KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH

Volume 1 No. 01 Desember 2014

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH

oleh : Odang Suparman & Lendra Febriana Program Studi PPKn Universitas Islam Nusantara

ABSTRAK Tanah merupakan tempat kesejahteraan manusia yang strategis di dalam kehidupan manusia. Sepanjang hidup manusia bahkan hingga berpulang menghadap Yang Maha Kuasa, manusia tidak bisa dipisahkan dan dilepaskan dengan tanah. Berkaitan dengan hal ini setiap orang berhak memiliki tanah namun tentunya orang yang memiliki tanah tersebut harus memiliki bukti kepemilikannya berupa sertifikat hak milik atas tanah hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemeggang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hakhak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemeggang hak yang bersangkutaan. Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagimana kesadaran Masyarakat dalam kepemilikan Hak Milik atas Tanah di Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari kabupaten Sumedang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kesadaran Masyarakat dalam kepemilikan hak milik atas tanah. Mengetahui usaha-usaha masyarakat dalam kepemilikan hak milik atas tanah. Mengetahui fungsi pegawai badan pertanahan nasional (BPN), kecamatan dan desa. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sedangkan responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat, tokoh masyarakat, Masyarakt Desa Sukarapih serta RT/RW, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari semakin baik. Hal ini terbukti dengan semakin banyak masyarakat yang berusaha mensartifikatkan tanahnya melalui Desa.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum Masyarakat, Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah

Pendahuluan Tanah merupakan tempat kesejahtraan manusia yang strategis di dalam kehidupan manusia. Sepanjang hidup manusia bahkan hingga berpulang menghadap Yang Maha Kuasa, manusia tidak bisa dipisahkan dan dilepaskan dengan tanah. Oleh karena itu, sesuai dengan konsepsi Hukum Tanah Nasional harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar dan bersetandar pada hukum agama (Komunalistik Religius), Bangsa Indonesia meyakini bahwa seluruh tanah yang terdapat di wilayah Republik Indonesia adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang

19


bersifat pribadi sekaligus kebersamaan. Manusia bekerja untuk mengejar materi, akan tetapi tidak sedikit yang mengambil jalan pintas dengan cara yang dapat merugikan pihak lain. Atas dasar itulah lahir aturan-aturan, perintah-perintah dan larangan-larangan yang membatasi prilaku manusia dan demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan, aturan dan larangan tersebut lebih dikenal dengan nama hukum. Karena itu hukum merupakan salah satu sarana untuk menjaga keserasian dan keutuhan masyarakat serta pembaharu masyarakat yang didasarkan pada moral dan agama, oleh karena itu fungsi hukum menjadi sarana pengendali sosial dan usaha-usaha dalam pembangunan. Selain itu fungsi hukum sebagai alat untuk menggerakan masyarakat agar berprilaku sesuai dengan caracara baru sesuai dengan yang telah dicita-citakan dan juga mengarahkan masyarakat pada polapola baru berarti mengubah atau bahkan menghapus kebisaaan-kebisaaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Selain itu juga dalam proses pembangunan hukum diperlukan suatu cara atau jalan seperti yang telah diungkapkan oleh Soekanto bahwa : “Pembangunan bidang hukum dilakukan dengan jalan yaitu ; peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.”(Soekanto, 1983:10) Pernyataan di atas jelas bahwa suatu pembangunan hukum pada hakekatnya mencakup pembinaan hukum serta pembaharuan hukum dengan usaha meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum merupakan yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga Negara, sebagai usaha pembangunaan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Metode Penelitian Metode merupakan cara utama mencapai suatu tujuan dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu. Metode penelitian adalah teknik-teknik spesifik dalam penelitian yang sesuai dengan kerangka teoritis yang kita asumsikan. Penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah. Untuk itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mengadakan pengkajian selanjutnya terhadap istilah penelitian kualitatif, perlu kiranya dikemukakan beberapa definisi. Menurut Bogdam dan Taylor (dalam Moleong, 2008:4) didefinisikan sebagai : ”Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif brupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut

