Janiin Ginting & Vincensia Esli: Pertindungan Hukum Pemegang Hak Waralaha di Indonesia
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Waralaba di Indonesia Janiin Ginting Vincensia Esti Purnama Sari ABSTRACT Franchise Agreement is regarded as legal guide to certify the rights and obligations of franchisor as well as franchisee. Since the issuance of rights in a franchise is set in a certain agreement/contract, both parties (franchisor & franchisee) demand their rights to be protected by the agreement. The objective of the protection is to secure the risk that might arise if one party breaches the agreement. The research indicated that some clauses in the Franchisee Agreement are not protecting the franchisors need i.e: a. The clause relating the raw materials should come from the franchisor, b. The law applicable should be the law of the franchisor, c. The franchisor in entitled to all property rights and innovation made by franchisee, and other clauses which effect the franchisee, especially local franchise in Indonesian. Recently the law relating with franchise in Indonesian is only regulated in Government Regulation Number 16 Year J997 concerning franchise, and Minister of Trade and Industry Regulation Number 259/MPP/Kep/7/1997. In this case both regulation are not much of a help in protecting the Franchise Agreement in Indonesia since those regulation are not sufficient in providing direction and guidance to issue the Government Regulation.
52
Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V No.3. Murei 2006
Janiin Ginring & Vmcensia Esti: Perlindungt
Pendahuluan Perdagangan berbentuk sistem Waralaba (Franchising) sebenarnya sudah lama ada di Indonesia yang dahulu disebut sebagai Franchise Product (Produk Waralaba) dan lebih merupakan usaha keagenan seperti keagenan Mesin Jahit Singer dan Keagenan Sepatu Bata dan sejenisnya. Pada perkembangan selanjutnya, Waralaba Produk ini kemudian populer melalui Bussiness Format Franchising (Sistem Waralaba Format Usaha), seperti restoran Kentucky Fried Chicken, Mc Donald, Es Teler 77, Ace Hardware, Carrefour Hypermarket, Ray White Property, Indomart Mini Market dan lain sebagainya." Istilah "waralaba" yang digunakan sebagai padanan kata franchise, pertama kali diperkenalkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen. Waralaba berasal dari kata "wara" yang berarti lebih atau istimewa dan kata "laba" yang berarti untung. Waralaba dilihat dari sisi etimologi mengandung arti keuntungan yang istimewa, sedangkan franchise mengandung arti pemberian hak " Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Informasi tentang Usaha WaralabaA JakMir.2Q0\), hal. I Law Review, Fakultas Hukiiin Umversiias Pel
Hukum Pemegang Hak Waralaba di Indonesia
istimewa, sehingga dapat dikatakan franchise identik dengan waralaba. Berkaitan dengan padanan kata dari franchise yaitu waralaba, maka dapat dikatakan bahwa franchisor adalah "pemberi waralaba" atau "pemilik waralaba" sedangkan franchisee adalah "penerima waralaba". Satu-satunya aturan hukum yang secara tegas mengatur tentang Waralaba di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997. Pada Pasal 1 ay at (1) PP No. 16 Tahun 1997 tentang waralaba disebutkan bahwa Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Jadi bentuk dari pemberian Hak atas Kekayaan Intelektual ini dapat berupa nama, merek dagang, produk, sistem operasional usaha yang dimiliki oleh pemberi waralaba, dimana sebagai timbal balik maka penerima waralaba akan membayarkan imbalan sejumlah biaya dalam bentuk franchise fee royHarapan, Vol. V No. J. Maret 2006
53
Jamin Ginting & Vincensiu Esli: Perlindungan Hukum Pemegang Hak Waralaba di Indonesia
alty, advertising fee atau fee lainnya
mengenai franchise
yang disepakati kedua belah pihak
Oktober 1979, yang disebut dengan The
kepada pemberi waralaba. Dengan
Federal Trade Commissions
demikian hubungan antara Pemberi
chise Rule, yang biasa disebut FTC
Waralaba dan Penerima Waralaba
Rule, ketentuan ini mengatur tentang
diikat dalam suatu hubungan perjanjian.
Disclosure Requirements
Perjanjian
bitions Concerning Franchising
and
Business Opportunity
2)
Waralaba
agreement)
(franchise
merupakan
suatu
pada bulan Fran-
and Prohi-
Ventures.
pedoman hukum yang menggariskan
Dalam FTC Rule ini terdapat suatu
hak dan tanggungjawab Pemberi
ketentuan yang menentukan bahwa
Waralaba dan Penerima Waralaba.
Pemberi Waralaba harus membuat
Oleh karena pemberian hak waralaba
suatu prospektus yang berisi informasi
dituangkan dalam suatu perjanjian/
mengenai perusahaannya secara jujur
kontrak tertentu para pihak ingin hak-
dan terbuka sehingga dapat diketahui
haknya dilindungi dalam perjanjian
oleh pihak Penerima Waralaba. Bentuk
tersebut. Perlindungan tersebut untuk
dan persyaratan metode yang harus
memperkecil bahkan mungkin dapat
diikuti oleh pihak Pemberi Waralaba
menghindari risiko yang akan terjadi
dalam membuat prospektus tersebut
bila salah satu pihak melanggar
ditentukan oleh Komisi Perdagangan
perjanjian tersebut. Pada Perjanjian
Federal (Federal
Waralaba posi si kuat biasanya ada pada
sions), yang dilengkapi dengan suatu
Pemberi
sedangkan
petunjuk dalam pembuatan prospektus.
Penerima Waralaba pada posisi lemah.
Setiap pemilik waralaba pada umumnya
Hal ini dikarenakan Pemberi Waralaba
mempunyai suatu standar perjanjian
dapat m e n e n t u k a n syarat-syarat/
yang ditawarkan kepada para calon
kriteria tertentu yang hams diterima
pemegang
Penerima Waralaba, misalnya dalam
disepakati. Bentuk perjanjian yang telah
suatu perjanjian baku yang disediakan
dibuat oleh pemilik waralaba ini disusun
oleh
Waralaba
Pemberi
Waralaba
Commis-
waralaba untuk dapat
untuk""~
Penerima Waralaba. Pemerintah Federal Amerika Serikat sendiri telah mengundangkan aturan 54
Trade
:
' Kaufman dalam Juajir Surnardi, Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnational, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995), hal. I 1
Law Review. Fakuhas Hukum Universilas I'elihi Harapan. Vol. V. No. J. Marei 2006
Jamin Ginting & Vtncensia Esti: Perlindungan Hukum Pemegang Hak Waralaba di Indonesia
oleh para ahli hukumnya sehingga substansinya sebagian besar menguntungkan pemilik waralaba atau minimal tidak merugikan serta dapat melindungi pemilik waralaba. Pemberian hak waralaba kepada Penerima Waralaba melalui suatu perjanjian baku ataupun perjanjian tertentu sebagaimana yang telah disediakan oleh Pemberi Waralaba tentu lebih banyak memasukkan unsur dari kepentingan Pemberi Waralaba. Hal ini menjadikan kedudukan yang tidak seimbang jika terjadi sengketa dalam Perjanjian Waralaba tersebut. Hal inilah yang menjadikan dasar pemikiran untuk dikaji dan diteliti dalam praktek waralaba di Indonesia. Pengertian Waralaba di Indonesia Pengertian Waralaba dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor !6Tahun 1997, tanggal 18Juni 1997 tentang Waralaba sama dengan pengertian Waralaba menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 259/MPP/KEP/7/1997, tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Usaha Waralaba, dalam Peraturan ini disebutkan bahwa :
1. Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan dan atau jasa; 2. Pemberi Waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan 3. Penerima Waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki Pemberi Waralaba.31 Pengertian waralaba tersebut di atas dapat diuraikan bahwa: I. Waralaba merupakan suatu perikatan, sehingga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum tentang perikatan yang berlaku di Indonesia. " Eugenia Liliawaii Muljono, Peraturan Perundang-Undangan Waralaha. (Jakarta: Harvarindo, 1998), hal. 14-15.
