Ranperda APBD TA 2017
SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2017 Dalam upaya mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang baik, diperlukan transparansi, akuntabilitas dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sebagaimana amanat pasal 4 dan pasal 171 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Berikut ini disampaikan mengenai Rancangan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut : I. PENDAPATAN DAERAH Penerimaan pendapatan dan pembiayaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp 2.551.810.106.228,24 mengalami peningkatan sebesar Rp 221.551.855.443,79 atau naik 9,51% jika dibandingkan dengan penerimaan pendapatan dan pembiayaan pada Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2016. Sedangkan Pendapatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp 2.443.543.430.742,52 mengalami peningkatan sebesar Rp 167.100.199.404,60 atau naik 7.34% jika dibandingkan dengan pendapatan pada Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2016. Adapun rencana penerimaan pendapatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp1.160.200.676.360,00 mengalami 1
Ranperda APBD TA 2017
peningkatan Rp 250.933.994.899,31 atau naik 27.60% jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2016. Berikut ini kami jelaskan sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut : 1. Pajak Daerah sebesar Rp 874.412.619.360,00. 2. Retribusi Daerah sebesar Rp 124.038.057.000,00. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp 13.900.000.000,00. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp 147.850.000.000,00. b. Dana Perimbangan Penerimaan Dana Perimbangan Kota Batam Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp 1.004.889.389.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp 39.367.777.291,00 atau turun 3,77% jika dibandingkan dengan Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2016. Adapun sumber Pendapatan Dana dimaksud adalah sebagai berikut :
Perimbangan
1. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 172.105.542.000,00. 2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp 72.897.027.800,00. 3. Dana Alokasi Umum sebesar Rp 582.258.804.000,00. 4. Dana Alokasi Khusus Rp 177.628.016.000,00.
(DAK)
sebesar
2
Ranperda APBD TA 2017
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Untuk Lain-lain pendapatan yang sah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi diasumsikan sebesar Rp 278.453.364.582,52 mengalami penurunan sebesar Rp 44.466.018.203,71 atau turun 13,77% jika dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
II. BELANJA DAERAH Dalam penyusunan belanja daerah dalam Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2017 merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kota Batam dengan DPRD Kota Batam yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2017. Penyusunan Belanja daerah Kota Batam Tahun 2017 diarahkan untuk penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan pelayanan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021. Disamping itu, belanja juga diarahkan untuk Belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam penganggaran Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2017 mengalokasi anggaran urusan pendidikan minimal sebesar 20% (dua puluh persen) sesuai UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) sesuai UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan
3
Ranperda APBD TA 2017
memprioritaskan belanja modal dari belanja langsung sesuai Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2017. Adapun kebijakan dan prioritas belanja langsung pada APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2017 adalah antara lain: a. Meningkatkan efisiensi belanja melalui penghapusan belanja perjalanan dinas darat, belanja honor kegiatan bagi PNS dan menggabungkan penganggaran belanja alat tulis kantor dan perjalanan dinas didalam satu kegiatan; b. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jalan, drainase, utilitas perkotaan, kebersihan kota dan pengendalian banjir dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat; c. Peningkatan Kualitas SDM melalui peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan; d. Peningkatan perumahan.
sarana
dan
prasarana
transportasi
dan
Adapun Belanja Daerah pada Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp 2.548.810.106.228,24 mengalami peningkatan sebesar Rp 218.551.855.443,79 atau naik 9,38% jika dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung Rencana anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 852.090.879.881,87 mengalami kenaikan sebesar Rp 61.499.044.633,85 atau naik 7,78% jika dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut : 1. Belanja pegawai sebesar Rp 826.653.975.036,87.
4
Ranperda APBD TA 2017
Penyediaan belanja pegawai ini dipergunakan untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan publik. 2. Belanja hibah sebesar Rp 20.720.450.000,00. Penyediaan belanja hibah ini digunakan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp 1.716.454.845,00. Penyediaan bantuan keuangan ini diberikan kepada partai politik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Belanja tidak terduga sebesar Rp 3.000.000.000,00. Penyediaan belanja tidak terduga ini dianggarkan untuk mengantisipasi berbagai hal-hal yang terjadi dan tidak direncanakan seperti bencana alam dan/atau bencana sosial, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
b. Belanja langsung Rencana anggaran belanja langsung sebesar Rp 1.696.719.226.346,37 mengalami kenaikan sebesar Rp 157.052.810.809,94 atau naik 10,20% dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, yang digunakan untuk : 1. Belanja pegawai Penyediaan belanja pegawai ini digunakan untuk membiayai honor kegiatan non PNS yang berkaitan langsung dengan pekerjaan yang dilaksanakan pada masing-masing kegiatan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran dalam pencapaian sasaran
5
Ranperda APBD TA 2017
program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan. 2. Belanja barang dan jasa Penyediaan belanja barang dan jasa bertujuan untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD, antara lain belanja bahan habis pakai, pemberian jasa narasumber/tenaga ahli, belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, belanja perjalanan dinas dan lain-lain. 3. Belanja modal Penyediaan belanja modal ini dimaksudkan untuk penambahan aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun seperti untuk pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. III.
PEMBIAYAAN DAERAH
Penyediaan anggaran pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun penerimaan pembiayaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp 108.266.675.485,72 yang terdiri dari : 1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya
sebesar Rp 97.766.675.485,72.
2. Penerimaan
kembali Rp 10.500.000.000,00.
pemberian
pinjaman
sebesar
3. Sedangkan
pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 3.000.000.000,00 yang digunakan untuk pemberian pinjaman dana bergulir.
6
Ranperda APBD TA 2017
Demikian disampaikan Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2017 kepada masyarakat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Batam, 11 Januari 2017 An. WALIKOTA BATAM Sekretaris Daerah, ttd Drs. JEFRIDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda Nip. 19681225 199802 1 006
7
