BAB III BELANJA LANGSUNG

Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015

BAB III BELANJA LANGSUNG

Belanja Langsung 2015

3-1


BAB III BELANJA LANGSUNG

1. Honorarium

Pejabat

pembuat

Komitmen

(PPK),

Pejabat

Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,00

Tabel 3.1 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paket pekerjaan s.d Rp. 200.000.000,00 Jabatan No

PPK

Nilai Paket Pekerjaan

Pejabat Pengadaan Orang/Paket (Rp)

1

50 s/d 100 Juta

2

Diatas 100 s/d 200 Juta

700.000

500.000

1.000.000

800.000

2. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paket pekerjaan Diatas Rp. 200.000.000,00

Tabel 3.2 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (Pokja) ULP untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai paket pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,00 Jabatan No


PPK

Ketua

Sekretaris

Anggota

Orang/Paket (Rp) 1

Diatas 200 Juta s/d 400 Juta

2.600.000

2.400.000

2.200.000

2.000.000

2

Diatas 400 Juta s/d 1 Milyar

3.600.000

3.400.000

3.200.000

3.000.000

3

Diatas 1 Milyar s/d 3 Milyar

4.000.000

3.800.000

3.600.000

3.400.000

4

Diatas 3 Milyar

4.600.000

4.400.000

4.200.000

4.000.000


3-2


3. Honorarium

Panitia/Pejabat

Penerima

Hasil

Pekerjaan

Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,00

Tabel 3.3 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paket pekerjaan s.d Rp 200.000.000,00 Pejabat Pemeriksa No


Orang/Paket (Rp)

1

50 s/d 100 juta

300.000

2

Diatas 100 s/d 200 juta

500.000

4. Honorarium

Pejabat/Panitia

Penerima

Hasil

Pekerjaan

Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan paket pekerjaan di atas Rp. 200.000.000,00 per paket pekerjaan diberikan honorarium sebagai berikut :

Tabel 3.4 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan paket pekerjaan di atas Rp. 200.000.000,00

No


Ketua

Jabatan Sekretaris Orang/Paket (Rp)

Anggota

1

diatas 200 juta s/d 400 Juta

1.300.000

1.000.000

850.000

2

Diatas 400 juta s/d 1 milyar

1.450.000

1.150.000

1.000.000

3

Diatas 1 milyar s/d 3 milyar

1.600.000

1.300.000

1.150.000

4

Diatas 3 milyar

1.750.000

1.450.000

1.300.000


3-3


5. Honorarium Personil Organisasi Pengadaan/Pekerjaan Jasa Konsultasi a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi (1)

Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 diberikan honorarium sebagai berikut :

Tabel 3.5 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan untuk Jasa Konsultasi dengan nilai paket pekerjaan s.d. Rp 50.000.000,00 Jabatan Pejabat Pengadaan Orang/Paket (Rp.)

No.


PPK

1

0 s/d 50 Juta

800.000

600.000

(2) Nilai PaketPekerjaan di atas Rp 50.000.000,00 diberikan honorarium sebagai berikut :

Tabel 3.6 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kelompok Kerja (Pokja) ULP untuk Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nilai Paket diatas Rp. 50.000.000,00 Jabatan No


PPK

Ketua

Sekretaris

Anggota

Orang/Paket (Rp) 1

Diatas 50 Juta s/d 200 Juta

2.900.000

2.700.000

2.500.000

2.250.000

2

Diatas 200 Juta s/d 1 Milyar

3.800.000

3.600.000

3.400.000

3.200.000

3

Diatas 1 Milyar

4.800.000

4.600.000

4.400.000

4.200.000

b. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi (1) Nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 diberikan honorarium sebagai berikut :


3-4


Tabel 3.7 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nilai Paket Pekerjaan s.d Rp 50.000.000,00 No


Pejabat Pemeriksa Orang/paket (Rp)

1.

0 s/d 50 juta

400.000

(2) Pejabat/Panitia

Penerima

Hasil

Pekerjaan

Pengadaan

Jasa

Konsultasi dengan paket pekerjaan di atas Rp. 50.000.000,00 per paket pekerjaan diberikan honorarium sebagai berikut : Tabel 3.8 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan untuk pengadaan Konsultasi dengan Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50.000.000,00

No

Ketua


Jabatan Sekretaris Anggota Orang/paket (Rp)

1

diatas 50 juta s/d 200 Juta

2.100.000

1.600.000

1.350.000

2

Diatas 200 juta s/d 1 milyar

3.100.000

2.600.000

2.100.000

3

Diatas 1 milyar

4.100.000

3.600.000

3.100.000

(3) Organisasi ULP

Kegiatan pelelangan/seleksi yang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat, diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut : Tabel 3.9 No

Nama Jabatan

Orang/Paket (Rp)

1

Kepala ULP

500.000

2

Sekretaris ULP

400.000

3

Admin ULP

100.000


3-5


6. Honorarium Pengajar Diklat. a. Honorarium diberikan kepada PNS Provinsi Jawa Barat, PNS Non PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Non PNS. Tabel 3.10 Besaran (Rp)

No

Jabatan

Satuan

1

Dari PNS Pemerintah Provinsi, yang peserta Diklatnya dari PNS kabupaten/ kota dan luar Provinsi Jawa Barat

Org/jam pelajaran

200.000

2

Pengajar dari PNS selain PNS Pemerintah Provinsi dan Non PNS

Org/jam pelajaran

200.000

3

Mentor

Org/jam

200.000

4

Penguji

Org/jam

200.000

5

Coach/Pelatih

Org/jam

200.000

6

Instruktur

Org/Jp

150.000

7

Pembantu Instruktur

Org/Jp

100.000

8

Pengamat Kelas

Org/Jp

100.000

9

Pembuat Materi

Materi

200.000

Keterangan : 1) Honorarium pengajar diklat dapat diberikan kepada PNS Pemerintah Provinsi dan PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat/TNI/Polri, dengan ketentuan : a. Pengajar Diklat dari PNS Pemerintah Provinsi, untuk peserta diklat dari PNS Kabupaten/Kota dan luar Provinsi. b. Pengajar Diklat dari PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2)

Satuan jam pelajaran yang digunakan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

3)

Satuan orang per jam (OJ) yang digunakan adalah 60 (enam puluh) menit.

4)

Mentor, Penguji dan Coach/Pelatih sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014.


3-6


b. Tunjangan Kegiatan Khusus Yang Melibatkan Unsur PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Non PNS. Tabel 3.11 No

Jabatan

Komisi Penyiaran Daerah (KPID) : - Ketua - Wakil Ketua - Anggota - Asisten Ahli

1

2.

Satuan

Besaran (Rp)

Org/bln Org/bln Org/bln Org/bln

10.000.000 9.500.000 9.000.000 2.500.000

Org/bln Org/bln Org/bln

10.000.000 9.500.000 9.000.000

Indonesia

Komisi Informasi Provinsi (KIP) : - Ketua - Wakil Ketua - Anggota

Keterangan : 1) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 487/Kep.792-Org/2013 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 841/Kep.793-Org/2013. 2) Komisi Informasi Provinsi (KIP) ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 821.2/Kep.566-Diskominfo/2011 dan Keputusan Gubernur 841/Kep.176-Org/2014.

c. Satuan Biaya Uang Saku Rapat Uang saku diberikan kepada para peserta non PNS dan PNS selain PNS pemerintah

provinsi

Jawa

Barat

yang

mengikuti

pelatihan/seminar/kursus/diseminasi/sosialisasi/rapat

kerja

penataran/ sebesar

Rp. 100.000,00 orang/hari, dengan ketentuan : 1) Uang saku tidak diberikan bersamaan dengan pengganti uang transport; 2) Dialokasikan penganggarannya pada substansi kegiatan; 3) Dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

d. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur. 1) Uang Lembur Uang Lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.


3-7


Tabel 3.12 Uraian

Satuan

Besaran (Rp)

1

Golongan I

Org/Jam

10.000

2

Golongan II

Org/Jam

13.000

3

Golongan III

Org/Jam

17.000

4

Golongan IV

Org/Jam

20.000

No

2) Uang Makan Lembur Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari. Tabel 3.13 No

Uraian

Satuan

Besaran (Rp)

1

Golongan I dan II

OH

35.000

2

Golongan III

OH

37.000

3

Golongan IV

OH

41.000

7. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Besaran biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum untuk Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota se Jawa Barat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 590/Kep.998-Pemum/2013. Besaran biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 13/PMK.02/2013, bahwa biaya operasional dan biaya pendukung dipergunakan untuk membiayai : -

Kegiatan pada tahapan Perencanaan;

-

Kegiatan pada tahapan Persiapan;

-

Kegiatan pada tahapan Pelaksanaan; dan

-

Kegiatan pada tahapan Penyerahan Hasil.


3-8


a. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Untuk Kegiatan pada Tahapan Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Biaya Operasional dan Pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti rugi tanah sampai dengan atau setara dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentasi menurun sebagai berikut : Tabel 3.14 s.d. Rp. 10 miliar

= (4% x Rp.10 miliar)

= Paling tinggi Rp.400 juta

Diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 15 miliar

= (biaya s.d Rp. 10 miliar = Paling tinggi sebelumnya) + (3% x Rp.5 miliar) Rp.450 juta

Diatas Rp. 15 miliar = (biaya s.d Rp. 15 miliar = Paling tinggi s.d. Rp. 30 miliar sebelumnya) + (2% x Rp.15 miliar) Rp.850 juta Diatas Rp. 30 miliar s.d. Rp. 55 miliar

= (biaya s.d Rp. 30 miliar = Paling tinggi sebelumnya) + (1% x Rp.25 miliar) Rp.1,100 miliar

Diatas Rp. 55 miliar = (biaya s.d Rp. 55 miliar sebelums.d. Rp. 105 miliar nya) + (0.50% x Rp.50 miliar) Diatas Rp. 105 miliar

= Paling tinggi Rp.1,350 miliar

= (biaya s.d Rp. 105 miliar sebelum- = Paling tinggi nya) + (0,25% x Rp.100 miliar) Rp.1,600 miliar

Biaya-biaya yang berkaitan dengan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dalam rangka kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil, antara lain untuk : honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak dan stensil, fotokopi/penggandaan, rapat, sidang-sidang, yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi dan biaya perjalanan dinas

dalam

rangka

penyelenggaraan

pengadaan

tanah

bagi

pembangunan untuk kepentingan umum.


3-9


b. Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Tim Kajian Keberatan, Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas. Tabel 3.15 No I

Uraian

Besaran (Rp)

Satuan

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH TANAH/PELAKSANA PENGADAAN TANAH A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 miliar 1. Ketua merangkap anggota

OB/Paket

1.600.000

2. Sekretaris merangkap anggota

OB/Paket

1.300.000

3. Anggota

OB/Paket

1.100.000

4. Sekretaris

OB/Paket

800.000

Ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota Sekretaris

OB/Paket OB/Paket OB/Paket OB/Paket

2.400.000 1.900.000 1.600.000 900.000

C. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 50 miliar 1. Ketua merangkap anggota 2. Sekretaris merangkap anggota

OB/Paket OB/Paket

3.700.000 2.900.000

3. Anggota

OB/Paket

2.400.000

4. Sekretaris

OB/Paket

1.000.000

Per Hasil Kajian

1.100.000

B. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 50 Miliar 1. 2. 3. 4.

II

TIM KAJIAN 1. Ketua merangkap anggota 2. Sekretaris merangkap anggota

800.000

3. Anggota III

SATUAN TUGAS

750.000 Mengacu pada ketentuan dalam : 1. Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif

atas

Penerimaan Bukan

Jenis Negara

Pajak

yang

Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional 2. Peraturan

Menteri

Keuangan

mengenai

Indeks dalam Rangka Perhitungan


3 - 10


No

Uraian

Besaran (Rp) Penetapan Tarif

Satuan

Pelayanan Penerimaan

Bukan

Pajak

Badan

pada

Pertanahan Nasional 3. Peraturan

Menteri

Keuangan

mengenai

Persetujuan Penggunaan sebagian Dana

Penerimaan

Negara Bukan Pajak pada

Badan

Pertanahan Nasional


3 - 11


8. Jasa Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Rohaniwan, Notulen, Pembaca Do’a Diberikan kepada PNS Non PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta non PNS yang melaksanakan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.16 No

Jabatan

Satuan

Besaran (Rp)

1

Narasumber/Pembahas a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan

Org/jam Org/jam Org/jam Org/jam

1.700.000 1.400.000 1.000.000 900.000

Org/jam

1.500.000

2 3

Narasumber Non PNS (Pakar/Praktisi/Pembicara khusus) Moderator

4

Orang/kali

700.000

Pembawa Acara

Org/kegiatan

400.000

5

Rohaniwan

Org/kegiatan

400.000

6

Notulen

Org/kegiatan

400.000

7

Pembaca Do’a

Org/kegiatan

400.000

Keterangan : 1)

Pemberian jasa Narasumber/Pembahas dapat diberikan kepada PNS Non PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat/TNI/POLRI yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada PNS/masyarakat dalam kegiatan seminar/rapat koordinasi/ sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/workshop/rapat kerja/sarasehan/ symposium/lokakarya/Focus Group Discussion/kegiatan sejenisnya (apabila narasumber/pembahas yang diundang diwakilkan, maka besaran honorarium yang diterima disesuaikan dengan tarif pejabat yang mewakili, dan jika terjadi sisa anggaran akibat hal tersebut agar di setorkan ke kas daerah).