Law Review, Fakullas Hukum Universitas Pelita Hantpan. Vol. V. No.3. Marci 2006
55
Janiin dinting & Vincensia Esti: Perlindungun Hukum Pemegang Hak Waralaha di Indonesia
2. Salah satu pihak (dalam hal ini adalah Penerima Waralaba) diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan Hak atas Kekayaan Intelektual antara lain merek, logo, desain, rahasia dagang, paten dan penemuan atau ciri khas usaha, seperti promosi, pengelelolaan, sistem keuangan dan ciri khusus lainnya. 3. Pemberian penggunaan dan pemanfaatan tersebut harus diberi imbalan yang ditetapkan oleh pihak Pemberi Waralaba. Dalam praktek ada beberapa sistem yang digunakan untuk memberikan imbalan waralaba, tetapi secaraumum ada 2 (dua) jenis kompensasi yang dapat diminta oleh Pemberi Waralaba dari Penerima Waralaba. Pertama adalah kompensasi langsung dalam bentuk nilai moneter {Direct Monetary Compensation) dan kedua adalah kompensasi tidak langsung yang diberikan dalam bentuk nilai moneter (Direct Monetary Compensation). Imbalan yang termasuk Direct Monetary Compensation antara lain : a. Lump-sum payment, suatu jumlah uang telah dihitung terlebih dahulu yang wajib dibayarkan oleh Penerima Waralaba pada saat 56
persetujuan pemberian waralaba disepakati untuk diberikan oleh Penerima Waralaba. Pembayaran ini dapat dilakukan sekaligus maupun dalam beberapa kali pembayaran cicilan; b. Royalti, besar dan jumlah pembayarannya dikaitkan dengan suatu persentase tertentu yang dihitung dari jumlah produksi, dan/ atau penjualan barang dan atas jasa yang diproduksi atau dijual berdasarkan Perjanjian Waralaba, baik yang disertai dengan ikatan suatu jumlah minimum atau maksimum jumlah royalty tertentu atau tidak. Imbalan yang termasuk Indirect and Non-monetary Compensation, antara lain:
a. Keuntungan sebagai akibat dari penjualan barang modal atau bahan mentah, bahan setengah jadi termasuk barang jadi, yang merupakan suatu paket dengan pemberian waralaba (yang seringkali dibuat dalam bentuk exclusieve purchase arrangement). b. Pembayaran dalam bentuk deviden ataupun bunga pinjaman dalam hal Pemberi Waralaba juga turut
Law Review. Fakuftas Hukum Univcrsiias Pelila Harapan, Vol. V No.3. Main 2006
Janiin Ginting & Vuicensia Esli: Perlindungan Hukum Pernegang Hak Waralaba di Indonesia
memberikan bantuan finansial baik dalam bentuk ekuitas atau dalam wujud pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. c. Cost shifting atau tagihan atas sebagian biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemberi Waralaba. Pengalihan ini biasanyadilakukan dalam bentuk kewajiban bagi Penerima Waralaba untuk mengeluarkan segala biaya yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun untuk mempertahankan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual yang termasuk dalam paket yang diwaralabakan kepadanya. d. Perolehan data pasar dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh penerima lisensi. Waralaba diberikan dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa, dengan demikian bentuk daripada waralaba tidak hanya dibatasi dalam ha! penjualan barang dan jasa tetapi juga dapat diberikan dalam bisnis penyediaan barang dan jasa. Substansi Perjanjian Waralaba Perjanjian waralaba pada umumnya memuat mengenai hak dan kewajiban
para pihak. Hal ini harus dibuat secara rinci untuk memberi panduan atau pedoman yang dapat digunakan dalam melaksanakan perjanjian sehingga tidak menimbulkan kerugian di satu pihak. Dov Izraeli mengemukakan hak dan kewajiban franchisor dan franchisee sebagai berikut : 4) 1. Ilak-hak dan kewajiban franchisee Franchisee memiliki hak-hak sebagai berikut: a. Hak untuk menggunakan nama dagang, mereka dagang dan reputasi franchisor. b. Hak untuk menggunakan tata letak (layout), desain, paten, cara kerja, peralatan, dan produk-produk yang dikembangkan oleh franchisor. c. Hak untuk menggunakan seluruh pusat pelayanan dari operasi yang dibuat untuk membantu franchisee. Ini bisa merupakan pelatihan dan konsultasi profesional tentang manajemen, produksi dan pemasaran, bantuan dalam hal desain, pelaksanaan dan pembiayaan 41
Dov Izrcli, Franchising and The Total Distribution Svstem, (London: Logman. 1972). hal. 3336
Law Review, Fakultas Hukum Univer.silas Pelita Harapan, Vol. V. No.3, Maiel 2006
51
Jumin Ginting & Vincensia Esti: Perlindungan Hukum Pemegang Hak Waralaba di Indonesia
konstruksi serta peralatan yang
a.
Menerima pembayaran dari/ra/2-
diperlukan untuk usaha, pusat
chisee. Ada dua jenis pembayaran:
pembelian dan penyaluran barang
pembayaran seketika pada tahap
atau produk secara efisien dengan
awal operasi usaha franchise, dan
harga yang relatif lebih murah, iklan
pembayaran
dan
promosi
sepanjang periode kerjasama. Ada
penjualan lainnya, pembukuan
paket-paket/ra/ic/7/.vf yang hanya
akuntansi dan program asuransi.
mencantumkan salah satu jenis
teknik-teknik
terus
menerus
d. Hak eksklusif untuk beroperasi di
pembayaran. Pembayaran jenis
lokasi atau areal tertentu, tanpa
pertama adalah sebagai imbalan
adanya kompetisi dari franchisor
atas hak bergabung dengan sistem,
atau franchisee
lainnya.
untuk areal perdagangan khusus,
mempunyai kewajiban
untuk bantuan dalam mencari
Franchisee
sebagai berikut:
lokasi usaha atau mendesain
a. Untuk meningkatkan penjualan
layoutnya
produk
dan/atau j a s a
milik
bagi
untuk training
franchisee
dan
awal para
karyawannya, untuk peralatan dan
franchisor. b. Untuk mempertahankan standar
stok mula-mula dan sebagainya.
kualitas produk dan/atau jasa
Pembayaran jenis kedua meliputi
Untuk b e k e r j a s a m a dan ada
royalty,
koordinasi atas aktivitasnya dengan
pendapatan atau laba, di samping
franchisor
biaya sewa tempat atau peralatan,
c.
d. e.
atau dengan franchi-
sebagai
presentase
see lainnya.
pembayaran untuk penyediaan
Untuk meningkatkan citra dan
barang dagangan, untuk kemasan,
reputasi usaha.
dan sebagainya.
