,53% pada tahun 2012; 2). sektor bangunan dari 8,35% pada tahun 2011 menjadi 8,17% pada tahun 2012; 3). Sektor industri dari 5,95% tahun 2011 menjadi 5,92 % pada tahun 2012; 4), sektor pertambangan dan penggalian dari 5,48% tahun 2011 menjadi 5,35% pada tahun 2012; dan 5). sektor angkutan dan komunikasi dari 5,15% menjadi 5,04% pada tahun 2012. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yang merupakan sektor tertinggi pertumbuhannya pada tahun 2012 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,35 % dan nilai tambah bruto (value added) yang dihasilkan mencapai Rp. 106.698,280.000,- didukung oleh 4 (empat) sub sektor, yaitu sub sektor bank yang tumbuh sebesar 10,61%; sub sektor lembaga keuangan tanpa bank tumbuh sebesar 5,93%; sub sektor sewa bangunan tumbuh sebesar 6,51%; dan sub sektor jasa perusahaan yang tumbuh sebesar 4,92%. Kemudian sektor listrik dan air minum sebagai sektor tertinggi ke tiga tingkat pertumbuhannya (7,93%) didukung oleh 2 (dua) sub sektor, yaitu: sub sektor listrik dengan tingkat pertumbuhan mencapai 7,19%; dan sub sektor air minum dengan tingkat pertumbuhan mencapai 9,82%. Selanjutnya sektor perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan sektor ke empat tertinggi tingkat

2.

3.

4.

LP (%)

PDRB (Rp.000)

LP (%)

Pertanian

95.800,82

6,20

101.989,55

6,46

a.

Tanaman Pangan

62.300,27

6,25

66.407,05

6,59

b.

Perkebunan

3.007,30

5,82

3.185,03

5,91

c.

Peternakan

24,311,65

6,77

25.962,41

6,79

Perikanan

6.181,60

3,66

6.435,05

4,10


3.366,99

5,48

3.547,12

5,35

Penggalian

d.

b. Pertumbuhan Ekonomi

2012*)

Sektor / Lapangan Usaha

3.366,99

5,48

3.547,12

5,35

Industri

62.138,71

5,95

65.817,32

5,92

Industri Tanpa Migas

62.138,71

5,95

65.817,32

5,92

Listrik, Gas dan Air Minum

13,259,33

7,11

14.310,79

7,93

a.

Listrik

9.528,23

11,42

10.213,31

7,19

b.

Air Bersih

3.731,09

8,92

4.097,48

9,82

5.

Bangunan

70.002,37

8,35

75.721,56

8,17

6.


174.305,18

7,75

188.110,15

7,92

a.

Perdagangan Besar dan Eceran

165.721,60

7,82

178.947,56

7,98

b.

Hotel

650,45

6,54

693,97

6,69

c.

Restoran

7.933,13

6,55

8.468,62

6,75

Angkutan dan Komunikasi

193.358,38

5,15

203.103,64

5,04

a.

Angkutan

162.485,71

3,66

168.318,95

3,59

b.

Komunikasi

7.

8.

9.

30.872,66

13,76

34.784,69

12,67

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

98.312,25

9,00

106.698,28

8,53

a.

Bank

49.746,45

11,36

55.022,78

10,61

b.

Lembaga Keu. Tanpa Bank

5.923,12

6,22

6.274,36

5,93

c.

Sewa Bangunan

41.537,52

6,98

44.241,61

6,51

d.

Jasa Perusahaan

1.105,16

5,11

1.159,53

4,92

220.312,26

6,54

235.491,77

6,89

146.600,98

5,83

157.645,29

7,53

73.711,28

5,08

77.846,48

5,61

930.856,29

6,79

994.790,18

6,87

Jasa-jasa a. b.

Pemerintahan Umum dan Pertahanan Swasta

Pertumbuhan PDRB

Sumber: Buku PDRB Kota Payakumbuh

Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh lebih baik sebagai berikut:


Pemerintah Kota Payakumbuh Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh dengan Propinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2010-2012

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PAYAKUMBUH (RPJMD)

Laju Pertumbuhan (%) Tahun

Kota Payakumbuh

Provinsi Sumatera Barat

Nasional

2010

6,38

5,93

6,1

2011

6,79

6,22

6,5

2012

6,87*

6,35

6,23

A.

Sumber: BPS Kota Payakumbuh Ket : * data sementara

Dari tabel diatas tampak bahwa laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan Nasional masih berada dibawah laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh pada kurun waktu tersebut. Ekonomi Kota Payakumbuh tumbuh sebesar 6,38% pada tahun 2010 meningkat menjadi 6,79% pada tahun 2011. Demikian halnya dengan ekonomi Sumatera Barat dan Nasional yang juga tumbuh sebesar 5,93% dan 6,1% pada tahun 2010, mengalami peningkatan pada tahun 2011 hingga tumbuh sebesar 6,22% dan 6,5%. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah terus meningkat dari tahun 2011 sejalan dengan semakin membaiknya kondisi perekonomin global dan nasional serta perekonomian Sumatera Barat pasca gempa bumi diakhir tahun 2009 yang lalu. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 6,87%; Provinsi Sumatera Barat mencapai 6,35% dan nasional mencapai 6,23%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tentunya diharapkan juga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ini adalah perkembangan pendapatan per kapita per tahun. Pada tahun 2010 pendapatan per kapita masyarakat Kota Payakumbuh atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 16.143.697,83. Angka ini terus meningkat setiap tahun sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, hingga mencapai Rp. 20.621.516,26,- pada tahun 2012. Secara keseluruhan perkembangan pendapatan perkapita Kota Payakumbuh selama tiga tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut: PDRB Per Kapita Kota Payakumbuh Tahun 2010-2012 Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 PDRB (Juta Rupiah) No.

Tahun ADHB

1.

ADHK

Jumlah Penduduk

PDRB per Kapita (Rupiah) ADHB

ADHK

2010

1.885.987,50

871.661,87

116.830

16.143.697,83

7.461.261,46

2.

2011

2.157.360,99

930.856,29

118.210

18.249.932,21

7.874.465,24

3.

2012*)

2.478.376,31

994.790,18

120.184

20.621.516,26

8.277.226,42

Keterangan: *) data perkiraan

Dari tabel di atas terlihat bahwa PDRB per kapita Kota Payakumbuh setiap tahunnya terus meningkat baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan, dimana pertumbuhan menurut harga berlaku jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan menurut harga konstan.

VISI DAN MISI Kota Payakumbuh dihuni oleh masyarakat yang merupakan perpaduan dari berbagai latar belakang etnis dan budaya yang berbeda. Walaupun mayoritas masyarakat Kota Payakumbuh memiliki budaya Minangkabau khususnya “Luak Limopuluah”, namun sub budaya yang dimiliki masing-masing komunitas lainnya juga berkembang disesuaikan dengan budaya asalnya. Dengan memperhatikan potensi dan kondisi daerah, perkembangan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya serta infrastruktur yang dimiliki oleh Kota Payakumbuh, maka Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan visi pembangunan kota untuk tahun 2008-2012 yaitu: “Terwujudnya Payakumbuh sebagai Kota Sehat dan Mandiri yang Didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Beriman dan Bertaqwa”. Pengertian Visi diatas dapat dijabarkan sebagai berikut: Kota Sehat: Pengertian kota sehat disini adalah sehat dalam arti luas yang meliputi aspek fisik, mental spiritual, pendidikan, perekonomian dan lingkungan hidup yang bersih, termasuk terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government), transparan, demokratis dan berlandaskan hukum. Perwujudan kota sehat ini sangat penting artinya sebagai landasan yang kuat untuk menggerakkan proses pembangunan kota secara lebih mantap pada tahap-tahap berikutnya. Pendidikan yang sehat adalah pendidikan yang menerapkan proses belajar mengajar yang baik untuk melahirkan siswa yang mempunyai sikap, perilaku dan fisik yang sehat didukung dengan sarana dan prasarana yang sehat. Perekonomian yang sehat maksudnya adalah perekonomian yang bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat (prosperity) berlandaskan kepada nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat ditandai dengan indikator pertumbuhan ekonomi, PDRB, income perkapita, purchasing power (daya beli), earning power, capital turn over dan saving yang baik. Mandiri: Pengertian mandiri disini yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dalam segala aspek dan mengurangi ketergantungan kepada pihak lain dengan memberdayakan potensi daerah secara optimal. Contoh: Mandiri dalam bidang pendidikan artinya daerah mampu menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas pada setiap jenjang pendidikan. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Beriman dan Bertaqwa: pengertian sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertaqwa adalah pribadi yang mempunyai keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan kota sebagai berikut: 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

Mendorong dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat dan memperbaiki distribusinya; Meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, pembinaan generasi muda dan olahraga; Meningkatkan status dan derajat kesehatan masyarakat; Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa, agama dan adat di tengah-tengah masyarakat; Memelihara, meningkatkan dan membangun sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum; Mengembangkan pariwisata, seni dan budaya; Menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan prinsipprinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local governance); Penataan kota dan pengaturan tata ruang wilayah.


Pemerintah Kota Payakumbuh B.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH 1. Strategi Pembangunan Daerah Keberhasilan pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Payakumbuh yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran akan sangat ditentukan oleh strategi pembangunan yang digunakan. Strategi pembangunan pada dasarnya adalah cara atau kondisi yang harus diciptakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penetapan strategi pembangunan Kota Payakumbuh didasarkan pada beberapa kaidah ilmiah teknis dan teknis administratif yang didasari oleh beberapa persoalan utama daerah dan mempertimbangkan kelayakan implementasinya. a.

Strategi Pembelajaran dan Pelaksanaan Nilai-nilai Agama Masyarakat Kota Payakumbuh bertekad untuk menjadikan agama sebagai pedoman hidup dalam keluarga dan bermasyarakat sehingga segala unsur Rukun Iman dan Rukun Islam dijadikan sebagai pedoman utama dalam berkehidupan. Keseimbangan praktek kehidupan dunia dan keseimbangan praktek ekonomi menuju keseimbangan sistem syariah adalah pilihan dan fokus mewujudkan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat Kota. Untuk itu, peranan kelembagaan agama, fasilitas dan infrastruktur serta tenaga pengelolanya perlu ditingkatkan kompetensi dan kualitas keberadaannya.

d. Strategi Peningkatan Kegiatan Ekonomi Rakyat Strategi pemilihan akan pertumbuhan sektor-sektor prioritas diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi secara luas. Strategi ini dilakukan mengingat keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan investasi baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat diarahkan kepada sektor-sektor pembangunan dengan tingkat pertumbuhan output dan nilai tambah yang tinggi. Penetapan dan pemilihan sektor dan bidang disesuaikan dengan potensi yang tersedia dan yang terkait dengan ketersediaan sumber daya, namun menggunakan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif Kota dibandingkan dengan daerah lain. Dalam kaitan dengan hal ini strategi pengembangan ekonomi Kota Payakumbuh diarahkan pada pengembangan ekonomi rakyat dengan fokus pada pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Agar hasil yang akan diperoleh menjadi optimal, maka segala upaya untuk merealisasikan potensi ekonomi kota diarahkan pada pilihan tersebut, dengan konsentrasi kegiatan pada industri pengolahan makanan rakyat. e.

b. Strategi Penerapan Kebudayaan Minangkabau Mengingat warga Kota Payakumbuh pada umumnya adalah masyarakat Minangkabau, maka strategi penerapan budaya daerah menjadi sangat penting untuk mendorong proses pembangunan Kota. Oleh sebab itu, perlu diupayakanerus agar masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan Minangkabau dan menerapkannya dalam proses pembangunan daerah. Khusus mengenai keberadaan tanah ulayat perlu terus dipertahankan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, agar proses pembangunan daerah tidak terkendala dengan status tanah ulayat tersebut maka perlu diupayakan terwujudnya sistem pengelolaannya dalam bentuk penggunaan sendiri, sewa, kerjasama atau bagi hasil. Pola seperti ini perlu ditetapkan secara yuridis dalam bentuk Peraturan Daerah khusus untuk pengelolaan tanah ulayat tersebut. c.

Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kualitas sumber daya manusia diarahkan untuk mempercepat proses pemerataan akses pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan. Strategi kualitas pendidikan lebih diarahkan pada pemilihan beberapa jenis kurikulum menjadi unggulan, khususnya bidang matematika, kewirausahaan dan keterampilan industri. Pemantapan fasilitas pembelajaran dan pemenuhan kompetensi guru serta peningkatan penyelenggaraan pendidikan formal menjadi pilihan. Khusus untuk penduduk dewasa, pendidikan untuk semua umur “longlife education“ adalah salah satu strategi yang penting. Sedangkan strategi pembangunan pada bidang kesehatan terutama diarahkan untuk mengurangi dampak negatif berperannya faktor utama, diantaranya adalah perbaikan sanitasi dan air minum, khususnya pada kelompok masyarakat miskin. Disamping itu, strategi di bidang kesehatan juga dilakukan guna mengoptimalkan pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar melalui peran aktif pelayanan kesehatan dasar pada kelompok masyarakat miskin, termasuk penajaman dari pilihan pelayanan rumah sakit untuk jenis pelayanan tertentu.

Strategi Peningkatan Pemerataan Pembangunan Strategi pemerataan pembangunan ini bertujuan untuk mendorong agar terjadi keseimbangan perkembangan pembangunan daerah baik antar golongan masyarakat maupun antar wilayah terutama untuk kegiatan pembangunan yang dapat menyentuh masyarakat miskin. Dengan demikian, penempatan lokasi kegiatan perlu dilakukan secara tersebar antar golongan masyarakat dan antar wilayah dengan mempedomani peruntukan wilayah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan daerah. Kawasan strategis perdagangan dan industri rumah tangga akan dikembangkan sepanjang jalan poros Bukittinggi-Payakumbuh dan dari Kota Payakumbuh menuju Kota Pekanbaru. Strategi pembangunan ini mencakup upaya pemanfaatan nilai strategis yang dimiliki Kota Payakumbuh melalui pengembangan infrastruktur terkait sehingga kegiatan perdagangan antar kota dapat ditingkatkan secara lebih cepat. Unsur pemerataan dapat dilihat dari kebijakan yang nantinya dapat mengangkat dan melibatkan kelompok masyarakat miskin dalam proses pembangunan, lebih khususnya kelompok usaha kecil dan menengah bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin. Upaya untuk mendorong kelompok masyarakat yang mampu menyerap lapangan kerja adalah pilihan yang sangat strategis untuk mendorong proses pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

f.

Strategi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Strategi kelembagaan ekonomi Kota Payakumbuh perlu berpihak kepada sebagian besar masyarakat yang memerlukan dorongan investasi. Upaya untuk mengembangkan kelembagaan ekonomi masyarakat, baik melalui cara konvensional maupun dengan menerapkan sistem syariah, berupa koperasi jasa keuangan adalah sangat penting sekali dan merupakan strategi pokok untuk menyeimbangkan praktek kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan pada saat bersamaan, pemanfaatan sumber dana dari zakat, infak dan sedekah akan terus dikembangkan dan dijadikan sebagai alternatif sumber pembiayaan investasi masyarakat yang masuk ke dalam kategori investasi kecil dan mikro.

g.

Strategi Peningkatan Efisiensi Penggunaan Anggaran Daerah Strategi peningkatan efisiensi penggunaan anggaran daerah dilakukan terhadap pembiayaan programprogram pembangunan yang dirasa kurang efektif dan


Pemerintah Kota Payakumbuh efisien, dengan harapan program-program tersebut akan lebih berdayaguna dan berhasilguna. Daya guna dan hasil guna tersebut dapat diukur dari proses yang lebih cepat, tepat, mudah dan murah serta hasil dan manfaatnya lebih luas dengan resiko seminimal mungkin. Strategi pembangunan ini mensyaratkan adanya telaah program-program pembangunan berdasar kebijakan umum dan prioritas alokasi anggaran. Untuk itu, upaya meningkatkan belanja modal adalah salah satu yang sangat diperlukan untuk meningkatkan peranan anggaran terhadap perkembangan kegiatan ekonomi lokal dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

dikembangkan guna menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi dewasa ini dan mendesak untuk segera diselesaikan karena berpotensi memberikan dampak dalam bentuk terganggunya kinerja dan kehidupan masyarakat kota. 2.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut: a.

h. Strategi Peningkatan Prasarana dan Sarana Kota Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan merupakan unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan Kota Payakumbuh. Termasuk dalam hal ini pembangunan jaringan jalan, listrik dan air minum serta perhubungan dan komunikasi yang berkualitas untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Tidak kalah pentingnya adalah pembangunan prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan masyarakat guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan lingkungan permukiman juga perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. i.

Strategi Penataan Ruang dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Strategi untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah dimulai dengan menyiapkan dokumen induk Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Renca Teknis Ruang Kota. Kemudian diupayakan agar rencana tata ruang ini benar-benar dilaksanakan secara konsekuen dan kepada pelanggar peraturan dikenakan sanksi yang tegas dan berat. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sekaligus mengefisienkan penggunaan lahan kota yang terbatas. Demikian juga halnya dengan program pembangunan daerah yang juga harus dapat dilaksanakan secara berkelanjutan (sustainable) sehingga dapat menjamin kemajuan pembangunan yang terus menerus dan sekaligus menjamin tersedianya sumber daya yang cukup untuk generasi mendatang. Dalam hal penerapan strategi untuk mendorong keberlanjutan pembangunan daerah mensyaratkan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama periode perencanaan dijalankan. Strategi ini mencakup upaya penciptaan keterkaitan yang tepat antara pembangunan berdimensi fisik dan alam dengan pembangunan sosial kemasyarakatan, yang berlandaskan pada sistem tata ruang kota dan mempertahankan daya dukung lingkungan wilayah. Sejalan dengan hal tersebut perlu pula diwujudkan keseimbangan antara perencanaan dan penganggaran untuk menjamin agar apa yang direncanakan betulbetul dapat dilaksanakan karena adanya dukungan dana yang cukup.

j.

Strategi Pelayanan Publik Prima Strategi pelayanan publik prima ini dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan akan sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan semula. Segala keperluan masyarakat diharapkan akan dapat dilayani secara terencana dalam waktu yang relatif singkat dan dengan kualitas jasa yang memuaskan. Disamping itu, strategi pelayanan satu pintu (One Stop Service) dengan kepastian waktu yang jelas sangat perlu


Mendorong dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat dan memperbaiki distribusinya Arah kebijakan pembangunan daerah ini adalah: 1) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis lapangan usaha unggulan dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan antar pelaku ekonomi maupun antar golongan pendapatan sehingga dapat mencapai stabilitas ekonomi. 2) Pengembangan dan pemberdayaan lapangan usaha pertanian dalam arti luas, untuk mendorong pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta perbaikan teknologi pertanian dan peningkatan pengelolaan pasca panen guna mendorong produktivitas dan penyediaan input bagi industri makanan lokal. 3) Pengembangan dan pemberdayaan lapangan usaha industri, untuk mendorong pengembangan produktivitas dan kualitas produk, penguatan keterkaitan industri, perbaikan teknologi produksi serta peningkatan kemampuan pemasaran produk industri dalam rangka peningkatan pendapatan para pelaku usaha, khususnya UMKM. 4) Peningkatan iklim usaha untuk mendorong investasi agar dapat mengurangi hambatanhambatan penanaman modal, baik yang berkaitan dengan perizinan, ketenagakerjaan, akses permodalan, infrastruktur dan kelembagaan. 5) Pengembangan kelembagaan ekonomi, perbankan, koperasi dan BMT untuk mendukung akses permodalan para pelaku usaha khususnya UMKM agar dapat mengembangkan usaha dan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan serta upaya pengentasan kemiskinan Kota. 6) Pengembangan kawasan industri kerajinan rakyat yang dilengkapi dengan infrastruktur ekonomi untuk lebih memudahkan akses informasi, pembinaan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Kawasan ini harus ditentukan untuk masingmasing lapangan usaha khususnya lapangan usaha unggulan, guna dapat menyesuaikan upaya pengembangannya dengan daya dukung lingkungan dan sekaligus untuk menjaga keberlanjutan usaha bersangkutan. 7) Pengembangan kerjasama regional dan antar daerah untuk menggali dan mendorong pengembangan potensi ekonomi kota, dengan memanfaatkan perkembangan kegiatan ekonomi dan perubahan lingkungan strategis di daerah sekitar kota dan daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kualitas lingkungan. 8) Perluasan lapangan kerja dalam upaya memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi faktor-faktor yang menghambat. Kebijakan kesempatan kerja ditujukan untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja wanita dengan fokus kepada perluasan lapangan kerja yang terkait dengan pengolahan hasil pertanian, perikanan dan peternakan. Upaya ini dilakukan dengan mengembangkan nilai tambah dari

Pemerintah Kota Payakumbuh 9)

10)

11)

12)

b.

produk pertanian, perikanan dan sesuai dengan kebijakan pengembangan agribisnis. Pemberdayaan keluarga miskin dalam bentuk memfasilitasi dan memberdayakan kelompok masyarakat miskin agar antara program yang disusun sejalan dengan kriteria kemiskinan yang dihadapi. Dalam konteks ini perlu ada kelembagaan yang memfasilitasi antara penduduk miskin dengan program yang ditujukan untuk mereka. Kebijakan ini akan menghasilkan dua hal. Pertama adalah menumbuhkan tenaga pendamping keluarga miskin baik dalam memberikan pemahaman berusaha, pendampingan usaha dan menjadi konsultan di lapangan. Sedangkan sasaran lainnya adalah pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan tahapan pemberdayaan masyarakat. Perlindungan sosial, dengan memberikan perlindungan terhadap masyarakat miskin, baik dari tekanan internal ataupun tekanan eksternal. Perlindungan sosial diberikan karena penduduk miskin perlu memperoleh perlindungan agar dapat meringankan beban sebagai dampak dari berbagai faktor yang menyebabkan kemiskinan. Misalnya mendorong agar akses kepada pendidikan anak keluarga miskin melalui pengembangan sistem beasiswa, peningkatan akses kepada pelayanan kesehatan dasar dan pemenuhan kebutuhan pokok. Perlindungan sosial lainnya disesuaikan dengan persoalan di lapangan dan dilakukan analisis setiap tahunnya dalam penetapan target group program kemiskinan. Pengendalian kependudukan dan keluarga sejahtera dilakukan dengan pengendalian besarnya jumlah anak yang difokuskan kepada kelompok ibu yang beresiko tinggi memiliki jumlah anak yang relatif tinggi, berpendidikan rendah dan berasal dari rumah tangga miskin dan hampir miskin. Arah kebijakan ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan sedini mungkin konsep keluarga sejahtera khususnya kepada kelompok Pasangan Usia Subur (PUS) dengan cara mengembangkan sistem kampanye yang menjangkau kelompok PUS. Selain itu, pengaturan jarak kelahiran akan berkontribusi kepada pengendalian jumlah anak yang akan dilahirkan, norma jarak kelahiran di atas dua tahun sangat penting diupayakan dalam setiap paket kebijakan dan yang tidak kalah penting adalah pelayanan perlu diintensifkan kepada kelompok Pasangan Usia Subur baru yang beresiko tinggi untuk keluar dari sistem pengendalian kelahiran. Kebijakan kependudukan akan sangat terkait dengan keberhasilan kebijakan pendidikan dan kebijakan ekonomi secara sinergis.

Meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, pembinaan generasi muda dan olahraga Persoalan utama yang ditemukan pada urusan pendidikan adalah belum tercapainya pemerataan pendidikan. Hal ini terutama disebabkan karena berperannya faktor internal, berupa keadaan ekonomi dan pendidikan orang tua yang relatif rendah, khususnya masyarakat miskin. Sementara faktor eksternal adalah berbagai dampak dari kebijakan pemerintah yang berakibat kepada peningkatan harga dan biaya pendidikan. Selain dari itu, mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan belum merata dan relatif sangat timpang terutama disebabkan karena terbatasnya ketersediaan alat pembelajaran dan laboratorium, kapasitas tenaga pendidik dan kesejahteraan guru. Fokus mutu


pendidikan diarahkan kepada penguatan penguasaan bidang matematika, kewirausahaan dan humaniora mengingat karakter dan sumber daya lokal yang tersedia. Sementara pada bidang humaniora perlu diberikan pendidikan dengan materi adat dan budaya. Disamping itu untuk percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kota juga akan memfasilitasi berdirinya perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dengan jurusan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan kota serta mempunyai prospek yang bagus di masa datang. Untuk itu, arah kebijakan pembangunan untuk pemerataan kualitas pendidikan, pembinaan generasi muda dan olahraga di Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai berikut: 1) Peningkatan partisipasi rumah tangga melalui kampanye pendidikan yang diupayakan secara terus menerus sehingga makin lama semakin disadari oleh rumah tangga akan pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka. Ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi Komite Sekolah melalui peningkatan keterlibatan orang tua murid beserta stakeholders dalam merencanakan dan mengawasi proses pendidikan. Selain dari itu partisipasi masyarakat juga diupayakan meningkat pada berbagai jenjang pendidikan mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai pada jenjang pendidikan tinggi. Bentuk partisipasi ini diiringi oleh keinginan dan peranan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memperbaiki seluruh jenjang pendidikan. Sehingga ke depan persoalan pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggungjawab masyarakat secara lebih luas. 2) Peningkatan kemampuan profesionalisme guru ditujukan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam menguasai dan melaksanakan sistem pendidikan yang menghasilkan kompetensi tertentu, pemetaan keadaan guru dan memberikan kesempatan untuk peningkatan kapasitas pengajar. Untuk pencapaian kompetensi tersebut diperlukan cara untuk merekrut calon guru yang akan dikembangkan kompetensinya. 3) Peningkatan mutu sekolah umum dan kejuruan, diarahkan kepada penguasaan terhadap kebutuhan pasar kerja berpedoman kepada tujuan pendidikan, dimana sasaran perubahan lebih kepada penilaian proses pembelajaran yang dapat mencapai aspek penguasaan materi, membangun emosional dan keterampilan berorganisasi serta mengembangkan spiritual anak didik. Kebijakan mutu diselaraskan dengan kebijakan pembangunan ekonomi, terutama di bidang UMKM dan pengolahan hasil agribisnis (pertanian, peternakan, perikanan, beserta pengolahan hasil alam) sesuai dengan visi kota. Ini dapat dilakukan dengan selalu mengintegrasikan kurikulum pendidikan yang mengacu kepada ketiga kepentingan tersebut. Prioritas pendidikan menengah diarahkan kepada peningkatan dan perluasan pendidikan kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan rencana pengembangan ekonomi lokal. Mutu pendidikan kejuruan juga perlu ditekankan kepada pemenuhan keahlian dan keterampilan kerja industri sesuai dengan aktivitas ekonomi yang berkembang di Kota Payakumbuh. 4) Peningkatan pendidikan non formal, untuk mengatasi persoalan yang terkait dengan bebas buta aksara, maka dirasa penting untuk tetap melanjutkan program penuntasan wajib belajar bagi mereka yang sudah berusia dewasa.

Pemerintah Kota Payakumbuh Lembaga keterampilan kerja baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta perlu didorong sesuai dengan misi yang dapat diakomodirnya. Secara spesifik, pendidikan non formal juga perlu lebih diintensifkan lagi khususnya bagi kelompok masyarakat yang berpendidikan rendah, berupa pendidikan keterampilan hidup, kewirausahaan dan segala keterampilan untuk bekerja. Peningkatan pengembangan pemuda dan olah raga, diarahkan untuk mengoptimalkan kemampuan pemuda dalam memberikan sumbangan dalam proses pembangunan. Selain dari itu, kegiatan kepemudaan juga diupayakan agar lebih produktif dan kreatif yang mendukung terwujudnya sentra UMKM. Sejalan dengan itu, untuk memantapkan keragaan pemuda maka kegiatan keolahragaan yang selektif juga diupayakan sehingga kegiatan keolahragaan ini dapat melengkapi dan menyiapkan pemuda untuk berpartisipasi secara ekonomis di pasar kerja. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga juga sangat diperlukan untuk dapat memacu prestasi olah raga di tingkat regional maupun nasional. c.

Meningkatkan status dan derajat kesehatan masyarakat Arah kebijakan untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan dasar, melalui konsolidasi terhadap upaya yang perlu dilakukan agar fungsi puskesmas beserta perangkat pendukungnya pada tingkat masyarakat dapat terlaksana. Upaya meningkatkan fungsi posyandu adalah salah satu strategi yang dapat mengatasi persoalan kurangnya pengetahuan sebagian kelompok masyarakat serta peningkatan kesadaran rumah tangga dalam merencanakan jumlah anak. 2) Peningkatan pelayanan prefentif dan kuratif, dengan fokus adalah faktor-faktor yang menyebabkan tingginya prevalensi ISPA dan diare serta penyakit yang beresiko terhadap kematian. Untuk itu, pendekatan strategi pengembangan pelayanan oleh masyarakat dan untuk masyarakat melalui posyandu perlu secara terus menerus diubah dari promotif kepada preventif dan kuratif. Upaya menggerakkan kembali keberadaan posyandu dapat disesuaikan dengan strategi pelayanan yang disusun oleh puskesmas. 3) Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan rumah sakit, untuk terjaminnya pelayanan dan perencanaan pelayanan melalui peningkatan kemampuan dalam penyediaan data bulanan terhadap jenis penyakit dan gejala kurang gizi yang ada pada masyarakat. Sehingga setiap tahun segala program yang disetujui hendaknya didasari dengan data dan fakta yang mampu menemukan akar masalah yang terjadi, sebagai bahan untuk merumuskan pilihan kualitas dan jenis pelayanan rumah sakit yang baik dan bermutu. 4) Peningkatan kesadaran rumah tangga untuk mewujudkan kesadaran bersama seluruh warga masyarakat terhadap lingkungan dan program pembiasaan hidup bersih. Hal ini ditopang dengan program selokanisasi dan drainase, khususnya daerah yang padat pemukiman. 5) Peningkatan fasilitas kesehatan dan penunjang, dengan peningkatan fasilitas air minum bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan program fisik ke dalam

program yang menyediakan fasilitas aspek kesehatan. Selain dari itu perbaikan fasilitas sanitasi di sekolah berupa perbaikan toilet sekolah, toilet dan sanitasi masjid dan tempat umum diharapkan mampu memperbaiki kebiasaan hidup bersih dan pada gilirannya akan memperbaiki kesehatan. 6) Penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga medis, dengan kebijakan ini diharapkan program kesehatan yang akan disusun dapat menjamin agar setiap puskesmas dapat melayani masyarakat sesuai dengan sistem dan prosedur yang cepat dan baik. Untuk itu, kapasitas manajemen tenaga kesehatan harus selalu ditingkatkan. Seiring dengan itu, untuk dapat memberikan pelayanan yang baik, pusat pelayanan kesehatan perlu dilengkapi dengan fasilitas yang diperlukan untuk menunjang proses pengobatan dan penyembuhan berbagai penyakit yang lazim ditemui. d.

Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa, agama dan adat di tengah-tengah masyarakat Arah kebijakan umum untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa, agama dan adat di tengah-tengah masyarakat adalah sebagai berikut: 1) Mewujudkan konsep pembangunan insani yang holistik dan menempatkan pencapaian hakiki agama melalui hubungan manusia dengan pencipta sebagai tujuan akhir dari pembangunan. 2) Peningkatan kualitas pendidikan agama masyarakat, khususnya pembinaan generasi muda dengan menerapkan konsep pendidikan terpadu sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dengan orientasi utama pembinaan akhlak. 3) Menggali potensi zakat melalui Gerakan Daerah Pembayaran Zakat dengan mengembangkan lembaga zakat berbasis masjid dan pemerintah. Hasil penerimaan zakat dapat dialokasikan untuk pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin. 4) Perbaikan sistem pembelajaran agama melalui institusi pendidikan formal dengan perbaikan kurikulum pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai pada jenjang pendidikan tinggi. 5) Pengembangan sarana peribadatan seperti masjid yang bersatu dengan sistem pendidikan pesantren, melalui sistem pendidikan boarding ala Kota Payakumbuh. 6) Pemberantasan penyakit masyarakat dengan penerapan peraturan yang tegas dan pemberian pemahaman agama melalui aktivitas dakwah pada kelompok masyarakat. 7) Peningkatan kualitas pengelolaan serta pengembangan fasilitas sarana ibadah dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama.

e.


Memelihara, meningkatkan dan membangun sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum dilakukan dalam rangka mempercepat aksesibilitas masyarakat kota serta untuk mendorong pengembangan perekonomian dan pelayanan bagi masyarakat Kota Payakumbuh dan wilayah hinterland-nya. Sedangkan pembangunan prasarana harus diarahkan pada kawasan-kawasan sentra produksi, perdagangan dan pertokoan, kawasan pemukiman baru serta kawasan atau jalur-jalur transportasi padat agar dapat terhindar dari masalah kemacetan dan untuk tetap terjaganya keteraturan dan kenyamanan kota.

Pemerintah Kota Payakumbuh 1) Peningkatan Jalan dan Jembatan Arah kebijakan pembangunan jalan dan jembatan terdiri dari pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan yang sudah ada serta perawatan jalan. Pembangunan jalan baru dimaksudkan untuk mendorong perkembangan daerah-daerah pemukiman baru, pasar dan daerah sentra produksi. Pembangunan jalan baru yang paling mendesak adalah pembangunan jalan dan jembatan dari Kelurahan Nunang ke Pasar Ibuh. Peningkatan jalan terdiri dari peningkatan konstruksi (pengaspalan) dan pelebaran jalan. Peningkatan konstruksi dengan pengaspalan jalan ini menggunakan sistem aspal hot mix. Sampai tahun 2012 ditargetkan seluruh ruas jalan di Kota Payakumbuh sudah diaspal hot mix ini. Pelebaran jalan diutamakan pada ruas jalan yang selama ini mengalami kemacetan karena volume lalu lintas yang padat. Dalam melakukan pelebaraan jalan ini disamping untuk pelebaran badan jalan juga disiapkan untuk lokasi sistem drainase, trotoar dan jalur hijau. Pelebaran jalan pada ruas jalan diatas dilakukan dengan sistem dua jalur yang dilengkapi dengan median jalan, trotoar, jalur hijau dan jaringan drainase terpadu yang disesuaikan dengan standar lebar jalan yang berlaku. Kebijakan dalam pembangunan jalan arteri adalah dengan menyelesaikan pembangunan Jalan Lingkar Utara dan Jalan Lingkar Selatan sesuai dengan standar teknis yang berlaku yaitu jalan dua jalur satu arah, yang dilengkapi dengan median jalan, trotoar dan drainase dan jalur hijau. Peningkatan Jalan Lingkar ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi lonjakan volume transportasi yang melewati Kota Payakumbuh setelah selesainya pembangunan Kelok Sembilan Flight Over. Dengan selesainya pembangunan Jalan Lingkar ini akan mendorong pengembangan Kota Payakumbuh ke arah utara dan selatan. Pembangunan jalan arteri primer dan arteri sekunder perlu diikuti dengan peningkatan jalan kolektor dan jalan lokal. Prioritas pembangunan jaringan jalan kolektor dan jalan lokal ini adalah berupa pelebaran jalan-jalan kolektor dan jalan lokal yang masih di bawah standar sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas. Terkait dengan pembangunan jalan kolektor ini diperlukan penyelesaian dan pembebasan tanah eks PT. KAI yang berada pada koridor Jln. Tan Malaka ke arah Suliki. Kebijakan pembangunan jalan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal. Pembangunan sistem jaringan jalan ini dilakukan pula secara terpadu dengan sistem jaringan drainase, jaringan listrik, air minum, dan telekomunikasi. 2) Peningkatan Sistem Jaringan Transportasi Secara umum arah kebijakan pembangunan sistem jaringan jalan adalah untuk meningkatkan dan memperlancar lalu lintas ke seluruh wilayah kota serta menghindari kemacetan pada ruas jalan yang terjadi pada waktu-waktu tertentu. Dan dalam rangka menghadapi perkembangan pembangunan Kota Payakumbuh kedepan dengan diselesaikannya pembangunan jalan Kelok Sembilan (Fly Over Kelok Sembilan) perlu dilakukan pembenahan terhadap sistem jaringan transportasi dimaksud. Dalam rangka memberikan kemudahan dan kelancaran transportasi serta untuk keselamatan


penumpang maka sarana dan fasilitas penunjang perlu dilengkapi secara terpadu meliputi penataan rute angkutan lalu lintas, pemasangan marka dan rambu-rambu jalan, dan sebagainya. Kebijakan ini perlu pula diiringi dengan usaha penegakan hukum secara tegas serta penanganan dampak kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan. 3) Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Sebagai sebuah kota yang diperkirakan berkembang semakin pesat maka jumlah penduduk Kota Payakumbuh pada dua puluh tahun mendatang akan semakin besar. Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk tersebut maka kebutuhan akan perumahan dan permukiman juga akan meningkat dengan pesat. Arah kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman ini adalah menyediakan perumahan dan pemukiman layak huni yang akan diprioritaskan bagi penduduk berpenghasilan rendah. Untuk mendorong masyarakat membangun perumahan ini adalah dengan penyediaan prasarana sosial dasar, sarana air bersih, listrik, drainase, jalan lingkungan dan pengelolaan sampah yang memadai secara merata ke seluruh wilayah. 4) Pengembangan Jaringan Listrik Sumber tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Payakumbuh berasal dari PLTA Maninjau dan PLTA Batang Agam yang didistribusikan melalui Gardu Induk dengan kapasitas 20 KV dan daya 200 KVA, dengan daya terpasang sebesar 23.529 KWH. Pelayanan jaringan tenaga listrik boleh dikatakan sudah menyebar secara merata ke seluruh wilayah kota, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk industri, pemerintahan, sosial dan untuk penerangan umum. Kebijakan pengembangan tenaga listrik untuk masa lima tahun mendatang diarahkan kepada penambahan daya terpasang tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan industri, rumah tangga dan pelayanan ekonomi dan sosial masyarakat yang diperkirakan terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan teknologi. Peningkatan daya terpasang ini perlu pula diikuti oleh perluasan jaringan transmisi dan distribusi pada wilayah pemukiman baru dan wilayah yang baru berkembang. Disamping itu perlu pula kebijakan untuk memperluas distribusi lampu jalan dan lampu penerangan umum untuk menunjang aktivitas pada malam hari dan untuk kepentingan keindahan dan keamanan serta ketertiban umum. 5) Peningkatan Pelayanan Air Bersih Kebutuhan terhadap pelayanan air bersih akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah dan aktivitas peduduk. Rata-rata kebutuhan terhadap air bersih adalah 120 liter/orang/hari sehingga berdasarkan perkiraan jumlah penduduk Kota Payakumbuh tahun 2012 sebanyak 116.000 jiwa maka kebutuhan air bersih pada tahun 2012 adalah 13.920 m3 perhari. Kebijakan pelayanan air bersih diarahkan kepada peningkatan kapasitas terpasang dan debit air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meliputi: rumah tangga, industri, niaga, pemerintahan, rumah ibadah dan sarana sosial lainnya. Pelayanan air bersih ini diberikan oleh PDAM Kota Payakumbuh.

Pemerintah Kota Payakumbuh 6)

7)

Peningkatan Sistem Drainase Sistem pembuangan air limbah yang akan dikembangkan pada masa mendatang masih menggunakan sistem campuran antara pembuangan air limbah dengan air hujan pada satu saluran. Pengembangan sistem drainase diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas saluran yang ada terutama saluran sekunder dan tersier. Sedangkan untuk penanganan air limbah yang berasal dari industri dilakukan dengan sistem khusus sesuai dengan jenis polusinya. Pembangunan saluran pembuangan ini akan diprioritaskan dengan membangun saluran sekunder permanen yang lokasinya diintegrasikan dengan sistem jaringan jalan yang ada. Dengan lancarnya pembuangan air limbah dari saluran sekunder menuju saluran primer akan diikuti oleh penyempurnaan saluran tersier akan dilakukan secara terpadu oleh pemerintah dan masyarakat. Peningkatan Sistem Jaringan Irigasi Sistem jaringan irigasi yang handal akan dikembangkan dimasa mendatang adalah peningkatan konstruksi jaringan yang sudah ada dari saluran tanah, menjadi irigasi permanen sehingga kebocoran air dapat ditekan dan dapat mengaliri daerah pertanian. Disamping itu, kebijakan strategis lainnya adalah pembangunan Bendungan Batang Agam di Padang Ambacang, yang nantinya dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai sumber air PDAM dan selain itu juga menambah debit air sungai.

f.

Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Pariwisata yang mempunyai banyak keterkaitan dengan sektor lain memerlukan pengelolaan yang lebih terarah dan profesional. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan dengan mempertimbangkan potensi daerah, maka kebijakan pengembangan pariwisata dan budaya daerah kedepan diarahkan kepada: 1) Pengembangan potensi objek wisata unggulan secara spasial; 2) Pengembangan industri pariwisata, seni dan budaya; 3) Peningkatan pemasaran wisata, seni dan budaya; 4) Integrasi pengembangan pariwisata, seni dan budaya dengan daerah sekitarnya.

g.

