INFOBPJS MEDIA INTERNAL BPJS KESEHATAN
EDISI 34 TAHUN 2016
Kesehatan
Dua Tahun Program JKN-KIS
BPJS Kesehatan Bukukan Kinerja Positif
message CEO CEO MESSAGE
“
“
SIAPA yang tidak mengenal hewan bunglon? Hewan reptil yang masih satu suku dengan cicak terbang ini adalah sejenis kadal berekor panjang yang hidup di semak, perdu dan pohon-pohon rindang. Kepalanya bersegi-segi dan bersudut, dagunya berkantung lebar dan matanya dikelilingi pelupuk yang cukup lebar, lentur, tersusun dari sisiksisik berupa bintik-bintik halus yang indah serta mampu berputar 360 derajat. Keistimewaannya adalah saat merasa terancam, Bunglon akan mengubah warna kulitnya menjadi serupa dengan warna lingkungan sekitarnya sehingga keberadaannya tersamarkan. Fungsi penyamaran demikian disebut kamuflase atau kemampuan adaptasi terhadap lingkungan.Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri, kata bunglon selain diartikan sebagaimana kata benda tadi, juga diartikan sebagai kata kiasan yang bernada sedikit “miring”, yaitu sebagai orang yang tidak tetap pendiriannya, memihak ke sana sini asal menguntungkan dirinya.
ADAPTIF
Meski menyandang citra buruk karena menggambarkan orang yang plin-plan dan tidak punya pendirian, namun dari sudut pandang yang berbeda sebenarnya warna kulit bunglon yang dengan cepat berubah-ubah sesuai tempatnya dapat dipandang sebagai kemampuan yang sangat hebat dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi ini sangat penting dimiliki dalam kehidupan dunia hewan yang ekstrem dan penuh ketidakpastian. Dan faktanya,di dalam kehidupan manusia ternyata kebutuhan akan kemampuan adaptasi pun tak kalah hebatnya. Jika gagal beradaptasi maka bukan tidak mungkin manusia akan menemui kemunduran/kehancuran. Kegagalan beradaptasi dalam dunia industri (manusia) ditunjukan oleh peristiwa akuisisi Nokia oleh Microsoft pada April 2014 lalu. Dengan akuisisi ini, Microsoft kemudian mengganti nama seluruh produk Nokia menjadi Microsoft Lumia. Pengalaman pahit ini tentu menjadi mimpi buruk bagi Nokia yang di tahun 2007 merajai pangsa pasar telepon seluler sebesar 48.7%. Angka ini terus merosot hingga tahun 2011menjadi 23.5% dan menjadi 3.5% di tahun 2012. Di tengah press conference proses akuisisi Nokia, sang CEO mengakhiri pidatonya dengan berkata, “we didn’t do anything wrong, but somehow, we lost”. Suatu ungkapan kesedihan mendalam atas kegagalan yang mereka tidak pernah sadari akhirnya harus terjadi. Bahkan menyikapi peristiwa ini, di salah satu artikel pada harian manca negara dikatakan, “Nokia has been a respectable company. They didn’t do anything wrong in their business, however, the world changed too fast. Their opponents were too powerful. They missed out on learning, they missed out on changing, and thus they lost the opportunity at hand to make it big. Not only did they miss the opportunity to earn big money, they lost their chance of survival.” Makna singkat dari tulisan ini adalah, jika kita tidak cepat lari untuk beradaptasi dengan perubahan, maka bukan hanya merugi, kita bahkan dengan sendirinya kita akan tersingkir dari persaingan. Peristiwa Nokia sesungguhnya adalah sejarah yang berulang, yaitu seperti yang dialami oleh mobil Ford. Mobil Ford model T adalah mobil yang lama menduduki puncak kejayaan di industri otomotif dunia. Selain menerapkan teknologi baru dalam proses produksi dan menjadi inisiator dalam konsep mobil berkualitas dengan harga terjangkau, Ford Model T berdasarkan sebuah pemungutan suara internasional juga dijuluki sebagai mobil paling berpengaruh pada abad ke-20 akibat tingginya angka penjualan yang dihasilkan. Namun karena terlena oleh kejayaan itu, Ford tidak menyiapkan waktu dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan selera jaman. Daripada mengikuti perkembangan model dan kebutuhan konsumen, Ford justru terus memproduksi mobilnya tanpa ada perubahan sedikit pun juga, termasuk warna mobilnya yang selalu hitam. Akhirnya, karena tidak bisa beradaptasi dengan selera pasar yang mulai berubah, lama kelamaan mobil Ford tipe T tak lagi diminati dan ditinggalkan pelanggan. Sebaliknya, kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan lingkungan justru dipahami benar oleh perusahaan otomotif Jepang seperti Toyota dan Honda. Kedua perusahaan Jepang ini secara inovatif melahirkan produk ramah lingkungan setipe mobil hybrid. Toyota pertama kali mengeluarkan produk mobil hybrid Prius pada tahun 1996. Dengan teknologi hybrid, mobil Prius bisa menghemat pemakaian bensin dengan efisiensi 30km per liter. Sementara perusahaan otomotif Amerika seperti Ford dan Chrysler masih asyik bermain di mobil SUV dan pick-up truk yang berbodi besar, bermesin besar dan sekaligus boros energi. Di sisi lain, konsumen dunia semakin menginginkan produk yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Apalagi kondisi ini diperparah ketika harga bahan bakar dunia mencapai lebih dari 100 dolar US per barel. Semua orang memerlukan kendaraan yang hemat bahan bakar, bukan lagi yang sekedar gagah dan mentereng di jalan. Kembali ke ilmu bunglon tadi, sudah selayaknya setiap entitas bisnis mampu berpikir adaptif. Tidak hanya pada kemampuan memprediksi peristiwa yang akan terjadi 3, 5 atau 10 tahun ke depan, namun lebih daripada itu juga mampu menyiapkan respon positif atas peristiwa-peristiwa tersebut jauh sebelum terjadi. Untuk memiliki kemampuan adaptif, lagi-lagi diperlukan upaya pemberdayaan setiap lini atau biasa dikenal dengan pelimpahan wewenang dan delegasi. Pada gaya (kepemimpinan) pemberdayaan, setiap orang bertanggung jawab terhadap kemajuan bidang tugas masing-masing, membuat problem solving atas permasalahan yang terjadi baik secara sektoral maupun dalam konteks general, dan yang terpenting mengembangkan kemampuan dan memberikan energi pada setiap orang dalam organisasi untuk adaptif terhadap perubahan dengan cara terus berpikir extra ordinary keluar dari kebiasaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Jack Welch, "boleh jadi anda seorang manager yang hebat, akan tetapi jika anda tidak bisa memberi kekuatan pada orang lain untuk terus berubah (adaptif), sebagai pemimpin anda tidak memiliki nilai apapun bagi General Electric." Dengan kata lain pilihannya hanya dua, bersedia adaptif terhadap perubahan atau perubahan itu sendiri yang akan mengubah kita menjadi korban adaptasi yang gagal. Yang perlu ditegaskan, adaptasi memang sulit namun percayalah gagal karena terlambat beradaptasi, bukan hanya sulit namun juga sangat menyakitkan. Direktur Utama Fachmi Idris
SALAM REDAKSI Indeks Kepuasan Pelanggan Lampaui Target
INFOBPJS Kesehatan
BULETIN DITERBITKAN OLEH BPJS KESEHATAN : Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940 PENGARAH Fachmi Idris PENANGGUNG JAWAB Bayu Wahyudi PIMPINAN UMUM Ikhsan PIMPIMAN REDAKSI Irfan Humaidi SEKRETARIS Rini Rahmitasari SEKRETARIAT Ni Kadek M.Devi Eko Yulianto Paramita Suciani REDAKTUR Elsa Novelia Ari Dwi Aryani Asyraf Mursalina Budi Setiawan Dwi Surini Tati Haryati Denawati Angga Firdauzie Juliana Ramdhani Diah Ismawardani DISTRIBUSI & PERCETAKAN Fauzirman Anton Tri Wibowo Akmad Tasyrifan Arsyad Ranggi Larrisa
DAFTAR ISI 7
TESTIMONI SEDIA PAYUNG BAGI BAYI SEJAK DINI
“Buat persiapan. Siapa tahu terjadi apa-apa dengan si kecil saat lahir,” ujar ibu rumah tangga muda ini, mengisahkan alasan dia mendaftar pada saat itu.
Fokus - Dua Tahun Program JKN-KIS BPJS Kesehatan Bukukan Kinerja Positif
3
Pembaca Setia Media Info BPJS Kesehatan Sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab mengimplementasikan program JKN, BPJS Kesehatan juga terus mencatatkan kinerja positif. Baik masyarakat maupun fasilitas kesehatan yang menjadi mitranya merasa puas dengan layanan yang diberikan BPJS Kesehatan. Ini tergambar salah satunya dari hasil survei yang dilakukan oleh PT. SWAsembada Media Bisnis pada tahun 2015, di mana indeks kepuasan peserta BPJS Kesehatan masuk ke dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 78.9%.
