IKHTISAR EKSKUTIF Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset terbaik se Indonesia "

KATA PENGANTAR

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan setiap instansi pemerintah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan komitmen yang tinggi dan tekad

yang kuat untuk

menginformasikan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2013. Akhirnya laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaanya.

IKHTISAR EKSKUTIF Visi jangka menengah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Rencana Strategis Instansi Tahun 2012-2017 adalah " Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset terbaik se Indonesia " . Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 4 misi yaitu (a) mengoptimalkan

peningkatan

pengelolaan

pendapatan

daerah;

(b)

mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. (c) memperbaiki dan meningkatkan kinerja BUMD; (d) mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah; Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

pemerintah

(LAKIP)

Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan

bentuk

pertanggungjawaban

atas

perjanjian

kinerja

Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2012-2017 sebagaimana pada Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, dimana indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Dari analisis 4 sasaran, terdapat 4 indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolok ukur. Pada tahun 2013, 2 (dua) indikator yang telah memenuhi

ii

target yang telah ditetapkan atau sebesar 50% dari total indikator. Sementara itu, sebanyak 1 (satu) indikator atau sebesar 25% belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, ada 1 (satu) indikator ditahun 2013 yang belum diketahui realisasinya, yaitu indikator opini pemeriksaan BPK. Kondisi ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaannya di masa yang akan datang dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja baik pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN I.1 Struktur Organisasi I.2 Fungsi dan Tugas I.3 Keadaan Pegawai I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana I.5 Keuangan I.6 Sistematika LAKIP BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA II.1

Perencanaan Strategis

II.1.1 Visi dan Misi II.1.2 Tujuan dan Sasaran II.1.3 Strategi II.1.3.1 Misi 1 II.1.3.2 Misi 2 II.1.3.3 Misi 3 II.1.3.4 Misi 4 II.1.4 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) iv

II.2

Penetapan Kinerja Tahun 2013

II.3

Rencana Anggaran

II.3.1 Target Belanja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis II.4

Instrumen Pendukung

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III.1. Capaian Kinerja Tahun 2013 III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja III.3. Akuntabilitas Anggaran BAB IV PENUTUP LAMPIRAN- LAMPIRAN

v

DAFTAR TABEL

Tabel I.3.1

Keadaan Riil Pegawai DPPKA DIY

Tabel I.3.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel I.3.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel I.3.4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel I.4.1

Sarana Dan Prasarana

Tabel I.5.1

Anggaran DPPKA Tahun Anggaran 2013

Tabel II.1.2.1

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja

Tabel II.1.4.1

Target, Indikator Kinerja Dan Sasaran Strategis Tahun 2013

Tabel II.2.1

Penetapan Kinerja Tahun 2013

Tabel II.3.1.1

Target Belanja DPPKA DIY 2013

Tabel II.3.2.1

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2013

Tabel III.1.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Tabel III.1.2

Capaian Kinerja DPPKA Tahun 2013

Tabel III.2.1.1

Capaian

Kinerja

Indikator

Persentase

Kontribusi

PAD

Terhadap Pendapatan Daerah .Tabel III.2.2.1

Capaian Kinerja Indikator Persentase

dapat

Dimanfaatkan

Tabel III.2.3.1

Capaian

Kinerja

Indikator

Aset Daerah Yang

Persentase

Deviden

BUMD

Terhadap Jumlah Total Penyertaan Modal BUMD Tabel III.2.4.1

Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2009 2012

Tabel III.2.4.2

Capaian Kinerja Indikator Opini Pemeriksaan BPK

Tabel III.3.1

Anggaran Dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1.1

Bagan Struktur Organisasi DPPKA DIY

Gambar I.1.2

Bagan Struktur Organisasi KPPD Kabupaten / Kota

Gambar I.3.1

Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar I.3.2

Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan

Gambar I.3.3

Grafik Pegawai Berdasarkan Jenis kelamin

Gambar II.4.1.1 Tampilan Halaman Muka SIPKD Gambar II.4.1.2 Tampilan Menu Penganggaran Gambar II.4.1.3 Tampilan Menu Pelaksanaan dan Penatausahaan Gambar II.4.1.4 Tampilan Menu Pertanggungjawaban Gambar II.4.2.1 Tampilan Awal/Login Sistim Informasi Pendapatan DPPKA Gambar II.4.2.2 Tampilan Menu Monitoring Grafik Pendapatan Yogyakarta Gambar II.4.3.1 Tampilan Awal Sistem Informasi Manajemen Aset / SIPKD Modul Aset Gambar II.4.3.2 Tampilan Menu User SKPD Sistem Informasi Manajemen Aset Gambar II.4.3.3 Tampilan Awal SIPKD Modul Aset Gambar II.4.3.4 Tampilan Menu Aplikasi SIPKD Modul Aset Gambar II.4.4.1 Tampilan Awal / Login Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bergulir Gambar II.4.5.1 Tampilan Awal / Login Aplikasi GDO Gambar II.4.5.2 Tampilan Menu Data Pegawai Gambar III.2.1.1 Gubernur DIY menyaksikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Launching Bus Satling Gambar III.2.1.2 Suasana Pelayanan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat (KPPD) Gambar III.2.1.3 Grafik Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Gambar III.2.2.1 Malioboro Mall - Tanah BGS vii

Gambar III.2.2.2 JEC - Tanah Sewa Gambar III.2.2.3 Grafik Aset Tanah Yang Dapat Dimanfaatkan Gambar III.2.3.1 Badan Usaha Milik Daerah Gambar III.2.3.2 Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Gambar III.2.3.3 Grafik Modal Yang Disetor Dan Realisasi Deviden

viii

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPPKA Tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya LAKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2013 diharapkan dapat : 1. mendorong DPPKA di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 2. menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. 3. memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap DPPKA di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. I.1. Struktur Organisasi DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. DPPKA merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dengan struktur organisasi sebagai berikut :

LAKIP DPPKA DIY Tahun 2013

Halaman 1

Gambar I.1.1 Bagan Struktur Organisasi DPPKA DIY LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH DIY NOMOR: 06 Tahun 2008 TANGGAl: 15 Agustus 2008

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN SUBBAGIAN UMUM

FUNGSIONAL

BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN

BIDANG ANGGARAN BELANJA

BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH

SEKSI

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI BINA APBD DAN PERHITUNGAN

SEKSI

SEKSI

KESEJAHTERAAN

KESEJAHTERAAN

RAKYAT

RAKYAT

SEKSI BINA PENGELOLAAN KEUANGAN

SEKSI FISIK, SARPRAS

SEKSI FISIK, SARPRAS

SEKSI

SEKSI

PEREKONOMIAN

PEREKONOMIAN

PAJAK DAERAH

SEKSI RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

SEKSI PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH

BIDANG BINA ADMINISTRASI ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

SUBBAGIAN PROGRAM

BIDANG AKUNTANSI

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI KESEJAHTERAAN

RAKYAT

SEKSI FISIK, SARPRAS SEKSI ADMINISTRASI DANA NON APBD

SUBBAGIAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

BIDANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH

UPTD

SEKSI ADMINISTRASI BARANG DAERAH

SEKSI PENDAYAGUNAAN

BARANG DAERAH

SEKSI MONITORING DAN EVALUASI

SEKSI PEREKONOMIAN

Gambar I.1.2 Bagan Struktur Organisasi KPPD Kabupaten/ Kota

Kepala Kantor

Kasubbag Tata Usaha


Kasi Pendaftaran dan Penetapan

Kasi Pembukuan dan Penagihan

Halaman 2

I.2. Fungsi dan Tugas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2008 Bab II Pasal 2 menetapkan bahwa DPPKA mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah serta menyiapkan bahan

perumusan

kebijakan,

mengkoordinasikan

dan

melaksanakan

penatausahaan perlengkapan serta pendayagunaan barang daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal diatas , DPPKA mempunyai fungsi : a. penyusunan program dibidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah, akuntansi dan pengelolaan barang daerah; b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah, akuntansi dan pengelolaan barang daerah; c. penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah; d. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah; e. pengelolaan kas daerah; f.

pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan daerah;

g. penyelenggaran akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; h. penyelenggaraan pengelolaan barang daerah; i.

