hal- ii Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017

Pe m e r in t a h Ka b u p a te n Ba n g ka la n

DAFTAR ISI

Hal. Nota Kesepakatan Daftar Isi BAB I

i PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang ………........................................................................................

1

1.2. Tujuan ............................................................................................................

2

1.3. Dasar Hukum .................................................................................................

3

BAB II

8

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah .........................................

8

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ...............................................

8

b. Struktur Perekonomian Daerah ...............................................................

11

c. Pendapatan Perkapita .............................................................................

14

d. Pertumbuhan Ekonomi ............................................................................

14

e. Inflasi........................................................................................................

15

f. Indeks Pembangunan Manusia ...............................................................

16

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan ........................

17

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Tahun 2017 ..........................

21

3.2. Laju Inflasi .....................................................................................................

22

3.3. Pertumbuhan PDRB.......................................................................................

23

3.4. Lain-Lain Asumsi............................................................................................

23

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

26

4.1. Pendapatan Daerah ......................................................................................

26

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah ....................................

27

4.1.2. Target Pendapatan Daerah ................................................................

28

4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target ..............

29

Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017

21

|hal- i

Pe m e r in t a h Ka b u p a te n Ba n g ka la n

4.2. Belanja Daerah .............................................................................................

30

4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah............................................

30

4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga………………………………………………………………………………………………………………………….

32

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah ......................................................

33

4.2.4. Kebijakan Belanja Langsung ..............................................................

40

4.3. Pembiayaan Daerah ......................................................................................

63

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan...................................................

63

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan..................................................

63

4.4. Ringkasan RAPBD 2016 ...............................................................................

64

BAB V PENUTUP

66


|hal- ii

Pemerintah Kabupaten Bangkalan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Artinya bahwa penetapan kebijakan serta target pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan daerah dalam APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat menentukan kualitas APBD. Oleh karena itu, penyusunan APBD harus dilakukan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan ketelitian tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar dokumen APBD yang tersusun dapat realisitis, rasional dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Dari sisi legal, Pasal 310 ayat 1 Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS Kepala Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini berarti bahwa proses penyusunan KUA harus mengikuti program dan kegiatan yang telah tercantum pada RKPD. Dengan kata lain, dokumen KUA harus searah dengan RKPD. Secara substansi dokumen KUA Tahun Anggaran 2017 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk tahun 2017. Dengan demikian, maka dokumen KUA tahun 2017 Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017

|1


pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun anggaran 2017 yang menjadi pedoman

dan

ketentuan

umum

dalam

penyusunan

Rancangan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. KUA Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka proses perencanaan pembangunan tahun 2017. Program dan kegiatan dalam Rancangan KUA Tahun 2017 telah disusun berdasarkan RKPD Tahun 2017 sebagai penjabaran dari sasaran dan capaian RPJMD dengan klasifikasi urusan-urusan Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sesuai ketentuan dalam pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan KUA memuat: kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Selanjutnya dalam pasal 87 ayat (1) disebutkan Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. KUA ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan DPRD Kabupaten Bangkalan. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen

perencanaan

pembangunan yang secara politis menjembatani Peraturan Bupati Bangkalan tentang RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 dengan penyusunan RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2017. 1.2. Tujuan Penyusunan KUA Tujuan penyusunan KUA Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 adalah: 1. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2017 yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana


|2


tertuang dalam dokumen RKPD tahun 2017 dengan sumber pendanaan dan penerimaan daerah. 2. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel. 1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA Penyusunan KUA Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 berpedoman pada : 1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);


|3


8.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5049);

9.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); 11. Undang-undang

Nomor

23

tahun

2014

tentang

Pemerintahan

Daerah

sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4712); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4575); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4576) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);


|4


16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4577); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4585); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4614); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4972); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5161); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5165); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5165);


|5


25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5272); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 28. Peraturan

Presiden

Nomor

32

Tahun

2014

tentang

Pengelolaan

dan

Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 30. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2017; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan

Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2013;


|6


36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan; 37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak

Daerah; 38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi

Jasa Umum; 39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi

Jasa Usaha; 40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi

Perijinan Tertentu; 41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik ; 42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 tahun 2013 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018; 43. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2013 tentang

Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat; 44. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 45. Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Subsidi,

Hibah, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2012; 46. Peraturan Bupati Nomor

Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Perbup

nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2017.


|7


BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkualitas akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu historis pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah. Perkembangan indikator ekonomi makro daerah Kabupaten Bangkalan yang meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Struktur Perekonomian Daerah; Pendapatan Perkapita; Pertumbuhan Ekonomi; Inflasi; Indeks Pembangunan Manusia, masih menunjukkan kondisi yang cukup baik meskipun masih diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif sebagai langkah untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Bangkalan. Beberapa perkembangan indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2012-2016 dapat disajikan sebagai berikut : a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana tabel 2.1, PDRB Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Berlaku 2010 (ADHB) menunjukkan trend meningkat dari tahun ke-tahun. Pada tahun 2012 PDRB (ADHB) Kabupaten Bangkalan sebesar Rp10.637.327,44 juta rupiah, meningkat menjadi Rp11.913.364,60 juta rupiah pada tahun 2013 atau naik 12% dari tahun 2012. Pada tahun 2014 masih mengalami peningkatan mencapai Rp13.177.259,76 juta rupiah, naik 10,61% dari tahun 2013. Peningkatan PDRB (ADHB) Kabupaten Bangkalan juga diproyeksikan meningkat untuk tahun 2015 yaitu Rp14.656.132,38 juta rupiah atau naik 11,22% dari tahun


|8


2014 dan tahun 2016 PDRB (ADHB) Kabupaten Bangkalan diprediksi mencapai Rp15.991.906,00 juta rupiah atau meningkat 9,11% dari proyeksi tahun 2015. Tabel 2.1 PDRB ADHB Kabupaten Bangkalan Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah) NO 1.

LAPANGAN USAHA

2.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan & Penggalian

3.

Industri Pengolahan

4.

Pengadaan listrik dan gas

5.

Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang Konstruksi

6. 7. 8.

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan

2012*)

2013*)

2014**)

2015***)

2016***)

3.590.158,09

4.021.106,07

4.411.658,92

4.875.445,42

5.321.682,00

7.611.369,10

7.847.910,50

8.793.029,20

265.279,60

271.958,30

348.800,62

387.862,94

432.701,62

483.828,67

532.101,70

5.403,56

5.339,88

5.461,83

5.834,85

5.988,70

11.874,98

13.163,37

14.191,96

15.546,07

17.079,80

1.583.564,06

1.824.770,92

2.133.480,16

2.448.353,49

2.696.186,30

1.983.955,12

2.229.888,83

2.451.613,76

2.729.361,10

2.966.468,50

187.711,26

206.513,48

228.716,78

233.167,98

274.882,80

140.654,69

155.382,69

177.613,44

200.597,54

231.573,40

10.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi

612.384,72

691.168,46

740.788,24

811.414,55

864.262,60

11.

Jasa Keuangan dan Asuransi

237.606,50

269.100,59

293.434,37

336.041,27

349.169,30

12.

Real Estate

156.098,67

170.223,52

182.506,11

203.082,84

224.633,90

13.

Jasa Perumahan

34.278,94

37.857,95

40.697,57

44.674,66

49.611,00

14.

833.045,25

919.623,70

976.488,27

1.069.348,40

1.180.381,70

15.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Social Wajib Jasa Pendidikan

541.915,49

590.001,16

644.361,15

716.761,83

795.324,50

16.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Social

50.367,49

54.664,93

60.090,23

66.510,53

73.957,00

17.

Jasa Lainnya

107.930,62

113.807,84

122.338,82

132.809,37

145.644,60

10.637.327,44

11.913.364,60

13.177.259,76

14.656.132,38

15.991.906,00

9.

PDRB TANPA MIGAS

Sumber Data Keterangan

: BPS Kabupaten Bangkalan : *)Angka Sementara **)Angka Direvisi ***)Angka Proyeksi

Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana tabel 2.2, juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari Rp9.536.995,33 juta rupiah pada tahun 2012 naik menjadi Rp10.157.328,86 juta rupiah pada tahun 2013 atau naik 6,5% dari tahun 2012. Pada tahun 2014 PDRB (ADHK) Kabupaten Bangkalan kembali meningkat menjadi Rp10.666.869,65 atau naik 5,02% dari tahun 2013. Untuk tahun 2015 PDRB Kabupaten Bangkalan diproyeksikan semakin meningkat menjadi Rp11.222.751,70 atau naik sebesar 5,21% dari tahun 2014. Sehingga pada tahun 2016, PDRB (ADHK) Kabupaten Bangkalan diperkirakan mencapai Rp11.768.508,00 atau naik 4,86% dari proyeksi tahun 2015.


|9


Tabel 2.2 PDRB ADHK Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 – 2016 (Juta Rupiah) NO

LAPANGAN USAHA

2012*)

2013*)

2014**)

2015***)

2016***)

3.155.529,99

3.310.410,27

3.403.306,53

3.514.968,97

3.673.353,20

Pertambangan & Penggalian

196.966,21

203.073,95

210.345,78

219.325,94

214.639,80

Industri Pengolahan

312.243,98

329.370,25

345.100,13

363.024,40

380.312,10

6.135,30

6.400,69

6.504,76

6.794,14

7.123,80

10.622,08

11.167,04

11.528,62

12.051,66

12.643,20

1.370.076,85

1.486.569,09

1.614.889,86

1.728.561,46

1.867.089,70

1.825.230,12

1.989.134,85

2.130.767,34

2.279.567,36

2.326.113,40

1.

