Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan Kepentingan Umum, oleh Sarkawi, S.H., M.H. Hak Cipta © 2014 pada penulis GRAHA ILMU Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283 Telp: 0274-882262; 0274-889398; Fax: 0274-889057; E-mail:
[email protected] Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit. ISBN: 978-602-262-230-7 Cetakan ke I, tahun 2014
KATA PENGANTAR
K
epemilikan tanah oleh masyarakat dari sejak dahulu hingga kini melahirkan konsepsi kepemilikan tanah yang sifatnya adat, yakni bernuansa kebiasaan masyarakat setempat yang terus-menerus berlaku dari keturunan demi keturunan hingga melahirkan regulasi lokal (self regulation) yang disebut sebagai tanah adat. Tanah adat tersebut tidak memiliki pengaturan terkonsep namun diakui dan dihormati eksistensinya oleh negara, ini tercermin dalam asas-asas pengaturan dalam bentuk perundangundangan, yaitu: (1) Pasal 18 B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Pasal 4 huruf “j” Ketetapan MPR No. IX/MPR/ 2001, (3) Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Kebutuhan akan tanah erat kaitannya dengan legalitas alas kepemilikan yang sering menimbulkan persoalan dalam praktik. Oleh sebab itu, mendapatkan tanah untuk pembangunan sering menimbulkan masalah hak antara masyarakat yang menguasai tanah dan pelaku pembangunan yang muncul dengan dalih pembangunan kepentingan umum yang acapkali melupakan tujuan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat (Pasal 33 ayat (3) UUDN RI Tahun 1945) Masalah pertanahan acapkali menimbulkan konflik baik itu antara masyarakat dengan masyarakat, maupun antara masyarakat dengan aparat keamanan dan pemerintah setempat, akibat nilai penggantirugian tanah masyarakat yang tidak sesuai harapan dan keinginan masyarakat adat.
vi
Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan Kepentingan Umum
walaupun pemerintah menguasai tanah dengan alasan kepentingan umum. Persoalan tersebut membawa polemik berkepanjangan, bahkan dapat berujung pada korban jiwa. Bermuara pada paparan itu, penulis tertarik untuk menulis sebuah buku yang berjudul Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan Kepentingan Umum, dengan menitikberatkan pada persoalan hukum yaitu sandaran konsep pengaturan sistem Hukum Adat dalam sistem hukum nasional, Menelaah proses peralihan tanah adat yang dijadikan obyek pembangunan, serta menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi proses peralihan tanah adat untuk kepentingan pembangunan. Penelaahan fenomena tersebut, oleh penulis kemudian melakukan suatu penelitian guna mengkaji problematika pertanahan yang notabenenya dijadikan obyek pembangunan demi kepentingan umum dengan mencari data primer dan data sekunder, baik itu dengan teknik wawancara (interview), observasi (observation), Studi dokumen, kepustakaan maupun mengkaji peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan yuridis-empiris yakni meneliti melalui pengkajian literatur-literatur, dan penelitian pada realitas kemasyarakatan. Data primer dan sekunder dianalisa dengan menggunakan analisis kwalitatif guna mendapatkan keabsahan dan keakuratan penelitian, selanjutnya ditulis dalam formulasi sistematika penulisan buku yakni Bab I sampai dengan Bab penutup. Di dalam buku ini, penulis mencoba memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab problematika hak milik atas tanah masyarakat hukum adat terhadap pelbagai pembangunan untuk kepentingan umum yang isinya adalah sebagai berikut: 1. Masih diakuinya keberadaan hukum adat oleh masyarakat, hal ini tercermin dari tingkah laku masyarakat (behavior) dan tehnik pengambil keputusan bersama “Begundem” yang digunakan untuk bermusyawarah sampai kepada kebulatan pendapat masih dilakukan, begitupula yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) selalu berpihak kepada “Hukum Adat”. Selain itu cerminan pengakuan hukum adat juga tertuang dalam pelbagai aturan perundang-undangan (Konstitusional). Sejak jaman kolonial sampai dewasa ini, baik konstitusional Indonesia (dalam negeri) maupun luar negeri, antara lain; (1) Perundang-Undangan
vii
Kata Pengantar
Kolonial (2) Konstitusional Indonesia yaitu; Peraturan Pemerintah, Keputusan/Peraturan Presiden, Keputusan/Peraturan Menteri, dan (3) Konvensi Internasional. 2. Proses peralihan tanah adat yang menjadi obyek pembebasan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dapat diuraikan menjadi 3 (tiga) tahap sebagai berikut: (1) Persiapan, yaitu menentukan lokasi, Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah; (2) Pelaksanaan, yaitu penyuluhan, inventarisasi. pengumuman hasil inventarisasi. musyawarah mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, penaksiran nilai tanah, pengajuan keberatan terhadap keputusan panitia pengadaan tanah, pelaksanaan pembayarannya ganti rugi, pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, pelepasan hak atas tanahnya; dan (3) Pelaporan, yaitu menyampaikan laporan secara tertulis. 3. Faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah masyarakat penjual (pemegang hak atas tanah) dan pemerintah sebagai pembeli (pembebas tanah hak milik), sedangkan Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari pihak luar, kedudukannya sebagai pihak ketiga dan seterusnya yang tidak terlibat dalam pembebasan tanah. Di akhir kalam, penulis sangat menyadari bahwa buku ini sarat dengan kekurangan, oleh sebab itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan untuk penerbitan buku berikutnya. Akhirnya mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi orang banyak, amiin ya rabbal alamin.
Mataram, Januari 2014 Penulis,
Sarkawi, S.H., M.H.
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................
1
A.
Latar Belakang ................................................................
1
B.
Pengertian Eksistensi Tanah ............................................
7
C.
Hak Milik Atas Tanah dalam Hukum Adat ......................
7
D.
Tanah Sebagai Objek Pembangunan ..............................
14
FOOTNOTE ..........................................................................
17
BAB II PENGATURAN SISTEM HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL..............................................................
19
A.
Pengaturan Sistem Hukum Adat .....................................
19
B.
Hukum Adat Nasional ....................................................
26
C.
Hukum Adat dalam Konstitusi ........................................
28
FOOTNOTE ...........................................................................
47
BAB III PROSES PEMBEBASAN TANAH HAK MILIK ADAT YANG DIBEBASKAN UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM...................................................................................
51
A.
Aspek Hukum Pembebasan Tanah .................................
51
x
Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan Kepentingan Umum
B.
Landasan Hukum Pembebasan/Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan ............................................
59
Prosedur Pembebasan Tanah dalam Pelaksanaan Pembangunan ................................................................
66
FOOTNOTE ...........................................................................
97
BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PEMBEBASAN TANAH HAK MILIK ADAT UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM .........................................................
99
C.
A.
Masyarakat Adat Indonesia dan Kepentingan Umum ......
99
B.
Hak Bangsa Indonesia ....................................................
106
C.
Faktor yang Mempengaruhi Proses Pembebasan Tanah ..
108
D.
Tanggapan dan Harapan Masyarakat Adat terhadap Pelbagai Pembangunan untuk Kepentingan Umum ........
114
Asas-asas dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum............................................................................
117
Konflik Masyarakat dan Budaya Penyelesaiannya ...........
123
FOOTNOTE ...........................................................................
130
BAB V P E N U T U P ........................................................................
131
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................
133
E. F.
oooOooo