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

j.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya;

k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program dinas. I.3. Keadaan Pegawai DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pegawai sebanyak 250 orang per 31 Desember 2013, dengan rincian sebagaimana tabel dibawah.


Halaman 3

Tabel I.3.1 Keadaan Riil Pegawai DPPKA DIY No

Jabatan

Eselon

1

2

3

1

Struktural

2

Fungsional Umum

Jumlah Riil

Formasi

4

5

Kepala Dinas

II.A

1

1

Sekretaris

III.A

1

1

Kepala Bidang

III.A

6

6

Kepala UPTD

III.A

5

5

Kepala Seksi/Sub Bagian

IV.A

35

39

Staf

-

202

293

250

345

Jumlah Sumber : Subagian Umum DPPKA DIY Tahun 2013

Tabel I.3.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No

Pendidikan

Jumlah

1

2

3

Persentase

1

Pasca Sarjana

20

8%

2

Sarjana

99

40%

3

Sarjana Muda

13

5%

4

SLTA

102

41%

5

SLTP

11

4%

6

SD

5

2%

250

100%

Jumlah

Tabel I.3.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No

Golongan

1

2

Jumlah

Persentase

3

4

1

Golongan IV

17

7%

2

Golongan III

192

77%

3

Golongan II

35

14%

4

Golongan I

6

2%

250

100%

Jumlah


Halaman 4

Tabel I.3.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No

Jenis Kelamin

Jumlah

Persentase

1

2

3

4

1

Laki-laki

2

Perempuan Jumlah

156

62,40%

94

37,60%

250

100,00%

Gambar I.3.1 Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar I.3.2 Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan


Halaman 5

Gambar I.3.3 Grafik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

250 200

Laki-laki

150

Perempuan

100

Jumlah

50 0

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 1, 2 dan 3 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Jabatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, perbandingan pegawai antara jumlah riil dengan formasi

(kebutuhan ideal)

masih terdapat kekurangan personil sebanyak 95 orang terdiri dari 4 orang jabatan struktural eselon IV dan 91 orang jabatan fungsional umum. Adapun pengalokasian 4 jabatan struktural eselon IV tersebut adalah 2 orang untuk DPPKA Induk, 1 orang untuk KPPD Kota dan 1 orang untuk KPPD Gunungkidul. Pengalokasian 91 orang jabatan fungsional umum dengan perincian DPPKA Induk sebanyak 28 orang, KPPD Kota sebanyak 15 orang, KPPD Bantul sebanyak 10 orang, KPPD Gunungkidul sebanyak 15 orang, KPPD Kulonprogo sebanyak 14 orang dan KPPD Sleman sebanyak 9 orang. Bila dilihat dari beban kerja, relatif masih tinggi khususnya untuk jabatan fungsional umum. I.4. Keadaan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran,

peralatan dan

perlengkapan sebagai pendukung tugas dan fungsi DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan kondisi riil DPPKA akhir Desember 2013, adalah sebagai berikut :


Halaman 6

Tabel I.4.1 Sarana dan Prasarana

Jumlah No

Sarana/Prasarana

Kondisi Riil

Kebutuhan Ideal

1

2

3

4

1

Bangunan / Gedung

10

10

2

Kendaraan Roda 6

6

6

3

Kendaraan roda 4

27

27

4

Kendaraan roda 2

30

30

5

Komputer yang dapat digunakan

227

227

6

Laptop yang dapat digunakan

83

83

7

AC yang dapat digunakan

165

165

8

Server

45

45

9

UPS

99

99

10

Printer

310

310

11

Scanner

8

8

12

Dum Terminal

14

14

13

LCD Viuwer

11

11

14

LCD Monitor

26

26

15

Mesin Ketik Manual

67

67

16

Faximile

11

11

17

Layar Monitor

11

11

18

CPU

16

16

19

Komputer Informasi layanan

2

6

20

Pesawat telepon

39

39

Sumber : Bidang Pengelolaan Barang Daerah DDPKA Tahun 2013

Secara umum sarana dan prasarana sebagai pendukung ketugasan DPPKA telah mencukupi, namun untuk kebutuhan komputer layanan masih kekurangan untuk 4 KPPD dan kebutuhan yang lain yaitu mebeleur dengan selesainya pembangunan gedung baru di KPPD Gunungkidul dan KPPD Kulonprogo.


Halaman 7

I.5. Keuangan Dana APBD DIY tahun anggaran 2013 yang dikelola DPPKA DIY sejumlah Rp.114.977.460.615,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 51.289.757.236,- dan Belanja Langsung Rp. 63.687.703.379,Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 107.386.607.049,- atau (93,40%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp. 49.295.770.959,- atau (96,11%) dan belanja langsung sebesar Rp.58.090.836.090,- atau (91,21%). Tabel I.5.1 Anggaran DPPKA DIY Tahun Anggaran 2013 Uraian

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1

2

3

4

114.977.460.615,-

107.386.607.049,-

93,39

Belanja tidak langsung*)

51.289.757.236,-

49.295.770.959,-

96,11

Belanja pegawai

51.289.757.236,-

49.295.770.959,-

96.11

Belanja langsung*)

63.687.703.379,-

58.090.836.090,-

91,21

4.443.148.216,-

3.635.444.754,-

81,82

19.549.000,-

18.592.570,-

95.11

1.514.888.500,-

1.262.904.097,-

83.37

490.000.000,-

252.635.034,-

51.56

25.595.150,-

16.798.500,-

65.63

198.840.000,-

191.290.000,-

96.20

574.990.000,-

513.769.100,-

89.35

336.098.550,-

315.754.400,-

93.95

358.712.750,-

319.670.945,-

89.12

Belanja

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang dan Penggandaan

Cetakan


Halaman 8

1

2

3

4

87.989.100,-

82.893.650,-

94.21

20.047.900,-

15.300.750,-

76.32

68.865.000,-

61.789.500,-

89.73

110.868.000,-

98.543.000,-

88.88

529.615.000,-

396.266.831,-

74.82

97.489.266,-

81.241.055,-

83.33

9.600.000,-

7.995.322,-

83.28

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

40.588.734.857,-

38.273.391.515,-

94.30

20.417.000.000,-

19.482.285.250,-

95.42

Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur

2.464.000.000,-

2.389.096.600,-

96.96

596.248.500,-

562.109.500,-

94.27

770.029.500,-

679.219.900,-

88.21

321.818.000,-

311.138.500,-

96.68

10.546.534.000,-

10.152.785.520,-

96.27

81.017.785,-

61.424.535,-

75.82

1.046.800.000,-

1.019.165.200,-

97.36

685.133.000,-

348.584.424,-

50.88

884.350.500,-

792.891.507,-

89.66

245.250.000,-

209.975.500,-

85.62

1.501.630.172,-

1.335.700.479,-

88.95

154.000.000,-

140.719.700,-

91.38

81.258.000,-

74.948.000,-

92.24

196.240.000,-

194.282.000,-

99.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor / gedung / tempat kerja Penyediaan Retribusi Sampah

Pengadaan Ranah Pemeliharaan Rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin / berkala Arsip kendaraan bermotor Pemeliharaan Arsip Keuangan Pemeliharaan jaringan Sistem Informasi Rehabilitasi Sedang /Berat Rumah Jabatan


Halaman 9

1

2

3

4

Perubahan Status Hukum Barang Daerah Sensus Barang Daerah

118.435.400,-

105.158.400,-

88.79

330.000.000,-

283.238.000,-

85.83

Monitoring dan Investigasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Bimtek Kesamsatan

148.990.000,-

130.668.500,-

87.71

547.228.400,-

479.058.950,-

87.54

195.000.000,-

177.397.450,-

90.97

70.000.000,-

41.272.700,-

58.96

Pembinaan dan Pelaksanaan Bimtek bagi Pengelola Keuangan Bimtek Penyusunan APBD

252.299.000,-

230.459.800,-

91.34

29.929.400,-

29.929.000,-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Raperda tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran APBD Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Perubahan APBD

