(Rupiah) A Belanja Langsung

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, PENGAWASAN, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional, tujuan nasional dan good governance, maka salah satu fungsi pemerintahan yang perlu diterapkan secara utuh adalah penyelenggaraan pemerintahan umum (Algemene Bestuur) sebagai suatu sistem pemerintahan negara yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi oleh suatu perangkat pemerintahan yang memiliki kewenangan secara terpusat, baik dalam masalah kebijakan maupun dalam pelaksanaannya. Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian diselenggarakan dalam cakupan yang cukup luas dan kompleks yang meliputi upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan dan organisasi pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan pelayanan kehidupan beragama, peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan penataan peraturan Perundang-Undangan. Rincian program kerja dan realisasi anggaran untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Pengawasan, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian urusan otonomi daerah dapat dilihat pada tabel dan uraian sebagai berikut :

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel IV.B.20.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Pengawasan, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2011 No.

Program

A 1

Belanja Langsung Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

2

3 4 5 6 7 8 9

LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi (Rupiah) 32.186.185.483 375.000.000

Realisasi (Rupiah) 30.791.369.717 337.215.500

90.000.000

90.000.000

1.935.000.000

1.871.511.800

45.000.000 592.500.000

45.000.000 541.607.600

10.000.000

10.000.000

150.000.000

148.613.000

185.522.345

181.001.300

55.000.000

54.760.000

163

No.

Program

Alokasi (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

Keuangan 10 11 12 13 14

15 16 17 B 1 2 3

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Peningkatan Pendidikan Keagamaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Total

1.930.000.000

1.754.521.900

1.700.000.000

1.664.605.150

194.705.000

192.527.500

373.926.000 30.000.000

356.581.000 25.840.000

20.000.000

19.650.000

6.620.533.750

6.468.081.671

17.878.998.388

17.029.853.296

109.486.380.360 63.032.130.360 936.250.000 45.518.000.000 141.672.565.843

106.014.544.781 60.640.409.627 767.577.955 44.606.557.200 136.805.914.499

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo (diolah)

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program ini terlaksana 4 (empat) kegiatan dengan anggaran Rp. 375.000.000,00 dan terealisasi Rp. 337.215.500,00 yaitu :  Kegiatan Coffee Morning: kegiatan ini salah satu forum komunikasi informal yang dilaksanakan untuk mempertemukan dan membuka akses komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Muspida, Ormas, LSM, BUMD/BUMN, Pers, dan tokoh Masyarakat, dengan pembahasan berbagai persoalan krusial daerah yang harus disampaikan kepada masyarakat dan sekaligus menjadi wahana instrospeksi terhadap jalannya pemerintahan. Kegiatan ini dilaksanakan di lokasi yang berbedabeda diluar maupun di dalam ruangan sesuai kebutuhan dan kondisi. Pada tahun 2011 dilaksanakan 5 (kali) kegiatan.  Rapat Koordinasi Camat dan Sekretaris Kecamatan dilaksanakan 3 (tiga) kali dengan membahas topik/tema yang aktual yang berkembang di tengah masyarakat yang berkaitan dengan tugas-tugas kewilayahan. -

Pelaksanaan Rakor pertama dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2011 di Kecamatan Kalikajar dengan tema : Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi dengan Narasumber: Kabag Tapem tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten+++) yang terintegrasi untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat dan Kabag Organisasi tentang Reformasi Birokrasi dengan rancangan penguatan


164

fungsi kecamatan yaitu dengan koordinasi pelayanan administrasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung reformasi birokrasi. -

Rakor Kedua dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2011 di Pendopo Kabupaten Wonosobo dengan tema Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1432 H dengan Narasumber Kabag Perekonomian tentang Ketersediaan Bahan Pokok Pangan dan Kadinas Hubkominfo tentang Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran.

-

Rakor Ketiga dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2011 di Pendopo Kecamatan Mojotengah dengan tema Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan dengan Narasumber Sekretaris DPPKAD tentang PBB dan Aset Daerah, Kepala Bapermasdes tentang Rencana Pergantian BPD dan Pelaksanaan Pilkades Massal Tahun 2012 serta Kakan Kesbangpol dan Linmas tentang Penanggulangan Bencana.

 Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dengan melakukan identifikasi 26 (dua puluh enam) pelaksanaan urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo bertujuan untuk melihat secara nyata pelaksanaan butir-butir urusan pada SKPD pengampu urusan dapat dijadikan salah satu bahan masukan terhadap: Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan kebijakan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah; Penyusunan dan atau penyempurnaan unit organisasi perangkat daerah beserta fungsiya yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah; Perencanaan dan penetapan pelayanan dasar yang merupakan prioritas berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah yang harus dilaksanakan/disediakan daerah sesuai dengan bidangnya; Perencanaan dan penyusunan alokasi biaya yang dianggarkan dalam APBD. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari Keputusan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Wonosobo T.A 2010 huruf T. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian butir 3 yaitu perlu diupayakan selalu melakukan evaluasi kewenangan yang mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan prosedur baku dan teknis dalam pelaksanaan masing-masing urusan.  Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja OPD Kab. Wonosobo : Pelaksanaan Anjab oleh Tim Teknis Anjab menghasilkan identifikasi kondisi dan permasalahan real SKPD sebagai dasar penataan OPD berdasarkan database dan kebutuhan daerah sebagai salah satu titik tolak pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program ini dilaksanakan untuk melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat setiap tahun yang akan dievaluasi untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dan dapat juga dijadikan salah satu bahan evaluasi pengambilan kebijakan perencanaan daerah, dengan melakukan kegiatan:  Penyusunan Buku Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Suplemen LPPD: 10 buku.