20


secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu dan organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagaian dari suatu keutuhan”. Wawancara Mendalam Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2008: 186). Observasi Sugiyono (2007:64) mengutip peryataan nasution (1998) bahwa observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan alat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) dapat di observasi. Studi Pustaka dan Analisis Dokumentasi Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono,2007:82) Pembahasan 1. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam kepemilikan Hak milik atas Tanah di Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari kabupaten Sumedang. Pada dasarnya masyarakat Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Tanjungsari Kabupaten Sumedang dalam hal mengurus sertifikat hak milik atas tanah yang mereka miliki, sebagian masyarakat sudah menyadari akan pentingnya memiliki sartifikat, dilihat dari beberapa masyarakat desa sukarapih sudah mengurus dan memiliki sartifikat hak milik atas tanah. Setelah Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan sosialisasi yang dibantu oleh perangkat Desa, RT/RWuntuk melakukan sosialisasi kesadaran dalam membuat sertifikat hak milik atas tanah, dan bisa dikatakan sangat efektif itu ditandai masyarakat mulai faham secara hukum pentingnya mengurus atau memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang mereka miliki. Sebagimana di ungkapkan oleh salah satu warga masyarakat RT 01 berinisil (A) mengungkapkan :“Sebagian masyarakat menilai cukup baik dilaksanakan sosialisasi kepemilikan hak milik atas tanah oleh desa setempat melalui tingkat Rt/Rw kemudian Rt/Rw menyampaikan kepada warga masyarakat setempat mengenai langkah-langkah pertama pembuatan sertifikat hak milik atas tanah, dan minimal warga masyarakat mempunyai akta”. Hal senada diungkapkan oleh RW yang diwakili oleh RW01 berinisial (M) diperoleh keterangan bahwa :“Masyarakat menilai cukup baik dengan adanya sosialisasi mengenai pentingnya

21


memiliki sartifikat hak milik atas tanah kesetiap Rt/Rw masyarakat menjadi sadar dan peka terhadap kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah”. Dengan adanya sosialisasi tentang kepemilikan hak milik atas tanah, masyarakat desa sukarapih kecamatan sukasari tanjungsari ,sebagian warga masyarakatnya menjadi antusias dan sadar akan pentingnya dalam hal mengurus sertifikat hak milik atas tanah yang mereka miliki. Maka dari itu masyarakat telah dan sedang mengurus sertifikat hak milik atas tanah baik secara sendiri-sendiri datang langsung ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) adapun sebagian masyarakat melalui jasa notaris dan ada yang dikolektifkan melalui desa setempat. Selain dari sosialisasi pentingnya mempunyai sertifikat hak milik atas tanah masyarakat desa sukarpih biasanya mengetahui keharusan mensertifikatkan hak milik atas tanah yang mereka miliki dari berbagi informasi yang warga masyarakat peroleh diantaranya. Di ungkapkan oleh salah satu aparatur tingkat RW 01 berinisial (M) mengatakan : “Masyarakat biasanya mengetahui kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah dari desa setempat dan notaris mengenai pengurusan sertifikat hak milik atas tanah yang warga miliki”. Sedangkan menurut warga masyarakat RW 03 yang berinisila (D) menuturkan bahwa : “Mengetahui mengenai pensertifikatan hak milik atas tanah dari desa kecamatan serta dari orang yang menjual tanah. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa masyarakat desa sukarapih mengetahui dalam hal pensertifikatan hak milik atas tanah yang warga masyarakat miliki, mereka mengatuhi tidak hanya di desa saja melainkan dari berbagai pihak seperti notaries, media elektronika (TV), Bank. Setelah adanya sosialisasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang datang khusus ke desa sukarapih kecamatan sukasari mengenai pentingnya mensertifikatkan hak milik atas tanah, warga masyarakat sukarapih semakin antusias untuk mensertifikatkan hak milik atas tanah yang mereka miliki. Program pronas dianggap menarik oleh warga masyarakat karena gratis dan dinilai sangat efektif bilah dilihat dari segi waktu penerbitan sartifikat hak milik atas tanah. Hal ini dikatakan oleh aparatur pemerintahan tingkat RW 02 berinisial (R) sebagi berikut : “Mengurus pembuatan sertifikat hak milik atas tanah maksimal waktu yang dibutuhkan sampai selasai bila melalui jalur pronas 1-3 bulan sedangkan kalau dikolektifkan melalui desa 3-4 bulan dan bisa bertahun-tahun”. Dengan demikan dapat disimpulkan bahwa efektifnya pembuatan atau permohonan pensertifikatan hak milik atas tanah di desa sukarapih bilah dilihat dari segi waktu, yaitu ketika ada program pronas ketimbang tidak ada program pronas.

