BAB I PENDAHULUAN. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas dan

BAB I PENDAHULUAN

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas dan akuntabel dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Blitar dapat mendukung terlaksananya sasaran dan kebijakan strategis pembangunan bidang pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar yakni meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kebijakan umum belanja diarahkan pada pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan taat pada perundang-undangan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya (Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011) dan PP No 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan demikian penggunaan anggaran belanja tetap terarah pada prioritas program sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna peningkatan pada pelayanan masyarakat. 1.1. Dasar Hukum Landasan hukum untuk penyusunan LKj IP Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar adalah : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

LKj IP BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2015

Page 1

Pemerintah Pengganti atas Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah; 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 1.2. Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar Kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar adalah pelaksana dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, yang menyangkut bidang penerimaan daerah, belanja daerah, serta aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang secara teknis dibina oleh Bupati. Dalam


Page 2

melaksanakan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah. Struktur organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas memimpi, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengandalikan penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam pelaksanaan tugas, kepala badan mempunyai fungsi : a) Pelaksanaan

urusan

ketatausahaan,

keuangan,

kepegawaian

dan

perlengkaan badan;


Page 3

b) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan keuangan dan aset daerah; c) Pelaksanaan rencana dan program kerja dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 2. Sekretariat Sekretariat terdiri dari : a) Sub Bagian Umum b) Sub Bagian Keuangan c) Sub Bagian Penyusunan Program Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga badan, penyusunan program dan perencanaan program badan serta pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana badan. Dalam melaksanakan tugasnya sekertariat mempunyai fungsi : a) Pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kerasipan rumah tangga dan keprotokolan badan; b) Penyusunan program dan perencanaan badan; c) Penyusunan dan pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana badan; d) Pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


Page 4

3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari : a) Sub Bidang Pengelolaan Kas b) Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian dibidang pengelolaan kas dan perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugas, bidang perbendaharaan dan kas daerah mempunyai fungsi : a) Perumusan kebijakan teknis dibidang penerimaan dan pengeluaran kas; b) Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas; c) Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah; d) Pengelolaan utang dan piutang daerah; e) Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas; f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 4. Bidang Akuntansi Bidang Akuntansi terdiri dari : a) Sub Bidang Evaluasi b) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan


Page 5

Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang evaluasi, pembukuan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang akuntansi mempunyai fungsi : a) Perumusan prosedur pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel; b) Penyusunan pedoman teknis pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; c) Penyajian informasi laporan keuangan daerah; d) Pelaksanaan pembinaan teknis pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah; e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 5. Bidang Anggaran Bidang Anggaran terdiri dari : a) Sub Bidang Anggaran I b) Sub Bidang Anggaran II Bidang Anggaran mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang anggaran. Dalam melaksanakan tugasnya bidang anggaran mempunyai fungsi : a) Perumusan prosedur penyusunan rancangan ABPD dan rancangan Perubahan APBD; b) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran; c) Pengendalian penyusunan anggaran; d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 6.

Bidang Aset Bidang Aset terdiri dari :


Page 6

a) Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi b) Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Bidang Aset mempunyai tugas meyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang analisa kebutuhan, inventarisasi, pengamanan dan pemanfaatan aset. Dalam melaksanakan tugasnya bidang aset mempunyai fungsi : a) Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah; b) Penyelenggaraan pembinaan, penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah; c) Penyelenggaraan

pemanfaatan,

pemindahtanganan,

pengaman

dan

pengedalian barang milik daerah; d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 1.3. Sumber Daya Manusia Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Blitar didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 53 orang. Sebagai SKPD yang mengelola kewenangan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah tentu diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi di bidangnya, tercermin dari persentase pegawai dengan jenjang pendidikan Sarjana (S1 dan S2) sebesar 69,81 % (37 orang) dari total Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Blitar. Komposisi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Blitar berdasarkan jenjang pendidikan dan pangkat, golongan serta ruang disajikan pada tabel sebagai berikut :


Page 7

Rekapitulasi Pegawai BPKAD Kabupaten Blitar Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2015 Tingkat Pendidikan No

Unit Kerja

Jumlah

1

2

1.