141.408.250,-

133.920.250,-

94.71

5.684.000,-

5.054.000,-

88.92

21.066.250,-

18.274.250,-

86.75

83.063.000,-

82.103.000,-

98.84

31.595.000,-

28.489.000,-

90.17

14.675.430.256,-

12.723.644.325,-

86.70

81.500.000,-

67.844.500,-

83.25

688.208.700,-

571.688.275,-

83.07

727.524.100,-

547.725.950,-

75.29

617.100.200,-

560.067.850,-

90.76

994.395.000,-

864.695.900,-

86.96


Halaman 10

100

1

Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bimtek Implementasi paket Regulasi tentang Pengelolaan keuangan Daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Penatausahaan dan Pengendalian gaji pegawai daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di KPPD Bantul Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di KPPD Gunungkidul Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di KPPD Kota Yogyakarta Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di KPPD Kulonprogo Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di KPPD Sleman Pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Pelayanan Kesamsatan Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Daerah


2

3

4

412.272.825,-

385.727.825,-

93.56

120.996.300,-

119.258.300,-

98.56

195.924.280,-

189.167.280,-

96.55

429.468.600,-

386.479.890,-

89.99

413.419.900,-

394.003.170,-

95.30

1.026.311.480,-

870.657.750,-

84.83

550.131.046,-

397.625.420,-

72.28

1.330.059.173,-

1.002.785.871,-

88.74

629.569.000,-

466.230.120,-

74.06

1.664.412.822,-

1.369.843.429,-

83.30

69.850.000,-

63.797.950,-

91.34

90.000.000,-

75.484.000,-

83.87

778.282.200,-

743.827.760,-

95.57

399.676.000,-

308.969.500,-

77.00

168.675.000,-

154.557.885,-

91.63

173.130.800,-

147.481.800,-

85.19

140.805.000,-

133.643.000,-

94.91

Halaman 11

1

Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penggalian Sumber-sumber Potensi Pendapatan Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Kota Yogyakarta Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Sleman Pembinaan dan Pengembangan Program Gaji Pegawai Daerah Peningkatan Pelayanan Sistem Penerbitan SP2D Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Program Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) Implementasi Kebijakan Akuntansi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Bantul Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Gunungkidul Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dan Bansos Program Pembinaaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota


2

3

4

440.087.000,-

438.728.000,-

99.69

543.274.000,-

529.494.400,-

97.46

526.042.000,-

476.794.920,-

90.64

108.474.150,-

92.973.350,-

85.71

70.000.000

66.495.650,-

94.99

70.000.000,-

62.866.000,-

89,81

139.356.000,-

122.539.750,-

87.93

105.000.000,-

91.870.950,-

87.49

280.623.050,-

261.873.050,-

93.32

211.720.000,-

160.503.000,-

75.81

203.924.000,-

152.284.000,-

74.68

149.999.000,-

142.257.600,-

94.84

70.000.000,-

63.835.100,-

91.19

70.000.000,-

67.739.800,-

96.77

115.218.600,-

109.874.100,-

95.36

501.195.200,-

467.729.700,-

93.32

354.212.800,-

345.707.000,-

97.59

Halaman 12

1

Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kdh Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Tindal Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Rapergub Tata Kelola Pendapatan dari Jasa Layanan Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah Peningkatan Status Atas Hak Tanah Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD dan BUKP


2

3

4

102.566.200,-

78.721.500,-

76.75

44.416.200,-

43.301.200,-

97.49

461.742.000,-

332.199.450,-

71.94

331.434.000,-

217.709.650,-

65.69

63.841.000,-

59.395.800,-

93.04

66.467.000,-

55.094.000,-

82.89

58.832.000

47.918.000,-

81.45

58.832.000,-

47.918.000,-

81.45

41.926.800,-

38.296.800,-

91.34

41.924.800,-

38.296.800,-

91.34

585.195.800,-

556.946.300,-

95,17

585.195.800,-

556.946.300,-

95.17

561.111.600,-

415.430.600,-

74.04

307.601.600,-

224.822.100,-

73.09

253.510.000,-

190.608.500,-

75.19

1.081.750.000,-

986.855.446,-

91.23

310.750.000,-

274.451.946,-

88.32

Halaman 13

1

2

Pembinaan BUKP Peningkatan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro

3

271.000.000,500.000.000,-

4

242.171.000,470.232.500,-

89.36 94.05

Sumber : SIPKD Tahun 2013 *) Data Un Audited

I.6. Sistematika LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan sistematika

mendasar

pada

Lampiran

IV

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 sebagai berikut : Executive summary (Ikhtisar Eksekutif) Bab I

Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum DPPKA DIY.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dalam

bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan

perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

Bab III Akuntabilitas Kinerja Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran DPPKA DIY dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV Penutup Lampiran-lampiran


Halaman 14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA II.1 Perencanaan Strategis II.1.1 Visi dan Misi

Visi DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin dicapai selama lima tahun yaitu periode 2012 sampai dengan 2017 adalah : “ TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TERBAIK SE INDONESIA ” Visi tersebut perlu ditanamkan pada setiap unsur yang berada dan menjadi bagian dari DPPKA sehingga menjadi visi bersama (share vision) yang pada gilirannya mampu menggerakkan sumberdaya manusia agar lebih profesional dalam melayani publik, dan mampu mengarahkan sumber daya yang ada dalam berupaya meningkatkan peranannya untuk ikut menciptakan good governance dan clean government di jajaran Pemerintah

Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta yang mempunyai komitmen tinggi mewujudkan kemandirian kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui empat Misi sebagai berikut: 1.

Mengoptimalkan peningkatan pengelolaan pendapatan daerah

2.

Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah

3.

Memperbaiki dan meningkatkan kinerja BUMD

4.

Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah


Halaman 15

II.1.2 Tujuan dan Sasaran Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah : 1. Meningkatkan

kemampuan

keuangan

daerah

untuk

membiayai

pembangunan daerah 2. Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah bagi Pemda 3. Mengoptimalkan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah 4. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut : Tabel II.1.2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KONDISI AWAL (2012)

TARGET AKHIR 2017

1

3

4

5

6

7

1

Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak retribusi dan lain-lain pendapatan

1.1

Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah

%

43.90

51.49

2

Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah

2.1

Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan

%

11,29

12.00

3

Meningkatnya kinerja BUMD

3.1

Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD

%

22,00

28.36

4

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

4.1

Opini Pemeriksaan BPK (WTP=1, WDP=2, Disclaimer=3)

%

100,00

100,00


Halaman 16

II.1.3 Strategi Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun strategi, kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan masingmasing misi diuraikan sebagai berikut :

. II.1.3.1 Misi 1 Mengoptimalkan peningkatan pengelolaan pendapatan daerah •

Strategi Strategi untuk mencapai sasaran Misi Satu adalah sebagai berikut : 1. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan. 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan

•

Kebijakan Sedang kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran Misi Satu adalah

Peningkatan

Koodinasi

dan

Kualitas

SDM

Pengelola

Pendapatan Daerah •

Program Program yang ditetapkan untuk melaksanakan strategi dan kebijakan guna mencapai sasaran dan tujuan Misi Satu adalah program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

•

Kegiatan Kegiatan

pada

program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah yang mendukung kebijakan dan strategi untuk mewujudkan Misi Satu yaitu : 1. Intensifikasi

dan

Ekstensifikasi

Sumber-sumber

Pendapatan

Daerah 2. Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB 3. Pelayanan Kesamsatan LAKIP DPPKA DIY Tahun 2013

Halaman 17

4. Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah 5. Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah 6. Penggalian Sumber-sumber Potensi Pendapatan Daerah 7. Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB

II.1.3.2 Misi 2 Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah •

Strategi Strategi untuk mencapai sasaran Misi Dua adalah

verifikasi,

klasifikasi dan penilaian, monitoring dan investigasi aset daerah. •

Kebijakan Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran Misi Dua adalah pendayagunaan kekayaan daerah.

