BERITA DAERAH KABUPATEN SAIIIOSIR ^ TAHUN 2011 NOMOR.7.... SERr F NOMOR../p.u.. PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 3 TAHUN 201
1
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTElti PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA BUPATT SAMOSIR,
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian lntern Pemerintah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian lntern Pemerintah
di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Samosir;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor
151,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4346); 2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia, Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aBaQ 4.
Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a578].; 5. Peraturan Pemeritah ....../
PeraturanPemerintahNomorTgTahun200stentangPedoman Daerah pembinaan dan pengawasan penyerenggaraan Pemerintah Tahun 2005 Nomor 165' (Lembaran Negara Republik lndonesia
5.
TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor4593); 6. PeraturanPemerintahNomorSTahun2006tentangPelaporanKeuangan pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia dan Kinerja lnstansi Tahun2006Nomor2l,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia Nomor 46141; Tahun 2007 tentang Pembagian urusan 7. peraturan Pemerintah Nomor 38
PemerintahanAntaraPemerintah,PemerintahDaerahProvinsi,dan PemerintahDaerahKabupaten/Kota(LembaranNegaraRepublik
Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lndonesia Nomor 4737
PeraturanPemerintahNomor4lTahun2ogTtentangorganisasi
8.
PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun200T Republik lndonesia Nomor Nomor gg, Tambahan Lembaran Negara 4741)',
PeraturanPemerintahNomor60Tahun200stentangSistem
8.
PengendalianlnternPemerintah(LembaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun200sNomorl2T,TambahanLembaranNegaraRepublik 9.
lndonesia, Nomor 4890); Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Samosir
7 Tahun 2006 Tentang
(Lembaran Daerah Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah KabupatenSamosirTahun2006NomorT0SeriANomor6). IIIEMUTUSKAN:
MenetaPkan
:PERATURANBUPATIsAmosIRTENTANGPENYELENGGARAAN .g:=T=ffitrENGEi.TDALIANINTERNPEIIIIERINTAHDILINGKUNGAN SAMOSIR' PE*JIERINTAH DAERAH KABUPATEN
BAB I KETENTUAN
UMUTUI
Pasal I dengan: Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud l.SistemPengendalianlntern,yangselanjutnyadisingkatSPladalahproses integralpadatindakandankegiatanyangdilakukanyangterusmenerus
olehpimpinandanseluruhpegawaiuntukmemberikankeyakinan yang efektif melalui kegiatan memadai atas tercapainya tuiuan organisasi pengamanan asset Negara' dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
danketaatanterhadapperaturanperundang.undangan' 2.SistemPengendalianlnternPemerintah,yangselanjutnyadisingkatSP|P
adalahSistemPengendalianlnternyangdiselenggarakanEecara menyeluruhterhadapprosesperancangandanpelaksanaankebijakan
sertaperencanaan,penganggaran'danpelaksanaananggarandi lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir' 3. Pengawasan.....'/
3.
Pengawasan lntern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan yang tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mernberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur
yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
4.
Pemerintah Kabupaten Samosir adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah'
5. 6.
Bupatiadalah BuPatiSamosir. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden'
7.
lnspektorat Kabupaten samosir adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
8.
Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah
g.
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Samosir' Audit, adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi buktiyang dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan
standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi lnstansi Pemerintah.
10. Reviu, adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan' 11. Evaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah
ditetapkan,
dan
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapaitujuan' 12. Pemantauan, adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapaitujuan yang telah ditetapkan' 13. Kegiatan pengawasan lainnya, adalah kegiatan pengawasan yang antara pelatihan lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan
pengawasan, pembimbingan
dan konsultansi,
pengelolaan hasil
pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan'
14. Petunjuk pelaksanaan penyetenggaraan SPIP adalah Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Bupati samosir tentang Penyelenggaraan sPlP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian Seluruh aktivitas manajemen pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan pemerintahan daerah/sKPD dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan. BAB
[
....../
BAB II PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH Pasal 2 (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kabupaten. (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian lntern Pemerintah dan Peraturan Pelaksanaannya. (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memberikan
keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Samosir, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pasal 3
(1)
Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir wajib menerapkan sPlP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi unsur:
a. b,
Lingkungan Pengendalian; Penilaian Risiko;
c.
KegiatanPengendalian; lnformasidan Komunikasi; dan Pemantauan Pengendalian lntern.
d. e.
(2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian lntern Pemerintah. (3)
Penerapan unsur sPlP sebagaimana dimaksud pada aYal (1), dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkat daerah.
Bagian Kesatu Lingkungan Pengendalian Pasal 4 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian lntern dalam lingkungan kerjanya melalui:
a. penegakan integritas dan nilaietika; b. komitmen terhadaP komPetensi; c. kepemimpinan Yang kondusif; d. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; e. penyusunan ......1
e.penyusunandanpenerapankebijakanyangsehattentangpembinaan
f.
sumber daYa manusia; hubungan kerja yang baik dengan lnstansi Pemerintah terkait.