Reformasi Birokrasi dan Mengurangi Praktek KKN Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan peningkatan kemampuan kelembagaan di daerah yang meliputi kelembagaan pemerintah daerah, kelembagaan DPRD (legislatif daerah), kelembagaan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan penciptaan tata pemerintahan yang baik di Kota Payakumbuh. Peningkatan kemampuan kelembagaan daerah ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan aparatur dan anggota DPRD serta peningkatan partisipasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta kerjasama antar daerah. Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pembangunan masih tetap diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kebijakan berikut ini:


1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan birokrasi dan administrasi publik. Untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan birokrasi dan administrasi publik, maka perlu didorong penataan kelembagaan daerah melalui:  Menyempurnakan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) termasuk tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) agar tidak tumpang tindih, sehingga fungsi-fungsi kelembagaan daerah dapat berjalan secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif serta diiringi dengan anggaran berbasis kinerja;  Meningkatkan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan daerah;  Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah agar memiliki kemampuan dan kompetensi tertentu yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui pendidikan S2 atau setara dengan pendidikan lanjutan yang selektif dan memperbanyak diklat-diklat fungsional;  Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karir berdasarkan prestasi;  Meningkatkan penegakan sistem dan budaya birokrasi yang profesional sebagai pelayan publik dengan mengembangkan etika dan moral aparatur melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan melekat;  Meningkatkan kerjasama yang sinergis antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dengan komitmen memperkecil kesenjangan ekonomi, sosial, gender dan budaya dalam masyarakat;  Meningkatkan koordinasi vertikal dan horizontal, baik antara pemerintah propinsi terhadap pemerintah Kota Payakumbuh maupun antar unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota;  Mewujudkan kerjasama Kota Payakumbuh dengan daerah atau institusi lainnya yang saling menguntungkan;  Mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan e-government dan dokumen/arsip daerah dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. 2) Meningkatkan demokratisasi pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Kebijakan untuk meningkatkan demokratisasi pemerintahan dan partisipasi masyarakat diarahkan kepada:  Tegaknya sistem demokrasi yang baik dan benar;  Berjalannya sistem rekruitmen politik berdasarkan prinsip meritokrasi (berdasarkan kemampuan dan prestasi);  Meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam menyerap, mengartikulasikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;  Meningkatkan kualitas lembaga legislatif dan organisasi partai politik untuk mampu menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dengan dilandasi oleh etika dan moral yang sehat;  Menciptakan ruang komunikasi politik yang baik dan benar antara pemerintah dan masyarakat;  Menegakkan prinsip pelaksanaan pemerintahan yang tidak diskriminatif dan tidak KKN;

Pemerintah Kota Payakumbuh 

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingannya secara beretika dan menjunjung tinggi hukum;  Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik yang disertai dengan peningkatan etika komunikasi politik yang sehat mulai dari kalangan elit sampai lapisan masyarakat umum;  Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, menikmati hasil kebijakan dan ikut terlibat dalam mengevaluasi kebijakan publik;  Mewujudkan debat publik yang rasional, obyektif, argumentatif dan faktual mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan kepentingan umum;  Meningkatkan budaya politik masyarakat untuk menggunakan mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam menyalurkan berbagai aspirasi dan kepentingan mereka baik yang ditujukan kepada pemerintah maupun kepada organisasi politik;  Mewujudkan prinsip keadilan jender dalam berbagai tingkatan kegiatan pemerintahan;  Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. 3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kebijakan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan diarahkan kepada:  Meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan;  Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan;  Meningkatkan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi. 4) Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN. Kebijakan untuk mendorong upaya penuntasan penanggulangan penyalahgunaan wewenang diarahkan kepada:  Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan;  Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  Peningkatan efektifitas pengawasan aparatur melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;  Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggungjawab;  Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasilhasil pengawasan dan pemeriksaan;  Peningkatan pemberdayaan penyelenggaraan negara, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN. h.

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan untuk mencapai peningkatan kualitas lingkungan hidup terkait sekali dengan perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah serta pengelolaan pertanahan.


Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 2) Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup; 3) Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran/kerusakan kualitas sumber daya air; 4) Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan; 5) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan hidup. Kemudian terkait dengan arah kebijakan pengembangan tata ruang Kota Payakumbuh yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh adalah pengembangan kota dengan satu pusat pelayanan utama dengan 3 Sub Pusat Pelayanan. Pengembangan sub-sub pusat pelayanan adalah dengan membangun pasar-pasar satelit sebagai fungsi utamanya. Struktur tata ruang yang dituju adalah sebagai berikut: 1) Pusat Pelayanan Utama tetap berada di pusat Kota (BWK A) dengan fungsinya sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pelayanan sosial lainnya. 2) Sub Pusat Pelayanan Barat dengan pusat terletak di Lampasi. Sub pusat ini dikembangkan dengan membangun pasar satelit untuk pelayanan kawasan sekitarnya, termasuk terminal mini serta kawasan perdagangan berbentuk toko atau ruko. 3) Sub Pusat Pelayanan Selatan dengan pusat pelayanan di Pakan Sinayan Koto Nan Ampek. Sub pusat ini dikembangkan mengingat pesatnya perkembangan kawasan perumahan di kawasan ini. Pengembangan kawasan dilakukan dengan membangun pasar satelit untuk melayani kawasan sekitarnya serta kawasan perdagangan berbentuk toko atau ruko. 4) Sub Pusat Pelayanan Utara dengan pusat pelayanan terletak di Payolinyam dan Nan Kodok. Sub pusat ini dikembangkan dengan membangun pasar satelit untuk pelayanan kawasan sekitarnya, terminal mini serta kawasan perdagangan berbentuk toko atau ruko. Perubahan penggunaan lahan yang cukup besar masih akan terjadi dalam bentuk penambahan untuk bangunan dan pekarangan, baik untuk perumahan maupun untuk perkantoran, perdagangan, dan bangunan sosial lainnya. Perluasan bangunan dan pekarangan ini akan mengurangi lahan pertanian, baik sawah maupun ladang. Pengurangan lahan pertanian juga akan terjadi untuk pembangunan prasarana terutama untuk pembangunan jalan baru dan pelebaran jalan. Disamping itu, diperlukan pula penyediaan lahan untuk pengembangan fasilitas sosial meliputi perekonomian, pemukiman dan kesehatan khususnya pada kawasan rumah sakit. 1) Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan perdagangan terdiri dari kawasan perdagangan dan jasa yang bersifat hirarkis, kawasan perdagangan dan jasa yang bersifat linier dan kawasan perdagangan jasa yang bersifat khusus. Kawasan perdagangan dan jasa yang bersifat hirarkis terdiri dari kawasan perdagangan dan jasa Pusat Kota (CBD) dan kawasan perdagangan Sub Pusat Kota. Kawasan perdagangan dan jasa linier adalah kawasan perdagangan dan jasa yang berada di sepanjang koridor jalan arteri dan jalan kolektor. Sedangkan kawasan perdagangan bersifat khusus adalah perdagangan untuk barang tertentu seperti pasar ternak, rest area dan sebagainya. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa akan diintensifkan di Kawasan Pusat Kota (CBD)

Pemerintah Kota Payakumbuh dalam bentuk pelayanan pasar skala regional dan skala kota. Pemanfaatan lahan di kawasan pusat kota ini akan didukung dengan penyediaan lahan untuk perkantoran pemerintah dan swasta. 2) Kawasan Industri Struktur industri yang ada di Kota Payakumbuh saat ini adalah berupa industri kecil dan industri rumah tangga yang lokasinya menyatu dengan perumahan penduduk. Sebagian besar dari industri rumah tangga ini berupa industri makanan ringan yaitu berbagai jenis kerupuk yang menggunakan bahan mentah ubi kayu. Permasalahan yang muncul pada kawasan industri rumah tangga ini adalah pencemaran lingkungan pemukiman yang ditimbulkan dari limbah industri ini. Oleh sebab itu, kebijakan pengolahan limbah industri yang berada di pemukiman penduduk ini perlu mendapat prioritas dalam pengembangan industri di masa mendatang. Untuk mendorong peningkatan skala usaha dari industri kecil menjadi industri skala menengah dan besar perlu disiapkan suatu kawasan yang khusus. Lokasi kawasan industri ini direncanakan di sepanjang koridor Jalan Lingkar Utara. Penetapan lokasi di kawasan sepanjang arteri primer ini untuk memudahkan investor memperoleh akses yang baik dalam pemasaran dan memperoleh bahan mentah. Untuk mewujudkan lokasi kawasan industri ini, maka rencana penggunaan tanah di sepanjang koridor jalan Lingkar Utara ini harus dikendalikan agar tidak berubah fungsi untuk penggunaan lain. Untuk itu penerapan pengawasan dan pengendalian pembangunan melalui mekanisme Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus dilaksanakan dengan tegas. 3) Kawasan Perkantoran Kawasan perkantoran pemerintah berupa Kantor Walikota akan ditempatkan di kawasan perkantoran Bupati Lima Puluh Kota dan kawasan Kubu Gadang untuk perkantoran pemerintah lainnya. Sedangkan untuk lokasi perkantoran swasta diarahkan ke koridor Jalan Arteri Primer Jalan Lingkar Utara, Koridor Jalan Arteri Sekunder yaitu Jalan Sudirman dan Sukarno Hatta, dan Kolektor seperti Jalan Tan Malaka dan Jalan Ahmad Yani. Permasalahan utama dalam mewujudkan rencana kawasan perkantoran di atas adalah mencapai kesepakatan dalam pembebasan dan ganti rugi tanah pada lokasi yang direncanakan. 4) Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau dimaksudkan untuk melestarikan sumber daya air dan tanah sebagai fungsi paru-paru kota. Disamping itu pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau juga dimaksudkan untuk kesegaran udara dan keindahan kota. Di dalam RUTRK Payakumbuh, kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau terdiri dari:  Ruang Terbuka Hijau sebagai tempat olahraga;  Ruang Terbuka Hijau di sepanjang sempadan sungai;  Ruang Terbuka Hijau Taman Kota, lingkungan pemukiman, jalan utama, lokasi pembuangan sampah dan sekitar tempat pemakaman umum. Kebijakan untuk menetapkan tempat olah raga menjadi Ruang Terbuka Hijau terdiri dari lapangan olah raga skala kota, skala kecamatan dan skala lingkungan. Fungsi lapangan olah raga ini dikembangkan sebagai lokasi taman bermain

dan tempat rekreasi bagi anak-anak. Untuk merealisasikan fungsi lapangan olah raga sebagai Ruang Terbuka Hijau, maka lapangan olah raga yang ada sekarang perlu dipertahankan keberadaannya dengan mencegah terjadinya alih fungsi lapangan olah raga untuk kegiatan lain. Untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan ini kebijakan yang perlu ditempuh adalah:  Mengintensifkan pengawasan penggunaan lahan melalui pemberian izin Advice Planning dan Izin Mendirikan Bangunan dengan menerapkan sanksi yang tegas;  Menjadikan lapangan olah raga, tempat rekreasi, dan lapangan bermain sebagai asset Pemerintah Kota dengan memberikan ganti rugi lahan masyarakat yang difungsikan sebagai lapangan olah raga;  Mengalokasikan dana APBD untuk pengadaan tanah guna pembayaran ganti rugi tanah masyarakat. Guna mewujudkan fungsi kawasan sempadan sungai sebagai Ruang Terbuka Hijau maka 50 meter kiri kanan sungai harus dijadikan taman kota. Pembangunan taman kota dilengkapi dengan pembangunan jalan inspeksi sehingga memudahkan pengawasan dan pencegahan munculnya bangunan liar oleh masyarakat. Pembangunan taman kota di sepanjang sempadan sungai ini hendaknya sudah dimulai pada sempadan sungai yang ada di pusat kota. Kawasan sempadan sungai seperti dimaksudkan diatas pada saat ini sudah banyak yang terisi bangunan. Untuk masa ke depan pembangunan baru harus dilarang dengan tegas dan bangunan lama yang sudah terlanjur ada tidak dizinkan lagi untuk diperpanjang. C.

Prioritas Daerah Penyusunan kebijakan umum dan program pembangunan Kota Payakumbuh merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kota. Untuk mengimplementasikan visi dan misi kedalam bentuk yang lebih operasional, penyusunan kebijakan umum dan program pembangunan daerah kedalam 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2008–2012 sebagai berikut: 1.

Pengurangan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Analisis sebelumnya menujukkan bahwa persoalan kemiskinan kota masih perlu diatasi mengingat angka kemiskinan masih cukup tinggi. Kemiskinan Kota Payakumbuh berkaitan erat dengan rendahnya pendidikan, minimnya fasilitas fisik perumahan, tingginya beban ketergantungan penduduk, dan lemahnya akses masyarakat kepada permodalan. a.

Sasaran Sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas pengurangan kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai berikut:  Berkurangnya jumlah penduduk miskin menjadi dua per tiga kondisi tahun 2005, yaitu dari 5.217 KK yang terdiri dari 21.978 orang menjadi 3.478 KK yang terdiri dari 14.652 orang tahun 2012;  Menurunnya angka pengangguran dari 9,9% pada tahun 2005 menjadi 7% tahun 2012.

b.

Kebijakan Umum Pembangunan Pembangunan daerah dan hasil-hasilnya perlu terus diupayakan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan masyarakat. Dalam upaya tersebut, kebijakan umum pembangunan dalam rangka


Pemerintah Kota Payakumbuh pengurangan berikut:

angka kemiskinan adalah

sebagai

100%, APK pendidikan SMA/MA menjadi > 100%;  Tercapainya nilai rata-rata UAS SD/MI > 7,00 dengan tingkat kelulusan 98,50%, nilai rata-rata UN SMP/MTs > 6,87 dengan tingkat kelulusan 97% dan nilai rata-rata UN SMA/MA > 7,00 dengan tingkat kelulusan 97%;  Tercapainya rata-rata lama belajar SD menjadi 6,05 tahun, SMP 3,05 tahun dan SMA 3,05 tahun. b. Kebijakan Umum Pembangunan Kebijakan umum untuk mencapai sasaran pembangunan pendidikan kedepan adalah:  Menyelesaikan program wajib belajar dan penuntasan buta aksara;  Mengembangkan kepustakaan dan proses pembelajaran;  Pengembangan tenaga kependidikan, khususnya pada kualitas;  Pengembangan partisipasi masyarakat. c. Fokus kegiatan Prioritas peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada:  Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan terutama kepada bidang matematika, wirausaha dan budaya;  Peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang pendidikan terutama fasilitas bacaan dan minat baca;  Pemberdayaan fungsi institusi pendidikan seperti yayasan, Dewan Pendidikan Kota, Komite Sekolah dan peningkatan partisipasi masyarakat;  Pembinaan dan peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah serta pemberantasan buta aksara melalui sistem pendidikan seumur hidup “longlife education”;  Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan keluarga miskin serta subsidi SPP secara bertahap.



Dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat miskin dengan fokus mengatasi faktor utama yang mempengaruhi keberadaan orang miskin, yakni kurangnya keterampilan dan pendidikan, kurangnya akses modal, kurangnya pemberdayaan dan kurangnya fasilitas fisik penunjang, termasuk kurangnya akses terhadap pekerjaan;  Dilaksanakannya upaya perlindungan sosial untuk kelompok rumah tangga miskin, berupa jaminan pendidikan untuk anak-anak miskin, jaminan pembiayaan kesehatan serta jaminan tempat tingggal dan pekerjaan;  Pendataan dan penataan sektor informal yang banyak menjadi lapangan usaha bagi pencari kerja dan sering memunculkan pengangguran tersembunyi di kawasan perkotaan. Sedangkan kebijakan umum pembangunan yang dapat mengurangi pengangguran adalah: 

c.

Meningkatkan keterampilan kerja bagi pencari kerja;  Mengembangkan akses permodalan awal bagi penganggur dan penggunaan iptek tepat guna;  Mendorong aktif dan peningkatan peran Balai Latihan Kerja;  Mengembangkan bursa tenaga kerja dan menghubungkan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja. Fokus kegiatan Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran ini difokuskan pada: 

  



2.

Mengurangi masyarakat yang masuk ke dalam perangkap kemiskinan, melalui program pemberdayaan ekonomi, pengembangan kapasitas rumah tangga miskin dan memperbesar akses terhadap permodalan dan teknologi; Mengembangkan sistem pelayanan jaminan sosial untuk kesehatan, pendidikan, dan perumahan; Mendorong dan menumbuhkan kewirausahaan khususnya wanita dalam rangka penciptaan lapangan dan peluang kerja; Mengoptimalkan peranan institusi kelembagaan Badan Amil Zakat (BAZ) dan praktek ekonomi yang dapat memberikan akses lebih besar kepada rumah tangga miskin untuk berusaha, melalui pengoptimalan kelembagaan ekonomi Islam, baik yang berbasis masjid dan sarana ibadah, maupun kelembagaan masyarakat lainnya; Mengembangkan usaha ekonomi rakyat yang dapat mengurangi angka pengangguran melalui program pembekalan dan peningkatan keterampilan kerja, mengurangi hambatan berusaha dan permodalan dan pengembangan jiwa kewirausahaan.

Peningkatan Kualitas Pendidikan Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kota Payakumbuh. Dengan memahami persoalan yang ada pada aspek pembangunan manusia melalui pendidikan, dapat dirumuskan sasaran dari peningkatan kualitas pendidikan sebagai berikut: a.

Sasaran Pembangunan Sasaran pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan untuk lima tahun mendatang adalah:  Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) >

3.

Peningkatan Kualitas Kesehatan Tanpa perbaikan kualitas kesehatan masyarakat kota, maka dalam jangka panjang akan memberikan implikasi terhadap keberlangsungan pendidikan dan produktivitas kerja masayarakat. Dengan menyadari hal ini, kegiatan yang fokus terhadap pelayanan kesehatan dasar dan mempertajam pelayanan rumah sakit perlu dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, dalam lima tahun yang akan datang pembangunan kesehatan harus terintegrasi ke dalam program pembangunan secara keseluruhan. a. Sasaran Pembangunan Sasaran pembangunan kesehatan untuk lima tahun mendatang adalah:  Menurunkan angka kematian bayi dari 43,1 per 1.000 tahun 2004 menjadi 35 per 1.000 tahun 2012;  Menurunnya persentase anak bergizi sedang dan kurang dari 17,5% menjadi 7,5% tahun 2012.

b. Kebijakan Umum Pembangunan Kebijakan umum pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut:  Menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat;  Memperbaiki kompetensi tenaga pelayanan kesehatan serta peralatan kesehatan yang mampu digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar;  Mendukung dan membantu terlaksananya program nasional;  Memperluas jangkauan pelayanan khususnya untuk mengatasi persoalan penyakit menular;


Pemerintah Kota Payakumbuh  c.

4.

Pemantapan manajemen pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit Fokus kegiatan Prioritas peningkatan kualitas kesehatan difokuskan pada:  Peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas, keterampilan dan disiplin tenaga kesehatan serta peningkatan manajemen pelayanan kesehatan dasar;  Peningkatan sarana dan prasarana serta peralatan kesehatan baik jumlah maupun kualitasnya;  Pemberdayaan institusi kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, puskesmas keliling, posyandu dan sejenisnya.

Peningkatan Pembangunan Ekonomi Rakyat Melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah a. Sasaran Pembangunan Sasaran pembangunan ekonomi rakyat adalah sebagai berikut:  Meningkatnya pertumbuhan kegiatan UMKM dan industri kerajinan rakyat khas Kota Payakumbuh;  Lahirnya wirausaha baru dalam bidang UMKM;  Meningkatnya keterampilan dan kualitas spiritual pelaku usaha;  Berkembangnya akses permodalan;  Berkembangnya IPTEK tepat guna;  Bertambah luasnya pasar hasil produk olahan. b. Kebijakan Umum Pembangunan Kebijakan umum pembangunan ekonomi rakyat adalah sebagai berikut:  Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis usaha unggulan. Upaya yang dilakukan untuk pengembangan ekonomi daerah berbasis usaha unggulan adalah: ˗ Mengembangkan lapangan usaha unggulan yang berbasis sumber daya ekonomi lokal; ˗ Mengembangkan lapangan usaha ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kota; ˗ Mendorong pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat; ˗ Meningkatkan kualitas dan kapasitas ekonomi pelaku usaha yang ada, baik di sektor formal maupun non formal melalui pembinaan dan peningkatan keterampilan serta kualitas spiritual dan kewirausahaan; ˗ Mendorong pertumbuhan dan pengembangan lapangan usaha unggulan melalui pembukaan akses pada informasi, permodalan maupun pembinaan dan pemasaran.  Mengembangkan dan Memberdayakan Usaha Pertanian dan Peternakan Upaya untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha pertanian dan peternakan adalah: ˗ Meningkatkan kualitas kapasitas ekonomi pelaku usaha pertanian yang ada, baik di sektor formal maupun non formal melalui pembinaan dan program peningkatan keterampilan dan kewirausahaan bidang pertanian dalam arti luas; ˗ Mengembangkan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perkebunan; ˗ Penataan sistem dan kelembagaan, untuk ketersediaan serta distribusi input dan output lapangan usaha pertanian; ˗ Penerapan sistem insentif bagi pelaku usaha yang mendorong penguatan industri unggulan kota.








Mengembangkan dan Pemberdayaan Usaha Industri Upaya untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha industri adalah: ˗ Meningkatkan kualitas dan kapasitas ekonomi pelaku usaha industri, baik di sektor formal maupun non formal melalui pembinaan dan peningkatan keterampilan dan kewirausahaan bidang industri; ˗ Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung aktivitas industri, mulai dari hulu hingga ke hilir; ˗ Meningkatkan keterkaitan antar dan intra industri serta menguatkan struktur industri lokal, melalui penataan sistem dan kelembagaan serta distribusi input dan output baik untuk pasar lokal maupun pasar regional dan internasional; ˗ Meningkatkan produktivitas dengan menggunakan teknologi tepat guna; ˗ Meningkatkan kualitas produk dengan sistem jaminan kesehatan dan keselamatan serta kemasan yang memenuhi standar; ˗ Mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja, terutama tenaga kerja muda yang produktif dan terampil. Meningkatkan Iklim Usaha untuk Mendorong Investasi. Upaya pembangunan dalam rangka peningkatan iklim usaha untuk mendorong investasi adalah sebagai berikut: ˗ Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menumbuh kembangkan lapangan usaha industri khususnya industri yang berbasis input lokal dan mampu meningkatkan daya serap ekonomi terhadap tenaga kerja serta mampu menciptakan nilai tambah ekonomi; ˗ Penataan regulasi perizinan bagi usaha baru dan penataan ulang bagi pelaku usaha yang ada untuk lebih memudahkan perhitungan kebutuhan investasi secara makro; ˗ Mengembangkan pola kemitraan dan kerjasama dengan para investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan usaha industri unggulan; ˗ Menyusun regulasi ekonomi daerah yang mampu menjamin dan mendorong keamanan dan kenyamanan berinvestasi secara kompetitif dan sehat. Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi, Perbankan dan Koperasi. Upaya pembangunan untuk pengembangan kelembagaan ekonomi, perbankan dan koperasi adalah sebagai berikut: ˗ Meningkatkan peran kelembagaan ekonomi dan mengembangkan sistem kelembagaan untuk mendukung pembinaan pelaku usaha khususnya UMKM yang merupakan mayoritas pelaku usaha; ˗ Meningkatkan peran perbankan dan koperasi sebagai intermediator keuangan melalui keterbukaan akses dan informasi bagi semua lapisan masyarakat; ˗ Pemberdayaan kelembagaan ekonomi dan pembiayaan untuk mendorong aktivitas ekonomi kota pada umumnya dan lapangan usaha unggulan khususnya; ˗ Pemberdayaan kelembagaan ekonomi dan pembiayaan berbasis syariah untuk mendorong aktivitas ekonomi kota pada umumnya dan lapangan usaha unggulan khususnya, yang sesuai dengan filosofi “Adat

Pemerintah Kota Payakumbuh

c.