Bincang - JKN Sudah On The Right Track Tapi Masih Banyak “PR”
5
Manfaat - Atasi Risiko Sejak Dini, Calon Bayi Bisa Didaftarkan
6
Apa saja yang menjadikan indeks kepuasan peserta BPJS Kesehatan dalam kategori tinggi tersebut, kesemuanya akan dibahas dalam rubrik FOKUS. Hasil penilaian independen ini tentu diharapkan mendorong kinerja BPJS Kesehatan juga kinerja stakeholder terkait dalam memnyukseskan program JKN ini.
Persepsi - Hindari “Penolakan” Pasien dengan Membangun Komunikasi
8 9
Melihat Kinerja BPJS Kesehatan yang kian baik, Guru Besar FKM Universitas Gadjah Mada Prof Ali Gufhron Mukti juga angkat bicara. Dalam wawancara khusus di rubrik BINCANG, beliau tidak segan memberikan apresiasinya terhadap apa yang sudah dilakukan BPJS Kesehatan dalam kurun waktu 2 tahun ini. Dan diharapkan akan semakin baik sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat program JKN dengan seutuhnya. Seiring dengan penerbitan Info BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Kami pun terus berupaya dalam memberikan informasi yang baik, akurat dan diharapkan kehadiran media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan stakeholder-stakeholder-nya. Selamat beraktivitas.
Inspirasi - Rina Syafitri, Menjadi “Duta JKN” Untuk Perusahaan Sehat & Gaya Hidup - Berat Badan Naik di Bulan Puasa, Kenapa Ya? Kilas & Peristiwa - Optimalkan Implementasi Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Gandeng Muslimat NU
10 11
3
FOKUS Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN - KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan telah melewati tahun kedua. Ada begitu banyak harapan, pujian, dan juga kritikan yang mengiringi perjalanan program yang memiliki tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tersebut. Sebagai badan hukum publik yang mendapatkan amanat melaksanakan program JKN-KIS, kinerja BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2015 juga dinilai semakin positif. Ini tentunya menjadi modal yang sangat penting dalam menuju cakupan semesta (universal coverage) jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Dua Tahun Program JKN-KIS BPJS Kesehatan Bukukan Kinerja Positif
Sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab mengimplementasikan program JKN, BPJS Kesehatan juga terus mencatatkan kinerja positif. Baik masyarakat maupun fasilitas kesehatan yang menjadi mitranya merasa puas dengan layanan yang diberikan BPJS Kesehatan. Ini tergambar salah satunya dari hasil survei yang dilakukan oleh PT. SWAsembada Media Bisnis pada tahun 2015, di mana indeks kepuasan peserta BPJS Kesehatan masuk ke dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 78.9%.
Capaian di Tahun 2015 Mengawali tahun 2015, total peserta program JKN-KIS telah mencapai 133.423.653 juta. Hingga akhir tahun 2015, jumlah pesertanya meningkat jadi 156.790.287 juta. Pada periode tersebut, BPJS Kesehatan juga telah menjalin kerjasama dengan 19.969 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 1.847 rumah sakit, serta dengan 2.813 faskes penunjang seperti apotek, optik, dan lain-lain. Keberadaan program JKN-KIS terbukti telah banyak membantu masyarakat yang membutuhkan upaya memulihkan kondisi kesehatannya, atau mencegah kecacatan atas penyakit yang dideritanya. Ini tergambar dari jumlah pemanfaatannya di fasilitas kesehatan oleh peserta BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2015, yaitu sebanyak 100,62 juta kunjungan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan, dan Klinik Pratama/Swasta), serta 39,81 juta kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (Poliklinik RS) dan 6,31 juta kasus Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RS). Bila diakumulasi, total pemanfaatan di fasilitas kesehatan oleh peserta BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2015 mencapai 146,7 juta kunjungan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 92,3 juta kunjungan. Di tahun 2015, BPJS Kesehatan juga telah mendistribusikan KIS sebagai tanda kepesertaan program JKN untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif. Distribusi KIS oleh BPJ S Kesehatan memperoleh penilaian yang baik (warna hijau) dari Kantor Staf Presiden (KSP) atas capaian Cetak dan Distribusi KIS melalui pihak ketiga sebanyak 100,70% atau 87.006.370 kartu.
DIREKTUR UTAMA BPJS KESEHATAN Fachmi Idris
Selain melakukan upaya kuratif dan rehabilitatif, program JKN-KIS juga menekankan pada upaya promotif dan preventif untuk kesehatan perorangan. Adapun manfaat pelayanan promotif dan preventif yang didapatkan peserta JKN-KIS meliputi pemberian pelayanan penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi rutin, keluarga berencana, dan juga skrining kesehatan yang diberikan secara selektif untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu. Contohnya pemeriksaan pap smear untuk mendeteksi ancaman kanker serviks.
Kinerja Keuangan Tahun 2015 Sepanjang tahun 2015, total iuran yang terkumpul mencapai Rp 52,78 Triliun. Jumlah tersebut bersumber dari iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU) baik pemerintah (PNS, TNI, POLRI) maupun swasta (badan usaha), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja mandiri, serta dari peserta Bukan Pekerja (BP) yaitu Pensiunan PNS, TNI, POLRI dan Veteran. Adapun beban jaminan kesehatan yang harus dikeluarkan sepanjang tahun 2015 mencapai 57,08 Triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (termasuk pembayaran kapitasi dan non kapitasi) sebesar Rp 11,51 Triliun kepada 19.969 fasilitas kesehatan secara tepat waktu. Kemudian kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan sebesar Rp 45,47 Triliun kepada 4.660 fasilitas kesehatan (termasuk faskes penunjang) secara tepat waktu. Sedangkan untuk biaya Promotif dan Preventif, jumlahnya mencapai Rp 99,39 Miliar. Sebagai wujud komitmen dalam menjaga keberlangsungan Program JKN, pada tahun 2015 pemerintah juga mengalokasikan dana untuk Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sebesar Rp 5 Triliun yang direalisasikan dalam dua tahap, yaitu sebesar Rp 3,46 Triliun pada September 2015, kemudian Rp 1,54 Triliun pada Desember 2015. Sementara itu arus kas bersih dari aktivitas operasi negatif Rp 2,26 Triliun, terutama karena penerimaan iuran masih di bawah pembayaran jaminan kesehatan. Untuk menutupi negatif arus kas aktivitas operasi tersebut, manajemen melakukan pelepasan aset investasi sebesar Rp 1,83 Triliun (termasuk hasil pengembangan investasi), serta pemberian dana talangan dari BPJS sebesar Rp 1,87 Triliun. Di akhir tahun 2015, DJS Kesehatan masih memiliki dana likuid sebesar Rp 1,94 Triliun.
Kembali Raih Opini WTP Dari Laporan Keuangan DJS dan BPJS Kesehatan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (MSSL) yang berafiliasi dengan Moore Stephens International Limited, BPJS Kesehatan pada
Edisi 34 2016
INFO BPJS KESEHATAN
T
ahun kedua pelaksanaan program JKN-KIS telah dilewati dengan pencapaian kinerja yang terus membaik. Di usianya yang masih sangat muda, program ini telah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari setengah penduduk Indonesia, dari yang di kota hingga yang ada di pelosok negeri. Program ini juga telah membuat Indonesia menjadi fokus perhatian dunia. Karena dari sisi besaran potensi warga yang dilindungi dan juga dana yang dikelola, program JKN-KIS merupakan salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia.
4
FOKUS
yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS tersebut menunjukkan harapan yang besar kepada BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN. Karenanya, BPJS Kesehatan perlu terus meningkatkan kinerjanya untuk menjadi lebih baik lagi. “Sebagai Dewan Pengawas, tentunya kami terus memberikan masukan, pertimbangan, dan juga saran kepada Direksi BPJS Kesehatan, sehingga cita-cita bangsa Indonesia untuk meningkatkan derajat kesehatan seluruh masyarakat dapat terwujud. Bila melihat animo masyarakat untuk menjadi peserta JKN, terlihat ada harapan yang besar pada BPJS Kesehatan. Ini tentunya harus dibarengi dengan peningkatan kualitas di segala bidang,” ujar Chairul Radjab.
tahun 2015 lalu kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 78,2%, dan Bukan Pekerja sebesar 77,8%.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan, dengan mendapatkan opini tersebut, berarti laporan keuangan baik DJS maupun BPJS Kesehatan disajikan secara wajar. Dalam semua hal yang material, posisi keuangan serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun lalu telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jika diakumulasi, perolehan opini tersebut sudah yang ke-24 kalinya diperoleh berturut-turut apabila dihitung sejak lembaga BPJS Kesehatan masih sebagai PT Askes (Persero).