Pasal 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 etika nilai dan integritas Penegakan huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
a. b.
menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat dalam SKPD;
d.
menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebuakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap perilaku; menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau
e.
pengabaian pengendalian intern; dan perilaku menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong
c.
tidak etis. Pasal 6 huruf b Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 sekurang-kurangnya dilakukan dengan: mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk
a.
b. c.
menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah; menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam satuan Kerja Perangkat Daerah; pegawai menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk membantu mem pertahankan dan meningkatkan kom petensi pekerjaannya;
Pasal 7 c Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:
a.mempertimbangkanrisikodalampengambilankeputusan;
b. c. d.
menerapkan manajemen berbasis kinerja; mendukung fungsitertentu dalam penerapan SPIP; melindungi asset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
e.
yang melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan
lebih rendah; dan
f.
merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, pengganggaran, program dan kegiatan'
Pasal 8 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. wewenang ....../
a.
wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan satuan Kerja
b.
Perangkat Daerah; pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait
c.
dengan pihak lain dalam Satuan Kerja Daerah yang bersangkutan; dan pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dirnaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan peneraPan SPIP. Pasal 9
(1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
a.
penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan
b.
pemberhentian Pegawai; penelusuran latar belakang calon pegawai dalam pro$es rekrutmen; dan
c. (2)
supervisi periodik yang memadaiterhadap pegawai' Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Pasal 10 lnstansi Pemerintah terkait sebagaimana yang dengan baik Hubungan kerja dimaksud dalam Pasal4 huruf f diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar lnstansi Pemerintah terkait.
Bagian Kedua Penilaian Risiko
(1) (2)
Pasal 1{ penilaian risiko. melakukan wajib Kepala SKPD Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. b. (3)
identifikasirisiko; dan
analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' Kepala SKPD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan menetaPkan:
a. b.
tujuan SKPD; dan tujuan pada tingkatan kegiatan.
Pasal 12 datam Pasal 11 ayat (2) huruf a dimaksud ldentifikasi risiko sebagaimana sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan: a. menggunakan metodolo gi ....-.1
a.
menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan lnstansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
b.
menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
menilaifaktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Pasal 13 (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
dilaksanakan untuk menentukan dampak
(2) huruf
dad risiko yang
b
telah
diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan lnstansi Pemerintah. (2) Pimpinan
lnstansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam
menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.
Pasal 14
(1) Tujuan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayal (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. (2)
Tujuan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib
dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. (3)
Untuk mencapai tujuan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menetapkan:
a. b.
strategi operasional yang konsisten; dan
strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.
Pasal {5 Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. b.
berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis SKPD; saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
c. d. e. f.
relevan dengan seluruh kegiatan utama SKPD;
mengandung unsur kriteria pengukuran; didukung sumber daya SKPD yang cukup; dan melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.
Bagian Ketiga Kegiatan Pengendalian Pasal 16 (1)
Kepala SKPD wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
(2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1
), sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut: a. kegiatan ...../
a.
kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok lnstansi Pemerintah;
b.
kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
c.
kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus SKPD;
d. e. f.
kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwq kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
(3)
Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas. reviu atas kinerja SKPD yang bersangkutan;
a. b. c. d. e. t.
pembinaan sumber daya manusia; pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; pengendalian fisik atas aset; penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; pemisahan fungsi;
i.
otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
j
akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
k.
dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian lntern serta
g. h.
transaksi dan kejadian penting. Pasal {7
Reviu atas kinerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan.
Pasal 18 (1) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b wajib dilakukan oleh Kepala SKPD. (2)
Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD bertanggung jawab sekurangkurangnya:
a.
mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategiSKPD kepada pegawai;
b. c.
membuat stategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan menyusun dan mengusulkan uraian jabatan, prosedur rekrutmen,
program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem komputerisasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir. Pasa|19....../
(1)
Pasal {9 pengelolaan sistem informasi sebagaimana pengendalian atas Kegiatan dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
(2)
Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. b.
pengendalianumum;dan pengendalian aplikasi.
r
Pasal 20 Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri dari:
a. b. c.
pengamanan sistem informasi; pengendalian atas akses;
pengendalian atas pengembangan
dan perubahan perangkat
lunak
aplikasi;
d. pengendalian atas perangkat lunak system; e" pemisahan tugas; dan L kontinuitaspelayanan. Pasal 2{ Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hurut a sekurang-kurangnya mencakup:
a, b.
pelaksanaan penilaian resiko secara periodik yang komprehensif;
pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
c.
penetapan organisasi untuk mengimplementasikan
dan
mengelola
program pengamanan;
d. e.
penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;
implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan
f.
pemantauan efektifitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.
Pasal 22 Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b sekurang-kurangnya mencukupi:
a.
klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensivitasnya;
b.
identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal;
c.
pengendalian
fisik dan pengendalian logika untuk mencegah
menditeksi akses yang tidak diotorisasi; dan d. pemantrauan
dan
d.
pemantauan atas akses ke sistem informasi, investasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.