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

2. 3. 4.


5.

Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang Konstruksi

6. 7. 8.


180.847,17

187.916,46

197.634,86

194.422,90

215.539,80

129.276,12

136.037,00

147.131,70

158.283,19

172.954,10

10.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi

606.244,67

682.773,80

730.611,34

783.043,16

836.973,80

11.


216.588,66

238.578,12

249.263,87

267.507,99

266.774,90

12.

Real Estate

145.661,90

154.543,24

162.072,64

171.308,34

181.582,70

13.

Jasa Perumahan

30.777,47

32.108,31

33.516,60

34.936,08

36.727,00

14.

710.761,68

726.083,63

733.299,66

760.567,24

806.232,10

15.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Social Wajib Jasa Pendidikan

488.384,73

506.476,91

529.053,33

559.046,26

590.322,10

16.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Social

47.886,08

49.932,93

52.495,95

55.518,60

60.329,80

17.

Jasa Lainnya

103.762,31

106.752,33

109.346,68

113.824,02

119.796,50

9.536.995,33

10.157.328,86

10.666.869,65

11.222.751,70

11.768.508,00

9.

PDRB TANPA MIGAS



Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa perekonomian Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami trend positif seperti tergambar dalam (grafik 2.1) dimana secara keseluruhan nilai PDRB (ADHB) Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan dengan rata-rata peningkatan sebesar 10,74% per tahun. Grafik 2.1 Perkembangan PDRB Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 - 2016 18.000.000,00 16.000.000,00 14.000.000,00

12.000.000,00 10.000.000,00

PDRB ADHB

8.000.000,00

PDRB ADHK

6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2012*)

2013*)

2014**)

2015***)

2016***)


| 10


b) Struktur Perekonomian Daerah Struktur ekonomi suatu daerah tercermin melalui seberapa besar peranan masing masing sektor ekonomi atau lapangan usaha terhadap jumlah total nilai tambah

dari

seluruh

sektor/lapangan

usaha.

Pergeseran

yang

disertai

pertumbuhan antar sektor tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan mengarah pada perubahan yang positif. Untuk melihat perekonomian Kabupaten Bangkalan dari sisi ini, bisa diamati dari perkembangan struktur ekonomi dari tahun ke tahun. Hasil dari proses pembangunan akan memberikan akibat terjadinya pergeseran struktural ekonomi, yakni pergeseran peranan dari masing-masing sektor yang tercermin dari tabel distribusi persentase PDRB (ADHB) Kabupaten Bangkalan (tabel 2.3). Tabel 2.3 Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Bangkalan Tahun 2012–2016 NO I

II

III

2014**)

2015***)

2016***)

PRIMER

LAPANGAN USAHA

35,74

35,62

35,46

35,20

34,92

1.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

33,75

33,75

33,48

33,27

33,22

2.

Pertambangan & Penggalian

1,99

1,87

1,98

1,93

1,70

18,33

18,73

19,62

20,15

20,34

SEKUNDER

2012*)

2013*)

1.

Industri Pengolahan

3,28

3,26

3,28

3,30

3,33

2.


0,05

0,04

0,04

0,04

0,04

3.

Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

4.

Konstruksi

14,89

15,32

16,19

16,71

16,86

TERSIER

45,93

45,65

44,92

44,65

44,73

1.

18,65

18,72

18,60

18,62

18,55

2.


1,76

1,73

1,74

1,59

1,72

3.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

1,32

1,30

1,35

1,37

1,45

4.

Informasi dan Komunikasi

5,76

5,80

5,62

5,54

5,40

5.


2,23

2,26

2,23

2,29

2,18

6.

Real Estate

1,47

1,43

1,39

1,39

1,40

7.

Jasa Perumahan

0,32

0,32

0,31

0,30

0,31

8.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan

7,83

7,72

7,41

7,30

7,38

9.

5,09

4,95

4,89

4,89

4,97

10. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Social

0,47

0,46

0,46

0,45

0,46

11. Jasa Lainnya

1,01

0,96

0,93

0,91

0,91

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

TOTAL



Kondisi ekonomi kabupaten Bangkalan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 secara struktur ekonomi terjadi pergeseran peranan dari masingmasing sektor yaitu sektor primer dari sektor pertanian, sektor pertambangan dan


| 11


penggalian ke sektor sekunder berupa industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan sektor konstruksi serta sektor tersier yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya. Pergeseran tersebut tercermin dalam grafik struktur ekonomi di bawah ini. Grafik 2.2 Struktur Ekonomi Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 – 2016 50

45,93

45,65

44,92

45 40

35,74

35,62

35,46

44,73

44,65 35,2

35

34,92

30 25 20

PRIMER 18,33

18,73

19,62

20,15

20,34

SEKUNDER TERSIER

15 10 5 0 2012*)

2013*)

2014**)

2015***)

2016***)

Dari gambar di atas terlihat sektor primer sejak tahun 2012 sampai Tahun 2016 terus mengalami penurunan kontribusi. Pada Tahun 2012 sektor primer memberikan kontribusi sebesar 35,74%, tahun 2013 sebesar 35,62% kemudian kembali menurun di tahun 2014 yaitu sebesar 35,46% dan tahun 2015 diposisi 35,20%. Sementara pada tahun 2016, sektor primer memberikan kontribusi sebesar 34,92%. Persentase sektor sekunder pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup berarti. Peningkatan pada tahun 2012 ini terutama didukung oleh sektor Konstruksi yang pada tahun 2012 banyak pekerjaan konstruksi gedung baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, baik berupa gedung kantor maupun perumahan yang semakin marak dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan. Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017

| 12


Pembangunan Jalan sebagai pendukung akan dibangunnya pelabuhan niaga di Kecamatan Socah semakin memberikan peningkatan kontribusi sektor sekunder. Pada tahun 2013 sektor ini memberikan andil sebesar 18,74% yang didominasi dari sektor Konstruksi sebagai kelanjutan dari tahun sebelumnya. Bahkan pada tahun 2014 sektor sekunder mengalami peningkatan kontribusi menjadi 19,62%. Pada tahun 2015 sektor ini kembali meningkat menjadi 20,15% dan kembali meningkat di tahun 2016 dengan memberikan kontribusi sebesar 20,34% Kelompok sektor tersier memiliki sumbangan lebih tinggi dibanding sektor sekunder. Walau terjadi peningkatan secara akumulasi, bila dicermati lebih teliti ada penurunan peranan sektoral yang disebabkan oleh kecilnya kontribusi sektor Jasa Perusahaan dibanding sektor lainnya yaitu sebesar 0,19%. Bila dicermati dalam lima tahun terakhir pergeseran yang terjadi pada sektor ini positif. Untuk diketahui tahun 2012 sebesar 45,93%, tahun 2013 menurun menjadi 45,65% dan di tahun 2014 sedikit turun menjadi sebesar 44,92%. Di tahun 2015 kembali menurun menjadi 44,65% dan sedikit naik pada tahun 2016 menjadi 44,73%. Sektor pendukung kelompok ini adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Transportasi dan Pergudangan; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; Sektor Real Estate; Sektor Jasa Perusahaan; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Sektor Jasa Pendidikan; Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Sektor Jasa Lainnya. Grafik tersebut di atas juga menunjukkan secara tersirat bahwa ciri khas perekonomian Kabupaten Bangkalan masih melekat sebagai perekonomian agraris yang masih bertumpu pada sektor pertanian atau sudah mengarah menjadi daerah industri yang ditandai dengan dominasi yang signifikan pada sektor industrinya. Seperti diketahui bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi jangka panjang adalah terjadinya pergeseran ekonomi dari sektor primer ke arah sektor sekunder dan tersier.


| 13


c) Pendapatan Perkapita Disamping hal tersebut diatas dapat pula diketahui tentang peningkatan pelayanan pemerintah pada bidang ekonomi, dimana PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama lima tahun (2012-2015) meningkat rata-rata per tahun 10,61 persen yaitu dari Rp9.665.507,76 pada tahun 2011 menjadi Rp14.464.813,76 pada tahun 2015. Sedangkan PDRB Perkapita menurut Harga Konstan 2010 (ADHK) meningkat rata-rata per tahun 4,80 persen yaitu dari Rp9.190.381,02 pada tahun 2011 menjadi Rp11.083.923.34 pada tahun 2015. Tabel 2.4 PDRB Perkapita Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2015 (rupiah) PDRB Perkapita

2011

2012

2013

2014

2015

Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Atas Dasar Harga Konstant (ADHK)