Dari sisi kontak titik pelayanan, secara umum indeks kepuasan peserta BPJS Kesehatan tidak jauh berbeda, yaitu antara 78% - 79,5%, dengan rata-rata indeks nasional sebesar 78,9%. Adapun untuk masing-masing rinciannya adalah Puskesmas sebesar 78,6%, Dokter Praktek Perorangan (DPP) sebesar 79,5%, Klinik sebesar 78,9%, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sebesar 79,1%, Kantor Cabang BPJS Kesehatan sebesar 78,5%, dan BPJS Kesehatan Center sebesar 79,0%.
Fachmi Idris menambahkan, laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik merupakan wujud implementasi dari prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu keterbukaan, kehati-hatian dan akuntabilitas. Laporan keuangan BPJS Kesehatan juga disusun untuk memenuhi amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hasil pengukuran Good Governance BPJS Kesehatan juga mendapatkan predikat sangat baik, di mana predikat tersebut merupakan predikat tertinggi. Pelaksanaan Good Governance BPJS Kesehatan mendapat skor aktual 88,96 dari skor maksimal 100 setelah melalui hasil asesmen oleh BPKP.
Indeks Kepuasan Peserta Tinggi Selain mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya, kinerja positif BPJS Kesehatan sepanjang 2015 juga tergambar dari tingkat kepuasan peserta berdasarkan hasil survei yang dilakukan PT. SWAsembada Media Bisnis, di mana indeks kepuasan peserta BPJS Kesehatan masuk ke dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 78,9%.
INFO BPJS KESEHATAN
Head of Research PT. SWAsembada Media Bisnis, Rohmat Purnadi menjelaskan, survey tersebut dilakukan menggunakan metode random sampling dengan wilayah survey mencakup 13 Divisi Regional di 26 Kantor Cabang BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Untuk pelaksanaannya sendiri dilakukan melalui wawancara langsung kepada 21.922 responden, yang terdiri atas 20.163 responden peserta BPJS Kesehatan dan 1.759 responden penyedia layanan fasilitas kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan yang dijadikan responden merupakan pria dan wanita berusia 17 - 60 tahun dengan pendidikan minimal SMP, dan telah melakukan kontak layanan dengan BPJS Kesehatan dalam 6 bulan terakhir. Sementara responden fasilitas kesehatan dipilih dengan memperhatikan beberapa kriteria seperti: 1) menjabat sebagai pimpinan fasilitas kesehatan (Puskesmas, Klinik, Dokter Praktek Perorangan / DPP), 2) Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Pelayanan, atau Ketua Tim Pengendali Rumah Sakit, serta 3) telah menjadi mitra BPJS Kesehatan minimal 1 tahun. Dari hasil survei tersebut, indeks kepuasan peserta PBI sebesar 79,7%, lebih tinggi dibandingkan kepuasan peserta Non-PBI sebesar 78,1%. Bila dirinci, indeks kepuasan peserta Non-PBI untuk masing-masing jenisnya yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 78,2%,
Edisi 34 2016
Rohmat memaparkan, khusus di FKRTL, indeks kepuasan peserta BPJS Kesehatan di RS Swasta, RS Pemerintah, dan RS TNI/Polri secara umum tidak jauh berbeda. Di RS Swasta 79,7%, RS Pemerintah 79,2%, dan RS TNI/Polri 78,5%. Kemudian dalam hal tipe perawatan, kepuasan peserta BPJS Kesehatan rawat jalan sebesar 79,2%, sedangkan untuk peserta BPJS Kesehatan rawat inap sebesar 78,9%. Kemudian indeks kepuasan fasilitas kesehatan terhadap BPJS Kesehatan juga masuk dalam kategori tinggi, dengan nilai 75,9%. Masing-masing indeks kepuasan berdasarkan jenis FKTP yaitu Puskesmas sebesar 76,2%, DPP 78,0%, Klinik 77,5%. Sementara untuk FKRTL, indeks kepuasan terhadap kinerja BPJS Kesehatan adalah sebesar 71,9%. Sementara itu, jika dilihat dari segi wilayah kerja, Divisi Regional IX memiliki indeks kepuasan peserta lebih tinggi (85,6%) dibandingkan Divisi Regional lainnya, yang berkisar antara 75,0% - 85,6%. Adapun untuk indeks kepuasan fasilitas kesehatan terhadap BPJS Kesehatan yang tertinggi berhasil dicapai oleh Divisi Regional X (84,5%), sementara pencapaian Divisi Regional lainnya berkisar antara 68,1% - 84,5%. Tahun 2015 lalu berdasarkan kajian Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, hasil kajian indeks kualitas fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan menunjukkan pencapaian kualitas input sebesar 79%, proses 65%, dan outcome 76%, dengan rata-rata sebesar 73%. Kualitas input dinilai melalui survei dan wawancara kepada pimpinan atau pengelola fasilitas kesehatan meliputi jenis pelayanan, sumber daya manusia, peralatan dan saranaprasarana. Kualitas proses dan outcome dinilai berdasarkan pendapat atau persepsi dari pasien berdasarkan pengalaman mereka saat mendapatkan pelayanan. Proses meliputi lama tunggu, interaksi antara dokter dengan pasien, pemeriksaan fisik dan terapi. Sedangkan outcome terdiri dari perubahan tingkat pengetahuan dan perilaku, serta kepuasan pasien.
Terus Tingkatkan Kinerja Data terbaru sampai dengan 13 Mei 2016, total peserta program JKN-KIS telah mencapai 166.586.579. Citacita pemerintah untuk mewujudkan cakupan semesta (universal coverage) jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia juga sudah semakin dekat. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Chairul Radjab Nasution mengatakan, besarnya jumlah penduduk
KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KESEHATAN Chairul Radjab Nasution
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Tubagus Rachmat Sentika menambahkan, BPJS Kesehatan juga perlu lebih kreatif lagi dalam mengajak peserta mandiri yang muda, profesional dan sehat untuk menjadi peserta JKN. Karena saat ini dari sekitar 14 juta peserta mandiri yang terdaftar, Rachmat Sentika melihat sebagian besar dari mereka sudah berusia tua dan sakit-sakitan. Padahal untuk menjaga keberlangsungan program JKN, prinsip gotong royong harus terpenuhi, di mana peserta yang sehat membantu yang sakit, dan peserta yang mampu membantu yang tidak mampu. “Badan usaha juga harus terus didorong untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta JKN. Caranya dengan menjadikan klinik di perusahaan tersebut sebagai provider BPJS Kesehatan,” ujar dia. Dengan semakin banyak penduduk Indonesia yang terdaftar dalam program JKN, iuran yang terkumpul akan menjadi lebih besar lagi, sehingga fasilitas kesehatan yang disediakan untuk peserta JKN dapat semakin ditingkatkan. “Saat ini baru ada sekitar 20.000 FKTP yang melayani sekitar 166 juta peserta JKN. Idealnya itu harus ada sekitar 40.000 FKTP. Untuk rumah sakit swasta juga baru sekitar 40 persen yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ini tentunya jadi tanggung jawab semua pihak yang terkait untuk terus meningkatkan fasilitas kesehatan bagi peserta JKN,” tambah Rachmat Sentika. Di tahun 2016 ini, Fachmi Idris mengatakan ada tiga fokus utama yang menjadi prioritas BPJS Kesehatan. Fokus Pertama adalah Sustainabilitas Keuangan, untuk menjamin keberlangsungan program JKN-KIS menuju cakupan semesta. Caranya melalui optimalisasi rekrutmen Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan peningkatan pengawasan kepatuhan, serta peningkatan upaya collecting iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan penguatan investasi. Fokus kedua adalah Pemantapan layanan, dalam rangka meningkatkan kepuasan seluruh peserta. Caranya dengan memperkuat sistem pelayanan on line untuk peserta PPU, implementasi Coordination of Benefit (COB), perluasan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan (tingkat pertama dan lanjutan) khususnya optimalisasi peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai lini pelayanan tingkat pertama. Fokus ketiga adalah Optimalisasi Revolusi Mental, yaitu dengan semakin meningkatkan integritas, etos kerja dan sosialisasi prinsip serta budaya, bahwa dengan gotong royong maka target JKN-KIS menuju cakupan semesta untuk seluruh rakyat Indonesia akan lebih cepat tercapai.
5
BINCANG
JKN Sudah On The Right Track
Tapi Masih Banyak “PR” B
Program JKN sudah berjalan dua tahun lebih dan sudah banyak yang menikmati manfaatnya. Namun masih ada sebagian peserta yang merasa kurang puas seperti antrean yang panjang baik di poli maupun ketika harus operasi. Bagaiman tanggapan tentang kondisi ini?
Perolehan WTP ini membuktikan pengelolaan dana dan program JKN telah dilakukan dengan baik. Hasil pengukuran good governance BPJS Kesehatan juga memperoleh penilaian sangat baik (predikat tertinggi atau lebih dari 85), dengan capaian skor aktual adalah 88,96 dari skor maksimal 100.