165

 Penyusunan Buku Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2010 Bupati Wonosobo : 125 buku dan CD LKPJ sejumlah 125

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas DPRD yang pada gilirannya akan mengingkatkan kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu legislasi, budgeting,pengawasan dengan kegiatan sebagai berikut:  Kegiatan reses dilaksanakan oleh semua anggota DPRD baik unsur pimpinan maupun anggota pada daerah pemilihan masing-masing pada tanggal 28 Maret s.d 7 April 2011 untuk menyerap aspirasi masyarakat yang diharapkan anggota DPRD dapat menyalurkan aspirasi masyarakat.  Dokumentasi dan Sosialisasi Kinerja DPRD yaitu kegiatan publikasi kegiatan DPRD di media massa diantaranya Suara Merdeka, Wonosobo Ekspress, Kedaulatan Rakyat, Radar Semarang, Cempaka, Pembuatan Baliho, Penerbitan Majalah Informatif, Parlementaria, Pengembangan Website DPRD.  Pengadaan Buku Perpustakaan DPRD: Terlaksananya pengadaan Buku Perpustakaan DPRD sebanyak 100 buku Literatur Peraturan Perundang-Undangan  Pengadaan Buku Kerja DPRD Kab. Wonosobo: Terlaksananya pengadaan Buku Kerja DPRD Tahun 2012 sebanyak 75 buku  Workshop DPRD : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bekerjasama dengan LP3 Semarang dan PKHKD Universitas Negeri Jendral Sudirman Purwokerto melalui Kesepakatan Bersama (MoU) Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo. dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jenderal Sudirman Nomor : 090/1029/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Kesepakatan Bersama (MoU) Fakultas Hukum Universitas Negeri Jenderal Sudirman Purwokerto  Kajian Peraturan-peraturan daerah: Tersusunnya naskah akademik dan rancangan Perda tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Anak, Kesejahteraan Buruh dan Tenaga Kerja, Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan bekerjasama dengan PKHKD Unsoed Purwokerto

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program ini dilaksanakan Dalam rangka penataan OPD yang efisien dan efektif yang merupakan salah satu prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonosobo 2011-2015, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan sinergis. Setelah pelaksanaan Anjab dan ABK dalam rangka mengumpulkan database tentang kondisi eksisting OPD, diperlukan langkah selanjutnya yaitu Evaluasi Kelembagaan. Kegiatan ini fokus pada pengkajian draft kelembagaan baru berdasarkan hasil Anjab dan ABK, peraturan yang berlaku serta kebutuhan mendasar Kabupaten Wonosobo  Evaluasi Kelembagaan : Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan melalui Pengkajian Kelembagaan, FGD untuk menggali data dari SKPD, Rapat pembahasan dengan Tim Pengarah dan Tim Teknis, Penyusunan hasil pembahasan tim pengarah sebagai bahan penyusunan Draft Raperda.


166

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penataan peraturan perundang-undangan menjadi hal yang mutlak diperlukan dalam era sekarang ini untuk menyesuaikan dengan situasi dan perubahan yang begitu cepat dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan roda pemerintahan. Halhal yang dilaksanakan dalam program ini adalah:  Pembuatan Buku Himpunan Lembaran Daerah: Tersusun Buku Himpunan Lembaran Daerah sebanyak 675 buku dan telah didistribusikan ke Unit Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum se Wonosobo dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Pembuatan Buku Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo dimaksudkan untuk tersedianya informasi peraturan perundang-undangan sehingga akan meningkatkan kualitas publikasi produk dan informasi hukum  Pelaksanaan RANHAM: Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan instrumen Hak Asasi Manusia lainnya termasuk public hearing dengan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Wonosobo dan tersedianya hasil kajian dan tersusunnya rancangan revisi Peraturan Daerah sesuai dengan hasil kajian, kegiatan harmonisasi dan sosialisasi Ranham yang dilaksanakan pada tanggal 3, 10 dan 17, 29 Desember 2011 dengan melibatkan 38 SKPD/LSM/Perguruan Tinggi.  Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah bertujuan untuk memantau dan mengetahui efektifitas pelaksanaan suatu peraturan daerah, meliputi aspek Yuridis, Sosiologis, Law Enforcement. Perda yang dievaluasi sebanyak 5 (lima) perda.  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah: Peraturan daerah yang ditetapkan sebanyak 11 Raperda termasuk 3 (tiga) Perda APBD.  Bimbingan Teknis Peraturan Perundangan: Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang perancangan peraturan perundangundangan yang akan berimplikasi pada meningkatnya kualitas produk hukum daerah sebagai landasan hukum pemerintahan daerah. Materi yang disampaikan: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kerja Sama Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penyusunan Produk Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dengan Narasumber dari Biro Hukum Propinsi Jawa Tengah, Bappeda, Bagian Tata Pemerintahan, dan Bagian Hukum. Dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2011 dengan Peserta kegiatan ini sebanyak 50 orang yaitu Sekretaris/Kasubbag TU SKPD.  Penyuluhan Hukum Terpadu: Dilaksanakan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum serta terbentuknya perilaku seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang taat pada hukum. Narasumber Muspida dan Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo dengan materi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tugas dan Wewenang DPRD. Dilaksanakan di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Garung, Mojotengah, Kalibawang, Kejajar dan Selomerto. Adapun peserta yang diundang dari masing-masing desa diwilayah