22


2. Usaha - usaha Masyarakat untuk memperoleh Hak Milik atas Tanah yang telah diperoleh dan di Miliki Peran masyarakat Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari,dalam usaha untuk memperoleh sertifikat hak milik atas tanah seperti yang di ungkapkan oleh salah satu aparatur pemerintahan tingkat RW 01 yang di wakili oleh (M) mengatakan : “Warga masyarakat selalu mencari informasi langsung kedesa bagaimana cara mensertifikatkan hak milik atas tanah yang mereka miliki”. Ketika upaya masyarakat ingin mengurus atau mendapatkan sertefikat hak milik atas tanah yang diawali prosesnya dari Desa setempat, masyarakat menilai peran pemerintah ditingkat Desa dan Kecamatan dalam melayani warga masyarakat sudah cukup baik, ketika melayani masyarakat yang ingin mendaftarkan sertefikat hak milik atas tanah. Sebagimana di ungkapkan oleh aparatur pemerintahan tingkat RW 02 yang diwakili oleh (R) Mengatakan “Kinerja pemerintahan desa cukup baik melayani masyarakat mengenai pembuatan sertifikat hak milik atas tanah”. Adapun ketika upaya masyarakat Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari yang ingin mendapatkan sertifikat hak milik atas tanahnya,terdapat beberapa kendala. Seperti yang di ungkapkan oleh Ketua RW 03 (D) Mengatakan “Kendalanya hanya dipersyaratan dan biaya saja yang dialami oleh warga kami dalam pengurusan pembuatan sertifikat hak milik atas tanah”. Masyarakat desa sukarapih kecamatan sukasari sebagian besar tidak pernah mengurus pensertifikatan hak milik atas tanahnya sendiri. Seperti yang dikemukan oleh Ketua RW 01 (M) Mengatakan “Masyarakat kami sebgaian besar mengurus pensertifikatan hak milik atas tanahnya selalu di kolektifkan ke desa atau melalui jasa notaris”. Hal yang sama dikemukan oleh salah satu warga masyarakat RW 02 (H) Mengatakan “Tidak pernah mengurus sertifikat hak milik atas tanah secara sendiri Cuma mengurus sampai tingkat desa”. Adapun peran pemerintah dalam melayani atau memberi informasi mengenai pentingnya pensertifikatan hak milik atas tanah selaku Badan Pertanahan Nasional (BPN), yaitu program dari pemerintah mengenai pentingnya sertifikat hak milik atas tanah secara gratis (pronas). Seperti yang dikemukakan oleh Ketua RW 03 (D) “Tepatnya pada bulan juli 2013 memang ada dari kantor BPN mendatangi desa untuk mensosialisasikan program pronas serta menemuai warga masyarakat yang belum mempunyai sertifikat hak milik atas tanah”.

23


3. Fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kecamatan, Desa dalam melayani masyarakat dalam kepemilikian hak milik atas tanah Masyarakat menilai fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kecamatan maupun desa telah menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dengan baik. Hal ini terbukti dengan dilaksanakannya penyuluhan yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), kecamatan dan desa, Sebagimana diungkapkan oleh ketua RW 01 (M) Mengatakan bahwa :” Penyuluhan yang diberikan pihak BPN, Kecamatan, Desa cukup baik tentang pentingnya sertifikat hak milik atas tanah berupa penyuluhan mengenai program pembuatan sertifikatan masal secara gratis (Pronas)”. Begitu juga dengan pendapat ketua RW 02 menemukakan bahwa : “Sejauh ini sangat baik pelayanan yang di berikan di tingkat desa dan kecamatan dalam hal melayani masyarakat yang mengurus sertifikat hak milik atas tanah”. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah memenuhi salah satu fungsinya yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pembuatan sertifikat hak milik atas tanah serta melayani masyarakat yang ingin memperoleh sertefikat hak milik atas tanah. Berikut ini ungkapan masyarakat desa sukarapih yang di wakili oleh RW 01 (M) mengatakan “Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) pernah melayani secara langsung kesetiap masyarakat kususnya di desa sukarapih”. Pelayanan yang diberikan di tingkat kecamatan, Desa sampai Badan Pertanahan Nasional (BPN) menurut masyarakat desa sukarapih dalam hal pelayanan sertifikat hak milik atas tanah sudah teramat baik melayani masyarakat. Seperti yang di ungkapkan oleh ketua RW 01 (M) Mengatakan : “Pelayanan yang diberikan di tingkat kecamatan,Desa sampai BPN mengenai permohonan pensertifikatan hak milik atas tanah cukup baik dan bisa diterima oleh masyarakat umumnya”. Adapun tanggapan lain dari sebagian warga kususnya menyoroti kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN). mereka menggap kinerja di tingkat badan pertanahan Nasional (BPN) belum cukup maksimal dalam melayani masyarakat seprti yang dilontarkan oleh salah satu masyarakat RT 03 ( Y) Mengatakan “Untuk sejauh ini belum memuaskan seperti janji waktu selesai pembuatan sertifikat 1 bulan ternyata tidak selesai dengan jangka waktu yang di janjikan oleh pihak BPN”. Pentingnya kerjasama antara Badan Pertanahn Nasional (BPN), kecamatan beserta desa dan perangkat desa lainnya sangat dibutuhkan kerjasama yang baik untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum agraria. Kesadaran masyarakat Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Tanjungsari dalam hal kepemilikan hak milik atas tanah, sudah semakin baik. Setelah adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan desa beserta kecamatan mengenai pentingnya