2)

Pemberian jasa narasumber non PNS (pakar/praktisi/pembicara khusus) yang mempunyai keahlian/pengalaman tertentu dalam ilmu/bidang tertentu untuk kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/focus group discussion.

3)

Pemberian jasa Moderator diberikan kepada Non PNS dan PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat/TNI/POLRI yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rapat koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/workshop/rapat kerja/sarasehan/symposium/lokakarya/Focus Group Discussion /kegiatan sejenisnya.

4)

Pemberian jasa Pembawa Acara diberikan kepada Non PNS dan PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat/TNI/POLRI yang melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi/ diseminasi/bimbingan teknis/workshop/rapat kerja/sarasehan/symposium/ lokakarya/Focus Group Discussion/kegiatan sejenis, dengan peserta minimal peserta minimal 300 (tiga ratus) orang.


3 - 12

Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 5)

Pemberian jasaRohaniwan diberikan kepada seseorang (PNS selain PNS Pemerintah Provinsi) sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport.

6)

Honorarium Notulen diberikan kepada Non PNS dan PNS selain PNS Peme rintah Provinsi Jawa Barat/TNI/POLRI yang melaksanakan tugas sebagai notulen.

7)

Pembaca do’a diberikan kepada Non PNS dan PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat/TNI/POLRI yang melaksanakan tugas sebagai pembaca do’a.

8)

Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar/rapat koordinasi/ sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/workshop/rapat kerja/sarasehan/ symposium/lokakarya/Focus Group Discussion/kegiatan sejenis adalah 60 (enam puluh) menit.

9. Biaya Pendidikan dan Pelatihan Biaya Pendidikan Pelatihan, Pendidikan Lanjutan Dan Riset-edukasi (Re) Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. a. Pendidikan dan Pelatihan (1)

Pendidikan dan Pelatihan Lemhannas Tabel 3.17

No

Komponen

Biaya

1

Kontribusi

APBN

2

Uang saku

3

Penggantian ATK, penjilidan dan Fotocopy

160.000 2.000.000

Keterangan : Uang saku dianggarkan pada belanja pegawai.

(2)

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tabel 3.18 Biaya (Rp)

No

Komponen Diklat Pim I

Diklat Pim II 30.261.000

1

Kontribusi (diselenggarakan bukan oleh Provinsi Jawa Barat)

APBN

2

Uang saku Diklat selama on campus

Sesuai lokasi diklat (Tabel 3.42)


Diklat Pim III

Diklat Pim IV

22.125.000

20.230.000

Sesuai lokasi Sesuai lokasi Sesuai lokasi diklat (Tabel diklat (Tabel 3.36 diklat (Tabel 3.36 3.36, 3.38 dan dan 3.38) dan 3.38) 3.42)

3 - 13


Biaya (Rp) No

Komponen

3

Penggantian ATK, penjilidan dan Fotocopy

4

Pendukung Benchmarking

Diklat Pim I

Diklat Pim II

Diklat Pim III

Diklat Pim IV

2.000.000

1.500.000

750.000

500.000

12.000.000

7.500.000

3.000.000

2.000.000

Keterangan : 1) Uang saku diberikan selama on campus : a.

Diklat PIM I

: 24 hari

b.

Diklat PIM III

: 26 hari

c.

Diklat PIM IV

: 32 hari

2) Uang saku dan penggantian biaya ATK dan foto copy Diklat Pim I, II dan Lemhanas dianggarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah, sedangkan untuk Diklat Pim III dan IV dianggarkan oleh OPD masing-masing. 3) Pendukung Benchmarking diberikan kepada peserta Diklatpim dan dianggarkan dimasing-masing OPD sebagai penggantian penunjang Benchmarking (Paspor Dinas, Visa, Biaya internet dan sewa komputer)

(3) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Tabel 3.19 Biaya No

Komponen

Keterangan Tenaga Ahli

1

Kontribusi

2

Uang diklat

Tenaga Terampil

Sesuai surat Sesuai surat Dianggarkan undangan dari undangan dari di OPD atau penyelenggara penyelenggara Badan Diklat. saku Sesuai dengan Sesuai dengan Dianggarkan Peraturan Menteri Peraturan Menteri pada OPD Keuangan yang Keuangan yang berlaku berlaku

Keterangan : Kontribusi pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Badan Diklat dianggarkan di Badan Diklat, sedangkan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah lainnya dianggakan di OPD masing-masing.


3 - 14


(4) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif dan Umum Tabel 3.20 No 1

2

Komponen

Biaya Gol I

Gol II

Gol III

Gol IV

undangan

Ket.

Kontribusi

Sesuai surat penyelenggara

dari Dilakukan secara selektif dan sesuai kebutuhan

Uang harian diklat

Dialokasikan pada belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah maupun luar daerah (dianggarkan di OPD)

(5) Bimbingan Teknis, Lokakarya, Diseminasi, Seminar, Simposium, Workshop, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif dan Umum. Tabel 3.21 No 1 2

Komponen

Biaya Gol I

Gol II

Gol III

Gol IV

undangan

Ket.

Kontribusi

Sesuai surat penyelenggara

dari Maksimum Rp.10.000.000

Uang harian

Dialokasikan pada belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah maupun luar daerah (dianggarkan di OPD)

Keterangan : 1) Besaran uang saku sesuai dengan lokasi diklat pada tabel 3.36 dan 3.38 2) Bila tidak disediakan penginapan dan transportasi maka dapat diberikan sesuai komponen perjalanan dinas.

(6) Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri Tabel 3.22 No

Komponen

Diklat LN yang dibiayai dari APBD

Diklat LN yang dibiayai oleh Pihak Sponsor

Sesuai surat undangan dari penyelenggara

Sesuai surat undangan dari penyelenggara

1

Kontribusi

2

Biaya Paspor Dinas

Sesuai pengeluaran

Sesuai pengeluaran

3

Biaya Visa

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

4


Keterangan Maksimum Rp.50.000.000

Sesuai dengan Permenkeu tentang Standar Biaya Masukan Tahun Berjalan

Uang saku, transport lokal, penginapan dan konsumsi

3 - 15


b. Pendidikan Lanjutan (1) Dalam Negeri

Tabel 3.23 Jenjang Pendidikan D-IV/S-1 S-2 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

No

Komponen

D-III

S-3

Keterangan

1

Biaya Pendaftaran dan Seleksi masuk Perguruan Tinggi

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Bukti pengeluaran dari Perguruan Tinggi

2

Dana Pembangunan/ Pengembangan

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran


3

Biaya SPP

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran


4

Biaya Matrikulasi

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran


5

Tunjangan Buku dan Referensi

750.000/ semester

1.000.000/ semester

1.500.000/ semester

2.000.000/ semester

Sesuai kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Untuk Dokter Spesialis/Sub Spesialis (proposal) dan untuk S3 sesuai dgn kebutuhan

6

ATK dan Foto Copy

500.000/ semester

500.000/ semester

1.000.000/ semester

1.250.000/ semester

7

Tunjangan Penelitian Tugas Akhir/Skripsi/Te sis/Disertasi, Seminar/Jurnal Internasional dan Ujian Akhir Pendidikan

4.000.000

7.500.000

Sesuai kebutuhan maks. 20.000.000

Sesuai kebutuhan maks. 40.000.000

8

Seminar dan Jurnal

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Proposal

9

Sertifikasi kompetensi

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Bukti Pengeluaran

10

Tunjangan Wisuda

1.000.000

1.250.000

1.500.000

2.000.000



Proposal

3 - 16


No

Komponen

Jenjang Pendidikan D-IV/S-1 S-2

D-III

S-3

Keterangan

Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Biaya Penunjang Peserta Pendidikan 1

Tunjangan Biaya Hidup

2.000.000/ bulan

2.250.000/ bulan

3.000.000/ bulan

3.500.000/ bulan

2

Transport a. Awal Program

Sesuai Kota yang dituju




Disertai bukti tiket 1x pergi

b. Akhir Program





Disertai bukti tiket 1x pergi

Maksimal 1.000.000

Maksimal 1.000.000

Maksimal 2.000.000

Diberikan dalam bentuk jasa pindah bila kota/provinsi yang berbeda dengan tempat tugas

3

Tunjangan Awal dan Akhir Program

4

Biaya Pemondokan

5

Masa Belajar Maksimal

Maksimal 1.500.000

500.000/bulan 500.000/bulan 750.000/bulan 750.000/bulan Bila lokasi TB berbeda dengan tempat tugas

6 semester

8 semester

4 semester

Untuk dokter spesialis disesuaikan dengan lama studi spesialisnya


8 semester

Dapat diperpanjang dengan pertimbangan 1 kali 1 semester Surat keterangan dari Perguruan Tinggi

3 - 17


(2) Luar Negeri Tabel 3.24 Jenjang Pendidikan S-2 S-3 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Sesuai Sesuai Pengeluaran Pengeluaran

No

Komponen

Keterangan

1

Biaya Formulir Pendaftaran dan Seleksi

2

Dana Pembangunan/Penge mbangan

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Bukti Pengeluaran dari Perguruan Tinggi

3

Biaya SPP

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran


4

Biaya Matrikulasi

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran


5

Tunjangan Buku dan Referensi

5.000.000/ semester

10.000.000/ semester

6

ATK dan Foto Copy

2.000.000/ semester

3.000.000/ semester

7

Biaya Seminar dan Jurnal

Sesuai pengeluaran

Sesuai pengeluaran


8

Tunjangan Penelitian Tesis/Disertasi, Seminar/Jurnal Internasional dan Ujian Akhir Pendidikan

Maks. 50.000.000

Maks. 100.000.000

Proposal

9

Tunjangan Wisuda

5.000.000

5.000.000



Biaya Penunjang Peserta Pendidikan 1 2

Tunjangan Biaya Hidup Transport a. Awal Program b. Akhir Program c. Biaya pembuatan Paspor Dinas


15.000.000/bulan 20.000.000/bulan Sesuai Negara yang dituju

Sesuai Negara yang dituju

Disertai bukti tiket 1x pulang



Disertai bukti tiket 1x pulang

Sesuai pengeluaran

Sesuai pengeluaran

3 - 18


No

Jenjang Pendidikan S-2 S-3 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Disesuaikan Disesuaikan dengan negara dengan negara tujuan dan lama tujuan dan lama tinggal tinggal

Komponen d. Biaya Visa

3

Settlement allowance Masa Belajar Maksimal

Maksimal 5.000.000 6 semester

Keterangan

Maksimal 10.000.000 10 semester

Sesuai lokasi Dapat diperpanjang dengan pertimbangan 1 kali 1 semester

c. Riset-edukasi (Re) Tabel 3.25 Jenjang Pendidikan No

Komponen

1

Riset-edukasi (Re) Seminar Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Diserta si dan Ujian Akhir Pendidikan

2

Riset Aplikasi

Keterangan

Diploma 4/ Sarjana

Magister

Doktor

7.500.000

17.500.000

25.000.000

Maksimal 100.000.000

Dianggarkan oleh BKD Prov. Jabar

Proposal

10. Jasa Pengacara/Advokat dan Saksi Dalam Persidangan Jasa Pengacara/advokat hanya diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkena masalah hukum. Tabel 3.26 No 1

Jabatan

Satuan

Besaran (Rp)

Pengacara/advokat a. Penanganan perkara b. Konsultasi hukum

Org/perkara Org/jam

5.000.000

s.d 30.000.000

100.000

2

Saksi Fakta di persidangan

Org/sidang

2.000.000 s.d

3

Saksi Ahli di persidangan

Org/sidang

5.000.000 s.d 30.000.000


5.000.000

3 - 19


11. Honorarium Non PNS dengan Perjanjian Kerja Honorarium diberikan kepada pegawai Non PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan perjanjian kerja dengan pihak ketiga/diborongkan/perorangan dengan Pejabat yang berwenang. Pelaksanaan Perjanjian kerja berpedoman pada Peraturan Presiden

Nomor

54

Tahun

2010

tentang

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. 1.

Standar Belanja Jasa Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Front Office dan Pramubakti Tabel 3.27

No

Kabupaten/Kota

Satuan

Satpam dan Pengemudi

Petugas Kebersihan, Pramubakti, Dan Front Office

1.

Kota Bandung

OB

2.400.000

2.350.000

2.

Kab. Bandung

OB

2.050.000

2.000.000

3.

Kab. Bandung Barat

OB

2.100.000

2.050.000

4.

Kab. Sumedang

OB

2.050.000

2.000.000

5.

Kota Cimahi

OB

2.050.000

2.000.000

6.