Ya memang antre terlalu lama pasti menjemukan, jadi harus ada upaya mengurangi antrean misalnya dengan membuat sistem pendaftaran online atau SIM (sistem informasi manajemen – red) yang bagus terutama di pusat pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit harus ditingkatkan.
Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), merupakan wujud implementasi dari prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu keterbukaan, kehatihatian dan akuntabilitas.
Perlu ada inovasi seperti perbaikan metode pendaftaran secara modern dengan online dan sms atau sejenis WA (WhatsApp) atau sistem appointment atau janjian perlu dikembangkan. Kalau ada yang kurang puas wajar saja, tetapi secara umum kepuasan peserta meningkat berdasarkan evaluasi terhadap BPJS Kesehatan. Apakah antrean pada pelayanan JKN itu karena rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan masih kurang? Fasilitas pelayanan memang masih kurang . Meskipun yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sudah banyak tetapi masih kurang. Sebetulnya, salahsatu kunci melihat keberhasilan program JKN jika pelayanan kesehatan primer di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Faskes Tingkat I) berkembang baik.
Prestasi yang diraih oleh BPJS Kesehatan seharusnya bisa menjadi tolok ukur sebagai lembaga yang bisa dipercaya dan mampu menjalankan amanah untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional (JKN). Namun di sisi lain masih ada peserta yang merasa kurang puas. Lalu, apakah JKN sudah berjalan pada jalur yang benar, berikut ini petikan wawancara dengan pakar asuransi kesehatan yang juga mantan Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof dr Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD.
Kalau di tingkat primer masalah kesehatan bisa diatasi maka jumlah pasien yang akan dirujuk ke rumah sakit semakin sedikit. Dengan demikian, pasien di rumah sakit tidak menumpuk dan biaya kesehatan nasional semakin kecil. Promosi kesehatan dan pencegahan penyakit harus terus ditingkatkan sehingga dapat menekan tindakan kuratif (pengobatan). Apakah kualitas pelayanan kesehatan terkait dengan nilai kapitasi atau tarif INA CBGs ? Oya jelas. Sistem kapitasi dan INA CBGs mempengaruhi kinerja pelayan. tidak saja sistemnya tapi juga besaran dan kecepatan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan tentu sangat mempengaruhi kinerja pelayanan. Lalu, apakah dengan iuran yang sudah dinaikkan bisa menjamin peningkatan kualitas pelayanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan? Dengan peningkatan iuran belum tentu menjamin peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahtaraan tenaga kesehatan, karena masih banyak faktor lain yang akanmempengaruhinya. Apa saja faktor lainnya ? Faktor lainnya banyak, seperti kompetensi tenaga kesehatan, orientasinya, komitmennya. Contoh apakah tenaga yang melayani itu memiliki orientasi dan komitmen “customer focus oriented service”, standar operasional prosedurnya, SIM, keadaan sarana prasarana seperti alat alat kesehatan dan peralatan kedokteran, dan lain-lain Ada anggapan bahwa sistem kapitasi bisa mengatasi masalah sehingga ada Pemerintah Daerah (Pemda) terkesan mengandalkan dana kapitasi karena tidak memberi dukungan sepenuhnya ke Puskesmas. Akibatnya Puskesmas pun sulit berkembang. Bagaimana kalau seperti ini? Tidak benar kalau sistem kapitasi bisa mengatasi semua masalah di Puskesmas. Itu pendapat yang terlalu memperingan masalah atau tidak memahami dengan benar tentang sistem kapitasi. Pemda dan pihak lainnya akan bagus kalau memberikan perhatian agar program JKN terus berkelanjutan. Apakah JKN sudah memenuhi harapan sesuai dengan cita-cita SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) ? Saat ini sebagian terpenui harapannya, tetapi sebagian lagi merasa belum terpenuhi harapannya. Kalau seperti yang diharapkan SJSN belum sepenuhnya. Dari sisi akses memang sudah meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Tetapi secara mutu layanan masih perlu ditingkatkan lagi. Secara umum JKN sudah on the right track, pada jalur yang benar. Tetapi masih punya PR (pekerjaan rumah) yang cukup banyak untuk diselesaikan. Apa peran pemerintah dan apa yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan seiring semakin bertambahnya peserta JKN-KIS, dan nanti di tahun 2019 seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta JKN-KIS ? Membangun infrastruktur kesehatan dalam arti yang luas dan perlu komitmen pendanaan dalam pelaksanaan program JKN di masa depan. Begitu juga ketersediaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang bisa mendukung program JKN agar bisa berjalan secara optimal. Selain itu, perlu terobosan agar rumah sakit swasta semakin banyak yang bekerjsama dengan BPJS Kesehatan agar pelayanan di rumah sakit semakin nyaman dan akses lebih mudah. Mantan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof dr Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD.
Edisi 34 2016
INFO BPJS KESEHATAN
adan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah melewati dua tahun dalam menjalankan jaminan kesehatan nasional (JKN). Selama kurun dua tahun BPJS Kesehatan telah meraih penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Modifikasian (WTM).
6
MANFAAT
Atasi Risiko Sejak Dini, Calon Bayi Bisa Didaftarkan Masih hangat di ingatan kita bagaimana hebohnya kasus bayi Khiren Humaira Islami, pasien yang dirawat di Rumah Jantung Harapan Kita (RS Harkit) Jakarta karena menderita kebocoran sekat jantung. Meski terdaftar sebagai peserta JKN, biaya perawatan Khiren tidak dijamin BPJS Kesehatan karena tidak memenuhi prosedur. Tak kalah menghebohkan lima bayi kembar pasangan suami istri Habibie (30) dan Lely (32). Seluruh biaya persalinan maupun perawatan di Neonatal Intensif Care Unit (NICU) lima bayi tersebut ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
“Alhamdulillah ini merupakan amanah dari Allah. Saya bersyukur semua biaya ditanggung oleh BPJS Kesehatan baik persalinan maupun NICU. Tidak terbayang berapa biaya NICU untuk lima bayi jika saya tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan,” ujar Habibie beberapa saat setelah persalinan lima bayi kembarnya di RSAB Harapan Kita, Januari 2016 lalu. Habibie dan Lely ternyata telah mendaftarkan lima calon bayinya menjadi peserta JKN sejak usia kehamilan lima bulan. Habibie sendiri telah menjadi peserta JKN sebagai pekerja bukan penerima upah atau peserta mandiri sejak 2014.
“Ternyata mudah dan tidak ribet, asal kita menjalani sesuai dengan prosedur. Sempat mendengar daftar BPJS Kesehatan sulit, ternyata tidak. Begitu pula sampai dengan mendapatkan pelayanan, sejauh ini semua lancar dan mudah saja,” ungkap Habibie. Dua kondisi tersebut memperlihatkan betapa besarnya manfaat program JKN untuk bayi, sekaligus pelajaran berharga mengenai kesadaran orang tua mendaftarkan bayi sejak dalam kandungan.
