TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
IDA BAGUS ADHI BHAWANA NIM 1392461016
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Tesis ini dibuat untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana
IDA BAGUS ADHI BHAWANA NIM 1392461016
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 3 DESEMBER 2015
Pembimbing I,
Pembimbing II,
Prof. Dr. Ibrahim, R, SH, MH NIP. 19551128 198303 1 003
Dr.I.Pt.Gd. Arya Sumertayasa, SH,MH NIP. 19640915 199003 1 004
Mengetahui :
Ketua Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum. NIP. 19640402 198911 2 001
Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp. S(K) NIP. 19590215 198510 2 001
iii
LEMBAR PENGESAHAN
TESIS INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL : 12 NOVEMBER 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Univesitas Udayana Nomor : Tanggal : 12 November 2015
Ketua
:
Prof. Dr. Ibrahim, R, SH, MH
Anggota
:
1. Dr.I.Pt.Gd. Arya Sumertayasa, SH,MH 2. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH 3. Dr. Ni Nyoman Sukerti, SH.,MH 4. Dr. I Made Udiana, SH.,MH
iv
PERNYATAAN PLAGIAT
Dengan ini saya menyatakan yang sebenarnya bahwa : Nama
: Ida Bagus Adhi Bhawana
NIM
: 1392461016
Program Studi
: Kenotariatan
Judul Tesis
: Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum.
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tesis ini bebas dari plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 4 September 2015 Yang membuat pernyataan,
Ida Bagus Adhi Bhawana
v
UCAPAN TERIMAKASIH
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, dengan selesainya tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah ”Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum.” Tesis ini disusun untuk memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan tesis ini, yang hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka tesis ini selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Ibrahim, R, SH, MH, selaku pembimbing pertama dan Dr. I. Pt .Gd. Arya Sumertayasa, SH,MH, selaku pembimbing kedua, yang telah memberikan bimbingan dan ide kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Universitas Udayana, kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp. S (K) atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswi Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Udayana, kepada Prof. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH., atas izin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum., atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, kepada panitia penguji tesis, yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
vi
Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana atas ilmu yang telah diberikan, rekan-rekan mahasiswa Kenotariatan angkatan VI serta Bapak dan Ibu staf berserta karyawan Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah banyak membantu kelancaran proses administrasi. Ucapan terima kasih yang sangat dalam penulis ucapkan kepada yang tercinta kedua orang tua, serta istri yang tercinta dan tersayang Ida Ayu Sintha Pramesti dengan penuh kesabaran dan kesetiaan selalu mendampingi dalam penyelesaian tesis ini. Akhir kata penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi almamater dan semua pihak yang berkepentingan, serta masyarakat.
Denpasar, 4 September 2015 Penulis,
Ida Bagus Adhi Bhawana
vii
ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Di Indonesia pengadaan tanah khususnya bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Dalam hal ini banyak permasalahan yang muncul karena kelemahan regulasi. Wujud peraturan yang ada belum bisa memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Selain itu aspek material dari semua peraturan yang ada, kurang memadai sehingga menimbulkan masalah. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bermaksud untuk meneliti permasalahan (1) bagaimana pengaturan ganti rugi bagi pemegang hak atas tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum? dan (2) bagaimana akibat hukum apabila tidak terjadi kata sepakat dalam musyawarah? Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik studi dokumen atau kepustakaan. Analisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan secara deskripsi, interpretasi, konstruksi, evaluasi, argumentasi, sistematisasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) pengaturan ganti rugi bagi pemegang hak atas tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan dasar hukum pengaturan ganti rugi adalah musyawarah untuk mufakat. (2) akibat hukum apabila tidak terjadi kata sepakat dalam musyawarah adalah pemerintah berhak mencabut hak milik atas tanah seseorang dengan memberikan ganti rugi yang layak dan adil sesuai aturan yang berlaku. Kata Kunci: Perlindungan Kepentingan Umum.