5.

Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” (ABSSBK).  Mengembangkan Kawasan dan Infrastruktur Ekonomi Upaya pembangunan untuk pengembangan kawasan dan infrastruktur ekonomi adalah sebagai berikut: ˗ Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi untuk mendorong aktivitas ekonomi dan peningkatan output; ˗ Penataan kawasan ekonomi yang jelas, tegas dan konsisten guna menjamin keberlangsungan usaha; ˗ Penataan kawasan ekonomi sesuai dengan daya dukung lingkungan untuk menjaga kualitas lingkungan.  Mengembangkan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah. Upaya pembangunan untuk pengembangan kerjasama pembangunan antar daerah adalah sebagai berikut: ˗ Menjalin kerjasama dengan kawasan hinterland/perbatasan untuk mengembangkan aktivitas ekonomi bersama secara adil, proporsional dan sehat; ˗ Membuat kawasan pertumbuhan bersama dengan daerah potensial untuk menghindari munculnya kemungkinan konflik ekonomi, sosial dan budaya; ˗ Menentukan secara jelas sistem kerja dan bagi hasil antar daerah hinterland yang menjadi mitra usaha/kerja sama. Fokus Kegiatan Prioritas pembangunan ekonomi Kota Payakumbuh difokuskan kepada:  Pengembangan ekonomi rakyat berupa peningkatan nilai tambah sektor yang erat kaitannya dengan usaha kecil dan menengah yang terkait dengan pertanian dan pengolahan hasil pertanian, perikanan dan peternakan perkotaan.  Pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat berupa koperasi, BMT dan kelembagaan penyedia dana lainnya dalam rangka menuju keseimbangan sistem ekonomi.  Intensifikasi dan diversifikasi pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian dan peternakan serta mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan.  Pengembangan dan pembinaan industri kecil berbasiskan hasil pertanian dan peternakan melalui peningkatan penerapan teknologi tepat guna.  Penguatan keterkaitan industri baik intra maupun antar industri yang berbasis pemanfaatan sumber daya lokal.  Mendorong keseimbangan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pelaku ekonomi dan tenaga kerja serta merintis pendamping ekonomi dan tenaga yang handal dalam bermitra.

Peningkatan Iman dan Taqwa a. Sasaran Pembangunan Sasaran pembangunan iman dan taqwa adalah terselenggaranya kehidupan beragama yang baik yang merupakan perwujudan dari sehat jasmani dan rohani seluruh masyarakat kota. Secara spesifik akan terlihat dari ukuran sebagai berikut:  Terkelolanya zakat beserta kelembagaannya secara baik dan pada tahun 2012 sebesar 70% dari masyarakat sudah membayar zakat serta dapat disalurkan secara tepat pada masyarakat yang membutuhkan dan berhak menerimanya;



Menuju keseimbangan praktek ekonomi yang berbasiskan syariah. Tahun 2012 praktek ekonomi syariah diharapkan akan mencapai sekitar 25% dari aktivitas ekonomi kota;  Terjaganya tatanan hidup, etika dan gaya hidup masyarakat yang sesuai dengan Syariah Islam. b. Kebijakan Umum Pembangunan Kebijakan umum pembangunan dalam upaya peningkatan iman dan taqwa adalah:  Mengembangkan kapasitas dan kualitas para pendidik agama dan pendakwah;  Mengembangkan kualitas kelembagaan ibadah dan manajemennya;  Meningkatkan peran kontrol masyarakat. c. Fokus kegiatan Prioritas pembangunan peningkatan iman dan taqwa difokuskan kepada:  Penyeimbangan nilai-nilai ilmu dan agama yang akan menghasilkan masyarakat agamis dan berbudaya;  Pengembangan ketenagaan, sistem dan perluasan fungsi rumah ibadah;  Peningkatan kualitas pendidikan agama di lembaga pendidikan formal dan non formal untuk menghasilkan keseimbangan pencapaian intelektual, emosional dan spritual masyarakat;  Pembinaan dan peningkatan fungsi dan peranan adat dan agama dalam kehidupan masyarakat disertai dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kegiatan adat dan keagamaan. 6.

Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Kota a. Sasaran Pembangunan Sasaran yang hendak dicapai dari prioritas peningkatan penyediaan prasarana dan sarana kota adalah:  Meningkatnya kemantapan jalan dan jembatan dalam kota;  Meningkatnya kelancaran transportasi ke daerahdaerah sentra produksi, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat;  Tersedianya sarana perkotaan yang memadai;  Terpeliharanya kualitas jaringan irigasi;  Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;  Meningkatnya pelayanan air minum bagi masyarakat. b. Kebijakan Umum Pembangunan Kebijakan umum pembangunan peningkatan penyediaan prasarana dan sarana kota adalah:  Pembukaan jalan baru dalam rangka meningkatkan kelancaran trasportasi dan mendorong pembangunan wilayah pinggiran;  Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dalam kota;  Pelebaran dan pengaspalan untuk memperlancar transportasi;  Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik dan aparatur;  Pembenahan kualitas lingkungan permukiman kumuh;  Meningkatkan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi;  Rehabilitasi jaringan irigasi;  Meningkatkan kapasitas jaringan pipa air minum. c. Fokus kegiatan Prioritas penyediaan prasarana dan sarana kota difokuskan kepada:  Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur kota;  Penataan dan pembangunan pasar dan fasilitas penunjang lainnya, seperti sistem drainase kota;


Pemerintah Kota Payakumbuh     

7.

Penataan kawasan dan lokasi sesuai fungsi serta peruntukannya; Peningkatan sanitasi kota (pengelolaan limbah dan persampahan) yang dapat mempertahankan lingkungan hidup bersih dan nyaman; Peningkatan fungsi terminal, perparkiran dan fasilitas umum lainnya; Pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi; Pembangunan sarana dan prasarana seperti perlengkapan Kantor Walikota dan land mark kota.

Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Pengembangan parawisata menjadi penting dilakukan mengingat Sumatera Barat telah disepakati sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata. Salah satu rumusan kepariwisataan Sumatera Barat dalam jangka panjang adalah handal pada bidang pariwisata kuliner dan memperbaiki fasilitas pendukung yang menuju pada daerah wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya. Pada masa yang akan datang Kota Payakumbuh juga perlu ambil bagian dari proses dijadikannya Sumatera Barat menjadi Daerah Tujuan Wisata. a. Sasaran Pembangunan Sasaran pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan adalah:  Terwujudnya Kota Payakumbuh sebagai daerah tujuan wisata;  Meningkatnya perekonomian masyarakat sejalan dengan berkembangnya pariwisata, seni dan budaya;  Meningkatnya perhatian dan kesadaran masyarakat untuk menghargai serta melestarikan kesenian dan budaya daerah;  Meningkatnya profesionalisme aparatur dalam pengelolaan potensi-potensi wisata dan budaya daerah;  Terintegrasinya pariwisata Payakumbuh dengan pariwisata Sumatera Barat beserta sistemnya. b. Kebijakan Umum Pembangunan Pengembangan pariwisata dan kebudayaan Kota Payakumbuh kedepan diarahkan kepada:  Mengembangkan informasi yang mendorong masyarakat mengenal pariwisata Kota Payakumbuh;  Membangun dan memantapkan sarana dan prasarana pada daerah-daerah yang dianggap menjadi tujuan wisata;  Mengintegrasikan sistem kepariwisataan yang ada di Kota Payakumbuh dengan pariwisata Sumatera Barat;  Mendorong dan menggerakkan potensi-potensi pariwisata, seni dan budaya daerah di Kota Payakumbuh;  Menggiatkan promosi wisata melalui berbagai media dan kerjasama antar daerah;  Meningkatkan pembinaan, pengelolaan serta mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata, seni dan budaya daerah;  Meningkatkan kecintaan dan kesadaran masyarakat terhadap seni budaya daerah. c. Fokus kegiatan Prioritas ini difokuskan pada:  Mendorong dan memilih jenis pariwisata yang menjadi kekuatan utama yang dimiliki oleh Kota Payakumbuh;  Mengembangkan sistem kepariwisataan yang terintegrasi dengan pariwisata Sumatera Barat;  Mendorong peningkatan kualitas infrastrukur dan informasi pada daerah-daerah yang dianggap menjadi tujuan wisata daerah;



8.

Mengembangkan dan memelihara seni dan kebudayaan daerah serta objek pariwisata lainnya yang menjadi karakteristik dan keunggulan kota.

Reformasi Birokrasi dan Mengurangi Praktek KKN Salah satu pilar pelayanan publik adalah bagaimana pelayanan publik lebih profesional, dan dilakukan atas dasar pelayanan yang cepat dan prima, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Persoalan yang penting diatasi adalah bagaimana memperbaharui sikap dan tekad pelayan publik bahwa pelayan publik adalah bagian dari ibadah. Disamping itu juga perlunya kapasitas ketenagaan yang ada untuk menjawab tantangan reformasi pelayanan publik serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur terutama gedung kantor untuk Kantor Balaikota, Dinas-dinas dan kantor lainnya. Untuk melaksanakan program ini, terlebih dahulu harus ditunjang dengan kegiatan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan kantor tersebut. Untuk biaya pembangunan gedung kantor diharapkan dapat dibantu dengan dana APBN dan dana APBD Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk penyediaan dan pembebasan tanah perlu dianggarkan dalam APBD Kota Payakumbuh. Pembangunan Kantor Balaikota direkomendasikan di Kawasan Kantor Bupati disejalankan dengan pembangunan Masjid Agung dan Taman Kota yang akan berfungsi sebagai Land mark Kota Payakumbuh. a. Sasaran Pembangunan Sasaran yang akan dicapai dari reformasi birokrasi dan mengurangi praktek KKN adalah:  Meningkatnya kualitas pelayanan publik;  Selesainya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang mampu mempercepat pelayanan publik yang prima;  Tersedianya tenaga yang handal untuk mengisi beban SOTK sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kota Payakumbuh;  Terbangunnya sistem yang dapat menghindarkan terjadinya KKN;  Meningkatnya peranan dan fungsi lembaga politik daerah;  Terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan perlindungan hukum;  Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan dalam upaya peningkatan kinerja aparatur;  Meningkatnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar SKPD, antar daerah dan antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;  Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan;  Terwujudnya pengelolaan administrasi kependudukan yang baik dengan data yang lengkap dan akurat. b. Kebijakan Umum Pembangunan Arah pembangunan reformasi birokrasi dan mengurangi praktek KKN adalah sebagai berikut:  Menyempurnakan SOTK serta penjabaran Tupoksi SKPD melalui penyempurnaan sistem kelembagaan yang efektif dan fleksibel berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik;  Melaksanakan review secara terus menerus terhadap SOTK serta beban kerja;  Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan dalam upaya peningkatan kinerja aparatur;  Menyempurnakan sistem administrasi kependudukan dan kearsipan yang efektif dan efisien;  Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan;  Meningkatkan efektivitas pengawasan aparatur;



c.

9.

Meningkatkan kompetensi pelayanan publik untuk seluruh kewenangan yang diberikan;  Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan daerah;  Meningkatkan pembinaan hukum dan perlindungan hukum;  Meningkatkan kerjasama antar SKPD, antar daerah dan antar tingkatan pemerintahan. Fokus kegiatan Prioritas reformasi birokrasi dan mengurangi praktek KKN difokuskan kepada:  Penerapan dan peningkatan kualitas, disiplin dan kesejahteraan sumber daya aparatur;  Melanjutkan penyempurnaan dan pemberdayaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota;  Melanjutkan, menyempurnakan dan penyiapan piranti hukum yang partisipatif, yang disertai dengan penegakan hukum;  Peningkatan ketertiban dan ketentraman serta pemberantasan penyakit masyarakat;  Peningkatan penerimaan daerah dari sumbersumber yang sah dan mewujudkan transparansi pemanfaatannya;  Peningkatan hubungan kemitraan antara DPRD, pemerintah daerah dan stakeholders kota.



Pengembangan sistem persampahan terpadu untuk peningkatan penyehatan lingkungan pemukiman kota;  Pengembangan sistem jaringan pengolahan limbah industri, rumah tangga, perdagangan dan sarana umum lainnya;  Penetapan peruntukan dan pengembangan RTH. b. Fokus kegiatan Prioritas meningkatkan kualitas lingkungan hidup difokuskan kepada:  Mengembangkan sistem penghijauan kota dan taman kota yang menjamin dalam jangka panjang bahwa Kota Payakumbuh memiliki kontribusi terhadap pengembangan kota hijau;  Mengembangkan daerah-daerah resapan air disertai dengan sistem pengairan yang dapat menghindarkan genangan dalam rangka mewujudkan kota yang sehat;  Menyelaraskan pembangunan fisik kota yang sejalan dengan pembangunan berwawasan lingkungan.

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pengembangan lingkungan hidup dan tata ruang kota menjadi sangat strategis pada masa sekarang lebih-lebih kualitas lingkungan semakin lama semakin menunjukkan tendensi memburuk. Bahkan perubahan iklim dunia saat sekarang diperkirakan meningkatkan suhu global, ditambah dengan pola pemanfaatan ruang yang kurang terkendali dan hal ini berkonsekwensi terhadap musim dan cuaca ataupun struktur ruang kota. Untuk itu Kota Payakumbuh perlu meningkatkan kewaspadaan lingkungan dan penataan ruang. a. Sasaran Pembangunan Sasaran pembangunan lingkungan hidup adalah:  Terwujudnya tata ruang yang serasi dan seimbang sesuai dengan fungsi kawasan;  Terwujudnya kawasan-kawasan hijauan kota;  Tertatanya daerah resapan air dan terpeliharanya aliran sungai;  Terwujudnya pembangunan kota berwawasan lingkungan. b. Kebijakan Umum Pembangunan Kebijakan umum peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:  Menyiapkan dokumen rencana tata ruang sebagai arahan penggunaan dan pemanfaatan ruang;  Menyusunan RTBL lanjutan dan penyelesaian sistem informasi tata ruang kota;  Mengintensifkan pengawasan penggunaan lahan melalui pemberian izin Advice Planning dan Izin Mendirikan Bangunan dengan menerapkan sanksi yang tegas;  Melakukan pemetaan penghijauan kota;  Dipastikan adanya daerah hijauan kota dan fasilitas umum yang mampu menunjukkan proses penghijauan kota;  Mengalokasikan dana APBD untuk pengadaan tanah guna pembayaran ganti rugi tanah masyarakat;  Peningkatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan kawasan;  Penyediaan lahan untuk pengembangan fasilitas sosial, perekonomian, pemukiman yang berwawasan lingkungan;


Pemerintah Kota Payakumbuh PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian urusan pemerintahan telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Urusan utama pemerintahan yang terkait dengan perencanaan, pembangunan, penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat telah dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan karateristik daerah (otonomi daerah). Selain urusan pemerintahan, daerah juga telah diberikan sumber pendanaan yang besar dan kewenangan yang luas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah, utamanya dari perpajakan (desentralisasi fiskal). Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Daerah diberikan dana perimbangan dan/atau hibah dari APBN dan kewenangan untuk memungut dan mengelola perpajakan daerah (local taxing power) serta kewenangan untuk melakukan pinjaman. Sistem pendanaan atas urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasar prinsip “money follow functions”, pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masingmasing tingkat pemerintahan.

c. d.

e.

f.

g.

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah Sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang digali dari daerah berdasarkan asas desentralisasi. Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen Dana Perimbangan dialokasikan kepada daerah dalam satu kesatuan sistem transfer dana dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah guna mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah (vertical imbalance) serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah (horizontal imbalance).

2.

a. Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2011 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2010; b. Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2012 dan/atau tidak tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2012 serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2010; c. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2012. Dalam hal pemerintah daerah akan memperoleh DAK Tahun Anggaran 2012 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan DAK dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya DAK dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk kabupaten/kota dan provinsi dialokasikan sesuai keputusan Gubernur.

Perbandingan Komposisi Pandapatan Daerah Tahun 2011 s/d 2013

S umber: SIE SIPKD Kota Payakumbuh-2013

1.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012

Dana Perimbangan Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Komposisi sumber Pendapatan Daerah dari tahun 2011 sampai dengan 2013 adalah seperti berikut:

Berpedoman pada data diatas, maka Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 meliputi jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah serta strategi untuk mencapainya, antara lain:

dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha; Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah); Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PDAM sesuai peraturan perundang-undangan; Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penerimaan BLUD dianggarkan dalam jenis pendapatan Lain-lain PAD yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD; Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun Pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dan rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.

3.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2012, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sepanjang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012 setelah peraturan


Pemerintah Kota Payakumbuh daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan dana penyesuaian dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya dana penyesuaian dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012. b. Target pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari pemerintah provinsi, didasarkan pada alokasi bagi hasil tahun anggaran 2011 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil tahun anggaran 2010, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target tahun anggaran 2011, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012. c. Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD penerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD penerima bantuan. Dalam hal penganggaran untuk bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam laporan realisasi anggaran pemerintah provinsi atau kabupaten/kota penerima bantuan. d. Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut:

b.

c.

d.

e.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (taxing power) dan transfer ke daerah. Dalam hal ini, kebijakan taxing power kepada daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UndangUndang ini merupakan langkah strategis untuk lebih memperkuat kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang lebih ideal. Berpedoman pada Undang-undang tersebut diatas maka intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut: a.

f.

daerah dan retribusi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan dan retribusi daerah (local taxing empowerment), melalui beberapa kebijakan, yaitu:  Memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, seperti perluasan basis Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Izin Gangguan;  Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, seperti, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Izin Usaha Perikanan;  Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, seperti, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah kecuali Pajak Rokok. Memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota yang lebih pasti serta kebijakan earmarking untuk jenis pajak daerah tertentu. Kebijakan bagi hasil pajak ini mencerminkan bentuk tanggungjawab pemerintah provinsi untuk ikut serta menanggung beban biaya yang diperlukan oleh kabupaten/kota dalam pelaksanaan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, dengan adanya kebijakan earmarking, sebagian hasil pendapatan pajak daerah tertentu dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar pajak tersebut Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif (berdasarkan Undang undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) menjadi sistem preventif dan korektif. Melalui peningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Daerah. Hal ini diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan serta memberikan reward dan punishment bagi pengelola, pemungut maupun wajib pajak dan wajib retribusi. Penyederhanaan sistim dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat lebih menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan kondisi daerah untuk lebih menciptakan iklim investasi yang lebih baik sehingga pada gilirannya terjalin hubungan kemitraan yang lebih baik antara Pemerintah Daerah dengan pengusaha/investor dan masyarakat untuk memikul tanggung jawab pembangunan. Dengan adanya kejelasan, kepastian dan kesederhanaan berbagai regulasi yang ada serta pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat karena didorong dengan sumber pendanaan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian. Melakukan sosialisasi dan pendekatan formal dan informal kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak/Retribusi khususnya. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sepanjang tahun agar semakin meningkat peran serta masyarakat dalam pembangunan Daerah.

Perubahan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari open-list system menjadi closed-list system. Salah satu pertimbangan penerapan closed-list system adalah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah yang wajib dibayar serta meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan closed-list system, pemerintah daerah hanya dapat memungut jenis pajak


Pemerintah Kota Payakumbuh 2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

d.

Secara umum target dan realisasi Pendapatan Daerah dapat dilihat pada grafik di bawah ini Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012

Sumber: SIE SIPKD Kota Payakumbuh 2013/APBD 2012

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Realisasai Pendapatan Daerah Asli Daerah dan Dana Perimbangan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Khusus untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah belum mencapai target yang ditetapkan, dari target Rp 55,67 Milyar dapat direalisasikan sebesar Rp 54,90 Milyar yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya. Pencapaian target pendapatan daerah Kota Payakumbuh secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Dilain sisi, tingkat capaian Pendapatan Daerah pada sebagian besar SKPD melebihi dari target yang telah ditetapkan, bahkan untuk Pendapatan Daerah yang menjadi target Badan Penanaman Modal Derah dan Pelayanan Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai dua kali lipat lebih (200,31%), yang bersumber dari Retribusi Izin Gangguan/Keramaian serta Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil. Dalam mencapai target Pendapatan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2012 tentunya menghadapi kendala-kendala. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya sebagai berikut: a.

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 b.

c.

d.

Sumber: SIE SIPKD Kota Payakumbuh 2013

Dinas Perhubungan dan Komunikasi rata-rata realisasinya sebesar 75,63%. Penerimaan Daerah yang tidak mencapai target adalah dari Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum realisasinya sebesar 65,84% dari target. Retribusi Terminal sebesar 98,17% dari target sedangkan penerimaaan dari Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Pengujian Kendaraan dan Retribusi Izin Trayek realisasinya lebih dari 100%.

e.