167

kecamatan dimaksud dari unsur Kepala Desa/Kelurahan, Sekretaris Desa/Kelurahan, BPD, tokoh masyarakat/pemuda dan PKK .  Pembuatan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan: Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung informasi peraturan perundang-undangan sehingga meningkatkan kualitas publikasi produk dan informasi hukum. Tercetak buku sebanyak 690 buku Informasi Peraturan Perundang-undangan dan 690 buku Lembaran Lepas Peraturan Daerah yang telah didistribusikan ke anggota DPRD Kabupaten Wonosobo, SKPD se Kabupaten Wonosobo masing-masing 1 (satu) buku, Desa/Kelurahan di Kabupaten Wonosobo masing-masing 2 (dua) buku dan Bagian Hukum se Jawa Tengah .  Penanganan Konflik dan Gugatan Perdata / TUN: Bantuan hukum dan konsultasi hukum diberikan oleh Tim Bantuan Hukum Kabupaten Wonosobo kepada Aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, yang terlibat dalam perkara, baik perkara Perdata, Tata Usaha Negara, maupun Pidana. Pemberian bantuan hukum dimaksud sepanjang terkait dengan pelaksanaan tugas dan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, bantuan hukum diberikan sampai pada persidangan dimuka pengadilan, sedangkan dalam perkara Pidana berupa konsultasi hukum dan pendampingan. Tahun 2011 kegiatan penanganan konflik dan gugatan Perdata/TUN dilaksanakan untuk penyelesaian PT SSSWI dan telah mengadakan rapat mediasi, pertemuan tindak lanjut penyelesaian PT SSSWI dalam pailit bersama Tim Eksekutif, Tim Legislatif Kab. Wonosobo, perwakilan eks Karyawan PT SSSWI dengan pihak Direksi (Owner).  Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati : Peraturan Bupati sebanyak 42 (empat puluh dua) .

yang ditetapkan

 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Cukai (DBHCT) : Dilaksanakan bulan September 2011 di 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Wonosobo yaitu Kertek,Kepil,Kalikajar dan Sapuran dengan Narasumber Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Yogyakarta , Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo, Kepolisian Resort Wonosobo, Kejaksaan Negeri Wonosobo, Pengadilan Negeri Wonosobo. Materi: Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Cukai, Kebijakan Pemerintah Tentang Barang Kena Cukai (Dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum), Sosialisasi Penyidikan Undang-Undang tentang Cukai, Peran Kejaksaan Dalam Penegakkan Hukum Di Bidang Cukai, Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Peserta : Perangkat Desa/BPD, petani tembakau, pelaku industri/pedagang tembakau/rokok dan organisasi masyarakat/pemuda.  Sosialisasi Peraturan Daerah: Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang merupakan Produk Hukum daerah yang langsung berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat Wonosobo. Sasarannya adalah masyarakat di 15 (lima belas) kecamatan dan semua SKPD Narasumber : Komisi A DPRD, DPPKAD, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Materi: Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan, Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum  Kegiatan Desa Sadar Hukum : Kegiatan desa sadar hukum sebagai langkah awal menuju terbentuknya desa sadar hukum yang mana dari kementrian Hukum dan HAM memerintahkan agar desa sadar hukum bisa terbentuk pada akhir bulan


168

oktober 2011, desa terpilih adalah Manggis Kecamatan Leksono sebagai desa binaan dan kegiatan telah dimulai September 2011. Tujuan Pembentukan adalah agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia dan agar setiap anggota masyarakat memahami dan mentaati terhadap hukum yang berlaku. Anggota Kadarkum binaan desa Manggis terdiri dari 35 orang anggota tetap dan sudah ada Keputusan Camat Leksono Nomor : 180/016/2011 tentang Penetapan Keluarga Sadar Hukum Desa Manggis Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Tahun 2011.  Pembinaan SJDI Hukum: Kegiatan Pembinaan SJDI Hukum di Kabupaten Wonosobo dengan sasaran kecamatan telah dilaksanakan tanggal tanggal 3 Oktober, 4 Nopember, tanggal 20 dan 22 Desember 2011. Kegiatan lain adalah mengikuti bimbingan teknis JDI Hukum di Kanwil Hukum dan HAM.  Sosialisasi, Pengkajian dan Penertiban Perizinan: Sosialisasi di 15 Kecamatan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat mengenai perizinan untuk legalitas usaha.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi Penerapan SMM ISO 9001: 2008: Tersedianya Dokumen Manual Mutu Dinas Kesehatan untuk terwujudnya perbaikan manajemen Dinas Kesehatan baik manajemen internal maupun manajemen pelayanan publik dan dapat menjadi percontohan bagi SKPD-SKPD lain dalam menyusun dan menerapkan SMM ISO 9001:2008.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Sarana Elektronik (LPSE) yaitu Pengadaan komputer 4 unit, laptop 3 unit, netbook 1 unit, server 1 unit, UPS 2 unit, dan printer 1 buah yang digunakan sebagai fasilitas yang layak bagi para pengelola dan pengguna layanan pengadaan secara elektronik

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota  Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE): Penyelenggaraan operasional layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) sesuai amanat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan mengadakan pelatihan e-procurement 2 kali dan penyelenggaraan LPSE periodik.  Monitoring dan Evaluasi Kesekretariatan DBHCT: Dilaksanakan dalam rangka koordinasi serta monitoring pelaksanaan kegiatan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2011 dengan kegiatan rapat tim Koordinasi sebanyak 4 kali, rapat SKPD pengelola DBHCHT sebanyak 12 kali, rapat Tim pengkaji DBHCHT sebanyak 12 kali, rapat Sekretariat DBHCHT sebanyak 12 kali, perjalanan dalam Daerah sebanyak 12 kali, perjalanan luar daerah (DIY/Jateng) sebanyak 12 kali, perjalanan luar daerah (Jakarta) sebanyak 3 kali.


