PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET IKHTISAR EKSEKUTIF

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

IKHTISAR EKSEKUTIF Sebagai pembenahan Pendapatan Pemerintahan Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman telah menyusun Rencana Strategis dengan VISI “TERWUJUDNYA TATA KELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABILITAS” Untuk pencapaian Visi tersebut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman telah menetapkan beberapa tujuan, sasaran dan strategi yang memuat kebijakan, program selama Tahun 2013-2018. Kegiatan Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman dibiayai dengan dana APBD Tahun Anggaran 2014 dalam bentuk 

Belanja Tidak Langsung



Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang mencakup kegiatan dan program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman. Program dan kegiatan untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dengan kegiatan : o Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor o

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

o

Pengadaan Mobileur

o

Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor

o

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas / Operasioanal.

o

Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor.

o

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.

o

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur.

o

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

ii


2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dengan Kegiatan : o

Pendidikan dan pelatihan formal

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dengan kegiatan : o

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

o

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.

o

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

o

Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan kegiatan : o

Penyusunan Standar Satuan Harga.

o

Penyusunan kebijakan akuntasni pemerintah daerah.

o

Penyusunan Sistem dan prosedur pengeloaan keuangan daerah.

o

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

o

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.

o

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

o

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.

o

Penyusunan

rancangan

peraturan

daerah

tentang

pertanggungjawaban

pelakasanaan APBD. o

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

o

Pemeliharaan sistem informasi Keuangan Daerah.

o

Penyusunan RKA dan DPA. iii

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET o

Pendataan Potensi PAD.

o

Intensifikasi PBB Perkotaan dan Migas.

o

Intensifikasi pajak dan retribusi daerah.

o

Penyusunan RKAP dan DPPA.

o

Penyusunan sistem informasi program gaji.

o

Laporan semesteran dan tahunan Aset.

o

Sosialisasi pajak dan retribusi daerah.

o

Penghapusan /Pemindahan tanganan Aset daerah.

o

Penyusunan Sistem Informasi program Aset.

o

Tuntutan Ganti Rugi Daerah.

o

Pembinaan Penatausahaan Keuangan SKPD

o

Koordinasi & Konsultasi Bidang Penganggaran.

o

Fasilitasi Penyerahan Aset Kabupaten, Propinsi dan Pusat.

o

Bimbingan Teknis SKPD tentang Penatausahaan Aset.

o

Rekonsiliasi Data Aset dengan SKPD.

o

Laporan penyusutan asset.

o

Sosialisasi Ketenuan Cukai.

o

Koordinasi Konsultasi Pelaporandana Transfer Daerah

o

Verifikasi dan rekonsiliasi data gaji PNSD kota Pariaman

o

Verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB)

o

Fasilitasi Penganggaran dan Penata Usahaan Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial

o

Pelelangan Barang Milik Daerah.

o

Sensus Barang Milik Daerah. iv

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET o

Pendataan potensi Objek PBB.

o

Pengelolaan administrasi dan pelayanan PBB P2.

o

Pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah.

o

Inventarisasi Piutang PBB

o

Penetapan Nilai jual objek ( NJOP) Bumi

o

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan/ penerimaan daerah.

Dari beberapa kegiatan pada program peningkatan pengelolaan keuangan daerah ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, sehingga dihilangkan dalam anggaran perubahan. Tidak dapat dilaksanakan kegiatan tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal . Kegiatan yang hilang tersebut adalah : 1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur 2. Sensus barang milik daerah. 3. Pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah. 4. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan/penerimaan daerah Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut

, menganggarkan dan melaksanakan

kegiatan tersebut pada tahun 2015.

v


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................

i

IKHTISAR EKSEKUTIF ..........................................................................................

ii

DAFTAR ISI ........................................................................................................ vi BAB I. PENDAHULUAN I. KEDUDUKAN ............................................................................................ II.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ......................................................................

1 2

III. STRUKTUR ORGANISASI............................................................................... 6 BAB II. PERENCANAAN KINERJA I. RENCANA STRATEGIS.................................................................................. 8 II. RENCANA KINERJA TAHUN 2014 .................................................................

15

III. PENETAPAN KINERJA SKPD TAHUN 2014 …………………………………………………………. 19 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA I. PENGUKURAN CAPAIAN 2014………………….............................

KINERJA

TAHUN

23

II.

ANALISIS CAPAIAN KINERJ 2014……................................................ 30

A

TAHUN

III.

AKUNTABILITAS KEUANGAN……………………………………………………………………………… 36

IV.

KEBERHASILAN DAN PENGHARGAAAN YANG DIPEROLEH TAHUN 2013 DAN 2014…………………………………………………………………………………….. 40

BAB IV PENUTUP ..............................................................................................

41

vi


vii


KATA PENGANTAR Tugas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman sangat penting dan akan semakin berat seiring perubahan paradigma sistem pemerintahan dan administrasi pemerintah serta perkembangan tuntutan masyarakat yang harus disikapi secara arif dan bijaksana , sehingga perlu peningkatan evaluasi secara berkelanjutan. Sistem Pengelolaan keuangan daerah mengacu kepada PP 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dimana DPPKA merupakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ( SKPKD ). Penataan Organisasi kelembagaan sangat penting sejalan dengan adanya pelimpahan sebahagian wewenang Pemerintahan Pusat ke Daerah, sebagaimana yang terkandung dalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi , Korupsi dan Nepotisme yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance. Dinas pendapatan , pengeloaan Keuangan dan Aset berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang telah ada dalam perencanaan strategis yang ditetapkan sebelumnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja selama satu tahun sebagai upaya untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Demikianlah laporan Akuntabilitas Dinas pendapatan , pengeloaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman tahun 2015 ini dibuat sebagai bahan dalam menilai kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pariaman,

Januari 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PARIAMAN

INDRA SAKTI, SH,MM NIP. 19660101 198903 1 017

i


BAB I PENDAHULUAN I.

Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam Pasal 2 mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Selanjutnya dalam Pasal 17 disebutkan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berisi ringkasan tentang keluaran (output) dari masing-masing kegiatan dan hasil (outcome) yang dicapai dari masingmasing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pariaman sebagai SKPD yang mengelola keuangan daerah, serta sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas menyatakan DPPKA sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan juga berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja atas output/outcome kegiatan yang telah dicapai. Laporan kinerja ini sebagai ringkasan yang (cukup) lengkap tentang capaian kinerja Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pariaman yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Pariaman. Peran strategis Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan Pariaman dalam pemerintahan Kota Pariaman

dan Asset Kota

sebagai mana yang tertuang dalam

Perda No. 3 tahun 2008 dijelaskan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) melaksanakan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah. Disamping itu sebagai SKPD yang mengelola Keuangan Daerah, DPPKA juga merupakan satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dimana kepala SKPKD juga merupakan Bendahara Umum Daerah (BUD). Dengan diberlakukannya Undang – Undang No. 12 tahun 2002 tanggal 10 April 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat, maka status Kota Administratif Pariaman berubah menjadi Kota Pariaman yang secara kelembagaan telah berdiri sejajar dengan daerah kota lainnya di Indonesia.

1

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Berdasarkan ketentuan umum Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri No. 59 tahun 2007, maka DPPKA sebagai SKPD yang mengelola keuangan daerah, serta sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas menyatakan DPPKA sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah. Disamping itu sebagai SKPD yang mengelola Keuangan Daerah, DPPKA juga merupakan satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dimana kepala SKPKD juga merupakan Bendahara Umum Daerah (BUD).

II.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman No. 22 tahun 2009 tentang Uraian tugas Dinas Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. I.

Kepala Dinas Mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah yaitu bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.

II.

Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi urusan umum kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. II.1. Sub Bagian Program dan Pelaporan Sub bagian program dan pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program umum dalam arti melaksanakan pengelolaan administrasi program kegiatan dan pelaporan dari pelaksanaan program dimaksud.