Kota Bekasi

OB

2.850.000

2.800.000

7.

Kab. Bekasi

OB

2.850.000

2.800.000

8.

Kab. Karawang

OB

2.850.000

2.800.000

9.

Kab. Purwakarta

OB

2.500.000

2.450.000

10.

Kab. Subang

OB

1.900.000

1.850.000

11.

Kota Depok

OB

2.850.000

2.800.000

12.

Kab. Bogor

OB

2.650.000

2.600.000

13.

Kota Bogor

OB

2.800.000

2.750.000

14.

Kab. Sukabumi

OB

1.850.000

1.800.000

15.

Kota Sukabumi

OB

1.600.000

1.550.000

16.

Kab. Cianjur

OB

1.800.000

1.750.000

17.

Kab. Majalengka

OB

1.225.000

1.175.000

18.

Kota Cirebon

OB

1.450.000

1.400.000

19.

Kab. Cirebon

OB

1.450.000

1.400.000

20.

Kab. Indramayu

OB

1.550.000

1.500.000


3 - 20


No

Kabupaten/Kota

Satuan

Satpam dan Pengemudi

Petugas Kebersihan, Pramubakti, Dan Front Office

21.

Kab. Kuningan

OB

1.250.000

1.200.000

22.

Kab. Garut

OB

1.250.000

1.200.000

23.

Kab. Tasikmalaya

OB

1.550.000

1.500.000

24.

Kota Tasikmalaya

OB

1.500.000

1.450.000

25.

Kab. Ciamis

OB

1.250.000

1.200.000

26.

Kab. Pangandaran

OB

1.250.000

1.200.000

27.

Kota Banjar

OB

1.250.000

1.200.000

Keterangan : a. Jasa Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dilakukan berdasarkan kontrak kerja dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan/perorangan per tahun dengan Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Perjanjian kerja berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. b. Kontrak kerja dengan pihak ketiga dilakukan minimal 9 (sembilan) bulan bila pagu anggaran lebih dari Rp. 200.000.000,00 dan 12 (duabelas bulan) untuk perorangan. c. Front Office melalui kontrak kerja perorangan berdasarkan Perjanjian kerja berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. d. Honorarium Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, pramubakti, dan front office berpedoman pada UMK yang berlaku di Wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sudah termasuk jaminan kesehatan sebesar 3% dari upah per bulan(Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan), dan jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24%, jaminan kematian sebesar 0,30% serta jaminan hari tua sebesar 3,70 % (Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja).Total jaminan yang diberikan sebesar 7,24%, besaran upah sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja. e. Front office hanya untuk di OPD Induk(berdasarkan analisis beban kerja) dan UPTD Lingkup Dinas Pendapatan Daerah, jumlah maksimal 2 (dua) orang melalui kontrak kerja perorangan. f.

Pengemudi hanya diperuntukkan bagi Pejabat Negara, Eselon I, Eselon II, Pimpinan Dewan dan operasional pada OPD dan UPTD/UPTB masingmasing 1 (satu) orang serta kendaraan operasional lainnya/kendaraan roda 6 atau lebih, alat berat, mobil ambulan dan mobil jenazah;

g. Dalam satu tahun anggaran dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.


3 - 21


2.

Honorarium PNS Non Pemerintah Provinsi dan Upah Tenaga Administrasi/Tenaga Teknis Non PNS Tabel 3.28 No

Uraian

Satuan

Besaran (Rp)

1 Upah Tenaga Administrasi/tenaga teknis sesuai pendidikan : a. b. c. d. e.

SD/SLTP SLTA/D1 Sarjana Muda/D III Sarjana Master (S2)

Org/bln Org/bln Org/bln Org/bln Org/bln

2 2.1. Koordinator Juru masak Pimpinan (Pejabat negara) 2.2. Juru masak Pimpinan (Pejabat negara)

Org/bln

3 Ahli Gizi

Org/bln

4 4.1. Pendata Kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU). 4.2. Koordinator Tim Pendata KTMDU (maksimal membawahi 10 pendata) 4.3. Koordinator lapangan tim pendata KTMDU (Lurah/Kepala Desa)

Org/bln

2.350.000 2.400.000 2.450.000 2.500.000 2.550.000 8.000.000 2.550.000 2.500.000

Org/KTMDU

8.000

Org/kegiatan

150.000

Org/kegiatan

300.000

4.4. Penanggung jawab wilayah Pendata KTMDU (Camat)

Org/kegiatan

400.000

4.5. Penyusun laporan kelurahan/desa

Org/kegiatan

1.000.000

di

tiap

5 Tenaga Non PNS dan PNS Non Provinsi yang membantu kegiatan pelayanan Tera Ulang

Org/hari

150.000

6 Penjaga Stand Pameran

Org/hari

350.000

7 Tenaga Keamanan Stand

Org/hari

200.000

8 Instruktur Senam, pelatih tenis lapangan, futsal, bola volley, bulutangkis, dan billiar.

Org/hari

450.000

9 Penceramah/Da’i

Org/kegiatan

750.000-5.000.000

10 Khatib

Org/kegiatan

300.000-1.000.000

11 Muadzin

Org/kegiatan

300.000

Org/hari

450.000

12 Instruktur/Pelatih Kesenian/Vokal


3 - 22


No

Uraian

Satuan

Besaran (Rp)

13 Juru Ukur

Org/hari

250.000

14 Juru Gambar

Org/hari

200.000

15 Perencana

Org/hari

300.000

16 Penulis Artikel

Halaman

150.000

17 Penunggu Aset

Bulan

600.000

18 Surveyor GPS

Hari

250.000

Keterangan : a. Tenaga Administrasi/Tenaga Teknis untuk point 1 sampai dengan 3 dilaksanakan dengan perjanian kerja/kontak kerja perorangan dengan pejabat yang berwenang dilaksanakan per tahun dan nama-nama perorangan ditetapkan oleh Kepala OPD. Pelaksanaan Kontrak Kerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012. b. Tenaga Teknis dapat dipakai untuk membantu verifikasi proposal bantuan hibah/bantuan sosial yang jumlahnya di atas 1.000 proposal, dengan rincian per 300 proposal per 1 (satu) orang. c. Dalam satu tahun anggaran dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan. d. Koordinator Juru Masak dan Juru Masak Pimpian (Pejabat negara) diperuntukkan di rumah dinas Gubernur dan rumah dinas Wakil Gubernur. e. Pemberian upah untuk point 1 sampai dengan point 3 berpedoman pada UMK yang berlaku di Wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sudah termasuk jaminan kesehatan sebesar 3% dari upah per bulan (Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan), dan jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% jaminan kematian sebesar 0,30% serta jaminan hari tua sebesar 3,70% (Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Total jaminan yang diberikan sebesar 7,24%, besaran upah sebagaimana tersebut diatas sudah termasuk jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja. f. Point 4 dapat menggunakan tenaga Non PNS dan PNS di luar Pemerintah Provinsi Jawa Barat (dipergunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah) dilakukan dengan surat Tugas dari Kecamatan dan Keputusan Kepala OPD. g. Point 5 adalah tenaga Non PNS dan PNS Non Provinsi yang ada di Desa/Kelurahan/Kecamatan yang membantu pelayanan Tera Ulang. h. Point 6 dan 7 diberikan kepada tenaga non PNS yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai penjaga stand pameran dan tenaga keamanan stand, honorarium diberikan selama penyelenggaraan pameran.


3 - 23


3.

Upah Harian Non PNS Tenaga Teknis lainnya di Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan, Peternakan, Sosial, Pendidikan, Kebencanaan, Keciptakaryaan, Pengairan, Kebinamargaan dan Rumah Sakit di Wilayah Jawa Barat Tabel 3.29 No

Uraian

Satuan

6 Hari Kerja 5 Hari Kerja Dalam 1 Minggu Dalam 1 Minggu (7 jam/hari) (8 jam/hari)

1.

Kota Bandung

OH

96.250

110.000

2.

Kab. Bandung

OH

83.125

95.000

3.

Kab. Bandung Barat

OH

83.125

95.000

4.

Kab. Sumedang

OH

83.125

95.000

5.

Kota Cimahi

OH

83.125

95.000

6.

Kota Bekasi

OH

113.750

130.000

7.

Kab. Bekasi

OH

113.750

130.000

8.

Kab. Karawang

OH

113.750

130.000

9.

Kab. Purwakarta

OH

100.625

115.000

10.

Kab. Subang

OH

74.000

85.000

11.

Kota Depok

OH

113.750

130.000

12.

Kab. Bogor

OH

107.000

122.500

13.

Kota Bogor

OH

109.000

125.000

14.

Kab. Sukabumi

OH

74.000

85.000

15.

Kota Sukabumi

OH

64.500

74.250

16.

Kab. Cianjur

OH

72.000

82.500

17.

Kab. Majalengka

OH

48.000

55.000

18.

Kota Cirebon

OH

56.850

65.000

19.

Kab. Cirebon

OH

56.850

65.000

20.

Kab. Indramayu

OH

61.250

70.000

21.

Kab. Kuningan

OH

48.125

55.000

22.

Kab. Garut

OH

48.125

55.000

23.

Kab. Tasikmalaya

OH

61.250

70.000

24.

Kota Tasikmalaya

OH

59.000

67.500

25.

Kab. Ciamis

OH

50.000

57.250

26.

Kab. Pangandaran

OH

50.000

57.250

27.

Kota Banjar

OH

48.125

55.000


3 - 24


Keterangan : Untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu (7 jam per hari) a. Dilakukan dengan sistem perjanjian kerja/kontrak perorangan dengan pejabat yang berwenang, dilakukan per tahun dan nama-nama perorangan ditetapkan oleh Kepala OPD. b. Upah dibayar secara harian, maka perhitungan besarannya upah sebulan adalah dikalikan 25 (dua puluh lima) sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. c. Tenaga Harian Non PNS tenaga teknis lainnya terdiri dari pengurus peternakan, pengurus perikanan, penjaga sekola, mandor persemaian, mandor rehabilitasi, penjaga kebun, juru masak, pramu werda, perikanan (nahkoda, motoris, anak buah kapal/ABK, operator docking) Untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu (8 jam per hari) a. Dilakukan dengan sistem perjanjian kerja/kontrak perorangan dengan pejabat yang berwenang, dilakukan per tahun dan nama-nama perorangan ditetapkan oleh Kepala OPD. b. Sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Upah dibayar secara harian, maka perhitungan besarannya upah sebulan adalah dikalikan 21 (dua puluh satu) c. Tenaga Harian Non PNS tenaga teknis lainnya terdiri dari pengurus peternakan, pengurus perikanan, penjaga sekola, mandor persemaian, mandor rehabilitasi, penjaga kebun, juru masak, pramu werda, perikanan (nahkoda, motoris, anak buah kapal/ABK, operator docking)

12. Honorarium Kegiatan untuk PNS Non Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Non PNS. Tabel 3.30

No.

Jabatan

Satuan

Besaran (Rp)

1.

Eselon I

Orang/Kegiatan

2.250.000

2.

Eselon II A

Orang/Kegiatan

2.000.000

3.

Eselon II B

Orang/Kegiatan

1.850.000

4.

Eselon III A

Orang/Kegiatan

1.700.000

5.

Eselon III B

Orang/Kegiatan

1.600.000

6.

Eselon IV

Orang/Kegiatan

1.500.000

7.

Pelaksana Gol. IV

Orang/Kegiatan

1.300.000

8.

Pelaksana Gol. III

Orang/Kegiatan

1.200.000


3 - 25


No.

Jabatan

Besaran

Satuan

(Rp)

9.

Pelaksana Gol. II

Orang/Kegiatan

900.000

10.

Pelaksana Gol. I

Orang/Kegiatan

800.000

11.

Non PNS Profesor/S.3

Orang/Kegiatan

1.500.000

12.

Non PNS S1/S.2

Orang/Kegiatan

1.000.000

13.

Non PNS D.3/SMA

Orang/Kegiatan

800.000

14.

Non PNS SMP/SD

Orang/Kegiatan

600.000

13. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran yang sama Uang saku pemeriksa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk

melakukan

kegiatan

pemeriksaan

(audit)

dalam

lokasi

perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam. Terhadap aparat fungsional pemeriksa (auditor) tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur. Tabel 3.31

No

1

Uraian

Uang Saku Pemeriksa (Auditor)

Satuan

OH

Besaran (Rp) 100.000

14. Satuan Biaya Konsumsi Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan snack termasuk minuman untuk rapat/pertemuan, rapat koordinasi maupun rapat biasa. Rapat/pertemuan, rapat koordinasi dan rapat biasa yang dilakukan pada bulan Ramadhan selama rapat tersebut dilaksanakan pada pagi, siang dan sore hari sebelum buka puasa, maka biaya konsumsi tersebut tidak diperkenankan untuk dianggarkan, namun apabila rapat dilaksanakan menjelang buka puasa atau sampai menjelang maghrib dan setelah maghrib, biaya konsumsi dapat dianggarkan.