Untuk memenuhi pembayaran
Apapun jenisnya pembayaran,
yang ditentukan kepaddfranchisor.
dianjurkan agar ada alasan yang pasti untuk tiap pembayaran dan
2. Hak dan kewajiban Franchisor berikut:
58
franchisor
mempunyai hak sebagai
dijelaskan secara rinci. Seringnya terjadi konflik antara
franchisor
dengan franchisee, berangkat dari
Law Review. Fakullas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V No.J. Marei 2006
Jamin Ginting & Vmcensia Esti: Perlindungan Hukuni Pemegang Hak Waralaba di Indonesia
ketidakjelasan pihak kedua {franchisee) tentang layanan apa yang diperoleh sebagai ganti uang yang telah dibayarnya. Franchisee mungkin curiga, dan ini ternyata tidak selalu salah, bahwa franchisor menggunakan kontrak untuk memaksanya membayar sesuatu yang tidak ia peroleh. Oleh karena itu, adalah bijaksana bagi franchisor untuk menyakinkan kembali para franchisee dengan merinci dalam kontrak layanan yang bisa diharapkan untuk tiap pembayaran. Imbalan (fee) dan royalty yang kadang berlebihan yang diminta oleh beberapa franchisor, telah menjadi masalah yang mengundang kritik masyarakat. Ini merupakan suatu bentuk penyimpangan lain yang telah mendorong timbulnya tuntutan akan kontrol hukum atas pihak franchisor, h. Franchisor berhak untuk mengontrol usaha waralaba yang dijalankan oleh franchisee. Ada tiga tujuan utama yang ingin dicapai franchisor dengan mengontrol usaha franchise : 1). Untuk memastikan bahwa semua pembayaran yang
menjadi hak berdasarkan perjanjian franchise bisa dibayar dengan segera. 2). Untuk menjamin bahwa para franchisee berhasil. 3). Untuk mencegah franchisee merusak citra usaha melayani standar operasi yang jelek atau sebagai akibat tindakan tertentu yang melanggar perjanjian. Kontrak bisa mencakup dua jenis kontrak, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan di atas. Yang pertama adalah sistem komunikasi, seperti laporan berkala yang harus diserahkan oleh franchisee tentang berbagai aktivitas usaha. Franchisor tetap memiliki hak untuk mengunjungi usaha franchise tersebut dan memeriksa pembukuan, keberhasilan, kualitas, atau aspek lain dalam usaha tersebut. Yang kedua adalah sistem sanksi, seperti pengurangan bantuan, gugatan pengadilan, tidak memperpanjang kontrak yang telah berakhir, dan Iain-lain. Kewajiban franchisor : Franchisor harus menyediakan semua jasa/layanan yang, diuraikan dalam prospektus, dalam pe-
LMW Review, Fakultas Hukum Universilas Pelita Harapan, Vol. V No.3. Marel 2006
59
Jamin Ginting & Vincensia Esti: Perlindungan Hukum Pemegang Hak Waralaha di Indonesia
nerbitan lain dan juga hal-hal yang dijanjikan olehnya atau oleh perwakilannya sebelum mereka menandatangani kontrak. KLAUSULA-KLAUSULA DALAM PERJANJIAN WARALABA Berdasarkan hak dan kewajiban para pihak tersebut maka terdapat klausula-klausula yang pada umumnya dicantumkan dalam perjanjian franchise. Pada Perjanjian Waralaba Internasional biasanya terdapat klausula-klausula berikut ini: 5 ' 1. Klausula Lisensi Klausula ini memuat pemberian suatu izin khusus kepada Penerima Waralaba untuk jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa hak mensublisensikan, menggunakan merek semata-mata dalam hubungan langsung dengan penjualan produk yang diwaralaba di wilayah pemasaran yang ditentukan. Pemberi Waralaba dinyatakan biasanya dilarang untuk menjual sendiri produk tersebut dalam suatu radius tertentu dari wilayah tersebut agar tidak " Untung Soeropati, Hukum Kekavaan Intelektualdan Alih Teknologi. Yogyakarta: FH Universitas Satya Wacana, 1999, hal. 146-150 60
menyaingi bisnis penerima waralaba. Setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian biasanya Penerima Waralaba diberi opsi untuk memperbaharui lisensi dengan syarat-syarat tertentu. Akan tetapi Pemberi Waralaba biasanya tidak memberi hak eksklusif kepada Penerima Waralaba dalam penentuan lokasi outlets di wilayah tersebut sehingga tetap diperlukan izin dari Pemberi Waralaba. 2. Klausula buku petunjuk Dalam klausula ini dinyatakan bahwa Pemberi Waralaba akan dengan cuma-cuma memberikan suatu buku petunjuk (manual) atau terbitan lain yang memuat standardstandard yang harus dipenuhi oleh Penerima Waralaba. Pada akhir berlakunya perjanjian, buku petunjuk dan terbitan lain itu jika diminta harus diserahkan kembali kepada Pemberi Waralaba. Segala perubahan atau penambahan atas buku petunjuk tersebut akan disampaikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba dari waktu ke waktu.