2


II.2. Sub bagian umum dan kepegawaian Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program umum dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, administrasi perjalanan dinas, kerumah tanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi umum serta kehumasan dan menyelenggarakan program kepegawaian dalam arti penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan pelatihan, gaji berkala, cuti , kesejahteraan pegawai dan kehadiran. II.3. Sub bagian Keuangan Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan. III. Bidang Pendapatan Kepala bidang pendapatan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas dinas di bidang pendapatan. III.1. Seksi pendataan dan Penetapan Seksi pendataan dan penetapan mempunyai tugas menyelenggarakan program pendataan dan penetapan dalam arti melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, melaksanakan perhitungan besarnya angsuran atas pemohon wajib pajak dan retribusi daerah dan membantu menyampaikan SPOP PBB kepada wajib pajak serta menerima isian SPOP PBB para wajib pajak dan meyelenggarakan program penetapan dan pembukuan dalam arti menerima dan mencatat surat ketetapan pajak ( SKP ) dan surat ketetapan retribusi ( SKR ) serta surat-surat ketetapan pajak lainnya, SPPT PBB, menerima dan mencatat semua SKP dan SKR surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas, mencatat penerimaan dan penyetoran pajak dan retribusi, menghitung tunggakannya, menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan, menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah, menyiapkan keputusan dan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan permohonan banding ke majelis pertimbangan pajak, mengumpulkan, membuat dan meneruskan penyelesaian permohonan banding 3

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah, menyiapkan keputusan dan atau menolak keberatan dan meneruskan permohonan penyelesaian banding ke majelis pertimbangan pajak, mengumpulkan, membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan wajib retribusi daerah. III.2. Seksi Penerimaan dan penagihan Seksi penerimaan dan penagihan mempunyai tugas menyelenggarakan program penerimaan dan penagihan dalam arti melaksanakan penerimaan dan penagihan pajak, retribusi, PBB dan tunggakannya, serta melakukan pengawasan teknis administrasi di bidang pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan sumber - sumber lain dari dana perimbangan dan lain – lain penerimaan yang sah. IV.

Bidang Anggaran Kepala bidang anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang anggaran. IV.1. Seksi Penyusunan anggaran Seksi penyusunan anggaran mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dalam arti mengumpulkan dan mengolah pedoman, petunjuk teknis, menyelenggarakan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan perubahan APBD dan petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, menyiapkan dan mengesahkan DPA SKPD DPPA SKPD, menyiapkan SPD, menyusun standar harga, analisa standar biaya, dan SPM anggaran serta pembinaan penganggaran. IV.2. Seksi Analisis belanja Seksi analisis belanja mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program analisis belanja dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan sistim perbendaharaan keuangan daerah, penyiapan penetapan pengangkatan bendahara penerima dan bendahara pengeluaran, menyiapkan anggaran kas, pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD,

4


V.

Bidang Akuntansi Kepala bidang akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang akuntansI,

menerbitkan SP2D, melakukan pembayaran berdasarkan

permintaan pejabat pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran serta menyelenggarakan laporan dan evaluasi keuangan kas daerah, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, penunjukan bank umum untuk menerima dan menyimpan uang daerah, membuka rekening kas daerah, penempatan uang daerah pada bank umum, pengelolaan penerimaan jasa giro/bunga bank, membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal, menyelesaikan masalah tuntutan ganti rugi dan pengawasan anggaran. V.1. Seksi pembukuan dan pelaporan Seksi pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dalam arti mengumpulkan dan mengolah pedoman, petunjuk teknis dan menyelenggarakan pembinaan sistim akuntansi dan pelaporan keuangan daerah (laporan semesteran dan pronogsis, laporan realisasi anggaran dan penyusunan neraca daerah), menyajikan informasi keuangan daerah, evaluasi keuangan daerah, pembinaan sistim pembukuan dan pelaporan keuangan daerah, verifikasi anggaran belanja, anggaran penerimaan serta pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah. V.2. Seksi verifikasi Seksi verifikasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program verifikasi dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sistem verifikasi keuangan daerah serta menyelenggarakan pengujian tagihan dan permintaan pembayaran . VI. Bidang Aset Kepala bidang aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang aset. VI.1. Seksi pengelolaan aset Seksi pengelolaan aset mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dalam arti mengumpulkan dan mengolah pedoman, petunjuk teknis, menyelenggarakan pembinaan, pengelolaan barang milik daerah, 5

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET penghapusan barang milik daerah, penilaian ekonomis kekayaan daerah, analisa deprisiasi kekayaan daerah, penghapusan barang milik daerah dan menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah serta pembukuan dan inventarisasi barang milik daerah. VI.2. Seksi akuntansi aset Seksi akuntansi aset mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dalam arti mengumpulkan, mengolah pedoman, petunjuk teknis dan menyelenggarakan sistem akuntansi daerah. III.

Struktur Organisasi Struktur organisasi dan tata cara dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset kota pariaman diatur berdasarkan Perda Kota Pariaman No. 3 tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas sebagaimana di belakang.

6


DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Perda NO. 3 Tahun 2008 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

KEPALA INDRA SAKTI, SH, MM NIP. 19621211 198903 1 017

SEKRETARIS NOFRIDA, S.Sos

NIP: 19591121 198103 2 005

Kasubag. Unum & Kepegawaian

Kasubag. Program dan Pelaporan

PION,SE NIP. 19700915 198903 1 001

YELMIS SRI YETTI,SE NIP : 19790319 200501 2 008

SUKIRMAN A, SE NIP. 19730201 200803 1 001

Kabid. Anggaran

Kabid. Akuntansi

Kabid. Aset

ADRIAL, SE, MM NIP : 19670925 198903 1 004

FENI FELIA, SE, M.sI NIP : 19670315 199308 2001

HERTATI TAHER, SE NIP. 19690326 198903 2 002

Kabid. Pendapatan

YUNAIDI, S.Sos, MM NIP. 19720618 19903 1 003

Kasubag. Keuangan

kasi Pendataan dan Penetapan

Kasi Penerimaan dan Penagihan

Plt.Kasi Penyusunan Anggaran

Kasi Analisis Belanja

Kasi Pembukuan dan Pelaporan

Kasi Verifikasi

Kasi Akuntansi Aset

Kasi Pengelolaan Aset

YAMONAHA GULO, S.Sos. NIP. 19660321 198903 1 002

ZULHADI,SE NIP : 19640425 198602 1 001

WILLY FIRMADIAN, SE

FIRADUS, SE. NIP. 19750905 201001 1 004

HENDRA ASMAN, SE, MM Akt.

YUDHISTIRA ISLAMI, SE NIP. 19741022 200701 1

MELIA FEBRIZA, SE NIP. 19800218 200701 2 004

ALDI RISWANTO, SE NIP. 19770909 200604 1 004

NIP. 19790102 200501 1 005

NIP. 19790528 200501 1 003

003


8



BAB II PERENCANAAN KINERJA Untuk mengukur kinerja diperlukan perencanan kinerja. Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Asset Kota

Pariaman diperlukan perumusan suatu Perencanaan Kinerja yang disusun selaras dengan perencanaan jangka panjang (strategis), perencanaan jangka menengah, dan jangka pendek (taktis). Keseluruhan perencanaan tersebut (strategis, jangka menengah, dan taktis) mesti jelas panduan arah yang akan dituju dan dalam setiap tahapan kegiatan mesti terukur capaian kinerjanya. Yang penting juga untuk diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lain sebagai perangkat utama yang akan menjalankan proses perencanaan strategis kedepan. Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pariaman sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan. Perencanaan Kinerja tersebut meliputi penetapan visi/misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sararan tersebut dalam tahun 2014 telah ditetapkan rencana strategis dan target kinerja.

I. RENCANA STRATEGIS 2013 – 2018 Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Inspektorat diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

8


A.

Pernyataan Visi Pernyataan visi Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pariaman

menggambarkan tujuan dibentuknya Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pariaman untuk jangka menengah dan panjang atau pandangan jauh kedepan bagaimana Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pariaman dipersepsikan dimasa depan. Pernyataan Visi Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pariaman adalah sebagai berikut : “TERWUJUDNYA TATA KELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL” Visi tersebut mengandung makna bahwa Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pariaman harus menjadi katalisator terwujudnya tujuan dan sasaran strategis kepala daerah Kota Pariaman. Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pariaman sebagai institusi Keuangan Daerah mengemban fungsi manajemen di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan sebagai manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Selain itu peran

Dinas

pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pariaman sebagai koordinator dalam bidang pendapatan daerah yang sekaligus melakukan pengelolaan beberapa jenis pajak dan retribusi daerah , serta sebagai pelaksana pengelolaan keuangan dan aset daerah harus dapat memanfaatkan potensi sumber daya manusianya agar dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal.