INFO BPJS KESEHATAN
Sebagaimana diketahui, bayi yang baru lahir bisa berisiko mengalami gangguan kesehatan, seperti asfiksia yaitu bayi kesulitan bernapas. Juga hiportemia yaitu kondisi suhu bayi turun di bawah yang diperlukan. Biasanya ini terjadi karena bayi lahir prematur dan berat badan lahir rendah. Penyakit lainnya yaitu bayi kuning karena kadar bilirubin yang tinggi. Kondisi bayi seperti ini membutuhkan penanganan medis khusus dan instensif di NICU. Biaya perawatan di NICU sangat mahal, sehingga pada beberapa kasus banyak orang tua kurang mampu. Karena itulah BPJS Kesehatan menghimbau semua peserta, khususnya segmen PBPU, apabila ingin mendaftarkan bayi yang akan dilahirkan, alangkah lebih baik jika didaftarkan jauh sebelum Hari Perkiraan Lahir
Edisi 34 2016
(HPL) atau saat sudah terdeteksi denyut jantung disertai keterangan dari dokter. Dengan demikian pada saat bayi tersebut lahir dengan gangguan kesehatan, langsung mendapatkan jaminan dari BPJS Kesehatan. Lalu bagaimana caranya mendaftarkan BPJS Kesehatan untuk bayi dalam kandungan? Ibu bayi harus memeriksakan kandungan-nya terlebih dulu untuk mendeteksi denyut jantung memastikan keberadaan jabang bayi. Setelah dipastikan denyut jantung bayi dalam kandungan dan dibuktikan dengan melampirkan keterangan dokter, bayi tersebut didaftarkan dan memilih kelas perawatan yang sama dengan ibunya. Bayi boleh didaftarkan menggunakan nama dari kedua orangtuanya. Tetapi, orang tua bayi wajib melakukan perubahan data bayi selambatlambatnya 3 bulan setelah kelahiran. Setelah mendaftar akan diberikan Virtual Account. Pembayaran iuran pertama dari bayi tersebut dilakukan segera setelah bayi dilahirkan dalam keadaan hidup dan dapat langsung mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun, apabila bayi tersebut tidak didaftarkan selambatlambatnya 14 hari sebelum lahir, maka berlaku tata cara pendaftaran yang sesuai pada Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tersebut. Misalnya bayi tersebut didaftarkan sebelum lahir dan ternyata pada saat hari lahirnya masih dalam tenggat waktu 14 hari, maka bayi tersebut akan mendapatkan pelayanan kesehatan setelah melakukan pembayaran pertama di hari ke-14. Ketentuan 14 hari itu tidak berlaku apabila bayi baru lahir anak peserta PBI yang didaftarkan sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan hak kelas III. Kedua, bayi baru lahir dari penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagai PBPU dengan hak kelas III. Ketiga, peserta dan bayi baru lahir dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditetapkan Menteri Sosial dan telah didaftarkan peserta BPJS Kesehatan dengan hak kelas III. Keempat, peserta dan bayi baru lahir dari peserta PBPU dan peserta Bukan Pekerja
yang mendaftar kelas III dengan menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial setempat sebagai orang tidak mampu dan/atau keterangan lain yang dibutuhkan. Bayi yang sudah didaftarkan BPJS Kesehatan untuk sementara diberikan e-ID sebagi nomer virtual account BPJS Kesehatan. Dengan e-ID ini, bayi tandanya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan . Kebijakan masa pendaftaran 14 hari ini juga berlaku bagi PBPU atau peserta mandiri. Kebijakan ini sebagai bagian dari upaya BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebelum sakit. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan prinsip gotong royong, dan menjamin keberlanjutan dari program JKN. Bidan merupakan akses pertama bagi peserta BPJS Kesehatan yang ingin melakukan pemeriksaan kehamilan atau persalinan secara normal. Keberadaan Bidan sangat membantu untuk mendorong, mengedukasi dan menyosialisasikan kepesertaan calon bayi ini kepada semua orang tua, khususnya ibu hamil, baik ketika mereka datang ke fasilitas kesehatan maupun sosialisasi secara khusus. Untuk itu, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan IBI untuk mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pendaftaran janin dalam kandungan tersebut. Sementara dalam hal pemanfaatan dana Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk pembayaran jasa bidan, jika di suatu daerah bidan berjejaring dengan FKTP milik pemerintah daerah, penagihan klaim dilakukan melalui FKTP milik pemda. Setelah dibayar oleh BPJS Kesehatan, FKTP milik pemda tersebut wajib segera membayarkan secara utuh kepada bidan jejaring sesuai dengan besaran klaim terhadap pelayanan yang diberikan. Persalinan normal diutamakan dilakukan di FKTP atau jejaringnya, seperti bidan desa atau bidan praktik mandiri. Persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan rujukan, sesuai indikasi medis atau dalam kondisi gawat darurat. Yang dimaksud kondisi gawat darurat adalah pendarahan, kejang dan kehamilan, ketuban pecah dini, gawat janin dan kondisi lainnya yang mengancam jiwa ibu dan bayinya.
7
TESTIMONI
SEDIA PAYUNG
Bagi Bayi Sejak Dini B
erdasarkan saran tantenya yang bidan, Matilda Prameswari akhirnya bersedia mendaftarkan calon bayinya yang ada di dalam kandungan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Walau dari hasil pemeriksaan USG terakhir, bayi dari Ayik, begitu biasa Matilda disapa, terdiagnosa sehat wal’afiat, proses pendaftaran dilakukan juga. “Buat persiapan. Siapa tahu terjadi apa-apa dengan si kecil saat lahir,” ujar ibu rumah tangga muda ini, mengisahkan alasan dia mendaftar pada saat itu. Berdasarkan pengalaman, mengurus pendaftaran bayi dalam kandungan ternyata tidak terlalu sulit. Menurut Dwi, suami Ayik, yang dibutuhkan setidaknya adalah, lampiran hasil USG, fotocopy Kartu keluarga (KK) dan KTP Ibu Calon Bayi. Untuk hasil USG, meminta lampirannya ke RS, menurut Dwi, juga tidak terlalu sulit. “Tinggal minta dari dokter kandungan di Balkesmas RS St Carolus, lampiran USG diberikan,” tutur Dwi.
“Proses pendaftaran dan membayar cukup sehari. Setelah itu tinggal tunggu sektiar 7 hari untuk ambil kartu,” sebut pria yang bekerja di kantor arsitek di bilangan Kuningan itu. Kendati sudah sepekan bayinya lahir, dan kartu BPJS Kesehatan bayinya tidak digunakan, pasangan muda ini bersyukur. Tentu saja mereka tidak berharap bayinya sakit dan kartu BPJS Kesehatannya bisa digunakan. Menurut Ayik, dengan bayinya sudah terjamin oleh BPJS Kesehatan, setidaknya dirinya sudah menyiapkan ‘payung’ jika kelak sang buah hati mengalami masalah pascapersalinan. Dengan mendaftarkan janin sebelum lahir, dalam proses persalinan, wanita 30 tahun itu mengaku merasa lebih tenang. Pasalnya, bila bayinya mengalami masalah usia kelahiran, biaya yang dikeluarkan sudah ditanggung. Pengalaman lain mendaftarkan janin ke BPJS Kesehatan juga dikisahkan Ida Ariati. Atas info yang diberikan ibu RT-nya, buruh cuci ini juga mendaftarkan calon bayinya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Namun, akibat ketidaktahuan, wanita berjillbab ini sempat kesulitan saat mendaftar ke kantor BPJS Kesehatan. Pasalnya, saat meminta surat pengantar ke puskesmas di Haji Dogol, Pondok Kelapa, petugas hanya menyarankan yang bersangkutan untuk membawa fotocopy buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Sampai di kantor cabang, syarat yang diminta ternyata bukan itu. Akhirnya dia terpaksa balik kembali ke puskesmas untuk meminta lampiran surat keterangan kehamilan.
“Yah, lumayan sempat bolak-balik dari puskesmas ke BPJS Kesehatan. Tapi untunglah semua akhirnya beres. Bayi saya kini sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan kelas III,” ujar ibu yang kini telah memiliki dua anak tersebut. Ke depan, Ida berharap agar sosialisasi tentang adanya layanan ini lebih diperluas. Musababnya, masih banyak ibu-ibu di wilayahnya yang tidak tahu terkait kebijakan ini. Sosialisasi, tambah dia, juga perlu lebih gencar diberikan pada petugas puskesmas, klinik dan bidan. Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris memang menginstruksikan agar petugas BPJS Kesehatan, tenaga medis dan bidan agar gencar menyosialisasikan agar ibu hamil mendaftarkan janinnya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Pasalnya, sudah ada kebijakan masa tunggu aktif kartu BPJS Kesehatan adalah 14 hari. Jika janin belum terdaftar, tentu orangtua akan kesulitan jika bayi yang dilahirkan mendapatkan masalah kesehatan yang memerlukan perawatan medis yang membutuhkan banyak biaya. “Janin dalam kandungan bisa beresiko mengalami gangguan kesehatan atau memerlukan penanganan khusus pada saat lahir. Oleh karenanya, janin dalam kandungan sebaiknya didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan sehingga dapat memperoleh perlindungan sejak dini,” tambah Fachmi. Lebih jauh dijelaskan, Bayi dalam kandungan yang dapat didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan adalah semua bayi yang keberadaannya terdeteksi dari adanya denyut jantung bayi (janin) di dalam kandungan, yang secara medis dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dokter.
Edisi 34 2016
INFO BPJS KESEHATAN
Lantaran tinggal di bilangan Slipi, Jakarta, Barat, Dwi memilih mendaftarkan kepesertaan calon jabang bayinya di Kantor BPJS Kesehatan cabang Palmerah, yang tidak terlalu jauh dari kediamannya.
8
PRESEPSI
Hindari “Penolakan” Pasien dengan Membangun Komunikasi
B
elum lama ini ramai diberitakan ada penolakan pasien peserta BPJS Kesehatan, Reva Wulandari, 11, menderita usus buntu, ditolak delapan rumah sakit di Tangerang, Banten. Untuk memastikan kebenarannya, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Utama Tangerang, Medianti Ellya Permatasari langsung mengecek ke semua rumah sakit yang diduga menolak pasien tersebut.