S2

S1

D3

SMA

SMP

3

4

5

6

7

8

Kepala Badan

1

1

-

-

-

-

2.

Sekretariat

8

1

4

-

3

-

3.

Bidang Perbendaharaan

20

2

11

1

6

-

4.

Bidang Akuntansi

7

2

3

-

2

-

5.

Bidang Anggaran

9

4

4

-

1

-

6.

Bidang Aset Daerah

8

1

4

-

2

1

Jumlah Total

53

Sumber : Data Kepegawaian BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2015 Keterangan : Jumlah pegawai tersebut belum termasuk tenaga kerja kontrak / tidak tetap.

Komposisi proporsi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Blitar berdasarkan jenjang pendidkan Tahun 2015 dapat diketahui lebih detail pada grafik dibawah ini :

Sumber : Data Kepegawaian BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2015


Page 8

Pada dasarnya secara kualitas pegawai BPKAD Kabupaten Blitar sudah cukup baik. Berdasarkan tingkat pendidikan, dominasi pegawai terdiri dari Pasca Sarjana sebanyak 11 orang 20,75%, Sarjana sebanyak 26 orang atau 49,09%, Sarjana Muda sebanyak 1 orang atau 1,89%, SMA sebanyak 14 orang atau 26,42%, dan SMP sebanyak 1 orang atau 1,89%. Namun dari segi kuantitas masih diperlukan adanya penambahan pegawai dikarenakan beban kerja yang cukup berat. Berdasarkan pangkat, golongan dan ruang pegawai BPKAD Kabupaten Blitar di dominasi oleh Golongan III/b sebanyak 14 orang atau 26,42%, Golongan III/d sebanyak 11 orang atau 20,75%, Golongan III/a sebanyak 9 orang atau 16,98%, Golongan II/b sebanyak 8 orang atau 15,09%, Golongan III/c sebanyak 5 orang atau 9,43%, Golongan IV/a sebanyak 2 orang atau 3,77 % serta Golongan IV/b, IV/c dan II/a sebanyak masing – masing 1 orang atau 1,89 %.


Page 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis bermanfaat dan diperlukan dengan alasan antara lain : 1. Merencanakan perubahan strategi organisasi dalam lingkungan yang semakin kompleks. 2. Sebagai pengelola keberhasilan. 3. Berorientasi masa depan. 4. Perencanaan yang adaptif dan fleksibel terhadap perubahan. 5. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. 6. Meningkatkan komunikasi antar unsur dalam organisasi. Sedangkan

langkah

yang harus

diambil dalam

merumuskan

dan

mempersiapkan perencanaan strategis, adalah sebagai berikut : 1. Menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. 2. Mengenali lingkungan dimana organisasi mengimplementasikan interaksinya. 3. Melakukan berbagai analisis yang bermanfaat baik secara internal maupun eksternal.


Page 10

4. Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan terutama dalam mencapai keberhasilan operasional organisasi.

2.2. Visi dan Misi Visi merupakan gambaran ideal mengenai masa depan yang hendak diwujudkan. Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai BPKAD. Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar adalah ”Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Berkualitas dan Akuntabel Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Blitar”. Untuk mewujudkan visi diatas diperlukan tindakan nyata sehingga tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik, sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar memiliki misi yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya, secara kolektif, menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga dan

meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua sasaran,


Page 11

kebijakan, program dan kegiatan organisasi dalam melaksanakan misinya. Sebab itu tujuan harus dapat menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja Tujuan strategis tersebut terdiri dari: 1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi; 2. Tercapainya penertiban, penataan, pemanfaatan dan optimalisasi asset daerah. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur atau merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi, dengan rumusan lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran harus mempunyai indikator sasaran yaitu ukuran keberhasilan pencapaian suatu kegiatan, sasaran, atau tujuan strategis, atau bahkan visi organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif (bila tidak memungkinkan bersifat kuantitatif). Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain : a. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, berbasis teknologi dan sesuai ketentuan yang berlaku; b. Meningkatkan penertiban, penataan, pemanfaatan dan optimalisasi asset daerah. Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah : a. Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah;


Page 12

b. Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang pengelolaan administrasi perkantoran; c. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran; d. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan akuntabel yang tersaji dalam suatu proses manajemen sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran; e. Sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang memperhatikan perkembangan dampak ekonomi makro dan mikro; f. Mengembangkan

potensi

kemampuan

personil

sesuai

bidang

dan

tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap prestasi kerja yang terukur.