•

Program Program yang ditetapkan untuk melaksanakan strategi dan kebijakan guna mencapai sasaran dan tujuan Misi Dua yaitu : a. Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah b. Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah •

Kegiatan pada program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah yang mendukung strategi dan kebijakan dalam mewujudkan Misi Dua yaitu : 1. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 2. Peningkatan Status Atas Hak Tanah

•

Kegiatan

pada

program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mendukung strategi dan kebijakan untuk mewujudkan Misi Dua adalah : 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah 2. Pembinaan dan pengembangan pelaksanaan Program Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA).


Halaman 18

II.1.3.3 Misi 3 Meningkatkan dan memperbaiki kinerja BUMD •

Strategi Strategi untuk mencapai sasaran Misi Tiga adalah : 1. Penataan kelembagaan BUMD; 2. Pengembangan manajemen BUMD; dan 3. Penguatan modal dan pengembangan usaha

•

Kebijakan Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran Misi tiga adalah perubahan bentuk badan hukum dan penataan manajemen dan penyehatan BUMD.

•

Program Program yang ditetapkan untuk melaksanakan strategi dan kebijakan guna mencapai sasaran dan tujuan Misi tiga adalah program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan LKM.

•

Kegiatan Kegiatan pada program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan LKM yang mendukung strategi dan kebijakan dalam mewujudkan Misi Tiga, adalah : 1. Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD dan BUKP 2. Pembinaan BUKP 3. Peningkatan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro


Halaman 19

II.1.3.4 Misi 4 Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah • Strategi Strategi untuk mencapai sasaran Misi Empat adalah perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Kebijakan Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran Misi Empat adalah ketepatan

waktu

proses

pengelolaan

keuangan,

peningkatan

pelayanan, pemenuhan sarpras dan sistem, pemberian penghargaan dan sanksi. • Program Program yang ditetapkan untuk melaksanakan strategi dan kebijakan guna mencapai sasaran dan tujuan Misi Empat yaitu : a. Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah b. Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah c. Program

Peningkatan

Kapasitas

Pengelolaan

Keuangan

Pemerintah Daerah. • Kegiatan Kegiatan

pada

program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah yang mendukung strategi dan kebijakan dalam mewujudkan Misi Empat adalah, adalah :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Penyusunan Raperda tentang APBD 3. Penyusunan raperda tentang Perubahan APBD 4. Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD


Halaman 20

6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 8. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 9. Bimtek

Implementasi

Paket

Regulasi

tentang

Pengelolaan

Keuangan Daerah 10. Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 11. Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 12. Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 13. Implementasi Kebijakan Akuntansi 14. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dan Bansos 15. Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Daerah 16. Pembinaan dan Pengembangan Program Gaji Pegawai Daerah • Kegiatan pada program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah yang

mendukung strategi dan kebijakan dalam mewujudkan Misi Empat adalah : 1. Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan 2. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 3. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gani Rugi • Kegiatan

pada

program

Peningkatan

Kapasitas

Pengelolaan

Keuangan Pemerintah Daerah yang mendukung strategi dan kebijakan dalam mewujudkan Misi Empat, adalah : 1. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.


Halaman 21

II.1.4 Rencana Kegiatan Tahunan ( RKT ) Rencana Kegiatan Tahun 2013 DPPKA DIY disajikan pada tabel berikut : Tabel II.1.4.1 Target, Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis

Tahun

2013 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

11,43

%

44,34

%

Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD

31,56

%

Opini Pemeriksaan BPK (WTP=1,WDP=2,Disclaimer=3)

100,00

%

1 Meningkatnya Kualitas pengelolaan aset daerah


2 Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Pajak, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan

Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

3 Meningkatnya Kinerja BUMD

4 Meningkatnya Pengelolaan Daerah

Kualitas Keuangan

II.2. Penetapan Kinerja Tahun 2013. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013 DPPKA mengacu pada Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :


Halaman 22

Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan

Daerah dari

Pajak, Retribusi

dan Lain-lain

Persentase

Persentase Aset Daerah yang dapat dimanfaatkan

Kontribusi

2.1

1.1

3

INDIKATOR KINERJA

Pendapatan

Meningkatnya

daerah

pengelolaan aset

Kualitas

Meningkatnya

2

STRATEGIS

SASARAN


2

1

1

NO.

Tabel II.2.1 Penetapan Kinerja Tahun 2013.

44.34

11.43

4

TARGET

Pengelolaan

Halaman 23

Sumber Pendapatan Daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-

Keuangan Daerah

Pengembangan

Rp.5,450,043,610

Rp. 203,924,000

Rp. 211,720,000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Program Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) Program Peningkatan dan

Rp. 115,000,000

Rp. 267,920,000

6

ANGGARAN

Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah Peningkatan Status Atas Hak Tanah

5

PROGRAM/ KEGIATAN

Daerah (BUMD)

Usaha Milik

Kinerja Badan

Meningkatnya

Pendapatan

2

STRATEGIS

SASARAN

3.1 Persentase Deviden BUMD terhadap Jumlah Total Penyertaan Modal BUMD

Daerah

3

INDIKATOR KINERJA


3

1

NO.

31.56

4

TARGET

Halaman 24

Pembinaan BUKP

Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD dan BUKP

potensi

Pengendalian

Pengelolaan

sumber-sumber

pendapatan daerah

Penggalian

Pendapatan Daerah

Perencanaan

dan

Teknis

Retribusi Daerah

Pembinaan

Pengenaan PKB BBNKB

Rp. 250,000,000

Rp. 321,500,000

Rp. 119,504,150

Rp. 173,490,300

Rp. 163,281,200

Rp. 168,870,000

Dasar

Penyusunan

Perhitungan

Rp. 717,475,900

Rp. 400,355,100

6

ANGGARAN

Pelayanan Kesamsatan

dan BBNKB

Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB

5

PROGRAM/ KEGIATAN

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2

STRATEGIS

SASARAN

4.1

Opini Pemeriksaan BPK (WTP=1, WDP = 2, Disclaimer = 3)

3

INDIKATOR KINERJA


4

1

NO. 4

100

TARGET

Manajemen

Lembaga

Halaman 25

Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Raper KDH tentang penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bimtek Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan keuangan Daerah Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Penyusunan Raperda tentang APBD

Keuangan Mikro

Peningkatan

5

PROGRAM/ KEGIATAN

Rp. 75,000,000

Rp. 199,352,200

Rp. 120,996,800

Rp. 684,307,000

Rp. 727,524,100

Rp. 412,272,900

Rp. 620,557,700

Rp. 699,048,700

Rp. 280,623,125

Rp. 500,000,000

6

ANGGARAN

2

STRATEGIS

SASARAN

3

INDIKATOR KINERJA


1

NO. 4

TARGET

Halaman 26

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dan Bansos Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Daerah Pembinaan dan Pengembangan Program Gaji Pegawai Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan

Pengesahan dan penetapan dokumen pelaksanaan anggaran Pengesahan dan penetapan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Implementasi Kebijakan Akuntansi

5

PROGRAM/ KEGIATAN

Rp 600,000,000

Rp 75,000,000

Rp. 118,009,000

Rp. 65,753,000

Rp. 150,000,000

Rp. 476,741,725

Rp. 58,959,800

Rp. 150,000,000

Rp. 302,333,700

Rp. 312,965,000

6

ANGGARAN

II.3. Rencana Anggaran Pada tahun anggaran 2013 DPPKA DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni APBD sebesar Rp. 98.718.283.718,- . Melalui mekanisme Perubahan APBD 2013 menjadi Rp.114.977.460.615,Dana APBD Perubahan tahun 2013 yang dikelola DPPKA DIY sejumlah Rp. 114.977.460.615,- tersebut terdiri dari belanja tidak

langsung Rp

51.289.757.236,- dan belanja langsung Rp. 63.687.703.379,-. dengan rincian realisasi untuk belanja tidak langsung Rp. 49.295.770.959,- (96,11%) dan belanja langsung sebesar Rp 58.090.836.090,- (91,21%). II.3.1 Target Belanja DPPKA Belanja

