TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH SETELAH TERBAKARNYA KANTOR PERTANAHAN
LUH PUTU WIDYASTUTI NIM. 1092461008
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2013
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH SETELAH TERBAKARNYA KANTOR PERTANAHAN
Tesis untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Magister Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana
LUH PUTU WIDYASTUTI NIM. 1092461008
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2013 ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 16 NOPEMBER 201321 MARET 2012
Pembimbing I,
Pembimbing II,
Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H.,M.Hum NIP : 19461231 197602 1 003
J.S. Wibisono, S.H.,M.Kn.
Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana
Prof. Dr. I Made Arya Utama, S.H.,MH. NIP : 19650221 199003 1 005
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Prof. Dr.dr. A.A. Raka Sudewi,Sp.S(K). NIP : 19590215 198510 2 001
iii
Tt Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal 13 Desember 201321 MARET 2012
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 3358/UN14.4/HK/2013 Tanggal : 10 Desember 2013
Ketua
: Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.Hum.
Sekretaris
: J.S. Wibisono, S.H., M.Kn.
Anggota
: 1. I Gusti Nyoman Agung, S.H., M.Hum. 2. I Nyoman Sumardika, S.H., M.Kn. 3. I Made Tjatra Yasa, S.H., M.H.
iv
NSURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama
: Luh Putu Widyastuti
NIM
: 1092461008
Program Studi
: Kenotariatan
Judul Tesis
: Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Setelah Terbakarnya Kantor Pertanahan.
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
Denpasar, 1 Agustus 2013 Yang membuat pernyataan
(Luh Putu Widyastuti)
v
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya sehingga penulis
dapat
menyelesaikan
penulisan
hukum
(tesis)
dengan
judul:
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH
SETELAH
TERBAKARNYA
KANTOR
PERTANAHAN”.
Penulisan tesis ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum (tesis) ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, baik materiil maupun moril yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum selaku Pembimbing I (pertama) yang telah membimbing penulis dengan sepenuh hati disela-sela kesibukannya, memberikan nasehat serta memberikan kepercayaan bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini dan JS. Wibisono, SH.,M.Kn selaku Pembimbing II (kedua) yang telah sabar dan lelah memberikan bimbingan, nasehat, motivasi demi kemajuan penulis, dan juga berbagi cerita pengalaman yang dapat membangkitkan semangat penulis; Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof.Dr.dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD, selaku Rektor Universitas Udayana Denpasar beserta staff atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan studi pada
vi
Program Pascasarjana Universitas Udayana. Terima kasih ditujukan kepada Prof.Dr.dr.A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K), selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar atas ijin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister dan kepada Prof. Dr. I Made Arya Utama, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana Denpasar. Terima kasih juga penulis tunjukkan kepada Bapak dan Ibu Dosen pengajar di lingkungan Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan tesis ini, Bapak dan Ibu seluruh staf Admistrasi di Sekretariat Magister Kenotariatan Universitas Udayana Denpasar atas bantuannya didalam kelancaran proses administrasi selama studi hingga penyelesaian tesis ini. Secara khusus, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Suami tercinta I Gusti Agung Sumada, yang selalu mendampingi, dan memberikan cinta kasihnya, serta dorongan baik secara materiil dan rohani sehingga penulis terpacu untuk dapat menyelesaikan tesis ini dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yakni I Gusti Agung Wisnu Satria Wangsa dan I Gusti Agung Ratih Sri Wardani atas
vii
pengertian dan dorongannya sehingga penulis selalu bersemangat menyelesaikan tesis ini. Akhirnya penulis memohon maaf apabila dalam penulisan tesis ini banyak terdapat kesalahan, harapannya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Denpasar, 20 Oktober 2013
Penulis
viii
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH SETELAH TERBAKARNYA KANTOR PERTANAHAN Kejadian kebakaran kantor pertanahan yang mengakibatkan hangusnya dokumen-dokumen penting termasuk buku tanah, hal tersebut akan menghambat semua kegiatan kantor pertanahan, dikarenakan buku tanah sangatlah penting pada setiap perbuatan hukum yang akan menyangkut tanah. Hal itu menggambarkan adanya kekosongan norma di dalam Peraturan Pemerintah (PP) 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 tahun 1997 tentang peraturan pelaksana pendafaran tanah. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah setelah terbakarnya Kantor Pertanahan dan Apakah surat pernyataan kepemilikan tanah, dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak milik tanah seseorang atau suatu badan hukum. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, dan sekunder. Penelitian ini awalnya dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer dengan cara menelaah semua peraturan perundangundangan yang bersangkut paut dengan permasalahan, didukung dengan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta dokumen yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder. Dilanjutkan menganalisis bahan hukum tersebut dengan disajikan secara analisis diskriptif yaitu memaparkan dan menganalisis hasil temuan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, disusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang obyektif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah pada kantor pertanahan yang terbakar dilakuakan dengan cara membuat surat pernyataan di bawah sumpah pejabat kantor peranahan atau pejabat yang ditunjuk, dan membuat surat pernyataan kepemilikan atas bidang tanah yang diketahui oleh aparat desa dan saksi-saksi. Untuk surat pernyataan kepemilikan bidang tanah, tidak dapat memberikan kepastian hukum tentang sertipikat hak atas tanah tersebut benar-benar asli yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan, perlu adanya syarat-syarat penunjang lain guna memastikan bahwa sertipikat tersebut memang asli dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan guna menghindari adanya sengketa. Kata Kunci: Buku Tanah, Perlindungan Hukum, Surat Pernyataan