9.665.507,76

10.796.779,03

11.968.651,27

13.121.902,94

14.464.813,76

9.190.381,02

9.685.760,37

10.211.533,93

10.629.415,74

11.083.923.34

Sumber Data

: BPS Kabupaten Bangkalan

d) Pertumbuhan Ekonomi Besarnya

pertumbuhan

ekonomi

suatu

daerah,

tercermin

dari

pertumbuhan PDRB ADHK. Hasil penghitungan PDRB ADHK diketahui bahwa total

nilai

PDRB

Kabupaten

Bangkalan

pada

tahun

2012

sebesar

Rp9.536.995,33. Trend positif pertumbuhan ekonomi terus berlanjut pada tahun 2013 yang mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp10.157.328,86 dan tahun 2014 kembali meningkat menjadi Rp10.666.869,65. Untuk tahun 2015, PDRB ADHK Kabupaten Bangkalan diproyeksikan meningkat menjadi Rp11.222.751,70, dan pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai Rp11.768.508,00. Dengan

demikian

berdasarkan

indek

berantai

PDRB

Kabupaten

Bangkalan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebagaimana tabel 2.5 diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan tahun 2011 sebesar 6,35 persen. Pertumbuhan ekonomi ini semakin signifikan terjadi pada tahun 2012 yaitu tumbuh sebesar 6,45 persen, sedangkan pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan tumbuh menjadi 6,50 persen dan tahun 2014 pertumbuhannya mengalami perlambatan menjadi 5,02 persen. Adapun tahun 2015

ekonomi

Kabupaten

Bangkalan

diproyeksikan

kembali

mengalami

pertumbuhan walaupun tidak signifikan menjadi 5,07 persen sedangkan di tahun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017

| 14


2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan diperkirakan melambat menjadi 5,01 persen. Tabel 2.5 Indeks Berantai PDRB Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012–2016 NO

2012*)

2013*)

2014*)

2015***)

2016***)

1


LAPANGAN USAHA

2,51

4,91

2,81

3,97

3,81

2

Pertambangan dan Penggalian

5,03

3,1

3,58

0,75

1,28

3

Industri Pengolahan

5,25

5,48

4,78

4,84

5,12

4

Pengadaan Listrik dan Gas

9,8

4,33

1,63

4,45

4,85

5

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

5,38

5,13

3,24

4,54

4,91

6

Konstruksi

13,69

8,5

8,63

7,91

7,15

7

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

9,85

8,98

7,12

4,40

4,56

8

Transportasi dan Pergudangan

0,02

3,91

5,17

4,20

4,67

9


8,54

5,23

8,16

8,16

8,69

10


8,83

12,62

7,01

7,18

6,89

11


8,09

10,15

4,48

3,31

3,60

12

Real Estate

7,61

6,1

4,87

5,70

6,00

13

Jasa Perusahaan

4,01

4,32

4,39

4,39

4,97

14

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

4,47

2,16

0,99

4,74

4,97

15

Jasa Pendidikan

4,92

3,7

4,46

5,67

5,59

16

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

6,88

4,27

5,13

7,13

7,27

17

Jasa lainnya

1,91

2,88

2,43

4,09

5,25

Total PDRB Nonmigas

6,45

6,5

5,02

5,07

5,01



e) Inflasi Tingkat Inflasi di suatu daerah pada satu tahun dapat dihitung dengan metode Indeks Harga Konsumen (IHK) dan dapat juga dilihat dari besarnya perubahan indeks Harga Implisit PDRB tahun berjalan dari tahun sebelumnya. Angka inflasi secara umum menggambarkan besarnya peningkatan hargaharga barang/jasa di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu, sehingga tingkat inflasi dipakai sebagai tolak ukur dalam melihat stabilitas perekonomian di suatu daerah. Tingkat inflasi yang tinggi (mencapai dua digit) relatif mencerminkan stabilitas ekonomi yang kurang baik. Tingkat inflasi di Kabupaten Bangkalan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan trend yang cukup menggembirakan dimana laju inflasi masih berada dibawah dua digit. Pada tahun 2012 tingkat inflasi di Kabupaten Bangkalan mencapai 5,98 persen mengalami peningkatan sekitar 0,74 persen dari tahun 2011. Pada tahun 2013 tingkat inflasi Kabupaten Bangkalan menurun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017

| 15


menjadi 5,16 persen, sedangkan pada tahun 2014 tingkat inflasi Kabupaten Bangkalan kembali meningkat sebesar 0,17 persen atau mencapai 5,33 persen. Adapun untuk tahun 2015 tingkat inflasi Kabupaten Bangkalan diproyeksikan menjadi 4,86 persen dan tahun 2016 tingkat inflasi Kabupaten Bangkalan diprediksi mencapai 4,90 persen. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus berupaya mempertahankan laju inflasi di Kabupaten Bangkalan tetap berada di bawah 2 (dua) digit untuk menjaga stabilitas perekonomian dan semakin menguatnya daya beli masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Tabel 2.6 Inflasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2015 (Prosen) NO

2012*)

2013*)

2014*)

2015***)

2016***)

1


LAPANGAN USAHA

7,82

6,76

6,72

5,98

5,27

2


2,12

2,18

13,1

0,84

1,22

3

Industri Pengolahan

4,02

5,42

6,48

5,44

5,83

4


-8,28

-5,28

0,65

-0,71

0,83

5


8,61

5,44

4,43

4,79

4,73

6

Konstruksi

7,78

6,2

7,63

1,70

7,47

7


4

3,13

2,64

6,63

3,94

8


1,94

5,88

5,31

5,65

4,31

9


4,78

4,98

5,69

5,57

5,06

10


0,31

0,21

0,16

1,53

0,31

11


4,31

2,82

4,37

5,60

5,29

12

Real Estate

1,6

2,78

2,23

5,28

4,35

13

Jasa Perusahaan

6,02

5,86

2,98

6,54

4,42

14


9,33

8,06

5,14

5,14

4,57

15

Jasa Pendidikan

6,14

4,98

4,55

5,27

5,08

16


2,84

4,08

4,56

3,32

3,66

17

Jasa lainnya

0,55

2,49

4,95

4,29

4,20

5,98

5,16

5,33

4,86

4,90

Total PDRB Nonmigas


f)


Indeks Pembangunan Manusia Perkembangan IPM Kabupaten Bangkalan semakin baik dari tahun ke tahun. Ini terlihat dari skor IPM sejak tahun 2010 sampai degan tahun 2014 terus meningkat. Adapun skor IPM Kabupaten Bangkalan pada tahun 2010 mencapai 64,51dan tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 65,01. Pada tahun 2012 skor IPM Kabupaten Bangkalan sebesar 65,69 dan pada tahun 2013 naik menjadi 66,19. Sedangkan pada tahun 2014 IPM Kabupaten Bangkalan sebesar 66,68.


| 16


Grafik 2.3 Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 - 2014 66,68

67

66,19 65,69

66 65

65,01 64,51

64 63 2010

2011

2012

2013

2014

Berdasarkan cerminan capaian indikator ekonomi makro Kabupaten Bangkalan tahun 2011-2015, perlu beberapa kebijakan pemerintah untuk menstabilkan dan mengakselerasikan terhadap kondisi perekonomian daerah, yaitu: (1) Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari beberapa sektor ekonomi yang menjadi andalan Kabupaten Bangkalan, (2) stabilitasi perekonomian melalui pertumbuhan investasi, (3) pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin diintervensi melalui beberapa program prioritas dan upaya sinergitas dengan dukungan kebijakan pusat maupun daerah, dan (4) potensi ekonomi yang relatif besar di sektor perdagangan, jasa dan pariwisata dengan berbasis UMKM dan mengedepankan

ekonomi

kerakyatan,

diharapkan

bisa

berperan

dalam

penciptaan lapangan kerja dan pengentaskan kemiskinan. 2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan Kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2017. Secara garis besar, kebijakan ekonomi Kabupaten Bangkalan masih berorientasi pada pemantapan pertumbuhan sektor unggulan yang berdaya saing di bidang pertanian, perdagangan, hotel, restoran dan sektor jasa. Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 diperkirakan tetap akan tumbuh, salah satunya karena daya dorong dan daya tarik pasar domestik dan regional yang menjanjikan sehubungan dengan posisi strategis Kabupaten Bangkalan. Dengan optimisnya target pertumbuhan PDRB, diharapkan


| 17


akan meningkatkan indikator sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya pendapatan per kapita, penurunan jumlah pengangguran terbuka dan peningkatan kesempatan kerja. Mendasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 2014 dan perkiraan 2016 serta tantangan yang dihadapi pada tahun 2017, maka proyeksi prospek perekonomian Kabupaten Bangkalan tahun 2017 sebagai berikut: Tabel 2.7 Prospek Perekonomian Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 No

Indikator

Proyeksi 2017

1

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

17.643.120,56

2

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

12.364.641,53

3

Pertumbuhan Ekonomi

5,07%

4

Inflasi

5,01%

Prediksi pertumbuhan dan kontribusi masing-masing sektor PDRB pada tahun 2017, dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 2.8 Prediksi Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Tahun 2017 Berdasarkan Harga Konstan No