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan,

Keuangan

dan

Aset

sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah. Tabel II.3.1.1 Target Belanja DPPKA DIY 2013 No

Uraian/Program

1

2

2.1

Target 3

Persentase 4

Belanja Tidak Langsung*)

Rp.51.289.757.236,-

44,60

Belanja Langsung*)

Rp.63.687.703.379,-

55,40

4.443.148.216,-

3,87

19.549.000,1.514.888.500,-

0.02 1.32

490.000.000,-

0.43

25.595.150,-

0.02

198.840.000,574.990.000,-

0.17 0.50

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Halaman 27

1

2.2

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor / gedung / tempat kerja Penyediaan Retribusi Sampah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pengadaan Ranah Pemeliharaan Rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin / berkala Arsip kendaraan bermotor Pemeliharaan Arsip Keuangan Pemeliharaan jaringan Sistem Informasi Rehabilitasi Sedang /Berat Rumah Jabatan Perubahan Status Hukum Barang Daerah Sensus Barang Daerah Monitoring dan Investigasi Pengelolaan Barang Milik Daerah


3 336.098.550,358.712.750,-

4 0.30 0.31

87.989.100,-

0.07

20.047.900,68.865.000,-

0.02 0.06

110.868.000,529.615.000,-

0.09 0.46

97.489.266,-

0.08

9.600.000,40.588.734.857,-

0.01 35.30

20.417.000.000,2.464.000.000,596.248.500,770.029.500,321.818.000,10.546.534.000,81.017.785,1.046.800.000,685.133.000,-

17.75 2.14 0.52 0.67 0.28 9.17 0.07 0.91 0.59

884.350.500,-

0.77

245.250.000,-

0.21

1.501.630.172,-

1.31

154.000.000,81.258.000,196.240.000,118.435.400,330.000.000,148.990.000,-

0.13 0.07 0.17 0.10 0.28 0.13

Halaman 28

1 2.3

2.4

2.5

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bimtek Kesamsatan Pembinaan dan Pelaksanaan Bimtek bagi Pengelola Keuangan Bimtek Penyusunan APBD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Raperda tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran APBD Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bimtek Implementasi paket Regulasi tentang Pengelolaan keuangan Daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah Penatausahaan dan Pengendalian gaji pegawai daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah di KPPD Bantul


3 547.228.400,-

4 0.47

195.000.000,-

0.16

70.000.000,252.299.000,-

0.06 0.22

29.929.400,141.408.250,-

0.03 0.12

5.684.000,21.066.250,83.063.000,-

0.01 0.03 0.08

31.595.000,-

0.03

14.675.430.256,-

12.76

81.500.000,-

0.07

688.208.700,727.524.100,-

0.59 0.63

617.100.200,-

0.54

994.395.000,-

0.86

412.272.825,-

0.36

120.996.300,-

0.11

195.924.280,-

0.17

429.468.600,-

0.37

413.419.900,-

0.35

1.026.311.480,-

0.89

Halaman 29

1

2

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah di KPPD Gunungkidul Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah di KPPD Kota Yogyakarta Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah di KPPD Kulonprogo Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah di KPPD Sleman Pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Pelayanan Kesamsatan Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Daerah Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penggalian Sumber-sumber Potensi Pendapatan Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Kota Yogyakarta Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Sleman


3

4

550.131.046,-

0.47

1.330.059.173,-

1.16

629.569.000,-

0.55

1.664.412.822,-

1.45

69.850.000,-

0.06

90.000.000,778.282.200,399.676.000,-

0.07 0.67 0.35

168.675.000,-

0.14

173.130.800,-

0.15

140.805.000,-

0.12

440.087.000,-

0.38

543.274.000,-

0.47

526.042.000,-

0.45

108.474.150,-

0.09

70.000.000,-

0.06

70.000.000,-

0.06

Halaman 30

1

2.6

2.7

2.8

2

Pembinaan dan Pengembangan Program Gaji Pegawai Daerah Peningkatan Pelayanan Sistem Penerbitan SP2D Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Program Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) Implementasi Kebijakan Akuntansi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Bantul Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Gunungkidul Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dan Bansos Program Pembinaaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kdh Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Tindal Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi


3

4

139.356.000,-

0.12

105.000.000,-

0.09

280.623.050,-

0.24

211.720.000,203.924.000,-

0.18 0.17

149.999.000,70.000.000,-

0.13 0.06

70.000.000,-

0.06

115.218.600,-

0.10

501.195.200,-

0.43

354.212.800,-

0.32

102.566.200,-

0.08

44.416.200,-

0.03

461.742.000,-

0.41

331.434.000,-

0.30

63.841.000,66.467.000,-

0.05 0.06

58.832.000

0.05

58.832.000,-

0.05

Halaman 31

1

2.9

2.10

2.11

2.12

2

Program Penataan Peraturan Perundangundangan Penyusunan Rapergub Tata Kelola Pendapatan dari Jasa Layanan Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah Peningkatan Status Atas Hak Tanah Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD dan BUKP Pembinaan BUKP Peningkatan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Jumlah

3

41.926.800,-

0.04

41.924.800,-

0.04

585.195.800,-

0.51

585.195.800,-

0.51

561.111.600,-

0.49

307.601.600,253.510.000,-

0.27 0.22

1.081.750.000,-

0.95

310.750.000,-

0.28

271.000.000,500.000.000,-

0.24 0.43

Rp.114.977.460.615,-

Sumber data : SIPKD 2013 *) Data Un Audited

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2013 yang dialokasikan untuk membiayai program - program yang langsung mendukung pencapaian sasaransasaran strategis DPPKA adalah sebagai berikut :


4

Halaman 32

100%

Tabel II.3.2.1 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2013 No

Sasaran

1

Anggaran

2

3

Persentase

Keterangan

4

5

12.09

-

976,755,600

1.53

-

Milik

1,081,750,000

1.70

-


7.041.141.755

11.06

-

Jumlah

16.797.924.626

26.38

-

Belanja Langsung Pendukung

46.889.778.753

73.62

-

Total Belanja Langsung

63,687,703,379

100.00

-

Meningkatnya 1.

pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-

7,698,277,271

lain pendapatan Meningkatnya 2.

kualitas

pengelolaan

aset

daerah Meningkatnya 3.

Badan

kinerja

Usaha

Daerah (BUMD)

4.

Pada tabel diatas, pada pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 16.797.924.626,- atau sebesar 26.38% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 46.889.778.753,- atau 73.62% dari total anggaran belanja langsung. Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan, dengan besaran anggaran 12.09% dari LAKIP DPPKA DIY Tahun 2013

Halaman 33

total belanja langsung. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yaitu sebesar 11.06% dari total anggaran belanja langsung. Sementara sasaran dengan anggaran relatif sedikit adalah sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah sebesar 1.53% dari total anggaran belanja langsung.

II.4.

Instrumen Pendukung

Dalam merealisasikan program/kegiatannya,

setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah memerlukan perangkat pendukung yang diharapkan dapat digunakan untuk mengefektif dan mengefisienkan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, untuk mendukung akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan informasi publik.

Untuk maksud efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah maka DPPKA telah melakukan inovasi dalam hal perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban, dengan menyiapkan perangkat-perangkat untuk mempermudah pelaksanaan fungsi penganggaran, pengelolaan pendapatan dan aset adalah penyiapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) dan SIPKD Model Aset, Sistem Informasi Pendapatan, Sistem Gaji Daerah Otonom (GDO), dan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bergulir.