169

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Penyusunan LAKIP Sekda dan LAKIP Kabupaten Wonosobo: Terkumpulnya buku LAKIP 53 SKPD dan Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP Sekda dan LAKIP Bupati Tahun 2010 yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja SKPD dalam rangka perbaikan kinerja di tahun selanjutnya dan diketahui status pencapian misi, tujuan dan sasaran rencana strategis SKPD.  Penyusunan Renstra Setda :Tersusunnya Dokumen Renstra Setda Kabupaten Wonosobo sebagai dokumen perencanaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo yang pedoman dan arah yang jelas bagi Setda dalam menentukan arah dan tujuan program pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun agar kinerja Setda terencana secara baik selaras dengan arah perencanaan kabupaten Wonosobo yang tercantum dalam RPJMD Kab. Wonosobo.  Penyusunan Review Laporan Keuangan Daerah : Laporan Hasil Review Laporan Keuangan Daerah Tahun 2010 yang berguna untuk bahan evaluasi perbaikan Keandalan Laporan Keuangan Daerah

Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan berbasis TIK terlebih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2010, mulai Tahun 2011 pengelolaan pajak Pusat dan Provinsi kewenangannya dialihkan kepada Kabupaten, sehingga untuk mempersiapkan proses pengalihan kewenangan pengelolaan pajak tersebut diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :  Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa : sosialisasi, pelatihan pengadaan barang/jasa, sertifikasi pengadaan barang/jasa sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010  Penyusunan Standarisasi Indek Biaya Pemeliharaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Honorarium Tahun 2011: Tersusun Buku Indeks Harga Tahun 2011 yang dibagikan ke semua Organisasi Perangkat Daerah.  Operasional Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa: Rapat koordinasi ULP 3 kali sesuai amanat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 agar pelaksanaan pembangunan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.  Fasilitasi Bantuan Masyarakat: Merupakan penunjang/pendamping pemberian bantuan kepada masyarakat.  Perangsang Lunas Awal PBB dan Instensifikasi PBB: Pemberian insentif bagi desa yang menyetorkan pajak sesuai jadwal yang telah ditentukan  Penerbitan SPT PPh Pasal 21 Gaji PNS Kabupaten Wonosobo: Penerbitan SPT PPh Pasal 21 Gaji PNS kab. Wonosobo  Penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama Tahun Anggaran 2011: Terlaksananya penyusunan buku Laporan Realisasi Semester Pertama dan kedua Tahun 2010 masing-masing sebanyak 100 buku  Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD: Tersusunnya Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 sebanyak 75 buku LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

170

 Penyusunan Perubahan APBD TA 2011: Evaluasi Raperda Perubahan APBD Tahun 2011, koordinasi draft Raperda Perubahan APBD dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi  Penyusunan DPA dan DPPA SKPD Tahun 2011: Tersusunnya DPA dan DPPA SKPD se Kab. Wonosobo sebanyak 1.140 buku sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan di Tahun 2011  Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011: Evaluasi Raperda APBD Tahun 2011, Koordinasi Draf Raperda APBD Tahun 2011 dan konsultasi ke Provinsi  Penyampaian SPPT PBB: Terkirimnya SPPT PBB ke petugas pungut sebanyak 320 bendel ke 514.000 Wajib Pajak  Intensifikasi Pemungutan dan Pendataan intensifikasi pemungutan pajak daerah

Pajak

Daerah:

Terlaksananya

 Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah: Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada 680 orang dari SKPD  Penelusuran Status Tanah Milik Pemda : Terlaksananya kegiatan penelusuran status tanah milik Pemda 1 paket  Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2011: Tersusunnya buku KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2011 sebanyak 150 buku KUAP dan 150 buku PPASP  Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2012: Tersusunnya buku KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2012 sebanyak 150 buku KUA dan 150 buku PPAS  Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengalihan Pajak Pusat/Provinsi menjadi Pajak Daerah: Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pengalihan pajak pusat/provinsi menjadi pajak daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 182 menyebutkan bahwa tahapan pengalihan pajak PBB P2 dan Retribusi menjadi Pajak Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2013.  Pelaksanaan Kegiatan MPTP TGR: Operasional kegiatan MPTP TGR 1 paket  Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD): Terlaksananya SIPKD dalam menunjang kinerja aparatur untuk mendukung pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  Penyusunan RKBMD/RKPBMD: Tersusunnya buku DKBMD/DKPBMD sebanyak 100 buku  Penghapusan Barang Milik Daerah: Terlaksananya proses penghapusan barang milik daerah sebanyak 3 kali  Pembaharuan Intensifikasi Pendapatan Daerah: Tersedianya SSDP sebanyak 511 buku  Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012: Tersusunnya Perda dan Perbup tentang APBD Tahun Anggaran 2012  Evaluasi Pendapatan Asli Daerah: Terlaksananya evaluasi PAD di 15 Kecamatan