3 - 26


15. Konsumsi Rapat Tabel 3.32 No

Uraian

Satuan

Besaran (Rp)

1

Makan

Org/kali

45.000

2

Snack

Org/kali

15.000

3

Jamuan makan buffet/prasmanan

Org

85.000

4

Jamuan makan buffet/prasmanan VIP (Khusus pejabat negara dan eselon I)

Org

175.000

5

Jamuan makan buffet/prasmanan VVIP (khusus RI-1, RI-2 dan Tamu Negara)

Org

250.000

6

Aneka makan stand makanan/ buah-buahan

Org

30.000

7

Snack VIP

Org

30.000

1. Biaya makan (berupa bahan) untuk Panti Sosial, Rumah Sakit yaitu sebesar Rp.30.000,00/orang/hari) 2. Biaya makan minum untuk siswa Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Atlet adalah sebesar Rp.160.000,00/hari yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi atlet yang meliputi : a. Kebutuhan energi untuk Angka Metabolisme Basal (AMB) b. Kebutuhan energi dengan aktivitas fisik berat (AEFB) c.

Ukuran kebutuhan standar gizi atlet.

3. Biaya makan dan minum untuk peserta diklat penjenjangan, teknis dan fungsional, yaitu sebesar Rp. 160.000,00/orang/hari. Besaran biaya makan dan minum tersebut dengan perincian: a. Makan pagi, siang dan Malam b. Coffe breek 2 kali

16. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor (1) Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor diselenggarakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan

dapat

dilaksanakan

sepanjang

pelaksanaan

rapat

membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lain/masyarakat.


3 - 27


Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015) Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, sebagai berikut : Tabel 3.33 No

Uraian

Satuan

Besaran (Rp)

1.

Halfday

OP

220.000 - 300.000

2.

Fullday

OP

282.000 - 400.000

3.

Fullboard

OP

703.000 - 921.000

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis : 1) Paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. 2) Paket Fullday Satuan

biaya

paket

fullday

disediakan

untuk

kegiatan

rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. 3) Paket Halfday Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam.


3 - 28

Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 Catatan : 1)

Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersamasama, hotel untuk seluruh peserta rapat dapat menggunakan hotel yang sama.

2)

Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut : a. Pejabat eselon II ke atas : 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang b. Pejabat eselon III ke bawah : 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang

3)

Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut diatas.

4)

Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday dan halfday) secara selektif dan apabila dimungkinkan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di dalam kantor.

5)

Menggunakan fasilitas ruangan milik Desa/Kecamatan dianggarkan dana untuk fasilitasi ruangan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00/hari.

6)

Biaya penggunaan bangunan/rumah warga di perdesaan untuk penginapan maksimal sebesar Rp. 75.000,00/orang/hari.

17. Perjalanan Dinas Perjalanan dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2014. (1) Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Uang Representasi. Uang Harian perjalanan dinas terdiri dari uang makan, uang transportasi lokal (transportasi dalam kota tempat tujuan) dan uang saku. Uang saku dapat diberikan untuk mengikuti kegiatan Bimtek/Pelatihan/ Seminar/Rapat di dalam kota, di luar kota maupun di luar Provinsi apabila akomodasi dan konsumsi difasilitasi panitia penyelenggara.


3 - 29


Contoh : Terdapat

undangan

kegiatan

bimtek/pelatihan/seminar/rapat

yang

diselenggarakan di dalam kota, luar kota atau luar provinsi selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, pada hari pertama dapat diberikan uang harian, hari kedua diberikan uang saku dan pada hari ke tiga diberikan uang harian. (a) Uang Harian Perjalanan Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negera Dalam Daerah antar Kabupaten/Kota (kecuali dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung atau sebaliknya). Tabel 3.34 Satuan

Besar Uang Harian (Rp)

1 Kota Cimahi

OH

430.000

130.000

2 Kota Bandung

OH

430.000

130.000

3 Kab. Bandung Barat

OH

420.000

126.000

4 Kab. Bandung

OH

420.000

126.000

5 Kab. Sumedang

OH

410.000

123.000

6 Kab. Subang

OH

410.000

123.000

7 Kab. Purwakarta

OH

410.000

123.000

8 Kab. Cianjur

OH

410.000

123.000

9 Kab. Garut

OH

410.000

123.000

10 Kab. Majalengka

OH

410.000

123.000

11 Kota Sukabumi

OH

420.000

123.000

12 Kab. Karawang

OH

410.000

123.000

13 Kab. Bogor

OH

430.000

130.000

14 Kota Bogor

OH

430.000

130.000

15 Kab. Cirebon

OH

420.000

126.000

16 Kab. Tasikmalaya

OH

420.000

126.000

17 Kota Cirebon

OH

420.000

126.000

18 Kota Tasikmalaya

OH

420.000

126.000

19 Kab. Bekasi

OH

420.000

126.000

20 Kota Bekasi

OH

420.000

126.000

No


Kabupaten/Kota

Uang Saku (Rp)

3 - 30


Satuan

Besar Uang Harian (Rp)

21 Kab. Ciamis

OH

430.000

130.000

22 Kab. Kuningan

OH

420.000

126.000

23 Kab. Sukabumi

OH

430.000

130.000

24 Kota Depok

OH

430.000

130.000

25 Kota Banjar

OH

430.000

130.000

26 Kab. Indramayu

OH

420.000

123.000

27 Kab. Pangandaran

OH

430.000

130.000

No

Kabupaten/Kota

Uang Saku (Rp)

Penjelasan : Visum/penandatangan perjalanan dinas dilakukan di tempat yang dituju/yang dikunjungi (misalnya ke OPD/Badan/Lembaga/UPTD/UPTB, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan tempat penyelenggaraan kegiatan)

(b) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung atau sebaliknya. Tabel 3.35 No

Kabupaten/Kota

Satuan

Uang Harian (Rp)

Uang Saku (Rp)

1.

Kota Bandung

OH

250.000

75.000

2.

Kota Cimahi

OH

250.000

75.000

3.

Kab. Bandung Barat

OH

250.000

75.000

4.

Kab. Bandung

OH

250.000

75.000

Penjelasan : Visum/penandatangan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan ditempat yang dituju/yang dikunjungi (misalnya ke OPD/Badan/ Lembaga/UPTD/UPTB, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan tempat penyelenggaraan kegiatan)


3 - 31


(c) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota lebih dari 8 (delapan) jam. Tabel 3.36

No

Kabupaten/Kota

Satuan

Uang Harian (Rp)

Uang Saku (Rp)

1. Kota Sukabumi

OH

140.000

45.000

2. Kota Cirebon

OH

140.000

45.000

3. Kota Cimahi

OH

140.000

45.000

4. Kota Bogor

OH

150.000

50.000

5. Kota Depok

OH

150.000

50.000

6. Kota Bekasi

OH

150.000

50.000

7. Kota Bandung

OH

150.000

50.000

8. Kab. Sumedang

OH

150.000

50.000

9. Kota Tasikmalaya

OH

150.000

50.000

10. Kota Banjar

OH

150.000

50.000

11. Kab. Bekasi

OH

160.000

50.000

12. Kab. Karawang

OH

160.000

50.000

13. Kab. Purwakarta

OH

160.000

50.000

14. Kab. Cirebon

OH

160.000

50.000

15. Kab. Majalengka

OH

160.000

50.000

16. Kab. Kuningan

OH

160.000

50.000

17. Kab. Bandung

OH

160.000

50.000

18. Kab. Bandung Barat

OH

160.000

50.000

19. Kab. Bogor

OH

170.000

55.000

20. Kab. Sukabumi

OH

170.000

55.000

21. Kab. Cianjur

OH

170.000

55.000

22. Kab. Subang

OH

170.000

55.000

23. Kab. Indramayu

OH

170.000

55.000

24. Kab. Garut

OH

170.000

55.000

25. Kab. Tasikmalaya

OH

170.000

55.000

26. Kab. Ciamis

OH

170.000

55.000

27. Kab. Pangandaran

OH

170.000

55.000

Penjelasan : Visum/penandatangan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan ditempat yang dituju/yang dikunjungi (misalnya ke OPD/Badan/Lembaga/ UPTD/UPTB, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan tempat penyelenggaraan kegiatan)


3 - 32


(d) Uang Representasi

Tabel 3.37 No

Uraian

Satuan

Luar Kota

Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam

1

Gubernur dan Wakil Gubernur

OH

250.000

125.000

2

Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah

OH

200.000

100.000

3

Pejabat Eselon II

OH

150.000

75.000

(e) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Wilayah Jawa Barat ke Provinsi DKI Jakarta dan Dalam Kota DKI Jakarta. Tabel 3.38

No

Uraian

Satuan

Uang Harian (Rp)

Uang Saku (Rp)

1

Dari Wilayah Jawa Barat ke Provinsi DKI Jakarta

OH

530.000

160.000

2

Dalam Kota Wilayah DKI Jakarta lebih dari 8 (delapan) jam

OH

210.000

70.000

Penjelasan : 1) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam daerah. 2) Uang representasi hanya diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II dalam melaksanakan perjalanan dinas di dalam daerah maupun perjalanan dinas luar provinsi. 3) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. 5) Visum/penandatangan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan ditempat yang dituju/yang dikunjungi (misalnya ke OPD/Badan/ Lembaga/UPTD/UPTB, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan tempat penyelenggaraan kegiatan)


3 - 33


(2) Penyetaraan TNI Dan POLRI Anggota TNI dan POLRI serta pegawai tidak tetap dapat melakukan perjalanan

dinas

atas

perintah

pejabat

yang

berwenang.

Penyetaraan tingkat perjalanan dinas untuk anggota TNI dan POLRI. Tabel 3.39 No

Golongan

Pangkat TNI

Pangkat POLRI

1

Golongan I

Tamtama : - Prajurit Dua/Kelasi Dua - Prajurit Satu/Kelasi satu - Prajurit Kepala/ Kelasi Kepala - Kopral Dua - Kopral Satu - Kopral Kepala

Tamtama : - Bhayangkara Dua - Bhayangkara Satu - Bhayangkara Kepala - Ajun Brigadir Polisi Dua - Ajun Brigadir Polisi Satu - Ajun Brigadir Polisi Kepala

2

Golongan II

Bintara : - Sersan Dua - Sersan Satu - Sersan Kepala - Sersan Mayor - Pembantu Letnan Dua - Pembantu Letnan Satu

Bintara : - Brigadir Polisi Dua - Brigadir Polisi Satu - Brigadir Polisi - Brigadir Polisi Kepala - Ajun Inspektur Polisi Dua - Ajun Inspektur Polisi Satu

3

Golongan III

Perwira Pertama : - Letnan Dua - Letnan Satu - Kapten

Perwira Pertama : - Inspektur Polisi Dua - Inspektur Polisi Satu - Ajun Komisaris Polisi

4.

Golongan IV

Perwira Menengah : - Mayor - Letnan Kolonel - Kolonel

Perwira Menengah : - Komisaris Polisi - Ajun Komisaris Besar Polisi - Komisaris Besar Polisi

Perwira Tinggi : Perwira Tinggi : - Brigadir Jenderal/Laksamana - Brigadir Jenderal polisi Pertama/Marsekal Pertama - Inspektur Jenderal Polisi - Mayor Jenderal/Laksamana - Komisaris Jenderal Polisi Muda/Marsekal Muda - Jenderal Polisi - Letnan Jenderal/Laksamana Madya/Marsekal Madya - Jenderal/Laksamana/Marsekal

Keterangan: a. Dasar Penyetaraan TNI yaitu Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.