Hukum,
viii
Pemegang
Hak
Atas
Tanah,
ABSTRACT
LEGAL PROTECTION FOR HOLDERS OF RIGHTS TO LAND FOR PUBLIC PURPOSES
In Indonesia, land acquisition, especially for the implementation of development for public interest performed by the government or the local government implemented by way of land rights revocation. In this case a lot of problems that arise due to the weakness of regulation. The form of the existing legislation can not provide legal certainty to the implementation of land acquisition for public interest. Besides the material aspects of all existing legislation, inadequate so that leading to problems. Based on those issues this research intends to investigate the problem (1) how the compensation arrangements for the holders of land rights used for the public interest? and (2) how the legal consequences if there is no agreement in the deliberations? The type of research is a normative legal research with statute approach, conceptual approach and case approach. Sources of legal materials in this research consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal material used is literature study techniques. Analysis of legal materials collected in this research performed by a description, interpretation, construction, evaluation, argument, systematization. Research shows (1) arrangement of compensation to holders of rights to land used for the public interest is based on the constitution act no. 2 of 2012 and the legal basis for setting compensation is deliberation. (2) The legal consequences if there is no agreement in the government’s deliberations is entitled to revoke a person’s property right to land by providing eduquate compensation and fair according to the rules. Keyword: Legal Protection, Holders Of Land Right, The Public Interest.
ix
RINGKASAN
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah untuk kepentingan umum. Bab I, menguraikan latar belakang masalah yang dalam hal ini amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pada Perpres Nomor 71 Tahun 2012 ketentuan ganti rugi berdasarkan NJOP di tiadakan, diganti dengan ketentuan Pasal 66 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 yang mengatur bahwa nilai ganti rugi ditetapkan dengan musyawarah dengan menggunakan nilai ganti rugi yang ditetapkan penilai yang ditunjuk sebagai dasar musyawarah. Hal ini menunjukkan adanya norma kabur dalam pengaturan nilai ganti rugi, yang berarti juga tidak memberikan perlindungan terhadap nilai ganti rugi tapi menyerahkan kepada mekanisme musyawarah yang belum bisa dipastikan akan terjadi kesepakatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada sub ini juga diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritis dan metode penelitian. Bab II, menguraikan tentang tinjauan umum mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Bab ini terdiri dari 4 Sub Bab yaitu Sub Bab pertama tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yang terdiri dari Pengertian Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; Tujuan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Asas-asas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Sub Bab kedua tentang Konsep Kepentingan Umum, yang membahas Kriteria Kepentingan Umum; dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Kepentingan Umum. Sub bab ketiga membahasa tentang Kewenangan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Sub bab keempat mengenai Konsep Ganti Rugi. Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah yang pertama, mengenai pengaturan ganti rugi bagi pemegang hak atas tanah yang dipergunakan pemerintah untuk kepentingan umum. Bab ini dibagi menjadi 2 Sub Bab yaitu Sub Bab pertama mengenai Aspek Filsafat dalam Ganti Rugi sebagai Wujud Perlindungan Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
x
Sub Bab kedua membahas Aspek Pengaturan Kewenangan Pemerintah dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah kedua terkait dengan akibat hukum apabila tidak terjadi kata sepakat dalam musyawarah. Bab ini dibagi menjadi 3 Sub Bab yang terdiri dari Sub Bab pertama tentang Dasar Hukum Perhitungan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Sub Bab kedua membahas Hambatan atau Kendala dalam Penentuan Perhitungan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Sub Bab ketiga membahas mengenai Penyelesaian Apabila Tidak Terjadi Kata Sepakat dalam MusyawarahPenentuan Perhitungan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Bab V merupakan bab penutup yaitu menguraikan tentang simpulan dan saran dari penulis. Penulis menyimpulkan bahwa (1) Pengaturan ganti rugi bagi pemegang hak milik atas tanah yang di pergunakan untuk kepentingan umum adalah dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam musyawarah pemerintah harus mengikutsertakan masyarakat dimasing-masing wilayah dalam perencanaan pengadaan tanah secara transparan dan partisipatif. Untuk menentukan nilai ganti rugi menggunakan kombinasi antara NJOP dan nilai pasar pada umumnya. Dimana pemerintah mendapat kan nilai pasar yaitu dari harga jual beli tanah di tempat lokasi yang menjadi dampak pengadaan tanah. dan (2) Akibat hukum apabila tidak terjadi kata sepakat dalam musyawarah adalah apabila dalam proses musyawarah tidak terjadi kata sepakat maka pemerintah mempunyai wewenang untuk mencabut hak atas tanah seseorang dengan tetap memberikan ganti rugi yang layak dan adil sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika dikembalikan pada pasal 33 ayat 3
bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasi oleh Negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Jadi, pemerintah mempunyai wewenang untuk mencabut atau mengambil hak atas tanah tersebut.
