EVALUASI KARAKTERISTIK DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH LAPORAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2011 DIREKTORAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN BAPPENAS

EVALUASI KARAKTERISTIK DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

LAPORAN AKHIR

TAHUN ANGGARAN 2011

DIREKTORAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN BAPPENAS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahNya sehingga Laporan Akhir Evaluasi Karakteristik dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Tahun Anggaran 2011 dapat diselesaikan.

Laporan akhir ini difokuskan pada

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah, dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut: - Latar belakang, tujuan, ruang lingkup, keluaran (output), dan pelaksana kegiatan, - Metodologi, - Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, - Analisis Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, serta - Kesimpulan dan Rekomendasi. Sebagaimana umumnya karya manusia, laporan akhir ini belum sempurna, namun diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan kegiatan/program khususnya penanggulangan kemiskinan di daerah, serta membantu mensinkronisasikan dengan kegiatan/program penanggulangan kemiskinan di pusat. Laporan ini disusun sebagai “dokumen hidup” yang perlu senantiasa disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Oleh karena itu, saran dan kritik sangat

dibutuhkan demi perbaikan dan penyempurnaannya. Akhir kata, semoga laporan akhir ini dapat dimanfaatkan dan banyak memberikan manfaat bagi semua pihak dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

Jakarta, Desember 2011

Tim Penyusun

Laporan Akhir Evaluasi Karakteristik dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah TA 2011

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................... DAFTAR ISI ..............................................................................................................

2 3

I.

PENDAHULUAN ..............................................................................................

4

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Latar Belakang ....................................................................................... Tujuan .................................................................................................. Ruang Lingkup ....................................................................................... Keluaran (Output) ................................................................................... Sistematika Penulisan .............................................................................

4 5 6 6 7

METODOLOGI ................................................................................................

8

II.

2.1. Pemilihan Daerah Penelitian .................................................................... 8 2.2. Metoda Pengumpulan Data ..................................................................... 10 III.

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH ................................... 12 3.1. KLASTER 1: Perlindungan sosial, Kesehatan dan Pelayanan Dasar ............... 12 3.2. KLASTER 2: Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi Lokal dan Wilayah ........................................................................................... 18 3.3. KLASTER 3: Usaha Kecil Menengah dan Kredit Usaha Rakyat ...................... 35

IV.

ANALISIS EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH ..... 38 4.1. Perkembangan Pengurangan Kemiskinan ................................................. 38 4.2. Analisis terhadap Efektivitas Program dalam Menyelesaikan Permasalahan Daerah ............................................................................ 43

V.

PENUTUP ....................................................................................................... 47 5.1. Kesimpulan ............................................................................................ 47 5.2. Rekomendasi ......................................................................................... 47


3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2009 telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 14,15 % (32,53 juta penduduk miskin) pada tahun 2009 menjadi 13,33% (31,02 juta) pada Maret 2010, dan angka ini memenuhi target RKP 2010 yaitu pada kisaran 12-13,5%. Jika dilihat ke belakang, Tingkat kemiskinan mengalami penurunan sejak tahun 2006, tetapi dilihat dari jumlah penduduk miskin masih sangat besar jumlahnya. Laju penurunan angka kemiskinan juga mengalami pelambatan, yaitu dari bulan Maret 2009 – Maret 2010 hanya turun 0,82% dan periode sebelumnya, yaitu Maret 2008 – Maret 2009 sebesar 1,27%. Pada RKP

2011 yang merupakan

tahun

kedua sekaligus pemantapan

pelaksanaan RPJM 2010-2014, penanggulangan kemiskinan merupakan program prioritas lintas bidang dengan target pengurangan kemiskinan pada kisaran 11,5-12,5 persen. untuk mencapai target tersebut, arah kebijakan yang diambil mencakup tiga hal penting sebagai berikut: (i) mendorong pertumbuhan yang pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus; (ii) meningkatkan kualitas kebijakan dan

program

penanggulangan

kemiskinan

melalui

kebijakan

afirmatif

atau

keberpihakan; dan (iii) meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yang melalui Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bahwa program penanggulangan kemiskinan masih dikoordinasikan dalam tiga klaster program, yaitu: (i) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang bertujuan untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; (ii)