IMU Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V. NoJ, Main 2006
Janiin Ginting & Vincensia Esti: Perlindungan Hukum Pernegang Hak Waralaba di Indonesia
3. Klausula standard operasi dan supervisi Penerima Waralaba harus mengoperaskan bisnisnya sesuai dengan standard operasi yang disepakati, misalnya tidak membuat, menjual, mengiklankan produk sejenis selain makanan dan minuman yang disepakati. Pemberi Waralaba dari waktu ke waktu akan melakukan supervisi atas kualitas dan unformitas produk. Akan tetapi Penerima Waralaba diperbolehkan untuk menetapkan sendiri harga penjualan produk tersebut. Petugaspetugas dari Pemberi Waralaba berhak memasuki wilayah pemasaran untuk mengawasi apakah bisnis dijalankan sesuai perjanjian. Jika Penerima Waralaba tidak melaksanakan bisnis sebagaimana mestinya, petugaspetugas tersebut berhak untuk mengkoreksi dan memperbaiki. 4. Klausula merek Meskipun ada klausula pemberian lisensi, Penerima Waralaba biasanya dinyatakan tidak memperoleh hak apapun, atas titel ataupun kepentingan tertentu yang dikait dengan merek atau goodwill Law Review. Fakultas Hukum IJniveisilas Pelila
yang terkait dengannya. Penerima Waralaba dalam segala hal harus mengikuti instruksi Pemberi Waralaba tentang penggunaan yang benar dari merek yang dilisensikan. Pemberi Waralaba biasanya yang harus melindungi dan mempertahankan merek tersebut terhadap pelanggaran hak oleh pihak ketiga. 5. Klausula pengiklanan Pengiklanan produk menyangkut keberhasilan bisnis dan reputasi produk yang menggunakan merek yang dilisensikan. Oleh sebab itu biasanya Penerima Waralaba diharuskan untuk menyisihkan sebagian hasil penjualan untuk mengiklankan bisnisnya di wilayah yang bersangkutan. Wujud dan isi dari iklan tersebut haruslah memuaskan Pemberi Waralaba, setelah diberitahukan oleh Pemberi Waralaba segera mungkin Penerima Waralaba harus membuang atau menghentikan iklan yang tidak memuaskan. 6. Klausula bahan baku Penerima Waralaba harus membeli bahan baku, seperti pasokan, arapan. Vol. V No. J. Marei 2006
61
Janiin Ginting & Vincensia Esti: Perlindungan Hukum Pemegang Hak Waralaha di Indonesia
bumbu dan peralatan, yang digunakan untuk membuat produk yang diwaralabakan dari pemasok yang disetujui oleh Pemberi Waralaba. 7. Klausula imbalan Sebagai imbalan pemberian waralaba maka penerima harus membayar ongkos (fee) dan royalty. Ongkos dibedakan antara ongkos awal (initial franchise fee) yang dibayar sekali pada saat permulaan pelaksanaan perjanjian waralaba dan ongkos jasa (service fee) yang dibayar tiap setiap bulan. Royalty dibayarkan berdasarkan prosentase tertentu dari hasil penjualan secara berkala. Akan tetapi untuk waralaba produk tertentu, ada kalanya royalty tidak diharuskan pembayarannya, tetapi ongkos layanan selalu diharuskan. 8. Klausula rahasia dagang Klausula ini dirancang untuk menjaga konfidensialitas informasi Penerima Waralaba perlu diwajibkan untuk tetap merahasiakan informasi yang tercantum dalam Manual, formula-formula atau
62
resep-resep bisnis yang dilisensikan. Penerima Waralaba harus menyakinkan bahwa para direktur, eksekutif, pegawai dan agen tidak melakukan pelanggaran kepercayaan (breach of trust) yang diberikan kepada mereka dengan mengungkap, meniru, menjual atau membocorkan kepada pihak lain. Suatu sanksi pembayaran ganti rugi dalam jumlah uang tertentu perlu ditetapkan atas pengungkapan rahasia dagang. 9. Klausula keadaan kahar Dalam perjanjian perlu ditentukan peristiwa apa saja yang jika dilakukan salah satu pihak menciptakan keadaaan kahar (default). Pihak lain yang dirugikan dapat meminta dilakukan tindakan tertentu agar keadaan kahar tidak sampai mengakibatkan pelanggaran janji (breach of contract). 10. Klausula hak dan kewajiban setelah waralaba berakhir Dalam hal diakhirinya atau berakhirnya Perjanjian Waralaba harus diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelila Harapan, Vol. V. No.i, Mairt 2006
Jamin Ginting & Vincensia Esti: Perlindungan Hukum Pemegang Hak Waralaba di Indones Departemen Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan klausula-klausula yang sebaiknya dimuat dalam perjanjian franchise sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) SK Memperindag Nomor 259/MPP/KEP/7/1997, yang menyatakan bahwa: Perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dan penerima waralaba sekurang-kurangnya memuat klausula mengenai: a. Nama, alamat dan tempat kedudukan perusahaan masingmasing. b. Nama dan jabatan masing-masing pihak yang berwenang menandatangani perjanjian. c. Nama dan jenis Hak Atas Kekay aan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek waralaba. d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada penerima waralaba.
g. Cara penyelesaian perselisihan. h. Ketentuan-ketentuan pokok yang disepakati yang dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian atau berakhirnya perjanjian. i. Ganti rugi dalam hal terjadi pemutusan perjanjian. j . Tata cara pembayaran imbalan. k. Penggunaan barang atau bahan hasil produksi dalam negeri yang dihasilkan dan dipasok oleh pengusahakecil. 1. Pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada penerima waralaba. Ketentuan tersebut dibuat sebagai pedoman di dalam membuat Perjanjian Waralaba. Setiap Perjanjian Waralaba yang dibuat antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, paling sedikit harus memuat hal-hal tersebut di atas sebagai guideline. Apabila terdapat hal-hal yang perlu diatur di \uav guideline yang telah ditentukan dalam peraturan, maka para pihak dapat menambahkan dalam perjanjian sesuai dengan kebutuhan.
e. Wilayah pemasaran.
BENTUK USAHA WARALABA
f.
DI INDONESIA Bentuk usaha waralaba di Indonesia terdiri dari Waralaba Dalam Negeri
Jangka waktu perjanj ian dan tata cara perpanjangan perjanjian serta syaratsyarat perpanjangan perjanjian.
Law Review. Fakullas Hukum Universilas
Petite Harapan.
Vol. V No..I Marel 2006
63
Hukum Pemegang Hak Waralaba di Indonesia Janiin Ginting & Vincensia Esti: Perlindunga
dan Waralaba Luar Negeri. Waralaba
Peraturan Perundang-undangan di
Lokal mulai berkembang di Indonesia
Indonesia yang mengatur khusus
dilihat dari banyaknya perusahaan-
mengenai Waralaba adalah Peraturan
perusahaan waralaba dalam negeri
Pemerintah No. l6Tahun I997tentang
yang muncul di Indonesia, misalnya Es
Waralaba dan Surat
Teler 77, Indomaret, Restoran Bebek
Menteri
Bali, Rumah Makan Wong Solo, Balon
Perdagangan No.259//MPP/KEP/7/
Udara, Salon Rudy Hadisuwarno.
1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Perluasan waralaba dalam negeri
Pendaftaran Usaha Waralaba.
Keputusan
Perindustrian
dan
dilakukan dengan cara pemberian hak waralaba dari Pemberi Waralaba
KLAUSULA-KLAUSULA DALAM
Dalam Negeri kepada Penerima
PERJANJIAN WARALABA YANG
Waralaba Dalam Negeri.
BERINDIKASI
Bentuk usaha Waralaba Luar
MERUGIKAN
PENERIMA WARALABA
Negeri yang berkembang di Indonesia
a. Klausula mengenai biaya peng-
antara lain: Mc Donald, Pizza Hut,
iklanan yang dibebankan pula
Dunkin
kepada Penerima Waralaba..
D o n u t ' s , dan
Waralaba
Luar
Iain-lain.