Melaksanakan sosialisasi berupa penyuluhan dan pendekatan formal dan informal oleh SKPKD dan SKPD terkait, kepada wajib pajak dan wajib retribusi. Kegiatan ini berupa pertemuan/rapat dan dialog serta kunjungan ke lapangan. Melakukan pembekalan kepada petugas pemungut, berupa bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh SKPKD ataupun instansi lain yang relevan, serta bimbingan teknis di lapangan. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan/pengelolaan pendapatan daerah pada SKPD inner. Kegiatan ini berupa rapat intensifikasi yang membahas masalah yang dihadapi oleh SKPD dan mencarikan solusi jangka panjang dan jangka pendeknya serta kegiatan monitoring langsung ke lapangan terhadap objek/wajib pajak dan retribusi maupun SKPD pengelola PAD. Meningkatkan pengawasan internal Pengguna Anggaran terhadap masing-masing petugas pemungut agar dalam melaksanakan tugas selalu taat dan patuh pada prosedur dan ketentuan yang belaku dalam pemungutan PAD. Meningkatan pengawasan fungsional oleh instansi pengawas, seperti Inspektrorat.

3. Permasalahan dan Solusi Berdasarkan tabel di atas secara umum pencapaian target Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh relatif tidak menemui masalah yang berarti. Ini terlihat dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 476.101.100.124,46 dari target/anggaran sebesar Rp 472.348.562.603,00, atau dapat direalisasikan 100,79%. Namun, jika ditinjau lebih dalam maka masih ada target Pendapatan Daerah yang belum mencapai terget yang telah ditetapkan yakni pada: a.

b.

c.

Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Alam realisasinya tidak mencapai 75% dari target yang tetapkan (67,50%) yang berasal dari Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan rata-rata realisasi pendapatannya sebesar 69,22%. Target penerimaan daerah bersumber dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 76,10% dari target; Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 96,75% dari target; Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan sebesar 65,92% dari target dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 86,18% dari target. Dinas Tata Ruang dan Kebersihan realisasinya 97,72% dari target. Target Peneriman yang tidak mencapai 100% berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yakni 94, 37%.

B. Pengelolaan Belanja Daerah Belanja Daerah disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012, penetapan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Komposisi Belanja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini. Komposisi Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 s/d 2013

S umber: SIE SIPKD Kota Payakumbuh 2013



 Kedua urusan diatas diterjemahkan kedalam program dan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan senatiasa berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang.  Alokasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan direncanakan oleh SKPD harus terukur serta harus mampu meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat luas.  Pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus harus mempedomani petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait dan mengaju pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Umum Belanja Daerah Secara teoritis, kebijakan Pemerintah Daerah khususnya belanja daerah dapat mempengaruhi indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi belanja daerah yang proporsional dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dilain sisi pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator yang dapat dipengaruhi oleh belanja daerah. Namun, mengingat bahwa kontribusi belanja pemerintah daerah dalam pembentukan PDRB relatif kecil maka signifikansi secara langsung mungkin tidak terlalu besar. Namun demikian, belanja pemerintah daerah memiliki multiplier effects terhadap pembangunan daerah. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kebijakan belanja daerah dapat dibagi sebagai berikut: a.

Kebijakan terhadap Belanja Tidak Langsung, terdiri dari:  Belanja Pegawai; penganggarannya untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas, pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2012, acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; serta penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun).  Belanja Hibah; digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.  Belanja Bantuan Sosial; Penganggaran untuk belanja bantuan sosial dimaksud harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.  Belanja Bantuan Keuangan; Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.  Bantuan keuangan kepada partai politik; dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.  Belanja Tidak Terduga; penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

b.

Komposisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kota Payakumbuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh 3 (tiga) tahun terakhir seperti yang ditampilkan pada grafik di bawah ini:

Kebijakan terhadap Belanja Langsung, terdiri dari:  Kebijakan belanja langsung diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan wajib penyelenggaran kantor pemerintahan seperti rekening listrik, telepon dan air serta untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah yang disesuikan dengan potensi dan keunggulan daerah.

Komposisi Belanja Daerah Kota Payakumbuh 3 (tiga) Tahun Terakhir


2.

Pembiayaan Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam hal masih terdapat program dan kegiatan yang dibutuhkan serta target atau sasaran yang belum terpenuhi, Pemerintah Daerah agar menghindari terjadinya dana yang menganggur (Idle Money), dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan dalam APBD. Target dan realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2012 adalah sebagai berikut: Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012


Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2012 bersumber dari SILPA Tahun 2011 adalah sebesar Rp 36.696.578.248,29 dan hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yakni Penyertaan Sapi Bibit sebesar Rp 329.450.000,00. Sedangkan Pengeluaran Pembiyaan dialokasikan untuk sebagai penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh sebesar Rp 500.000.000,00 dan pada Bank Nagari Sumatera Barat sebesar Rp 4.858.000.000,00 serta untuk Dana Bergulir kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp 329.450.000,00.



Target dan Realisasi Belanja Daerah Target Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 direncanakan sebesar Rp 503.687.140.851,00, dengan realisasi sebesar 93,10% atau sebesar Rp 468.916.981.999,00. Belanja Daerah tersebut bersumber dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. Secara lebih rinci data realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Realisasi Belanja Tidak Langsung SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Sumber : SIE Kota Payakumbuh APBD 2012

Berdasarkan tabel diatas realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp 468.916.981.999,00 atau 93,10% dari target belanja daerah yang telah ditetapkan, dengan rincian; Belanja Langsung Daerah yang mencapai 90,19% dari target sebesar Rp 199.309.491.467,00, sedangkan realisasi Belanja Tidak Langsung adalah 95,00% dari target Belanja Tidak Langsung daerah sebesar Rp 304.377.649.384,00. 4.

Permasalahan dan Solusi Secara umum pencapaian target Belanja Daerah Kota Payakumbuh relatif tidak menemui masalah yang berarti. Hal ini terlihat dari tingkat capaian Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 lebih dari 90% yakni sebesar Rp 468.916.981.999,00 atau 93,10%. Namun, jika ditinjau lebih dalam maka masih ada target Belanja Daerah yang belum mencapai terget yang telah ditetapkan yakni pada:

Sum ber: SIE SIPKD Kota Payakumbuh 2013

Realisasi Belanja Langsung SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012

a. Belanja Tidak Langsung; sisa anggarannya sebesar Rp 15.224.848.249,00 atau 5,00% yang tidak terealisasi, bersumber dari sisa anggaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP PNS), karena pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kinerja PNS dan hari kerja PNS serta sebagian kecil berasal dari sisa Belanja Gaji dan Tunjangan PNS. b. Belanja Langsung; sisa anggarannya sebesar Rp 19.545.310.603,00 dari total anggaran Belanja Langsung Rp 199.309.491.467,00 atau 9,81%. Namun, jika ditinjau lebih dalam maka masih ada target Belanja Daerah yang tidak mencapai target anggaran yang telah ditetapkan yakni pada:  Dinas Pendidikan; realisasinya belanjanya 80,46% dari target anggaran yang di tetapkan yaitu Rp 21.840.041.204,00,. Untuk Belanja Barang dan Jasa 20,38% tidak terealisasi. Sedangkan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 10.884.280.550,00 dari target anggaran sebesar Rp 13.840.394.004,00, dengan kata lain yang tidak dapat diserap adalah 21,36% dari total Belanja Modal pada Dinas Pendidikan.  Dinas Pertanian, sisa anggaranya sebesar Rp 1.727.676.301,00 atau 20,85% dari anggaran belanja sebesar Rp 8.286.176.150,00. Untuk belanja Modal anggaran belaja yang tidak terserap sebesar Rp 1.294.157.850,00 atau 25,27% dan Belanja Barang Jasa sebesar Rp 347.832.701,00 atau 16,32%.  Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan rata-rata realisasi anggran belanjanya sebesar 83,85%. Realisasi Belanja yang belum optimal adalah Belanja Barang dan Jasa, dengan sisa anggaran sebesar Rp 870.670.788,00 dari total Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 2.712.280.249,00 atau sebesar 32,10%.  Sekretariat DPRD; dari total belanja SKPD sebesar Rp 16.210.250.850,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp 13.464.208.473,00, sehingga sisa anggaran yang tidak terserap Rp 2.746.042.377,00 atau 16,94%. Hal ini dominan dipengaruhi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp 407.392.500,00 atau 24,64% dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 2.208.534.972,00 atau 18,06%.  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sisa anggaran belanjanya sebesar Rp 393.331.457,00 dari total belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp 2.450.396.225,00 atau 16,05%. Hal ini dominan dipengaruhi oleh realisasi Belanja Barang dan Jasa yang tidak dapat direalisasikan yakni sebesar 22,53%.


Pemerintah Kota Payakumbuh PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI

11

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

12

13 14 15 16

Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh adalah terdiri dari Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan, Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Perhubungan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pertanahan, Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Urusan Sosial, Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Penanaman Modal, Urusan Kebudayaan, Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Urusan Kearsipan, Urusan Perpustakaan, Urusan Komunikasi dan Informatika dan Urusan Statistik.

17 18 19

20

Sementara untuk pelaksanaan Urusan Pilihan didasarkan pada kondisi, potensi dan karakteristik daerah. Berdasarkan kondisi, potensi dan karakteristik daerah Kota Payakumbuh, maka Urusan Pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Payakumbuh terdiri dari Urusan Pertanian, Urusan Kehutanan, Urusan Pariwisata, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Perdagangan dan Urusan Industri.

21 22

Guna menyelenggarakan Urusan Wajib dan Pilihan, Pemerintah Kota Payakumbuh menyusun Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02, 03, 04, 05 dan 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, Nomor 04 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh dan 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh.

23 24

Berikut kami uraikan daftar urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan nama SKPD penyelenggara masingmasing: Daftar Urusan dan SKPD Penyelenggara Urusan Wajib dan Urusan Pilihan di Kota Payakumbuh Tahun 2012 No A 1 2

3 4 5 6 7 8

9 10

URUSAN URUSAN WAJIB Pendidikan Kesehatan

Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NAMA SKPD PENYELENGGARA 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1.

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan dan Komunikasi Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KB dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi dan UKM Penanaman Modal Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kearsipan Perpustakaan

25

Komunikasi dan Informatika

26

Statistik

B 1 2 3 4 5

URUSAN PILIHAN Pertanian Kehutanan Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan

6

Industri

1.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

1.


1. 1. 1.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

1. 1. 1. 1. 2.

Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

1.

Sekretariat Daerah

2. 3.

Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Kecamatan Payakumbuh Barat Kecamatan Payakumbuh Utara Kecamatan Payakumbuh Timur Kecamatan Payakumbuh Selatan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kantor Ketahanan Pangan

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 1.


1. 1. 2. 1.

Kantor Arsip dan Perpustakaan Kantor Arsip dan Perpustakaan Dinas Pendidikan Sekretariat Daerah

2. 1.

Dinas Perhubungan dan Komunikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. 1. 1. 1.

Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dinas Pertanian

1.

Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

1.

Dalam penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, di bawah ini disajikan atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Bagi SKPD yang menyelenggarakan lebih dari satu urusan, termasuk program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD disajikan pada bagian urusan utama (prioritas) yang dilaksanakan SKPD sesuai dengan alokasi anggaran yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2012. Pada tahun anggaran 2012, Pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan Urusan Wajib sebanyak 26 urusan dengan jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp 183.649.215.722,- dan terealisasi sebesar Rp 166.534.734.390,- atau 90,68%, dengan rincian sebagai berikut: 1.

URUSAN PENDIDIKAN


Pemerintah Kota Payakumbuh Urusan Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dengan alokasi dana 10,94% dari total Belanja Langsung yaitu Rp 21.797.496.204,- dan terealisasi sebesar Rp 17.530.200.266,- atau 80,42%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 94,03% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Pendidikan Anak Usia Dini  Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah;  Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik;  Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini;  Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun  Penambahan Ruang Kelas Sekolah;  Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa;  Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;  Pengadaan Meubeleur Sekolah;  Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;  Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Pendidik;  Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP;  Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS;  Penyelenggaraan Paket A Setara SD;  Pembelajaran Kejar Paket B;  Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa. Pendidikan Menengah  Penambahan Ruang Kelas;  Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS, dll);  Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi;  Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa;  Pengadaan Meubeleur Sekolah;  Pengadaan Perlengkapan Sekolah;  Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah;  Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM);  Penyelenggaraan Paket C Setara SMU. Pendidikan Non Formal  Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan;  Pengembangan Pendidikan Keaksaraan;  Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup;  Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan  Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG);  Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;  Pelatihan Penyusunan Kurikulum. Manajemen Pelayanan Pendidikan  Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan;  Pelaksanaan Kerja Sama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan;  Pembinaan Dewan Pendidikan;  Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan;  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pelajar  Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga.

Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

b.

Penduduk yang berusia lebih 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) dihitung dari jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat baca tulis dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas. Pada tahun 2012, dari 98.567 orang penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun keatas, sebanyak 83,76% atau 82.557 orang telah dapat baca tulis. c.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Pada tahun 2012, dari 16.585 orang penduduk kelompok usia 7-12 tahun, sebanyak 96,39% atau 15.986 orang adalah siswa usia 7-12 tahun jenjang pendidikan SD/MI/Paket A.

d.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP, MTS/Paket B Pada tahun 2012, dari 7.429 orang penduduk kelompok usia 13-15 tahun, sebanyak 91,90% atau 6.827 orang adalah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTS/Paket B.

e.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Pada tahun 2012, dari 7.594 orang penduduk kelompok usia 16-18 tahun, sebanyak 67,58% atau 5.132 orang adalah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/SMK/MA/Paket C.

f.

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Pada tahun 2012, dari 16.922 orang siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 0,09% atau 16 orang adalah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI.

g.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Pada tahun 2012, dari 8.032 orang siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs, sebanyak 0,93% atau 75 orang adalah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs.

h.

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Pada tahun 2012, dari 10.585 orang siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 1,25% atau 132 orang adalah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMA/SMK/MA.

i.

Angka Kelulusan (AL) SD/MI Pada tahun 2012, dari 2.379 orang siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 99,37% atau 2.364 orang adalah lulusan pada jenjang SD/MI.

j.

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Pada tahun 2012, dari 2.473 orang siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 96,87% atau 2.553 orang adalah lulusan pada jenjang SMP/MTs.

k.

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Pada tahun 2012, dari 3.116 orang siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 99,39% atau 3.097 orang adalah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA.

l.

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Pada tahun 2012, dari 2.364 orang lulusan pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 136,63% atau 3.230 orang adalah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs.

m. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Pada tahun 2012, dari 2.473 orang lulusan pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 162,31% atau 4.014 orang adalah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA.

Pendidikan Anak Usia Dini Pada tahun 2012 dari 7.639 orang anak usia 4-6 tahun di Kota Payakumbuh, sebanyak 36,96% atau 2.823 orang diantaranya adalah siswa jenjang pendidikan TK/RA/Penitipan Anak.

Penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

n.

Guru PNS yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV


Pemerintah Kota Payakumbuh Pada tahun 2012, dari 2.871 orang guru PNS SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, sebesar 81% atau 2.340 orang adalah guru PNS berijazah kualifikasi S1/DIV. 2.

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan pada RSUD dr. Adnaan WD dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Peningkatan Disiplin Aparatur 3) Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru dan Rumah Sakit Mata  Pengembangan Ruangan ICU, ICCU dan NICU;  Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit 4) Peningkatan Pelayanan BLUD  Pelayanan  Pendukung Pelayanan

URUSAN KESEHATAN Urusan Kesehatan dialokasikan dana 17,75% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 35.373.545.941,- dan terealisasi sebesar Rp 34.001.491.991,- atau 94,58%. Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD. Penyelenggaraan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan alokasi dana 5,06% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 10.080.142.279,- dan terealisasi sebesar Rp 9.172.114.417,- atau 90,99%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 96,76% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

5) 6)

7)

8)

9) 10)

11)

12)

13) 14) 15)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Dsiplin Aparatur Obat dan Perbekalan Kesehatan  Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;  Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan. Upaya Kesehatan Masyarakat  Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan  Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat  Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat;  Penyuluhan Bahaya Merokok. Perbaikan Gizi Masyarakat  Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya. Pengembangan Lingkungan Sehat  Sosialisasi Sanitasi Kebijakan Lingkungan Sehat. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular  Penyemprotan (fogging) Sarang Nyamuk;  Peningkatan Imunisasi;  Peningkatan Surveillance Epidemilogi dan Penanggulangan Wabah;  Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit. Standarisasi Pelayanan Kesehatan  Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan;  Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan;  Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan;  Monitoring Evalusasi dan Pelaporan;  Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya  Pengadaan, Sarana dan Prasarana Puskesmas;  Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita  Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia  Pelayanan Kesehatan Lansia. Pengendalian Penyakit Tidak Menular  Pengendalian Penyajit Degeneratif;  Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan selain dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan juga dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh, dengan alokasi dana 12,69% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 25.293.403.662,- dan terealisasi sebesar Rp 24.829.377.574,- atau 98,17% sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 97,43%.


Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Selama tahun 2012 jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di Kota Payakumbuh sebanyak 294 orang atau 97,03% dari jumlah seluruh ibu sebanyak 303 orang dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah pada kurun waktu yang sama.

b.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Payakumbuh tahun 2012 adalah sebesar 2.285 orang atau 85,81% dari jumlah seluruh sasaran ibu bersalin yaitu sebanyak 2.663 orang.

c.

Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Payakumbuh tahun 2012 adalah sebesar 81,58%, yaitu 62 kelurahan dari 76 kelurahan yang ada.

d.

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Pada tahun 2012 di Kota Payakumbuh 10 orang balita gizi buruk telah mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kota Payakumbuh sebanding dengan jumlah seluruh balita gizi buruk orang yang ada.

e.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Payakumbuh tahun 2012 adalah sebesar 42,56% dengan perhitungan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati selama 1 tahun (83 orang) dibagi jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama (195 orang).

f.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Selama tahun 2012 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD adalah sebesar 100% dengan perhitungan jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun (3 orang) dibagi jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama (3 orang).

g.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Selama tahun 2012 di Kota Payakumbuh jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan S1 adalah sebanyak 13.979 kunjungan untuk 21.978 masyarakat miskin di Kota Payakumbuh atau 63,60%.

h.

3.

Cakupan kunjungan bayi selama tahun 2012 sebanyak 2.307 bayi lahir dari 2.687 bayi lahir hidup di Kota Payakumbuh telah memperoleh pelayanan sesuai standar. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Urusan Pekerjaan Umum diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi dana 20,06% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 39.975.116.645,- dan terealisasi sebesar Rp 38.903.998.239,- atau 97,32% sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 96,59% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur


Pemerintah Kota Payakumbuh 3) Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Pembangunan Jalan dan Jembatan  Perencanaan Pembangunan Jalan. 5) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong  Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. 6) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan  Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan;  Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan;  Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan;  Peningkatan Jalan;  Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum. 7) Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan  Inspeksi Kondisi Jalan. 8) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya  Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi;  Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai;  Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah Dibangun (DAU). 9) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah  Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (Pendamping ISSDP);  Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (OP Drainase). 10) Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh  Perencanaan Pengembangan Infrastruktur;  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 11) Pembangunan Infrastruktur Pedesaan  Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan (PNPM);  Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan.  Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (DAK) Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

b.

Pada tahun 2012 dari luas wilayah kota Payakumbuh terdapat 0,47% lingkungan pemukiman kumuh di Kota Payakumbuh atau seluas 0,38 km persegi. c.

Rumah Layak Huni Rumah layak huni yang ada di Kota Payakumbuh yaitu sebanyak 22.785 unit dari 25.310 unit yang ada atau 90,02%.

5.

URUSAN PENATAAN RUANG Urusan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan, dengan alokasi dana 2,81% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 5.591.822.250,- dan terealisasi sebesar Rp 5.058.511.626,- atau 90,46%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 92,25% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasaana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Perencanaan Tata Ruang  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang. 5) Pemanfaatan Ruang  Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;  Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang. 6) Pengendalian Pemanfaatan Ruang  Pengawasan Pemanfaatan Ruang;  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Pada tahun 2012 luas Ruang Terbuka Hijau adalah 0,81 Ha dari 17,42 Ha luas wilayah ber-HPL/HGB.

b. Keberadaan PERDA RTRW

Panjang jalan Kota dalam kondisi baik yaitu sepanjang 142, 176 km dari 261,437 km atau 54,38% dari panjang jalan Kota yang ada di Kota Payakumbuh.

Pada tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030.

Rumah Tangga bersanitasi Dari 29.614 Rumah Tangga yang ada di Kota Payakumbuh, 24.130 Rumah Tangga diantaranya atau 81,48% telah bersanitasi.

c.

Kawasan Kumuh Dari 80,43 km persegi luas Kota Payakumbuh, 0,81% diantaranya atau 0,54 km persegi merupakan kawasan kumuh.

4.

6.

URUSAN PERUMAHAN Selain penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum, pada tahun anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum juga menyelenggarakan Urusan Perumahan dengan alokasi dana 0,01% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 29.680.500,- dan terealisasi sebesar Rp 17.905.500,- atau 60,33% sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 84,13% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Pengembangan Perumahan  Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Masyarakat Kurang Mampu

Perumahan


Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Dari 29.614 rumah tangga yang ada di Kota Payakumbuh, sebanyak 25.781 rumah tangga adalah rumah tangga pengguna air bersih.

b.

Lingkungan Pemukiman Kumuh

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Urusan Perencanaan Pembangunan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana 1,12% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 2.231.187.475,- dan terealisasi sebesar Rp 1.848.529.168,- atau 82,85%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 92,34% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengembangan Data/Informasi  Penyusunan Profil Daerah;  Validasi Data PPLS 2011 Kota Payakumbuh;  Penyusunan Indikator Kesra. 6) Kerjasama Pembangunan  Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah. 7) Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh  Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Strategis dan Cepat Tumbuh.



8) Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar  Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan;  Koordinasi PNPM/P2KP. 9) Perencanaan Pembangunan Daerah  Penyusunan Rancangan RPJMD;  Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;  Penyusunan Rancangan RKPD;  Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;  Penetapan RKPD;  Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;  Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana;  Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 10) Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.  Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 11) Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya  Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya  Pengembangan Jaringan Kerjasama Penelitian Kebijakan Pendidikan 12) Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah  Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah  Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan  Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 7) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas  Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas  Pengadaan Marka Jalan 8) Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor  Penyediaan Bahan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor. 9) Pengendalian, Pengamatan dan Peningkatan Pelayanan Parkir  Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Parkir. Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Jumlah angkutan darat di Kota Payakumbuh adalah 4.000 unit dengan jumlah penumpang angkutan darat sebanyak 565.378 orang. b.

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 20052025.

b.

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 23 Tahun 2011 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh 20082012.

c.

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pada tahun 2012 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2013.

7.

URUSAN PERHUBUNGAN Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan dan Komunikasi, dengan alokasi dana 1,07% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 2.127.286.250,- dan terealisasi sebesar Rp 1.931.245.706,- atau 90,78%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 96,38% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ  Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light 6) Peningkatan Pelayanan Angkutan  Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan  Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal

Penghargaan Wahana Tata Nugraha Untuk tahun 2012 Kota Payakumbuh memperoleh Plakat Wahana Tata Nugraha (WTN) untuk kategori kota sedang dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia. WTN adalah penghargaan yang diberikan untuk kota-kota yang melakukan penataan angkutan umum dan lalu lintas dengan baik dalam kurun waktu setahun terakhir, mendorong Pemda untuk meningkatkan tertib lalu lintas dan angkutan kota, mendorong peran serta masyarakat dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas, mendorong terwujudnya peningkatan pelayanan jasa angkutan umum, dan mendorong terciptanya sistem transportasi kota yang efektif, berkualitas, tertib, aman, lancar, cepat, teratur, selamat, nyaman dan efisien.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah dibedakan berdasarkan periode waktu perencanaan yang terdiri dari: a.

Angkutan darat

8.

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Untuk penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dialokasikan dana 1,27% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 2.929.213.700,- dan terealisasi sebesar Rp 2.729.568.856,- atau 93,21%. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dan Kantor Lingkungan Hidup. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dilaksanakan dengan alokasi dana 0,70% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 1.402.513.550,- dan terealisasi sebesar Rp 1.315.988.832,- atau 93,83%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 97,88% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah  Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan  Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan  Pengembangan Teknologi Pengolahan Sampah 2) Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam  Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah  Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah


Pemerintah Kota Payakumbuh Selain dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan, penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup juga dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup dengan alokasi dana 0,77% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 1.526.700.150,- dan terealisasi sebesar Rp 1.413.580.024,- atau 92,59%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 95,81% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

5)

6)

7)

8)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  Penyediaan Sarana dan Prasrana Pengelolaan Persampahan  Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura  Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup  Pengkajian Dampak Lingkungan  Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber Sumber Air Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan  Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Peningkatan Pengendalian Polusi  Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair  Pembangunan Tempat, Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi.


Tahun 2012 Kota Payakumbuh memperoleh penghargaan Adiwiyata (Sekolah Berwawasan Lingkungan). g.

Program ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang peduli lingkungan, pemerhati lingkungan baik secara perorangan maupun kelompok diseleksi untuk mendapatkan penghargaan Kalpataru. Pada tahun 2012 Kota Payakumbuh memperoleh penghargaan Kalpataru kategori Pembina Lingkungan a.n Josrizal Zain. 9.

URUSAN PERTANAHAN Urusan Pertanahan diselenggarakan oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan pada tahun 2012 dengan alokasi dana 0,07% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 132.585.500,dan terealisasi sebesar Rp 110.583.320,- atau 83,41%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 73,90% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.  Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2) Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan  Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

b.

Berdasarkan kriteria Adipura, pasar tradisional yang dimiliki Kota Payakumbuh yaitu Pasar Ibuh tergolong berklasifikasi baik. c.

Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk Daya tampung TPS di Kota Payakumbuh yaitu 0,02 m3 per penduduk.

d.

Penegakan hukum lingkungan Selama tahun 2012 Pemerintah Kota Payakumbuh telah menyelesaikan 6 kasus lingkungan dari 6 kasus lingkungan yang ada.

e.

c.

Tahun 2012 Kota Payakumbuh memperoleh penghargaan Adipura untuk kategori kota sedang. f.

10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2012 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi dana 1,30% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 2.591.316.650,- dan terealisasi sebesar Rp 2.450.630.981,- atau 94,57%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 96,90% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Penataan Administrasi Kependudukan  Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu  Pengembangan Data Base Kependudukan  Sosialisasi Kebijakan Kependudukan  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  Sosialisasi Kebijakan Adminstrasi Pencatatan Sipil.


Dari keseluruhan penduduk Kota Payakumbuh yang wajib KTP (berusia lebih dari 17 tahun dan atau pernah atau sudah menikah), 97,33% sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk.

b.

Kepemilikan akta kelahiran

Program Adiwiyata Tujuan program ini adalah untuk mendorong peranan dunia pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup, menciptakan sekolah yang berwawasan lingkungan hidup sehingga mampu menciptakan anak didik yang memahami pentingnya melestarikan lingkungan hidup.

Penyelesaian Ijin Selama tahun 2012 dari 4 buah permohonan Izin Lokasi semuanya telah dikeluarkan izinnya.

Program Adipura Program ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup. Tujuan utama program ini adalah menciptakan kota yang bersih dan hijau. Titik utama program ini adalah mengenai pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau

Penyelesaian kasus tanah negara Selama tahun 2012 di Kota Payakumbuh tidak ada kasus tanah negara yang terdaftar.

Penanganan sampah

Kebersihan

Luas lahan bersertifikat Lahan bersertifikat di Kota Payakumbuh tercatat sebesar 1,26 hektar dari 5.041 hektar lahan yang harusnya bersertifikat.

Sampah kota telah tertangani sebesar 55,09% dari 148,8 m³ sampah, dengan volume produksi sampah sebesar 270,12 m³. b.

Program Kalpataru

Selama tahun 2012, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh telah menerbitkan 32.269 akta kelahiran. c.

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK


Pemerintah Kota Payakumbuh  Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan.

Pada tahun 2012 di Kota Payakumbuh sudah diterapkan KTP berbasis NIK. d.

Perekamanan e-KTP Dari 93.701 penduduk wajib ber-KTP, 80,94% telah terekam dalam e-KTP.

11. URUSAN PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK

PEREMPUAN

a.

1) Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan  Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak  Pengarusutamaan Gender dan Anak 3) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan  Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah 4) Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan  Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera  Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha. Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Pekerja perempuan di lembaga pemerintah di Kota Payakumbuh tercatat sebesar 2.694 orang dari 18.404 orang pekerja perempuan atau sebesar 14,64%; b.

Jumlah anak perempuan usia lebih dari 15 tahun yang melek huruf sebanyak 2.289 orang dari 2.300 orang jumlah anak perempuan usia lebih dari 15 tahun atau sebesar 99,52%;

c.

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Payakumbuh sebanyak 24.668 orang dari jumlah angkatan kerja perempuan yaitu sebanyak 27.287 orang atau sebesar 90,40%.

12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, dengan alokasi dana 0,65% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 1.301.385.351,- dan terealisasi sebesar Rp 1.163.836.839,- atau 89,43%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 98,33% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Keluarga Berencana  Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin;  Pembinaan Keluarga Berencana;  Pengadaan Sarana Mobilitas KB Keliling. 2) Pelayanan Kontrasepsi  Pelayanan Konseling KB 3) Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak  Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 4) Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Prevalensi Peserta KB Aktif Jumlah peserta program KB aktif selama tahun 2012 tercatat sebanyak 15.361 orang dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 20.674 orang atau sebesar 74,30%;

DAN

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, dengan alokasi dana 0,10% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 207.479.350,dan terealisasi sebesar Rp 191.509.350,- atau 92,30% sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 97,09% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

a.

Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

b.

Rasio petugas lapangan KB di setiap kelurahan yaitu 21,05%, dimana dari 76 kelurahan yang ada terdapat 16 orang PKB/PLKB.

13. URUSAN SOSIAL Urusan Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dengan alokasi dana 0,69% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 1.378.468.875,- dan terealisasi sebesar Rp 1.141.963.379,- atau 82,84%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 89,47% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  Fasilitasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Miskin  Bimbingan Sosial Pengembangan KUBE Fakir Miskin 5) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal  Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kecacatan Masalah Sosial  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat 7) Pengelolaan Areal Pemakaman  Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman


Sarana sosial Kota Payakumbuh memiliki 2 (dua) panti asuhan yaitu Panti Asuhan Muhammadiyah dan Panti Asuhan „Aisyah;

b.

Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial yaitu sebesar 5,95%.

c.

PMKS yang memperoleh bantuan sosial Pemerintah Kota Payakumbuh telah memberikan bantuan kepada 427 orang PMKS atau 15,84% dari 2.696 orang PMKS.

14. URUSAN KETENAGAKERJAAN Urusan Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dengan alokasi dana 0,17% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 340.332.050,- dan terealisasi sebesar Rp 310.246.390,- atau 91,16%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 94,46% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan berikut:


Pemerintah Kota Payakumbuh 1) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja  Penyusunan Data Base Tenaga Kerja  Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja. 2) Peningkatan Kesempatan Kerja  Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 3) Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan  Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja/Buruh Selama tahun 2012, di Kota Payakumbuh tercatat baru 0,14% pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Aktif.

b.

Pencari Kerja yang Ditempatkan Jumlah pencari kerja yang ditempatkan adalah sebanyak 35 orang dari 1.197 orang jumlah pencari kerja yang mendaftar.

15. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, dengan alokasi dana 1,03% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 2.059.677.904,- dan terealisasi sebesar Rp 1.339.510.982,- atau 65,03%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 95,60% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah  Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah  Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM  Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha Keil Menengah dan Koperasi  Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah  Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM 6) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi  Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian  Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi  Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi; Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Koperasi aktif Jumlah koperasi aktif di Kota Payakumbuh pada tahun 2012 adalah sebanyak 117 unit atau 78,52% dari 149 unit jumlah koperasi yang ada.

b.

Usaha mikro dan kecil Jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Payakumbuh pada tahun 2012 adalah sebanyak 14.729 unit atau 98,68% dari 14.925 unit jumlah usaha kecil menengah yang ada.

16. URUSAN PENANAMAN MODAL Urusan Penanaman Modal diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan alokasi dana 0,76% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 1.512.795.600,- dan terealisasi sebesar Rp 1.423.875.073,- atau 94,12%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 98,31% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi  Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintahan dan Dunia Usaha  Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  Pengembangan Analisa dan Penyediaan Informasi Peluang dan Prioritas Investasi  Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal 5) Program Pengembangan Analisa dan Penyediaan Informasi Peluang dan Prioritas Investasi  Pendataan Investasi Non Fasilitas, Investasi Pemerintah dan Investasi Industri Kecil Menengah 6) Optimalisasi Pelayanan Publik  Fasilitasi dan Penyelesaian/Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perizinan/Non Perizinan  Pengembangan Sistem Informasi dan Penyusunan Data Base Perizinan  Penyusunan Regulasi Penyederhanaan Sistem Pelayanan Perizinan  Analisa/Pengkajian Kelayakan Perizinan  Pelaksanaan Survey dan Monitoring Bidang Perizinan  Fasilitasi Penunjang Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan  Penyelenggaran Promosi dan Pameran Investasi 17. URUSAN KEBUDAYAAN Urusan Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dengan alokasi dana 0,21% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 425.320.00,- dan terealisasi sebesar Rp 413.812.000,- atau 97,29%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 99,07% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan: 1) Pengembangan Nilai Budaya  Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 2) Pengelolaan Keragaman Budaya  Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Selama tahun 2012, Pemerintah Kota Payakumbuh telah menyelenggarakan sebanyak 80 kali festival seni dan budaya.

b.

Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Untuk mendukung pengembangan seni dan budaya, Kota Payakumbuh telah memiliki 3 buah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

c.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Untuk menjaga kelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya, Pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan kegiatan pelestarian sebanyak 18 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang sebanding dengan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada.

18. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Urusan Kepemudaan dan Olahraga diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dengan alokasi dana 1,68% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 3.356.784.450,- dan terealisasi sebesar Rp 2.864.100.910,- atau 85,32%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 95,77% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan: 1) Peningkatan Peran Serta Kepemudaan  Pembinaan Organisasi Kepemudaan


Pemerintah Kota Payakumbuh  Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan 2) Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga  Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi di Tingkat Daerah  Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga  Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga  Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Gelanggang atau Balai Remaja Jumlah gelanggang atau balai remaja yang ada di Kota Payakumbuh adalah sebanyak 3 (tiga) unit.

b.

Lapangan Olahraga Jumlah lapangan olahraga yang ada di Kota Payakumbuh adalah sebanyak 82 unit, yang terdiri dari 8 unit lapangan sepak bola, 9 unit lapangan basket, 32 unit lapangan voly, 32 unit lapangan bulu tangkis dan 1 kolam renang.

Kota Payakumbuh memiliki sebuah gelanggang olah raga yaitu GOR Muhammad Yamin yang berlokasi di Kelurahan Balai Nan Tuo Kecamatan Payakumbuh Timur dan lapangan olah raga yang tersebar hampir di seluruh kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh. 19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dialokasikan dana 2,69% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 5.366.050.700,- dan terealisasi sebesar Rp 4.843.360.061,- atau 90,90%. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah serta Satuan Polisi Pamong Praja. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan dengan alokasi dana 1,79% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 3.566.307.200,- dan terealisasi sebesar Rp 3.172.699.734,- atau 88,96%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 96,29% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

5)

6)

7)

8)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan  Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan;  Pengendalian Keamanan Lingkungan. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal  Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan. Pengembangan Wawasan Kebangsaan  Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama;  Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat;  Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa. Pendidikan Politik Masyarakat  Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kesiagaan dan Pdencegahan Bahaya Kebakaran  Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran;  Peningkatan Peleyanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;  Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Selain dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri juga diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan alokasi dana 0,90% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 1.799.743.500,- dan terealisasi sebesar Rp 1.670.660.327,- atau 92,83%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 95,36% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan: 1) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan  Pengendalian Keamanan Lingkungan 2) Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal  Peningkatan Kerja Sama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan  Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan. Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Kegiatan pembinaan politik daerah selama tahun 2012 telah dilakukan sebanyak 1 kali;

b.

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP selama tahun 2012 telah dilakukan sebanyak 6 kali.

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dialokasikan dana 25,49% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 50.802.955.777,- dan terealisasi sebesar Rp 44.299.999.343,- atau 90,53%. Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan oleh beberapa SKPD, dengan alokasi dana dan realisasi masing-masingnya yaitu:  Sekretariat Daerah Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat Daerah dilaksanakan dengan alokasi dana 6,17% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 12.297.637.380,dan terealisasi sebesar Rp 10.839.774.531,- atau 88,15%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 88,82% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.  Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan  Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah  Kunjungan Kerja/Inpeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lainnya 5) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah  Implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 6) Penataan Peraturan Perundang-undangan  Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan  Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan  Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan  Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan


Pemerintah Kota Payakumbuh  

Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru 7) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  Pengelolaan dan Sosialisasi LHKPN Tahun 2012;  Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2012;  Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kota Payakumbuh Tahun 2012;  Pelaporan Implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004;  Penyusunan LAKIP Kota Payakumbuh Tahun 2011;  Evaluasi dan Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah;  Evaluasi dan Penyempurnaan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas SKPD;  Pengarah Kebijakan Reformasi Birokrasi;  Penyusunan Tata Naskah Kota Payakumbuh Tahun 2012. 8) Peningkatan Pengendalian Administrasi Pembangunan  Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Administrasi Pembangunan (DAU) dan Non DAU;  Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan. 9) Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi  Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;  Operasional Penyelenggaraan Layanan pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 10) Program Optimalisasi Pelayanan Publik  Penyediaan Bantuan Operasional Insentif RT/RW;  Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Lurah Tingkat Kota Payakumbuh dan Provinsi Sumatera Barat;  Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Camat Tingkat Kota Payakumbuh dan Provinsi Sumatera Barat. 11) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama  Pelayanan Ibadah Haji;  Penyediaan Bantuan Operasional Keagamaan;  Operasional Tim Ramadhan Tahun 2012;  Operasional Wirid Pengajian;  Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Hibah Tahun 2012. 12) Pengembangan Data/Informasi/Statistik  Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi/Perlengkapan Produksi Daerah Bidang Ekonomi. 13) Peningkatan Pelayanan  Pelayanan Operasional BLUD Dana Mikro;  Pendukung Pelayanan Operasional Dana Bergulir Usaha Mikro. 14) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan  Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi  Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Kelembagaan Ekonomi Daerah 15) Perencanaan Pembangunan Daerah  Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ);  Koordinasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (EKPPD);  Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);  Koordinasi Penyusunan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD);  Koordinasi Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);  Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Payakumbuh Akhir Masa Jabatan Tahun 2007-2012;  Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Walikota Payakumbuh Akhir Masa Jabatan Tahun 2007 – 2012

16) Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah  Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan alokasi dana 8,13% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 16.210.250.850,- dan terealisasi sebesar Rp 13.464.208.473,- atau 83,06%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 88,45% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;  Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama;  Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan;  Rapat-rapat Paripurna;  Reses;  Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 5) Kerjasama Informasi dengan Media Massa  Penyebarluasan Informasi Pemabngunan Daerah.  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dilaksanakan dengan alokasi dana 5,65% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 11.259.821.747,- dan terealisasi sebesar Rp 10.182.522.518,- atau 90,43%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 88,12% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  Penyusunan Standar Satuan Harga;  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi;  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD;  Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;  Pengembangan dan Keberlanjutan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;  Sosalisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah;  Pendataan PAD dan PBB;  Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan;  Monitoring PAD dan PBB;  Penyelesaian TP-TGR Keuangan Daerah;


Pemerintah Kota Payakumbuh              

5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;  Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi Calon PNS Daerah;  Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah;  Pemetaan dan Pendistribusian Aparatur (Maping) Tahun 2013. 6) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS;  Seleksi Penerimaan CPNS;  Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS;  Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS;  Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas;  Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas;  Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN;  Penyelenggaran Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah;  Penataan Sistem Administrasi Pensiun dan Pembuatan Karpeg/Kartu Taspen, Karis/Karsu;  Bimbingan dan Konseling terhadap PNS yang akan Melakukan Perkawinan dan Perceraian;  Pengurusan Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Tahun 2012;  Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;  Bimbingan Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. 7) Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh  Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;  Penerbitan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS Kota Payakumbuh;  Verifikasi dan Validasi data Tenaga Honor Kota Payakumbuh.

Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah; Peningkatan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah; Pelaksanaan Pengelolaan Barang/Aset Daerah; Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran; Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah di SKPD; Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kota Payakumbuh; Verifikasi Dana Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan; Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2012; Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2013; Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2012; Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013; Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah; Bimbingan Teknis Pengellaan Barang Milik Daerah; Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru.

 Inspektorat Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Inspektorat dilaksanakan dengan alokasi dana 0,53% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 1.054.020.050,- dan terealisasi sebesar Rp 966.647.569,- atau 91,71%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 94,41% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Peniingkatan Disiplin Aparatur 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH  Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkal;  Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;  Inventarisasi Temuan Pengawasan;  Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;  Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan. 6) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan  Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. 7) Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum  Implementasi SPIP.  Badan Kepegawaian Daerah Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Badan Kepegawaian Daerah dilaksanakan dengan alokasi dana 2,88% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 5.747.924.650,dan terealisasi sebesar Rp 4.844.063.483,- atau 84,27% sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 86,84% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Fasilitasi Pindah/Purna Tugas  Pemulangan Pegawai yang Pensiun;  Pemulangan Pegawai yang Tewas Melaksanakan Tugas.

dalam



Kecamatan Payakumbuh Barat Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Payakumbuh Barat dilaksanakan dengan alokasi dana 0,63% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 1.252.785.200,- dan terealisasi sebesar Rp 1.219.534.871,atau 97,35%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 98,28% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengembangan Data/Informasi/Statistik  Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah. 6) Perencanaan Pembangunan Daerah  Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan dan Kebijakan Layanan Publik.  Kecamatan Payakumbuh Utara Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Payakumbuh Utara dilaksanakan dengan alokasi dana 0,48% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 953.745.400,- dan terealisasi sebesar Rp 938.259.413, - atau 98,38%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 99,69% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran





2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Pengembangan Data/Informasi/Statistik  Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah. 5) Perencanaan Pembangunan Daerah  Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik . Kecamatan Payakumbuh Timur Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Payakumbuh Timur dilaksanakan dengan alokasi dana 0,39% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 771.530.650,- dan terealisasi sebesar Rp 714.641.794,- atau 92,63%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 98,07% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Pengembangan Data/Informasi/Statistik  Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah. 5) Perencanaan Pembangunan Daerah  Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik.

Pemerintah Kota Payakumbuh telah memiliki 5 unit Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah. b. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Selama tahun 2012, Pemerintah Kota Payakumbuh tidak melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. 21. URUSAN KETAHANAN PANGAN Urusan Ketahanan Pangan diselenggarakan oleh Kantor Ketahanan Pangan, dengan alokasi dana 0,22% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 446.118.500,- dan terealisasi sebesar Rp 433.800.074,- atau 97,24%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 98,48% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

 Kecamatan Payakumbuh Selatan Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Payakumbuh Selatan dilaksanakan dengan alokasi dana 0,35% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 703.216.850,- dan terealisasi sebesar Rp 652.956.626,- atau 92,85%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 98,23% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan ditandai dengan beberapa indikator sebagai berikut: a. Regulasi Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Payakumbuh telah membuat regulasi ketahanan pangan dalam bentuk Peraturan Daerah Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.

1) Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Pengembangan Data/Informasi/Statistik  Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah 5) Perencanaan Pembangunan Daerah  Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik.

b. Ketersediaan Pangan Utama Rata-rata ketersediaan pangan utama per tahun di Kota Payakumbuh adalah sebesar 149,86 kg/jiwa.

 Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dilaksanakan dengan alokasi dana 0,28% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 552.023.000,- dan terealisasi sebesar Rp 477.390.065,- atau 86,48%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 98,14% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Pengembangan Data/Informasi/Statistik  Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah 6) Perencanaan Pembangunan Daerah  Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan dan Kebijakan Layanan Publik. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang otonomi daerah ditandai dengan beberapa indikator sebagi berikut: a. Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan  Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan;  Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan;  Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok;  Pengembangan Cadangan Pangan Daerah;  Pengembangan Desa Mandiri Pangan;  Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;  Koordinasi Pengkajian Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan.

22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, dengan alokasi dana 0,78% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 1.549.575.750,- dan terealisasi sebesar Rp 1.482.858.941,- atau 95,69%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 96,46% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin paratur Peningkatan Masyarakat dan Desa  Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 5) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa  Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa  Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:


Pemerintah Kota Payakumbuh a.

PKK aktif

b.

Jumlah PKK aktif di Kota Payakumbuh selama Tahun 2012 adalah sebanyak 76 unit yang dilaksanakan di seluruh kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh. b.

Posyandu Jumlah Posyandu aktif di Kota Payakumbuh selama tahun 2012 adalah sebanyak 165 pos yang dilaksanakan diseluruh kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh.

23. URUSAN KEARSIPAN

Pengunjung perpustakaan Tercatat pengunjung perpustakaan Kota Payakumbuh selama tahun 2012 yaitu sebanyak 13.200 orang.

25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah (Bagian Humas) dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi, dengan alokasi dana 0,71% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 1.418.051.100,- dan terealisasi sebesar Rp 1.393.636.310,- atau 97,49%.

Urusan Kearsipan diselenggarakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan, dengan alokasi dana 0,19% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 374.534.000,- dan terealisasi sebesar Rp 335.326.235,- atau 89,53%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 95,31% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika pada Sekretariat Daerah dilaksanakan dengan alokasi dana 0,65% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 1.299.364.100,- dan terealisasi sebesar Rp 1.279.041.150,- atau 98,44%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 99,36% melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1) 2) 3) 4)

1) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi  Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 2) Kerjasama Informasi dan Media Masa  Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah  Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan  Pengadaan Sarana Penyimpanan 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan  Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Penerapan pengelolaan arsip secara baku Pada tahun 2012 sebanyak 30 SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh telah menerapkan arsip secara baku dari 36 SKPD yang ada atau sebesar 83,33%.

24. URUSAN PERPUSTAKAAN

Sementara untuk penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi dilaksanakan dengan alokasi dana 0,06% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 118.687.000,- dan terealisasi sebesar Rp 114.595.160,- atau 96,55%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 98,62% melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa  Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Urusan Perpustakaan diselenggarakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan dan Dinas Pendidikan, dengan alokasi dana 0,05% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 111.226.450,dan terealisasi sebesar Rp 105.677.250,- atau 95,91%.


Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan, dengan alokasi dana 0,03% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 68.681.450,- dan terealisasi sebesar Rp 63.252.250,- atau 92,10%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 94,67% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Pemerintah Kota Payakumbuh memiliki web site yaitu www.payakumbuhkota.go.id yang menampilkan informasi umum Kota Payakumbuh dengan 11 subdomain dan www.lpse.payakumbuhkota.go.id yang melayani pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

1) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan  Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat  Pengembangan Minat dan Budaya Baca  Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan selain dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan juga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, dengan alokasi dana 0,02% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 42.545.000,- dan terealisasi sebesar Rp 42.425.000,- atau 99,72% sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 99,89% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan  Pengembangan Minat dan Budaya Baca Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Perpustakaan Kota Payakumbuh telah memiliki 8.084 buah judul buku dengan 15.485 buah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah.

a.

b.

Website milik pemerintah daerah

Pameran/expo Selama tahun 2012 jumlah pameran/ekspo yang diikuti Kota Payakumbuh adalah sebanyak 5 kali.

26. URUSAN STATISTIK Urusan Statistik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan alokasi dana 0,11% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 219.208.750,- dan terealisasi sebesar Rp 208.535.600,- atau 95,13%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 97,77% melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah  Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah  Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB  Karakteristik Kependudukan Daerah Kota Payakumbuh Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang statistik ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Kota Payakumbuh telah melaksanakan penyusunan Buku Payakumbuh Dalam Angka (PDA) Tahun 2012;


Pemerintah Kota Payakumbuh b.

Payakumbuh telah melaksanakan penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2012.

27. URUSAN PERTANIAN Urusan Pertanian diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, dengan alokasi dana 3,22% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 6.426.239.500,- dan terealisasi sebesar Rp 4.870.987.299,- atau 75,80%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 87,48% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5)

6)

7)

8)

9)

10)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur; Peningkatan Kesejahteraan Petani  Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan  Pembangunan Pusat-pusat Penampungan Produksi Hasil Pertanian/ Perkebunan Masyarakat yang akan Dipasarkan. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan  Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan  Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan  Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna  Pengembangan Pembenihan/Pembibitan  Pengendalian Hama/Penyakit pada Tanaman Pertanian/Perkebunan  Gemas (Gerakan Massal) Pemangkasan Kakao Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan  Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan  Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak  Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak  Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik Peningkatan Produksi Hasil Ternak  Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak  Pembibitan dan Perawatan Ternak  Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

11) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan  Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan  Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan  Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah 12) Peningkatan Ketahanan Pangan  Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian.

28. URUSAN KEHUTANAN Urusan Kehutanan diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, dengan alokasi dana 0,05% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 108.953.400,- dan terealisasi sebesar Rp 106.118.900,- atau 97,40%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 98,95% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1)

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan  Pengembangan Hasil Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan  Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan 3) Perencanaan dan Pengembangan Hutan  Penghijauan Kota/Turus Jalan Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Selama tahun 2012, Pemerintah Kota Payakumbuh telah merehabilitasi seluas 975 hektar hutan dan lahan kritis dari 1.440 hektar luas total hutan dan lahan kritis yang ada. b.

29. URUSAN PARIWISATA Urusan Pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dengan alokasi dana 1,18% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 2.350.348.050,- dan terealisasi sebesar Rp 2.070.957.446- atau 88,11%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 96,60% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Pengembangan Pemasaran Pariwisata  Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri  Pelaksanaan Tour de Singkarak 5) Pengembangan Destinasi Pariwitasa  Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan  Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata 6) Pengembangan Kemitraan  Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Data Base  Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan  Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata. Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Pada tahun 2012 produktivitas tanaman padi/bahan pangan lainnya di Kota Payakumbuh adalah sebesar 12,54 ton/ha yaitu sebanyak 50.081 ton dari 3.995 hektar luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya.

b.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2012 Pada tahun 2012 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB adalah sebanyak Rp 215.048,070.000,- atau sebesar 9,97% dari total PDRB Kota Payakumbuh tahun 2012.

Kerusakan kawasan hutan Selama tahun 2012 tidak terjadi kerusakan kawasan hutan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Pertumbuhan kunjungan wisata Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2012 adalah sebanyak 120.224 orang.

b.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jumlah kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Payakumbuh tahun 2012 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha adalah Rp 5.955.700.000,- atau sebesar 0,27% dari total PDRB Kota Payakumbuh tahun 2012.

30. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, dengan alokasi dana 0,88% dari total Belanja


Pemerintah Kota Payakumbuh Langsung yaitu sebesar Rp 1.750.983.250,- dan terealisasi sebesar Rp 1.581.393.650,- atau 90,31%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 95,58% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

dan terealisasi sebesar Rp 341.543.450,- atau 75,49% sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 84,71% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi  Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran Standarisasi Pengujian dan Kualitas 2) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah  Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya  Fasilitasi Kerja Sama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah 3) Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri  Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Pengolahan Limbah Ubi dan Tahu.

1) Pengembangan Budidaya Perikanan  Pengembangan Bibit Ikan Unggul  Pembinaan dan Pengembangan Perikanan  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan 2) Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan  Kajian Sistem Penyuluh Perikanan 3) Pengembangan Kawasan Budaya Perikanan Air Laut, Payau dan Air Tawar  Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar 4) Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi  Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan



a.

Jumlah kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Payakumbuh atas dasar harga berlaku dari sektor industri adalah Rp 162.393.290.000,- atau sebesar 7,52% dari total PDRB Kota Payakumbuh tahun 2012.

Produksi perikanan Jumlah produksi ikan tahun 2012 adalah sebesar 355,12 ton atau melebihi dari target produksi ikan daerah sebesar 345 ton.

b.

Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB

b.

Konsumsi ikan

Pertumbuhan industri secara keseluruhan Jumlah industri di Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 1.956 industi sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 1.616 industri atau bertambah sebanyak 340 industri atau meningkat sebesar 17,38%

Jumlah konsumsi ikan tahun 2012 adalah sebesar 28,15 kg dari target konsumsi ikan daerah sebesar 27 kg. 31. URUSAN PERDAGANGAN Urusan Perdagangan diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, dengan alokasi dana 2,29% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 4.571.302.595,- dan terealisasi sebesar Rp 4.258.465.729,- atau 93,16%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 94,32% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan  Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen  Penanggulangan Dampak Fluktuasi Harga Sembilan Bahan Pokok (Pasar Murah) 2) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor  Pengembangan Data Base Informasi Unggulan 3) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri  Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk  Pembangunan Pasar Tradisional/Percontohan  Peningkatan Efisiensi Kebijakan dan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 4) Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan  Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan  Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Jumlah kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Payakumbuh tahun 2012 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha adalah Rp 421.136.680.000,- atau sebesar 19,82% dari total PDRB Kota Payakumbuh tahun 2012.

b.

Ekspor bersih perdagangan Selama tahun 2012 Kota Payakumbuh tidak ada melakukan kegiatan ekspor.

32. URUSAN INDUSTRI Urusan Industri diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, dengan alokasi dana 0,23% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 452.448.950,-

TUGAS PEMBANTUAN

A.

TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cermin dari sistem dan prosedur penugasan dari pemerintah kepada daerah, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa/kelurahan untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan. Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuannya adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang


Pemerintah Kota Payakumbuh menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaran asas desentralissasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintah daerah yang dalam sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban. Sejalan dengan itu maka penyerahan dan pelimpahan wewenang pemerintahan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif.

Instansi/Departemen yang memberikan dana Tugas Pembantuan untuk Kota Payakumbuh untuk tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut: a.

Untuk Dana Tugas Pembantuan Bidang Tanaman Pangan ini dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Payakumbuh. b.

3.

Dasar Hukum Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan Tugas Pembantuan di Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut: a.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; e.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

f.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

g.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; i.

2.

Urusan Pembantuan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2012 KEMENTERIAN / SKPD / No. DIPA KEMENTERIAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN No. DIPA: 6035/01803.4.01/03/2012

No. I 1

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c.

Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan di Kota Payakumbuh berasal dari 2 (dua) Kementerian yaitu Kementerian Kesehatan sebanyak 2 (dua) program dengan 2 kegiatan dan Kementerian Pertanian sebanyak 1 (satu) program dengan 3 kegiatan. Secara rinci instansi pemberi tugas pembantuan, SKPD pelaksana, jumlah program/kegiatan dan jumlah dana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada kelurahan untuk melaksanakan tugas tertentu.

1.

Kementerian Kesehatan Program Bina Gizi Masyarakat dikelola oleh Dinas Kesehatan dan Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh.

Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bermuara kepada kesejahteraan rakyat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentraliasasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Pasal (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pada tahun 2012 ini besarnya alokasi dana Tugas Pembantuan untuk Kota Payakumbuh adalah sebesar Rp 11.440.900.000,- yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD.

Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

II. 1

KEMENTERIAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN No. DIPA : 2695/02403.4.01/03/2012 RSUD dr. ADNAAN WD No. DIPA: 3392/02404.4.01/03/2012

2

4.

Program / Kegiatan

Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Nomor 018.03.06. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia. Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan. Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Alokasi Dana Tugas Pembantuan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 11.440.900.000,- dapat diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut:

a. Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Dinas Pertanian Kota Payakumbuh pada tahun anggaran 2012 mendapatkan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp 705.300.000,- untuk Program Peningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada Berkelanjutan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dengan jumlah dana sebesar Rp 555.800.000,-, Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan dengan dana sebesar Rp 49.500.000,- dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan dana sebesar Rp 100.000.000,Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya SLPTT Komoditas Serealia, meningkatnya pupuk organik, terlaksananya SLPTT, pelatihan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan monitoring kegiatan melalui tertib administrasi hingga Desember 2012 dengan realisasi fisik


Pemerintah Kota Payakumbuh 100% dan realisasi keuangan sebesar 88,13%, untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

kebanjiran sehingga beberapa kali harus dilakukan penyemaian ulang; -

Realisasi Fisik dan Keuangan Program Kegiatan pada Urusan Pembantuan Bidang Pertanian yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2012

PROGRAM / KEGIATAN

JUMLAH DANA

Dari permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Tahun Anggaran 2012 di Kota Payakumbuh dapat dicari pemecahan masalah sebagai berikut:

REALISASI FISIK (%)

KEUANGAN

Program Peningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada

705.300.000,-

100

88,81

Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia.

555.800.000,-

100

91,39

Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

49.500.000,-

100

56,44

Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

100.000.000,-

100

90,51

Untuk melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian ini berjumlah sebanyak 4 (empat) orang, dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang dan pendidikan S1 sebanyak 3 orang. Pangkat dan golongan pengelola adalah Pembina Utama Muda (IV/c) sebanyak 1 orang, Penata (III/c) sebanyak 2 orang dan Penata Tk.I (III/b) sebanyak 1 orang. Jumlah pejabat struktural yang menangani tugas pembantuan ini Eselon II-B sebanyak 1 orang, Eselon IV-a sebanyak 1 orang dan staf sebanyak 2 orang.

b.



Realisasi tanam tidak sesuai dengan jadwal tanam yang telah ditetapkan yang disebabkan karena: -

Keterlambatan penyaluran benih;

-

Iklim yang tidak mendukung, pada musim kemarau sawah petani yang akan ditanami yang kebanyakan merupakan sawah tadah hujan kekurangan air dan pada kondisi musim hujan ada beberapa areal yang

2.

Kelangkaan benih sesuai varietas yang diminati oleh kelompok tani pelaksana SL-PTT yang tersedia di penyedia benih (PT. SHS) untuk benih CBN ditanggulangi dengan adanya penangkar benih binaan UPTD Perbenihan dan UPJA yang ada di Kota Payakumbuh.

Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh.

Dalam pelaksanaan program ini kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan yaitu Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana, Imunisasi, Perbaikan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.

Benih yang berasal dari Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) sampai batas akhir kontrak dan berakhirnya tahun anggaran 2012 tidak terealisasi sama sekali. Namun, SL-PTT tetap dilaksanakan dengan menggunakan benih yang berasal dari Cadangan Benih Nasional (CBN) untuk kelompok tani yang mendapat bantuan benih CBN, sedangkan sisanya menggunakan benih yang berasal dari swadaya petani. Sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Kota Payakumbuh pada awal bulan Juni 2012 sehingga SK penunjukkan KPA, PPK, PP-SPM dan Bendahara Pengeluaran perlu direvisi. SK revisi penunjukkan KPA, PPK, PP-SPM dan Bendahara Pengeluaran setelah diproses di Kementerian Pertanian baru diterima pada bulan Agustus 2012, sehingga proses pencairan dana agak terlambat.

Permasalahan benih BLBU yang sampai berakhirnya tahun anggaran 2012 tidak terealisasi sama sekali, namun SL-PTT tetap dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dengan menggunakan benih yang berasal dari benih CBN dan swadaya petani.

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini yaitu terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat baik yang preventif maupun promotif bagi masyarakat, meningkatnya kualitas pelayanan puskesmas, pelatihan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa permasalahan yang menghambat kelancaran kegiatan antara lain:



1.

Dinas Kesehatan pada tahun anggaran 2012 mendapatkan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp 735.600.000,- untuk 1 (satu) program yaitu Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak sebesar Rp 735.600.000,- Pemerintah Kota Payakumbuh dalam urusan kesehatan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan dengan Program Bina Gzi dan Kesehatan Ibu dan Anak dengan tujuan untuk peningkatan akses serta pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yaitu Bantuan Operasional Kesehatan.

Dalam melaksanakan Tugas Pembantuan di Kota Payakumbuh secara umum kondisi dan jumlah sarana dan prasarana yang digunakan sudah cukup memadai dengan mengoptimalkan potensi yang ada pada Dinas Pertanian Kota Payakumbuh.



Adanya serangan hama dan penyakit, seperti blast terutama untuk padi varietas Inpari 12 yang memang rentan terhadap kelembaban tinggi. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas.

Sesuai DIPA Nomor 2695/024-03.4.01/03/2012, dengan dana sebesar Rp 735.600.000,- telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 dengan realisasi keuangan Rp 704.200.750,- atau 95,73 %. Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan ini berjumlah 4 (empat) orang, dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 2 orang dan pendidikan S1 sebanyak 2 orang. Pangkat dan golongan pengelola adalah Pembina (IV/a) sebanyak 1 orang, Penata Tk.I (III/d) sebanyak 1 orang, Penata (III/c) sebanyak 2 orang. Jumlah pejabat struktural yang menangani Tugas Pembantuan ini yaitu Eselon III-b sebanyak 1 orang dan Eselon IV-a sebanyak 3 orang. c.

Tugas Pembantuan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh. Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Kesehatan pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan dengan dana sebesar Rp 10.000.000.000,-


Pemerintah Kota Payakumbuh Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya upaya kesehatan dasar masyarakat, standarisasi, akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui penyediaan alat kedokteran, kesehatan dan KB. Sesuai DIPA Nomor 3392/02404.4.01/03/2012 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,84%.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD ini berjumlah sebanyak 6 (enam) orang, dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 2 orang, pendidikan S1 sebanyak 4 orang. Pangkat dan golongan pengelola adalah Pembina (IV/a) 1 sebanyak orang, Penata Tk.I (III/d) sebanyak 1 orang, Penata (III/c) sebanyak 2 orang dan Penata Muda (III/a) sebanyak 2 orang. Jumlah pejabat struktural yang menangani tugas pembantuan ini Eselon II-b sebanyak 1 orang, Eselon III-b sebanyak 1 orang dan Eselon IV-a sebanyak 1 orang dan staf sebanyak 3 orang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, pengertian Kerja Sama Antar Daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kawajiban.

Realisasi pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan tidak mencapai 100% diakibatkan oleh lambatnya turun DIPA atau petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Pusat. Segala bentuk petunjuk operasionalnya harus menunggu dari Pusat disamping karena terdesak waktu berakhirnya tahun anggaran. Untuk kedepannya lebih tepat kiranya pengalokasian dana Tugas Pembantuan dialokasikan dengan model DAK agar pelaksanaannya lebih cepat dan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah. B.

TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Sampai saat ini Pemerintah Kota Payakumbuh belum memberikan Tugas Pembantuan kepada kelurahan karena kondisi keuangan daerah yang dituangkan dalam APBD Kota Payakumbuh masih mengalami keterbatasan.

Berpedoman kepada Peraturan Menteri tersebut maka Kerjasama Antar Daerah yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2012 diantaranya adalah: 1.

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dengan Pemerintah Kota Payakumbuh tentang Pemanfaatan Sumber Mata Air di Desa Padang Ambacang Kecamatan Perwakilan Luak Situjuah Kabupaten Limapuluh Kota Tanggal 10 Maret 1994;

2.

Surat Kesepakatan Bersama 6 (enam) Kepala Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 7 Desember 2009 tentang Kerjasama Pengelolaan Tempat Pemprosesan Sampah Regional. Enam daerah yang menandatangani kesepakatan kerjasama tersebut adalah Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh.

