EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL BERDASARKAN PP NO.60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP DI ITJEN KEMDIKBUD Andika Putra Kurniawan, Muhammad Yusuf Universitas Bina Nusantara Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27, Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530 (021) 53696969, 53696999/ (021) 5300244,
[email protected]
ABSTRACT
The research objective was to determine whether the implementation of internal control in the Inspectorate General of the Ministry of Education and Culture was appropriate with Government Internal Control System. If there is a difference it will be given recommendations or suggestions. The methods were qualitative method and the research methods consisted of interviews, observations, tracing documents, and literature study. The object of study is the Inspectorate General of the Ministry of Education and Culture. Analyses were using 5 components of internal control approaches that exist in the Government Internal Control System. The results achieved that the implementation of internal control activities conducted by Inspectorate General has been quite good, but there are still some things that need to be considered, such as conditions that arise as a result of employee negligence, internal control weaknesses, and the weaknesses of control by supervisor. In conclusion, the Inspectorate General need to maintain the performance of internal controls that is already quite effective and increase their attention to some conditions that caused by weaknesses on the internal control.(APK)
ABSTRAK
Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengendalian internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sudah sesuai dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Apabila terdapat perbedaan maka akan diberikan rekomendasi atau saran. Metoda dan objek penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan metode penelitian terdiri dari wawancara, observasi, penelurusan dokumen, dan studi kepustakaan. Objek penelitian adalah Inspektorat Jenderal Kemdikbud. Analisis menggunakan pendekatan 5 komponen pengendalian internal yang ada di Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Hasil yang dicapai bahwa kegiatan pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti kondisi-kondisi yang timbul akibat adanya kelalaian pegawai, kelemahan pengendalian internal, dan kelemahan pengendalian oleh atasan. Kesimpulannya, Inspektorat Jenderal perlu mempertahankan kinerja pengendalian internalnya yang sudah cukup efektif dan meningkatkan perhatiannya terhadap beberapa kondisi yang disebabkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal.(APK) Kata Kunci Audit Internal, Pengendalian Internal, SPIP, Implementasi Pengendalian Internal, Prosedur.
PENDAHULUAN Masalah-masalah yang sering terjadi pada instansi pemerintahan/ sektor publik diIndonesia pada umumnya berkaitan dengan kinerja manajemen dan sistem pengendalian internal pada instansi tersebut.Hal ini disebabkan oleh karena adanya faktor-faktor inheren yang melekat pada akuntansi pemerintahan/sektor publik seperti peraturan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan-kebijakan ini pada dasarnya bersifat umum dan hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai lembaga pemerintahan. Menurut Santoso (2012), Setiap badan usaha pasti memiliki internal control yang digunakan sebagai sarana pengendalian. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta mendukung pelaporan dan kepatuhan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Seringkali badan usaha menerapkan internal control berdasarkan kerangka COSO. Dan seiring dengan berkembangnya resiko yang ada di perusahaan, maka COSO pun melakukan pembaharuan atas komponen internal controlnya, khususnya penilaian atas fraud risk yang dapat membantu perusahaan dalam menilai celah terjadinya fraud dan dilakukan tindakan antisipasi. Menurut Rivai (2011), Pengendalian intern terhadap sebuah sistem informasi merupakan hal yang penting dan bersifat strategis. Oleh karena itu pemahaman dan kesadaran akan hal ini sangat perlu diperhatikan oleh seganap pemilik serta pengguna aplikasi. Dengan pengendalian intern yang memadai maka diharapkan akan menjamin bahwa informasi yang dihasilkan memang bermutu dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut penelitian Lestariyo (2009), Pengawasan internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Pelaksanaan pengawasan, rekomendasi/ tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan koordinasi pengawasan berpengaruh positif pada kinerja pengawasan, baik pada kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan SDM, dan pengelolaan sarana dan prasarana. Peningkatan kemampuan aparat pengawasan internal berpengaruh positif pada kinerja pengelolaan SDM, tetapi berpengaruh negatif pada kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pengelolaan sarana dan prasarana. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah disebutkan diatas dan dari hasil analisis yang telah dilakukan sejauh ini, kegiatan audit manajemen/kinerja yang digunakan untuk menemukan pokok masalah dan diharapkan dapat memperbaiki permasalahan yang ada merupakan kegiatan utama yang menyerap sumber daya yang cukup besar pada sebagian besar entitas di Indonesia. Dengan adanya audit kinerja ini diharapkan menjadi instrumen yang dapat mengawal seluruh proses manajemen agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dan memberi manfaat yang maksimal bagi tercapainya tujuan organisasi.Dengan dilaksanakannya audit internal, diharapkan entitas mampu memperbaiki kelemahan dan kekurangan baik dalam segi kebijakan pengendalian maupun dalam pelaksanaannya.Untuk meneliti lebih lanjut hal-hal tersebut terutama dikalangan instansi pemerintah, maka skripsi ini berjudul “EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL BERDASARKAN PP NO.60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DI ITJEN KEMDIKBUD”
METODE PENELITIAN Metodologi dalam penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1.
Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi yang berkaitan erat dan mendukung agar peneliti memiliki referensi yang relevan dengan topik skripsi. Penelitian ini dapat diperoleh melalui buku, jurnal penelitian, website, dan literatur yang ada, khususnya yang berkaitan
dengan Akuntansi Sektor Publik dan sistem pengendalian manajemen dengan tujuan peneliti dapat memahami dan menjelaskan permasalahan yang ada.
2.
Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian dilakukan secara langsung ke kantor Itjen Kemdikbud untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas mengenai instansi dengan cara; a)
Observasi Observasi dilakukan secara langsung mengunjungi Itjen Kemdikbud dan melihat prosedur sistem pengendalian manajemen instansi secara langsung b) Dokumentasi Mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian seperti hasil audit laporan keuangan di Itjen Kemdikbud. c) Wawancara Wawancara dilakukan dengan melakukan Tanya jawab kepada beberapa pegawai di kantor Itjen Kemdikbud seperti bapak Dr.Agam Bayu Suryanto, MBA (Kasubbag. Hukum) dan bapak Drs.Ambo Sakka (Ketua Tim Auditor di Inspektorat IV).
HASIL DAN BAHASAN Dalam penelitian ini, penulis melakukan evaluasi pengendalian internal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Inspektorat IV) dengan menggunakan pendekatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pembahasan akan dijabarkan berdasarkan 5 komponen pengendalian internal yang ada di SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian. 1.
Lingkungan Pengendalian a. Integritas dan nilai etika Untuk menegakkan Integritas dan nilai etika di Inspektorat Jenderal, telah dibentuk Dewan Kode Etik yang bertugas mengendalikan berjalannya penerapan kode etik secara konsisten di kalangan pegawai serta melakukan pembinaan terhadap pegawai yang dinilai telah melakukan penyimpangan atau melanggar kode etik. b.
Komitmen terhadap kompetensi Inspektorat IV telah menerapkan kebijakan kompetensi yang ketat bagi profesi auditor. Pendidikan dan Pelatihan Profesi Auditor secara berjenjang dengan ujian sertifikasi merupakan proses yang harus dilalui oleh pegawai yang tidak bisa ditawar-tawar bila memang menginginkan untuk berprofesi sebagai auditor.
c.
Struktur organisasi Instansi ini memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang jelas dan tertulis. Dalam struktur yang ada telah tergambar kewenangan dan rentang kendali yang efektif. Kewenangan telah menjabarkan kedudukan dan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban sesuai dengan tugasnya. Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari 2 bagian besar yaitu Inspektorat dan Sekretariat. Inspektorat merupakan unit kerja yang beranggotakan para auditor dengan
tugas melakukan pengawasan, sedangkan Sekretariat merupakan unit kerja yang beranggotakan para staf dengan tugas menyelenggarakan manajemen keorganisasian untuk mendukung pelaksanaan tugas auditor. Terdapat 6 orang pejabat esselon II yang membawahi sejumlah orang pegawai. Keenam pejabat esselon II telah memiliki rentang kendali yang memadai untuk memantau dan mengawasi bawahannya. Para Inspektur mempunyai tugas pengawasan sesuai dengan fungsi pendidikan. Inspektur I
melakukan pengawasan pendidikan anak usia dini. Inspektur II mengawasi pendidikan dasar. Inspektur III mengawasi pendidikan tinggi. Inspektur IV mengawasi pendidikan menengah. d.