ix
ABSTRACT THE LEGAL PROTECTION OF THE RIGHT HOLDER ON THE LAND AFTER THE LAND OFFICE HAS BURNING Incident of fire at the land office that result of important documents was burn away include the land book, the thing will hamper all activity in the land office. Because the land book is very important at each law action that will concerning the land. It is overview there is empty of norm in the government regulation (PP) 24 in 1997 on land registration jo State Minister of Agrarian Affairs/Heard of National Land Agency Nomor 3 in 1997 on the regulation of land implementer. The issue aroused is howis the form of law protection that will be given to the legal owner of the land after the land security to the right of someone land ownership or a institution. The study type have been used in this study was normative legal research, that is the study that conduct by manner to the check primary and secondary legal sourched in the form of literature which relevant with the issue and tertiary legal material in the form of dictionary and document which can to explain both primary and secondary legal material. Continued by analysis the law material by presented in descriptive analysis that is by describe and analyze of finding result that obtained from law materials, arranged in systematically so that it will become an objective conclusion. The result shows that in order to give legal protection to the land owner at the land office which has burning, it will be conducted by make a declare under oath of land’s the authorities or the authorities who determined and to make a declare of ownership on the land that known by the village apparatus and witnesses. For the declare of land ownership, will not give legal security on the originality of certificate of land ownership, will not give legal security on the it will need other support conditions in order to sure that the certificate is genuine realesed by the land office in order to avoid an lawsuit. Keywords : Land Book, Legal Protection, Declare.
x
RINGKASAN
Judul penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Setelah Terbakarnya Kantor Pertanahan. Pada bab I sebagai bab pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang yang melandasi lahirnya penelitian terhadap permasalahan dalam tesis ini yakni Kejadian kebakaran kantor pertanahan yang mengakibatkan hangusnya dokumen-dokumen penting termasuk buku tanah, hal tersebut akan menghambat semua kegiatan kantor pertanahan, dikarenakan buku tanah sangatlah penting pada setiap perbuatan hukum yang akan menyangkut tanah. Hal itu menggambarkan adanya kekosongan norma di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 tahun 1997 tentang peraturan pelaksana pendafaran tanah. Berdasarkan hak tersebut, maka permasalahan yang yang diteliti dalam tesis ini meliputi 2 (dua) hal yakni tentang bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah setelah terbakarnya Kantor Pertanahan dan Apakah surat pernyataan kepemilikan tanah, dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak milik tanah seseorang atau suatu badan hukum. Disamping latar belakang dan rumusan masalah, pada bab I juga diuraikan mengenai tujuan dan manfaat penelitian, landasan teoritis yang akan diapakai mengkaji sesuai permasalahan yang dibahas, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini, sumber-sumber bahan hukum
xi
yang menunjang pembahasan permasalahan, teknik pengumpulan bahan hukum serta teknik pengolahan dan analisa bahan hukum. Bab II tentang tinjauan pustaka, yang merupakan pengembangan dan kajian teoritis pada bab I. Pembahasan pada bab ini dibedakan 3 (tiga) sub bab, yakni Pendaftaran Tanah, Sertipikat Hak Atas Tanah dan Aspek Administrasi Kantor Pertanahan Dalam Pendaftaran Tanah. Bab III tentang pembahasan, dikemukakan hasil-hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan dianalisa berdasarkan kajian teoritis, normatif, untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Oleh karena itu, dalam sub bahasan bab ini dibedakan ada 2 (dua) pembahasan yakni, bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah setelah terbakarnya Kantor Pertanahan dan Apakah surat pernyataan kepemilikan tanah, dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak milik tanah seseorang atau suatu badan hukum. Bab IV sebagai bab penutup tesis ini dikemukakan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada bab III. Adapun kesimpulan atas kedua permasalahan yang dibahas yakni, Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maupun Peraturan Pelaksanaannya yakni Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tidak adanya pengaturan tentang ketidakadaan dokumen-dokumen penting seperti halnya buku tanah atas kantor pertanahan yang terbakar sebagai ius constituendum (hukum
xii
yang dicita-citakan), untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah pada kantor pertanahan yang terbakar dilakuakan dengan cara membuat surat pernyataan di bawah sumpah pejabat kantor peranahan atau pejabat yang ditunjuk, dan membuat surat pernyataan kepemilikan atas bidang tanah yang diketahui oleh aparat desa dan saksi-saksi. Bahwa surat pernyataan kepemilikan bidang tanah, tidak dapat memberikan kepastian hukum tentang sertipikat hak atas tanah tersebut benarbenar asli yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan, perlu adanya syarat-syarat penunjang lain guna memastikan bahwa sertipikat tersebut memang asli dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan guna menghindari adanya sengketa. Selain kesimpulan juga dalam bab ini dikemukakan beberapa saran yang terkait beberapa kelemahan yang dijumpai dari penelitian ini yakni, Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah pada kantor pertanahan yang terbakar, pemerintah sebagai lembaga eksekutif maupun Badan Pertanahan Nasional dapat merubah maupun mengeluarkan produk hukum yang mengatur tentang ketidak adaan dokumen penting sebagai akibat peristiwa kebakaran yang terjadi, atau dapat pula menyimpan dokumen-dokumen tersebut ke dalam bentuk data elektronik, maupun menyimpannya dalam sebuah ruangan yang khusus yang tahan api. Dalam hal ini kantor pertanahan sebagainya bersifat pro aktif pendataan sertipikat yang dokumennya terbakar dengan menganggarkan biaya dari anggaran belanja Negara, hal ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, dan tidak hanya berdasarkan surat pernyataan
xiii
kepemilikan bidang tanah yang belum dapat memberikan kepastian tentang keaslian sertipikat tersebut.