B.

Penyataan Misi Misi dari sebuah organisasi adalah gambaran keseluruhan cita-cita yang ingin dicapai

oleh sebuah organisasi yang memberikan arah dan petunjuk bagi pengambilan keputusan pada berbagai level manajemen didalam organisasi. Ketiadaan misi yang dirumuskan secara jelas akan menihilkan upaya sebuah organisasi untuk mengembangkan tujuan dan strateginya. Untuk mewujudkan visi yang telah disepakati, ditetapkan misi sebagai pernyataan yang akan memberikan arah, acuan serta pedoman dalam merumuskan tujuan, sasaran dan kebijakan. Pernyataan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman merepresentasikan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan

pernyataan

misi

diharapkan

seluruh

pegawai

dan

pihak

yang

berkepentingan dapat mengenal Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, dan 9

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang. Pernyataan misi Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pariaman ditetapkan karena Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pariaman sebagai salah satu unit kerja yang mengemban fungsi pengelolaan keuangan daerah sebagai wujud pokok dari penjabaran salah satu strategi pembangunan daerah . Misi yang telah dirumuskan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana, prasarana dan SDM yang handal dan berkualiikasi. 2. Optimalisasi sumber-sumber potensi penerimaan daerah dan bagi hasil daerah 3. Terciptanya administrasi penyusunan APBD dan APBD-P tepat waktu yang transparan dan akuntabel.

4. Terciptanya penyajian laporan aset yang efektif dan akuntabel 5. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan aset yang cepat, tepat, jelas dan akuntabel.

6. Menciptakan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. 7. Tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai SAP dalam penatausahaan penerimaan dan belanja daerah .

C.

Tujuan Strategis Perumusan tujuan strategis ini akan memungkinkan Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset mengukur sejauh mana visi/misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi/misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang dipilih/ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Adapun tujuan strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset mencakup 3 tujuan strategis yang ingin dicapai yaitu: 1.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan

Keuangan

Daerah. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan. 10

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 3.

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dibidang pajak dan retribusi daerah.

4.

Meningkatkan kualitas aparatur pengelola pendapatan daerah.

5.

Tersedianya pedoman umum dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD

6.

Terlaksananya penyusunan APBD dan perubahan APBD setiap tahunnya.

D.

Sasaran dan Program Tahun 2013 s/d 2018 Sasaran strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan

penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Renja). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 tahun. Sasaran strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan

rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga tercapai. Sasaran dan Program Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman tahun 2013 s/d 2018 dijabarkan dalam peta sebagai berikut :

A. TUJUAN 1. Misi Peningkatan sarana, prasarana dan SDM yang handal dan berkualiikasi Tujuan

Sasaran

Meningkatkan sarana

Indikator

Tersedianya sarana dan Jumlah dan prasarana

prasarana

memadai

pendukung kegiatan

menunjang

yang peningkatan dalam sarana kegiatan prasarana

Program Peningkatan sarana

dan

dan Prasarana Aparatur 11

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET dinas Meningkatkan kualitas

Terwujudnya

kualitas Porsentase tingkat Program

sumber sumber daya manusia pemahaman

(SDM)

dalam (SDM)

peningkatan

dalam pegawai yang telah kapasitas

pengelolaan

pengelolaan keuangan mengikuti Bimtek.

sumber

keuangan daerah

daerah

apratur

daya

2. Misi Optimalisasi sumber-sumber potensi penerimaan daerah dan bagi hasil daerah . Tujuan

Sasaran

Meningkatkan kesadaran

Tercapainya dan PAD

pemahaman

Indikator

Program

target Porsentase tingkat Peningkatan

yang

telah realisasi

ditetapkan.

terhadap

masyarakat

PAD dan target Pengembangan

PAD

pengelolaan

terhadap hak dan

keuangan

kewajiban dibidang

daerah

pajak dan retribusi daerah Meningkatkan kualitas

Terwujudnya

kualitas Porsentase tingkat Peningkatan

aparatur sumber daya manusia pemahaman

dan

pengelola

(SDM)

dalam pegawai

pendapatan daerah

pengelolaan keuangan setelah mengikuti pengelolaan daerah

yang Pengembangan

Bimtek.

keuangan daerah

3. Misi Terciptanya administrasi penyusunan APBD dan APBD-P tepat waktu yang transparan dan akuntabel. Tujuan

Sasaran

Tersedianya pedoman

Indikator

Terwujudnya umum peraturan

Program

Jumlah Peraturan Peningkatan tentang tentang

dan

dalam penyusunan pengelolaan APBD

pengelolaan APBD Pengembangan

dan

yang ditetapkan

pelaksanaan

APBD

pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya penyusunan

Tersusunnya APBD dan Porentase APBD perubahan

APBD ketepatan

Peningkatan waktu dan

12

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET dan

perubahan tepat waktu.

APBD

setiap

penyusunan

dan Pengembangan

penetapan

tahunnya.

dan

APBD pengelolaan

perubahan keuangan

APBD

sesuai daerah.

jadwal.

4. Misi Terciptanya penyajian laporan aset yang efektif dan akuntabel : Tujuan

Sasaran

Mengoptimalkan pengelolaan

Terlaksananya

Aset pengelolaan

daerah

daerah

Indikator

Program

Porsentase jumlah Peningkatan aset aset daerah yang dan terkelola.

Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Meningkatkan kualitas dalam

Terwujudnya

aparatur aparatur pengelolaan pengelolaan

aset daerah

daerah.

kualitas Porsentase tingkat Peningkatan dalam pemahaman

dan

aset pegawai pengelola Pengembangan aset/

barang pengelolaan

daerah yang telah keuangan mengikuti

Bimtek daerah

Pengelolaan

Aset

Daerah

5. Misi Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan aset yang cepat, tepat, jelas dan akuntabel . Tujuan Melakukan

Sasaran Terlaksananya

Inventaisasi seluruh Inventarisasi aset daerah

aset daerah

Indikator

Program

Porsentase jumlah Peningkatan seluruh aset daerah yang dan terkelola.

Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

6. Misi Menciptakan manajemen pengelolaan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien . 13

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Tujuan

Sasaran

Meningkatkan aparatur

Indikator

Program

Terwujudnya aparatur Porsentase tingkat Peningkatan yang yang

pemahaman

dan

pegawai

Pengembangan

bertanggungjawab

bertanggungjawab

dalam

dalam penatausahaan penatausahaan

pengelolaan

penatausahaan

keuangan daerah

keuangan

keuangan daerah.

keuangan daerah

daerah

7. Tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai SAP dalam penatausahaan penerimaan dan belanja daerah . Tujuan

Sasaran

Meningkatkan

Terwujudnya

Indikator sistem Opini

sistem akuntabilitas akuntabilitas pelaksanaan

dan pelaksanaan

Program

Laporan Peningkatan

Keuangan. dan

dan Pengembangan

pertanggungjawaban pertanggungjawaban

pengelolaan

keuangan

yang keuangan

yang

keuangan

akuntabel

dan akuntabel

dan

daerah

dan 1. Porsentase

Peningkatan

profesional

professional.

Meningkatkan

dan Terwujudnya

menyempurnakan

tertatanya mekanisme

ketepatan

Pengembangan

mekanisme

penatausahaan

waktu

sistem

penatausahaan

keuangan daerah agar

penyusunan

pelaporan

laporan

capaian kinerja

semesteran

dan keuangan.

keuangan

daerah dapat

agar

dapat laporan keuangan yang

menghasilkan laporan yang

menghasilkan

andal terpercaya

keuangan

sesuai ketentuan

andal

terpercaya

2. Porsentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan akhir tahun 14


II. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Recana Kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman dapat dilihat pada table berkut:

15

No 1

Sasaran

Indikator Kinerja

Tersedianya sarana dan Porsentase PEMERINTAH KOTA PARIAMAN prasarana yang memadai kelancaran DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET dalam

Target 100 %

menunjang pelaksnaan kegiatan

kegiatan dinas. 2

Terwujudnya sumber

kualitas Porsentase pegawai

daya

dalam

manusia DPPKA

yang

pengelolaan mengikuti

keuangan daerah.

