I. PROGRAM DAN KEGIATAN Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah. Kegiatan : 1. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah
INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
Capaian Program
Tercatatnya nilai Aset Pemerintah Kabupaten Bandung dan Peningkatan Pengamanan dan Pengelolaan Aset Daerah
Masukan
Tersedianya Data, Sumber Daya dan Dukungan Dana pada saat pelaksanaan kegiatan.
Keluaran
Buku Laporan Neraca Aset Pemerintah Kabupaten Bandung dan Terlaksananya kegiatan Pengamanan dan Pengelolaan Aset Daerah
Hasil
Ternilainya Barang Daerah Kabupaten Bandung dan Terwujudnya Pengamanan Aset dan Pengelolaan Aset Daerah
Kelompok Sasaran
Seluruh Aset milik Pemerintah Kabupaten Bandung.
KEGIATAN
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Meliputi sub kegiatan :
1. Melaksanakan Penginventarisasian dan Pengumpulan Data Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja sesuai dengan Keputusan Bupati;
2. Melaksanakan Sosialisasi Aplikasi SIMDA Barang Milikk Daerah kepada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung 3. Melakukan Kerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Barat dalam
Pendampingan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
KEGIATAN
PENINGKATAN MANAJEMEN ASET / BARANG DAERAH Meliputi sub kegiatan :
1. Melaksanakan Proses Penghapusan Barang Milik Daerah yang sudah tidak layak pakai baik yang masih mempunyai nilai Ekonomis atau tidak; 2. Melakukan Penyusunan DKBMD dan DKPBMD Tahun 2012 serta RKBMD dan RKPBMD Tahun 2013; 3. Melaksanakan Penaksiran / Penilaian Aset Tanah / Bangunan untuk dilakukan sewa menyewa guna menunjang PAD Kabupaten Bandung; 4. Melaksanakan Fasilitasi Penyelesaian Tanah Arcamanik; 5. Melaksanakan Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Tanah Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bandung; 6. Melaksanakan Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Kendaraan Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bandung; 7. Melakukan pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bandung dengan cara memasang Plang dan Patok yang berbatasan dengan tanah milik Adat / Perusahaan; 8. Melaksanakan Persertifikatan Tanah Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bandung guna mendapatkan legalisasi secara Hukum
II. MEKANISME PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH II.
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH a. Bupati selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah; b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
c. Kepala Bagian Pengelolaan selaku Pembantu Pengelola;
Aset
d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna;
e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna; f. Penyimpan Barang Milik Daerah; g. Pengurus Barang Milik Daerah.
Terciptanya hubungan kerja dalam pengelolaan Barang Milik Daerah
III. PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH a.
b.
Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah; Dalam melaksanakan ketentuan tersebut diatas Kepala Daerah dibantu oleh : 1) 2) 3) 4) 5) 6)
c.
d.
Sekretaris Daerah selaku Pengelola; Kepala Biro/ Bagian Perlengkapan/Umum/Unit Pengelola barang milik daerah selaku pembantu pengelola; Kepala SKPD selaku Pengguna; Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna; Penyimpang Barang Milik Daerah; dan Pengurus Barang Milik Daerah.
Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/umum/Unit Pengelola barang milik daerah bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing – masing SKPD. Kepala Satuan Kerja perangkat daerah selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggungjawab : 1)
Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui Pengelola;
2)
Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
IV. KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
PENGADAAN PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENGELUARAN
PENGGUNAAN
PENATAUSAHAAN
PEMANFAATAN
PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN
PENILAIAN
PENGHAPUSAN
PEMINDAHTANGANAN
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMBIAYAAN
TUNTUTAN GANTI RUGI
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PERMENDAGRI NO. 17 TAHUN 2007 TTG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH RENCANA KERJA SKPD
RKBMD RKPBMD
RKA MEKANISME TINGKAT PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DKBMD DKPBMD
SDM, ANGGARAN,SARANA,PRASARANA, DAN PROSEDUR
BERPEDOMAN KEPADA 1. STANDARISASI SAPRAS 2. STANDAR HARGA BARANG
DIBAHAS BERSAMA DPRD
- APBD DITETAPKAN - DPA - KEGIATAN PENGADAAN - PELAPORAN SEMESTER / TAHUNAN
DIBMD
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) - KIB A : TANAH - KIB B : MESIN DAN PERALATAN - KIB C : GEDUNG DAN BANGUNAN - KIB D : JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN - KIB E : ASET TETAP LAINNYA - KIB F : KONSTRUKSI DLM PENGERJAAN
NERACA BARANG
PERTANGGUNGJAWABAN KDH (Akhir Tahun Anggaran Berjalan 31 Desember
TERTIB PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
V. TUPOKSI TUPOKSI BAGIAN PENGELOLAAN ASET SETDA KABUPATEN BANDUNG PROSES
ANALISA KEBUTUHAN PENGADAAN
TUPOKSI BAGIAN PENGELOLAAN ASET
PENCATATAN
Melaksanakan sebagian Tugas Ass Adm, dlm bidang Analisa Kebutuhan, Inventarisasi dan Penghapusan dan Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian
PENATAUSAHAAN INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN
PENDISTRIBUSIAN PENGHAPUSAN PEMINDAHTANGANAN
PEMANFAATAN PEMANFAATAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TUNTUTAN GANTI RUGI
OUTPUT
INPUT
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
VI . PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Belum teriventarisirnya Aset Milik Daerah yang akurat; Kurangnya personil pada Bagian Pengelolaan Aset baik jumlah maupun yang berprestasi khususnya untuk tenaga operator Komputer dan Akunting; Masih Kurang Pegawai di lingkungan Bagian Pengelolaan Aset yang memiliki kualifikasi Pejabat Pengadaan Barang / Jasa; Penguasaan Tanah milik Pemerintah Daerah oleh Pihak lain kasus di Kecamatan Bale Endah; Kurangnya sarana dan prasarana Kantor yang memadai terutama Gudang Penyimpanan. Masih banyak kepemilikan aset tanah yang belum bersertifikat.
VII. PEMECAHAN MASALAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Melakukan Koordinasi dan konsolidasi penginventarisasian Aset Milik Pemerintah Daerah kepada seluruh SKPD sebagai pengguna; Bekerjasama dengan BPKP untuk pendampingan pengelolaan Barang Milik Daerah. Mengusulkan personil ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Mengikutsertakan Staf / Pegawai Bagian Pengelolaan Aset dalam sertifikasi Pejabat Pengadaan Barang / Jasa; Melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Aset milik Pemerintah Daerah Mengusulkan sarana dan prasarana Kantor kepada TAPD. Melakukan Pensertifikatan terhadap Aset – aset Tanah milik Pemerintah Daerah