Negeri
masih
mempertahankan keinginan untuk
Contoh Pasal 6.2 Perjanjian ( X ) :
memproteksi diri dalam hal apabila
Master
Licensee
shall
spend
terjadi sengketa antara Pemberi
monthly
for advertising
three
Waralaba Luar Negeri dengan Penerima
percent
(3%) of the
Waralaba Dalam Negeri (Indonesia)
Gross Sales of the Stores within
dengan menerapkan Sistem Hukum atau
the
Domisili Hukum dari Pemberi Waralaba
monthly
Luar Negeri. Proteksi tersebut dilakukan
based on aggregate Gross Sales
dengan cara mencantukan klausula
for
mengenai penerapan hukum dari
month. If aggregate Gross Sales
waralaba luar negeri ke dalam Perjanjian
in the Territory exceed Two Mil-
waralaba antara Pemberi Waralaba Luar
lion
Negeri dengan Penerima Waralaba
2,000,000.00)
Dalam Negeri.
year, the required monthly adver-
64
Territory.
the
The
expenditure preceding
Dollars
aggregate required shall
he
calender
U.S.
(U.S.$
in any
calender
Law Review, Fakultas Hukum Univ arsitas Pelita Harapan, Vol. V No.3, Main 2006
Jamin Ginting & Vmccnsia Esti: Perlindungan Hukum Pemegang Hak Waralaba di Indonesia tising expenditure for the follow-
of BRINT.
ing calender year shall he Two
Klausula
percent
membedakan antara iklan yang
(2%) of the
Gross Sales
aggregate
of the Stores.
tersebut
merupakan hasil karya Pemberi Waralaba
maupun
Pihak Penerima Waralaba akan
Waralaba.
Hal
dirugikan
karena harus ikut
menimbulkan kerugian lebih lanjut
menanggung biaya periklanan,
bagi Penerima Waralaba, apabila
sedangkan iklan tersebut belum
iklan tersebut dalam kenyataannya
tentu bermanfaat secara langsung
merupakan hasil k a r y a pihak
bagi Penerima Waralaba. Hal ini
Penerima
Penerima
tidak adil bagi Penerima Waralaba,
berdasarkan pasal tersebut di atas,
katrena harus membayar sesuatu
semua
yang belum tentu digunakan pada
sehubungan dengan produk yang
wilayah operasional atau pe-
dipasarkan tersebut menjadi hak
masarannya.
cipta dari P e m b e r i Waralaba.
ini
Waralaba,
iklan
Penerima b.
tidak
yang
akan
karena dibuat
Waralaba
Klausula yang menyatakan bahwa
menghasilkan
hak cipta atas suatu iklan terhadap
sehubungan dengan promosi di
produk yang dipasarkan oleh
wilayah pemasarannya menjadi
Pemberi Waralaba dan Penerima
tidak dihargai hasil karyanya,
Waralaba
karena s e m u a iklan d i a n g g a p
menjadi
hak
dari
merupakan
Pemberi Waralaba. .
pemberi
iklan
yang
hasil
tertentu
karya
waralaba.
Hal
dari ini
Contoh : Pasal 6.5 Perjanjian (X):
merupakan perlakuan yang tidak
All copyrights in advertising and
adil bagi Penerima Waralaba
promotional
materials
prepared
by or to be used hy Master Licensee shall he the property BRINT. All such advertising
of
c.
Klausula mengenai berlakunya hukum
dari
pihak
Pemberi
and
Waralaba apabila timbul sengketa
promotional materials shall hear
antara Pemberi Waralaba dengan
a copyright
legend in the name
Law Review. Fakultas Hukum Uiuversitas
Pelt,
Harapan. Vol. V. No. J. Main
2006
65
Jamin Ginting & Vmcensia Esti: Perlindungan Hukum Pemegang Huk Waralaba di Indonesia Penerima Waralaba.
self or through, on behalf
Contoh: Perjanjian (X):
of, or in conjunction
a
Pasal 18.1 ; Expect for Sec-
any person or legal entity,
tion
own, maintain,
11.2,
this
Agreement
operate,
shall be interpreted and con-
engage in, be employed by,
strued under the laws of the
or have any interest in any
States of California,
other business
U.S.A.,
involving
which laws shall prevail
in
the manufacture,
the event of any contract
of
tion, or sale of ice dream;
law and without regard to the application
of
California
conflict of law rules.
Section
be interpreted and under the applicable the
and 2).Pasal 11.2.2 : For Two (2) years following
the trans-
fer or expiration
of
construed
Agreement or its
termina-
laws of
tion for any reason,
this Mas-
ter Licensee shall not, ei-
Territory.
b Pasal 11.2 : Master acknowledges
distribu-
shall
11.2 on this Agreement
that,
licensee pursuant
ther directly or
indirectly,
for itself or through,
on
to this Agreement, master Lic-
behalf of, or in
ensee will receive
tion with any person or le-
Confidential
valuable
Information
and
gal entity, own,
conjuncmaintain,
that Master Licensee has the
operate, engage in, be em-
exclusive
ployed by, or have any in-
right and
obliga-
tion under this Agreement
66
with
to
terest in any business
develop the Territory for
the
volving the
benefit
Ac-
distribution,
of the System.
cordingly.
Master
covenants
that:
Licensee
in-
manufacture, or sale of ice
cream within the Territory.
1).Pasal 11.2.1: During
the
Klausula tersebut menyatakan
term hereof, Master
Lic-
bahwa apabila terjadi sengketa
ensee shall not, either di-
antara Pemberi Waralaba dengan
rectly or indirectly, for it-
Penerima Waralaba hukum yang
LAIU Review. Fakiillas Hukum Univcrsinis Pelilcl Harapan. Vol. V. No..l, Morel 2006
Jamin Ginting & Vincensia Esti: Perlindungan Hukum Pemegang Hak Waralaba di Indonesia
akan digunakan adalah hukum dari negara Pemberi Waralaba. Hal ini melemahkan posisi Penerima Waralaba karena Penerima Waralaba tidak mengetahui benar seluk beluk hukum yang berlaku di negara Pemberi Waralaba. Hal ini mengakibatkan posisi tawar dari Penerima Waralaba menjadi rendah di hadapan Pemberi Waralaba. Hukum dari negara Penerima Waralaba hanya digunakan untuk sengketa yang terjadi di wilayah operasi pemasaran dari Penerima Waralaba, misalnya sengketa antara penerima waralaba dengan Penerima Waralaba lanjutan. d. Klausula mengenai pembelian bahan baku haras dari pemberi waralaba Contoh: Pasal 9 ay at (4) Perjanjian Y: Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Franchisee secara umum dilarang untuk membeli ayam yang siap masak, bumbubumbu dan bahan campuran lainnya dari pihak ketiga ataupun berusaha untuk membuat sendiri.