24


memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Masyarakat sudah menyadari mengenai pentingnya memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang mereka miliki dengan alasan untuk mendapatkan legalitas. Dengan demikian warga sudah memiliki kesadaran hukum akan pentingnya memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Kesadaran bahwa hukum itu penting karena memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan manusia, adapun efek kesadaran hukum bagi masyarakat desa sukarapih dalam hal mensertifikatkan hak milik atas tanahnya yaitu untuk mewujudkan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan manfaat bagi anggota masyarakat yang bersangkutan maka pemeliharan tertib hukum itu mutlak diperlukan. Sanusi (1991 : 227), mengartikan kesadaran hukum secara luas yaitu :”sebagai potensi memasyarakat dan membudaya dengan kaidah –kaidah mengikat dan dapat dipaksakan”.Sedangkan dalam pengertian yang sempit, kesadaran hukum diartikan sebagai potensi atau daya yang mengandung: 1. Presepsi, pengenalan, ketahuan, ingatan, dan pengertian tentang hukum, termasuk kosekuensi-konsekuensinya. 2. Harapan, kepercayaan bahwa hukum dapat memberi sesuatu kegunaan serta member perlindungan dan jaminannya dengan kepastian dan rasa keadilan. Kesadaran akan kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah bisa dikatakan warga masyarakat desa sukarapih sudah semakin baik. Hal ini nampak terlihat dilapangan dengan banyaknya sebagian warga masyarakat yang sudah mempunyai sertifikat hak milik atas tanah dan ada yang sedang mengurus pembuatan sertifikat hak milik atas tanah. Salah satu faktor yang menjadi pendorong masayarakat menjadi lebih sadar dan efektif dalam hal pensertifikatan hak milik atas tanah di desa sukarapih yaitu kepala desa

memberikan sosialisasi dengan cara

pemberitahuan kepada warga melalui para ketua RT/RW, untuk memberikan pengetahuan kepada warga mengenai pesartifikatan hak milik atas tanah. Meningkatnya kesadaran masyarakat desa sukarapih dalam memiliki sartifikat hak milik atas tanah, terlihat setelah berperannya kepala desa dalam mempengaruhi warganya dengan cara memberikan penyuluhan kepada warga mengenai pentingnya memiliki sartifikat hak milik atas tanah, kemudian RT/RW juga digerakan untuk memberikan contoh yang baik dengan mensertifikatkan semua tanah yang dimilikinya. 3.

Usaha-usaha Masyarakat untuk memperoleh Hak Milik Atas Tanah yang telah diperoleh dan dimiliki

Masyarakat merupakan faktor yang sangat penting untuk mewujudkan masyarakat akan sadar hukum, khususnya dalam hal ini untuk memperoleh sertifikat hak milik atas tanah, masyarakat sangat mendukung program-program pemerintah khususnya program mengenai

25


kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah, sehingga terjadi kesinambungan antara warga masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan program ini, dukungan dan partisipasi dari masyarakat, secara langsung dapat mensukseskan program tersebut. peran masyarakat dalam usaha memperoleh sertifikat hak milik atas tanah, dengan berbagai kondisi masyarakat yang beraneka ragam dan dilihat dari segi pendidikannya, pekerjaan serta strata sosial yang berbeda –beda. Masyarakat desa sukarapih dalam usaha untuk mengurus atau meperoleh sertifikat hak milik atas tanah yang mereka miliki berbeda-beda cara untuk mendapatkannya, misalnya masyarakat ekonomi menengah keatas mereka cenderung lebih memilih jasa notaries, sedangkan bagi masyarakat yang ekonominya menengah kebawah mereka selalu dikolektifkan melalui desa setempat. Meskipun demikian masyarakat mempunyai usaha dan juga peran yang begitu besar dalam memperoleh sertifikat hak milik atas tanah, hal ini di dukung oleh desa atau pemerintah yang mempasilitasi dan melayani masyarakat dengan baik, Dalam kaitan ini, hubungan masyarakat dengan desa, sangat erat satu sama lain, masyarakat dan desa saling membutuhkan, dengan demikian masyarakat dan pemerintah saling mendukung untuk mewujudkan tujuan bersama. Masyarakat desa sukarapih adalah masyarakat yang sangat majemuk dan memiliki solidaritas yang kuat. Hal ini terbukti dengan adanya upaya saling mengingatkan satu sama lain, mengenai pentingnya pensertifikatan hak milik atas tanah. Shadilly (1983:47) mengemukakan bahwa masyarakat golongan besar kecil terdiri atas beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Dalam hal ini tentunya saling mempengaruhi untuk memiliki kesadaran hukum khususnya mentaati hukum agraria, maka dari itu kesadaran masyarakat bisa tercipta oleh masyarakat itu sendiri dengan cara saling mengingatkan dan saling mempengaruihi antar warga. 4.

Fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kecamatan, Desa dalam melayani masyarakat dalam kepemilikian hak milik atas tanah

Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kecamatan, dan Desa memiliki fungsi penting untuk membuat sertifikat hak milik atas tanah bagi masyarakat yang belum memilikinya. Ketiga instansi pemerintahan tersebut harus bekerjasama dalam penerbitan atau permohonan sertifikatan hak milik atas tanah. Sebab jika salah satu instansi tersebut tidak menjalankan fungsi peran sebagaimana mestinya bisa dipastikan akan mempengaruhi langsung terhadap

pelayanan

masyarakat yang akan mensartifikatkan hak milik atas tanah. Berdasarkan analisis penulis bahwa fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN), kecamatan dan desa sukarapih sudah memenuhi fungsinya dengan baik dalam melayani masyarakat. Hal ini terbukti dengan dilakukannya sosialisasi mengenai permohonan pembuatan sertifikat hak milik

26


atas tanah, seperti yang dilakukan oleh ketiga instansi tersebut yaitu mensosialisasikan kepada warga mengenai pentingnya pensartifikatan hak milik atas tanah, maka dari itu fungsi serta peran pemerintah sangat dibutuhkan sekali untuk memfasilitasi masyarakat, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Berdasarkan hasil peneliti dilapangan, pelayanan yang nyata diberikan kepada masyarakat dari ketiga instansi tersebut sudah dilakukan antara lain, mengadakan sosialisasi kepada setiap perwakilan warga yang di wakili oleh Rt/Rw. Kemudian pihak Rt/Rw melanjutkan ke masyarakat. Kesimpulan 1. Kesadaran masyarakat Desa Sukarapih Kecamatan sukasari mengenai kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah yang mereka miliki sudah semakin baik dan banyak masyarakat yang sedang mengurus sertifikat tanah. 2. Usaha-usaha masyarakat untuk memperoleh sertifikat hak milik atas tanah, sudah ada, dilihat dari usaha masyarakat Desa Sukarapih dalam memperoleh sertifikat hak milik atas tanah yang mereka miliki melalui berbagai cara, mulai dari dikolektifkan oleh Desa, sampai ke jasa Notaries. 3. Fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN), fungsi kecamatan dan fungsi desa sudah memenuhi kewajiban dalam melayani masyarakat yaitu dengan cara memfasilitasi masyarakat yang akan mengurus sertifikat hak milik atas tanah yang mereka miliki Saran Dalam kesempatan ini, penulis mengajukan saran sebagai berikut : 1. Kesadaran hukum masyarakat harus lebih ditingkatkan dan dipertahankan untuk menuju masyarakat yang sadar hukum khususnya hukum agraria. 2. Peran usaha masyarakat dalam memperoleh sertifikat hak milik atas tanah harus lebih di dukung lagi oleh pemerintah dan di permudah dalam pengurusannya. 3. Pelayanan yang diberikan oleh ketiga instansi pemerintahan sudah cukup baik, namun harus ditingkatkan lagi seperti sering mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya mengurus sertifikat hak milik atas tanah dan minimal dalam satu tahun ada sosialisasi kepada masyarakat dua kali sehingga akan lebih efektif.

27


Daftar Pustaka

Acmad Sanusi. 1991. Masalah Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Indonesia Dewasa ini. dalam “Seminar Hukum Nasional ke-4 Tahun 1978, Buku III”. Jakarta : Bina Cipta. Awan, Dasim dan Gurniawan,. 2004. Dinamika Masyarakat Indonesia. Bandung: PT. Genesindo. Moleong, J Lexy. 2008. Metodelogi Penelitian Kualitaif. Bandung : Remaja Rosdakarya. Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung, Alfabeta. Soekanto, Soerjono. 1983. Penegakan Hukum. Bandung. Bina Cipta. Soerjono Soekanto. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta Rajawali Press. Soerjono Soekanto, dan Mustafa Abdullah. 1987. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta, Rajawali

28

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH

Recommend Documents