INFO BPJS KESEHATAN
Alhasil, ternyata rumah sakit tidak bisa menerima pasien Reva karena semua kamar telah terisi dan rumah sakit lainnya pun menolak karena tidak ada kamar kosong. Dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tangerang, Medianti, memastikan bahwa pasien perserta BPJS Kesehatan itu telah mendapat perawatan di RSU Husana Insani dan semua biaya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sehingga tidak perlu lagi mengumpulkan koin sebagai bentuk simpati atas kasus ini. Kasus senada juga terjadi di beberapa tempat, pasien merasa tidak dilayani dengan baik, padahal sudah membayar iuran. Hampir semua kejadian itu, disebabkan oleh kesalahpahaman dan kurang memahami apa yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing pihak. Namun, tidak menutup kemungkinan ada oknum petugas yang dinilai kurang bijak saat menghadapi pasien khususnya peserta JKN-KIS. Mempelajari dari ketidaknyamanan yang dialami oleh peserta JKN-KIS, maka sebaiknya peserta JKN-KIS mengetahui hak dan kewajibannya agar memahami apa yang seharusnya dilakukannya. Peserta berhak mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya dari petugas medis dan Duta BPJS Kesehatan. Peserta JKN-KIS, khususnya yang baru mendaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus mengetahui bahwa kartu KIS/BPJS Kesehatan tidak bisa langsung digunakan tetapi harus menunggu selesai diverifikasi datanya dan baru bisa dipakai maksimal 14 hari setelah membayar iuran pertama. BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan fasilitas kesehatan (Faskes) untuk memberi pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS. Cara mendapatkan pelayanan peserta harus mengikuti aturan rujukan berjenjang. Peserta tidak bisa langsung berobat ke rumah sakit tetapi harus melalui rujukan berjenjang. Penyakit yang bisa ditangani oleh Faskes Tingkat Pertama (FKTP), yaitu Puskesmas, dokter praktik mandiri, klinik, tidak perlu dirujuk ke Faskes tingkat lanjut atau rumah sakit. Kini, ada 155 diagnosa yang bisa ditangani FKTP. Untuk yang penyakit berat FKTP merujuk ke rumah sakit tipe C atau B, sesuai kondisi daerahnya. Peserta JKN-KIS bisa memilih FKTP sebagai rujukan
Edisi 34 2016
pertama jika dirinya membutuhkan pelayanan kesehatan. Nama FKTP tertulis pada kartu BPJS Kesehatan/KIS. Dalam kondisi kegawatdaruratan, peserta BPJS Kesehatan bisa langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Jika rumah sakit itu belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maka pihak rumah sakit yang mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan. Sehingga peserta JKN-KIS tidak dipungut biaya.
Peserta JKN-KIS juga harus memastikan bahwa kartunya masih aktif. Sebab bisa saja kartunya tidak aktif karena menunggak iurannya. Nah, jika semua kewajiban dan prosedur sudah diikuti, tapi ternyata peserta JKN-KIS menghadapi masalah seperti penolakan, maka diimbau agar peserta meminta keterangan soal alasan mengapa ditolak. Misal alasannya karena kamar penuh atau alasan lainnya tetapi peserta merasa tidak puas, maka peserta bisa melaporkan ke kantor BPJS Kesehatan atau melalui telepon hotline 500400. Jika ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tetapi tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara professional, maka BPJS Kesehatan akan memberikan umpan balik dan melakukan review terhadap perjanjian kerjasama . Agar program JKN bisa berjalan baik dan berkelanjutan, semua peserta JKN-KIS seharusnya memahami dan kritis terhadap permasalahan yang ada. Ibarat pepatah tiada gading yang tak retak. Program JKNKIS pun demikian, perjalanannya yang sudah melewati dua tahun, masih ada peserta yang kurang puas terhadap pelayanan JKN. Namun, sebagian besar mengaku sudah merasakan manfaat JKN dan sangat memaklumi jika harus menunggu antrean. Sekitar akhir bulan September 2015, seorang peserta JKN eks peserta Askes, Bangun Budi Santosa pindah FKTP (Puskesmas) dari Semarang, Jawa Tengah ke sebuah klinik di Pasar Rebo, Jakarta Selatan sebagai Faskes Tingkat I. Semua prosedur sudah diikuti dan menurut informasi yang diperoleh kartu bisa langsung digunakan segera setelah dilaporkan ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Rawamangun. Ternyata, setelah 15 hari kemudian, dia tidak bisa dilayani saat datang ke klinik 24 jam di Pasar Rebo. Padahal data sudah ada tetapi proses pengalihan belum selesai. Bangun ketika itu merasa kecewa, tetapi disisi lain dia memaklumi karena bisa saja ada yang salah dengan sistem IT nya. Akhirnya dia menanyakan ke hotline 1500400 dan diberikan saran-saran, karena saat mengembalikan formulir pengalihan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Rawamangun, diterima oleh security yang jaga saat itu.
Beberapa hari kemudian, Bangun kembali lagi ke klinik pilihannya itu dan sudah bisa dilayani. Kondisi seperti ini memang tidak nyaman bagi seorang pensiunan seperti Bangun. Tetapi Bangun mengaku selama ini mendapat pelayanan yang baik tidak ada masalah sejak menjadi peserta Askes sampai pada masa peralihan. Pengalaman lain yang dialaminya, saat menantunya harus menjalani operasi sumsum tulang belakang karena tuberkulosis tulang. Menantunya itu dirawat di rumah sakit swasta dengan pembiayaan asuransi kesehatan swasta. Ketika harus operasi ternyata asuransi swastanya tidak menjamin biaya operasi. Untung saja menantu Bangun sudah sejak 2014 terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan (JKN-KIS). Oleh karena itu, pihak keluarga berkonsultasi dengan dokter untuk operasi di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Di beberapa rumah sakit menunggu antrean operasi cukup lama, akhirnya sesuai saran dokter yang menanginya agar operasi di RS Sumber Waras, Jakarta. Semua prosedur yang berlaku pada aturan BPJS Kesehatan pun diikuti, mulai mengurus surat rujukan dari FKTP hingga mendapatkan pelayanan operasi pada bulan Maret 2016 lalu. Langkah yang dilakukan oleh Bangun ini patut ditiru, meskipun pasien sudah “kesakitan” dan perlu segera dioperasi tetapi prosedur tetap harus diikuti. Selain terus berdoa dan tawakal, Bangun mengatakan dirinya percaya dokter bisa memperkirakan pasiennya yang perlu segera ditangani sekarang atau nanti. Dengan mencari informasi tentang ketersediaan ruang perawatan dan antrean operasi seperti yang dilakukan keluarga Bangun, dapat menghindari terjadinya “penolakan” atau pun “penelantaran” pasien. Jika sudah pasti ada tempat di rumah sakit yang akan dituju, barulah pasien dirujuk dan atas persetujuan dokter yang merawatnya. Setelah operasi di RS Sumber Waras yang menghabiskan biaya sekitar Rp11juta-an yang dibiayai oleh BPJS Kesehatan , peserta JKN-KIS itu kembali lagi menjalani perawatan kesehatan di rumah sakit swasta dengan jaminan kesehatan dari asuransi swasta. Nah, untuk mendapatkan pelayanan BPJS secara maksimal, peserta JKN-KIS harus mengetahui aturan, hak dan kewajibannya. Pada tahun 2019, seluruh warga Indonesia diharapkan sudah menjadi peserta JKN-KIS. Berbeda dengan asuransi swasta, BPJS Kesehatan tidak melihat usia dan penyakit yang tengah diderita calon pesertanya. Semua akan menjadi peserta JKN-KIS dengan membayar iuran. Bagi yang tidak mampu iurannya dibayar oleh pemerintah.
9
INSPIRASI
Menjadi “Duta JKN” Untuk Perusahaan Human Capital Analyst PT. GARUDA INDONESIA Rina Syafitri
Keikutsertaan suatu badan usaha dalam program JKN tidak terlepas dari peran orang-orang yang beregerak di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) atau Human Resources (HR) di perusahaan tersebut. Sebutlah Rina Syafitri, seorang Human Capital Analyst pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Ditemui di sela-sela kesibukannya di Kantor Manajemen Garuda Indonesia, Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, perempuan kelahiran Jakarta, 13 Oktober 1975 ini berbagi kisah perjuangannya untuk membangun kesadaran perusahaan maupun karyawan agar turut serta bergabung dalam program JKN. Dari obrolan santai dengan tim Info BPJS Kesehatan siang itu, Rina mengakui butuh perjuangan untuk mengkomunikasikan apalagi mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program JKN. Awalnya terjadi penolakan, terutama karena adanya keraguan mengenai prosedur, manfaat dan iuran yang harus dibayarkan. Apalagi karyawan PT Garuda Indonesia selama ini sudah dijamin melalui asuransi kesehatan komersial. Ditambah lagi karena JKN di Indonesia masih terhitung barang baru sehingga pengetahuan masyarakat mengenai manfaat program ini sangat terbatas. “Ada yang beranggapan layanan JKN itu ribet dan harus membayar tambahan premi yang dipotong dari gaji. Sedangkan dengan asuransi komersial selama ini, seluruh premi ditanggung perusahaan. Di sisi lain, perusahaan juga merasa harus membayar tambahan premi untuk dua asuransi kesehatan. Anggapan-anggapan seperti inilah yang membuat banyak karyawan ragu”, ujar Rina. Di sinilah tantangan yang dihadapi Rina dan rekanrekannya. Lulusan Proram Studi Statistik, Fakultas MIPA Universitas Indonesia tahun 1999 ini dituntut memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih luas mengenai program JKN. Pengetahuan dan pemahaman ini harus diperkuat terlebih dahulu, sebagai modal seorang HRuntuk mengkomunikasikan program JKN kepada karyawan. Bagi Rina, tugasnya tidak hanya mendaftarkan karyawan, tetapi juga menjelaskan segala konsekuensi menjadi peserta, mulai dari mekanisme pendaftaran, manfaat, bagaimana koordinasi manfaat dengan asuransi komersial yang sudah ada, dan lain sebagainya. Diakui Rina, memiliki pemahaman mendalam mengenai JKN berguna bagi dirinya sendiri. Minimal agar dia bisa menjawab berbagai pertanyaan dari karyawan sebagai calon peserta JKN. Rupanya beragam pertanyaan dan keluhan dari karyawan pernah menjadi konsumsi seharihari perempuan yang memiliki hobi traveling dan membaca ini. Bahkan sejak progam JKN mulai diperkenalkan ke karyawan, telpon genggam Rina harus aktif 24 jam untuk menerima pertanyaan ataupun keluhan. Rina harus memberikan jawaban yang mudah dipahami.