171

 Sosialisasi dan Operasional Pengalihan Pajak Pusat/Provinsi menjadi Pajak Daerah Tersosialisasinya informasi pengalihan pajak pusat/provinsi menjadi pajak daerah (sosialisasi dan pengadaan moving sign) : 1 paket  Laporan Mutasi Barang Daerah Tersusunnya buku laporan mutasi barang sebanyak 75 buku  Survey Potensi PAD: Tersedianya Data potensi PAD sebanyak 100 buku  Intensifikasi Pendapatan Pasar: Penagihan langsung ke pedagang yang masih menunggak retribusinya.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  Bimbingan Teknis PPNS Daerah: Terlaksana Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2011 bertempat di Gedung Wanita, dengan narasumber dari Kepolisian Resort Wonosobo, Kejaksaan Negeri Wonosobo, Pengadilan Negeri Wonosobo, Satpol PP Kabupaten Wonosobo dengan peserta 9 orang PPNS yang sudah dilantik, 7 orang PPNS belum dilantik, 5 orang anggota Satpol PP  Fasilitasi PATEN dan Integrasi/Sinkronisasi Data dan Pelaporan Daerah: Pelaksanaan Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan yang diintegrasikan dengan profil desa, data center.  Pendidikan dan pelatihan formal: Pendidikan dan pelatihan formal dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur secara teknis dilaksanakan oleh DPPKAD dan BKD dan Inspektorat.  Peningkatan Kapasitas Guru Mapel Kelas Rendah: Pengiriman pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas guru mata pelajaran.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  Pengangkatan Sumpah Jabatan dan PNS : Dilaksanakan sebanyak 1 kali yaitu tanggal 27 Desember 2011 sebanyak 479 orang  Tes Kompetensi Jabatan dan Konseling Pejabat: Tes Kompetensi Kepala Sekolah untuk Mewujudkan Kepala Sekolah yang professional, dan pengembangan Manajemen PNS berbasis kompetensi bertempat di Balai Latihan Kerja (BLK) Wonosobo pada 6 dan 7 Desember 2011dengan Tes Tertulis dan Tes Wawancara sesuai dengan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010 dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2011, tanggal 6 September 2011.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya antara lain untuk Bupati Wonosobo yaitu PSH 6 stel, PSL 4 stel, PDH Khaki 4 stel, PDH hansip 4 stel, Batik 4 stel, Pakaian OR 12 buah, sepatu OR 1 pasang dan PSR 6 stel; Wakil Bupati Wonosobo yaitu PSH 4 stel, PSL 4 stel, PDH 4 stel, Pakaian OR 10 stel dan PSR 4 stel; Untuk 45 angota DPRD Kabupaten Wonosobo (PSL, PSR, PDH);


172

 Sidak PNS merupakan salah satu bentuk pembinaan terhadap PNS di Kabupaten Wonosobo guna memantau tingkat kehadiran dan kedisiplinan PNS sehingga tingkat kinerja meningkat. Sidak dilakukan oleh tim SIDAK Kabupaten Wonosobo di masingmasing instansi.  Pembuatan Tanda pengenal Aparatur berupa pembuatan Kartu Identitas Pegawai Kabupaten Wonosobo sejumlah 3850 buah.  Peningkatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan pegawai berupa peningkatan sarana prasarana yaitu Komputer PC, Scanner, Printer, UPS, Wireless Router, Switch HUB sehingga layanan kepegawaian ke BKN dapat dilakukan secara online, maka proses pensiun dan kenaikan pangkat lebih cepat.

Program peningkatan pengawasan

profesionalisme

tenaga

pemeriksa

dan

aparatur

Kegiatan pada program ini adalah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan/evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Program peningkatan Pendidikan Keagamaan Kegiatan Senja Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga bagi pembinaan generasi yang akan datang. Kegiatan dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten dan di semua kecamatan dengan melibatkan unsur pemerintah, tokoh agama, masyarakat, pemuda dan perempuan serta pembagian leaflet dan buku saku gerakan senja keluarga.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Kegiatan yang ada dalam program ini antara lain :  Pengadaan kendaraan dinas operasional berupa 2 Kendaraan Roda 4 (empat) Toyota Kijang Inova Tipe E (1 (satu) unit untuk Wakil Bupati dan 1 (satu) unit untuk melayani tamu daerah), Dump Truck Toyota Dyna HT dan Kendaraan Roda 4 (empat) Pick Up Daihatsu Grand Max PU 1.5, untuk melayani pengangkutan sampah oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wonosobo, Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Honda Revo Fit sejumlah 3 (tiga) unit, masing-masing untuk kasubag santel, ajudan sekda serta staf TU.  Pengadaan sarana dan prasarana Kantor berupa komputer/laptop, printer, plakat, meubelair dilaksanakan oleh setwan, bag adbang, bag hukum, DPPKAD, 8 kecamatan dan 13 kelurahan.  Pengadaan printer gaji di DPPKAD berupa 1 unit printer gaji guna kelancaran dan ketepatan dalam mencetak gaji pegawai se-kabupaten wonosobo, Pengadaaan sarana mobilitas berupa 13 unit sepeda motor. Pengadaan papan nama/plang tanah milik pemda berupa 50 unit papan nama/plang tanah milik pemda, bertujuan untuk LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

173

meningkatkan ketertiban pengelolaan barang milik daerah dan memudahkan pendataan asset pemda sehingga tersedia database tanah milik pemda.  Pengadaan sarana prasarana analisis jabatan dan analisis beban kerja bertujuan untuk mempercepat pengolahan data hasil pelaksanaan anjab dan ABK , yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 bulan dengan 1.300 responden sehingga akan diperoleh data yang valid. Sarana prasarana penunjang Anjab dan ABK berupa 10 netbook, 1 unit LCD, 2 unit Printer HP Laser Jet dan 1 buah Hard Disk Eksternal.  Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas (rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Rumah dinas Sekretaris Daerah), dan 13 rumah dinas camat, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,Pemeliharaan rutin/berkala meubelair, Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor 50 SKPD yaitu setda, setwan, dppkad, bkd, inspektorat, KPPT, 15 kecamatan dan 29 kelurahan.  Rehabilitasi sedang/berat Sasana Adipura dan Pembangunan Pagar Keliling berupa diadakan perbaikan kerpus, pengecetan genteng, wc, serta pembangunan pagar keliling agar lingkungan adipura lebih aman dan indah.  Pavingisasi halaman kantor dan pembuatan tempat parkir di 3 kecamatan (Kec.Selomerto , Kec.Garung, Kec Leksono) dan 3 kelurahan (Kejiwan, Wringinanom, Kalibeber). Pembangunan pagar kantor dan Pembangunan gudang, kamar mandi dan WC di Kec.Mojotengah, Pembangunan gedung kantor di 4 SKPD (Kec.Garung, Kec.leksono, Kec Kaliwiro dan Kel Wonsoobo Timur) dan pembangunan mushola di Kec Kalibawang. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor di 10 kecamatan dan 9 kelurahan.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan yang bersifat rutin untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi skpd antara lain adalah penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor,kota dan pasar, penyelesaian pekerjaan kantor, penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan untuk 58 SKPD yaitu 9 bagian di sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 2 badan, 1 dinas, 1 kantor, 15 kecamatan dan 29 kelurahan.

c. CAPAIAN KINERJA URUSAN OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM Capaian kinerja Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Wonosobo dilihat dari tataran pengambil kebijakan kabupaten dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2011 yang terkait dengan urusan otonomi daerah sebagaimana berikut:


174

Tabel IV.B.20.2 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Berdasarkan IKK EKPPD Tahun 2011

No.