Halaman 34

II.4.1. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel dan efisien, DPPKA DIY telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Aplikasi SIPKD merupakan aplikasi yang terintegrasi yang dioperasionalkan secara online dan digunakan oleh

seluruh

SKPD

dalam

proses

penganggaran,

pelaksanaan

dan

penatausahaan APBD serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Proses penyusunan APBD menggunakan SIPKD dimulai ketika telah ditetapkan KUA PPAS, yang kemudian dijabarkan dalam RKA sebagai bahan input penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang APBD. Setelah penetapan APBD

dan

pengesahan

DPA

SKPD

maka

proses

pelaksanaan

dan

penatausahaan APBD oleh seluruh bendahara SKPD menggunakan modul pelaksanaan dan penatausahaan pada aplikasi SIPKD. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka dalam proses penyusunan laporan keuangan baik Pemda DIY maupun SKPD juga menggunakan aplikasi ini. Dengan sistem online yang digunakan dalam mengimplementasikan aplikasi SIPKD, maka data keuangan daerah yang dihasilkan akan ter update secara real time. Begitu juga informasi keuangan yang dihasilkan dapat di akses oleh stakeholder yang mebutuhkan secara cepat, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses e-audit, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan stakeholder- stakeholder lainnya.


Halaman 35

Gambar II.4.1.1 Tampilan Halaman Muka SIPKD

Gambar II.4.1.2 Tampilan Menu Penganggaran


Halaman 36

Gambar II.4.1.3 Tampilan Menu Pelaksanaan & Penatausahaan

Gambar II.4.1.4 Tampilan Menu Pertanggungjawaban


Halaman 37

II.4.2. Sistem Informasi Pendapatan DPPKA Adalah Sistem Informasi yang disiapkan oleh DPPKA yang dapat mengelola seluruh pendapatan/penerimaan daerah secara cepat, mudah, efektif dan efisien serta dapat membantu DPPKA dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola dana pendapatan/penerimaan daerah dari masing-masing SKPD. Sistem ini diciptakan dengan maksud antara sebagai aplikasi yang memudahkan proses pencatatan dan pengelolaan dana yang diperoleh dari masing-masing SKPD; adanya data base yang dapat menampung semua informasi mengenai keuangan yang diperoleh dari setiap SKPD beserta keterangannya; terciptanya antar muka yang user-friendly dan memiliki manajemen proses yang sesuai dengan mekanisme yang ada di DPPKA; memberikan fasilitas pembuatan output baik berupa laporan maupun statistika yang sesuai dengan kebutuhan DPPKA DIY dan menjadi sebuah alat bantu dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya tujuan diciptakannya aplikasi ini adalah menciptakan sistem informasi manajemen retribusi daerah yang dapat membantu DPPKA dalam melakukan tugasnya untuk mencacat semua penghasilan yang diperolah dari masing-masing SKPD yang ada di DIY; mengoptimalkan fungsi pokok dari komponen-komponen yang terlibat baik DPPKA maupun SKPD dalam pengelolaan

retribusi

daerah

dengan

memberikan

alat

bantu

untuk

memanajemen retibusi daerah sehingga pengerjaan menjadi lebih efektif dan efisien; meningkatkan kinerja dari pemerintah pada umumnya dan dari DPPKA dan SKPD pada khususnya.


Halaman 38

Gambar II.4.2.1 Tampilan Awal/Login Sistim Informasi Pendapatan DPPKA

Gambar II.4.2.2 Tampilan Menu Monitoring Grafik Pendapatan Yogyakarta


Halaman 39

II.4.3 Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) dan SIPKD Modul Aset

Sistem Informasi Manajemen Aset ini merupakan aplikasi stand alone/off line yang digunakan untuk pengadministrasian barang inventaris sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan Standar Akuntansi Pemerintah khususnya aset tetap. Dengan menggunakan aplikasi ini, SKPD dapat melaksanakan tertib administrasi barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan membantu dalam menyusun neraca khususnya aset tetap SKPD. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) modul aset merupakan aplikasi online pada jaringan LAN Pemda DIY yang digunakan SKPD untuk pengadministrasian barang sesuai Permendagri 17/2007. Setelah adanya migrasi data aset dari aplikasi SIMA ke aplikasi SIPKD Modul Aset, kedepannya dapat diintegrasikan dengan SIPKD Modul Core Sistem sehingga semakin memudahkan dalam penyusunan neraca SKPD.

Gambar. II.4.3.1 Tampilan Awal Sistem Informasi Manajemen Aset


Halaman 40

Gambar. II.4.3.2 Tampilan Menu User SKPD Sistem Informasi Manajemen Aset

Gambar. II.4.3.3 Tampilan Awal SIPKD Modul Aset


Halaman 41

Gambar II.4.3.4 Tampilan Menu Aplikasi SIPKD Modul Aset


Halaman 42

II.4.4. Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bergulir Sistem

informasi

ini

memiliki

pengguna

(user)

utama

dalam

penggunaannya, yang masing-masing pengguna tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kewenangannya. Masing masing pengguna diberikan fungsi-fungsi khusus dalam menjalankan sistem informasi ini. Hal tersebut ditujukan agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan kewenangan dalam penatalaksanaan pengguliran dana. Berkaitan dengan manajemen dari beberapa SKPD yang memiliki juklak dan juknis yang berbeda-beda, maka sistem informasi ini juga dilengkapi dengan manual yang dapat di unduh (download). Jika pengguna ingin mengetahui detail yang tidak tercantum pada manual atau memiliki pertanyaan yang terkait dengan penatalaksanaan sistem informasi ini, maka disediakan pula halaman forum yang dapat diakses oleh semua pengguna sistem informasi ini.

Gambar II.4.4.1. Tampilan Awal/Login Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bergulir


Halaman 43

II.4.5. Sistem Aplikasi Gaji dan Kartu Pegawai ( GDO)

Tujuan pokok penyusunan program aplikasi Gaji dan Kartu Pegawai ini adalah untuk meringankan tugas-tugas rutin yang berkaitan dengan pembuatan daftar gaji maupun yang berhubungan dengan masalah kepegawaian dengan lebih cepat dan akurat . Dengan adanya data yang akurat diharapkan pembuatan laporan lainnya yang diperlukan dapat disajikan dengan cepat dan tepat. Gambar II.4.5.1 Tampilan awal / login Aplikasi GDO

Gambar II.4.5.2 Tampilan Menu Data Pegawai


Halaman 44

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja Tahun 2013 DPPKA telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan

data kinerja

yang

hasilnya

akan memberikan

gambaran

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel III.1.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

1.

Interval Nilai Realisasi Kinerja 91 ≤ 100

2.

76 ≤ 90

Tinggi

3.

66 ≤ 75

Sedang

4.

51 ≤ 65

Rendah

5.

≤ 50

No.



Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Baik

Kode

Sangat Rendah

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh DPPKA dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis DPPKA DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :


Halaman 45

(WTP=1, WDP=2, Disclaimer=3)

Pemeriksaan BPK

Opini

modal BUMD

total penyertaan

terhadap jumlah

deviden BUMD

Persentase

dimanfaatkan

dapat

daerah yang

Persentase aset

daerah

4.1

3.1

2.1

pengelolaan keuangan

Meningkatnya kualitas

BUMD

Meningkatnya kinerja

pengelolaan aset daerah

Meningkatnya kualitas


4

3

2

Daerah

Pendapatan

terhadap

Persentase

dan lain-lain pendapatan

1.1 Kontribusi PAD

Meningkatnya pendapatan

1

INDIKATOR KINERJA

daerah dari pajak, retribusi

SASARAN STRATEGIS

NO

Tabel III.1.2 Capaian Kinerja DPPKA Tahun 2013

%

%

%

%

100.00

31.56

11.43

44.34

TARGET

Halaman 46

SATUAN

-

25.35

11.53

47.08

REALISASI

-

80.31

100.87

106.17

PERSENTASE

diketahui

Belum

Tinggi

Sangat Baik

Sangat Baik

KRITERIA

KODE

Dari tabel di atas, terdapat 4 (empat ) indikator yang terbagi ke dalam 4 (empat) sasaran strategis. Pada tahun 2013, 2 (dua) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 50% dari total indikator. Sementara itu, satu indikator atau sebesar 25% belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Capaian yang tertinggi pada indikator persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya ada 1 (satu) indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah belum diketahui realisasinya. Sementara, indikator yang mengalami capaian yang tinggi adalah indikator persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD. III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja. Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis DPPKA yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut: III.2.1. Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Pajak, Retribusi dan Lainlain Pendapatan

Pendapatan Daerah tahun 2013 bersumber dari Pendapatan Asli daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Adapun

realisasi

total

Gambar III.2.1.1 Gubernur DIY menyaksikan pelayanan

Pendapatan Daerah tahun 2013

pembayaran

pajak

kendaraan

bermotor pada Launching Bus Satling

sebesar Rp.2.583.058.319.224,01 yang terdiri dari dari Pendapatan Asli

Daerah

Rp.1.216.104.305.317,01,

Pendapatan

Transfer

Rp.