Page 13

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan komitmen karyawan yang tinggi. Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana yang kurang memadai. Bahkan di pihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa, informasi yang semakin terbuka serta perubahan peraturan yang sangat cepat. Berdasarkan fungsi yang telah digariskan, maka untuk menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan dirumuskan dalam program kerja dan kegiatan sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut: a) Pemeliharaan Rutin / Berkala Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten ; b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan : a) Pendidikan dan pelatihan formal ; b) Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, dengan Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.


Page 14

5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : a) Penyusunan ranperda tentang perubahan APBD ; b) Penyusunan ranperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD; c) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; d) Penyusunan

rancangan

peraturan

KDH

tentang

Penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; e) Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah ; f) Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah ; g) Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Blitar ; h) Penatausahaan Akuntansi atas pelaksanaan APBD; i) Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari Pemerintah Pusat ; j) Penyediaan komponen dan jasa administrasi Pengelolaan Kas ; k) Verifikasi RKA, DPA dan DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah ; l) Penyusunan Penatausahaan Pelaksanaan APBD ; m) Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD ; n) Penyusunan ranperda dan ranperbup tentang APBD 2016 ; o) Sosialisasi Peraturan Per Undang Undangan Pengelolaan Keuangan ; p) Penyusunan perbup perubahan kebijakan Akutansi Pemda ; q) Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2015 ;


Page 15

r) Penyusunan Standar Biaya Umum ; s) Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur BPKAD ; t) Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD ; u) Penyusunan Perda tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; v) Publikasi Pengelolaan Keuangan ; w) Peningkatan Penelitian dokumen pengajuan pencairan Dana SKPD se Kab Blitar ; 6) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten / kota, dengan kegiatan, yaitu : a) Pembinaan dan pengelolaan keuangan daerah se-Kab. Blitar ; b) Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kabupaten Blitar ; c) Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) ; d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah di wilayah ; 7) Program perumusan kebijakan pengelolaan aset daerah dengan kegiatan, yaitu : a) Perencanaan, penilaian,penghapusan dan penatausahaan BMD; b) Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ; c) Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Blitar ; d) Operasional Pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan ; e) Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemda ; f) Monitoring, Evaluasi, Verifikasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Daerah ; g) Penyusunan Standart Harga Barang ;


Page 16

2.4.

Penetapan dan Perencanaan Kinerja Penetapan kinerja merupakan tekad rencana kinerja tahunan yang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja diperlukan untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang ada. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan program atau kegiatan instansi lebih terarah. Penetapan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar yang akan dicapai pada Tahun 2015 sebagai berikut :

No 1.

Indikator Kinerja Uraian

Sasaran Meningkatkan pengelolaan

Waktu

Satuan Tahun

Target 70%

penerbitan

Tahun

60%

waktu

Tahun

60%

aset

Tahun

60%

dan Persentase asset daerah yang telah

Tahun

50%

a. Persentase

keuangan

daerah yang akuntabel, berbasis teknologi dan sesuai ketentuan yang

Ketepatan

Penetapan APBD/P

b. Persentase

Ketepatan

dokumen & Laporan Keuangan oleh SKPD

c. Persentase

berlaku

ketepatan

penerbitan SP2D

2.

Meningkatkan penertiban, pemanfaatan

Persentase

Sertifikasi

tanah

penataan, Pemerintah Kabupaten

optimalisasi asset daerah

dikelola


Page 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka mengetahui kinerja instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar perlu adanya penilaian atau evaluasi kinerja. Penilaian kinerja ini dengan menentukan indikator kinerja dan variabelnya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 3.1. Capaian Kinerja Dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja untuk tahun 2015 secara garis sebagai berikut : Dari pencapaian sasaran diatas diuraiakan lebih lanjut pada bagian ini : 1. Sasaran I : Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, berbasis teknologi dan sesuai ketentuan yang berlaku. NO 1.

INDIKATOR KINERJA Persentase

Ketepatan

TARGET Waktu

70%

Penetapan APBD/P 2.

Persentase

Ketepatan

REALISASI 100%

penerbitan

dokumen & Laporan Keuangan oleh

60%

100%

SKPD 3.

Persentase

ketepatan

penerbitan SP2D


waktu

60%

87,32 %

Page 18

Dari table diatas dapat dijelasakan sebagai berikut : a. Penyusunan dan penetapan dokumen APBD Tahun 2015 dan dokumen APBD Perubahan Tahun 2013 telah tercapai sesuai dengan rencana yakni dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penetapan APBD dan APBD Perubahan serta Peraturan Bupati Blitar tentang Penjabaran APBD dan APBD Perubahan sehingga jadwal penetapan APBD dan APBD Perubahan Tahun 2015 sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015. Seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penetapan APBD dan APBD Perubahan serta Peraturan Bupati Blitar tentang Penjabaran APBD dan APBD Perubahan mengacu pada indikator kinerja ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan. b. Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D sebesar 100% dengan perhitungan sebagai berikut :

(Jumlah SP2D yang diterbitkan tepat waktu ) dibagi (jumlah SP2D yang diproses) = ( 15718 : 18000) x 100% = 87,32 %. Hal ini disebabkan karena : Realisasi penerbitan SP2D secara tepat waktu tidak memenuhi target yang ditetapkan. Dengan rincian SP2D yang diterbitkan tepat waktu sejumlah 15.718 dokumen dari jumlah SP2D yang diproses sejumlah 18.000 dokumen. Banyak SKPD yang tidak menyerap kegiatan yang kebanyakan dana transfer pada dinas ( TPP Guru dan DAK DBHCT) yang disebabkan juknisnya terlambat sehingga SKPD tidak bisa menyerap.


Page 19

c. Persentase ketepatan penerbitan dokumen & laporan keuangan oleh SKPD tercapai 100% dengan perhitungan sebagai berikut : (Jumlah dokumen & laporan keuangan tepat waktu) dibagi (Jumlah dokumen & laporan keuangan yang diterbitkan) = (92 : 92) x 100% = 100%.

2. Sasaran I : Meningkatkan penertiban, penataan, pemanfaatan dan optimalisasi asset daerah. NO 1.

INDIKATOR KINERJA Persentase

Sertifikasi

tanah

TARGET

REALISASI

70%

50%

60%

97,29%

aset

Pemerintah Kabupaten 2.

Persentase asset daerah yang telah dikelola

Dari table diatas dapat dijelasakan sebagai berikut : a. Persentase Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Tahun 2015 tercapai 50% yang diperoleh dari = (Jumlah tanah yang bersertifikat) dibagi (Jumlah

tanah yang ada) = (862 : 1.724) x 100% = 50%. Pencapaian realisasi tersebut disebabkan karena proses penyelesaian sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten sangat tergantung dari mekanisme di Badan Pertanahan Nasional. Pengajuan / permohonan pensertifikatan tanah asset pemerintah dilakukan sebelum Tahun 2015. Namun demikian dalam Tahun 2015 telah diterbitkan sertifikat tanah asset pemerintah sesuai target sebanyak 138 bidang tanah asset pemerintah dari hasil pengajuan sebelum Tahun 2015 Sehingga sampai dengan Tahun 2015 telah diterbitkan sebanyak 862


Page 20

sertifikat tanah asset pemerintah. Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan kerja sama (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan pihak BPN dan akan menyelesaiakn permohonan pensertifikatan tahun sebelumnya. b. Persentase asset daerah yang telah dikelola : Prosentase Perbandingan aset tetap yang disajikan antara neraca barang dengan neraca keuangan = (Rp.2.850.408.864.214,25 : Rp.2,929.894.960.272,78) x 100% = 97,29%. Pengelolaan barang milik daerah tercapai sebesar 97,29 %. Capaian ini sudah melampui dari target meskipun belum 100%. Hal ini disebabkan masih adanya perbedaan pencatatan dalam neraca keuangan dan neraca asset barang milik daerah di SKPD seperti pada Dinas Pendidikan serta Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang. Perbedaan ini masih dalam proses inventarisasi dan verifikasi guna mendapatkan data yang valid sesuai dengan realisasi belanja modal.