Kelompok

program

pemberdayaan

masyarakat

yang

bertujuan

untuk

mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakt miskin untuk terlibat dalam pembangunan; dan (iii) Kelompok program berbasis usaha


4

ekonomi mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Meskipun demikian, angka kemiskinan masih belum bergerak jauh dan angka tersebut

menunjukkan

pencerminan

dari

pencapaian

berbagai

program

penanggulangan kemiskinan di daerah yang didukung oleh berbagai upaya sinergi pusat dan daerah yang belum optimal. Di era desentralisasi saat ini peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Karakteristik kemiskinan di daerah sangat beragam dan program-program di daerah telah mampu menurunkan angka kemiskinan daerah maka perlu dilakukan evaluasi terhadap program-program kemiskinan daerah yang benar-benar efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Di lain pihak, ketepatan sasaran program kemiskinan juga menjadi hal penting dalam penurunan angka kemiskinan. Akan tetapi beberapa daerah masih meragukan ketepatan data BPS untuk keperluan targeting program dan mengembangkan berbagai indikator kemiskinan lokal. Pertanyaan penting yang patut diajukan adalah, apakah dengan mengusung indikator lokal bisa lebih mempercepat penurunan kemiskinan di daerah. Bagi daerah-daerah dengan tingkat penurunan kemiskinan tinggi, perlu dievaluasi juga mengenai ketepatan sasaran dari program-program yang diusung, termasuk kemungkinan adanya pengembangan indikator kemiskinan lokal. Mengingat program-program penanggulangan kemiskinan di daerah sangat beragam dan dimungkinkan tidak selalu mengacu pada pengelompokan 3 (tiga) klaster program penanggulangan kemiskinan, maka diperlukan masukan dan kontribusi dari unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedeputian kemiskinan, ketenagakerjaan, dan UKM, maupun dari kementerian/lembaga terkait untuk memperdalam analisis yang akan dilakukan.

1.2. Tujuan Tujuan dari kegiatan Evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi inisiatif daerah dalam bentuk program-program penanggulangan kemiskinan daerah dan menilai efektifitas pelaksanaan program-program tersebut dalam mengurangi kemiskinan di daerah. Dengan adanya gambaran tersebut, manfaat (benefits) yang diharapkan adalah masukan berupa best practices dari pengalaman pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang


5

selaras dengan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat. Hasil analisis dari best practices tersebut pada akhirnya diharapkan dapat menjadi bagian dari pertimbangan pengambilan kebijakan di tingkat pusat untuk penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan pada periode berikutnya, dengan harapan dapat memberikan dampak (impacts) bagi penurunan angka kemiskinan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.3. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan Evaluasi Karakteristik dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah adalah untuk: a.

Mengevaluasi trend penurunan angka kemiskinan di daerah untuk mendapatkan gambaran daerah-daerah dengan tingkat penurunan kemiskinan yang tinggi;

b.

Mengidentifikasi metoda targeting dan pendekatan yang dilakukan oleh masingmasing program-program penanggulangan kemiskinan daerah yang diidentifikasi;

c.

Menganalisis program-program kemiskinan di daerah untuk melihat mekanisme koordinasi, pelaksanaan dan penganggaran,

d.

Mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah.

1.4. Keluaran (Output) Keluaran yang diharapkan dari kegiatan Evaluasi Karakteristik dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah ini adalah sebagai berikut: a.

Laporan jenis program-program penanggulangan kemiskinan daerah yang memiliki tingkat pengurangan angka kemiskinan tinggi yang diidentifikasi berdasarkan mekanisme koordinasi, pelaksanaan dan penganggarannya;

b.

Metoda dan proses targeting program-program penanggulangan kemiskinan di daerah yang dianggap efektif dalam penurunan angka kemiskinan;

c.