60 %

bimtek

meningkat pemahamnnya tentang pekerjaannya

3

Terwujud dan tertatanya Porsentase mekanisme

100%

ketepatan

waktu

penatausahaan keuangan penyusunan daerah

agar

dapat sesuai ketentuan.

menghasilkan keuangan

LKPD

laporan

yang

andal

terpercaya. Porsentase

100%

ketepatan

waktu

penyusunan Laporan semesteran

sesuai

ketentuan. Porsentase

100%

ketepatan

waktu

penyusunan Laporan akhir tahun sesuai ketentuan. Terwujudnya 4

tentang

peraturan Jumlah

peraturan

3 dok

pengelolaan tentang pengelolaan

APBD.

APBD

yang

ditetapkan Jumlah

standar

1 dok

standar

2 dok

Laporan

WTP

satuan harga. Jumlah belanja APBD 5

Terwujudnya

sistem Opini

akuntabilitas pelaksanaan Keuangan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan professional

16


17

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Tabel diatas menjelaskan Renja pada anggaran perubahan, dimana pada perencanaan perubahan ada sebelas ( 11) sasaran yang akan dipenuhi, mencakup 46 kegiatan, terdapat pengurangan satu kegiatan pada sasaran porsentase kelancaran pelaksanaan kegiatan, program peningkatan sarana dan prasarana dan penambahan kegiatan pada sasaran terwujudnya sistem akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan profesional.

III. Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2015 Pada tahun 2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman menetapkan kinerja sesuai dengan DPA Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset telah disahkan. Ada sebelas ( 11) sasaran yang ingin dicapai untuk

46 kegiatan yang telah

ditetapkan. Adapun sasaran yang dimaksud untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada table berikut : o

N 1.

Sasaran strategis

Indikator kinerja

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kegiatan dinas

Jumlah Peningkatan sarana & prasarana

Jumlah peningkatan sarana dan prasarana Jumlah peningkatan sarana dan prasarana

2.

3

Terwujudnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan daerah

Tercapainya

target

Jumlah peningkatan sarana dan prasarana Porsentase kelancaran pelaksanaan kegiatan. Porsentase kelancaran pelaksanaan kegiatan. Porsentase kelancaran pelaksanaan kegiatan. Porsentase kelancaran pelaksanaan kegiatan. Porsentase tingkat pemahaman pegawai setelah mengikuti Bimtek Jmlah pegawai yang mengikuti bimtek Porsentase tingkat

Target 7 jenis

2 unit 1 jenis 5 jenis 100% 100% 100% 100% 60 %

8 orang 100%

Program/kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasiona Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala mobileur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Pendidikan pelatihan formal Program Peningkatan

Anggaran ( Rp ) 500.290.000

35.450.000 20.000.000 213.500.000 5.000.000 192.640.000 29.050.000 5.000.000

80.000.000

80.000.000 433.124.000

18

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PAD yang ditetapkan.

telah

realisasi PAD terhadap target PAD Jumlah peserta sosialisasi Terlaksananya pelayanan pendaftaran kepemilikan tanah dan bangunan Terlaksananya pelayanan PBB

4

5

6

Meningkatnya PAD setiap tahunnya

Terwujudnya peraturan tentang pengelolaan APBD

Tersusunnya APBD dan perubahan APBD tepat waktu

160 org

1 tahun 100 org

Porsentase tingkat kenaikan realisasi PAD

18% 1 tahun

61,230,000

88,690,000

1 tahun

Jumlah peserta sosialisasi

Terlaksananya updating data wajib PBB Adanya data peningkatan data penerimaan PBB Bertambahnya data potensi pajak dan retribusi daerah Adanya data peningkatan data penerimaan PAD Jumlah Peraturan tentang pengelolaan APBD yang ditetapkan Jumlah standar satuan harga Jumlah satndar belanja APBD Porsentase ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD dan perubahan APBD sesuai jadwal Jumlah Perda APBD tahun 2016 yang ditetapkan Jumlah Perwako tentang penjabaran APBD 2016 yang ditetapkan Jumlah Perda Perubahan APBD tahun 2015 yang ditetapkan Jumlah Perwako

dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sosialisasi Pajak dan retribusi daerah Verifikasi BPHTB & PBB

Pelayanan PBB perkotaan dan pedesaan Sosialisasi ketentuan cukai Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Updating data PBB P2

112,794,000 170,410,000 760,935,000

158.000.100 1 tahun 1 tahun 1 tahun 3 dok

1 dok 2 dok

100%

1 Dok

1 Dok

1 Dok 1 Dok

Intensifikasi Pajak Bumi dan bangunan P2 Pendataan Potensi PAD

177,337,000

Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan standar satuan harga Penyusunan satndar belanja APBD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

301,474,000

Penyusunan rancanagan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Ranper

124,024,000

315.000.000 140.000.000 175.000.000

1,062,130,000

145,640,000

161,625,000

141,047,500 134,387,500

19


7

Terlaksananya pengelolaan aset daerah

tentang penjabaran perubahan APBD 2014 yang ditetapkan Tersedianya DPA SKPD Tahun 2016 Tesedianya DPPA Tahun 2015 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi bidang penganggaran Porsentase jumlah aset daerah yang terkelola. Jumlah berita acara penghapusan penerapan aplikasi pengelolaan aset yang komprehensif Tersedianya laporan TGR

8

Terlaksananya Inventarisasi seluruh aset daerah

Terwujudnya aparatur yang bertanggungjawab dalam penatausahaan keuangan daerah

Terwujudnya sistem

100% 25 Berita acara 1 tahun 1 dok

Hasil rekon Data aset

1 tahun

Terlaksananya pelelangan barang milik daerah Tersedianya plat nama gedung Jumlah laporan yang terbit Jumlah Laporan yang terbit Porsentase jumlah aset yang terdata

Porsentase tingkat pemahaman pegawai penatausahaan keuangan daerah.

Penatausahaan keuangan BUD yang dilakukan Opini Laporan

219,400,000 168,330,000

1 tahun

50%

Jumlah peserta bimtek

10

1 Dok

Terfasilitasinya penyerahan aset

Jumlah data BMD yang dihasilkan 9

1 Dok

KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan RKAP dan DPPA

3 kali 200 bh 2 dok 1 Dokumen 100% 1 dok

Koordinasi & Konsultasi Bidang Penganggaran Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penghapusan /Pemindahtanganan Aset Daerah Penyusunan Sistem Informasi Program Aset Tuntutan ganti rugi daerah Fasilitasi penyerahan aset Kabupaten, Propinsi dan Pusat Rekonsiliasi Data Aset Dengan SKPD Pelelangan barang milik daerah Peningkatan manajemen aset Laporan Semesteran dan tahunan aset Penyusunan laporan penyusutan aset Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sensus barang milik daerah

100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

130 org

Pembinaan penatausahaan keuangan SKPD

91,700,000

1,322,276,000

280,200,000 274,800,000 210,776,000 47,500,000 25,000,000 94,000,000 11,000,000 269,000,000 110,000,000 295,000,000 295,000,000

486,250,000

486,250,000

12 bulan WTP

Program Peningkatan

20

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan profesional

Keuangan

Jumlah ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun Jumlah ranper Kdh pertangggungjawaban pelaksanaan APBD Yang disusun

11

Terwujud dan tertatanya mekanisme penatausahaan keuangan daerah agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal terpercaya

dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Informasi keuangan daerah yang dihasilkan Terlaksananya penyusunan Sistem Informasi Program gaji Terlaksananya Koordinasi Konsultasi dan terpenuhinya laporan yang dimuinta Terlaksananya verifikasi dan rekonsiliasi data gaji PNSD Terlaksananya pengelolaan dana hibah dan bantuan Sosial bersumber dari APD Porsentase ketepatan waktu penyusunan LKPD sesuai ketentuan

1 ranperda

1 Ranper KDH

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan 100 %

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertangggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Penyusunan Sistem Informasi Program gaji

Koordinasi Konsultasi Pelaporan dana transfer Daerah Verifikasi dan rekonsiliasi data gaji PNSD Kota Pariaman Fasilitasi Penganggaran dan Penatausahaan anggaran hibah dan bantuan sosial

971,107,000

156,000,000

120,050,000

107,800,000

66,252,000

57,485,000

177,200,000

286,320,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan. 312.920.000

Porsentase ketepatan waktu penyusunan LKPD sesuai ketentuan Porsentase ketepatan waktu penyusunan Laporan semesteran sesuai ketentuan Porsentase ketepatan

100 %

100 %

100 %

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan

20.000.000

88.775.000 147.740.000

21

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET waktu penyusunan Laporan akhir tahun sesuai ketentuan

keuangan akhir Tahun

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai sasaran dilaksanakan dengan 4 program dan 46 kegiatan. Dengan Jumlah Anggaran untuk masing masing program sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 500.290.000 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 80.000.000 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja keuangan Rp. 312.920.000. 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 5.645.822.000,-.