Pasal 13 Perjanjian (Z) Seluruh bahan-bahan produk utama dan segala perlengkapan lainnya yang sudah distandarkan dan berlogo hanya dikeluarkan oleh Pihak kesatu dan Pihak kedua wajib membeli dari Pihak kesatu dengan harga yang sudah ditetapkan. Sedang waktu pembayaran beserta sanksi-sanksi keterlambatan akan diatur kemudian dan biaya pengirimannya ditanggung Pihak kedua. Klausula tersebut menunjukkan bahwa Penerima Waralaba hanya diperbolehkan membeli bahan baku dari Pemberi Waralaba. Ketentuan tersebut sebenarnya ditujukan untuk menjaga kualitas produk yang dipasarkan baik oleh Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba. Pada saat Penerima Waralaba sepakat untuk mengadakan Perjanjian Waralaba dengan Pemberi Waralaba, maka kedua belah pihak berkewajiban untuk melaksanakan apa yang telah disepakati bersama, termasuk menjaga kualitas produk yang dipasarkan. Produk yang dipasarkan baik oleh Pemberi
Law Review. Fcikultas Hukum Universilas Pelila 'arapcm. Vol. V. No. 3. Mare I 2006
67
Jainii i Ginting & VIncensia Esti: Perlindungan Hukum Peinegang Hak Waralabadi Indonesia Waralaba maupun Penerima Waralaba harus mempunyai kualitas yang sama, dimana standar kualitas produk tersebut ditentukan oleh Pemberi Waralaba. Namun, untuk menjaga kualitas produk yang dipasarkan tersebut, timbullah kewajiban bagi Penerima Waralaba untuk membeli bahan baku hanya dari Pemberi Waralaba. Hal ini membatasi Penerima Waralaba untuk memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih murah daripada yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba. Berdasarkan perjanjian tersebut di atas, tidak dinyatakan bahwa Penerima Waralaba dapat memperoleh bahan baku dengan kualitas yang sama dari pihak selain Pemberi Waralaba. Khusus untuk bahan-bahan baku yang merupakan rahasia dagang, dapat dipahami apabila Pemberi Waralaba mengharuskan kepada Penerima Waralaba untuk membelinya hanya dari Pemberi Waralaba. Namun, untuk bahan-bahan baku yang sifatnya bukan merupakan rahasia dagang dan bahan-bahan tersebut dapat diperoleh dari pihak lain selain Pemberi Waralaba dengan 68
kualitas yang sama dan harga yang lebih murah, maka sebaiknya Pemberi Waralaba dapat mengijinkan Penerima Waralaba untuk memperoleh bahan-bahan tersebut dari pihak lain. PERATURAN - PERATURAN DI INDONESIA YANG BERTUJUAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA Aturan hukum di Indonesia sampai saat ini (tahun 2005) belum ada aturan yang lebih tinggi yang mengatur mengenai waralaba, selain PP No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPP/Kep/7/ 1997 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Perlindungan hukum bagi penerima waralaba yang diaturdalam peraturanperaturan tersebut adalah sebagai berikut: a. Waralaba dibuat dalam Bahasa Indonesia. Pasal 2 ayat (2) PP No. 16 Tahun 1997, menyebutkan bahwa Perjanjian Waralaba dibuat dalam Bahasa Indonesia, artinya seluruh
Law Review, Fakultas Hukum llniversiias Pelita Harapan. Vol. V, N<>..<. Mcuet 2006
Janiin Ginting & Vmcensia Esti: Perlindungan Hukum Pernegang Hak Waralaba di Indonesia
Perjanjian Waralaba yang dibuat antara pemberi dan penerima waralaba baik Pemberi Waralaba Indonesia dengan Penerima Waralaba Indonesia maupun Pemberi Waralaba asing dengan Penerima Waralaba Indonesia, Perjanjian Waralabanya harus dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Penggunaan Bahasa Indonesia ini akan lebih memberikan kemudahan bagi Penerima Waralaba Indonesia untuk memahami dan mengerti hak dan kewajiban sebagai Penerima Waralaba. b. Waralaba dibuat berdasarkan Hukum Indonesia. Selain perjanjian pemberian waralaba menggunakan Bahasa Indonesia, pasal 2 ayat (2) PP No. 16 tahun 1997, mengatur bahwa perjanjian pemberian waralaba tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Konsekuensi pemberlakuan hukum yang berlaku tersebut, juga berpengaruh terhadap yurisdiksi pengadilan apabila terjadi sengketa diantara pemberi dan penerima waralaba, maka pengadilan di Indonesia berwenang mengadili apabila
terjadi perkara. Hal ini dapat dikesampingkan apabila perjanjian tersebut membuat klausula penyelesaian perkara melalui arbitrase internasional. Pemberlakukan Hukum Indonesia dalam membuat perjanjian pemberian waralaba tersebut mengacu pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. c. Pemberi waralaba wajib menyampaikan keterangan mengenai usahanya kepada penerima waralaba. Menurut Pasal 3 ayat (1) PP No. 16 Tahun 1997, Pemberi Waralaba wajib memberikan keterangan tertulis kepada Penerima Waralaba sekurang-kurangnya mengenai: 1). Pemberi waralaba berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya . Identitas Pemberi Waralaba sangat penting diketahui oleh Penerima Waralaba untuk menghindari kesalahan subyek Pemberi Waralaba maupun bentuk-bentuk kejahatan lain, seperti penipuan terhadap subyek Pemberi Waralaba,
Law Review. Fakullas Hukum Universitas Peiila Harapan, Vol. V No.3. Ma re I 2006
69
Jamin Ginting & Vincensiu Esti: Perlindungun Hukum Pemegang Hak Waraluhu di Indonesia
kewenangan bertindak sebagai Pemberi Waralaba, yang akan diuraikan sebagai berikut: a).Penipuan terhadap subyek Pemberi Waralaba, ini dapat terjadi bila Penerima Waralaba tidak mengetahui secara cermat identitas Pemberi Waralaba, hal ini dikarenakan pihak yang bukan pemilik waralaba tetapi mengaku sebagai pemegang waralaba. b).Kewenangan bertindak sebagai Pemberi Waralaba, yairu pihak yang benar-benar pemilik hak waralaba dan memiliki hak untuk memberikan waralaba kepada pihak lain, ada beberapa pihak sebagai Penerima Waralaba (Master/Utama) yang memiliki hak untuk mewaralabakannya kepada pihak lain, tetapi pada umumnya kewenangan itu tidak dimiliki Penerima Waralaba, pemberian waralaba umumnya dipegang langsung oleh pemilik waralaba utama. Kewenangan pemberian waralaba ini dapat dilihat dari 70
perjanjian pemberian waralaba, apakah Penerima Waralaba dapat mewaralabakan kepada pihak ketiga atau tidak, sehingga pihak yang ingin membeli hak waralaba harus terlebih dahulu melihat status Pemberi Waralaba tersebut, apakah sebagai waralaba utama atau juga sebagai Penerima Waralaba yang dapat mewaralabakan kepada pihak lainnya, atau sama sakali tidak memiliki kewenangan untuk mewaralabakan kepada pihak lain. (2). Hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi obyek waralaba. Calon Penerima Waralaba memerlukan informasi ini sebagai dasar untuk mengembangkan usahanya. Jenis, bentuk dan ciri khas usaha yang menjadi obyek waralaba harus diketahui oleh Penerima Waralaba, hal ini merupakan dasar bagi Penerima Waralaba mempelajari jenis usaha yang akan menjadi obyek usahanya.