Daftar permasalahan serta alternatif penyelesaian masalah dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

1.5. Sistematika Penulisan Laporan pertengahan ini terdiri 5 (lima) bab. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, keluaran (output) dan sistematika penulisan. Bab II


6

menjelaskan secara rinci mengenai metode pemilihan daerah dan pengumpulan data. Bab III menjelaskan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Bab IV menjelaskan analisi evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah. Dan Bab V sebagai bab terakhir memuat kesimpulan dan rekomendasi.


7

BAB II Metodologi

2.1. Pemilihan Daerah Penelitian Daerah penelitian untuk analisis tahap pertama dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk melihat laju penurunan tingkat kemiskinan dan menentukan daerah analisis. Dari 13 provinsi yang menjadi tempat kunjungan lapangan, terdapat 9 provinsi yang hanya memiliki kegiatan program penanggulangan kemiskinan

di

tingkat provinsi, kemudian terdapat 9 provinsi yang memiliki kegiatan program penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota. Berikut rincian daerah yang menjadi tujuan penelitian berdasar program penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah tersebut: A.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Provinsi No. 1.

Provinsi Kepulauan Riau

Program Penanggulangan Kemiskinan Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin /Desa tertinggal Program Rumah Layak Huni Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal

2.

Sumatera Barat

Program Adopsi Nagari Miskin

3.

Jambi

Program SAMISAKE (Satu Milyar Satu Kecamatan)

4.

Jawa Tengah

Program Bantuan Keuangan KPD Pemerintah Desa (Desa Berkembang) Program Bantuan Keuangan KPD Pemerintah Desa/Kel Bidang Kesehatan Program Pengembangan Desa Vokasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda)

5.

Jawa Timur

Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin)


8

6.

Simantri (Sistem Manajemen Pertanian

Bali

Terintegrasi) Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM)

7.

Kalimantan Selatan

Program Community Development (CD) Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Gerakan nasional peningkatan mutu dan produksi

8.

Sulawesi Barat

9.

Sulawesi Selatan

kakao (Gernas pro kakao) Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Desa WASH (Water And Sanitation Hygiene) Manajeman Berbasis Sekolah (MBS)

B. Program Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Kabupaten/Kota

No.

1.

2.

Provinsi Kepulauan Riau Sumatera Barat

Kabupaten/Kota

Kabupaten Bintan

Kabupaten Agam

Jambi

4.

Jawa Barat

5.

Jawa Tengah

Penanggulangan Kemiskinan Program SEHATI (Sehat Tambah Iman) Program Tentara Manunggal Membangun Nagari (TMMN)

Kota Padang

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)

Kabupaten Agam

Kredit Mikro Nagari (KMN)

Kabupaten Pasaman

3.

Program

P2BN (Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari)

Kabupaten

Program Penjaminan Kredit Daerah

Batanghari

(PPKD)

Kabupaten Bogor

Imbal Swadaya Pemerintah Kabupaten Bogor

Kabupaten

Pemberian Makanan Tambahan Anak

Sumedang

Sekolah (PMTAS)

Kota Surakarta

Konsorsium Solo

Kota Semarang

Pemberdayaan Masyarakat Miskin


9

Melalui Program Gerdu Kempling 6.

7.

8.

9.

Kalimantan

Kota Pontianak

Barat Kalimantan

Program Bedah Rumah Program Mamangun Tuntang Mahaga

Kota Palangkaraya

Tengah

Lewu (PM2L) Program Pembangunan

Kalimantan

Kabupaten Bulungan

Timur

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD)

Sulawesi

Kabupaten Takalar

Selatan

Sistem Dukungan Terpadu (Sisduk)

2.2. Metoda Pengumpulan Data Metoda pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1.

Studi Literatur dan Pengkajian Data Sekunder Kajian data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan dan mereview berbagai literatur dan hasil penelitian atau kajian yang terkait dengan karakteristik kemiskinan

di

daerah-daerah

tertentu,

program-program

penanggulangan

kemiskinan yang dilaksanakan, mekanisme pendanaan dan mekanisme koordinasi yang

dilakukan

di

daerah.