Indikator

Pertumbuhan (%)

Kontribusi (%)

1


3,89

32,96

2


2,29

1,67

3

Industri Pengolahan

5,20

3,33

4


4,89

0,04

5


4,97

0,11

6

Konstruksi

7,78

17,24

7


4,97

18,45

8


4,45

1,70

9


8,27

1,50

10


5,22

5,41

11


3,31

2,16

12

Real Estate

6,51

1,42

13

Jasa Perusahaan

4,13

0,31

14


4,21

7,31

15

Jasa Pendidikan

5,49

5,02

16


7,34

0,47

17

Jasa lainnya

5,36

0,91


| 18


Data ini menunjukkan struktur perkonomian Kabupaten Bangkalan, akan didominasi

oleh

sektor

tersier

dan

sekunder,

artinya

kesempatan

dalam

memanfaatkan peluang dan inovasi daerah dalam menunjang perkembangan sektor tersier dan sekunder menjadi penting, termasuk dalam hal ini adalah pengembangan sektor industri yang berbasis ekonomi kreatif menjadi semakin relevan. Adapun prospek ekonomi yang diharapkan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Upaya pemerintah Kabupaten Bangkalan yang memprioritaskan penanganan infrastruktur tentunya akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Pada Tahun 2017, akan dilaksanakan pembangunan infrastruktur antara lain : jalan, jembatan, jaringan irigasi serta infrastruktur pendukung lainnya. 2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Salah satu pilar dalam pembangunan adalah sumber daya manusia, oleh karena itu pendidikan menjadi faktor utama baik dari sisi pemerataan pendidikan dan kualitas. Kesehatan menjadi prioritas terpenting setelah pendidikan. Menurunnya angka kematian ibu dan anak pada saat melahirkan, meningkatnya rasio dokter/puskesmas/perawat menjadi salah satu bagain terpenting dalam bidang kesehatan. 3. Pertumbuhan

Ekonomi

dan

Arus

Investasi

Yang

Mulai

Menunjukkan

Peningkatan. Proyeksi melambannya pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2014 diharapkan kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2016 dan Tahun 2017. Namun demikian kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya kebijakan Regional dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan dengan terjadinya perkembangan wilayah di Kabupaten Bangkalan diharapkan menimbulkan multiplier efek yang besar. Dampak ekonomi yang tinggi tersebut diperkirakan mampu mengalirkan investasi terutama perdagangan, industri dan jasa ke Pulau Madura khususnya Kabupaten Bangkalan. Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017

| 19


4. Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan mengalirnya investasi ke Kabupaten Bangkalan diharapkan terjadi penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja tersebut terutama diharapkan terjadi di sektor-sektor sekunder dan tersier karena pemulihan perekonomian pada sektor-sektor tersebut akan menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan. Diharapkan pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja yang terserap lebih banyak lagi dengan terselesaikannya beberapa pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan investasi dan menumbuhkan lapangan kerja baru.


| 20


BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terpelihara pada tahun 2017 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah dan penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil serta kondusivitas kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 bahwa pemerintah kabupaten harus medukung tercapainya sasaran bidang–bidang pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing– masing daerah. Pada sisi lain dapat pula diasumsikan bahwa pembangunan daerah (kabupaten) juga tergantung pada kondisi perekonomian nasional dan regional (provinsi). Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia. Untuk itu perhitungan besaran APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 dihitung berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut : 3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Tahun 2017. Dengan memperhatikan perkembangan terkini dan proyeksi perekonomian global dan domestik ke depan, maka asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai basis perhitungan R-APBD tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan pada tahun 2017 diperkirakan dapat mencapai 5,07 persen.


| 21


2. Inflasi Kabupaten Bangkalan pada tahun 2017 diperkirakan pada kisaran 5,01 persen. 3. PDRB ADHB Kabupaten Bangkalan pada tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp.17.643.120,60. 4. PDRB ADHK kabupaten Bangkalan pada Tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp.12.364.641,50. 5. Pendapatan perkapita Kabupaten Bangkalan diprediksi sebesar Rp.18.034.468,50. Secara rinci perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2016 dan 2017 dapat digambarkan dalam tabel 3.1. Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2016 – 2017 No

Uraian

APBD 2016

RAPBD 2017

1

PertumbuhanEkonomi (%)

5,01

5,07

2

Inflasi (%)

4,90

5,01

3

PDRB ADHB

15.991.906,00

17.643.120,60

4

PDRB ADHK

11.768.508,00

12.364.641,50

5

PDRB Perkapita

16.486.501,00

18.034.468,50

Sumber : BPS Kabupaten Bangkalan, 2016

3.2. Laju Inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, disertai tingkat perkembangan harga (inflasi) tinggi berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Dalam dimensi makro inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya saing atas produk barang dan jasa. Demikian pula sebaliknya, inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat utama bagi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Laju inflasi Kabupaten Bangkalan pada tahun 2017 diproyeksikan berada pada kisaran 5,01 persen mengalami percepatan dari tahun 2016 yang diperkirakan akan mencapai 4,90 persen. Hal tersebut merupakan dampak dari kebijakan pemerintah sehubungan dengan penetapan harga BBM, tarif listrik dan LPG yang bergantung pada harga minyak dunia dan nilai tukar. Pada tingkat inflasi yang demikian terkatagori pada tingkat inflasi ringan yaitu dibawah 10% (single digit), yang diharapkan akan memberi dampak positif pada


| 22


perekonomian kabupaten Bangkalan yaitu mendorong perekonomian kearahlebih baik, membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Pada tingkat inflasi ringan, pertumbuhan ekonomi akan semakin baik oleh karena terjadi keseimbangan antara permintaan dengan suply dalam bentuk uang dan barang baik ditingkat domestik ataupun perdagangan internasional. Laju inflasi dapat terkendali manakala kebutuhan dalam negeri dapat tercukupi dengan baik utamanya dalam hal ketersediaan pangan (ketahanan pangan) dan ketersediaan energi/BBM. Ditengah kuatnya tekanan inflasi yang bersumber dari berbagai faktor eksternal dan faktor internal, diperlukan kebijakan yang tepat demi terjaganya stabilitas makro ekonomi dan stabilitas harga. 3.3. Pertumbuhan PDRB. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh factor internal dan eksternal. factor internal meliputi : sumber daya alam, sumber daya manusia, permodalan, tekhnologi, dan kewirausahaan. sedangkan fajtor eksternal diantaranya perkembangan

situasi

perekonomian

nasional

baik

yang

berkaitan

dengan

kebijaksanaan dibidang moneter maupun sektor riil. Dengan posisi geografis Kabupaten Bangkalan yang berhimpitan dengan kota metropolitan Surabaya, menjadikan factor eksternal semakin berpengaruh apalagi sejak beroperasionalnya Jembatan Suramadu, Bangkalan dan Surabaya serasa tanpa jarak. Memperhatikan proyeksi dinamika perekonomian pada tahun 2016, dalam skenario optimis maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2017 diperkirakan

akan

mencapai

5,07

persen.

Sasaran

tersebut

mengacu

pada

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhatikan faktor eksternal yang pulih relatif cepat, yang ditandai oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan global. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi derajat kemiskinan. 3.4. Lain-Lain Asumsi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan keamanan yang terjaga serta tingkat kepercayaan pada pemerintah melalui dukungan seluruh elemen masyarakat Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017

| 23


merupakan salah satu faktor untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat utamanya investor dengan memberikan kemudahan-kemudahan sehingga terjadi arus modal yang signifikan untuk pengembangan daerah. Beberapa asumsi lain dalam lingkup perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangkalan yang merupakan pertimbangan pokok dalam perumusan dan penyusunan APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 antara lain adalah sebagai berikut: 1)

Selaras dengan arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, diperlukan upaya pengembangan program pembangunan daerah yang bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat;

2)

Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2017;

3)

Penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4)

Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 7 Urusan yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Urusan Fungsi Penunjang Urusan, Urusan Pendukung, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan urusan Kewilayahan;

5)

Pengalokasian Gaji ke-13 dan Gaji ke-14 untuk PNS sebagaimana tindak lanjut dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 beserta Nota Keuangannya;

6)

Pengalokasian

anggaran

terkait

dana

perimbangan

menggunakan

skema

pendanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;


| 24


7)

Pengalokasian Dana Desa sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksananya;

8)

Pengalokasian Gaji CPNS dari rencana pengadaan formasi pegawai negeri sipil khusus bidan PTT dan Penyuluh Pertanian;

9)

Penyediaan pembayaran Bunga dan angsuran pokok atas pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

10) Pengalokasian biaya pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, serta; 11) Pengalokasian biaya pemilihan kepala desa serentak tahap III (tiga).