3 - 34

Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 b. Dasar Penyetaraan POLRI yaitu Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Perjalanan Dinas Non PNS

Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikut sertakan Non PNS diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang telah ditetapkan. Perjalanan Dinas Non PNS dilakukan secara selektif (untuk supir non PNS; non PNS dari kegiatan swakelola; dan Non PNS yang di kontrak berdasarkan hasil anjab ABK dan sesuai dengan tupoksinya). 18. Satuan Biaya Taksi dan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam DPA-SKPD sesuai dengan peruntukkannya. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. Tabel 3.40 Satuan Biaya Taksi dan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Satuan Biaya Penginapan No

Kabupaten /Kota

Satuan Biaya Taksi

Pejabat Negara/ Pejabat Eselon I/ Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD/Sekda

Pejabat Eselon II

Pejabat Eselon III/ Gol. IV

Pejabat Eselon IV/Gol. III

Gol.I/ Gol. II

1

Kota Bandung

118.000

3,664,000

1,753,000

949,000

515,000

463,000

2

Kota Cimahi

118.000

2,000,000

1,200,000

750,000

450,000

350,000

3

Kab. Bandung

118.000

2,000,000

1,000,000

800,000

450,000

350,000

4

Kab. Bandung Barat

118.000

2,500,000

1,000,000

800,000

450,000

350,000

5

Kab. Sumedang

118.000

1,500,000

900,000

700,000

400,000

300,000

6

Kab. Subang

118.000

2,500,000

850,000

750,000

400,000

350,000

7

Kab. Purwakarta

118.000

2,000,000

950,000

750,000

450,000

350,000

8

Kab. Majalengka

118.000

1.600.000

850.000

750.000

500.000

350.000

9

Kab. Karawang

118.000

2.800.000

950.000

650.000

500.000

350.000

Kab. Cianjur

118.000

2,500,000

1,000,000

750,000

450,000

300,000

10


3 - 35


Satuan Biaya Penginapan No

Kabupaten /Kota

Satuan Biaya Taksi

Pejabat Negara/ Pejabat Eselon I/ Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD/Sekda

Pejabat Eselon II

Pejabat Eselon III/ Gol. IV

Pejabat Eselon IV/Gol. III

Gol.I/ Gol. II

11

Kab. Garut

118.000

2,600,000

950,000

700,000

450,000

350,000

12

Kab. Bekasi

118.000

2,400,000

1,000,000

700,000

450,000

350,000

13

Kota Bekasi

118.000

2,600,000

1,000,000

750,000

500,000

350,000

14

Kota Bogor

118.000

3,100,000

1,000,000

800,000

500,000

350,000

15

Kota Sukabumi

118.000

2,900,000

850,000

800,000

400,000

350,000

16

Kab. Bogor

118.000

3,150,000

1,000,000

700,000

450,000

350,000

17

Kab. Kuningan

118.000

2,500,000

900,000

850,000

400,000

350,000

18

Kab. Cirebon

118.000

2,400,000

950,000

800,000

500,000

350,000

19

Kota Cirebon

118.000

2,600,000

950,000

800,000

500,000

350,000

20

Kab. Ciamis

118.000

1,500,000

850,000

700,000

500,000

300,000

21

Kota Banjar

118.000

1,200,000

1,000,000

700,000

450,000

350,000

22

Kab. Indramayu

118.000

1,500,000

850,000

650,000

400,000

300,000

23

Kab. Sukabumi

118.000

2,600,000

900,000

800,000

500,000

350,000

24

Kab. Tasikmalaya

118.000

2,600,000

850,000

750,000

450,000

300,000

25

Kota Tasikmalaya

118.000

2.800.000

900.000

800.000

500.000

300.000

26

Kota Depok

118.000

2,700,000

1,000,000

800,000

500,000

350,000

27

Kab. Pangandaran

118.000

2,500,000

1,100,000

800,000

500,000

350,000

Keterangan : 1) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap: a. di hotel; atau b. di tempat menginap lainnya. 2) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil 3) Dalam hal pelaksanaan SPD lebih dari 1 (satu) hari dan tidak menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. 4) Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju terminal/stasiun keberangkatan atau dari terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya.


3 - 36


6 19. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Tabel 3.41 Daftar Penggunaan BBM untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas dari/ke DKI Jakarta Dari Ke