22


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan akuntabilitas kinerja merupakan komitmen dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam memberikan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditargetkan sebelumnya, dan menjelaskan seberapa jauh manfaat yang diberikan kepada masyarakat sebagai pemberi amanah. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang /badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban atas kinerja suatu oragnisasi. Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2015.

I.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksananaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: No 1.

Sasaran strategis Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kegiatan dinas

Indikator kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Jumlah Peningkatan sarana & prasarana

7 jenis

8 jenis

114.28%

2 unit

0

0

1 jenis

1

100

5 jenis

7 jenis

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

Jumlah peningkatan sarana dan prasarana Jumlah peningkatan sarana dan prasarana Jumlah peningkatan sarana dan prasarana Porsentase kelancaran pelaksanaan kegiatan. Porsentase kelancaran pelaksanaan kegiatan. Porsentase kelancaran pelaksanaan kegiatan. Porsentase kelancaran

23

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET pelaksanaan kegiatan.

2.

Anggaran Terwujudnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Porsentase tingkat pemahaman pegawai setelah mengikuti Bimtek Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek

3

Anggaran Tercapainya PAD yang ditetapkan.

target telah

Porsentase tingkat realisasi PAD terhadap target PAD Jumlah peserta sosialisasi Terlaksananya pelayanan pendaftaran kepemilikan tanah dan bangunan Terlaksananya pelayanan PBB Jumlah peserta sosialisasi

Anggaran 4

5


Anggaran Terwujudnya peraturan tentang pengelolaan APBD


369.939.162

73.94

60 %

60 %

100 %

8 orang

13

162.5

80.000.000

58.753.200

73.44

100%

74,82 %

74, 82%

160 org

120

75 %

1 tahun

1 tahun

100 %

1 tahun

1 tahun

100 %

100 org

100 org

100

433.124.000 Porsentase tingkat kenaikan realisasi PAD Terlaksananya updating data wajib PBB Adanya data peningkatan data penerimaan PBB Bertambahnya data potensi pajak dan retribusi daerah Adanya data peningkatan data penerimaan PAD Jumlah Peraturan tentang pengelolaan APBD yang ditetapkan Jumlah standar satuan harga Jumlah satndar belanja APBD

Anggaran 6

500.290.000

Porsentase ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD dan perubahan APBD sesuai jadwal Jumlah Perda APBD

434.784.800,-

100,38

18%

0

0

1 tahun

3 dok

100 %

1 tahun

1 dok

100 %

1 tahun

1 dok

100 %

1 tahun

1 dok

100 %

760.935.000

901.418.617

118,46 %

3 dok

3 dok

100 %

1 dok

1 dok

100 %

2 dok

2 dok

100 %

315.000.000

283.725.000

90.07

100%

100 %

100 %

1 Dok

1 Dok

100 %

24

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET tahun 2016 yang ditetapkan Jumlah Perwako tentang penjabaran APBD 2016 yang ditetapkan Jumlah Perda Perubahan APBD tahun 2015 yang ditetapkan Jumlah Perwako tentang penjabaran perubahan APBD 2015 yang ditetapkan Tersedianya DPA SKPD Tahun 2016 Tesedianya DPPA Tahun 2015 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi bidang penganggaran 7

Anggaran Terlaksananya pengelolaan aset daerah

Porsentase jumlah aset daerah yang terkelola. Jumlah berita acara penghapusan penerapan aplikasi pengelolaan aset yang komprehensif Tersedianya laporan TGR Terfasilitasinya penyerahan aset Hasil rekon Data aset Terlaksananya barang milik daerah Tersedianya plat nama gedung Jumlah laporan yang terbit Jumlah Laporan yang terbit

8

Anggaran Terlaksananya Inventarisasi seluruh aset daerah

Porsentase jumlah aset yang terdata Jumlah data BMD yang dihasilkan

9

Anggaran Terwujudnya aparatur yang bertanggungjawab dalam

Porsentase tingkat pemahaman pegawai penatausahaan keuangan daerah.

1 Dok

1 Dok

100 %

1 Dok

1 Dok

100 %

1 Dok

1 Dok

100%

1 Dok

1 Dok

100%

1 Dok

1 Dok

100 %

1 tahun

1 tahun

100 %

1.062.130.000

916.848.000

86.32

100%

100 %

100%

25 Berita acara

70 Berita acara

280 %

1 tahun

1 tahun

1 dok

1 dok

50%

50%

1 tahun

1 tahun

3 kali

1 kali

200 bh

200 bh

2 dok

2 dok

1 Dokumen

1 Dokumen

1.322.276.000

1.613.577.800

122

100%

100%

100 %

1 dok

1 dok

100 %

295.000.000 100%

461.475.000 100%

156,43 100 %

100 % 100 % 100% 100 % 33, 33 % 100% 100% 100 %

25

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET penatausahaan keuangan daerah Jumlah peserta bimtek Penatausahaan keuangan BUD yang dilakukan 10

Anggaran Terwujudnya sistem akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan profesional

Opini Laporan Keuangan

Jumlah ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun Jumlah ranper Kdh pertangggungjawaban pelaksanaan APBD Yang disusun Informasi keuangan daerah yang dihasilkan Terlaksananya penyusunan Sistem Informasi Program gaji. Terlaksananya Koordinasi Konsultasi dan terpenuhinya laporan yang dimuinta Terlaksananya verifikasi dan rekonsiliasi data gaji PNSD Terlaksananya pengelolaan dana hibah dan bantuan Sosial bersumber dari APBD

130 org

130 org

100%

12 bulan

12 bulan

100 %

486.250.000

482.983.000

99,32

WTP

WDP

75

1 ranperda

1 ranperda

100 %

1 Ranper KDH

1 Ranper KDH

100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

100%

100%

100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

971.107.000 11

Terwujud dan tertatanya mekanisme penatausahaan keuangan daerah agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal terpercaya

852.394.593

87.78

Porsentase ketepatan waktu penyusunan LKPD sesuai ketentuan

100 %

100 %

100%

Porsentase ketepatan

100 %

100 %

100%

26

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET waktu penyusunan LKPD sesuai ketentuan Porsentase ketepatan waktu penyusunan Laporan semesteran sesuai ketentuan Porsentase ketepatan waktu penyusunan Laporan akhir tahun sesuai ketentuan

100 %

100 % 100%

100 %

100 % 100%

312.920.000

330.788.360

105,71

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan capaian untuk masing –masing sasaran adalah sebagai berikut: 1. Sasaran tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Untuk sasaran tersedianya sarana dan prasarana yang memadai tercapai 100%. Sasaran ini didukung oleh 7 kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana, namun pada perubahan anggaran ada satu kegiatan yang dihilangkan yaitu kegiatan pengadaan kendaraan dinas tetapi terdapat juga penambahan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

sehingga

kegiatan yang ada pada sasaran ini tetap 7 kegiatan. Pencapaian indikator sasaran ini 114,28 %. Pencapaian indikator ini lebih dari 100 % karena adanya penambahan sarana prasarana dari target yang telah ditetapkan pada tapkin pada anggaran perubahan yaitu pada kegiatan pengadaan peralatan kantor, dimana target jumlah peningkatan sarana prasarana sebanyak 7 jenis sedang realisasi 8 jenis. Dari segi realisasi anggaran untuk sasaran ini sebesar Rp. 369.939.162 dari anggaran Rp. 500.290.000. 2. Sasaran terwujudnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk sasaran ini tercapai 100 %, sasaran ini didukung oleh 1 kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Kegiatan ini mencakup

pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh pengawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman, yang diadakan oleh kementrian dan lembaga pemerintah. Pada tahun 2015 jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan sebanyak sepuluh ( 8 ) orang. Dari segi realisasi anggaran untuk sasaran ini sebesar Rp. 58.753.200,- dari anggaran Rp. 80.000.000.

