GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMURNOMOR 88 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa ahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta memperhatikan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, maka perlu meng ngubahPeraturan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2010 tentang Pember Pemberian ian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan denganPeraturan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2012,, dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur. Timur.

Mengingat

: 1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang--Undang Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan aturan Peraturan Negara Tahun 1950); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Undang

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-2-

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-3-

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010 Seri B); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11); 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNURTENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 88 TAHUN 2010 TENTANG

PEMBERIAN

DAN

PEMANFAATAN

INSENTIF

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun

2010

tentang

Pemberian

dan

Pemanfaatan

Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 10 diubah sebagaiberikut:

Pasal 10

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-4-

Pasal 10 (1) Guna

mengoptimalkan

pemungutan

Pajak

Daerah

dan

Retribusi Daerah oleh instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu peran dari Gubernur dan Wakil

Gubernur

keuangan

selaku

daerah,

pengelolaan

penanggungjawab

Sekretaris

keuangan

Daerah

selaku

daerah

pengelolaan coordinator

dengan

tetap

mempertimbangkan efisiensi, memberikan insentif sebagai berikut: a.

Gubernur,

Wakil

Gubernur,

dan

Sekretaris

Daerah

Provinsi Jawa Timur diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 9 (sembilan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; b.

Pejabat Eselon II dan Eselon III pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 8,50 (delapan koma lima puluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

c.

Pejabat Eselon III pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan

Provinsi

Jawa

Timur

diberikan

Insentif

Pemungutan Pajak Daerah 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; d.

Pejabat Eselon IV pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 7,50 (tujuh koma lima puluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

e.

Pejabat Eselon IV pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan

Provinsi

Jawa

Timur

diberikan

Insentif

Pemungutan Pajak Daerah 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; f.

Staf Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap diberikan Insentif Pemungutan Pajak setinggi-tingginya 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

(2) Kepala

Dinas

menetapkan

lebih

lanjut

besaran

Insentif

Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

Pasal II Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-5-

Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya padatanggal 23 Juli 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-6-

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 23 Juli 2013 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd

SUPRIANTO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19590501 198003 1 010

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 56 SERI E.

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim