STRATEGI MENENTUKAN KOMPONEN INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG BIDANG SOSIAL UNTUK JANGKA MENENGAH PADA APBD Oleh: Akmal ABSTRACT This article examines the method to determine indicators and benchmarks of the performance of mid-term direct social expenses of the local administration’s budget. Indicators here refer to the means to plan and help communication process. Indicators are used for social evaluation in finding out the needs and priorities of the communities’ social rights in the development. The components of the social indicators include ideological social aspect, political social aspect, economical social aspect, cultural social aspect, and security social aspect. Keywords: strategy, local administration’s budget, direct expenses’ performance indicators
A. Pendahuluan Indikator yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu sarana perencanaan, dan membantu proses komunikasi. Indikator harus didefinisikan secara tepat, tetapi bisa saja ada yang merefleksikan lebih dari apa yang diukur. Indikator bisa dipandang suatu jendela untuk melihat semesta yang lebih luas, sehingga dapat merefleksikan suatu perspektif yang lebih luas dibandingkan dengan fokus utama. Indikator bersifat kuantitatif dan bisa diukur, dan juga bisa dipergunakan untuk merefleksikan tentang proses dan interpretasi kualitatif (The Danish Institute for Human Rights Kopenhagen, 2006). Artinya indikator mempunyai banyak unsur-unsur sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Kebutuhan dipengaruhi oleh: (1) regulasi yang mengatur dan dana yang harus sediakan, (2) permasalahan yang sedang terjadi sebagai kewajiban pemerintah, (3) indikator digunakan untuk penilaian situasi (bidang sosial), apa kebutuhan dan prioritas hak sosial masyarakat dalam pembangunan, permasalahan apa saja yang timbul dari kasus. Indikator adalah sarana-sarana antara yang digunakan untuk
mengidentifikasi ciri-ciri dari suatu urusan negara cq pemerintah daerah serta untuk mengukur perubahan seperti bidang sosial dalam pembangunan. Misalnya indeks pembanguna Manusia: tingkat harapan hidup pada kelahiran, tingkat melek huruf pada dewasa, rasio pendaftaran sekolah. Terdapat indikatorindikator tujuan, proses, pencapaian, hasil, kinerja dan dampak atau secara ideal indikator harus SMART (Specific / mengarah pada satu tujuan, Measurable / dapat diukur, Achievable /mungkin tercapai, Relevant / terkait tupoksi organisasi, dan Time / dalam ukuran waktu tertentu). Indikator merupakan suatu sarana untuk memberikan informasi spesipik tentang kinerja negara (UNDP, Indicator for Human Rights Based Approaches to Development in UNDP Programming: 2006). Dalam kajian ini yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah Sumatera Barat dibidang pembangunan sosial. Dalam APBD ditentukan indikator sebagai sasaran. Sasaran adalah nilai yang seharusnya dicapai oleh suatu indikator pada suatu waktu tertentu. Tujuan digunakan indikator bidang sosial, karena indikator digunakan pada tingkat yang berbeda-beda dan belum
223
didefinisikan secara sistematis seperti indikator pembangunan telah lama dikembangkan oleh Bank Dunia dan UNDP. Untuk itu dalam merefleksikan bidang sosial digunakan standar isi : 1. Teori dan pemikiran-pemikiran bidang sosial yang relevan 2. Kovenan Ekosob yang telah menjadi UU No.11 Tahun 2005 dan Hasil Konvensi Wina 1993 (tentang Pembangunan yang Berwawasan Kemanusiaan). 3. UU No. 32/2004 dan peraturan pelaksanaannya antara lain Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah. Pertanyaan yang muncul adalah siapa yang menentukan indikator; biasanya dokumen-dokumen proyek seringkali disusun dalam keadaaan terburu-buru untuk memenuhi deadline dari lembaga-lembaga funding. Untuk program yang didanai oleh funding luar biasanya indikator tergantung pada kreatifitas dari penulis dokumen proyek/program. Sedangkan untuk dana APBN atau APBD perlu mempertimbangkan regulasi yang berlaku dalam mengembangkan indikator dan tolak ukur kinerja belanja pemerintah. Indikator membantu kita untuk menentukan kebijakan yang lebih baik dan perkembangan dalam monitoring, mengidentifikasi dampak dari pelaksanaan hukum dan kebijakan, mengidentifikasi aktor-aktor tersebut menjalankan kewajibannya, mengungkapkan apakah aktor-aktor tersebut menjalankan kewajibannya, memberikan peringatan dini akan adanya potensi pelanggaran dan mendorong adanya tingkat pencegahan, meningkatkan konsensus sosial dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi terkait dengan keterbatasan sumber daya, dan membeberkan
isu/masalah yang selama ini diabaikan atau disembunyikan. Indikataor bidang sosial ditujukan untuk menangkap : kemauaan (komitmen) dan kemampuan melindungi dan memajukan hak sosial masyarakat. Sedangkan Kinerja adalah hasil dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama suatu periode waktu tertentu (Bernandin &Russel dalam Sianipar,1999). B. Pembahasan Dalam menentukan komponen indikator dan tolok ukur bidang sosial dapat dipakai beberapa pendekatan. Menurut pendapat ahli (seperti: Paul Kennedy, Morgenthou, Lemhannas) bahwa bidang sosial itu merupakan aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersifat dinamis dan menjadi ukuran pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah. Aspek itu meliputi: sosial ideologi, sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, dan sosial keamanan (PKN PPS UI, 1996). Komponen bidang sosial itu dapat diturunkan menjadi beberapa indikator seperti : Aspek sosial ideologi merupakan sistem nilai yang hidup dan digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan masyarakat berbangsa bernegara. Ditingkat daerah misalnya membuat kompilasi ABSSBK untuk dipakai dalam merumuskan program legeslasi daerah. Aspek sosial politik merupakan mengelola keberadaan infra struktur politik dan supra struktur politik/birokrasi pemerintahan yang berkualitas. Aspek sosial ekonomi merupakan mengukur indikator pertumbuhan dan pemerataan melalui sektor pertanian, industri, dan jasa. Aspek sosial budaya merupakan mengukur indikator kemajuan ilmu pengetahun, teknologi dan seni, penghormatan pada identitas budaya,
224
kesadaran hukum dan HAM, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Aspek sosial keamanan merupakan mengukur indikator kinerja aparat keamanan yang bekerja secara profesional. Untuk daerah misalnya membenahi fungsi Satpol PP. Untuk menganalisisnya dapat digunakan pendekatan input output atau analisa SWOT. Diagram berikut:dapat digunakan untuk menentukan komponen indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung bidang sosial: INPUT MASUKAN
PROSES INSTRUMENTAL INPUT
OUTPUT HASIL
IDEOLOGI/ ABSSBK
KONDISI
POLITTIK
(Semua Regulasi) 1. KESEJAHTERAAN
1.GEOGRAFIS
EKONOMI
KEAMANAN
BUDAYA
2. RASA AMAN
2. DEMOGRAFIS 3. SDA
Pertanian Industri Jasa
Pendidika Hukum HAM Ipteks Identitas B
Ketemtraman dan Ketertiban Umum (ps 6) PP 3/07
Sistem Pembangunan Pada Setiap Tingkat Pemerintahan Sumber: Akmal (Tesis Magister di PKN PPS UI, 1996) Tetapi dalam merumuskan pembangunan bidang sosial tidak dapat mengabaikan 3 aspek penting yaitu: aspek kepastian hukum (normatif), aspek rasa keadilan masyarakat, dan aspek kemanfaatan kebijakan yang dibuat (Soerjono Soekanto, 2005, dan Pusham Universitas Muhamadiyah Malang 2007). Hasil Penelitian Transaksi Hukum dan Transaksi Ekonomi Dalam Putusan Hakim. Pemberian otonomi daerah menurut UU No.32/2004 yang lebih ditekankan pada prinsip demokrasi,
225
keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi daerah dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan RI. Prinsip tersebut membuka peluang dan kesempatan yang luas melaksanakan kewenangan secara mandiri, luas, nyata dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat serta daya saing daerah. Didalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan peraturan pelaksanannya dapat menjadi acuan dalam pengembangan indikator sosial (konsekuensi negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Artinya ada yang menjadi urusan pemerintah pusat dan ada kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Kewenangan itu meliputi urusan wajib dan urusan pilihan (Pasal 11 UU 32/2004). Selanjutnya dikatakan bahwa urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yaitu: (a) perlindungan hak konstitusional, (b) perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman, dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI, dan (c) pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib mencakup 25 jenis antara lain pada poin m pasal 32 dikatakan adanya urusan sosial, disamping urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan
rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, komunikasi dan informatika. Sedangkan belanja menurut urusan pilihan meliputi: pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Untuk belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselaran dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. (perhatikan Pasal 3 PP No.3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat). Penjabaran perlindungan sosial dalam Permendagri No.13/2006 meliputi: kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera, dan sosial. Permasalahan yang mencuat kepermukaan berdasarkan data pengaduan Bidang Hak ekonomi sosial san budaya Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat (2002-2006 dan 20062008) menunjukan: untuk Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi masalah sulitnya memperoleh akte kelahiran bagi anak yang lahir diluar ketentuan UU No.1/1974, meningkatnya jumlah anak jalanan,
226
meningkatnya angka perceraian dalam keluarga, keberadaan anak dan pendidik dalam lingkungan PTK PNF, dan kurangnya daya saing memasuki pasar tenaga kerja. Untuk Pemberdayaan Perempuan meliputi: pencabulan, pelecehan seksual, dan meningkatnya jumlah kekerasan (KDRT). Untuk Keluarga Sejahtera meliputi: masih adanya keluarga busung lapar, ancaman dari zat pewarna, pengawet, penyedap pada makanan, dan untuk sosial meliputi: masalah penyakit masyarakat secara umum seperti minuman keras, perjudian, maling, dsb, begitu juga masalah sosial yang muncul akibat alam dan perbuatan manusia seperti banjir, longsor, kebakaran, dan abrasi laut. Pada saat ini Komnas HAM menjadi tempat pengaduan tertinggi untuk bidang pemenuhan hak sosial (Ekosob) dan LBH untuk perlindungan hak sipol (sipil politik). Yang menjadi persoalan publik hari ini adalah belum memadainya indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung selama ini tiap kegiatan yang berada pada SKPD banyak menimbulkan pertanyaan seperti lebih besar anggaran APBD digunakan untuk belanja tidak langsung ketimbang belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Pasal 36 Permendagri No.13/2006). Suara sumbang ini sering kita dengar bahwa anggaran kurang memuaskan semua pihak dan dianggap kurang mementingkan masyarakat. Misalnya anggaran untuk belanja pegawai/personalia, barang dan jasa, perjalanan dinas lebih besar daripada belanja untuk pelayanan publik.Tambahan penghasilan bagi belanja pegawai hanya dapat diberikan
berdasarkan kelebihan beban kerja normal atau tempat bertugas, atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja, dan lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. Komponen indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung bidang sosial untuk jangka menengah pada APBD yang kurang tersentuh pada program sebelumnya (berdasarkan Rekapitulasi Belanja Daerah Tahun 2008 dan perbandingan Nota Kesepakatan Pemprov dengan DPRD No.160-13-2008 dan No.120-13-2008 Tanggal 24 Oktober 2008 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 2009 dan Pergub Sumbar No.33 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerinatah Daerah (RKPD) 2009) antara lain: 1) Pertanahan: perlindungan identitas budaya dan hak ulayat. 2) Ketertiban dan Keamanan: Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri; antara lain pembinaan infra struktur politik dalam bentuk kejelasan tupoksi LSM, KAN, Organisasi Keagamaan, dan profesi lain pada tingkat daerah. 3) Ketenagakerjaan: Perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, perdagangan orang, kurangnya kesempatan kerja yang disediakan pemda baik formal maupun non formal dan kurang perlindungan pada sektor non formal seperti PKL. 4) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah: kurangnya penerapan sistem syariah secara kaffah (bagi hasil yang Islami), perlu data base tentang penyakit UKM (tidak sama jenis penyakit pada setiap cluster) 5) Penanaman Modal: Perlu ramburambu bagi investasi yang mengunakan tanah ulayat, tidak mengusur pasar rakyat, penerapan CSR bagi perusahaan.