Pasal 23 Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 huruf c
sekurang-kurangnya
mencakup:
a. b.
otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan
lang
c.
di mutakhirkan; dan
penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak.
Pasal 24 Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d sekurang-kurangnya mencakup:
a.
pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasiatas otorisasi akses;
b.
pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; dan
c.
pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.
Pasal 25 Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e sekurangkurangnya mencakup:
a.
identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;
b. c.
penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan
pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervise, dan reviu.
Pasal 25 Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal
2A huruf f
sekurang-kurangnya mencakup:
a.
penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;
b.
langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer;
c.
pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan
d.
pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Pasal27......l
Pasal 27 Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. b. c. d.
pengendalian otorisasi;
pengendaliankelengkapan; pengendalian akurasi; dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.
Pasal 28 Peqgendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 huruf
a
sekurang-kurangnya mencakup:
a. b. c. d.
pengendalian terhadap dokumen sumber; pengesahan atas dokumen sumber; pembatasan akses ke terminalentri data; dan
penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.
Pasal 29 Pengendalian kelengkapan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b sekurang-kurangnya mencakup:
a.
pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
b.
pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.
Pasal 30 Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 huruf c
sekurang-kurang nya mencakup:
a. b. c.
penggunaan disain entridata untuk mendukung akurasidata; pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasidata yang salah; pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan
d.
reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.
Pasal 31 Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d sekurang-kurangnya mencakup:
a.
penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
b.
penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa
versifile komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
c.
penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header labels sebelum pemrosesan; dan
d.
penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan. Pasal 32 ... .../
Pasal 32
(1) Kepala SKPD wajib melaksanakan pengendalian fisik atas
asset
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d'
(2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas asset
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pimpinan lnstansi Pemerintah wajib menetapkan, pegawai: mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh
a. b. (1)
rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan rencana pemulihan setelah bencana'
rlpara sKpD wajib mene,ro*:;::l3,l"r"ui, indikator dan ukuran kinerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e' pengukuran (2) Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan lnstansi Pemerintah harus:
a. b.
menetapkan ukuran dan indikator kinerja; mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;
c. d.
mengevaluasifaktor penilaian pengukuran kinerja; dan membandingkan secara terus-menerus data capaian kenerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.
Pasal 34 (1) Kepala SKPD wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 aYat (3) huruf f' pada (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala SKPD harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.
(1) (2)
Pasal 35 yang Kepala sKpD wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g. Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.
(1)
(2)
Pasal 36 yang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan pencatatan akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf h' Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD perlu mempertimbangkan: transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat
a.
segera;
dan b. ktasifikasi ......'..t
b.
klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.
Pasal 37 (1)
Kepala SKPD wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf i dan
menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf j. (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD wajib m'emberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala. (3)
Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya
dan
pencatatannya sebagimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD wajib menugaskan pegawai dan bertanggung jawab terhadap penyimpangan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala. Pasal 38 (1)
Kepala SKPD wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian lntern serta transaksi dan kejadian penting
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), huruf k. (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepata SKPD wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan
Secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem Pengendalian lntern serta transaksidan kejadian penting. Bagian Kelima lnformasi dan komunikasi Pasal 39 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Pasal 40 (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib
diselenggarakan secara efektif. (2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektlf sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pimpinan lnstansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:
a.
menyediakan
dan memanfaatkan berbagai bentuk dan
sarana
komunikasi;
b.
mengelola, mengembangkan, dan memperlcaharui sistem informasi secara terus-menerus. Bagian Keenam....../
Bagian Keenam Pemantauan
Pasal 41
(1) Kepala SKPD wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian lntern. (2) Pemantauan Sistem Pengendalian lntern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
Pasal 42 Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
Pasal 43 (1)
Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat
(2),
diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian lntern. (2)
Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.
Pasal 44
Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan. Pasal 45
(1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten
Samosir dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
(2)
Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang disusun
sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai Pembina penyelenggaraan SPIP.
(1)
Pasal 46 Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kebupaten Samosir ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB ill ...............t
BAB III PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP
(1)
Pasal 47 jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP bertanggung SKPD Kepala dilingkungan masing-masing.
(2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD termasuk akuntabilitas keuangan daerah.
Pasal 48
(1) Pengawasan lntern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2)' dilakukan oleh lnspektorat Kabupaten Samosir.
(?) lnspektorat
Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'
melakukan pengawasan intern melalui:
a. b. c. d. e.
audit; reviu;
evaluasi, pemantauan; dan kegiatan Pengawasan lainnYa.
Pasal 49 lnspektorat Kabupaten samosir melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Keria
Perangkat Daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir' Ditetapkan di Pangururan pada tanggal 16 Pebruari2011
BUPATI SAMOSIR, Capldto
MANGINDAR SIMBOLON
Drs. TIGOR SIMBOLON PEMBINA UTAMA MUDA NlP. {9510411 197801 { 002 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN20l{ NOMORJ' SERIFNOMOR
t08