1

Kabupaten Bandung

2

Kabupaten Bandung Barat

3

1 2 3 Kab. Kab.Bandu Bandung Kab.Bekasi ng Barat

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Kab.Bogor

Kab.Ciamis

Kab.Cianjur

Kab.Cirebon

Kab.Garut

Kab. Indramayu

Kab. Karawang

Kab. Kuningan

Kab. Majalengka

Kab. Pangandaran

Kab. Purwakarta

Kab.Subang

Kab. Sukabumi

Kab. Sumedang

Kab. Tasikmalaya

Kota Bandung

Kota Banjar

Kota Bekasi

Kota Bogor

Kota Cimahi

Kota Cirebon

Kota Depok

26

27

Kota Kota Sukabumi Tasikmalaya

28 DKI Jakarta

N

6-15 L

25-40 L

25-45 L

32-50 L

18-25 L

30-45 L

18-30 L

32-42 L

20-30 L

30-40 L

20-30 L

34-50 L

12-20 L

15-25 L

20-40 L

18-25 L

30-40L

6-18 L

30-40 L 25-30 L 30-35 L 5-15 L

25-30 L

30-35 L

20-25 L

30-35 L

25-40 L

6-15 L

N

20-25 L

25-37 L

28-42 L

15-22 L

30-45 L

31-47 L

21-32 L

15-21 L

25-40 L

27-40 L

36-50 L

5-10 L

14-20 L

30-40 L

28-35 L

25-35 L

10-19 L

30-40 L 25-35 L 25-35 L 5-10 L

30-40 L

30-40 L

25-35 L

25-30 L

20-25 L

Kabupaten Bekasi

25-40 L

20-25 L

N

13-20 L

30-40 L

28-35 L

35-45 L

25-35 L

30-45 L

18-30 L

31-46 L

30-40 L

55-65 L

20-35 L

20-35 L

30-40 L

25-45 L

30-50 L

33-37 L

30-40 L 25-35 L 25-35 L 25-40 L

20-35 L

20-45 L

20-35 L

30-50 L

20-25 L

4

Kabupaten Bogor

25-45 L

25-37 L

13-20 L

N

25-40 L

20-30 L

35-45 L

25-35 L

35-50 L

20-30 L

25-30 L

30-40 L

60-70 L

20-35 L

25-40 L

20-35 L

25-56 L

25-45 L

34-43 L

30-40 L 25-35 L 25-35 L 30-45 L

35-55 L

21-40 L

20-35 L

30-55 L

15-25 L

5

Kabupaten Ciamis

32-50 L

28-42 L

30-40 L

25-40 L

N

30-45 L

20-35 L

15-25 L

30-40 L

35-50 L

20-30 L

20-35 L

15-20 L

30-45 L

30-45 L

35-55 L

21-40 L

6-15 L

37-47 L

30-40 L 25-35 L 25-35 L 25-40 L

20-40 L

30-50 L

30-45 L

10-25 L

55-60 L

6

Kabupaten Cianjur

18-25 L

15-22 L

28-35 L

20-30 L

30-45 L

N

25-45 L

30-40 L

30-40 L

20-30 L

35-50 L

30-40 L

43-50 L

23-35 L

25-40 L

15-25 L

29-50 L

20-44 L

17-56 L

25-40 L 20-35 L 25-56 L 32-50 L

30-45 L

25-45 L

7-16 L

25-45 L

25-45 L

7

Kabupaten Cirebon

30-45 L

30-45 L

35-45 L

35-45 L

20-35 L

25-45 L

N

30-40 L

10-20 L

35-50 L

10-20 L

15-20 L

30-45 L

30-45 L

32-50 L

30-45 L

25-45 L

29-35 L

31-44 L

30-45 L 35-55 L 21-40 L 30-45 L

15-35 L

30-45 L

30-53 L

25-45 L

35-55 L

8

Kabupaten Garut

18-30 L

31-47 L

25-35 L

25-35 L

15-25 L

30-40 L

30-40 L

N

30-35 L

25-35 L

25-35 L

20-38 L

25-40 L

20-35 L

30-45 L

25-56 L

20-35 L

15-20 L

20-42 L

25-40 L 8-15 L

25-50 L

25-40 L

25-56 L

25-45 L

25-45 L

9

Kabupaten Indramayu

32-42 L

21-32 L

30-45 L

35-50 L

30-40 L

30-40 L

10-20 L

30-35 L

N

30-35 L

15-25 L

13-20 L

35-45 L

31-45 L

20-35 L

35-61 L

20-40 L

10-20 L

40-51 L

32-50 L 30-45 L 25-45 L 25-40 L

8-15 L

29-50 L

35-67 L

25-45 L

30-45 L

10

Kabupaten Karawang

20-30 L

15-21 L

18-30 L

20-30 L

35-50 L

20-30 L

35-50 L

25-35 L

30-35 L

N

30-40 L

30-45 L

48-50 L

10-20 L

20-35 L

25-41 L

25-40 L

35-50 L

23-38 L

30-45 L 25-56 L 20-35 L 25-40 L

30-45 L

25-40 L

25-39 L

25-45 L

20-35 L

11

Kabupaten Kuningan

30-40 L

25-40 L

31-46 L

25-30 L

20-30 L

35-50 L

10-20 L

25-35 L

15-25 L

30-40 L

N

15-20 L

20-35 L

35-50 L

32-45 L

35-59 L

35-55 L

35-50 L

32-46 L

20-35 L 35-61 L 20-40 L 35-55 L

15-35 L

35-50 L

10-20 L

15-20 L

32-46 L

12

Kabupaten Majalengka

20-30 L

27-40 L

30-40 L

30-40 L

20-35 L

30-40 L

15-20 L

20-38 L

13-20 L

30-45 L

15-20 L

N

25-40 L

35-50 L

20-35 L

25-47 L

25-41 L

35-50 L

30-40 L

25-41 L 25-40 L 35-50 L 32-45 L

20-45 L

35-50 L

20-30 L

20-35 L

30-40 L

13

Kabupaten Pangandaran

34-50 L

36-50 L

55-65 L

60-70 L

15-20 L

43-50 L

30-45 L

25-40 L

35-45 L

48-50 L

20-35 L

25-40 L

N

42-50 L

45-55 L

70-85 L

30-40 L

17-25 L

34-45 L

10-15 L 50-65 L 55-65 L 35-45 L

26-35 L

35-65 L

48-55 L

16-25 L

55-65 L

14

Kabupaten Purwakarta

12-20 L

5-10 L

20-35 L

20-35 L

30-45 L

23-35 L

30-45 L

20-35 L

31-45 L

10-20 L

35-50 L

35-50 L

42-50 L

N

15-25 L

20-35 L

25-40 L

20-30 L

15-25 L

25-56 L 20-35 L 31-45 L 20-35 L

35-61 L

20-30 L

31-46 L

30-40 L

20-35 L

15

Kabupaten Subang

15-25 L

14-20 L

20-35 L

25-40 L

30-45 L

25-40 L

32-50 L

30-45 L

20-35 L

20-35 L

32-45 L

20-35 L

45-55 L

15-25 L

N

25-40 L

25-35 L

20-30 L

18-30 L

35-61 L 20-40 L 10-20 L 20-35 L

25-41 L

20-30 L

25-30 L

20-35 L

20-35 L

16

Kabupaten Sukabumi

20-40 L

30-40 L

30-40 L

20-35 L

35-55 L

15-25 L

30-45 L

25-56 L

35-61 L

25-41 L

35-59 L

25-47 L

70-85 L

20-35 L

25-40 L

N

30-45 L

25-35 L

30-70 L

25-41 L 25-40 L 35-50 L 32-45 L

35-59 L

35-50 L

20-30 L

30-55 L

25-35 L

17

Kabupaten Sumedang

18-25 L

28-35 L

25-45 L

25-56 L

21-40 L

29-50 L

25-45 L

20-35 L

20-40 L

25-40 L

35-55 L

25-41 L

30-40 L

25-40 L

25-35 L

30-45 L

N

20-25 L

18-28 L

35-59 L 35-55 L 35-50 L 20-35 L

25-47 L

20-30 L

35-50 L

20-35 L

25-45 L

18

Kabupaten Tasikmalaya

30-40L

25-35 L

30-50 L

25-45 L

6-15 L

20-44 L

29-35 L

15-20 L

10-20 L

35-50 L

35-50 L

35-50 L

17-25 L

20-30 L

20-30 L

25-35 L

20-25 L

N

28-55 L

25-47 L 25-41 L 42-50 L 35-55 L

30-50 L

35-50 L

10-20 L

5-15 L

35-45 L

19

Kota Bandung

6-18 L

10-19 L

33-37 L

34-43 L

37-47 L

17-56 L

31-44 L

20-42 L

40-51 L

23-38 L

32-46 L

30-40 L

34-45 L

15-25 L

18-30 L

30-70 L

18-28 L

28-55 L

N

35-45 L 30-35 L 32-38 L 5-18 L

35-42 L

38-45 L

25-30 L

25-30 L

33-40 L

20

Kota Banjar

30-40 L

30-40 L

30-40 L

30-40 L

30-40 L

25-40 L

30-45 L

25-40 L

32-50 L

30-45 L

20-35 L

25-41 L

10-15 L

25-56 L

35-61 L

25-41 L

35-59 L

25-47 L

35-45 L

N

25-47 L

20-30 L

35-50 L

15-25 L

40-50 L

21

Kota Bekasi

25-30 L

25-35 L

25-35 L

25-35 L

25-35 L

20-35 L

35-55 L

8-15 L

30-45 L

25-56 L

35-61 L

25-40 L

50-65 L

20-35 L

20-40 L

25-40 L

35-55 L

25-41 L

30-35 L

35-55 L

30-45 L

25-47 L

20-30 L

30-50 L

20-35 L

22

Kota Bogor

30-35 L

25-35 L

25-35 L

25-35 L

25-35 L

25-56 L

21-40 L

29-50 L

25-45 L

20-35 L

20-40 L

35-50 L

55-65 L

31-45 L

10-20 L

35-50 L

35-50 L

42-50 L

32-38 L

35-50 L 35-55 L

35-50 L

30-45 L

25-47 L

20-30 L

30-40 L

20-35 L

23

Kota Cimahi

5-15 L

5-10 L

25-40 L

30-45 L

25-40 L

32-50 L

30-45 L

20-35 L

25-40 L

25-40 L

35-55 L

32-45 L

35-45 L

20-35 L

20-35 L

32-45 L

20-35 L

35-55 L

5-18 L

20-35 L 35-50 L 35-50 L

N

25-47 L

20-30 L

35-50 L

25-35 L

25-35 L

24

Kota Cirebon

25-30 L

30-40 L

20-35 L

35-55 L

20-40 L

30-45 L

15-35 L

25-50 L

8-15 L

30-45 L

15-35 L

20-45 L

26-35 L

35-61 L

25-41 L

35-59 L

25-47 L

30-50 L

35-42 L

25-47 L 30-45 L 30-45 L 25-47 L

N

35-50 L

35-50 L

15-25 L

35-55 L

25

Kota Depok

30-35 L

30-40 L

20-45 L

21-40 L

30-50 L

25-45 L

30-45 L

25-40 L

29-50 L

25-40 L

35-50 L

35-50 L

35-65 L

20-30 L

20-30 L

35-50 L

20-30 L

35-50 L

38-45 L

20-30 L 25-47 L 25-47 L 20-30 L

35-50 L

N

35-55 L

30-50 L

20-30 L

26

Kota Sukabumi

20-25 L

25-35 L

20-35 L

20-35 L

30-45 L

7-16 L

30-53 L

25-56 L

35-67 L

25-39 L

10-20 L

20-30 L

48-55 L

31-46 L

25-30 L

20-30 L

35-50 L

10-20 L

25-30 L

35-50 L 20-30 L 20-30 L 35-50 L

35-50 L

35-55 L

N

30-35 L

20-35 L

27

Kota Tasikmalaya

30-35 L

25-30 L

30-50 L

30-55 L

10-25 L

25-45 L

25-45 L

25-45 L

25-45 L

25-45 L

15-20 L

20-35 L

16-25 L

30-40 L

20-35 L

30-55 L

20-35 L

5-15 L

25-30 L

15-25 L 30-50 L 30-40 L 25-35 L

15-25 L

30-50 L

30-35 L

N

30-40 L

28

DKI Jakarta

25-40 L

20-25 L

20-25 L

15-25 L

55-60 L

25-45 L

35-55 L

25-45 L

30-45 L

20-35 L

32-46 L

30-40 L

55-65 L

20-35 L

20-35 L

25-35 L

25-45 L

35-45 L

33-40 L

40-50 L 20-35 L 20-35 L 25-35 L

35-55 L

20-30 L

20-35 L

30-40 L

N


3 - 37

29-50 L 20-35 L

35-55 L 35-50 L 20-35 L N

35-55 L 35-50 L N


Keterangan :

1. Biaya BBM untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dipergunakan untuk Perjalanan dinas dari tempat OPD/Biro/KCP/Balai/UPTD/UPT/Instalasi sampai sebaliknya;

kedudukan Kantor tempat tujuan dan

2. Bahan bakar minyak (BBM) adalah Bahan Bakar Minyak Non Subsidi. 3. Biaya Tol dibayarkan sesuai dengan biaya riil. 4. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang mempergunakan kendaraan khusus milik pribadi yaitu kendaraan dengan spesifikasi teknis tertentu yang sulit dijangkau dengan kendaraan biasa untuk tujuan khusus, diberikan sesuai dengan Biaya Riil.

20. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Tabel 3.42

No

Provinsi

Satuan

Uang Harian (Rp)

Uang Saku (Rp)

1 Nangro Aceh Darusalam

OH

360.000

110.000

2 Sumatera Utara

OH

370.000

110.000

3 Riau

OH

370.000

110.000

4 Kepulauan Riau

OH

370.000

110.000

5 Jambi

OH

370.000

110.000

6 Sumatera Barat

OH

380.000

110.000

7 Sumatera Selatan

OH

380.000

110.000

8 Lampung

OH

380.000

110.000

9 Bengkulu

OH

380.000

110.000

10 Bangka Belitung

OH

410.000

120.000

11 Banten

OH

370.000

110.000

12 DKI Jakarta

OH

530.000

160.000

13 Jawa Tengah

OH

370.000

110.000

14 D.I. Yogyakarta

OH

420.000

130.000

15 Jawa Timur

OH

410.000

120.000

16 Bali

OH

480.000

140.000

17 Nusa Tenggara Barat

OH

440.000

130.000

18 Nusa Tenggara Timur

OH

430.000

130.000

19 Kalimantan Barat

OH

380.000

110.000

20 Kalimatan Tengah

OH

360.000

110.000

21 Kalimantan Selatan

OH

380.000

110.000


3 - 38


No

Provinsi

Uang Harian (Rp)

Satuan

Uang Saku (Rp)

22 Kalimantan Timur

OH

430.000

130.000

23 Kalimantan Utara

OH

430.000

130.000

24 Sulawesi Utara

OH

370.000

110.000

25 Gorontalo

OH

370.000

110.000

26 Sulawesi Barat

OH

410.000

120.000

27 Sulawesi Selatan

OH

430.000

130.000

28 Sulawesi Tengah

OH

370.000

110.000

29 Sulawesi Tenggara

OH

380.000

110.000

30 Maluku

OH

380.000

110.000

31 Maluku Utara

OH

430.000

130.000

32 P a p u a

OH

580.000

170.000

33 Papua Barat

OH

480.000

140.000

Keterangan : 1. Biaya uang harian perjalanan dinas luar provinsi merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas luar provinsi. 2. Biaya tanspor melewati batas kota diberikan sesuai biaya riil berdasarkan fasilitas transpor sebagaimana diatur dalam tabel 3. 49

21. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Tabel 3.43 Tarif Hotel No

Provinsi

Gub/Wagub/ Sekda/ Pimpinan/ Anggota DPRD

EselonII/ Pejabat yang setara

Eselon III/ Gol IV

EselonIV /Gol. III

Gol I/II

1

Nangro Aceh Darusalam

4.420.000

1.308.000

1.080.000

410.000

370.000

2

Sumatera Utara

4.960.000

1.214.000

703.000

505.000

310.000

3

Riau

3.817.000

1.168.000

868.000

450.000

380.000

4

Kepulauan Riau

4.275.000

1.285.000

650.000

502.000

280.000

5

Jambi

4.000.000

1.176.000

697.000

382.000

290.000

6

Sumatera Barat

4.240.000

1.155.000

884.000

477.000

370.000

7

Sumatera Selatan

4.680.000

1.228.000

605.000

514.000

310.000

8

Lampung

3.960.000

1.299.000

790.000

374.000

356.000

9

Bengkulu

1.300.000

790.000

712.000

599.000

510.000


3 - 39


Tarif Hotel Gub/Wagub/ Sekda/ Pimpinan/ Anggota DPRD

EselonII/ Pejabat yang setara

No

Provinsi

10

Bangka Belitung

3.335.000

1.310.000

850.000

533.000

304.000

11

Banten

3.808.000

1.430.000

1.024.000

797.000

400.000

12

DKI Jakarta

8.720.000

1.086.000

800.000

610.000

400.000

13

Jawa Tengah

4.146.000

1.478.000

1.024.000

497.000

350.000

14

D.I. Yogyakarta

4.620.000

1.334.000

747.000

629.000

461.000

15

Jawa Timur

4.400.000

1.359.000

841.000

499.000

329.000

16

Bali

4.881.000

1.810.000

1.304.000

904.000

658.000

17

Nusa Tenggara Barat

3.429.000

2.738.000

737.000

540.000

360.000

18

Nusa Tenggara Timur

3.000.000

1.000.000

700.000

662.000

400.000

19

Kalimantan Barat

2.400.000

1.130.000

866.000

430.000

361.000

20

Kalimatan Tengah

3.000.000

1.596.000

923.000

558.000

436.000

21

Kalimantan Selatan

4.250.000

1.679.000

816.000

500.000

379.000

22

Kalimantan Timur

4.000.000

3.021.000

1.596.000

550.000

450.000

23

Kalimantan Utara

4.000.000

3.021.000

1.596.000

550.000

450.000

24

Sulawesi Utara

3.200.000

1.553.000

640.000

549.000

342.000

25

Gorontalo

1.320.000

1.134.000

910.000

423.000

240.000

26

Sulawesi Barat

1.260.000

1.030.000

910.000

425.000

360.000

27

Sulawesi Selatan

4.820.000

1.912.000

968.000

539.000

378.000

28

Sulawesi Tengah

2.030.000

1.298.000

894.000

493.000

389.000

29

Sulawesi Tenggara

1.850.000

1.070.000

802.000

488.000

420.000

30

Maluku

3.000.000

1.030.000

680.000

545.000

414.000

31

Maluku Utara

3.110.000

1.512.000

600.000

478.000

380.000

32

Papua

2.850.000

1.668.000

754.000

460.000

414.000

33

Papua Barat

2.750.000

1.482.000

976.000

798.000

370.000

Eselon III/ Gol IV

EselonIV /Gol. III

Gol I/II

Keterangan : Biaya penginapan perjalanan dinas luar provinsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk Pengalokasian biaya penginapan dalam RKA-SKPD sesuai dengan peruntukkannya.Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang Sah.


3 - 40


22. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi Tabel 3.44 No

Provinsi

Satuan

Biaya Taksi di tempat tujuan

1.

Nangro Aceh Darusalam

Orang/kali

123.000

2.

Sumatera Utara

Orang/kali

232.000

3.

Riau

Orang/kali

70.000

4.

Kepulauan Riau

Orang/kali

105.000

5.

Jambi

Orang/kali

128.000

6.

Sumatera Barat

Orang/kali

192.000

7.

Sumatera Selatan

Orang/kali

124.000

8.

Lampung

Orang/kali

148.000

9.

Bengkulu

Orang/kali

92.000

10

Bangka Belitung

Orang/kali

86.000

11

Banten

Orang/kali

320.000

12

a. Jawa Barat

Orang/kali

118.000

b. Bandung

Orang/kali

60.000

13

DKI Jakarta

Orang/kali

170.000

14

Jawa Tengah

Orang/kali

50.000

15

D.I. Yogyakarta

Orang/kali

141.000

16

Jawa Timur

Orang/kali

148.000

17

Bali

Orang/kali

160.000

18

Nusa Tenggara Barat

Orang/kali

218.000

19

Nusa Tenggara Timur

Orang/kali

81.000

20

Kalimantan Barat

Orang/kali

145.000

21

Kalimatan Tengah

Orang/kali

94.000

22

Kalimantan Selatan

Orang/kali

141.000

23

Kalimantan Timur

Orang/kali

401.000

24

Kalimantan Utara

Orang/kali

310.000

25

Sulawesi Utara

Orang/kali

310.000

26

Gorontalo

Orang/kali

134.000

27

Sulawesi Barat

Orang/kali

217.000

28

Sulawesi Selatan

Orang/kali

128.000

29

Sulawesi Tengah

Orang/kali

151.000

30

Sulawesi Tenggara

Orang/kali

332.000

31

Maluku

Orang/kali

340.000

32

Maluku Utara

Orang/kali

403.000

33

Papua

Orang/kali

354.000

34

Papua Barat

Orang/kali

130.000


3 - 41


Keterangan : Satuan biaya taksi perjalanan dinas ke luar provinsi merupakan satuan Biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/terminal/statsiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya, dibayarkan secara lumpsum Contoh Perhitungan alokasi biaya taksi : 1. Seorang pejabat/pegawai negeri yang tempat kedudukannya ada di luar Bandung akan melakukan perjalanan dinas jabatan dari Bandung Ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taksi menggunakan biaya sebagaimana tercantum pada tabel 3.45 angka 12a dan angka 15, sebagai berikut : a. Berangkat. 1) Biaya taksi dari tempat kedudukan di luar Bandung ke Bandara Husein Sastranegara; dan 2) Biaya taksi dari Bandara Adisucipto (Yogyakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Yogyakarta. b. Kembali 1) Biaya taksi dari hotel/penginapan (Yogyakarta) ke Bandara Adi Sucipto; dan 2) Biaya taksi dari Bandara Husein Sastranegara ke tempat kedudukan. 2. Seorang pejabat/pegawai negeri yang tempat kedudukannya ada di Bandung akan melakukan perjalanan dinas jabatan dari Bandung Ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taksi menggunakan biaya sebagaimana tercantum pada tabel 3.45 angka 12b dan angka 15, sebagai berikut : a. Berangkat. 1) Biaya taksi dari tempat kedudukan di Bandung ke Bandara Husein Sastranegara; dan 2) Biaya taksi dari Bandara Adisucipto (Yogyakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Yogyakarta. b. Kembali 1) Biaya taksi dari hotel/penginapan (Yogyakarta) ke Bandara Adi Sucipto; dan 2) Biaya taksi dari Bandara Husein Sastranegara ke tempat kedudukan. 3. Seorang pejabat/pegawai negeri yang tempat kedudukannya ada di Bandung dan di luar Bandung akan melakukan perjalanan dinas jabatan Ke Provinsi Kalimantan Timur dengan keberangkatan melalui Bandara Soekarno-Hatta, maka alokasi biaya taksi menggunakan biaya sebagaimana tercantum pada tabel 3.45 angka 13 dan angka 23, sebagai berikut : a. Berangkat. 1) Biaya taksi dari tempat kedudukan di Bandung dan luar Bandung ke Bandara Soeta; dan 2) Biaya taksi dari Bandara Sepinggan (Balikpapan) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Kota Samarinda b. Kembali 1) Biaya taksi dari hotel/penginapan di Kota Samarinda ke Bandara Sepinggan; dan 2) Biaya


taksi

dari

Bandara

Soekarno-Hatta

ke

tempat

kedudukan.