Kepemimpinan Yang Kondusif Kepemimpinan dalam Inspektorat IV cukup kondusif karena terjalin suasana atmosfer kehidupan organisasi yang baik. Pimpinan Inspektorat IV selalu menyelenggarakan rapat koordinasi untuk membahas perkembangan yang terjadi dan permasalahan yang menjadi kendala agar segera dapat dicarikan jalan keluarnya. Tidak pernah terjadi konflik yang berkepanjangan antar sesama pegawai karena selalu ditengahi oleh pimpinan (Inspektur di Inspektorat IV).
e.
Pemberdayaan sumber daya manusia Inspektorat Jenderal memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan kompetensi pegawai baik dari Inspektorat maupun Sekretariat. Pelatihan untuk auditor dan staf selalu dilaksanakan setiap tahunnya untuk meningkatkan keterampilan teknis. Hal ini menjadi persyaratan mutlak bagi profesi auditor. Pegawai yang memiliki potensi untuk menjadi auditor akan diikutsertakan dalam pelatihan pembentukan auditor dan mengikuti ujian sertifikasi. Apabila pegawai tersebut mampu lulus dari ujian sertifikasi maka ia akan diminta untuk menempuh pemagangan yang bila dinilai layak oleh Pembina auditor seniornya, maka ia dapat diusulkan untuk diangkat sebagai auditor.
2.
Penilaian Risiko Perusahaan sudah melakukan penilaian risiko yang mungkin terjadi, hal ini terlihat dari adanya risiko yang sudah diatasi oleh perusahaan, seperti: a.
Resiko kelebihan perjalanan dinas : Kondisi ini disebabkan kurangnya ketelitian/kecermatan yang dilakukan oleh bendahara dalam melakukan pembayaran terhadap pegawai yang akan melakukan perjalan dinas. Selain mendapatkan uang harian terkadang pegawai juga mendapatkan uang untuk transport lokal. Padahal didalam uang harian tersebut sudah termasuk dengan uang untuk transport local. Bendahara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelalaiannya tersebut perlu di evaluasi kinerjanya dan perlu diberikan arahan dari atasannya bahwa didalam uang harian yang didapatkan auditor untuk kepentingan dinasnya sudah termasuk dengan uang untuk transport lokal. Hal tersebut telah diatur sesuai dengan PMK Nomor 37/PMK 02/2012 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.
b.
Resiko ketidaksesuaian pembayaran Kondisi ini dikarenakan adanya kelalaian dari pihak yang bertanggung jawab melakukan pembayaran (dalam hal ini Bendahara Pengeluaran) yang tidak sesuai dengan PMK Nomor 37/PMK 02/2012 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 pada saat melakukan pembayaran uang penginapan kepada pegawai yang akan melakukan dinas.Bendahara Pengeluaran perlu diberikan arahan yang jelas oleh atasannya terkait pembayaran yang akan diterima oleh pegawai yang akan melakukan dinas berdasarkan golongannya. Arahan tersebut berupa informasi pembayaran yang diterima oleh pegawai akan dibedakan sesuai dengan golongannya. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 37/PMK 02/2012 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012. Dimana menurut Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Pembayaran yang diberikan pada pegawai golongan IV lebih besar dari pembayaran yang diterima oleh pegawai golongan III dan seterusnya. Selain dibedakan berdasarkan golongannya, biaya perjalanan dinas juga dibedakan berdasarkan wilayah tujuannya.
c.
Resiko pengadaan barang Kegiatan belanja barang terkadang belum didukung dengan bukti yang memadai permasalahan ini disebabkan karena adanya kelalaian dan kekurang cermatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pencatatan transaksi tersebut yaitu Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) dan juga panitia pengadaan barang dan jasa. Selain itu lemahnya pengendalian dari atasan langsung juga merupakan penyebab yang dapat menciptakan kondisi tersebut. Untuk menghindari kondisi yang sama terulang kembali, Inspektorat IV perlu memberikan sanksi dan teguran yang tegas dan konsisten. Selain pemberian sanksi dan teguran, perlu diadakan pengujian kompetensi untuk memastikan apakah pegawai yang berada di BPP (Bendahara Pembatu Pengeluaran) telah mengetahui tugasnya dengan baik dan juga untuk mengetahui apakah pegawai di BPP mampu memaksimalkan tugas dan fungsinya tersebut. Dengan adanya pengujian kompetensi tersebut, diharapkan mampu meminimalisir adanya kelalaian yang dilakukan oleh pegawai BPP.