Lokasi TPA Sampah Regional semula ditetapkan di Kecamatan Baso Kabupaten Agam namun karena tidak terealisir, kemudian dialihkan ke Kota Payakumbuh di Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan luas lahan yang disediakan ± 17 hektar. Pembangunan fisik TPA Sampah Regional dimulai sejak tahun 2009 dan selesai tahun 2011 dengan pembiayaan dana APBN melalui Satker PLP Provinsi Sumatera Barat. Saat ini TPA Sampah Regional Payakumbuh sudah dimanfaatkan dalam rangka uji coba oleh Kota Payakumbuh sambil menunggu proses penetapan Perjanjian Kerjasama Daerah menyangkut hak dan kewajiban masing-masing daerah dalam pemanfaatannya. Hasil pembahasan terakhir di tingkat Provinsi Sumatera Barat bahwa TPA Sampah Regional ini akan dikelola oleh UPTD Provinsi Sumatera Barat karena bersifat lintas kabupaten/kota. B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, kerjasama daerah dengan pihak ketiga adalah kesepakatan antara Gubernur, Bupati/Walikota atas nama Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain dan Badan Hukum. Kemudian yang dimaksud dengan Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. KERJASAMA ANTAR DAERAH Sesuai dengan amanat Pasal 195 s/d 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengembangkan kerjasama dengan daerah lainnya dan dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan yang diatur dengan keputusan bersama. Sebagai tindak lanjut

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan masih berlaku pada tahun 2012 diantaranya adalah: 1. Kerjasama antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan PT. Mitra Utama Payakumbuh dalam Pembangunan Sarana Pasar Kota Payakumbuh dengan MoU Nomor 01/MoU/Tahun 2003 dan 02/MoU/Mu-Pyk/II/2003 Tanggal 10 Februari 2003. Objek yang dikerjasamakan adalah bidang perdagangan dalam hal pembangunan ruko, kios, Los Pasar Ibuh dan Pasar Pusat Pertokoan; 2. Kerjasama Pembangunan Pasar Modern (Plaza Payakumbuh) antara Walikota Payakumbuh dengan PT. Minang Indo Perkasa, MoU Nomor 03/MoU/2008 dan Nomor 01.A/MPPdg/SPK/Pemko/Pyk-II/2008 Tanggal 9 Februari 2008. Objek



3.

yang dikerjasamakan adalah bidang perdagangan dengan ruang lingkup pembangunan pusat perbelanjaan (Pasar Modern). Hasil kerjasama adalah Pasar Modern dengan nama Plaza Payakumbuh yang telah dibangun di Eks. Kantor Balai Kota Payakumbuh di dalam lahan seluas 3.760 m² yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No. 17 Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh; Kerjasama dengan Universitas Andalas, yaitu Piagam Kesepahaman antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Universitas Andalas Tanggal 18 Maret 2003. Ruang lingkup kerjasama adalah bidang pendidikan dan bidang pembangunan. Di bidang pendidikan menyangkut peningkatan pendidikan dan pengetahuan aparatur Kota Payakumbuh dan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan Kota Payakumbuh. Sementara di bidang pembangunan terkait dengan penelitian perencanaan dan pengembangan Kota Payakumbuh. Implementasi dari piagam kesepahaman tersebut adalah Pendirian Kampus II Universitas Andalas di Kota Payakumbuh setelah Universitas Andalas berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 188/D/O/2009 Tanggal 12 November 2009 tentang Izin Operasional Kampus II Universitas Andalas Payakumbuh maka sejak tahun 2009 telah dilakukan penerimaan mahasiswa pada fakultas ekonomi dengan jurusan/program studi ekonomi pembangunan dan manajemen.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah menyebutkan bahwa pengertian koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. Sementara pengertian instansi vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan. Namun, sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah dan tidak lagi berkedudukan sebagai Kepala Wilayah. Dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah, Bupati/Walikota tidak lagi secara otomatis memiliki kewenangan melakukan koordinasi instansi vertikal di daerah, termasuk secara ex officio menjabat sebagai pimpinan Musyawarah Pimpinan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976. Menurut Keputusan Presiden dimaksud, keanggotaan Pimpinan Musyawarah Pimpinan Daerah terdiri dari pimpinan unsur pertahanan (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara), pimpinan unsur kepolisian, pimpinan unsur peradilan dan unsur kejaksaan. Oleh karena itu, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yang sudah dan sedang terbangun selama ini hanya meneruskan praktik pemerintahan yang ada. Selama tahun 2012, Pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pimpinan daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Kota Payakumbuh seperti dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh, Kementerian Agama Kota Payakumbuh, Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Payakumbuh, Badan Nasional Narkotika Kota Payakumbuh dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Payakumbuh dan instansi vertikal yang wilayah kerjanya meliputi Kota Payakumbuh seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Khusus untuk pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di Kota Payakumbuh selama tahun 2012 telah terlaksana dengan baik. Koordinasi dengan instansi vertikal dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan programprogram pemerintahan daerah dan instansi vertikal yang ada di daerah. Berikut digambarkan pelaksanaan masing-masing bentuk koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh baik dengan Pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pimpinan daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Kota Payakumbuh dan instansi vertikal yang wilayah kerjanya meliputi Kota Payakumbuh sebagai berikut: 1. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga) Kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat ini dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh dengan kementerian/lembaga pemerintah terkait dalam bentuk konsultasi dan rapat-rapat koordinasi secara periodik guna percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kota Payakumbuh. 2. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk konsultasi dan rapat-rapat koordinasi secara periodik. Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Sumatera Barat setiap bulan dan dilaksanakan secara bergiliran di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Forum ini bermanfaat dalam rangka mentransformasikan programprogram Pemerintah Pusat yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di daerah, membuka peluang kerjasama antar daerah kabupaten/kota se-Sumatera Barat serta membahas masalah yang ditemui dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan baik yang terjadi di kabupaten/kota maupun provinsi serta nasional yang akan berdampak kepada daerah. Disamping itu, juga dilaksanakan koordinasi dengan beberapa UPTD SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berada di Kota Payakumbuh, seperti dengan UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat di Kota Payakumbuh dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi guna kelancaran operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan di Kota Payakumbuh dan UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi penyelengaraan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan di Kota Payakumbuh. 3. Koordinasi dengan pimpinan daerah lainnya dalam bentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKOR PAKEM), Tim Tujuh dan Tim Advokasi. 4. Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi urusan pertanahan. Adapun bentuk kegiatannya yaitu berupa penyuluhan dan sosialisasi mengenai kegiatan Prona ke kecamatan se-Kota Payakumbuh, fasilitasi konflik-konflik pertanahan, penyelenggaraan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA). 5. Koordinasi dengan Kementerian Agama Kota Payakumbuh dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat, pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat


Pemerintah Kota Payakumbuh Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pemberdayaan masjid/mushalla, pendidikan agama dan keagamaan, termasuk monitoring bersama pelaksanaan Ujian Akhir di sekolah-sekolah negeri/agama serta pendidikan agama Islam pada masyarakat berupa sosialisasi Gerakan Magrib Mengaji dan penegakan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pandai Tulis Baca Alqur‟an. Selain itu, koordinasi juga dilakukan untuk mengantisipasi muncul dan berkembangnya gerakangerakan/sekte-sekte aliran sesat di Kota Payakumbuh dalam rangka penciptaan ketertiban dan kenyamanan warga Kota. 6. Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi penyediaan data-data daerah bagi kebutuhan masing-masing pihak. 7. Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Payakumbuh dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi kegiatan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012. 8. Koordinasi dengan Badan Nasional Narkotika Kota Payakumbuh dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan bahan adiktif lainnya di Kota Payakumbuh. 9. Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Payakumbuh dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi serta sosialisasi/penyuluhan perpajakan yang melibatkan aparatur pemerintah daerah dan dunia usaha. 10. Koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dilakukan dalam bentuk koordinasi pengelolaan keuangan daerah dan action plan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan.

3.

D. PEMBINAAN DAN BATAS WILAYAH 1.

2.

Kebijakan dan Kegiatan Untuk meghindari terjadinya konflik di wilayah perbatasan perlu adanya penegasan batas daerah yang jelas. Batas yang jelas selain untuk menghindari terjadinya konflik di wilayah tersebut juga untuk menentukan sejauh mana jangkauan dan kewenangan pemerintah daerah untuk membangun wilayah demi kepentingan masyarakat. Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, pada tahun 2006 Pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan kegiatan penegasan batas daerah dengan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota sepanjang 15 km sebanyak 30 patok yang dimulai dari Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan sampai ke Kelurahan Koto Baru Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur dengan dana APBD Kota Payakumbuh dan berjalan dengan lancar. Pada tahun 2011 kegiatan ini dilanjutkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan penegasan batas daerah antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota sepanjang lebih kurang 42 km sebanyak 24 patok dengan dana APBN. Panjang keliling Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Limapuluh Kota adalah sepanjang lebih kurang 42 km sedangkan batas daerah yang telah selesai dikerjakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh adalah sepanjang 15 km. Sesuai kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota kewajiban pemerintah Kota Payakumbuh melaksanakan penegasan batas daerah adalah sepanjang lebih kurang 21 km dan Pemerintah Kabupatan Limapuluh Kota 21 km. Sementara itu, Pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan kegiatan penegasan batas daerah sepanjang 15 km sehingga sisa yang belum dikerjakan adalah sepanjang 6 km. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Payakumbuh tidak menganggarkan dana untuk kegiatan penegasan batas daerah, karena Pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan kegiatan ini pada tahun 2006, selanjutnya untuk batas daerah

yang belum dilaksanakan sepanjang 21 km adalah menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan batas daerah pada tahun 2012 hanya lah memenuhi undangan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Padang tentang klarifikasi dan penyatuan persepsi tentang penetapan koordinat titik patok yang telah dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011 maupun oleh Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2006 untuk dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Limapuluh Kota. Permasalahan dan Solusi Pada umumnya pelaksanaan penegasan batas daerah berjalan baik dan lancar, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh maupun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui konsultan. Ada beberapa permasalahan yang muncul dalam klarifikasi dengan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, yakni titik Patok Batas Utama (PBU) 24 dan 25 yang dibuat oleh Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2006 yang terletak di Kelurahan Balai Jariang Nagari Aia Tabik Kecamatan Payakumbuh Timur yang berbatasan dengan Kenagarian Sungai Kamuyang Kabupaten Limapuluh Kota yang diklaim oleh Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota telah memasuki wilayahnya. Pemerintah Kota Payakumbuh menyatakan titik patok tersebut tidak memasuki wilayah Kabupaten Limapuluh Kota, karena waktu penentuan titik tersebut Pemerintah Kota Payakumbuh telah mendapat persetujuan dari Pejabat Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dan Walinagari serta tokoh masyarakat setempat (Tim Batas Daerah Kabupaten Limapuluh Kota) saat itu, tetapi permasalahanya adalah pejabat Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota sekarang tidak ikut dalam tim batas daerah Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2006, sehingga mereka tidak mengetahui tentang penetapan titik batas tersebut. Solusinya adalah Kementerian Dalam Negeri meminta Pemerintah Kota Payakumbuh untuk memperlihatkan dan memberikan dokumen kesepakatan titik Patok Batas Utama (PBU) 24 dan 25 tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk membuktikan kebenarannya. Untuk itu, Pemerintah Kota Payakumbuh akan memberikan dokumen tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengertian bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana alam dapat diartikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Bencana non alam dapat diartikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Bencana sosial dapat diartikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Khusus untuk Kota Payakumbuh kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana dapat diuraikan sebagai berikut: 1.

Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya


Pemerintah Kota Payakumbuh a. Angin puting beliung di Kelurahan Cubadak Air, Kelurahan Tambago, Kelurahan Tanjung Anau, Kelurahan Balai Betung, Kelurahan Talawi dan Kelurahan Payolinyam Kecamatan Payakumbuh Utara. Pemerintah Kota Payakumbuh memberikan bantuan tanggap darurat yang disediakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh. b. Banjir di Kelurahan Padang Sikabu, Kelurahan Sungai Durian dan Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. c. Bobolnya gorong-gorong Jalan Limbukan – Situjuh di Kecamatan Payakumbuh Selatan; d. Tanah longsor di Kecamatan Payakumbuh Selatan dan kawasan Kolam Renang Ngalau Indah dengan dana perbaikan saluran drainase sebesar Rp 200.000.000,- yang digeser pada Dinas Pekerjaan Umum yang bersumber pada Dana Tidak Terduga. e. Bobolnya saluran irigasi DI Sungai Dareh. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi sebesar Rp 77.964.000,- dengan memanfaatkan Dana Tidak Terduga yang dialaihkan penggunaannya pada Dinas Pekerjaan Umum. 2.

Status Bencana Kejadian bencana di Kota Payakumbuh dinilai masih bersifat lokal karena masih dapat diatasi oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Namun, berdasarkan perhitungan dari Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) yang merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dengan karakteristik wilayah terhadap jenis kebencanaan yang pernah terjadi dengan dampak kerugian yang ditimbulkannya, baik kerugian nyawa, perumahan, luka-luka dan sebagainya, kondisi daerah Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Pada prinsipnya Kota Payakumbuh dapat dikategorikan sebagai daerah rawan bencana, baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial. Namun jika dilihat dari kejadian bencana yang sering terjadi, potensi bencana yang ada di Kota Payakumbuh antara lain gempa bumi, angin putting beliung dan banjir. F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Sebagaimana kita ketahui bahwa ada empat tugas pemerintah daerah yaitu: pertama, melayani masyarakat, kedua, memberdayakan masyarakat, ketiga, melindungi masyarakat dan keempat, menyiapkan infrastruktur. Keempat tugas pemerintah daerah tersebut tidak akan terlaksana apabila tidak ada keterjaminan ketentraman dan ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat. Disamping itu, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu bagian dari tugas umum pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2012 telah melakukan berbagai upaya bersama dengan masyarakat dan pihak terkait untuk menciptakan dan menjaga situasi yang kondusif agar sasaran pembangunan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, diantaranya yaitu: 1.

2.

a. Untuk kelas rawan bencana, Kota Payakumbuh menduduki peringkat 16 dari 19 kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dan secara nasional menduduki peringkat ke-271; b. Indeks Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Payakumbuh menduduki peringkat 52 Nasional dengan kelas “tinggi”; c. Indeks Rawan Bencana Angin Topan Kota Payakumbuh menduduki peringkat 48 Nasional dengan kelas “tinggi”. 3.

Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Untuk mengantisipasi dan menghadapi kemungkinan bencana di Kota Payakumbuh, Pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan berbagai upaya ke arah dimaksud melalui beberapa kegiatan, antara lain: a. Sosialisasi kepada masyarakat, sekolah, kecamatan dan kelurahan tentang antisipasi bencana; b. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana; c. Mensiagakan petugas, peralatan dan fasilitas penanggulangan bencana dan kebutuhan sandang dan pangan untuk korban bencana; d. Mensiagakan Tim Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Payakumbuh; e. Mensiagakan Mobil Payakumbuh.

4.

Operasional

Bencana

Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana

Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

4. 5.

6.

Kota

Untuk menangani bencana, Pemerintah Kota Payakumbuh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh telah membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2011 Tanggal 09 Juni 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh. 5.

3.

7.

8. 9.

Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui kegiatan pengendalian keamanan lingkungan dalam bentuk operasional pemberantasan penyakit masyarakat, sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, penertiban pedagang kaki lima, anak punk dan pengamanan kegiatan-kegiatan penting lainnya; Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal berupa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah melalui peradilan cepat dan penindakan atas pelanggaran tindak pidana ringan terhadap pedagang kaki lima yang memakai badan jalan dan trotoar, membangun tanpa memiliki izin (IMB), tempat usaha yang tidak punya HO, cafe-cafe liar, penjualan minuman keras yang tidak punya izin, pangkalan ojek yang memakai badan jalan, tempat-tempat usaha yang tidak punya tabung racun, pemasangan reklame yang tidak punya izin dan penggalian badan jalan, trotoar dan bahu jalan tanpa terlebih dahulu mendapat izin; Operasional penjagaan tempat-tempat penting di Kota Payakumbuh antara lain rumah dinas pejabat pemerintah daerah, gedung kantor Pemerintah Kota Payakumbuh dan tempat-tempat penting lainnya; Pengadaan Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP); Pengadaan tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja dimaksudkan untuk mendapatkan tenaga-tenaga yang memiliki keterampilan dan loyalitas serta disiplin untuk pelaksanaan tugas-tugas operasional termasuk tugas penjagaan; Optimalisasi peran dan fungsi Tim Tujuh Kota Payakumbuh, yang terdiri dari unsur Muspida maupun dari Pemerintah Kota Payakumbuh dalam upaya penegakan Peraturan Daerah maupun dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban, pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat; Peningkatan sistem informasi dan komunikasi seta kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan; Peningkatan kegiatan siskamling/ronda, baik pada tingkat kelurahan maupun tingkat RT/RW; Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta penegakan hukum secara terpadu terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Disisi lain, upaya peningkatan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2012 mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain kepada kebijakan politik dalam negeri yang


Pemerintah Kota Payakumbuh diselaraskan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam kehidupan bernegara dengan cara memberikan bimbingan dan dorongan serta fasilitas politik dan keamanan daerah. Selanjutnya terhadap upaya berupa gangguan, ancaman, tantangan serta hambatan yang mengarah kepada konflik SARA yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa atau memecah belah persatuan dan kesatuan di Kota Payakumbuh sepanjang tahun 2012 tidak ditemui.

5.

6. 7.

8.

PENUTUP

9.

Demikianlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

10. 11. 12.

13.

14. 15.

16.

PENGHARGAAN YANG DITERIMA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012 A. Tingkat Nasional 1. Penghargaan Khusus Indonesia MDGs Award dari Presiden Republik Indonesia; 2. Penghargaan Indonesia Green Regional Award dari Presiden Republik Indonesia; 3. Penghargaan Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan dari Presiden Republik Indonesia (an. Josrizal Zain, SE, MM/Walikota Payakumbuh); 4. Penghargaan Peningkatan Produksi Beras Nasional dari

Presiden Republik Indonesia; Anugerah Parahita Eka Praya Pratama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Presiden Republik Indonesia; Plakat Wahana Tata Nugraha dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia; Penghargaan Kota Pelopor Inklusif dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (an. Josrizal Zain, SE, MM/Walikota Payakumbuh) Penghargaan Kepala Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Dewi Marza, S.Pd/Kepala SLB Centre) Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas Komitmen dan Keberhasilan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Penerapan e-KTP hingga Kota Payakumbuh berhasil mencapai Target Perekaman Lebih Cepat dari Batas Waktu yang Diberikan; Terbaik I Penghargaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata) Tingkat Nasional (an. SMA 2 Payakumbuh); Juara II Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pengairan Tingkat Nasional; Terbaik II Sekolah Penyelenggara Pendidikan Agama Islam dari Menteri Agama Republik Indonesia (SMA 2 Payakumbuh); Terbaik II Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Tingkat Kabupaten/Kota dari Menteri Agama Islam Republik Indonesia; Terbaik III Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Tingkat Nasional; Juara III Lomba Pemuda Pelopor Tingkat Nasional (an. Ayu Meidia Sari, S.Pt Kelurahan Koto Baru Kecamatan Payakumbuh Timur); Terbaik IV Piala Adipura Kategori Kota Sedang Tingkat Nasional.

B. Tingkat Provinsi Sumatera Barat 1. Terbaik I Piala Adipura Kategori Kota Sedang Tingkat Provinsi Sumatera Barat; 2. Juara I Sanitasi Tingkat Sekolah Dasar Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. SDN 26 Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat); 3. Juara I Lomba Kompetensi Camat Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. Dra. Elfriza Zaharman/Camat Payakumbuh Selatan); 4. Juara I Lomba Kompetensi Lurah Tingkat Provinsi Sumatera Barat (Irnaldi, S.Sos/ Lurah Aur Kuning Kecamatan Payakumbuh Selatan); 5. Juara I Lomba Penyuluhan Pusat Informasi dan Konseling Remaja Tingkat Provinsi Sumatera Barat; 6. Juara I Lomba Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. Ayu Meidia Sari, S.Pt, Kelurahan Koto Baru Kecamatan Payakumbuh Timur); 7. Juara I Bidan Teladan Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. Despriyani, A.Md. Keb); 8. Juara I Lomba Olimpiade Matematika Tingkat Provinsi Sumatera Barat; 9. Juara I Lomba Olimpiade IPA Tingkat Provinsi Sumatera Barat; 10. Juara I Guru Sekolah Luar Biasa Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat; 11. Juara I Lomba P3K Sekolah Dasar Tingkat Provinsi Sumatera Barat; 12. Juara I Lomba Biologi Tingkat Sekolah Menengah Umum se-Provinsi Sumatera Barat (an. SMA 1 Payakumbuh); 13. Juara I Lomba Pencak Silat Putri Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. SMP 9 Payakumbuh); 14. Juara I Lomba LKS Akuntansi Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. SMKN 1 Payakumbuh) 15. Juara I Lomba Poster Jambore Sanitasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. SMP Islam Raudhatul Jannah); 16. Juara I Lomba Desain Batik FLS2N Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. SMP Islam Raudhatul Jannah); 17. Juara I Sekolah Sehat Tingkat Taman Kanak-kanak; 18. Juara II Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi



20. 21.

22.

23.

24. 25. 26.

27.

28. 29.

30.

31.

32.

32.

33.

35. 36.

Sumatera Barat (an. Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur); Juara II Pendamping Percepatan Peningkatan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. Dede Eldasari dari KWT Berkat Yakin Kecamatan Payakumbuh Utara); Juara II Lomba Dasawisma Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. Kelurahan Payolinyam Kecamatan Payakumbuh Utara); Juara II Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. Kelurahan Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur); Juara II Lomba Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. SDN 34 Napar Kecamatan Payakumbuh Utara); Juara II Lomba Sanitarian Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. Fauzan Puskesmas Tarok Kecamatan Payakumbuh Utara); Peringkat II Keberhasilan Pendidikan SMA Mengantarkan Lulusan ke Perguruan Tinggi; Peringkat II Hasil Ujian Nasional SLTA; Juara III Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. Devi Kelurahan Tambago Kecamatan Payakumbuh Utara); Juara III Lomba Kelompok Usaha Bersama Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. KUBE Melati Kelurahan Koto Baru Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur); Harapan I Lomba Perempuan Mandiri Tingkat Provinsi Sumatera Barat; Harapan I Lomba Karang Taruna Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. Karang Taruna Neraca Kelurahan Cubadak Air Kecamatan Payakumbuh Utara); Harapan I Lomba Kerapatan Adat Nagari Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. Kerapatan Adat Nagari Air Tabit Kecamatan Payakumbuh Timur); Harapan I Lomba Pekerja Sosial Masyarakat Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. Ngatiran Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur); Harapan II Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteran Keluarga Kecamatan Payakumbuh Timur); Harapan II Lomba Menu Beragam, Bergizi dan Berimbang Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteran Keluarga Kelurahan Padang Kaduduak Kecamatan Payakumbuh Utara); Harapan II Puskesmas Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. Puskesmas Padang Karambia Kecamatan Payakumbuh Selatan); Harapan II Dokter Teladan Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. dr. Gustiarni); Harapan II Pencapaian Program Target MDGs Tingkat Provinsi Sumatera Barat (an. Bidan Despriyani, A.Md, Keb).


Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh Tahun

Recommend Documents