3 - 42


23. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi (PP) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar provinsi adalah satuan biaya untuk pembelian tiket Pergi-Pulang dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran). Tabel 3.46

No.

Kota Asal

Tujuan

1 Jakarta

Ambon

2 Jakarta

Satuan Biaya Tiket Bisnis Ekonomi (Rp) (Rp) 13.285.000

7.081.000

Balikpapan

7.412.000

3.797.000

3 Jakarta

Banda Aceh

7.519.000

4.492.000

4 Jakarta

Bandar Lampung

2.407.000

1.583.000

5 Jakarta

Banjarmasin

5.252.000

2.995.000

6 Jakarta

Batam

4.867.000

2.888.000

7 Jakarta

Bengkulu

4.364.000

2.621.000

8 Jakarta

Biak

14.065.000

7.519.000

9 Jakarta

Denpasar

5.305.000

3.262.000

10 Jakarta

Gorontalo

7.231.000

4.824.000

11 Jakarta

Jambi

4.065.000

2.460.000

12 Jakarta

Jayapura

14.568.000

8.193.000

13 Jakarta

Jogjakarta

4.107.000

2.268.000

14 Jakarta

Kendari

7.658.000

4.182.000

15 Jakarta

Kupang

9.413.000

5.081.000

16 Jakarta

Makassar

7.444.000

3.829.000

17 Jakarta

Malang

4.599.000

2.695.000

18 Jakarta

Mamuju

7.295.000

4.867.000

19 Jakarta

Manado

10.824.000

5.102.000

20 Jakarta

Manokwari

16.226.000

10.824.000

21 Jakarta

Mataram

5.316.000

3.230.000

22 Jakarta

Medan

7.252.000

3.808.000

23 Jakarta

Padang

5.530.000

2.952.000

24 Jakarta

Palangkaraya

4.984.000

2.984.000

25 Jakarta

Palembang

3.861.000

2.268.000


3 - 43


No.

Kota Asal

Tujuan

Satuan Biaya Tiket Bisnis Ekonomi (Rp) (Rp)

26 Jakarta

Palu

9.348.000

5.113.000

27 Jakarta

Pangkal Pinang

3.412.000

2.319.000

28 Jakarta

Pekanbaru

5.583.000

3.016.000

29 Jakarta

Pontianak

4.353.000

2.781.000

30 Jakarta

Semarang

3.861.000

2.182.000

31 Jakarta

Solo

3.861.000

2.342.000

32 Jakarta

Surabaya

5.466.000

2.674.000

33 Jakarta

Ternate

10.001.000

6.664.000

34 Jakarta

Timika

13.830.000

7.487.000

35 Bandung

Batam

6.289.000

3.583.000

36 Bandung

Denpasar

5.626.000

3.252.000

37 Bandung

Jakarta

2.064.000

1.476.000

38 Bandung

Jambi

5.006.000

2.941.000

39 Bandung

Jogjakarta

3.369.000

2.129.000

40 Bandung

Padang

6.129.000

3.508.000

41 Bandung

Palembang

4.385.000

2.631.000

42 Bandung

Pangkal Pinang

4.559.000

2.738.000

43 Bandung

Pekanbaru

6.525.000

3.701.000

44 Bandung

Semarang

3.027.000

1.957.000

45 Bandung

Solo

3.647.000

2.268.000

46 Bandung

Surabaya

4.824.000

2.856.000

47 Bandung

Tanjungpandan

4.439.000

2.663.000

Keterangan : Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar provinsi yang tidak tercantum dalam tabel 3.48 di atas, maka besarannya disesuaikan dengan biaya riil.


3 - 44

Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 KLASIFIKASI FASILITAS TRANSPOR

Fasilitas Transpor Bagi Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan Keluarga,

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

RI

Nomor

113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. Tabel 3.46

No 1

2

3.

Pejabat Negara/Eselon, Pangkat/Gol Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta pejabat lainnya yang diseratarkan Pejabat Negara lainnya, Pejabat Eselon II, dan pejabat lainnya yang diseratarkan Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I

Moda Transportasi Pesawat Udara Bisnis

VIP/ Kelas I A

Kereta Api/Bus Spesial/ Eksekutif

Ekonomi

Kelas I B

Eksekutif

Sesuai kenyataan

Ekonomi

Kelas II A

Eksekutif

Sesuai kenyataan

Kapal Laut

Lainnya Sesuai kenyataan

24. Biaya Perjalanan Dinas Pindah. a. Biaya transportasi pindah pegawai dan/atau keluarga yang sah dibayarkan sesuai dengan biaya riil. b. Uang

harian

dibayarkan

sesuai

dengan

tempat

tujuan

pindah

(sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pertanggung jawaban Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas pindah Luar Daerah Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat/pegawai negeri yang dipindah tugaskan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkut barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.


3 - 45


Tabel 3.47 No 1

2

Angkutan Kereta Api

Truk

Uraian

Satuan

a. Pengepakan dan Penggudangan b. Angkutan

m³

a. Pengepakan dan Penggudangan b. Angkutan

3

Angkutan laut/Sungai

a. Pengepakan dan Penggudangan b. Angkutan c. Angkutan laut/sungai

km/m³

Biaya (Rp) 75.000 Sesuai tarif berlaku

m³

60.000

km/m³

400

m³ km³/m³ m³

60.000 400 Sesuai tarif berlaku

25. Perjalanan Dinas Luar Negeri 1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk makan, transpor lokal, uang saku. Sedangkan biaya Penginapan dan visa dibayar sesuai dengan pengeluaran riil Negara setempat. Klasifikasi perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap. Besaran uang harian bagi negara yang tidak tercantum dalam tabel dibawah ini merujuk pada besaran uang harian negara dimana perwakilan RI yang bersangkutan berkedudukan. Contoh : Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya.


3 - 46


Tabel 3.48 Golongan (dalam US $) No

Negara A

B

C

D

1 Amerika Serikat

527

473

417

343

2 Kanada

447

404

368

307

3 Argentina

395

277

242

241

4 Venezuela

464

323

287

286

5 Brazil

436

341

291

241

6 Chile

415

316

270

222

7 Columbia

386

281

240

221

8 Peru

383

277

237

221

9 Suriname

398

295

252

207

385

273

242

241

11 Mexico

429

318

282

281

12 Kuba

406

305

261

221

13 Panama

414

307

272

271

14 Austria

504

453

318

317

15 Belgia

466

419

282

281

16 Perancis

512

464

382

381

17 Rep. Federasi Jerman

443

411

282

281

18 Belanda

463

416

272

271

19 Swiss

509

456

322

321

20 Denmark

472

427

275

241

21 Finlandia

453

409

354

313

22 Norwegia

517

465

288

286

23 Swedia

466

436

342

341

24 Kerajaan Inggris

587

534

432

431

25 Bosnia Herzegovina

456

420

334

333

26 Kroasia

483

444

353

352

Amerika Serikat

Amerika Selatan

10 Ekuador Amerika Tengah

Eropa Barat

Eropa Utara

Eropa Selatan


3 - 47

Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 Golongan (dalam US $) No

Negara A

B

C

D

27 Spanyol

457

413

287

286

28 Yunani

422

379

242

241

29 Italia

520

472

372

371

30 Portugal

425

382

242

241

31 Serbia

401

361

313

277

32 Bulgaria

406

367

320

284

33 Czech

426

390

331

293

34 Hongaria

421

381

339

300

35 Polandia

401

361

313

277

36 Rumania

416

381

313

277

37 Rusia

556

512

407

406

38 Slovakia

429

387

335

297

39 Ukraina

425

382

328

290

40 Nigeria

361

313

292

291

41 Senegal

334

276

206

201

42 Ethiopia

312

257

192

167

43 Kenya

334

276

206

196

44 Madagaskar

296

244

182

181

45 Tanzania

330

272

203

182

46 Zimbabe

285

244

216

215

47 Mozambique

319

263

212

211

48 Namibia

300

247

185

161

49 Afrika Selatan

304

251

202

201

50 Aljazair

342

308

287

286

51 Mesir

368

273

212

190

52 Maroko

304

251

192

191

53 Tunisia

293

241

187

186

54 Sudan

342

282

210

184

55 Libia

308

254

189

165

Eropa Timur

Afrika Barat

Afrika imur

Afrika Selatan

Afrika Utara


3 - 48


Negara A

B

C

D

56 Azerbaijan

498

459

365

364

57 Bahrain

405

286

222

208

58 Irak

397

283

220

201

59 Yordania

365

254

197

196

60 Kuwait

406

283

257

256

61 Libanon

357

267

207

186

62 Qatar

386

276

215

196

63 Arab Suriah

358

257

200

196

64 Turki

365

270

210

188

65 Pst. Arab Emirat

459

323

302

301

66 Yaman

353

241

197

196

67 Saudi Arabia

391

276

215

201

68 Kesultanan Oman

359

254

197

185

69 Rep. rakyat Cina

378

238

207

206

70 Hongkong

472

320

287

286

71 Jepang

519

303

262

261

72 Korea Selatan

421

326

297

296

73 Korea Utara

395

238

207

206

74 Afghanistan

385

226

173

172

75 Bangladesh

339

196

167

166

76 India

352

263

242

241

77 Pakistan

343

203

182

181

78 Srilanka

348

201

167

166

79 Iran

351

260

202

181

80 Uzbekistan

392

352

287

254

81 Kazakhstan

456

420

334

333

82 Philipina

412

278

222

221

83 Singapura

424

290

224

221

84 Malaysia

381

253

212

211

Asia Barat

Asia Timur

Asia Selatan

Asia Tengah

Asia Tenggara


3 - 49


Negara A

B

C

D

85 Thailand

392

275

211

201

86 Myanmar

368

250

197

196

87 Laos

380

262

202

196

88 Vietnam

383

265

204

196

89 Brunai Darusalam

374

256

197

196

90 Kamboja

296

223

197

196

91 Timor Leste

392

354

229

196

92 Australia

439

403

272

271

93 Selandia Baru

392

246

222

221

94 Kaledonia Baru

425

387

276

224

95 Papua Nugini

385

353

237

192

96 Fiji

363

329

221

179

Asia Fasifik

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri dikelompokan dalam 4 Golongan, sebagai berikut :

a. Golongan A

: Menteri, Ketua dan Wakil ketua Lembaga Tinggi Negara,

Duta

Besar

Luar

Biasa

Berkuasa

penuh/Kepala Perwakilan, dan Pejabat Negara lainnya yang setara, termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah

Non

Kementerian

dan

Pimpinan

Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. b.

Golongan B

; Duta besar, pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas, pejabat eselon I, pejabat eselon II, perwira tinggi TNI/POLRI, Anggota Lembaga Tinggi Negara, utusan khusus presiden (special envoy) dan pejabat lainnya yang setara.

c.

Golongan C

: Pegawai negeri sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b dan perwira menengah TNI/POLRI.


3 - 50


d.

Golongan D

: Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.

2.

Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP) Tabel 3.49

No

Klasifikasi (dalam US$)

Kota Eksekutif

Bisnis

Ekonomi

1

Amerika Utara Chicago

12.471

6.749

3.587

2

Houston

12.635

6.487

3.591

3

Los Angeles

11.187

5.809

3.178

4

New York

14.761

6.040

3.753

5

Ottawa

12.266

6.924

4.083

6

San Fransisco

12.468

6.623

2.771

7

Toronto

11.750

8.564

3.201

8

Vancouver

10.902

7.458

3.277

9

Washington

14.428

8.240

3.743

Amerika Selatan 10

Bogota

18.399

9.426

7.713

11

Brazilia

16.393

11.518

5.970

12

Boenos Aires

13.237

9.134

5.970

13

Caracas

17.832

10.399

5.130

14

Paramaribo

15.018

9.494

7.353

15

Santiago de Chile

21.874

15.539

8,900

16

Quito

17.325

16.269

12.127

Amerika Tengah 17

Mexico City

11.822

7.831

3.966

18

Havana

14.702

11.223

7.335

19

Panama City

23.291

14.389

13.570

Eropa Barat 20

Vienna

10.520

4.177

3.357

21

Brussels

10.713

5.994

3.870

22

Marseilles

10.850

5.074

3.541

23

Paris

10.724

6.085

3.331

24

Berlin

10.277

6.126

3.959

25

Bern

11.478

6.056

4.355

26

Bonn

10.945

5.023

3.753


3 - 51


No


Kota Eksekutif

Bisnis

Ekonomi

27

Hamburg

7.464

6.031

3.825

28

Geneva

8.166

5.370

4.333

29

Amsterdam

8.216

5.898

3.331

9.696

4.920

3.730

10.023

5.931

3.681

9.917

5.506

3.433

10.980

5.446

4.153

9.856

4.773

4.049

Eropa Utara 30

Copenhagen

31

Helsinski

32

Stockholm

33

London

34

Oslo Eropa Selatan

35

Sarajevo

11.778

7.129

6.033

36

Zagreb

14.446

6.334

2.794

37

Athens

14.911

9.256

8.041

38

Lisbon

9.309

4.746

3.383

39

Madrid

10.980

4.767

3.631

40

Rome

8.714

4.774

3.851

41

Beograd

9.921

6.158

5.350

Eropa Timur 42

Bratislava

6.993

4.341

3.771

43

Bucharest

8.839

4.982

4.113

44

Kiev

10.860

6.029

5.193

45

Moscow

9.537

7.206

5.143

46

Praque

8.484

6.748

3.451

47

Sofia

7.473

6.346

3.612

48

Warsaw

10.777

5.052

3.447

Afrika Barat 49

Dakkar

12.900

9.848

8.555

50

Abuja

10.281

7.848

6.818

Afrika Timur 51

Addis Ababa

7.700

5.808

5.552

52

Nairobi

8,732

7,966

6,081

53

Antananarive

11.779

9.000

8.282

54

Dar Es Salaam

8.947

6.599

5.733

55

Harare

11.118

10.600

5.747

18.241

11.774

7.510

Afrika Selatan 56

Windhoek


3 - 52


No


Kota Eksekutif

Bisnis

Ekonomi

57

Cape Town

14.941

8.438

7.330

58

Johannesburg

11.255

8.524

6.275

Afrika Utara 59

Algiers

9.536

6.593

5.710

60

Cairo

7.820

6.414

4.037

61

Khartoum

5.904

4.507

3.915

62

Rabbat

8.910

7.721

5.665

63

Tripoli

6.551

5,706

4,975

64

Tunisia

9.419

4.958

4.175

Asia Barat 65

Manama

6.400

5.992

4.700

66

Baghdad

5.433

4.148

3.545

67

Amman

7.561

6.431

3.545

68

Kuwait

6.771

4.273

3.110

69

Beirut

7.703

4.490

3.730

70

Doha

5.216

3.639

2.745

71

Damascus

8.684

5.390

3.325

72

Ankara

9.449

6.643

3.581

73

Abu Dhabi

5.283

4.976

2.727

74

Sanaa

8.205

5.878

3.679

75

Jeddah

6.446

3.785

3.321

76

Muscat

6.469

5.156

3.727

77

Riyadh

5.359

3.510

3.000

Asia Tengah 78

Tashkent

13.617

8.453

7.343

79

Astana

13.661

12.089

8.962

Asia Timur 80

Beijing

2.595

2.140

1.623

81

Hongkong

3.028

2.633

1.257

82

Osaka

3.204

2.686

1.864

83

Tokyo

3.734

2.675

1.835

84

Pyongyang

2.421

1.999

1.737

85

Seoul

3.233

2.966

1.737

Asia Selatan 86

Kaboul

6.307

3.905

3.208

87

Teheran

4.475

3.416

2.920


3 - 53


No


Kota Eksekutif

Bisnis

Ekonomi

88

Colombo

3.119

2.562

1.628

89

Dhaka

3.063

2.417

1.092

90

Islamabad

5.482

3.333

2.501

91

Karachi

4.226

3.633

2.321

92

New Delhi

3.380

2.009

1.673

Asia Tenggara 93

Bandar Seri Bagawan

1.618

1.147

919

94

Bangkok

2.344

1.155

823

95

Davao City

2.757

2.558

1.641

96

Hanoi

1.833

1.833

1.656

97

Ho Chi Minh

1.677

1.503

1.235

98

Johor Bahru

1.195

911

525

99

Kota Kinabalu

1.894

1.427

694

100

Kuala Lumpur

1.158

659

585

101

Manila

2.453

1.614

1.150

102

Penang

918

766

545

103

Pnom Penh

2.202

1.981

1.627

104

Singapore

991

673

403

105

Vientiane

2.274

2.025

1.420

106

Yangon

1.468

1.212

1.053

Asia Pasifik 107

Canberra

5.506

4.926

2.500

108

Darwin

6.689

4.900

3.964

109

Melbourne

4.886

3.814

2.858

110

Noumea

6.940

5.917

3.780

111

Perth

5.771

1.801

1.525

112

Port Moresby

8.252

7.398

5.034

113

Sydney

4.629

4.237

2.557

114

Vanimo

3.318

2.740

2.380

115

Wellington

6.561

4.687

3.413

Klasifikasi Moda transportasi untuk masing-masing golongan, sebagai berikut : a.

Moda transportasi udara terdiri dari :

b.

Klasifikasi eksekutif diberikan untuk Golongan A

c.

Klasifikasibisnis diberikan untuk Golongan B

d.

Klasifikasi ekonomi diberikan untuk Golongan C dan D


3 - 54


Moda transportasi darat atau air, paling rendah klasifikasi bussines untuk semua golongan.

26. Bantuan Biaya Transportasi untuk Non PNS dan PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bantuan Biaya Transportasi pulang pergi bagi Non PNS dan PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai

Peserta Penataran/Pelatihan/

Seminar/Kursus/Diseminasi/Sosialisasi/RapatKerja.

Tabel 3.50 Bantuan Biaya Transportasi (PP)

No

Uraian

Besaran (Rp)

Satuan

1

Desa ke Ibukota Kecamatan

Orang/kegiatan

75.000

2

Kelurahan/Kecamatan ke Ibukota (Kota)

Orang/kegiatan

90.000

3

Desa/Kelurahan/Kecamatan ke Ibukota (Kabupaten)

Orang/kegiatan

100.000

4

Desa/Kelurahan/Kecamatan ke Ibukota Provinsi

Orang/kegiatan

200.000

27. Akomodasi Fasilitasi akomodasi Tamu Negara, Pejabat Negara dan Tamu Pemerintah Daerah yang diundang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dianggarkan oleh OPD yang bersangkutan. Tabel 3.51 Tipe dan Tarif Kamar

Fasilitas Hotel

Tarif (Rp)

Kepala Negara/Ketua/Wk.Ketua Lembaga Tinggi Negara/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Tamu Negara

Bintang Lima

Sesuai dengan harga satuan (riil cost)

2.

Pejabat Negara/Kepala Kepala Daerah

Wk.

Bintang Empat


3.

Tamu Pemerintah Daerah Provinsi lainnya

Bintang Tiga


No

Uraian

1.


Daerah/

3 - 55


28. Eksploitasi dan Perawatan Kendaraan Dinas serta Sewa Kendaraan Untuk Dinas 1. Biaya Eksploitasi Kendaraan Biaya eksploitasi kendaraan dinas meliputi biaya bahan bakar dan biaya pelumasan, dengan ketentuan: a. Biaya eksploitasi dan perawatan kendaraan dinas dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas pengelolaan kendaraan dinas. b. Khusus Kendaraan Dinas Pelayanan/Operasional Rumah Tangga Setda dan Rumah Tangga Pimpinan yang melaksanakan kegiatan luar daerah/ dalam daerah diberikan tambahan biaya BBM berpedoman pada analisa kebutuhan. Tabel 3.52 Satuan Volume Bahan Bakar Kendaraan Operasional yang aktif No

Maksimum BBM Ltr/bln

Jenis kendaraan

1

Bus Besar

500

2

Truck/Mikro Bus/Pemadam Kebakaran

400

3

Jeep/Sedan

150

4

Minibus/PickUp

150

5

Sepeda Motor

40

6

Sepeda Motor Pengawalan

75

Keterangan : BBM kendaraan operasional bersifat penyediaan, dan pemanfaatannya sesuai pemakaian. Penyediaan BBM bukan berdasarkan jumlah kendaraan.

2. Biaya Pelumasan Kendaraan Dinas Tabel 3.53 Satuan Biaya Pelumasan Kendaraan Dinas No

Pelumas (Rp/Bln) 500.000

Jenis kendaraan

1

Bus Besar

2

Truck/Mikro Bus

450.000

3

Jeep/Sedan

400.000

4

Mini Bus/Pick Up

350.000

5

Sepeda Motor

6

Sepeda Motor Pengawalan


50.000 `

200.000

3 - 56


3. Biaya Perawatan Kendaraan Biaya perawatan kendaraan dinas operasional meliputi biaya untuk perbaikan (kaki-kaki, tune up, Persneling, Gardan, Kampas Rem, Pirodo dan sparepart lainnya), biaya untuk penggantian ban dan accu untuk 1 (satu) tahun.

Tabel 3.54 Satuan Biaya Perawatan Kendaraan Dinas Pejabat dan Kendaraan Dinas Operasional

No 1

2

3

Kendaraan

Biaya (Rp)

Kendaraan Dinas Pejabat a. Pejabat Negara

Unit/Tahun

34.992.000

b. Pejabat Eselon I

Unit/Tahun

32.481.000

c. Pejabat Eselon II

Unit/Tahun

26.307.000

d. Pejabat Eselon III

Unit/Tahun

15.610.000

a. Roda Empat

Unit/Tahun

22.806.000

b. Double Gardan (4WD)

Unit/Tahun

30.528.000

c. Roda Dua

Unit/Tahun

3.042.000

Unit/Tahun

18.999.000

a. PJR Roda Empat

Unit/Tahun

74.820.000

b. PJR Roda Dua (<250 cc)

Unit/Tahun

18.250.000

c. PJR Roda Dua (> 750 cc)

Unit/Tahun

30.960.000

Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan Operasional Dalam Lingkungan Kantor a. Roda Enam

4

Satuan

Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukkannya. Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.


3 - 57


4. Biaya Perpanjangan STNK Untuk pembayaran pajak kendaraan Dinas (Perpanjangan STNK) disesuaikan dengan kebutuhan sejumlah kendaraan serta tarif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 29. Biaya Sewa Kendaraan Tabel 3.55 Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan

Besaran (Rp)

a. Roda Enam/Bus Besar

Unit/hari

3.000.000

b. Roda Enam/Bus Sedang

unit/hari

2.000.000

c. Roda Empat

Unit/hari

700.000

No

Jenis kendaraan

1 Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Keterangan : 1. Satuan Biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus). 2. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi : a. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan, dan b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. (Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat) 3. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

30. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah a. Biaya bagi penjemput/pengantar diberikan uang harian, biaya penginapan, dan biaya transport pegawai sesuai tingkatan, paling lama 3 (tiga) hari; b. Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dialokasikan maksimal yang dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan c. Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil. d. Biaya pengruktian/pemulasaraan Rp. 850.000,00 per orang.


jenazah

maksimal

sebesar

3 - 58


31. Pakaian Dinas Tabel 3.56 Standar Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

No

Satuan

Harga (Rp)

Per meter

250.000

stel

500.000

1 pasang

400.000

Jenis Pakaian

1

Bahan Pakaian Dinas

2

Training + Kaos Olah raga

3

Sepatu Olah Raga

Keterangan Banyaknya bahan pakaian disesuaikan kebutuhan dan anggaran yang tersedia pada OPD/Biro/UPTD/UPP/Balai/UPTB

Tabel 3.57 Standar Pakaian Kerja

No

Harga (Rp)

Uraian

1

Pakaian Kerja Dokter

500.000

2

Pakaian Dinas Pegawai/Perawat

400.000

3

Pakaian Seragam Mahasiswa/i

350.000

4

Pakaian kerja sopir/Pesuruh

340.000

5

Pakaian kerja satpam

780.000

Keterangan Standar Pakaian Kerja sudah dalam bentuk Pakaian jadi

32. Ongkos Jahit Pakaian Dinas Tabel 3.58 Standar Biaya Ongkos Jahit Pakaian Dinas No

Jenis Pakaian

Harga (Rp)

1

Pakaian Dinas per stel

250.000


3 - 59


33. Biaya Sewa Mesin Fotocopy Tabel 3.59 No.

Jenis Mesin

Satuan

Harga (Rp)

1

Mesin Fotocopy Analog

Bulan/unit

3.800.000

2

Mesin Fotocopy Digital

Bulan/unit

5.000.000

Satuan biaya sewa mesin fotocopy merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotocopy analog dan/atau mesin fotocopy digital, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) lembar/bulan. 34. Satuan Sewa Gedung/Lapang Olahraga Tabel 3.60 No.

Jenis Gedung

1.

Gedung Pertemuan

2.

Lapang Olahraga

Satuan Hari Lapang

Harga (Rp) Sesuai Pengeluaran Maks. 15.000.000 Maks. 500.000

35. Kesejahteraan PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Untuk meningkatkan kinerja dan etos kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka dilakukan pembekalan penanaman sikap mental disiplin dan jiwa korsa dalam bentuk pembinaan dan Outbond disetiap OPD dengan alokasi anggaran maksimum sebesar Rp. 1.000.000,00 per orang setiap tahun.


3 - 60

BAB III BELANJA LANGSUNG

Recommend Documents