| 25


BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

KUA Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 memuat kebijakan anggaran dan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bangkalan yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah.Kebijakan anggaran tersebut terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah yang merupakan struktur APBD untuk mendanai pelaksanaan pembangunan di tahun 2017. Selain kebijakan anggaran, dimuat juga kebijakan-kebijakan pembangunan dengan

memperhatikan

berkembang,

sehingga

kondisi, keluarlah

tantangan,

masalah

prioritas-prioritas

dan

isu

strategis

pembangunan

yang

yang harus

dilaksanakan di tahun 2017 untuk menjawab permasalah dan tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Bangkalan. Berikut ini diuraikan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2017. 4.1 Pendapatan Daerah Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Sumber penerimaan Pendapatan Daerah secara garis besar mencakup Pendapatan Asli Daerah, pendapatan dari Dana Perimbangan, dan Lain‐Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah dari sumber Pendapatan Asli Daerah didapat dari penerimaan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber Dana Perimbangan didapat dari bagi hasil pajak dan bukan


| 26


pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) yang mana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah pusat. Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber Lain‐Lain Pendapatan Daerah Yang Sah didapat dari pendapatan hibah, penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian/otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan. Oleh karenanya pendapatan daerah khususnya konteks pendapatan asli daerah menjadi tolok ukur dalam menetapkan tingkat kemampuan fiskal daerah. 4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah Kabupaten Bangkalan dihadapkan pada beberapa tantangan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari sisi pajak daerah maupun dari sisi retribusi daerah dengan cara melakukan peningkatan intensifikasi pajak daerah serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi pajak daerah. Langkah ini akan mampu meningkatkan Pajak dan Retribusi Daerah. Optimalisasi pengelolaan BUMD juga merupakan salah satu alternatif dalam rangka kebijakan pendapatan daerah. BUMD sebagai kepanjangan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik, motor perekonomian, dan sebagai sumber pendapatan daerah harus menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) sehingga BUMD akan mampu meningkatkan perannya dalam perekonomian daerah.


| 27


Hal lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi yang jelas, kemudahan dalam pemungutan pajak dan retribusi, aparatur yang profesional, dan dukungan teknologi informasi yang handal. Selain itu, aparatur dan SKPD penghasil harus didukung dengan rewards yang memadai dan punishment yang jelas ketika tidak sesuai target dan aturan yang berlaku. 4.1.2 Target Pendapatan Daerah. Prediksi target pendapatan daerah tahun anggaran 2017 disamping memperhatikan perkembangan

kondisi sosial

potensi

ekonomi

yang

ada

dan

asumsi-asumsi

sebagaimana yang telah

dijelaskan

sebelumnya juga mempertimbangkan perkembangan dan capaian realisasi pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Berdasarkan hasil analisis potensi sumber‐sumber pendapatan, target pendapatan Tahun Anggaran 2017 dalam RKPD Kabupaten Bangkalan, realisasi penerimaan pendapatan Tahun Anggaran 2015 dan target penerimaan pendapatan Tahun Anggaran 2016, maka penerimaan Pendapatan direncanakan

Daerah

Kabupaten

sebesar

Bangkalan

Tahun

Rp2.019.580.706.629,13

Anggaran

yang

terdiri

2017 dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp189.887.253.465,23, Dana Perimbangan sebesar Rp1.484.637.208.670,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diperkirakan sebesar Rp345.056.244.493,90. Secara rinci, prediksi alokasi target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:


| 28


Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 NO 1.

URAIAN PENERIMAAN

R-APBD 2017

PENDAPATAN ASLI DAERAH

189.887.253.465,23

Pajak Daerah

28.200.454.463,76

Retribusi Daerah

15.981.767.806,00

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

2.

1.818.642.737,00

Lain-lain PAD yang sah

143.886.388.458,47

DANA PERIMBANGAN

1.484.637.208.670,00

Bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak

81.540.064.000,00

Dana Alokasi Umum

3.

1.048.898.713.670,00

Dana Alokasi Khusus

354.198.431.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH

345.056.244.493,90

Pendapatan Hibah

-

Dana Darurat

-

Dana Bagi Hasi Pajak dari Propinsi/Pemda Lain

74.160.790.618,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

270.865.863.000,00

Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemda Lain

-

Lain-lain Penerimaan

29.590.875,90

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

2.019.580.706.629,13

Sumber Data : BPKAD Kab. Bangkalan 2016, data diolah.

4.1.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, melalui: a. Intensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah. b. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Pengelolaan dan pemanfaatan aset–aset daerah yang potensial. d. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah. e. Peningkatan pelayanan kepada wajib/obyek pajak dan retribusi. f.

Peningkatan

penyuluhan

tentang

pajak

dan

retribusi

kepada

masyarakat.


| 29


g. Pembangunan

infrastruktur

pendukung

peningkatan

pendapatan

daerah. h. Penyusunan dan perubahan peraturan daerah tentang pendapatan daerah. 4.2 Belanja Daerah Dalam struktur APBD, anggaran belanja menempati posisi yang sentral karena rencana kerja yang telah disusun pada bab sebelumnya akan dituangkan dalam bentuk anggaran belanja. Sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

provinsi

dan

pemerintah

kabupaten/kota. Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi seimbangdikarenakan adanya anggaran pembiayaan. 4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Kerangka belanja daerah tahun 2017, mengacu pada program prioritas RPJMD Kabupaten Bangkalan tahun 2013-2018. Selain itu, kerangka belanja daerah juga memperhatikan RKPD Provinsi Jawa timur 2017 serta prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Dengan menyeleraskan prioritas dan sasaran kebijakan Provinsi Jawa Timur dan kebijakan nasional, maka dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah Kabupaten Bangkalan agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017 sebagai berikut: Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017

| 30


1. Belanja daerah dikelola sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) dalam rangka mendukung capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018. 2. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung

peningkatan

kualitas

pendidikan

dan

kesehatan,

pembangunan infrastruktur dalam rangka pertumbuhan ekonomi dengan penguatan potensi dan pemberdayaan masyarakat. 3. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, khususnya dalam pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian. 4. pengalokasian belanja daerah mengedepankan prinsip efisien dan efektif. Berdasarkan uraian tersebut diatas, struktur anggaran Belanja Daerah

Tahun

Anggaran

2017

diperhitungkan

mencapai

Rp2.038.598.985.163,13 dengan komposisi alokasi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp1.256.177.543.928,13 dan belanja langsung sebesar Rp782.421.441.235,00. Kondisi sedemikian menunjukkan terjadinya peningkatan pada anggaran belanja aparatur seiring dengan terjadinya peningkatan anggaran belanja untuk kepentingan publik (masyarakat). Arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut: Tabel 4.2 Rancangan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 KODE 5.1

URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1

Belanja Pegawai

5.1.2

Belanja Bunga

5.1.3

Belanja Subsidi

5.1.4

Belanja Hibah

5.1.5

Belanja Bantuan Sosial

5.1.6

Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota & Pemdes


R-APBD 2017 1.256.177.543.928,13 852.049.838.640,33 6.391.842.313,00 0,00 50.766.500.000,00 340.000.000,00 2.000.000.000,00

| 31


KODE

URAIAN

R-APBD 2017

5.1.7

Bel. Bant. Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes

5.1.8

Belanja Tidak Terduga

5.2

343.129.362.974,80 1.500.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

782.421.441.235,00

5.2.1

Belanja Pegawai/Personalia

199.116.523.924,80

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

226.758.356.563,20

5.2.3

Belanja Modal

356.546.560.747,00

JUMLAH BELANJA DAERAH

2.038.598.985.163,13

4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung (Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga) Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. 1). Belanja pegawai -

Penganggaran belanja pegawai sebagian besar dialokasikan untuk Gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya termasuk rencana pemberian gaji ke- 13 dan gaji ke - 14 PNS serta penyediaan gaji CPNS yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

-

Perencanaan

belanja

penyesuaian

masa

pegawai kerja,

untuk

jumlah

kenaikan keluarga,

gaji

atas

penyesuaian

pangkat/jabatan dan kenaikan tunjangan beras yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. -

Pemberian tunjangan profesi pendidik, tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

-

Penganggaran Iuran Pemerintah Kabupaten Bangkalan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.