Review

juga

dilakukan

pada

dasar

hukum

pelaksanaannya, pedoman umum, dan pedoman lain yang terkait, serta kebijakan kepala daerah yang ada. 2.

Kunjungan Lapangan dan Observasi Kunjungan lapangan dilakukan dalam rangka mendapatkan data dan informasi

langsung

karakteristik

dan

program-program

penanggulangan

kemiskinan di daerah, upaya-upaya yang telah dilakukan, dan hal-hal lain yang memerlukan intervensi dari pemerintah pusat. Kunjungan lapangan dilakukan di 13 (tiga belas) Provinsi dengan keanekaragaman daerah yang berbeda-beda sehingga bisa mewakili disparitas perbedaan karakteristik penanggulangan kemiskinan daerah di Indonesia. 3.

Wawancara Mendalam (Indepth Interview) Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak pelaksana baik di tingkat pusat dan daerah terkait dengan pelaksanaan program-program penanggulangan


10

kemiskinan di daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pemilihan wawancara terhadap pihak terkait diwakilkan oleh Pemerintah Daerah, fasilitator program, dan masyarakat penerima program. Wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan mendalam dari pelaksanaan di daerah. 4.

Focused Group Discussion (FGD) Focused

Group

Discussion

(FGD)

akan

dilakukan

di

beberapa

kabupaten/kota sampel, pada salah satu atau beberapa provinsi yang menjadi lokasi penelitian. FGD akan melibatkan para pelaku kunci untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak yang secara langsung dapat saling menanggapi, sehingga informasi yang telah diperoleh dari hasil wawancara menjadi lebih lengkap. 5.

Konsinyering Konsinyering akan dilakukan di salah satu lokasi kunjungan lapangan selama 2 (dua) hari untuk mendiskusikan progres pelaksanaan review program penanggulangan kemiskinan, pembahasan hasil kunjungan lapangan yang telah dilakukan, serta penyusunan outline dan draft laporan kegiatan.


11

BAB III PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

Berdasarkan hasil kunjungan ke lapangan terlihat keberagaman program-program penanggulangan kemiskinan di daerah menurut kearifan lokal dan kebijaksanaan dari Pemerintah Daerah atau masyarakat setempat. Untuk itu, penjelasan dalam bab ini akan mencoba megikuti alur pengelompokan program penanggulangan kemiskinan yang diterapkan di tingkat nasional, yaitu program penanggulangan kemiskinan di daerah berdasarkan klaster 1 (perlindungan sosial, kesehatan dan pelayanan dasar), m (pemberdayaan masyarakat, pengebangan ekonomi lokal dan wilayah), klaster 3 (usaha kecil menengah dan kredit usaha rakyat). Pengelompokan pada kenyataannya tidak sama persis dengan di pusat, karena di level daerah lebih kompleks pelaksanaannya yaitu mempertimbangkan terhadap kenyataan yang ada di daerah baik dari segi keberagaman karakteristik wilayah maupun kehidupan sosial ekonominya. 3.1. KLASTER 1: Perlindungan sosial, Kesehatan dan Pelayanan Dasar 3.1.1. Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin/Desa Tertinggal, Kepulauan Riau Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin/ Desa Tertinggal merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan di Kepulauan Riau yang dibiayai secara bersama oleh APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi Kepulauan Riau

dengan perbandingan satu banding dua atau disesuai kan dengan

kemampuan APBD Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu, alokasi dana pengentasan kemiskinan untuk program ini pada tahun 2011 sejumlah 62,51 milyar Rupiah yang terdiri dari 20,85 milyar Rupiah dari APBD Kabupaten/Kota dan 41,66 milyar Rupiah dari APBD Provinsi. Kegiatan Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin/ Desa Tertinggal terdiri dari: 1.

Pemberian makanan tambahan balita/anak sekolah dari keluarga miskin.

2.