Low Review, Pukiillax Hukum Universitas Pelilti llorapiin. Vol. V No.3. Morel 2006
Jainin Ginting & Vincensia Esti: Perlindungan Hukum Pemegang Hak Waralaba di Indonesia HaKI, harus terlebih dahulu
Pemberi Waralaba jika ada hal-
diperiksa apakah telah didaftar-
hal yang kurang dipahami oleh
kan oleh Pemberi Waralaba di
Penerima Waralaba dan juga
negara asal Pemberi Waralaba
persyaratan-persyaratan lain
atau tidak, jika belum terdaftar
yang mungkin belum tercantum
maka Penerima
atau
Waralaba
sebaiknya menolak, karena
diinformasikan
oleh
Pemberi Waralaba.
akan berbahaya jika suatu saat
Dalam perjanjian pemberian
ada pihak yang mengakui
waralaba ketentuan mengenai
terhadap Hak atas kekayaan
syarat-syarat tersebut harus
intelektual tersebut.
dicantumkan dengan jelas dan
3). Persyaratan-persyaratan yang harus
dipenuhi
Penerima
Waralaba
terang, hal ini untuk menghindarkan hak dan kewajiban yang timbul diluar kesepakatan
Pemberi Waralaba harus
dalam perjanjian pemberian
menyampaikan kepada Pe-
waralaba, kecuali ada tambah-
nerima
seluruh
an perjanjian yang telah di-
persyaratan-persyaratan yang
sepakati diluar ketentuan dan
harus dipenuhi untuk dapat
persyaratan yang telah diper-
menjadi Penerima Waralaba.
janjian
Pemberitahuan tentang per-
pemberian waralaba sebelum-
syaratan ini penting bagi
nya. P e r s y a r a t a n itu dapat
Penerima Waralaba sebagai
berupa j u m l a h modal yang
dasar
ke-
diinvestasikan, persentase roy-
me-
alty fee,
Waralaba
pertimbangan
mampuannya
dalam
dalam
perjanjian
periklanan, mana-
laksanakan bisnis waralaba
jemen, tenaga kerja, pemasaran
sebelum
menandatangani
dan ketentuan-ketentuan lain
perjanjian pemberian waralaba.
yang harus dilaksanakan oleh
Informasi ini harus dengan teliti
Penerima Waralaba.
dipelajari
oleh
Penerima
Waralaba dan j u g a
dapat
langsung berkonsultasi dengan
4). Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba.
IMW Review. Fakidtas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V. No.3, Marel 2006
71
Jainin Ginting & Vincensia Esti: Perlindungan Hukum Pemegang Hak Waralaba di Indonesia
Pemberian Waralaba tidak hanya sekedar pemberian logo ataupun merek perusahaan, tetapi juga seluruh karakteristik dari perusahaan Pemberi Waralaba ikut dibawa dan diterapkan kepada Penerima Waralaba, sehingga Pemberi Waralaba berkewajiban untuk menyediakan dan memberikan bantuan (asistensi) sehubungan dengan karakteristik dan ciri khusus yang dimiliki oleh Pemberi Waralaba tersebut. Salah satu yang wajib diberikan yaitu asistensi teknis dan manajemen dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, hal ini bertujuan untuk meletakkan pondasi dan kesinambungan keberhasilan usaha Penerima Waralaba. Bantuan lain yang sangat penting yaitu, pemilihan lokasi, penyediaan bahan baku, peralatan, periklanan, pemasaran dan promosi. 5). Hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba Perjanjian Waralaba merupakan perjanjian kontraktual yang memuat hak dan 72
kewajiban pemberi dan penerima wara-laba, sehingga pada perjanjian tersebut harus dimuat seluruh hak dan kewajiban para pihak secara terperinci, jelas dan terang, sehingga para pihak khususnya bagi Penerima Waralaba memahami dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Padaumumnya perjanjian pemberian waralaba dibuat oleh Pemberi Waralaba bahkan untuk beberapa perusahaan waralaba terkenal telah memiliki perjanjian baku. Hal ini perlu diperhatikan dengan teliti oleh Penerima Waralaba untuk menghidari kerugian yang akan diderita karena perjanjian baku yang dibuat oleh Pemberi Waralaba pada umumnya sangat berpihak pada Pemberi Waralaba, sehingga jika ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap Penerima Waralaba, maka Penerima Waralaba dapat membuat kesempatan baru lagi untuk membuat suatu kontrak khusus baru yang lebih melindungi kepentingan dari
Law Review. Fakulias Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V. No..l, Maret 2006
Jamin Ginting & Vincensia Esti: Perlindungan Hukum Pemegang Hak Waralaba di Indonesia
Penerima Waralaba. 6). Pengakhiran, pembatalan, dan perpanjangan Perjanjian Waralaba Pada perjanjian pemberian waralaba pada umumnya dicantumkan jangka waktu berlakunya Perjanjian Waralaba dan tanggal berakhirnya Perjanjian Waralaba sesuai dengan jangka waktu pemberian waralaba. Klausula-klausula tertentu yang membuat perjanjian pemberian menjadi batal dalam suatu perjanjian tergantung kesepakatan kedua belah pihak, pada umumnya pembatalan dilakukan pemberi waralaba karena kesalahan pihak Penerima Waralaba. Perpanjangan Perjanjian Waralaba dapat dilakukan jika memang menguntungkan pihak Penerima Waralaba. d. Perjanjian waralaba wajib didaftarkan di Indonesia. Perjanjian Waralaba yang dilakukan oleh warga negara di Indonesia, harus didaftarkan di Indonesia hal ini sebagai bentuk pengawasan pemerintah dalam Law Review. Fakullas Hukum Uuiversilas
Pelila
bisnis waralaba di Indonesia. Ketentuan Pendaftaran perjanjian pemberian waralaba di Indonesia ini diatur dalam Kep.Men Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/Kep./7/l 997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran usaha waralaba. Pasal 11 KepMen No.259/MPP/ Kep/7/1997 mewajibkan setiap penerima waralaba maupun penerima waralaba lanjutan untuk mendaftarkan perjanjian waralaba beserta keterangan tertulis sehubungan dengan perjanjian pemberian waralaba tersebut, setiap penerima waralaba atau penerima waralaba lanjutan yang telah memenuhi kelengkapan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menperindag maka selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja, Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tanda Pemegang Usaha Waralaba (STPUW). Adapun tujuan dari pendaftaran Perjanjian Waralaba oleh Penerima Waralaba ini adalah dalam rangka dan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan usaha Penerima Waralaba sebagaimana reman. Vol. V. No. J. Marel 2006
73
Jainin dinting & Vincensia Esti: Perlindungan Hukum Pemegang Hak Waralabadi Indonesia
mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2PPNo. 16 Tahun 1997 jo. Pasal 11 ayat 3 KepMen No. 259/MPP/ Kep./7/1997. Jika Penerima Waralaba ataupun Penerima Waralaba Lanjutan tidak mendaftarkan perjanjian pemberian waralaba tersebut dan tetap melaksanakan kegiatan usaha yang bersangkutan meskipun telah diberi peringatan sebayak 3 kali berturut-turut, maka berdasarkan Pasal 8 PP No. 16 Tahun 1997, pemerintah mengenakan sanksi pencabutan Surat Izin Usaha Pcrdagangan (SIUP) atau ijin lain yang sejenis. Penerima waralaba dengan dicabutnya SIUP, maka secara otomatis tidak dapat menjalankan usaha waralabanya di Indonesia. e. Penggunaan bahan-bahan dari dalam negeri. Salah satu perlindungan bagi pemegang hak waralaba adalah adanya jaminan kelangsungan persediaan bahan-bahan yang digunakan untuk menjalan bisnis waralaba, barang-barang produksi usaha waralaba pada umumnya didatangkan dari negara asal 74
Pemberi Waralaba tersebut, jika Pemberi Waralaba asing terlambat mengirimkan barang kepada Penerima Waralaba akan berakibat kerugian bagi bisnis waralaba, sehingga pemerintah memberikan ketentuan bahwa Pemberi Waralaba harus mengutamakan penggunaan barang dan atau bahan hasil produksi dalam negeri sebanyak-banyaknya sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan atau dijual berdasarkan Perjanjian Waralaba. Penggunaan barang dan atau hasil produksi ini harus diutamakan, mengingat juga persediaan yang dimiliki di dalam negeri. Salah satu contoh pemegang waralaba yang banyak menggunakan ini adalah McDonald, yang memberikan pembinaan, bimbingan bagi petani-petani kentang untuk dapat menghasilkan produksi kentang yang memenuhi standar agar dapat diterima sebagai bahan produksi di McDonald, merupakan langkah yang sangat baik bagi perkembangan bisnis waralaba McDonald itu sendiri untuk tetap berjalan tanpa harus takut kehilangan cadangan barang dan
Law Review. Fakultas Hukum Universilas Pelita Harapan. Vol. V. No.J. Maret 2006
Jamin Ginting & Vincensia Esti: Perlindungan Hukuiv Pemegang Hak Waralaba di Indonesia
atau bahan hasil produksi, karena kesinambungan bahan yang diterima dari petani binaan perusahaan makanan tersebut. BENTUK PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG SEIMBANG BAGI PEMBERI WARALABA DAN PENERIMA WARALABA Perjanjian Waralaba di Indonesia dibuat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Persyaratan formal : 1). Perjanjian Waralaba dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, mengandung obyek tertentu dan sebab yang halal. 2). Perjanjian Waralaba dibuat secara tertulis. 3). Perjanjian Waralaba dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku Hukum Indonesia. b. Persyaratan materiil: 1). Perjanjian Waralaba hams mencantumkan identitas dari pemberi waralaba dan penerima waralaba secara jelas dan benar sesuai dengan
kenyataan yang ada. 2). Perjanjian Waralaba harus mencatumkan secara jelas tempat kedudukan perusahaan dari masing-masing Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. 3).Perjanjian Waralaba harus mencantumkan secara jelas identitas dan jabatan dari masing-masing pihak yang terkait yang berwenang menandatangani Perjanjian Waralaba. 4). Perjanjian Waralaba harus mencantumkan secara jelas nama dan jenis hak atas Kekayaan intelektual maupun hal-hal lain yang menjadi ciri khas dari usaha waralaba yang bersangkutan dan siapa yang berhak memiliki maupun menggunakan hak tersebut. 5). Perjanjian Waralaba harus mencantumkan hak dan kewajiban dari masing-masing Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. 6). Perjanjian Waralaba harus mencantumkan tata cara pembayaran yang seharusnya dipenuhi oleh Penerima
Law Review, Fctkultas Hukum llniversilus Pelilu 'arapan. Vol. V, No. J. Marei 2006
75
Janiin dinting & Vincensia Esti: Perlindungan Hukum Pemegung Huk Waralaba di Indonesia
Waralaba kepada Peniberi Waralaba, misalnya pembayaran pada awal pembentukan usaha waralaba bagi Penerima Waralaba, dan pembayaran servis yang dibayarkan tiap bulan, termasuk pembayaran royalty yang dibayarkan secara berkala sesuai prosentase hasil penjualan. 7). Perjanjian Waralaba harus mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa dalam usaha waralaba tersebut digunakan barang atau bahan hasil produksi dalam negeri dari para pengusaha kecil. 8). Perjanjian Waralaba harus mencantumkan cara pembinaan, bimbingan, dan pelatihan yang akan diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba. 9). Perjanjian Waralaba harus mencantumkan jangka waktu berlakunya Perjanjian Waralaba, sejak berlakunya sampai berakhirnya masa Perjanjian Waralaba serta hal-hal apa saja yang dapat mengakhiri Perjanjian Waralaba. 10).Perjanjian Waralaba harus 76
mencantumkan cara penyelesaian perselisihan apabila terjadi perselisihan antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Apabila para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur pengadilan, maka harus dicantumkan pula hukum dan wilayah hukum yang akan digunakan dalam penyelesaian perselisihan tersebut. KESIMPULAN Pemerintah dalam hal melindungi penerima waralaba dalam negeri telah mengatur beberapa hal mengenai waralaba dalam peraturan perundangundangan yang telah disebutkan di atas, misalnya dengan menerapkan ketentuan bahwa Perjanjian Waralaba harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku Hukum Indonesia. Namun demikian, ketentuan tersebut belum cukup tegas sanksinya, terbukti masih ada beberapa bentuk usaha waralaba antara Pemberi Waralaba Luar Negeri dengan Penerima Waralaba Dalam Negeri yang masih menggunakan hukum dari Pemberi Waralaba Luar Negeri
Law Review. Fcikullas Hukitin Universilus Relilti Haranim. Vol. V No.y Morel 2006
Jamin Ginting & Vmcensia Esti: Perlindungan Hukum Pemegang Hak Waralaba di Indonesia
khususnya apabila terjadi sengketa antara Pemberi Waralaba Luar Negeri
PT.Pradnya Paramita, 1995) I n d o n e s i a , Peraturan Pemerintah
dengan Penerima Waralaba Dalam
Nomor 16 Tahun 1997 Tentang
Negeri.
Waralaba Indonesia, Surat Keputusan Menteri
Daftar Pustaka
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/KEP/7/1997
Direktorat Jenderal Perdagangan
tentang Ketentuan dan Tata Cara
Dalam Negeri, Informasi Tentang
Pelaksanaan Pendaftaran Usaha
Usaha Waralaba, Jakarta, 2001
Waralaba
Izraeli, Dov, Franchising Total Distribution
and The
System, Lon-
don: Logman Muljono, Eugenia Liliawati, Peraturan Perundang-undangan Waralaba, Jakarta,: Harvarindo, 1991 Soerapati, Untung, Hukum Kekayaan Intelektual
dan Alih
Teknologi,
Yogyakarta: FH Universitas Satya Wacana, 1999 Sumardi, Juajir, Aspek-aspek Franchise Transnasional,
dan
Hukum
Perusahaan Bandung: Citra
Aditya Baktui, 1995
Peraturan Perundang-undangan Kitab
Undang-Undang
Perdata (Burgerlijk
Hukum Wetboek),
diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet. 27, (Jakarta: Law Review, h'akultas Hukum Universitas Pelila Harapan. Vi>l. V No.i, Main 2006
11