3.
Kegiatan pengendalian a. Reviu atas kinerja Kegiatan pengendalian di Inspektorat IV diawali dengan melakukan reviu atas kinerja. Reviu atas kinerja ini dilakukan Inspektorat IVsetiap 3 bulan sekali berdasarkan Laporan Keuangan Triwulanan. Informasi atas kinerja tersebut didapatkan melalui laporan kegiatan yang dibuat setiap 3 bulan sekali (per triwulan) oleh tiap-tiap pejabat di Eselon II dan Eselon III. Dalam Laporan Kegiatan tersebut dapat dilihat sejauh mana ketercapaian dan tingkat keberhasilan kinerja Inspektorat IV dari output-output yang sudah ditetapkan di awal tahun. b.
Akuntabilitas terhadap sumber daya Dalam pelaksanaan akuntabilitas terhadap sumber daya, tiap-tiap pejabat di Eselon II dan Eselon III diwajibkan menyusun laporan kegiatan setiap 3 bulan sekali (per triwulan). Laporan-laporan kegiatan tersebut kemudian akan dihimpun menjadi Laporan Kegiatan Inspektorat Jenderal.
c.
Pengendalian fisik atas aset Dalam melakukan kegiatan Pengendalian Fisik Atas Aset, Inspektorat Jenderal memiliki beberapa kegiatan pengendalian seperti inventarisasi dan kodefikasi barang. Hal ini dilakukan untuk menurunkan resiko hilangnya asset Instansi seperti surat berharga dan dokumen penting lainnya di Inspektorat IV.
d.
Pembinaan sumber daya manusia Pembinaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Inspektorat IV dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan, seminar, dan workshop. Pendidikan dan pelatihan yang dimaksud berupa pelatihan sertifikasi dan pelatihan kompetensi. Untuk pelatihan sertifikasi itu sendiri biasanya memerlukan waktu 1-2 minggu. Sementara untuk program seminar dan workshop dikelola oleh masing-masing Inspektur di Inspektorat Jenderal dan dilaksanakan 2-3 kali dalam setahun.
e.
Pencatatan yang akurat dan tepat waktu Kegiatan belanja modal dan belanja barang di Inspektorat Jenderal dikendalikan oleh pencatatan yang akurat dan dilakukan dengan segera. Hal ini diperlukan agar transaksi dan kejadian dapat diketahui setiap kejadian, dan dapat digunakan sebagai bukti tertulis hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan dasar pertimbangan keputusan. Kegiatan belanja barang dan belanja modal harus didukung dengan bukti pertanggung jawaban yang memadai. Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kelengkapan bukti yang memadai dan dokumen yang lengkap terkait belanja barang di Inspektorat IV bidang Dikmen.
f.
Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting Sebelum Inspektorat IV menggunakan dana untuk belanja barang, terlebih dahulu dilakukan otorisasi. Otorisasi dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berada di masingmasing Inspektorat untuk memastikan bahwa hanya transaksi dan kejadian valid yang dapat dientri dan diproses. Otorisasi ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menandatangani surat pernyataan persetujuan.
g.
Pemisahan fungsi Inspektorat IV membagi dan memisahkan fungsi yang berbeda-beda sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Fungsi yang berbeda tersebut dapat dilihat di dalam struktur organisasi yang ada di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Disamping itu juga terdapat perbedaan fungsi didalam pengendalian keuangan. Terdapat perbedaan yang sangat jelas antara penyimpan uang, bagian pencatatan transaksi, dan pejabat otorisasi.
h.
Pembatasan akses Dalam melakukan pembatasan akses, Inspektorat IV melaksanakannya melalui penerapan prosedur yang tetap. Informasi yang akan diberikan kepada publik harus melalui prosedur pengecekan terlebih dahulu untuk menyaring informasi agar informasi-informasi yang bersifat rahasia tidak sampai bocor.
4.