xiv
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ………………………………………………………….
i
HALAMAN PRASYARAT GELAR ………………………………………...
ii
LEMBAR PENGESAHAN ……………………………..…………………… iii PENETAPAN PANITIA PENGUJI ………………………….…………….
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ............................................
v
UCAPAN TERIMA KASIH .......................................................................
vi
ABSTRAK...................................................................................................
ix
ABSTRACT ................................................................................................
x
RINGKASAN ..............................................................................................
xi
DAFTAR ISI ………………………………………………………………...
xv
DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………… xviii BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah …………………………………………..
1
1.2. Rumusan Masalah ……………………………………………......
18
1.3. Tujuan Penelitian ………………………………………………....
18
1.3.1.Tujuan Umum ………………………………………………… 18 1.3.2.Tujuan Khusus ………………………………………….…….. 18 1.4. Manfaat Penelitian ………………………………………………..
19
1.4.1.Manfaat Teoritis …………………………..…………………...
19
1.4.2. Manfaat Praktis …………………………………………….....
19
xv
1.5. Landasan Teoritis ……………………………………………….... 20 1.5.1.Teori Negara Hukum ………………………………………....
25
1.5.2.Teori Kepastian Hukum …………………..…………………..
28
1.5.3.Teori Perlindungan Hukum ……..…………………………....
29
1.6. Metode Penelitian ………………………………………………… 33 1.6.1 Jenis Penelitian ………………………………………………. 33 1.6.2. Jenis Pendekatan ……….….………………………………..
34
1.6.3. Sumber Bahan Hukum ………………..…………………….
35
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ……..………………..
37
1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum ……………..………………
38
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pendaftaran Tanah ….…………………………………………..
39
2.1.1. Pengertian, Asas, Tujuan, Manfaat Pendaftaran Tanah….
39
2.1.2. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah ..…………………..
48
2.1.3. Pembuktian Hak Dalam Pendaftaran Tanah……………..
54
2.1.4. Subyek dan Obyek Hak Atas Tanah……………………..
59
2.2. Sertipikat Hak Atas Tanah…………….…………………………
66
2.2.1 Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak……………………
66
2.2.2. Jenis Sertipikat Hak Atas Tanah…………………………
72
2.3. Aspek Administrasi Kantor Pertanahan Dalam Pendaftaran … Tanah …………………………………………………………... 2.3.1. Kegiatan Sebelum Penerbitan Sertipikat Tanah ............ (Penetapan Atas Tanah) …………………………………
xvi
76
76
2.3.2. Kegiatan Setelah Penerbitan Sertipikat Tanah ………….. (Pendaftaran Karena Perubahan Data Yuridis dan …….. Fisik)..……………………………………………………
90
BAB III. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH AKIBAT TERJADI PERALIHAN HAK, SETELAH TERBAKARNYA KANTOR PERTANAHAN 3.1. Pemeliharaan data fisik dan atau data yuridis obyek …………. pendaftaran tanah ……………………………………………… 111
3.2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas tanah …………………………………………………….. 122 BAB IV. SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN BIDANG TANAH DALAM MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH SESEORANG ATAU SUATU BADAN HUKUM 4.1. Surat Pernyataan ………………………………………………
131
4.2. Surat Pernyataan Pemilikan Bidang Tanah Dalam Memberikan Kepastian Hukum …………………………………………….. 138
BAB V. PENUTUP 5.1. Simpulan ……….……………………………………………….... 146 5.2. Saran-saran ……………………………………………………. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
xvii
147
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN BIDANG TANAH LAMPIRAN 2 SERTIPIKAT HAK MILIK NO 143/DESA PANCASARI LAMPIRAN 3 HASIL PEMERIKSAAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH
xviii
xix