1.356.662.127.537,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 10.291.886.370,00. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, LAKIP DPPKA DIY Tahun 2013

Halaman 47

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain PAD Yang Sah. dari

Sumber pendapatan asli daerah terbesar berasal

pajak daerah terutama pajak kendaraan bermotor. Target pajak daerah

2013 adalah Rp. 1.021.820.720.000,- dengan realisasi Rp. 1.063.314.117.923,atau 104.06%. Persentase Pendapatan Asli Daerah yang relatif besar adalah dari Lain-lain PAD Yang Sah targetnya Rp. 53.058.526.507,- dengan realisasi 73.929.656.201,04 atau 139.34%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

target

tahun

2013

adalah

Rp.40.411.499.192,- dengan realisasinya Rp. 40.817.517.188,- atau 101,00% sedang PAD terkecil bersumber dari retribusi daerah, target

yang

35.715.599.098,-

ditetapkan

adalah

Rp.

dengan

realisasi

Rp.

38.043.014.004,85,- atau 106.52%. Gambar III.2.1.2 Suasana Pelayanan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat (KPPD)


Halaman 48

Gambar III.2.1.2 Grafik Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Sumber : Bidang Anggaran Pendapatan DPPKA 2013

Tabel III.2.1.1

Capaian Kinerja Indikator Persentase kontribusi PAD

terhadap

Pendapatan Daerah 2013 No

1

Indikator

Persentase kontribusi

Capaian 2012

Target

Realisasi

46.23

44.34

47.08

% Realisasi 106.17

Target Akhir Renstra (2017)

Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)

51.49

91.44

PAD

terhadap pendapatan daerah. 

Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan adalah indikator : persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Capaian kinerja persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah hasilnya adalah baik. Capaian pada tahun 2013 menunjukkan bahwa indikator


Halaman 49

kinerja persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, telah memenuhi target yang ditetapkan, bahkan melebihi 100%. Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian tahun 2012 yaitu 46.23%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah 51.49% . Perbandingan capaian persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah terhadap target akhir 2017 sebesar 91.44%. Oleh karena itu kinerja persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah harus dipertahankan capaian 100% untuk mendukung kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah.


Halaman 50

Permasalahan dan solusi : Permasalahan yang dihadapi untuk menghasilkan pendapatan asli daerah sebagai pendukung kemampuan keuangan daerah adalah masih terdapat potensi wajib pajak yang belum mendaftar ulang. Solusi : Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan pendataan, sosialisasi , penagihan langsung dan razia kendaraan bermotor bekerjasama dengan kepolisian.


Halaman 51

III.2.2. Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah

Obyek Aset yang dioptimalkan bersumber disewakan,

dari

tanah

tanah

yang

dipinjam

pakaikan dan tanah bangun guna serah (BGS). Untuk tahun 2013 total jumlah aset yang dimanfaatkan adalah 98 bidang terdiri dari 35 bidang tanah disewakan, 62 bidang

tanah

Gambar III.2.2.1 Malioboro Mall - Tanah BGS

dipinjam pakaikan, dan satu bidang tanah bangun guna serah.

Apabila dibandingkan

realisasi tahun 2012 meningkat 2 bidang dari realisasi 96 bidang atau 0.24%, namun untuk aset yang disewakan menurun 2 bidang tanah dari tahun 2012 sebanyak 37 bidang, sedang aset tanah yang dipinjam pakaikan naik 4 bidang dari tahun 2012 sebanyak 58 bidang.

Gambar III.2.2.2 JEC - Tanah Sewa


Halaman 52

Gambar : III.2.2.3 Grafik Aset Tanah yang dapat dimanfaatkan 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Tanah sewa Tanah pinjam pakai Tanah BGS Aset dimanfaatkan Aset tanah pemda

2012

2013

Sumber : Bidang Pengelolaan Aset Daerah 2013. Tabel III.2.2.1 Capaian Kinerja Indikator Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan 2013 No

1

Indikator


Capaian 2012

11.29

Target

11.43

Realisasi

11.53

% Realisasi

100.87

Target

Capaian

Akhir

s/d 2013

Renstra

terhadap

(2017)

2017 (%)

12.00

96.08

 Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah terdiri dari satu indikator yaitu indikator Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan. Capaian indikator persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan hasilnya baik. Realisasi pada tahun 2013 menunjukkan bahwa indikator kinerja Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan telah memenuhi target yang ditetapkan, bahkan melebihi 100%. LAKIP DPPKA DIY Tahun 2013

Halaman 53

Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian tahun 2012 yaitu sebesar 11.29%.

Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 12.00%.

Perbandingan capaian persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan tahun 2013 terhadap target akhir 2017 sebesar 96.08%. Oleh karena itu aset daerah yang dapat dimanfaatkan harus terus dipertahankan capaian 100%, agar kontribusi pendapatan asli daerah bagi pemerintah daerah dari retribusi daerah tetap terwujud.

Permasalahan dan Solusi : Permasalahan yang timbul dalam proses optimalisasi aset adalah jangka waktu sewa maupun pinjam pakai dibatasi oleh waktu, ketika waktu sewa berakhir pihak ketiga tidak memperpanjang sewa maupun pinjam pakai sehingga terjadi penurunan jumlah aset yang dimanfaatkan.

Solusi : Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya: 1.

melakukan monitoring secara fisik dan administrasi terhadap aset-aset yang dimanfaatkan pihak ketiga

2.

Segera menawarkan kepada pihak ketiga lain agar tidak terjadi penurunan jumlah aset yang dimanfaatkan sehingga tidak terjadi aset idle.


Halaman 54

III.2.3. Sasaran : Meningkatnya kinerja BUMD

Sumber

pendapatan

daerah

dari

hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah Badan Usaha Milik Daerah dan

Badan

Usaha Kredit Pedesaan (BUKP). Total realisasi penyertaan modal pemerintah pada tahun 2013 pada BUMD/BUKP adalah 160.605.543.087,dengan perincian penyertaan

Gambar III.2.3.1 BUMD Bank BPD DIY

modal pada Bank

BPD DIY sebesar Rp. 127.500.000.000,- , PD. Taru Martani Rp. 3.442.583.363,- PT AMI sebanyak Rp. 15.636.000.000,-, BUKP sebanyak Rp.

13.586.959.724,-

dan

Askrida

sebesar

Rp. 440.000.000,-. Dari

total

penyertaan

modal

yang

disetorkan tersebut kontribusi deviden yang diterima sebagai pendapatan daerah pada tahun

Gambar III.2.3.2 BUKP

2013 adalah sebesar Rp. 40.694.975.685,dengan perincian Rp. 36.153.255.605 dari Bank BPD DIY, Rp. 682.966.411,- dari PD. Taru Martani, Rp. 3.760.365.522,- dari BUKP, Rp. 98.388.147,- dari Askrida, sedang PT. AMI belum memberikan kontribusinya, namun apabila dibanding dengan realisasi total deviden tahun 2012 Rp. 35.873.245.282,-mengalami peningkatan Rp. 4.821.730.403,- .