27

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 3. Sasaran tercapainya target PAD yang telah ditetapkan. Sasaran ini tercapai 83,33 %, sasaran tercapainya target PAD yang telah ditetapkan oleh program peningkatan pengembangan peningkatan pengelolaan keuangan daerah, dengan 4 ( empat )

jenis kegiatan. Sasaran ini tidak tercapai 100 %

disebabkan adanya kenaikan target rumah makan dan restoran yang signifikan sehingga

yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- dibandingkan dengan tahun 2014

sebesar Rp.650.000.000,- ,

serta jenis pajak lainnya sehingga

indikator yang

ditetapkan pada penetapan kinerja terpenuhi. Dari segi realisasi anggaran untuk sasaran ini sebesar Rp. 434.784.800,- dari anggaran Rp. 433.124.000,- atau tercapai 100,38 %. Tingginya tingkat realisasi anggaran dari target yang ditetapkan pada tapkin disebabkan adanya penambahan anggaran pada perubahan anggaran, sementara anggaran yang disampaikan adalah jumlah anggaran yang ditetapkan pada penetapan kinerja. 4. Sasaran meningkatnya PAD setiap tahunnya. Sasaran meningkatnya PAD setiap tahunnya didukung oleh 4 jenis kegiatan program peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2015 tingkat capaian pada sasaran ini 0 %, dari 18 % tingkat kenaikan PAD yang ditargetkan tida ktercapai, bahkan mengalami penurunan sebesar 22 %, dari segi realisasi anggaran untuk sasaran ini sebesar Rp. 916.848.000 dari anggaran Rp. 760.935.000,- atau 118,46, Besarnya realisasi dari anggaran disebabkan adanya penambahan anggaran pada perubahan sementara anggaran yang disampaikan adalah jumlah anggaran yang ditetapkan pada penetapan kinerja.. 5. Sasaran terwujudnya peraturan tentang pengelolaan APBD. Sasaran ini didukung oleh 2 jenis kegiatan program peningkatan pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2015 pencapaian sasaran ini 100 karena indikator. Sasaran ini tercapai 100 % karena indikator jumlah Peraturan tentang pengelolaan APBD yang ditetapkan terpenuhi sebanyak tiga (3) peraturan yang ditetapkan. Dari segi

realisasi anggaran untuk sasaran ini sebesar Rp. 283.725.000 dari anggaran Rp. 315.000.000,- atau sebesar 90,07 %. 6. Sasaran tersusunnya APBD dan perubahan APBD tepat waktu. Sasaran ini didukung oleh 7 jenis kegiatan program peningkatan pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2015 pencapaian sasaran ini 100 % , kegiatan ini dilaksanakan tepat waktu sehingga indikator sasaran dapat terpenuhi 100 %. Dari segi realisasi anggaran untuk sasaran ini sebesar Rp. 916.848.000 dari anggaran Rp. 1.062.130.000..

28

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 7. Sasaran terlaksananya pengelolaan aset daerah. Sasaran ini didukung oleh 9 jenis kegiatan program peningkatan pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2015 pencapaian sasaran ini 100 % , kegiatan ini dilaksanakan tepat waktu sehingga indikator

sasaran dapat terpenuhi 100

walaupun indikator kegiatan ada yang tidak tercapai 100% . Dari segi realisasi anggaran untuk sasaran ini

sebesar Rp. 1.613.577.800 dari anggaran Rp.

1.322.276.000. Besarnya realisasi dari anggaran disebabkan adanya penambahan

anggaran pada perubahan sementara anggaran yang disampaikan adalah jumlah anggaran yang ditetapkan pada penetapan kinerja. 8. Sasaran terlaksananya Inventarisasi seluruh aset daerah. Sasaran ini didukung oleh 1 jenis kegiatan program peningkatan pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2015 pencapaian indikator sasaran ini 100 % . Dari segi realisasi anggaran untuk sasaran ini sebesar Rp. 461.475.000,- dari anggaran Rp. 295.000.000. Besarnya realisasi dari anggaran disebabkan adanya penambahan anggaran pada perubahan sementara anggaran yang disampaikan adalah jumlah anggaran yang ditetapkan pada penetapan kinerja. 9. Sasaran terwujudnya aparatur yang bertanggungjawab dalam penatausahaan keuangan daerah

Sasaran ini didukung oleh 1 jenis kegiatan program peningkatan pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2015 pencapaian sasaran ini 100 % . Dari segi realisasi anggaran untuk sasaran ini sebesar Rp. 482.983.000 dari anggaran Rp. 486.250.000. 10. Sasaran terwujudnya sistem akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan profesional

Sasaran ini didukung oleh 7 jenis kegiatan program peningkatan pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2015 pencapaian sasaran ini 50 % , capaian kegaiatan ini 50 % disebabkan pencapaian target indikator opini laporan keuangan yang didapatkan adalah WDP dari target yang dinginkan WTP. Dari segi realisasi anggaran untuk sasaran ini sebesar Rp. 852.394.593 dari anggaran Rp. 971.107.000. 11. Sasaran terwujud dan tertatanya mekanisme penatausahaan keuangan daerah agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal terpercaya. Sasaran ini didukung oleh 3 jenis kegiatan program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, pada tahun 2015 pencapaian indikator sasaran ini 100 % , karena laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga indikator

sasaran dapat terpenuhi 100 %. Dari segi realisasi

anggaran untuk sasaran ini sebesar Rp. 330.788.360 dari anggaran Rp. 312.000.000. 29

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Besarnya realisasi dari anggaran disebabkan adanya penambahan anggaran pada perubahan sementara anggaran yang disampaikan adalah jumlah anggaran yang ditetapkan pada penetapan kinerja II. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015. Analisis capaian kinerja pada tahun 2015 sudah dijelaskan pada bagian pengukuran capaian kinerja. Sedangkan analisis pencapaian kinerja dari tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini, Pada dasarnya sasaran yang digunakan pada tahun 2014 dan tahun 2015 hampir sama namun dalam penetapan kegiatan yang mendukung setiap sasaran serta indikator yang digunakan pada tahun 2014 dan 2015 terdapat sedikit perbedaan.Perbedaan ini terjadi karena kurang kemampuan serta pemahaman aparatur penyusun Renstra serta tapkin Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman dalam menetapkan indikator. Untuk memenuhi kriteria penilaian Lakip ini berikut kami gambarkan capaian kinerja masing-masing sasaran pada tahun 2014 dan 2015 sebagai berikut : N o

1.

2.

3

Sasaran strategis

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kegiatan dinas Anggaran Terwujudnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan daerah Anggaran Tercapainya target PAD yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja/ 2014 dan 2015

Porsentase kelancaran pelaksanaan kegiatan/ Jumlah sarana prasarana Porsentase tingkat pemahaman pegawai setelah mengikuti Bimtek

Porsentase tingkat realisasi PAD terhadap target PAD Jumlah peserta sosialisasi

Tahun 2015

Target

Realisasi

7 jenis

8 jenis

500.290.000

Tahun 2014

Capaia n

Target

Realisasi

114, 28

100%

94.44%

94.44 %

369.939.162

73.94

496.050.000

308.679.250

62.22

60 %

60 %

60 %

50 %

50 %

50 %

80.000.000

58.753.200

73.44

50.000.000

24.707.400

49.41

74, 82% 100%

74,82 %

160 org

120

75 %

Capai an

100 %

100 %

100 %

30

100 %

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Terlaksanan ya pelayanan pendaftaran kepemilikan tanah dan bangunan Terlaksanan ya pelayanan PBB Jumlah peserta sosialisasi Anggaran 4


Porsentase tingkat kenaikan realisasi PAD Terlaksanan ya updating data wajib PBB Adanya data peningkatan data penerimaan PBB Bertambahn ya data potensi pajak dan retribusi daerah Adanya data peningkatan data penerimaan PAD

Anggaran 5

Terwujudnya peraturan tentang pengelolaan APBD

Anggaran

Jumlah Peraturan tentang pengelolaan APBD yang ditetapkan Jumlah standar satuan harga Jumlah satndar belanja APBD