227
6) Ketahanan Pangan: Hak sosial pangan terwujud jika setiap orang (laki-laki, perempuan, dan anak-anak) sendiri atau bersama-sama dalam komunirtas memilki akses fisik dan ekonomi atas pangan di sepanjang waktu. Pemenuhan sosial pangan itu: Tesedianya pangan, baik dengan cara memproduksi secara langsung atau secara tidak langsung dengan membanguan sistem distribusi, pengolahan dan pemasaran guna memenuhi kebutuhan pangan; Terpenihi kebutuhan gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan hidup sehat secara fisik dan mental; Terbebasnya pangan dari bahan yang berbahaya, yang berarti bahwa pemerintah harus membuat standar makanan yang berkualitas; Dapat diterimanya pangan secara kultural, yang berarti bahwa penyediaan pangan mesti mempertimbangkan nilai-nilai kultural setempat; Pangan dapat diakses, yang berarti bahwa pangan yang tersedia secara ekonomi dapat dijangkau dan secara fisik dapat diakses. Hak sosial atas pangan menuntut adanya tanggungjawab pemerintahan untuk: (1) menghormati (pemerintah bertanggungjawab untuk tidak membuat kebijakan yang dapat menghancurkan akses masyarakat atas pangan, (2) melindungi (perintah melindungi masyarakat dari kepentingan bisnis atau pihak lain yang dapat menghancurkan akses masyarakat atas pangan, dan (3) memenuhi (dalam arti
memfasilitasi dan menyediakan), artinya pemerintah harus aktif terlibat dalam aktivitas yang dimaksud untuk memperkuat akses dan pendayagunaan sumber daya oleh masyarakat serta cara untuk menjamin kehidupan mereka; pemerintah bertanggungjawab menyediakan pangan mereka yang terancam kelaparan dan malnutrisi. 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Perlu Pembentukan Badan.Usaha Milik Nagari untuk mengelola aset nagari termasuk bagi HGU yang akan berakhir dalam rangka landreform untuk diserahkan kepada badan itu, Perlu dibuat Perda secara terpisah yaitu Perda Nagari Pemerintahan dan Perda Nagari Adat (yang mengelola masalah Adat ) 8) Pertanian: tanah yang ditelantarkan dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada petani yang tidak punya lahan pertanian secara memadai. 9) Kehutanan: Perlu perlindungan khusus dalam bentuk Perda Masyarakat Hukum Adat terhadap Pemanfaatan Hutan Ulayat. 10) Energi dan Sumberdaya Mineral: Perlu data base kondisi ketersediaan enegi dan sumberdaya mineral. 11) Kelautan dan Perikanan: Komoditi primer seperti jenis rumput laut yang ada di Pesisir Selatan dapat dibudidayakan kembali, termasuk budidaya lokan di Air Haji yang digunakan untuk pakan ternak, Isteri nelayan diberi keterampilan pengolahan ikan menjadi makanan. 12) Perdagangan: membuat kondisi impor sebesar-besarnya dan ekspor sekecil mungkin, seperti
228
budidaya kedele sbg bahan makanan pokok tempe. 13) Perindustrian: Memberikan sentuhan teknologi tepat guna bagi industri kecil dan bisa naik kelas menjadi industri menengah. 14) Lingkungan Hidup: Pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup tidak diselesaiakn melalui keperdataan 15) Penataan Ruang: Memasukan PKL dalam Revisi Perda RTRW, daerah resapan air tidak digunakan untuk bangunan. 16) Perumahan dan fasilitas Umum: Perlu Program legeslasi daerah yang melarang segala bentuk pengusiran paksa, 17) Kesehatan: Perlu perlindungan bagi pengobatan alternatif, penerapan UU No.29/2004, peningkatan pelayan pada Rumah Sakit Umum. 18) Pariwisata dan Budaya: Pariwisata dengan rambu-rambu ABSSBK (diiringi dengan regulasi). 19) Pendidikan: Perlu data base yang akurat anak putus sekolah, pemberdayaan PTK PNF, Muatan lokal diisi dengan life skill, bidang studi diperkuat melalui aspek aksiologi disamping pengembangan ontologi dan epistemoginya untuk meningkatkan daya saing daerah.. 20) Agama: Perlu ketegasan Pemda penertiban aliran yang menyimpang dari aliran pokok agama, Perda syariah harus diringi dengan kebijakan seperti syarat kawin/memegang jabatan pandai baca Al-Quran. 21) Perlindungan Sosial: program jaminan sosial bagi kelompok rentan, Seperti ketersediaan fasilitas publik bagi mereka
(lansia, ibu hamil, anak-anak, masyarakat terpencil). 22) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Menurunkan kekerasan ketergantungan ekonomi perempuan dari lakilaki (penelantaran), perlindungan anak dari perdagangan. Hak-hak sosial masyarakat secara legal telah dijamin dalam UUD 1945, Hak tersebut tergambar lebih rinci dalam UU No.11 tahun 2005 meliputi kewajiban pemerintah memenuhi kebutuhan dasar sosial masyarakat dalam : pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan/pemukiman, pekerjaan, dan jaminan sosial. Dengan meratifikasi sebuah konvenan pemerintah terikat secara hukum dan pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan hak sosial masyarakat yang sudah diatur dalam regulasi tersebut. Untuk itu, tipe indikator: Struktural, Proses, dan Hasil: perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu: 1. Struktural: apakah infrastruktur yang ada atau yang dibuat pemerintah kondusif bagi realisasi hak sosial masyarakat. Indikator struktural apakah Pemda membangun institusi, hukum dan kebijakan yang diperlukan. Indikator struktural pada umumnya bersifat kualitatif dan tidak didasarkan pada data statistik. 2. Proses: bersama-sama dengan indikator hasil memonitor komponen hak sosial masyarakat. Dengan konsep realisasai bertahap, dengan memerlukan adanya data statistik. 3. Hasil: menilai tingkat pelaksanaan hak sosial masyarakat, hal ini menunjukan fakta dan mengukur hasil yang dicapai. Indikator hasil memerlukan data statistik.