Informasi dan komunikasi Dari data dan fakta yang diperoleh melalui hasil penelitian di Lingkungan Inspektorat IV yang sedang berjalan, penulis tidak menemukan kendala atau permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan pengendalian Informasi dan Komunikasi di Inspektorat IV. Secara umum implementasi Sistem Pengendalian Internal dalam komponen Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Inspektorat IV sudah diterapkan dengan baik dan telah sesuai dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi di Inspektorat Jenderal juga telah disediakan. Sebagai contoh masing-masing auditor di Inspektorat IV dibekali oleh buku saku dan buku panduan yang berisi tentang petunjuk dan jenis temuan-temuan yang sering terjadi pada obyek yang akan diaudit. Selain itu Inspektorat IV juga telah memiliki Sistem Informasi yang terkomputerisasi berupa fingerprint sebagai alat absensi pegawai/auditor yang langsung terintegrasi dengan database Instansi untuk mempermudah dalam mendeteksi adanya pegawai di Inspektorat IV yang terlambat atau tidak masuk. Bentuk komunikasi juga secara jelas terdapat pada surat tugas yang diberikan oleh masing-masing auditor di Inspektorat IV yang akan melakukan dinas. Dalam surat tugas tersebut tertera instruksi dari Pimpinan Inspektorat IV terkait obyek audit dan waktu penugasan yang harus dilaksanakan.
5.
Pemantauan pengendalian Dari informasi yang telah diperoleh mengenai implementasi pemantauan pengendalian yang sedang berjalan di Lingkungan Inspektorat IV, penulis memperoleh informasi bahwa pelaksanaan pengendalian internal pada komponen Pemantauan Pengendalian di Inspektorat IV sudah sesuai dengan SPIP. Hal ini didukung dengan adanya informasi yang menunjukkan bahwa sudah terdapat unsur-unsur pokok SPIP pada pelaksanaan Pemantauan Pengendalian di Inspektorat IV. Unsur-unsur seperti Pemantauan berkelanjutan, kegiatan evaluasi secara terpisah, dan penindaklanjutan sudah dilaksanakan dengan baik dan efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, serta rekonsiliasi di dalam kegiatan pemantauan berkelanjutan. Sementara untuk evaluasi secara terpisah serta tindak lanjut, Inspektorat Jenderal memiliki sebuah mekanisme dimana untuk menguji efektivitas Sistem Pengendalian Internal Tim Evaluasi Terpisah melakukan reviu dan masing-masing Tim Evaluasi secara terpisah akan menyatukan dan mengkoordinasikan hasil daripada evaluasi yang telah dilakukan. Setelah hasil evaluasi tersebut disatukan dan dikoordinasikan, Inspektur Jenderal selaku pimpinan melakukan tindak lanjut melalui rekomendasi audit dan menetapkan
tindakan korektif yang memadai. Dari Informasi yang telah diperoleh selama penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat permasalahan dan kendala terkait pelaksanaan Pemantauan Pengendalian, hal tersebut menunjukkan bahwa sejauh ini Inspektorat IV mampu mengantisipasi kelemahan pelaksanaan pengendalian internal.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa pelaksanaan kegiatan pengendalian internal di Inspektorat IV secara keseluruhan sudah berjalan secara efektif dan telah sesuai dengan SPIP. Meskipun begitu masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari Inspektorat IV. Berikut merupakan uraian kesimpulan atas penelitian yang dilakukan oleh penulis di Lingkungan Kantor Inspektorat Jenderal kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Inspektorat IV), yaitu: 1.
2.
3.