| 32


2). Bunga Penganggaran untuk pembayaran bunga pinjamankepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam rangka pembangunan RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu type B Pendidikan. 3). Hibah Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4). Bantuan Sosial Penganggaran pemberian bantuan sosial berupa uang diperuntukkan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang bersifat secara tidak terus menerus yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5). Bantuan Keuangan Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten antara lain dialokasikan kepada desadan partai politik. 6). Belanja tidak terduga Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya. 4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah. Arah Kebijakan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah tahun 2017 disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2015, rencana capaian kinerja tahun 2016, dan isu‐isu strategis Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017

| 33


tahun 2017, sebagaimana telah ditetapkan RKPD Kabupaten Bangkalan tahun 2017 sebagai berikut: a. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah. Tahun 2017 merupakan pembangunan tahap ketiga (20152019) dalam dokumen RPJPD 2005-2025 Kabupaten Bangkalan, pada tahap ini, ditujukan untuk lebih dimantapkan secara menyeluruh penataan kembali disegala bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kabupaten Bangkalan yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur mempunyai peluang strategis sebagai bagian dari konsep Gerbang Kertosusila Plus. Posisi ini sangat menguntungkan dalam rangka

meningkatkan

pertumbuhan

dan

pemerataan

ekonomi

masyarakat yang saling memperkuat antar wilayah. Hal ini dapat diupayakan dengan melakukan upaya kerjasama antar wilayah baik yang bersifat bilateral maupun multilateral antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Pada pembangunan tahap ini diperlukan faktor pendukung dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang diharapkan menjadi daya tarik investor yaitu pemenuhan infrastruktur dasar sehingga dilakukan langkah-langkah strategis seperti penyediaan kebutuhan energi listrik dan air untuk perkembangan kawasan industri dan perumahan. Pada aspek pemerintahan dan aparatur tetap mengoptimalkan kebijakan yang telah dilakukan pada tahap kedua yaitu dengan tetap melakukan

optimalisasi

kinerja

Pemerintah

Daerah

termasuk

didalamnya pengelolaan aspek pembangunan politik dan hukum. Melalui

pemantapan

kinerja

ini

diharapkan

dapat

mendorong

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menciptakan kondusivitas masyarakat dan terwujudnya transformasi komunikasi dan informasi.


| 34


Disamping itu untuk mendukung kemudahan didalam berinvestasi di Kabupaten Bangkalan melakukan pengembangan sistem dan prosedur pelayanan perijinan dengan berbasis teknologi informasi. Bertolak dari kemajuan yang telah dicapai dalam Tahun 2014, perkiraan capaian Tahun 2015, dan capaian Tahun 2016, ternyata kondisi yang ada masih menunjukkan permasalahan dan tantangan yang harus diatasi dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2017. Permasalahan dan tantangan Tahun 2017 yaitu : 1. Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat Utamanya Pendidikan Dan Kesehatan; 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Yang Relatif Lambat; 3. Angka Kemiskinan Relatif Cukup Tinggi Dan Masih Terbatasnya Perluasan Dan Penyediaan Lapangan Kerja; 4. Disparitas atau Kesenjangan Kota dan Desa; 5. Belum Memadainya Infrastruktur Daerah; 6. Masih Belum Mandirinya Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Di Daerah; 7. Rendahnya Nilai Investasi Berskala Besar; Dari permasalahan-permasalahan dan tantangan yang ada di Kabupaten

Bangkalan

pada

tahun

2017

tersebut

diatas

dan

mempertimbangkan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, sesuai dengan tema Pembangunan Tahun 2017 yaitu “Peningkatan Daya Saing Daerah didukung dengan Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia”, maka ditetapkan

prioritas

pembangunan sebagai berikut : 1. Peningkatan derajat pendidikan bagi masyarakat, khususnya yang berbasis keterampilan; 2. Peningkatan derajat kesehatan; 3. Percepatan pembangunan infrastruktur;


| 35


4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan; 5. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; 6. Peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. b. Isu Strategis. Penyelenggaraan pembangunan sampai dengan tahun ketiga RPJMD tahun 2013-2018 telah menunjukkan beberapa hasil yang menggembirakan.Walaupun demikian seluruh sumber daya yang dimiliki masih perlu terus dimaksimalkan dalam rangka akselerasi pembangunan terutama untuk memberi solusi terhadap berbagai masalah dalam jangka pendek. Langkah yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah dengan mengupayakan sumber pembiayaan lainnya termasuk

partisipasi

masyarakat.

Kendala

sumber

pembiayaan

pembangunan pada tahun 2017 masih menjadi hambatan dalam mengakomodir masyarakat. pendanaan

semua

dinamika

Dibandingkan pembangunan

dengan

kebutuhan tahun

mengalami

pembangunan

sebelumnya,

peningkatan

yang

di

sumber cukup

signifikan. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam melakukan koordinasi

penanganan kebutuhan

masyarakat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dalam rangka Penguatan Fiskal Daerah dan Percepatan Pembangunan Insfrastruktur Daerah. Selanjutnya pengalokasian anggaran tahun 2017 tetap

dilakukan

mengedepankan

seefektif

dan

program-program

seefisien

mungkin

prioritas dalam

dengan

APBD Tahun

Anggaran 2017. Berdasarkan isu strategis nasional dan tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 serta memperhatikan kondisi riil yang ada di Kabupaten Bangkalan, maka isu strategis Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2017 dapat dikemukakan sebagai berikut :


| 36


1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan); 2. Laju pertumbuhan ekonomi relatif lambat; 3. Angka kemiskinan yang relatif cukup tinggi serta perluasan dan penyediaan lapangan kerja; 4. Belum memadainya infrastruktur daerah; 5. Rendahnya penanaman investasi berskala besar. c. Strategi dan Program Prioritas Menghadapi

isu-isu

strategis

yang

teridentifikasi

sebagai

permasalahan dasar pembangunan, maka pemerintah Kabupaten Bangkalan merumuskan strategi pembangunan yang berorientasi pada kebijakan mengimplementasikan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing, berkepribadian dan beriman. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah : a. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat c. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemantapan keluarga berencana d. Meningkatnya potensi pemuda, olahraga dan seni budaya daerah e. Meningkatnya

kualitas

dan

jangkauan

pelayanan

sosial

utamanya untuk PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) 2. Peningkatan potensi dan daya saing daerah serta pertumbuhan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah : a. Terciptanya peningkatan kualitas dan perlindungan bagi tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja/berusaha


| 37


b. Meningkatnya

keberdayaan

masyarakat

dan

desa

untuk

mendukung pertumbuhan daerah c. Meningkatnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas d. Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) e. Meningkatnya ketahanan pangan daerah f.

Meningkatnya produksi sektor industri kecil dan menengah dan industri kreatif

g. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan 3. Peningkatan investasi yang berdaya dukung tinggi. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah : a. Meningkatnya investasi/penanaman modal daerah b. Peningkatan perlindungan konsumen, pelayanan perdagangan dan peningkatan volume perdagangan 4. Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah : a. Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup b. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dan energi 5. Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah : a. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan b. Meningkatnya kondisi infrastruktur dan konservasi sumber daya air c. Meningkatnya kualitas permukiman d. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi 6. Peningkatan transparansi, profesionalisme, produktivitas aparatur, pelayanan publik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.


| 38


Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah : a. Meningkatnya

penataan

kawasan

daerah

sesuai

RTRW

(Rencana Tata Ruang Wilayah) b. Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif c. Meningkatnya

tertib

administrasi

kependudukan

dan

peningkatan kualitas layanan kependudukan d. Meningkatnya kualitas layanan publik melalui tata pemerintahan yang baik e. Meningkatnya

fungsi

kesekretariatan

dan

pengembangan

lembaga Pemerintahan yang professional, efektif dan efisien f.

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah

g. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan h. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian i.

Meningkatnya peran serta lembaga legislatif sebagai mitra eksekutif dalam menyelenggarakan tugas kepemerintahan dan peningkatan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif

j.

Terpenuhinyan kebutuhan data statistik

k. Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa l.

Tersedianya calon transmigran yang siap di berangkatkan ke tempat tujuan

m. Meningkatnya

tertib

administrasi

dan

pengelolaan

arsip

pemerintah daerah dan SKPD n. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat o. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana p. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme anggota korpri.


| 39


4.2.4 Kebijakan Belanja Langsung. Kebijakan

Belanja

Langsung

dalam

rangka

pelaksanaan

pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 secara garis besar akan melaksanakan 7 (tujuh) Urusan dengan total anggaran sebesar Rp782.421.441.235,00. Adapun rincian urusan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1) Urusan Pendidikan. Pada berdasarkan

Tahun urusan

Anggaran

2017

pendidikan

jenis

secara

belanja

umum

langsung

direncanakan

sebesar Rp66.315.780.000,00. Terdiri dari beberapa program diantaranya: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 6. Program Pendidikan Anak Usia Dini 7. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun 8. Program Pendidikan Menengah 9. Program Pendidikan Non Formal 10. Program

Peningkatan

Mutu

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan 11. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 12. Program Peningkatan Operasional Pendidikan


| 40


2) Urusan Kesehatan. Jenis belanja langsung berdasarkan urusan kesehatan pada Tahun

Anggaran

2017

direncanakan

sebesar

Rp234.481.262.070,00. Terdiri dari beberapa program diantaranya: 1

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2

Program peningkatan disiplin aparatur

3

Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja dan keuangan 4

Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja

5

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

6

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

7

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

8

Program Pengawasan Obat dan Makanan

9

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 13 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 14 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 15 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 16 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 17 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 18 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 19 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 20 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 21 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD


| 41


3) Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pada

Tahun

Anggaran

2017

jenis

belanja

langsung

berdasarkan urusan pekerjaan umum dan Tata Ruangsecara umum diperkirakan sebesar Rp225.658.832.400,00. Terdiri dari beberapa program diantaranya: 1