Aspek

1 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Fokus Penyampaian laporan kepada pemerintah

1

Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2010,

Penyampaian laporan keuangan dan kinerja

2

Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006

Rumus/Perhitungan

Jenis Data Tahun 2011

Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah LPPD Tahun 2011 disampaikan tepat waktu ditetapkan oleh peraturan perundangan Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah - Laporan Keuangan 2011, disampaikan ditetapkan oleh tepat waktu peraturan - Laporan Kinerja tahun 2011. perundangan disampaikan tepat waktu

Capaian Tepat

Tepat

Tepat Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

3

Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.


Jumlah urusan wajib Urusan yang diterapkan oleh Pemda yang sudah diterapkan sebanyak 2 urusan, yang terdiri dari: SPM nya berdasarkan 1) Urusan Pendidikan Penetapan oleh 2) Urusan Kesehatan Menteri/ Pimpinan LPND.

2 Urusan

175

No.

Aspek

2 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH


Fokus

Rumus/Perhitungan

Hubungan antar daerah

4

Kerja sama dengan daerah lain

Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2011

Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah

5

Kesesuaian prioritas pembangunan

Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional



Capaian

Jumlah MOU yang masih berlaku pada 3 MOU tahun 2011, sebanyak 3 MOU yang terdiri dari: 1) Kesepakatan bersama antara Gubernur Jateng dengan Bupati Wonosobo dan Bupati Banjarnegara nomor 01.A tahun 2005, nomor 180/01/2005 dan 497.A/2005 tentang Pengembangan Kepariwisataan dan Kawaan Wisata Dataran Tinggi Dieng 2) Peraturan bersama Bupati Wonosobo dan Bupati Kebumen nomor 17 tahun 2006 dan nomor 62 tahun 2006 tentang pengelolaan dan pengembangan Objek Wisata Waduk Wadaslintang 3) Kesepakatan bersama antara Bupati Temanggung dan Bupati Wonosobo nomor 180/08/2009 dan 650/8.2009 tentang Penataan Kawasan Kledung -

-

Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 5 program. Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas.

45,45 %

176

No.

Aspek


Fokus Kewenangan

6

Urusan wajib yang diselenggarakan daerah

Keuangan

7

8

9

Rumus/Perhitungan Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%


Capaian

Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2011 (APBD) = 26 urusan.

100 %

Waktu penetapan PERDA Tepat atau tidak tepat APBD 2011 waktu penetapan PERDA APBD 2011 Keberadaan PERDA Ada atau tidak adanya tentang pengelolaan PERDA ttg keuangan daerah pengelolaan keuangan berdasarkan PP 58/2005 daerah

Dasar hukum: PERDA Nomor : 10 Tahun 2010 tentang APBD 2011. PERDA Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah KabupatenWonosobo

Tepat

Belanja untuk pelayanan dasar

Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2011. 73,06 % URUSAN: 1) Pendidikan: Rp 432.631.149.752 2) Kesehatan: Rp 73.225.244.223 3) Lingkungan Hidup: Rp 4.055.556.067,00 4) PU: Rp 117.885.745.097 5) Sosial : Rp 5.030.964.220 6) Tenaga Kerja: Rp 4.953.410.065,00 7) Koperasi : Rp 4.546.473.546 8) Satpol PP: Rp 4.046.658.589,00 9) Duk & Capil: Rp 2.765.476.043,00

Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%

Ada

Belanja pelayanan dasar Rp 649.136.492.559


177

No.

Aspek


Fokus

Rumus/Perhitungan


Capaian

Belanja APBD 2011, Rp 888.441.457.103

10

Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan

Jumlah belanja untuk Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD 56,94 % kesehatan dan Tahun 2011. pendidikan dibagi 1) Urusan Pendidikan Rp 432.631.149.752 Jumlah total belanja X 2) Urusan Kesehatan Rp 73.225.244.223 100% 3) Total Belanja Pendidikan Kesehatan : Rp 505.856.393.975

Pelayanan Publik

11

Ada atau tidak adanya PERDA Nomor 2 Tahun 2009 tentang standar pelayanan Pelayanan Publik’ publik

Ada

Kepegawaian

12

Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ratio PNS terhadap penduduk

Jumlah PNS kabupaten Jumlah PNS kabupaten tahun 2011 dibagi jumlah sebanyak 8.839 orang. penduduk Jumlah penduduk kabupaten tahun 2011 sebanyak 898.236 orang Ada atau tidak adanya Sistem database: SIMPEG database kepegawaian

1,19 %

13

Sistem Informasi Kepegawaian


Ada

178

No.

Aspek

3 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD


Fokus Kelembagaan

14

Penataan SKPD

Produk peraturan perundangan

15

PERDA yang ditetapkan

RAPERDA yang diajukan tahun berjalan

16

RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2011

4 EFEKTIVITAS PROSES Keputusan DPRD PENGAMBILAN yang KEPUTUSAN OLEH DPRD ditindaklanjuti BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

17

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .


Rumus/Perhitungan


Capaian

Jumlah pembentukan Jumlah SKPD, sbb: 80 unit SKPD berdasarkan PP 1 Bagian (Setda) = 9 unit 41/2007 2 Dinas = 14 unit 3 Badan = 5 unit 4 Kantor = 6 unit 5 Rumah Sakit = 1 unit 6 Lembaga Teknis = 1 unit lainya 7 Kecamatan/Distrik = 15 unit 8 Kelurahan = 29 unit Jumlah SKPD = 80 unit Jumlah PERDA yang PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2011, 11 PERDA ditetapkan dalam sebanyak 11 Perda ( Daftar terlampir) tahun 2011 Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2011 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2011 Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2011 x 100%

-

-

-

RAPERDA yang diusulkan tahun 2011, sebanyak 13 RAPERDA. RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2011, sebanyak 11 PERDA.

100 %

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2011, sebanyak 34 keputusan. Keputusan DPRD dalam tahun 2011, sebanyak 34 keputusan.

100 %

179

No.

Aspek


Fokus

5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA Tindaklanjut DAERAH BESERTA TINDAK keputusan Bupati LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

18

19

Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti

Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti

Tindaklanjut Peraturan Bupati

6 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PERDA yang PADA PERATURAN dibatalkan PERUNDANG-UNDANGAN

20

7 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH

21 PERDA tentang konsultasi publik 22 Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik

Jumlah PERDA yang dibatalkan

Rumus/Perhitungan Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2011x 100% Jumlah Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Peraturan WaliKabupaten dalam tahun 2011 x 100% Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%

Jenis Data Tahun 2011 -

-

Keputusan Bupati tahun 2011, sebanyak –308 keputusan. Keputusan Bupati tahun 2011 yang ditindaklanjuti, sebanyak 308 keputusan.

Peraturan Bupati dalam tahun 2011, sebanyak 43 Perbup. Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak 43 Perbup.

Perda yang dibatalkan, sebanyak 0 , yang terdiri dari: Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 2

Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik

Ada/tidak PERDA/PerBup

Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)

Ada atau tidak ada Sebutkan Nama Medianya : media Informasi yang www.wonosobokab.gi.id ditetapkan dengan - LPPL Radio Pesona FM PerBup - Perda nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan LPPL Radio Pesona FM


PERDA Nomor Tahun 3 tentang 2009 tentang Partisipasi dan Transparansi

Capaian

100 %

100 %

0 %

Ada

Ada

180

No.

Aspek


Fokus

8 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN Serapan dana PENYERAPAN DAU, DAK perimbangan DAN BAGI HASIL

23

24 Alokasi Belanja pada APBD dari DAU

Dana perimbangan yang Jumlah dana terserap dibanding yang perimbangan yang direncanakan terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%

Dana perimbangan yang terserap Tahun 2011 sebesar Rp 590.816.139.378,00

Belanja Publik terhadap DAU

-

Belanja Langsung terhadap total APBD

Alokasi Belanja pada APBD

10 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA

26 Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)


Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%

Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2011 sebesar Rp 583.491.414.714,00

-

25

9 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBERSUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH

Rumus/Perhitungan

27

Total belanja Langsung dibagi APBD x 100% -

DAU Tahun 2011, sebesar Rp 485.766.439.000,00 Total Belanja langsung APBD tahun 2011, sebesar Rp 340.516.482.492,00 Total Belanja APBD Tahun 2011, sebesar Rp 888.441.457.103

-

Opini BPK terhadap LapKeu Daerah

1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Arus Kas 3. Catatan atas laporan keuangan


Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun

101,26 %

Belanja langsung APBD tahun 2011, sebesar Rp 340.516.482.492,00

Besaran PAD terhadap Jumlah PAD dibagi seluruh pendapatan dlm jumlah total APBD (Realisasi) pendapatan APBD (realisasi) X 100%

-

Capaian

70,00 %

38,33 %

PAD APBD (Realisasi) Tahun 2011, sebesar Rp 67.397.977.209,00 Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2011, sebesar Rp 979.682.252.013

6,88 %

Opini tahun 2008 = WDP Opini tahun

181

No.

Aspek


Fokus

USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD

28

29 Realisasi belanja

30 Pengawasan Inspektorat Kabupaten 31 Peta potensi daerah 32 Peningkatan PAD

1


terakhir

Capaian 2009= WDP

Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%

-

Rasio realisasi belanja thd Realisasi belanja anggaran belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%

-

Rasio SILPA thdp total pendapatan

Besaran SILPA

11 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH

Rumus/Perhitungan

-

-

Rasio temuan BPK RI Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2011 Rasio realisasi PAD 2011 Jumlah realisasi PAD terhadap potensi PAD 1 2011 dibagi dengan potensi PAD X 100% Peningkatan PAD Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (67.397.977.209,0051.429.278.609,00) : 51.429.278.609,00 X

SILPA Tahun 2011, sebesar Rp 117.499.113.617 Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2011, sebesar Rp 979.682.252.013 Realisasi Belanja Tahun 2011, sebesar Rp 888.441.457.103,00 Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2011, sebesar Rp 1.014.666.738.473,00 Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2011 sebanyak 30 Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2011, sebanyak 28 temuan. Realisasi PAD Tahun 2011, sebesar Rp 67.397.977.209,00 Potensi PAD pada APBD Tahun 2011 APBD Rp 61.736.937.274 Total PAD pada Tahun 2011 sebesar Rp 67.397.977.209,00 Total PAD pada Tahun 2010 sebesar Rp 51.429.278.609,00

11,99 %

87,56 %

93,33 %

109,17 %

31.05 %

Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD


182

No.

Aspek


Fokus

Rumus/Perhitungan


Capaian

100%

12 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH

33

Penghargaan

34 Pengadaan barang dan jasa

Daya saing daerah

35

Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2011.

Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2011

Keberadaan E-procurement

Ada/Tidak

Jumlah persetujuan investasi

Jumlah izin investasi dalam tahun 2011


Penghargaan yang diterima, sebanyak 5 yang terdiri dari: 1. Piala Adipura Kelima Berturut-turut 2. Juara I Nasional (Al Bidayah Sapuran) 3. Penghargaan dari Presiden RI sebagai Bupati Penggerak Ekonomi Kerakyatan 4. Parahita Eka Praya tk. Utama

.

Persetujuan izin investasi pada Tahun 2011, sebanyak 648 izin

4 Penghargaan

ada

648 izin

183

Berikut ini juga disampaikan beberapa capaian dari program yang melengkapi capaian sebagaimana tabel di atas : a) Beberapa program yang sudah dilaksanakan merupakan basis untuk melanjutkan agenda Reformasi Birokrasi. Kegiatan seprti LAKIP, ANJAB/ABK adalah assessment awal menuju refungsionalisasi birokrasi secara tepat, meliputi baik postur, fungsi dan kinerja kelembagaan yang ideal (right-sized). Konteks ini selaras dengan upaya mendorong kinerja OPD dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), melalui penyediaan sistem, prosedur dan mekanisme kerja OPD inter dan antar OPD. Terkait dengan ini, penting untuk tetap melakukan penyegaran dan intervensi yang tepat pada empat pilar utama yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur serta sistem pengawasan. b) Terdeteksinya peraturan daerah yang perlu diperbaharui melalui kegiatan evaluasi Perda dan pada tahun 2011 ada 5 (lima) Perda yang berhasil dievaluasi yaitu : 1. Peraturan Daerah Nomor A.9a Tahun 1968 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kerapian, Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan Kesehatan Umum tentang usaha kesehatan sekolah, K3, Izin Penebangan Kayu, Kontribusi pihak ketiga kepada daerah dan pengaturan PKL; 2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1992 tentang Izin Penebangan Kayu; 3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Pengaturan Tempat Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo; 4. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Kontribusi Pihak Ketiga Kepada Daerah; 5. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Di Kabupaten Wonosobo; c) Tersedia peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pemerintahan saat ini sehingga pada tahun 2011 ditetapkan 11 (sebelas) perda, 3 (tiga) diantaranya Perda APBD sebagai berikut : 1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo (RPJMD) Tahun 2010-2015; 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031; 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2010; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2011; 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 20112;


184

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung; 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada Badan Usaha Milik Daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan. d) Meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintahan daerah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo kepada masyarakat dan aparat pemerintah serta pemahaman terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia melalui berbagai kegiatan sosialisasi dengan melibatkan Anggota DPRD dan Aparat penegak hukum terkait; e) Mantapnya keputusan pemberian izin usaha karena telah dikaji bersama dengan lembaga teknis yang terkait sehingga dengan dikeluarkannya izin usaha tersebut tidak berdampak negatif pada lingkungan disekitar lokasi usaha dan tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat sekitarnya;

d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah:  Masih terdapat ketentuan dalam perundang-undangan dirasakan kurang peka atau bahkan bertentangan dengan realitas kondisi di daerah sehingga sering mengalami berbagai kendala dalam pengimplementasiannya.  Masih kurangnya koordinasi yang dilaksanakan antara masing-masing SKPD, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan dari program dan kegiatan. Terdapat beberapa kegiatan yang pencapaiannya tidak optimal karena proses koordinasi yang lemah. Dalam kontek perencanaan karena lemahnya koordinasi berdampak pada implementasi program yang belum sesuai dengan mekanisme perencanaan yang ada. Sehingga pencapaian dari program kerja belum mencapai hasil yang diharapkan.  Kapasitas sumber daya birokrasi belum seluruhnya mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Dengan kondisi birokrasi yang cenderung pasif dan kurang inovatif, pemerintah daerah mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah.  Dalam bidang administrasi keuangan daerah, hambatan yang dihadapi adalah pemahaman pelaksanaan penatausahaan keuangan tentang konsep laporan keuangan belum berjalan sepenuhnya hal ini akan menghambat pengelolaan keuangan daerah serta manajemen pengelolaan aset daerah belum maksimal, sehingga mempengaruhi perencanaan kedepan terhadap penggunaan, pemanfaatan maupun pemberdayaan aset-aset daerah. Pengelolaan aset daerah masih terkonsentrasi pada pencatatan dan pendokumentasian, belum dapat secara maksimal diarahkan untuk perencanaan pembangunan dan pendapatan daerah. Hal ini masih dipertegas dengan persoalan pelimpahan aset pusat maupun provinsi kepada daerah. Solusi pemecahan yang dilakukan antara lain:  Seluruh komponen pemerintahan terus menerus berusaha untuk lebih responsif dan tanggap dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan pemerintahan.  Diupayakan kita melakukan evaluasi kewenangan yang mengidentifikasi hal-hal berkaitan dengan prosedur baku dan prosedur teknis dalam pelaksanaan masing-masing urusan.


185

 Peningkatan kualitas koordinasi dalam tataran proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, merupakan tindakan yang harus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.  Perlu diadakan program capacity building untuk meningkatkan kapasitas SDM dan profesionalisme aparatur termasuk didalamnya pembinaan dan pendidikan latihan penatausahaan keuangan secara berkelanjutan serta memaksimalkan manajemen pengelolaan aset daerah yang disinkronkan dengan perencanaan pembangunan daerah agar dapat dipergunakan secara maksimal dari segi kemanfaatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta berhasil guna dan berdaya guna untuk pembangunan masyarakat yang lebih baik di segala bidang.


186

(Rupiah) A Belanja Langsung

Recommend Documents