“Khawatirnya kalau HR sendiri tidak menguasai konsep JKN, begitu dapat komplain dari karyawan, yang ada bukan menengahi malah jadi menyalahi. HR mestinya berada di bagian tengah antara karyawan dengan fasilitas kesehatan ataupun sistem. Ketika terjadi masalah, HR mampu memberikan penjelasan yang mudah diterima”, tuturnya. Isteri dari Hendra Kusuma ini selalu mengikuti sosialisasi JKN yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Rina melanjutkan sosialisasi ini kepada perusahaan dan karyawan. Sosialisasi berulang kali dilakukan baik melalui email ke masing-masing karyawan ataupun mengundang pihak BPJS Kesehatan untuk memberikan informasi langsung. Rina aktif mempelajari dan memperbarui informasi baik lewat internet, media massa maupun melalui komunikasi langsung dengan petugas BPJS Kesehatan. Informasi terkini tentang JKN, khususnya jika terjadi perubahan regulasi maupun kebijakan, selalu diteruskan Rina kepada karyawan. Awalnya, Rina sekadar menjalankan tugasnya mengurus pendaftaran karyawan dan mekanisme koordinasi manfaat (Coordination of Benefits/CoB) antara asuransi komersial dengan JKN. Tetapi seluruh proses itu justru membuat Rina semakin menyadari pentingnya menjadi peserta JKN. Layaknya Duta BPJS Kesehatan, Rina berupaya menggerus keraguan dan pemahaman keliru tentang JKN. Mulai dari manfaat, Rina menjelaskan bahwa JKN menjamin semua jenis penyakit berdasarkan diagnosa medis. Ini jelas lebih baik dari asuransi komersial yang meskipun menganut konsep managed care, tetap memberlakukan pembatasan khususnya untuk penyakit-penyakit kronis dan berbiaya mahal, seperti cuci darah atau operasi jantung.
“Perlu kesadaran dari pihak perusahaan, utamanya bagian pengelolaan jaminan kesehatan, bahwa JKN sangat dibutuhkan oleh karyawan,terutama mereka yang bepenyakit kronis, seperti penderita gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah atau yang membutuhkan operasi jantung”, ujarnya. Rina juga memberikan pemahaman bahwa sistem rujukan berjenjang pada program JKN tidak merugikan, sebaliknya menguntungkan. Dengan sistem rujukan, pasien dapat berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter umum untuk kemudian dirujuk ke spesialis yang tepat sesuai penyakit yang diderita. Pemahaman mengenai status kegawatdaruratan juga menjadi tantangan bagi Rina. Bagi sejumlah karyawan, panas tinggi dianggap gawat darurat, sehingga langsung ke rumah sakit atau dokter spesialis. Ada pula yang mempersoalkan sulitnya prosedur bagi peserta JKN untuk mendapatkan layanan di rumah sakit. “Pemahaman-pemahaman seperti ini masih kami sosialisasikan terus menerus sampai sekarang. Memang untuk mengubah pemahaman orang itu butuh waktu. Namun, dibanding dua tahun pertama, sekarang sudah lebih stabil. Karyawan mulai menyadari betapa luasnya manfaat JKN dan ketika akan menggunakannya maka seluruh sistem dan prosedur yang berlaku harus dipatuhi”, katanya.
Beberapa kebijakan perusahaan juga mendorong antusiasme karyawan untuk menjadi bagian dari JKN. Misalnya karyawan diperbolehkan mendaftarkan anggota keluarga lainnya anak keempat dan seterusnya, orang tua kandung serta mertua. Mekanisme pendaftaran ini jauh lebih mudah dibandingkan peserta harus mendaftarkan anggota keluarganya tersebut secara mandiri. Kerja Rina dan rekan-rekannya di bagian human capital Garuda membuahkan hasil. Dari 8000 karyawan dan menjadi 18.000 orang bila termasuk keluarga, sekitar 84 persen di antaranya sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Sisanya 16 persen belum terdaftar karena kendala lain, seperti data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid. Kendala ini utamanya terjadi pada karyawan kargo bandara, termasuk pilot dan pramugari. Beberapa karyawan tidak memiliki e-KTP atau datanya kadaluarsa, sehingga tidak diterima oleh sistem pendaftaran BPJS Kesehatan. “Berbagai upaya masih kami lakukan hingga sekarang, misalnya melalui email blast atau berkoordinasi dengan ketua tim kerjanya. Tapi memang mobilitas mereka tinggi, sehingga belum sempat”, ujar ibu empat anak ini. Seperti perusahaan lain pada umumnya, Garuda tidak serta merta mendaftarkan karyawannya pada awal dimulainya JKN. Hingga akhirnya datanglah surat teguran tertulis dari BPJS Kesehatan setelah Januari 2015. Perusahaan memberikan perhatian serius sehingga progres kepesertaan dari karyawan Garuda terus mengalami peningkatan. Seiring waktu berjalan, sudut pandang perusahaan dan karyawan terhadap JKN mulai bergeser. Bagi perusahaan, di samping karena sifatnya wajib, juga ingin ikut berpartisipasi mewujudkan prinsip gotong royong sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Dari sisi manfaat, jaminan yang ditawarkan JKN sangat komprehensif dan mudah untuk dikombinasikan dengan manfaat tambahan yang disediakan oleh asuransi komersial yang telah digunakan perusahaan selama ini. Dengan adanya JKN, karyawan juga memiliki akses yang lebih luas terhadap fasilitas kesehatan. Hal ini karena faskes yang menjadi provider program JKN merupakan yang terbanyak secara nasional ditambah lagi dengan provider dari asuransi kesehatan komersial dan lima fasilitas kesehatan milik Garuda sendiri. Terkait fasilitas kesehatan, jujur Rina mengakui menemukan kesulitan tatkala BPJS Kesehatan menghentikan kerja sama dengan provider tertentu tanpa sempat menginformasikannya kepada pihak mereka. Hal ini berakibat munculnya keluhan dari karyawan yang mengalami penolakan ketika hendak berobat karena faskes yang dikunjungi tidak lagi menjadi provider JKN. Dari sisi perusahaan, keikutsertaan pada program JKN plus CoB dengan asuransi kesehatan komersial memberikan dampak efisiensi biaya operasional. Iuran JKN jauh lebih terjangkau. Sebagai ilustrasi, sebelumnya pengeluaran untuk membayar premi asuransi kesehatan mencapai angka Rp.2,- miliar per bulannya. Sekarang angka tersebut bisa ditekan menjadi lebih rendah.
Edisi 34 2016
INFO BPJS KESEHATAN
P
artisipasi pekerja penerima upah, seperti karyawan pada badan usaha, dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat penting. Karakteristik karyawan badan usaha yang berada di usia produktif, sehat dan memiliki pendapatan tetap sehingga mudah untuk dipungut iurannya, tentunya sangat positif bagi keberlangsungan program JKN yang berlandaskan prinsip gotong royong ini.
SEHAT & GAYA HIDUP
10
Menjaga Berat Badan dengan Puasa
INFO BPJS KESEHATAN
Puasa makan dan minum biasanya jadi salah satu cara untuk menurunkan berat badan. Sebagian orang mungkin yakin cara itu bisa efektif merontokkan sebagian berat di tubuhnya. Sayangnya, puasa tidak menjamin berat badan turun, tergantung bagaimana pola makan dan minum yang dilakukan di bulan puasa.