2

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3


4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5

Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

6

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

7

Program Pembangunan turap/talud/brojong

8

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

9

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

10

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

11

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

12

Program penyediaan dan pengolahan air baku

13

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

14

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

15

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

16

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan/perkotaan

17

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

18

Program perencanaan tata ruang


| 42


4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jenis belanja langsung berdasarkan urusan Perumahan Rakyat

dan

Kawasan

2017direncanakan

Permukiman

sebesar

Pada

Tahun

Anggaran

Rp47.682.358.325,00.Terdiri

dari

beberapa program diantaranya: 1


2

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Program Pengembangan Perumahan

3 4 5 6 7

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program Pemberdayaan Masyarakat

8

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan/perkotaan

9

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 10 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jenis belanja langsung berdasarkan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp10.906.735.950,00. Terdiri dari beberapa program diantaranya: 1


2


3


4



| 43


5

Program

peningkatan

keamanan

dan

kenyamanan

lingkungan 6

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

7

Program

pemberdayaan

masyarakat

untuk

menjaga

ketertiban dan keamanan 8

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

9

Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

10

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

11

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan

12

Program Kedaruratan dan Logistik

13

Program Rehabilitasi dan rekonstruksi Penanggulangan

6) Urusan Sosial. Jenis belanja langsung berdasarkan urusan sosial pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp3.196.547.000,00. Terdiri dari beberapa program diantaranya: 1


2


3

Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja dan keuangan 4


5

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

6

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

7

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

8

Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


| 44


B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 7) Urusan Tenagakerja Jenis belanja langsung berdasarkan urusan ketenagakerjaan pada

Tahun

Anggaran

2017

direncanakan

sebesar

Rp169.262.200,00. Terdiri dari beberapa program diantaranya: 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Program

Perlindungan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan 8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jenis belanja langsung berdasarkan urusan pemberdayaan perempuan

dan

2017direncanakan

perlindungan sebesar

anak

pada

Tahun

Rp280.000.000,00.

Anggaran

Terdiri

dari

beberapa program diantaranya: 1. Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 4. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 9) Urusan Pangan. Jenis belanja langsung berdasarkan urusan pangan pada Tahun Anggaran 2017direncanakan sebesar Rp1.659.245.550,00. Terdiri dari beberapa program diantaranya: 1


2



| 45


3

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program

4

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit

5

Kerja

6

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

7

Program Peningkatan Hasil Olahan Bahan Pangan

8

Program Peningkatan Penerapan Teknologi

9

Program Pemberdayaan Penyuluhan Program pembinaan dan penguatan kelembagaan poktan/

10 gapoktan/ asosiasi petani tembakau 11 Program peningkatan kesejahteraan petani 10) Urusan Lingkungan Hidup Jenis belanja langsung berdasarkan urusan lingkungan hidup Pada

Tahun

Anggaran

2017

direncanakan

sebesar



2

Program peningkatan disiplin aparatur Program

3

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan


4

Kerja

5


6

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program

Pengendalian

Pencemaran

dan

Perusakan

7

Lingkungan Hidup

8

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber

9

Daya Alam dan Lingkungan Hidup


| 46


10 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 11) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Jenis belanja langsung berdasarkan urusan Administrasi Kependudukan

dan

2017direncanakan

Catatan

sebesar

SipilPada

Tahun

Rp5.023.047.000,00.

Anggaran Terdiri

dari

beberapa program kegiatan diantaranya: 1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2. Program peningkatan disiplin aparatur 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja dan keuangan 5. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 6. Program Penataan Administrasi Kependudukan 12) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jenis belanja langsung berdasarkan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada Tahun Anggaran 2017direncanakan sebesar Rp3.081.891.600,00.

Terdiri

dari

beberapa program

diantaranya: 1

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

2


3

Kerja

4

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

5

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

6

membangun desa

7

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa


| 47


Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan 8

desa

13) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jenis belanja langsung berdasarkan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp3.570.545.000,00. Terdiri dari beberapa program diantaranya: 1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2. Program peningkatan disiplin aparatur 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 5. Program Keluarga Berencana 6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 7. Program Pelayanan kontrasepsi 8. Program

Pembinaan

peran

serta

masyarakat

dalam

pelayanan KB/KR yang madiri 9. Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 10. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 11. Program

peningkatan

penanggulangan

narkoba,

PMS

termasuk HIV/ AIDS 12. Program

pengembangan

bahan

informasi

tentang

pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 13. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 14. Program pengembangan model operasional BKB, Posyandu,


| 48


PADU 14) Urusan Perhubungan Jenis belanja langsung berdasarkan urusan perhubungan Pada

Tahun

Anggaran

2017

direncanakan

sebesar

Rp13.732.283.350,00. Terdiri dari beberapa program diantaranya: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Program

peningkatan pengembangan sistem

pelaporan

capaian kinerja dan keuangan 6. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah 8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 9. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 10. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 11. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 12. Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas 13. Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 14. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi 15. Program Perencanaan Transportasi 15) Urusan Komunikasi dan Informatika. Jenis belanja langsung berdasarkan urusan Komunikasi dan informatika pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp2.388.909.850,00. Terdiri dari beberapa program diantaranya: Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017

| 49


1


2


3


4


5

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

6

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

7

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

8

Program kerjasama informsi dan media massa

9

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi

10 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 16) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jenis belanja langsung berdasarkan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengahpada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp1.628.265.000,00.

Terdiri

dari

beberapa program

diantaranya: 1


2


3


4


5


6

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang


| 50


kondusif 7

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

8

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

17) Urusan Penanaman Modal. Jenis belanja langsung berdasarkan urusan penanaman modal

pada

Tahun

Anggaran

2017

direncanakan

sebesar



2


3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program

4

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan


5

Kerja

6

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

7

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

8

Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Program

9

Mengintensifkan

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat

18) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga. Jenis belanja langsung berdasarkan urusan kepemudaan dan olah raga pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp1.341.113.250,00. Terdiri dari beberapa program diantaranya: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017

| 51


5. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 6. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 7. Program peningkatan peran serta kepemudaan 8. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 9. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 10. Program

Pengembangan

Kebijakan

dan

Manajemen

Olahraga 11. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 19) Urusan Statistik. Jenis belanja langsung berdasarkan urusan statistik pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp129.836.800,00 dengan program pengembangan data/informasi/statistik daerah. 20) Urusan Kebudayaan. Jenis belanja langsung berdasarkan urusan kebudayaan pada

Tahun

Anggaran

2017

direncanakan

sebesar

Rp703.943.100,00. Terdiri dari beberapa program diantaranya: 1.

Program Pengembangan Nilai Budaya

2.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

3.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

21) Urusan Perpustakaan. Jenis belanja berdasarkan urusan perpustakaan pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp542.827.950,00dengan program

pengembangan

budaya

baca

dan

pembinaan

perpustakaan.


| 52


22) Urusan Kearsipan Jenis belanja langsung berdasarkan urusan kearsipan pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp1.866.708.050,00. Terdiri dari beberapa program diantaranya: 1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2. Program peningkatan disiplin aparatur 3. Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja dan keuangan 4. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 5. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 6. Program

penyelamatan

dan

pelestarian

dokumen/arsip

daerah 7. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 8. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi C. Urusan Pilihan 23) Urusan Kelautan dan Perikanan. Jenis belanja langsung berdasarkan urusan kelautan dan perikanan pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp1.920.773.000,00. Terdiri dari beberapa program diantaranya: 1


2


3


4


5


6

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir


| 53


7

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

8

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

9

Program Peningkatan Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

10

Program pengembangan budidaya perikanan

11

Program pengembangan perikanan tangkap

12

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

24) Urusan Pariwisata. Jenis belanja langsung berdasarkan urusan pariwisata pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp3.396.319.400,00. Terdiri dari beberapa program diantaranya: 1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2. Program peningkatan disiplin aparatur 3. Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja dan keuangan 4. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 7. Program Pengembangan Kemitraan

25) Urusan Pertanian. Jenis belanja langsung berdasarkan urusan pertanian pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp7.799.743.700,00. Terdiri dari beberapa program diantaranya: 1



| 54


2


3


4


5

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

6

Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

pertanian/perkebunan 7

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian

8

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian

9

Program peningkatan produksi pertanian

10

Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian

11

Program Pembenihan Kehutanan / Perkebunan

12

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan

13

Program Pengembangan Produksi dan Peredaran Hasil Kehutanan/Perkebunan

14

Program Rehabilitasi Hutan, Lahan & Perlindungan Tanaman

15


16


17

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

18

Program peningkatan produksi hasil peternakan

19

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

20

Program peningkatan penerapan teknologi petemakan

26) Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral. Jenis belanja langsung berdasarkan urusan energi dan sumber daya mineral pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp1.141.861.525,00.