Page 21

3.2. Capaian Anggaran Tahun 2015: Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015 REALISASI KODE REKENING

NAMA PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

(Rp)

(%)

4

5

SISA ANGGARAN (Rp) 7

1.20.1.20.05.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,277,415,683.00

777,214,009.00

60.84

500,201,674.00

1.20.1.20.05.01.01.20

Penyedian dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

1,277,415,683.00

777,214,009.00

60.84

500,201,674.00

1.20.1.20.05.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

972,288,000.00

767,143,700.00

78.90

205,144,300.00

1.20.1.20.05.01.02.41

Rehabilitasi sedang/berat rumah Dinas

214,488,000.00

193,673,000.00

90.30

20,815,000.00

1.20.1.20.05.01.02.45

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

757,800,000.00

573,470,700.00

75.68

184,329,300.00

1.20.1.20.05.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

573,100,000.00

467,522,130.00

81.58

105,577,870.00

1.20.1.20.05.01.05.01

Pendidikan dan pelatihanFormal

120,000,000.00

84,974,300.00

70.81

35,025,700.00

1.20.1.20.05.01.05.03

Bimtek implemtasi peraturan perundangundangan

453,100,000.00

382,547,830.00

84.43

70,552,170.00

1.20.1.20.05.01.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

8,967,850.00

8,967,850.00

100.00

0.00

1.20.1.20.05.01.06.07

Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

8,967,850.00

8,967,850.00

100.00

0.00

1.20.1.20.05.01.17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

4,920,517,400.00

4,282,627,649.00

87.04

637,889,751.00


KET. 8

1.20.1.20.05.01.17.08

Penyusunan Ranperda tentang P APBD

393,839,000.00

332,062,300.00

84.31

61,776,700.00

1.20.1.20.05.01.17.09

Penyusunan Ranperbup tentang penjabaran P APBD

395,944,000.00

375,305,650.00

94.79

20,638,350.00

1.20.1.20.05.01.17.10

Penyusunan ranperda tentang pertanggungjawaban APBD 2014

322,462,700.00

296,897,974.00

92.07

25,564,726.00

1.20.1.20.05.01.17.11

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2014

330,250,000.00

286,629,250.00

86.79

43,620,750.00

1.20.1.20.05.01.17.13

Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

347,332,000.00

321,740,750.00

92.63

25,591,250.00

1.20.1.20.05.01.17.21

Peningkatan pelayanan dan fasilitas penerimaan daerah

149,000,000.00

148,977,050.00

99.98

22,950.00

1.20.1.20.05.01.17.22

Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Blitar

427,385,000.00

427,258,600.00

99.97

126,400.00

1.20.1.20.05.01.17.23

Penatausahaan Akutansi atas pelaksanaan APBD tahun 2015

177,490,000.00

128,834,600.00

72.59

48,655,400.00

1.20.1.20.05.01.17.24

Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari Pemerintah Pusat

100,000,000.00

72,625,700.00

72.63

27,374,300.00

1.20.1.20.05.01.17.26

Penyediaan komponen dan jasa administrasi Pengelolaan Kas

69,500,000.00

68,198,200.00

98.13

1,301,800.00

1.20.1.20.05.01.17.27

Verifikasi RKA, DPA dan DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

79,389,500.00

43,306,050.00

54.55

36,083,450.00

1.20.1.20.05.01.17.28

Penyusunan Penatausahaan Pelaksanaan APBD

167,315,000.00

164,557,500.00

98.35

2,757,500.00

1.20.1.20.05.01.17.32

Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD

590,937,800.00

584,639,500.00

98.93

6,298,300.00


1.20.1.20.05.01.17.33 1.20.1.20.05.01.17.36 1.20.1.20.05.01.17.37 1.20.1.20.05.01.17.54

Penyusunan ranperda dan ranperbup tentang APBD 2016 Sosialisasi Peraturan Per Undang Undangan Pengelolaan Keuangan Penyusunan perbup perubahan kebijakan Akutansi Pemda Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2015