Implementasi pengendalian internal di Inspektorat IV sudah diuraikan berdasarkan pendekatan SPIP. Hasil daripada uraian tersebut dijabarkan satu persatu sesuai dengan unsur-unsur pokok yang terdapat di 5 komponen pengendalian internal SPIP. Misalnya pada komponen Lingkungan Pengendalian, informasi atas pelaksanaan pengendalian internal dijabarkan sesuai unsur-unsur yang ada pada komponen ini seperti Kebijakan Instansi, Prosedur, Kode etik, Integritas, Komitmen, dan Struktur organisasi Inspektorat Jenderal. Dari informasi inilah penulis mengetahui bahwa pelaksanaan pengendalian internal di Lingkungan Kantor Inspektorat IV telah diuraikan dan dikelompokkan sesuai dengan komponen-komponen pengendalian internal yang ada di SPIP. Dari hasil evaluasi/perbandingan antara implementasi pengendalian internal di Inspektorat IV, penulis menemukan beberapa kondisi terkait pelaksanaan pengendalian internal. Kondisi tersebut merupakan akibat dari adanya pelanggaran yang dilakukan pegawai atas komponen pengendalian internal SPIP. Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran terhadap kode etik berupa keterlambatan yang dilakukan oleh pegawai di Inspektorat IV. Pelanggaran atas kode etik ini dapat menyebabkan berkurangnya mobilitas dan kinerja Instansi apabila pelanggaran tersebut diabaikan. Selain itu, penulis juga menemukan kondisi terkait pelaksanaan pengendalian internal seperti adanya kelebihan dalam pembayaran perjalanan dinas, adanya pegawai yang belum melakukan inventarisasi dan kodefikasi barang, serta ditemukannya asset dalam kondisi rusak berat/usang/hilang namun belum diusulkan penghapusannya. Kondisi tersebut memberikan informasi kepada penulis bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan atas pelaksanaan pengendalian internal di Inspektorat IV. Hasil dari evaluasi/perbandingan tersebut sebenarnya sudah cukup membuktikan kepada penulis bahwa pelaksanaan pengendalian internal di Inspektorat IV sudah berjalan secara efektif dan sesuai SPIP. Namun masih ditemukan adanya beberapa kondisi yang disebabkan oleh kelemahan pelaksanaan pengendalian internal. Selain kelemahan pengendalian internal, diduga kelalaian dari pegawai dan lemahnya pengendalian oleh atasan juga merupakan beberapa faktor timbulnya kondisi-kondisi tersebut. Hal ini perlu diperhatikan agar kondisi tersebut tidak terulang kembali.
Saran Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan terkait pelaksanaan pengendalian internal diatas, maka penulis menyarankan Inspektorat IV agar: 1. Inspektorat IV agar mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya terkait pelaksanaan pengendalian internal yang dinilai sudah efektif dan juga telah sesuai dengan SPIP. 2. Pimpinan di Inspektorat IV perlu meningkatkan sinerginya antara pelaksanaan pengendalian internal dengan SPIP secara lebih detail. Hal ini untuk mencegah kondisi yang sama akibat perbandingan pelaksanaan pengendalian dengan SPIP tersebut terulang kembali.
3.
Saran bagi penulis selanjutnya, ada beberapa kajian lain yang dapat dibahas atas pengendalian internal yang dilakukan di Inspektorat Jenderal selain Evaluasi Pengendalian Internal Berdasarkan SPIP, misalnya pengendalian Sistem Pengelolaan Keuangan.
REFERENSI Anastasia. 2005. Persepsi Manajemen Badan Usaha Milik Negara/Daerah Dan Badan Usaha Miliki Swasta Di Jawa Timur Terhadap Management Audit Sebagai Strategi Untuk Mencegah Dan Mendeteksi Kecurangan Pada Fungsi Pembelian, Karya Akhir Program Sarjana S1 Universitas Airlangga. Anthony & Govindarajan. (2005). Sistem Pengendalian Manajemen. Jakarta: Salemba Empat Boynton, etall. (2003). Modern Auditing. Jakarta: Erlangga Handoko, T. Hani. 2000. Manajemen. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi Moeller, Robert R. (2007). COSO: Enterprise Risk Management. Understanding The New Integrated EM Framework. Kanada: John Wiley & Sons. Inc. Akuntansi Pemerintahan, Muchlis dkk, Salemba Empat, 2002. Robbins, Stephen P. 2003. Perilaku Organisasi. Edisi Kesembilan. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Indeks. Santoso, Ivan. 2010. Studi Analisis Hasil Audit Inspektorat Kementrian XXX Tahun 2000 Sampai Dengan Tahun 2008, Karya Akhir Program Sarjana S2 Universitas Indonesia. Siagian, Sondang P. 2001. Audit Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. Wagner, John A. and John R. Hollenbeck. 1995. Management of Organizational Behaviour. Second Edition. New Jersey: Prentice-Hall International. (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2009) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 tahun 2008. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). United States General Accounting Office. (November 1999). Standards for Internal Controlin the Federal Government.
RIWAYAT PENULIS Andika Putra Kurniawan lahir di Jakarta pada 13 Mei 1991. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi pada tahun 2013