229
C. Penutup Rekomendasi 1. Perlu date base yang akurat tentang penduduk yang mengalami masalah sosial (mulai dari pertumbuhan, jumlah, komposisi (berapa usia anak, produktif, lansia, jenis pekerjan, yang tidak bekerja, dan yang hidup dibawah garis kemiskinan), sebaran, dan perpindahan penduduk). Artinya Peta kondisi demografi Sumatera Barat. Begitu juga peta geografi (kewilayahan) mulai dari luas, bentuk, letak / posisi, iklim, dan potensi wilayah. Misalnya 191 pulau belum diberi nama dapat menjadi ancaman bagi penduduk Sumatera Barat. Termasuk hitungan sunberdaya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui (semua hasil tambang). 2. Belanja untuk pelayanan publik harus lebih diutamakan daripada belanja aparatur daerah seperti anggaran untuk belanja pegawai/personalia, barang dan jasa, perjalanan dinas 3. Komponen indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung bidang sosial untuk jangka menengah pada APBD dapat dikembangan melalui turunan variabel sosial ideologi, sosial politik, sosial budaya, dan sosial keamanan. 4. Komponen indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung bidang sosial untuk jangka menengah pada APBD yang kurang tersentuh pada program sebelumnya dapat diakomodir pada program selanjutnya (seperti tertera dalam uraian makalah) dan dikerjakan berdasarkan Tupoksi Dinas / Badan / kantor.Agar terlaksana secara efektif dan efisien gunakan pendekatan KISS (koordinasi, integrasi, sikronisasi dan sinergi)
230
DAFTAR KEPUSTAKAAN Akmal. (1996). Ketahanan Wilayah Sumatera Barat. PKN PPS UI: Jakarta -------------. (1997) Budaya Politik Masyarakat Minangkabau dan Ketahanan Nasional. Tesis PKN PPS UI ------------- (2009). Pelaksanaan RAN-HAM Dalam Rangka Menguji Pembangunan Yang Berwawasan HAM dan Mengacu Pada Kovensi Wina. Makalah Pada Masyarakat Hukum Adat di Kenagarian Pemekaran Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisisr Selatan tanggal 4 Juli 2009. Pusat Studi Hukum dan HAM UNP: Padang Bappeda. (2010) Sumatera barat Dalam Angka. Bappeda: Padang Elfendri. (2004). Indek Pembangunan Manusia Indonesia. Bagaimana Pengaruhnya Kebijakan Alokasi Anggaran. Semiloka Regional Ecosoc 23-24 Agustus 2004: Padang Komnas HAM Perwakilan Sumbar (2009). Laporan Kondisi Perlindungan dan Pemenuhan HAM di Sumatera Barat. Padang Paul Kenedy. (1996). The Rise and Falls of Great Power. USA. Morghenthou. (1996). International Relation. Lemhannas (1997). Indikator Pembangunan Nasional Berbasis wawasan Nasional dan Ketahanan Nasional.: Jakarta Sianipar. (1999). Perencanaan Peningkatan Kinerja LAN: Jakarta Satjipto Rahardjo. (1986). Ilmu Hukum. Alumni: Bandung.
231