xi
DAFTAR ISI
SAMPUL DALAM ......................................................................................
i
PRASYARAT GELAR ...............................................................................
ii
LEMBAR PERSETUJUAN .......................................................................
iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI ..........................................................
iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .........................................................
v
UCAPAN TERIMA KASIH ......................................................................
vi
ABSTRAK ...................................................................................................
viii
ABSTRACT ..................................................................................................
ix
RINGKASAN ..............................................................................................
x
DAFTAR ISI ................................................................................................
xii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................
1
1.1 Latar Belakang Masalah .....................................................................
1
1.2 Rumusan Masalah ..............................................................................
12
1.3 Tujuan Penelitian ...............................................................................
12
1.3.1 Tujuan Umum ..........................................................................
12
1.3.2 Tujuan Khusus .........................................................................
13
1.4 Manfaat Penelitian .............................................................................
13
1.4.1 Manfaat Teoritis .......................................................................
13
1.4.2 Manfaat Praktis ........................................................................
13
1.5 Landasan Teoritis ...............................................................................
13
1.5.1 Landasan Teoritis .....................................................................
14
1.5.1.1 Teori Negara Hukum ...................................................
14
1.5.1.2 Teori Perundang-Undangan .........................................
17
1.5.1.3 Teori Kewenangan .......................................................
22
1.5.1.4 Konsep Perlindungan Hukum ......................................
26
1.5.1.5 Konsep Pengadaan Tanah ............................................
29
1.5.1.6 Konsep Kepentingan Umum ........................................
32
xii
1.6 Metode Penelitian ..............................................................................
34
1.6.1 Jenis Penelitian ........................................................................
34
1.6.2 Jenis Pendekatan ....................................................................
34
1.6.3 Sumber Bahan Hukum ............................................................
36
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ......................................
37
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum ...............................................
37
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ...............................................
39
2.1 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ...................................
39
2.1.1 Pengertian Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum .......
39
2.1.2 Tujuan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ............
43
2.1.3 Asas-asas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ........
45
2.2 Konsep Kepentingan Umum .............................................................
50
2.2.1 Kriteria Kepentingan Umum ...................................................
50
2.2.2 Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Kepentingan Umum......................................................................................
56
2.3 Kewenangan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum .............
61
2.4 Konsep Ganti Rugi ............................................................................
68
BAB III PENGATURAN GANTI RUGI BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG DIPERGUNAKAN PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ...............................................
71
3.1 Aspek Filsafat dalam Ganti Rugi sebagai Wujud Perlindungan Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ...........
71
3.2 Aspek Pengaturan Kewenangan Pemerintah dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ..........................................................................
xiii
100
BAB IV AKIBAT HUKUM APABILA TIDAK TERJADI KATA SEPAKAT DALAM MUSYAWARAH ........................................
130
4.1 Dasar Hukum Perhitungan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ................................................................
130
4.2 Hambatan atau Kendala dalam Penentuan Perhitungan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ........................
142
4.3 Penyelesaian Apabila Tidak Terjadi Kata Sepakat dalam MusyawarahPenentuan Perhitungan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum .....................................................
147
BAB V PENUTUP .......................................................................................
154
5.1 Simpulan ............................................................................................
154
5.2 Saran ...................................................................................................
155
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................
156
xiv