564,602,500.00

525,197,575.00

93.02

39,404,925.00

29,363,250.00

26,759,500.00

91.13

2,603,750.00

145,520,850.00

100,108,550.00

68.79

45,412,300.00

0.00

0.00

258,891,500.00

224,414,500.00

0.00

0.00

166,575,300.00

103,054,700.00

61.87

63,520,600.00

79,719,000.00

0.00

0.00

79,719,000.00

100,000,000.00

29,050,000.00

29.05

70,950,000.00

25,000,000.00

23,009,700.00

92.04

1,990,300.00

0.00

Penyusunan Standar Biaya Umum 1.20.1.20.05.01.17.56

86.68

34,477,000.00

1.20.1.20.05.01.17.57

Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur BPKAD

1.20.1.20.05.01.17.58

Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD

1.20.1.20.05.01.17.59

Penyusunan Perda tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.1.20.05.01.17.62

Publikasi Pengelolaan Keuangan

1.20.1.20.05.01.17.63

Peningkatan Penelitian dokumen pengajuan pencairan Dana SKPD se Kab Blitar

1.20.1.20.05.01.18

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

497,062,700.00

451,350,000.00

90.80

45,712,700.00

1.20.1.20.05.01.18.07

Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Se Kab.Blitar

88,781,000.00

59,796,500.00

67.35

28,984,500.00

1.20.1.20.05.01.18.10

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kab. Blitar

318,341,700.00

316,478,500.00

99.41

1,863,200.00

1.20.1.20.05.01.18.11

Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD)

69,940,000.00

65,081,000.00

93.05

4,859,000.00


0.00

1.20.1.20.05.01.18.12

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di Wilayah

1.20.1.20.05.01.32

Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah

1.20.1.20.05.01.32.01

20,000,000.00

9,994,000.00

49.97

10,006,000.00

1,887,759,000.00

1,337,113,379.00

70.83

550,645,621.00

Perencanaan, penilaian,penghapusan dan penatausahaan barang milik daerah

801,500,000.00

523,521,850.00

65.32

277,978,150.00

1.20.1.20.05.01.32.02

Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi

215,800,000.00

173,548,179.00

80.42

42,251,821.00

1.20.1.20.05.01.32.03

Penyelesaian permasalahan tanah aset Pemkab Blitar

34,266,500.00

31,522,500.00

91.99

2,744,000.00

1.20.1.20.05.01.32.05

Operasional Pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan

88,042,500.00

85,082,000.00

96.64

2,960,500.00

1.20.1.20.05.01.32.07

Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemda

404,650,000.00

247,860,000.00

61.25

156,790,000.00

1.20.1.20.05.01.32.08

Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah

101,100,000.00

95,018,850.00

93.99

6,081,150.00

1.20.1.20.05.01.32.09

Penyusunan Standart Harga Barang

242,400,000.00

180,560,000.00

74.49

61,840,000.00

10,137,110,633.00

8,091,938,717.00

79.82

2,045,171,916.00

JUMLAH


URAIAN

ANGGARAN 26,451,241,905.66 26,451,241,905.66 1,928,209,040.00

REALISASI 11,795,964,495.99 11,795,716,495.99 170,202,770.00

1,928,209,040.00 0.00

170,202,770.00 0.00

46,900,405.00 29,415,405.00 65,397,230.00 1,786,496,000.00 0.00

22,288,675.00 28,359,595.00 17,600,000.00 101,454,500.00 500,000.00

1,607,683,601.00

49,336,493.70

1,607,683,601.00

49,336,493.70

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. BPD Jawa Timur

1,603,948,601.00

49,370,493.70

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT.BPR Jawa Timur

3,735,000.00

(34,000.00)