1 tahun

1 tahun

100 %

100 %

100 %

1 tahun

1 tahun

100 %

100 %

100 %

100 org

100 org

100

433.124.000

434.784.800,-

100,38

95,18

18%

0

0

85.71 %

1 tahun

3 dok

100 %

3 dok

3 dok

100 %

1 tahun

1 dok

100 %

1 dok

1 dok

100 %

1 tahun

1 dok

100 %

1 dok

1 dok

100 %

1 tahun

1 dok

100 %

1 dok

0

0

760.935.000

901.418.617

118,46 %

2.030.503.3 34

1.413.966.600

69,63 %

3 dok

3 dok

94,44 %

3 dok

3dok

100 %

1 dok

1 dok

100 %

1 dok

1 dok

100 %

2 dok

2 dok

100 %

2 dok

2 dok

315.000.000

283.725.000

90.07

1.196.960.0

1.073.882.124

31

100 %

100 %

100 % 90 %

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 00

6


Porsentase ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD dan perubahan APBD sesuai jadwal Jumlah Perda APBD tahun 2016 yang ditetapkan Jumlah Perwako tentang penjabaran APBD 2016 yang ditetapkan Jumlah Perda Perubahan APBD tahun 2015 yang ditetapkan Jumlah Perwako tentang penjabaran perubahan APBD 2015 yang ditetapkan Tersedianya DPA SKPD Tahun 2016 Tesedianya DPPA Tahun 2015 Terlaksanan ya koordinasi dan konsultasi bidang penganggar an/ Porsentase terselesaika nnya masalah dalam penganggar

100%

100 %

100 %

1 dok

1 dok

100 %

1 Dok

1 Dok

100 %

1 dok

1 dok

100 %

1 Dok

1 Dok

100 %

1 Dok

1 Dok

100 %

1 Dok

1 Dok

100 %

1 Dok

1 Dok

100 %

1 Dok

1 Dok

100%

1 Dok

1 Dok

100%

1 Dok

1 Dok

100%

1 Dok

1 Dok

100%

1 Dok

1 Dok

100 %

1 Dok

1 Dok

100 %

1 tahun

1 tahun

100 %

85%

85%

100 %

32

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET an 1.062.130.000

Anggaran 7

Terlaksananya pengelolaan aset daerah

Porsentase jumlah aset daerah yang terkelola. Jumlah berita acara penghapusa n/ Presentase terkelolanya aset/barang daerah penerapan aplikasi pengelolaan aset yang komprehens if/ Presentase terkelolanya aset/barang daerah Tersedianya laporan TGR/ Porsentase Terselesaika nnya masalah TPTGR Terfasilitasin ya penyerahan aset/ Porsentase meningkatn ya Status BMD Hasil rekon Data aset/ Presentase terdatanya aset/barang daerah Terlaksanan ya barang milik Presentase terkelolanya aset/barang daerah daerah/ Tersedianya plat nama

916.848.000

86.32

100%

100 %

100%

100%

100 %

100%

25 Berita acara

70 Berita acara

280 %

80%

80%

100 %

1 tahun

1 tahun

100 %

80%

80%

100 %

1 dok

1 dok

100 %

50%

50%

100 %

50%

50%

100%

50%

50%

100%

1 tahun

1 tahun

100%

100%

100%

3 kali

1 kali

33, 33 %

80%

80%

100%

200 bh

200 bh

100%

0

0

100%

100 %

33

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET gedung Jumlah laporan yang terbit Jumlah Laporan yang terbit Anggaran 8

Terlaksananya Inventarisasi seluruh aset daerah

Porsentase jumlah aset yang terdata Jumlah data BMD yang dihasilkan/ Porsentase tersusunnya data milik daerah 5 tahun

Anggaran 9

10

Terwujudnya aparatur yang bertanggungja wab dalam penatausahaa n keuangan daerah

Anggaran Terwujudnya sistem akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungja waban keuangan yang akuntabel dan profesional

Porsentase tingkat pemahama n pegawai penatausah aan keuangan daerah Jumlah peserta bimtek/ Opini Laporan Keuangan Penatausah aan keuangan BUD yang dilakukan

Opini Laporan Keuangan

Jumlah ranperda Pertanggung jawaban pelaksanaan

2 dok

2 dok

100%

2 dok

2 dok

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100 %

1 Dokumen

1 Dokumen

100 %

1.322.276.000

1.613.577.800

122

1.475.000.0 00

987.078.000

66,92 %

100%

100%

100 %

142 org

142 org

100 %

1 dok

1 dok

100 %

100%

0%

0%

295.000.000

461.475.000

156,43

135.000.000

101.024.579

75 %

100%

100%

100 %

0

0

100 %

130 org

130 org

100%

WTP

WDP

50

100 12 bulan

12 bulan

100 %

0

0

486.250.000

482.983.000

99,32

WTP

WDP

50

WTP

WDP

50

100 %

1 ranperda

1 ranperda

100 %

1 ranperda

1 ranperda

34

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET APBD yang disusun Jumlah ranper Kdh pertangggun gjawaban pelaksanaan APBD Yang disusun Informasi keuangan daerah yang dihasilkan/ Porsentase kelancaran pelaksanaan penata usahaan keuangan daerah Terlaksanan ya penyusunan Sistem Informasi Program gaji./ Porsentase Terhimpuny a data gaji yang teratur dan akurat Terlaksanan ya Koordinasi Konsultasi dan terpenuhiny a laporan yang dimuinta/ Porsenatse informasi yang akurat dan terlaporkan laporan yang diminta. Terlaksanan ya verifikasi dan rekonsiliasi data gaji PNSD Terlaksanan ya

1 Ranper KDH

1 Ranper KDH

100 %

1 Ranper KDH

12 bulan

12 bulan

100 %

100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

12 bulan

12 bulan

100%

100%

100%

100%

12 bulan

12 bulan

100 %

8 sidang

8 sidang

100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

35%

35%

100%

100%

1 Ranper KDH

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

35

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET pengelolaan dana hibah dan bantuan Sosial bersumber dari APBD /Porsentase Meningkatn ya pelayanan kepada masyarakat 11

Terwujud dan tertatanya mekanisme penatausahaa n keuangan daerah agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal terpercaya

Porsentase ketepatan waktu penyusunan LKPD sesuai ketentuan

Porsentase ketepatan waktu penyusunan LKPD sesuai ketentuan Porsentase ketepatan waktu penyusunan Laporan semesteran sesuai ketentuan Porsentase ketepatan waktu penyusunan Laporan akhir tahun sesuai ketentuan

971.107.000

852.394.593

87.78

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

100 %

312.920.000

330.788.360

105,71

312.920.000

187.903.100

60.04

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN 36


Akuntabilitas keuangan Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Jumlah Anggaran pendapatan sebelum perubahan APBD tahun 2015 adalah Rp. 559.0140794.525,00 . 2. Jumlah Anggaran pendapatan setelah perubahan APBD tahun 2015 adalah Rp. 578.715.945.126,00 . 3. Jumlah Anggaran belanja sebelum perubahan APBD tahun 2015 adalah Rp. 37.837.989.162,00 4. Jumlah Anggaran belanja setelah perubahan APBD tahun 2015 adalah Rp. 49.080.632.747,00 5. Penerimaan

pembiayaan

sebelum

perubahan

APBD

tahun

2015

Rp.

setelah

perubahan

tahun

APBD

2015

Rp.

38.171.265.452,00 6. Penerimaan

pembiayaan

134.198.787.360.77 7. Pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan APBD tahun 2014 Rp. 0. 8. Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan APBD tahun 2014 Rp. 7.515.000.000 9. Anggaran Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dari tahun 2012 s/d 2014. Tahun

PAD

2012 2013 2014 2015

17.578.732.431,94 20.639.404.314,00 20.586.706.403,00 27.451.580.059,00

Naik/Turun (%)

Pendapatan Daerah

0,03 ( naik) 0,17 ( naik ) 0,002 ( turun ) 33,34 ( naik )

416.143.049.811,94 470.911.374.343,00 570.681.714.908,00 584.071.942.218,00

Proporsi Terhadap Pendapatan Daerah ( % ) 4,22 4,38 3.61 4,7

Dari tabel diatas dapat dilihat penganggaran pendapatan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0.17 % dari 2012, namun mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 0.002 %. Dengan meningkat dan menurunnya anggaran PAD maka proporsi PAD terhadap pendapatan juga mengalami hal yang sama, mengalami kenaikan ditahun 2013 sebesar 0,16 %, serta mengalami penuruan sebesar 0,77 % ditahun 2014.