Terdiri

dari

beberapa program

kegiatan diantaranya: 1. Program Inventarisasi Pengembangan Kelistrikan dan Migas


| 55


2. Program Pembinaan Pengawasan Kelistrikan dan Migas 3. Program Inventarisasi Pengembangan dan Konservasi Air Tanah 4. Program Mitigasi Bencana Geologi dan Pengembangan Wilayah 5. Program Penguasaan, Pengembangan, Migas, Batubara dan Energi Lainnya serta Aplikasi Teknologi Energi 27) Urusan Perdagangan. Jenis belanja langsung berdasarkan urusan perdagangan pada

Tahun

Anggaran

2017

direncanakan

sebesar



2


3


4


5


6


7

Program

Perlindungan

Konsumen

dan

pengamanan

perdagangan 8

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

9

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

10

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

11

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pasar

12

Program Investasi Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pasar Daerah

13

Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal


| 56


28) Urusan Perindustrian Jenis belanja langsung berdasarkan urusan Perindustrian pada

Tahun

Anggaran

2017

direncanakan

sebesar



2


3


4


5

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

6

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

7

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

8

Program Penataan Struktur Industri

9

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

10

Program Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai

29) Urusan Transmigrasi Jenis belanja langsung berdasarkan urusan Transmigrasi pada

Tahun

Anggaran

2017

direncanakan

sebesar

Rp50.728.650,00. dengan program Program Transmigrasi Lokal.

D. Urusan Fungsi Penunjang Urusan 30) Urusan Inspektorat Jenis belanja langsung berdasarkan urusan Inspektorat Pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp3.429.025.000,00. Terdiri dari beberapa program diantaranya: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017

| 57


4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 7. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 31) Urusan Perencanaan Jenis belanja langsung berdasarkan urusan perencanaan Pada

Tahun

Anggaran

2017

direncanakan

sebesar



2


3


4


5

Program Oprtimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi

6

Program Pengembangan Data/Informasi

7

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

8

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

9

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

10

Program Perencanaan Sosial Budaya

11

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

12

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang


| 58


32) Urusan Keuangan Jenis belanja langsung berdasarkan urusan keuangan Pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp12.408.065.831,00. Terdiri dari beberapa program diantaranya: 1


2


3


4


5


6

Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

7

Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Aset Daerah

33) Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Jenis belanja langsung berdasarkan urusan keuangan Pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp3.735.654.750,00. Terdiri dari beberapa program diantaranya: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja


| 59


7. Program Pendidikan Kedinasan 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 34) Urusan Penelitian dan Pengembangan Jenis belanja langsung berdasarkan urusan Penelitian dan Pengembangan Pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp1.480.107.400,00. Terdiri dari beberapa program diantaranya: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 6. Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK E. Urusan Pendukung 35) Urusan Sekretariat Daerah Jenis belanja langsung berdasarkan Urusan Sekretariat Daerah pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp34.979.257.240,00. Terdiri dari beberapa program diantaranya: 1


2


3


4


5

Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

6

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

7

Program Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial


| 60


8

Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak Dibidang Sosial

9

Program Pengembangan Wawasan Keagamaan

10

Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan

11

Program

Mengintensifkan

Penanganan

pengaduan

masyarakat 12

Program Peningkatan Perekonomian Daerah

13


14

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

15

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

16


17

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

18

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah

36) Urusan Sekretariat DPRD Jenis belanja langsung berdasarkan Urusan Sekretariat DPRD

pada

Tahun

Anggaran

2017

direncanakan

sebesar



2


3


4


5


6


7

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah


| 61


8

Program Pelayanan Kedinasan

9

Program Penyusunan Legislasi Daerah

10

Program Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah Daerah

F. Urusan Kesatuan bangsa dan Politik 37) Urusan Kesatuan bangsa dan Politik Jenis belanja langsung berdasarkan urusan kesatuan bangsa dan politik pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp1.954.279.619,00. Terdiri dari beberapa program diantaranya: 1


2


3

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

4


5

Kerja

6

Program pengembangan wawasan kebangsaan

7

Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan

8

Program pendidikan politik masyarakat

G. Urusan Kewilayahan 38) Urusan Kecamatan Jenis belanja langsung berdasarkan urusan kecamatan pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp11.593.252.000,00. Terdiri dari beberapa program diantaranya: 1

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

2

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


| 62


5

Program Peningkatan Dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja

4.3 Pembiayaan Daerah Kebijakan

pembiayaan

daerah

pada

intinya

adalah

bagaimana

menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Pada Tahun 2017, APBD Kabupaten Bangkalan diproyeksikan mengalami defisit. Defisit anggaran ini dibiayai dari SiLPA pada tahun sebelumnya. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, karena SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan pembiayaan daerah diarahkan sebagai berikut: 1) Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SiLPA dan pencairan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta penerimaan kembali investasi pemerintah daerah. Pada tahun anggaran 2017 penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp54.201.957.762,00. Penerimaan tersebut terdiri dari Sisa lebih Perhitungan

Anggaran

Rp38.685.364.400,00,

Daerah

Tahun

Sebelumnya

sebesar

Pencairan

Dana

Cadangan

sebesar

Rp15.000.000.000,00 dan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah sebesar Rp516.593.362,00. 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

diarahkan untuk penyertaan modal

(investasi) dan pembayaran pokok utang. Pada tahun anggaran 2017, pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp35.183.679.228,00. Pengeluaran pembiayaan daerah tersebut akan dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp3.950.000.000,00 dan pembayaran pokok hutang pemerintah daerah

kepada

PT.

Sarana

Multi

Infrastruktur

(SMI)

sebesar

Rp31.233.679.228,00 Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017

| 63


Secara rinci, prediksi alokasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut: Tabel 4.3 Rancangan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017 KODE 6.1

PEMBIAYAAN DAERAH

R-APBD 2017

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

54.201.957.762,00

6.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

38.685.364.400,00

6.1.2

Pencairan Dana Cadangan

15.000.000.000,00

6.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0,00

6.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

0,00

6.1.5

Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman

0,00

6.1.6

Penerimaan Piutang Daerah

6.1.7

Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah

6.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

6.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

6.2.3

Pembayaran Pokok Utang

6.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

0,00 516.593.362,00 35.183.679.228,00 0,00 3.950.000.000,00 31.233.679.228,00

PEMBIAYAAN NETTO

0,00 19.018.278.534,00

4.4 Ringkasan RAPBD 2017 Berdasarkan kebijakan dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan Ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut: Tabel 4.4 Ringkasan R-AP63BD Tahun Anggaran 2017 KODE 4 4.1

URAIAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

R-APBD 2017 2.019.580.706.629,13 189.887.253.465,23

4.1.1

Hasil Pajak Daerah

28.200.454.463,76

4.1.2

Hasil Retribusi Daerah

15.981.767.806,00

4.1.3

Hasil Pengelolan Kekay Daerah yg Dipisahkan

4.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4.2

DANA PERIMBANGAN

1.818.642.737,00 143.886.388.458,47 1.484.637.208.670,00

4.2.1

Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

4.2.2

Dana Alokasi Umum

4.2.3

Dana Alokasi Khusus

354.198.431.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

345.056.244.493,90

4.3 4.3.1

Pendapatan Hibah

4.3.2

Dana Darurat

4.3.3

Bagi Hasil Pajak dari Prop.& Pemrinth Daerah Lainnya

4.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus


81.540.064.000,00 1.048.898.713.670,00

0,00 0,00 74.160.790.618,00 270.865.863.000,00

| 64


KODE

URAIAN

4.3.5

Bant.Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota & Pemdes

4.3.6

Lain-lain Penerimaan

5 5.1

R-APBD 2017 0,00 29.590.875,90

BELANJA

2.038.598.985.163,13

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.256.177.543.928,13

5.1.1

Belanja Pegawai

5.1.2

Belanja Bunga

5.1.3

Belanja Subsidi

5.1.4

Belanja Hibah

5.1.5

Belanja Bantuan Sosial

5.1.6

Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota & Pemdes

5.1.7

Bel. Bant. Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes

5.1.8

Belanja Tidak Terduga

5.2

BELANJA LANGSUNG

782.421.441.235,00

5.2.1

Belanja Pegawai/Personalia

199.116.523.924,80

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

226.758.356.563,20

5.2.3

Belanja Modal

356.546.560.747,00

SURPLUS / ( DEFISIT )

(19.018.278.534,00)

6

852.049.838.640,33 6.391.842.313,00 0,00 50.766.500.000,00 340.000.000,00 2.000.000.000,00 343.129.362.974,80 1.500.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO

19.018.278.534,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

54.201.957.762,00

6.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

38.685.364.400,00

6.1.2

Pencairan Dana Cadangan

15.000.000.000,00

6.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0,00

6.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

0,00

6.1.5

Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman

0,00

6.1.6

Penerimaan Piutang Daerah

6.1.7

Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah

6.1

6.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

0,00 516.593.362,00 35.183.679.228,00

6.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

6.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

6.2.3

Pembayaran Pokok Utang

6.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

0,00

SILPA ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0,00

6.3


0,00 3.950.000.000,00 31.233.679.228,00

| 65


BAB V PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2017. Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian masyarakat Bangkalan dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan. Selanjutnya Nota Kesepakatan dibuat dan ditandatangani sebagai keputusan bersama dan menjadi dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2017.


| 66

hal- ii Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017

Recommend Documents