22,915,349,264.66 439,947,000.00

11,576,177,232.29 18,693,000.00

0.00

0.00

85,747,000.00

3,693,000.00

353,600,000.00

13,500,000.00

600,000.00

1,500,000.00

2,576,203,271.64

1,580,100,252.25

1,923,494,642.56

1,412,648,614.13

648,962,228.10

167,451,638.12

3,746,400.98

0.00

18,251,323,350.00

7,963,684,334.37

6,060,449,720.55

3,053,379,407.26

Penerimaan Bunga Deposito Bank BNI

319,342,857.00

0.00

Penerimaan Bunga Deposito Bank BRI

5,269,932,058.87

2,238,765,626.95

Penerimaan Bunga Deposito Bank Mandiri

5,152,664,616.33

1,987,840,670.00

61,536,837.00

0.00

1,387,397,260.25

683,698,630.16

0.00

0.00

25,621,000.00

8,200,000.00

23,621,000.00

8,200,000.00

2,000,000.00

0.00

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah,Bangunan dan Pemakaian RPU Retribusi Rumah Dinas Retribusi Gedung Serba Guna Retribusi Tanah dan Bangunan Retribusi Tanah Bekas Eks Bengkok Retribusi Stadion Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan Penerimaan Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah Jasa Giro Pemegang Kas Jasa Giro Dana Kapitasi JKN Penerimaan Bunga Deposito Penerimaan Bunga Deposito Bank Jatim

Penerimaan Bunga Deposito Penerimaan Bunga Deposito BTN Penerimaan Bunga Deposito Bank BTPN Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Kerugian Uang Kerugian Barang


Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

813,491,098.08

117,901,922.47

Bidang Pendidikan

11,514,800.00

9,978,941.00

Bidang Kesehatan

89,344,750.00

19,190,749.00

697,473,934.08

72,723,392.60

304,818.00

0.00

14,852,796.00

12,356,860.00

0.00

3,651,979.87

1,337,600.00

0.00

1,337,600.00

0.00

0.00

1,649,976,000.00

0.00

1,649,976,000.00

804,884,102.94

193,621,342.00

199,944,890.00

197,757,142.00

Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas

19,115,087.00

0.00

Penerimaan Hutang Negara

37,000,000.00

9,033,500.00

548,824,125.94

(13,169,300.00)

2,541,842.00

8,653,308.00

2,541,842.00

8,653,308.00

0.00

35,347,073.20

Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

0.00

35,347,073.20

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

0.00

248,000.00

0.00

248,000.00

0.00

248,000.00

0.00

248,000.00

35,634,654,264.00

(9,119,197,795.00)

25,497,543,631.00

(7,074,025,879.00)

25,497,543,631.00

(7,074,025,879.00)

24,970,557,000.00

(6,754,423,818.00)

19,039,657,000.00

(5,138,745,420.00)

1,783,477,000.00

(468,457,435.00)

172,857,000.00

(2,917,000.00)

0.00

0.00

1,595,360,000.00

(459,505,000.00)

Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perhubungan Denda Keterlambatan Pekerjaan Bidang Pertanian/Perkebunan Denda Keterlambatan Pekerjaan Bidang Perikanan/Peternakan Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Dari Pengembalian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pendapatan dari Pengembalian Kegiatan Hasil dari pengelolaan dana bergulir Hasil dari pengelolaan dana bergulir Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

Pendapatan Lainnya Pendapatan Lainnya Pendapatan Lainnya BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum


Tunjangan Beras

1,599,307,000.00

(473,652,940.00)

166,500,000.00

(21,038,251.00)

424,000.00

(103,225.00)

581,750,000.00

(168,097,026.00)

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

31,225,000.00

(21,907,521.00)

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

419,265,704.00

(312,798,204.00)

419,265,704.00

(312,798,204.00)

107,720,927.00

(6,803,857.00)

107,720,927.00

(6,803,857.00)

BELANJA LANGSUNG

10,137,110,633.00

(2,045,171,916.00)

Belanja Pegawai

3,980,030,000.00

(604,823,000.00)

2,843,545,000.00

(570,560,000.00)

1,075,945,000.00

(213,360,000.00)

527,100,000.00

(252,200,000.00)

1,240,500,000.00

(105,000,000.00)

1,136,485,000.00

(34,263,000.00)

1,136,485,000.00

(34,263,000.00)

5,272,655,633.00

(1,356,688,916.00)

Belanja Bahan Pakai Habis

568,520,533.00

(38,890,933.00)

Belanja Alat Tulis Kantor

487,719,533.00

(20,111,683.00)

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

22,885,000.00

(2,880,000.00)

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

30,166,000.00

(4,449,250.00)

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

22,500,000.00

(8,000,000.00)

5,250,000.00

(3,450,000.00)

100,900,000.00

(2,284,000.00)