37

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 10. Dana Perimbangan Tahun

Dana perimbangan

2012 2013 2014 2015

351.373.849.863,00 396.564.170.029,00 474.065.998.059,00 474.065.998.059,00

Naik/Turun (%)

Pendapatan Daerah

14,68 ( naik) 12,86 ( naik ) 11,19 ( naik ) 0 ( tetap )

416.143.049.811,94 470.911.374.343,00 570.681.714.908,00 584.071.942.218,00

Proporsi Terhadap Pendapatan Daerah ( % ) 84,43 84,21 77,27 81,16

Dari tabel diatas dapat dilihat penganggaran dana perimbangan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 12,56 % , dan 11, 19 % ditahun 2014. Sedangkan proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,22 % dibandingkan dengan tahun 2012, dan sebesar 6,94 %, pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013. 11. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun

Dana lain-lain

2012 2013 2014 2015

47.190.467.517,00 53.707.800.000,00 109.143.295.000,00 82.554.364.100,00

Naik/Turun ( % )

Pendapatan Daerah

40,87 ( turun) 12 ( naik ) 50,79 ( naik ) 24 ,36 ( turun )

416.143.049.811,94 470.911.374.343,00 570.681.714.908,00 584.071.942.218,00

Proporsi Terhadap Pendapatan Daerah ( % ) 11,34 11,40 19,13 14,13

Dari tabel diatas dapat dilihat penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 12% , dan 50, 79 % ditahun 2014. Sedangkan

proporsi lain –lain pendapatan daerah terhadap pendapatan pada tahun

2013 mengalami peningkatan sebesar 0,06 % dibandingkan dengan tahun 2012, dan sebesar 7,73 %, pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013. 12. Perkembangan Belanja Daerah Tahun

Belanja Tidak Langsung

2012 2013 2014 2015

227.994.359.022,00 251.295.356.082,00 355.627.468.401,33 345.446.153.567,77

Naik/Turun (%) 13,57 ( naik ) 10,22( naik ) 41,52( naik ) 2,94 ( Turun )

Belanja Langsung 171.445.156.511,00 252.615.478.076,00 302.806.086.659,00 365.309.576.011,00

Naik/Turun (%) 14,43 ( turun) 47,34 ( naik ) 19.87 ( naik ) 17,10( Naik )

Dari tabel diatas dapat dilihat penganggaran belanja tidak langsung mengalami peningkatan sebesar 10,22 % pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012, dan sebesar 41, 52 % , ditahun 2014. Sedangkan

penganggaran belanja langsung 38

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET mengalami peningkatan sebesar 47,34 % pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012, dan sebesar 19,97 % , ditahun 2014. 13. Kondisi Pembiayaan Daerah Tahun

Penerimaan

Naik/Turun (%)

2012 2013 2014 2015

120.240.263.964.08 131.934.899.242.33 92.862.840.152,33 131.198.787.360,77

0,55 ( naik ) 9,73 ( naik ) 29,61 (turun ) 29,21 ( Naik )

Pengeluaran 5.008.899.000,00 6.072.599.275.56 5.111.000.000,00 7.515.000.000,00

Proporsi Terhadap Pembiayaan (%) 0,55 ( naik ) 9,73 ( naik ) 5.5 (turun ) 29,21 ( Naik )

Dari tabel diatas dapat dilihat penganggaran pembiayaan daerah pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 9,73 % , dibandingkan tahun 2012 dan turun 29,61 % pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013. Sedangkan proporsi pengeluaran pembiaayaan terhadap pembiayaan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,44 % dibandingkan dengan tahun 2012, dan sebesar

0,9 %, pada tahun 2014

dibandingkan dengan tahun 2013. 14. Realisasi Pendapatan Daerah N o A

B

C

Uraian Pendapatan asli daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dana perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain pendapatan daerah yang sah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Jumlah Pendapatan daerah

Pagu Anggaran ( Rp )

Realisasi ( Rp )

%

20.586.714.908,00 4.232.561.288,00 2.655.950.000,00

24.975.402.663,98 4.839.643.402,00 2.430.794.204,00

121,22 114.34 91,52

4.523.786.806,00

4.277.041.035,00

94,54

9.174.408.309,00

13.427.924.022,00

146,36

440.951.713.505,00

441.287.178.214,00

100,08

16.257.055.505,00

16.592.520.214,00

102,06

386.256.228.000,00 38.438.430.000,00 109.143.295.000,00

386.256.228.000,00 38.438.430.000,00 84.400.204.700,00

100 100 77,33

14.190.012.000,00

15.346.507.700,00

108,15

94.597.378.000,00

68.911.335.000,00

72,84

142.362.000,00

40

355.905.000,00 570.681.714.908,00

550.662.785.577,98

96,49

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi penerimaan PAD melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 121, 22 %, sedangkan untuk dana perimbangan sebesar 100, 08 %. Namun untuk lain-lain pendapatan yang sah hanya mencapai 77,33 % dari target yang 39

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET telah dianggarkan. Selain itu juga dapat dilihat yang lebih berkontribusi terhadap PAD adalah pajak daerah dimana pajak daerah mampu mencapai realisasi sebesar 114, 34 % dari target yang telah ditetapkan. 15. Realisasi Belanja Daerah N o 1

Uraian Belanja Tidak langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah

2

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Pagu Anggaran ( Rp ) 345.446.153.567,77 414.328.151.753,77

Realisasi ( Rp )

%

233.747.732.242,00 67,66 224.518.189.931,00 54,18

578.147.500,00

0

0

2.000.000.000

0

0

442.131.318,00

272.329.029,00 61,59

27.097.722.996,00

8.818.230.482,00 32,54

1.000.000.000 365.309.576.011,00 24.085.102.500,00 150.676.327.328,00 190.548.146.183,00

138.982.800,00 224.205.608.079,00 11.124.632.500,00 71.655.172.580,00 139.854.806.999,00

13,89 61,37 46,18 47,55 73,39

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi belanja tidak langsung tercapai sebesar 121, 71, 48 % dari anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan untuk belanja langsung sebesar 82,87 %. Jadi jumlah realisasi belanja sebesar Rp. 505.171.857.832,54 dari total anggaran belanja Rp. 658.433.555.060,00. IV. KEBERHASILAN DAN PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH TAHUN 2014 DAN 2015 Pada tahun 2014 dan 2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan asset tidak ada memperoleh penghargaan.

40


BAB IV PENUTUP A.

KESIMPULAN Laporan akuntabilitas kinerja merupakan media penyampaian informasi kinerja selama kurun waktu 1 ( satu ) tahun yang secara khusus berhubungan dengan efektifitas program dan kegiatan. Dengan informasi kinerja yang memadai akan memudahkan pengambilan keputusan mengenai alokasi anggaran, prioritas pembangunan dan efektifitas sumber daya. Selain itu informasi kinerja akan memberikan arahan atau pedoman bagi manajemen pemerintahan tentang keberhasilan dan kegagalan yang telah dicapai dan mendapat solusi yang memadai, sehingga diharapkan akan tercipta perbaikan kinerja yang bekelanjutan. Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2015 yaitu : 1.

Kinerja kegiatan Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Kota Pariaman tahun anggaran 2015 dari segi realisasi keuangan mencapai 78,60 %.

2. Rata-rata realisasi keuangan untuk belanja tidak lansung dinyatakan cukup baik dengan digunakannya anggaran secara efisien dan efektif. Namun dari pengukuran kinerja sasaran Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

Kota Pariaman didapat capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan , hasil

pembobotan kegiatan capaian kinerja rata-rata kegiatan pada Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Kota Pariaman 85,27%. Adapun kendala dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Kota Pariaman adalah : 1.

Adanya kegiatan yang batal

dilaksanakan karena disebabkan oleh faktor

internal dan eksternal. 2. Koordinasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut diperlukan adanya peningkatan koordinasi yang intensif dari unit kerja lain.

41

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET IKHTISAR EKSEKUTIF

Recommend Documents