" BILA ASUPAN KALORI LEBIH BANYAK DARI YANG DIBUTUHKAN MAKA BERAT BADAN DAPAT NAIK " KATA CINDI KEPADA INFO BPJS KESEHATAN Tapi jangan khawatir, menurunkan berat badan masih bisa dilakukan secara efektif saat berpuasa. Caranya, jangan melewatkan sahur dan mengkonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang. Langkah itu perlu ditempuh sehingga pada saat berbuka puasa badan tidak terlalu lemas atau kelaparan. Pada waktu berbuka puasa, harus memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan. Penting diingat, makanan dan minuman yang manis harus dibatasi. Hal serupa juga dilakukan untuk makanan berlemak, bersantan dan digoreng. “Tidak ada salahnya memilih makanan yang berkuah ketika berbuka puasa, misalnya sup bening, sehingga kebutuhan akan cairan pun bisa terbantu terpenuhi,” saran dokter yang berpraktik di RS Gading Pluit, RS Medistra dan Cita Beauty Center Wijaya itu.
Dokter spesialis gizi, dr. Cindiawaty Pudjiadi, MARS, MS, SpGK, mengatakan tidak jarang orang yang berpuasa berat badannya naik. Itu bukan hal yang aneh, biasanya disebabkan oleh makanan dan minuman manis yang dikonsumsi secara berlebihan. Misalnya, ketika berbuka puasa banyak mengkonsumsi makanan dan minuman manis, itu menyebabkan total asupan lebih dari yang dibutuhkan.
Jika pola makan dan minum memperhatikan total asupan kalori yang dibutuhkan tubuh, maka turunnya berat badan bisa jadi bonus yang didapat di bulan puasa. Pada waktu sahur, lebih baik menghindari minuman yang mengandung kafein seperti kopi dan teh. Pilih makanan berkuah dan buah yang mengandung banyak air serta penuhi kebutuhan cairan tubuh.
Sekalipun puasa makan dan minum dilakukan satu hari penuh, kalau tidak diimbangi dengan aktivitas dan olah raga maka pembakaran kalori jadi berkurang. Bila ditambah dengan asupan yang meningkat berat badan juga akan naik. “Ketika menjalankan puasa biasanya aktivitas berkurang, begitu pula dengan olah raga,” ucapnya.
Saat berbuka puasa makanan dan minuman manis dikonsumsi sedikit saja, yang penting cukup untuk mengembalikan energi yang dibutuhkan tubuh. “Makanan terbaik pada waktu sahur atau buka, sebaiknya tetap bergizi lengkap dan seimbang. Bila ingin menurunkan berat badan, total asupan sebaiknya dikurangi sekitar 500 kalori ” ucap Cindi.
Edisi 34 2016
Olah raga perlu dilakukan secara rutin. Tidak perlu olah raga yang berat, cukup melakukan jogging atau jalan cepat. Bila khawatir haus, olah raga bisa dilakukan menjelang atau setelah berbuka puasa. Tak kalah penting Cindi mengingatkan, jika puasa membuat aktivitas rutin jadi berkurang sehingga waktu yang ada lebih banyak digunakan untuk tidur maka rencana menurunkan berat badan di bulan puasa bisa gagal. Asupan yang meningkat tapi aktivitas berkurang bisa membuat berat badan bukannya turun tapi malah naik.
11
KILAS & PERISTIWA
OPTIMALKAN IMPLEMENTASI PROGRAM JKN-KIS, BPJS KESEHATAN GANDENG MUSLIMAT NU
BLITAR 10 April 2016
S
ebagai bentuk komitmen menjalankan amanah undang-undang terkait pelaksanaan program jaminan kesehatan di Indonesia, BPJS Kesehatan dan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) sepakat menjalin kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman. Melalui sinergi ini, Muslimat NU diharapkan dapat mendukung BPJS Kesehatan mencapai universal health coverage tahun 2019 mendatang. “Muslimat NU merupakan salah satu organisasi terbesar dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan, dengan jaringan kepengurusan yang sangat luas di Indonesia. Dengan kondisi tersebut, diharapkan Mustlimat NU memiliki kekuatan yang besar dalam mengajak masyarakat untuk menjadi akselerator dalam mencapai tujuan pemerintah, baik di bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPJS Kesehatan dengan Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan di Blitar, Minggu (10/4). Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut mencakup perluasan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), serta sosialisasi program JKN-KIS kepada masyarakat. Nota Kesepahaman tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2017. Sampai dengan 1 April 2016, tercatat sebanyak 164.745.113 jiwa penduduk di Indonesia telah menjadi peserta program JKN-KIS. Hadirnya program JKN-KIS membuat masyarakat yang awalnya takut berobat ke fasilitas kesehatan karena biaya yang besar, menjadi tidak khawatir lagi. Sesuai dengan road map yang disusun,
diharapkan pada 1 Januari 2019 mendatang, seluruh penduduk Indonesia telah tercakup dalam program JKNKIS serta mendapatkan jaminan kesehatan yang dapat melindungi mereka saat sakit. “Untuk mewujudkan hal tersebut, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN-KIS senantiasa berupaya menjalin kerjasama dan memperkuat hubungan kemitraan dengan berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan dan kegamaan, sehingga implementasi program JKN-KIS di lapangan dapat berjalan lancar,” kata Fachmi.
Ia juga berharap, nota kesepahaman tersebut juga dapat menjadi awal kerjasama yang baik antara BPJS Kesehatan dengan Muslimat NU se-Indonesia untuk bersinergi meningkatkan derajat kesehatan para muslimat NU dan seluruh rakyat Indonesia melalui penyediaan jaminan kesehatan dalam program JKN-KIS. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU, hadir untuk melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman. Acara tersebut juga dihadiri oleh Pengurus Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah Muslimat NU, Direksi BPJS Kesehatan, serta Kader Muslimat NU.
KONSULTASI
Apa beda BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan? Bisakah BPJS Kesehatan diubah ke BPJS Ketenagakerjaan?
Jawab: •
Tidak bisa. BPJS Kesehatan merupakan lembaga yang berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan fokus mengelola program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Sementara BPJS Ketenagakerjaan mengelola program jaminan pensiun, kematian, kecelakaan kerja, dan hari tua.
2.
Saya karyawati belum menikah punya ayah dan ibu. Apakah kalau saya ikut BPJS Kesehatan karyawan bisa menanggung kedua orang tua
saya? Jawab: •
Bisa. Untuk penambahan anggota keluarga yang dijamin, peserta dapat mengurus langsung ke Kantor BPJS Kesehatan cabang terdekat dengan membawa fotocopy KK, fotocopy KTP, dan pasfoto berwarna 2 lembar ukuran 3x4 orang tua, fotocopy slip gaji yang telah dilegalisir dan surat keterangan dari instansi peserta yang menerangkan bahwakedua orang tua tersebut akan menjadi tanggungan peserta.
3.
Saya anggota BPJS Kesehatan mandiri kelas 3. Kenapa tidak semua obat di cover?
4.
Jawab: •
Obat termasuk jenis pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun untuk ketentuan jenis dan merk obat yang dijamin BPJS Kesehatan mengacu pada Formularium Nasional yang disusun oleh Kementerian Kesehatan. Selama peserta mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, fasilitas kesehatan tidak diperkenankan menarik iur biaya dari peserta BPJS Kesehatan untuk oba
Saat ini saya sudah mempunyai kartu BPJS Kesehatan tetapi masih ikut KK keluarga saya dan alamatnya pun masih alamat lama. Sedangkan saya baru saja sudah membuat KK dan KTP baru dengan suami dan alamatnya berbeda (masih 1 kecamatan). Apakah berpengaruh saat digunakan? Untuk informasi, suami belum mempunyai BPJS Kesehatan, dan kurang lebih 2 minggu lagi saya melahirkan (berdasarkan HPL) jadi rencana mau BPJS tersebut mau saya gunakan. Terimakasih. Jawab:
•
Jika Ibu terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan, maka selama Ibu mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, biaya persalinan Ibu dapat ditanggung BPJS Kesehatan. Terkait perubahan alamat, karena Ibu sudah memiliki KK dan KTP terbaru, kami menyarankan agar Ibu berkenan memperbarui data sekaligus mendaftarkan suami dan calon bayi Ibu di Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seluruh anggota keluarga wajib didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Edisi 34 2016
INFO BPJS KESEHATAN
1.
Dengan e-ID BPJS Kesehatan, Berobat Gratis Makin Praktis
PENDAFTARAN SATU KELUARGA
Kini berobat jadi lebih praktis dengan e-ID, tidak harus memiliki kartu BPJS. Dapatkan info e-ID di call center BPJS 500400.
Seluruh anggota keluarga saya sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan dan saya sudah merasakan manfaatnya. Mari daftarkan segera seluruh anggota keluarga anda menjadi Peserta BPJS Kesehatan dan membayar iurannya secara teratur, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong.
* Tunjukan identitas anda saat berobat menggunakan e-ID ** Pastikan nomor e-ID anda, melalui SMS ketik : Noka spasi Nomor e-ID anda kirim ke 08113699977 atau ke 085319305620 Contoh: Noka 0001226440708 kirim ke 08113699977 atau ke 085319305620
www.bpjs-kesehatan.go.id