100,900,000.00

(2,284,000.00)

847,870,000.00

(325,311,156.00)

20,000,000.00

(1,327,059.00)

120,000,000.00

(49,190,779.00)

5,000,000.00

(1,280,000.00)

17,300,000.00

(10,993,318.00)

300,000.00

(300,000.00)

150,000,000.00

(150,000,000.00)

Belanja Dokumentasi dan Dekorasi

14,470,000.00

(2,020,000.00)

Belanja Publikasi Media Cetak/Elektronik

97,000,000.00

(69,000,000.00)

7,800,000.00

0.00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Iuran Asuransi Kesehatan

Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Uang Lembur Uang Lembur PNS Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Paket/Pengiriman Belanja Sertifikasi

Belanja Jasa Kebersihan Kantor LKj IP BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2015

Belanja Jasa Pengamanan Kantor

33,000,000.00

(1,800,000.00)

Belanja Jasa Tenaga Teknis

208,800,000.00

0.00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

174,200,000.00

(39,400,000.00)

195,600,000.00

(117,078,500.00)

Belanja Jasa Service

70,000,000.00

(46,454,000.00)

Belanja Penggantian Suku Cadang

33,400,000.00

(4,950,000.00)

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

77,200,000.00

(59,286,500.00)

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

15,000,000.00

(6,388,000.00)

759,253,750.00

(120,657,650.00)

Belanja Cetak

643,798,500.00

(107,636,000.00)

Belanja Penggandaan

115,455,250.00

(13,021,650.00)

75,850,000.00

(63,323,000.00)

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

6,400,000.00

(5,373,000.00)

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

69,450,000.00

(57,950,000.00)

329,655,000.00

(114,553,350.00)

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

278,155,000.00

(88,677,350.00)

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

20,000,000.00

(1,396,000.00)

Belanja makanan dan minuman pelatihan

31,500,000.00

(24,480,000.00)

2,500,000.00

(2,500,000.00)

2,500,000.00

(2,500,000.00)

60,000,000.00

(6,400,800.00)

Belanja Pakaian Batik Tradisional

25,000,000.00

(5,375,000.00)

Belanja Pakaian Olahraga

35,000,000.00

(1,025,800.00)

1,518,652,350.00

(419,474,327.00)

123,690,000.00

(55,000,000.00)

1,394,962,350.00

(364,474,327.00)

437,287,000.00

(77,875,700.00)

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

117,287,000.00

(35,025,700.00)

Belanja Bimbingan Teknis

320,000,000.00

(42,850,000.00)

116,067,000.00

(7,669,500.00)

Belanja Pemeliharan Gedung Kantor

28,000,000.00

(5,250,000.00)

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor

88,067,000.00

(2,419,500.00)

260,500,000.00

(60,670,000.00)

210,500,000.00

(60,500,000.00)

50,000,000.00

(170,000.00)

884,425,000.00

(83,660,000.00)

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

Belanja Pemeliharaan

Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Modal


Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

60,000,000.00

(29,800,000.00)

60,000,000.00

(29,800,000.00)

155,650,000.00

(19,750,000.00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)

30,000,000.00

0.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

125,650,000.00

(19,750,000.00)

91,000,000.00

(5,500,000.00)

65,000,000.00

(2,500,000.00)

5,000,000.00

0.00

16,000,000.00

(3,000,000.00)

5,000,000.00

0.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

412,625,000.00

(16,860,000.00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

161,000,000.00

(11,155,000.00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe

45,000,000.00

0.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

55,850,000.00

(5,060,000.00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan

150,775,000.00

(645,000.00)

15,150,000.00

(450,000.00)

15,150,000.00

(450,000.00)

30,000,000.00

(250,000.00)

30,000,000.00

(250,000.00)

100,000,000.00

(10,750,000.00)

100,000,000.00

(10,750,000.00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III


Belanja Modal - Aset Lainnya

20,000,000.00

(300,000.00)

20,000,000.00

(300,000.00)

SURPLUS / DEFISIT

(9,183,412,358.34)

20,915,162,290.99

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

(9,183,412,358.34)

20,915,162,290.99

Belanja Modal - Aset Lainnya


BAB I PENDAHULUAN. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas dan

Recommend Documents