Halaman 55

Gambar III.2.3.3 Grafik Modal yang disetor dan Realisasi Deviden

140,000,000,000 120,000,000,000 100,000,000,000 80,000,000,000 60,000,000,000 40,000,000,000 20,000,000,000 0

PD. BANK BPD PT TARU MARTANI PT AMI BUKP PT. ASKRIDA MODAL DEVIDEN

Sumber : Laporan Keuangan BUMD/LKM 2013

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya kinerja BUMD yaitu indikator : Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD. Capaian indikator kinerja persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD tahun 2013 sebesar 25.35 % dari target yang ditetapkan sebesar 31.56% atau realisasinya 80.31%. Capaian pada tahun 2013 menunjukkan bahwa indikator kinerja persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD belum memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun belum memenuhi target yang ditetapkan namun capaian tersebut dapat dikatakan lebih baik dibanding capaian tahun 2012 sebesar 20.00%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah 28.36% . Perbandingan capaian tahun 2013 terhadap target akhir target akhir Renstra (2017) sebesar 89.37%. Memerlukan kerja keras dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja BUMD agar capaian 100% terpenuhi.


Halaman 56

Tabel III.2.3.1 Capaian Kinerja Indikator Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD 2013 No

1

Indikator

Prosentase deviden

Capaian 2012

Target

Realisasi

22.00

31.56

25.35

% Realisasi 80.31

Target Akhir Renstra (2017)

Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)

28.36

89.37

BUMD

terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD

 Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Permasalahan dan Solusi . Permasalahan yang dihadapi serta solusi dalam

mewujudkan sasaran

meningkatnya kinerja BUMD dikarenakan adanya peraturan daerah yang mengatur penyertaan modal kepada PT. Bank BPD DIY yang menyebutkan bahwa

penambahan

penyertaan

modal

sebesar

Rp.

382.500.000.000,-

bersumber dari keuntungan pemerintah daerah pada PT. Bank BPD DIY dan dilaksanakan selama 4 tahun yang dianggarkan dari APBD TA. 2013 s/.d tahun 2016. Berkaitan dengan adanya peraturan daerah tersebut, Pemda mengalami kesulitan menganggarkan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank BPD DIY yang rata-rata setiap tahun sebesar Rp. 95.625.000.000,- sementara deviden yang bersumber dari deviden dan dana pembangunan BPD DIY pada tahun 2013 hanya sebesar Rp. 36.153.255.604,-

Solusi : Untuk mengatasi permasalahan tersebut diupayakan solusi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 tentang penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida pada pasal 5 ayat (2) ditinjau kembali.


Halaman 57

III.2.4. Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Obyek Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Daerah. Proses penyusunan laporan keuangan Pemda DIY Tahun Anggaran 2013 dimulai bulan Januari Tahun 2014. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, SKPDSKPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan dan harus disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat akhir bulan Februari. Berdasarkan laporan keuangan SKPD tersebut, PPKD menyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan paling lambat akhir bulan Maret harus diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Sebelum diserahkan ke BPK, laporan keuangan Pemda terlebih dahulu di reviuw oleh Inpsektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Opini BPK atas hasil Laporan Keuangan Pemda akan diterima oleh Pemda DIY pada bulan Mei . Tabel : III.2.4.1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2009 - 2012

No

Tahun

Opini BPK

1

2

1

2009

WDP

Aset belum dapat diyakini kewajarannya

2

2010

WTP

Paragraf penjelas

3

Keterangan 4

berupa aset dinas

PUESDM yang belum diserahkan 3

2011

WTP

Paragraf

penjelas

pencatatan

Dana

bergulir belum sesuai SAP dan belum diberlakukannya penyusutan aAset 2012

WTP

Tanpa paragraf penjelas

Sumber : LHP BPK 2009-2012

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah indikator : Opini Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian kinerja indikator opini pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum diketahui. Hal ini disebabkan karena proses pemeriksaan atas LAKIP DPPKA DIY Tahun 2013

Halaman 58

laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013 belum selesai, sehingga opini belum bisa diberikan oleh BPK (belum ada opini). Namun demikian untuk Capaian kinerja indikator opini pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012 adalah 100% atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tabel III.2.4.2 Capaian Kinerja Indikator Opini Pemeriksaan BPK 2013 No 1

Indikator Opini

Capaian 2012

Target

Realisasi

100

100

-

Pemeriksaan

% Realisasi -

Target Akhir Renstra (2017) 100

BPK(WTP=1, DP=2, Disclaimer=3) 

Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Permasalahan dan Solusi : Dalam penyusunan laporan keuangan Pemda DIY Tahun 2013 terdapat permasalahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu :  Kurangnya pemahaman Petugas Akuntansi dalam penyusunan kertas kerja Neraca / LRA  Kurangnya pemahaman dalam pengentrian data ke dalam Aplikasi SIPKD  Koordinasi antara petugas akuntansi

dan pengurus barang SKPD masih

kurang Solusi : Agar target penyusunan laporan keuangan akhir tahun Pemda DIY dapat sesuai dengan waktu yang ditentukan maka dilakukan pendampingan langsung kepada SKPD dalam penyusunan laporan keuangan. III.3. Akuntabilitas Anggaran Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2013 sebesar 91.21% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan

utama


sebesar

22.49%.

Sedangkan

realisasi

Halaman 59

untuk

Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%) -

program/kegiatan pendukung sebesar 68.72% %. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan ( 10.02%). Sedang penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah (1.14%). Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2013 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2013 yang dialokasikan untuk membiayai program / kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung 2013 No

1.

Sasaran

Anggaran

2

3

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan aset daerah

Realisasi *) 4

% Realisasi 5

976,755,600

728.755.600

74.61

7,698,277,271

6.380.160.775

82.88

Meningkatnya 2.

pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lainlain pendapatan


Halaman 60

Meningkatnya 3.

Badan

Kinerja

Usaha

Milik

1,081,750,000

986.855.446

91.23


7.041.141.755

6.228.112.070

88.45

Jumlah

16.797.924.626

14.323.883.891

85.27

Belanja Langsung Pendukung

46.889.778.753

43.766.952.199

63,687,703,379

58.090.836.090

Daerah (BUMD) 4.

93.34 Total Belanja Langsung Keterangan : *) Laporan Keuangan Un Audited


Halaman 61

91.21

BAB V PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset disusun berdasar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2013, serta Penetapan Kinerja Tahun 2013 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 4 (empat ) indikator. Penyelenggaraan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset pada tahun anggaran 2013 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Tahun 20122017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung berbagai pihak. Hasil laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.

2.

Dari analisis 4 sasaran terdapat 4 indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolok ukur. Pada tahun 2013, sebanyak 2 (dua) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 50% dari total indikator. Sementara itu sebanyak 1 (satu) indikator atau sebesar 25% belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai


Halaman 62

faktor kendala. Selanjutnya, ada 1 (satu) indikator ditahun 2013 yang belum diketahui realisasinya, yaitu indikator opini pemeriksaan BPK. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahanpermasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dirumuskan saran-saran sebagai berikut : 1. Perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel. 2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Yogyakarta,


Pebruari 2014

Halaman 63

LAMPIRAN - LAMPIRAN : 1. Struktur Organisasi 2. Penghargaan yang pernah diterima 3. Pengukuran Kinerja (1 halaman) 4. Penetapan Kinerja ( 4 halaman)

: Daerah Istimewa Yogyakarta

Rp. 14.323.883.891,00

= 3)

(WTP=1, WDP = 2, Disclaimer

Opini Pemeriksaan BPK

Penyertaan Modal BUMD

terhadap Jumlah Total

Persentase Deviden BUMD

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013

4.1

3.1

Rp. 16.797.924.626,00

daerah

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan

(BUMD)

Meningkatnya Kinerja Badan Usaha Milik Daerah

terhadap Pendapatan Daerah

Persentase Kontribusi PAD

dapat dimanfaatkan

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013

4

3

retribusi dan lain-lain pendapatan

Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak,

2

2.1

Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah

1

Persentase Aset Daerah yang

3

2

1

1.1

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

NO

Nama SKPD : DPPKA

Provinsi

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENGUKURAN KINERJA

100.00

31.56

44.34

11.43

4

Target

0.00

25.35

47.08

11.53

5

Realisasi

-

80.31

106.18

100.87

6=(k5/k4)*100

(%)

IKHTISAR EKSKUTIF Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset terbaik se Indonesia "

Recommend Documents