Perawatan kasus gizi buruk bagi penduduk miskin/desa tertinggal.

3.

Pengobatan Gratis/ Pelayanan

Kesehatan

(Jamkesda) bagi penduduk

miskin/desa tertinggal. 4.

Pembangunan/rehabilitasi posyandu dan pustu.


12

5.

Pemberian beasiswa bagi siswa SLTA dari keluarga miskin/desa tertinggal. Untuk

mengoptimalkan

penyelenggaraaan

Kebijakan,

Koordinasi

dan

Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, maka dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kepulauan Riau melalui Surat Keputusan Gubernur No 570 Tahun 2010, Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, yang disyahkan pada tanggal 29 Desember 2010. 3.1.2. Program Rumah Layak Huni, Kepulauan Riau Program Rumah

layak Huni

juga

merupakan salah

satu program

pengentasan kemiskinan di Kepulauan Riau, dengan alokasi anggaran pada tahun 2011 sebesar 119,35 milyar Rupiah yang bersumber dari 79,57 milyar Rupiah dana APBD Provinsi dan 39,78 milyar Rupiah dana APBD kabupaten/kota. Kegiatan Program Rumah Layak Huni ini terdiri dari: 1.

Rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk fasilitas jamban keluarga,

2.

Penyediaan sarana/sumber air bersih penduduk miskin/ desa tertinggal.

3.

Penyediaan listrik rumah penduduk miskin / desa tertinggal

3.1.3. Program SEHATI (Sehat Tambah Iman), Kab. Bintan, Kepri Program SEHATI di laksanakan di Kabupaten Bintan, Kecamatan Bintan Utara (Tanjung Uban) Provinsi Kepulauan Riau. Intervensi program berada di 2 wilayah yaitu : a. wilayah Desa lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara b. Kelurahan Tanjung Uban Timur Kematan Bintan Utara. Dua lokasi ini di pilih dengan pertimbangan bahwa masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan ibu dan anak serta masih adanya kelemahan dalam pelayanan kesehatan. Terkhusus di Tanjung Uban Timur merupakan kelurahan baru yang berasal dari hasil pemekaran kelurahan Tanjung Uban Selatan, di sisi lain Desa lancang Kuning merupakan satu-satunya wilayah terjauh dari kecamatan Bintan Utara dan kondisi geografis yang terpencar (terpisah dengan sungai)sehingga untuk mengakses pelayanan masih kurang. Dalam aspek pelayanan kesehatan di Desa Lanjang Kuning telah memiliki. Sedangkan kelurahan Tanjung Uban Timur memiliki 2 Posyandu dan 2 Pokbang.


13

Pelayanan di posyandu tidak hanya dimamfaatkan untuk Balita saja tetapi juga untuk pemeriksaaan ibu hamil. Dalam menjalankan programnya strategi dan kegiatan yang dilakukan oleh PKBI Kepulauan Riau terdiri atas pemetaan dasar (Baseline survey) yang dilakukan pada awal program, kemudian Lokakarya tingkat kecamatan untuk membangun konsep bersama masyarakat dan menilai potensi yang ada. Selanjutnya Pelatihan Kesehatan reproduksi untuk Kader Masyarakat dan Guru Sekolah, Penjangkauan dan pendampingan terhadap ibu hamil,bayi dan balita melalui Home Visit dan Diskusi Kelompok serta Pelatihan dasar untuk personel gerakkan sehat ibu dan anak ( Appreciative Community Participatory Training ). Hasil dari kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan timbulnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Kesehatan dengan terbentuknya Forum Desaku Sehat di tiap desa intervensi program dan kader yang terlatih serta terjangkaunya Bumil resti dan bayi Gizi Kurang/Buruk. 3.1.4. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), Kota Padang, Sumbar Dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Padang, lembaga lain yang juga punya kepeduliaan terhadap pengentasan kemiskinan, namun tidak berstatus sebagai SKPD adalah BAZDA. Zakat yang terhimpun berasal dari 15.000 lebih PNS Pemko Padang dalam menunaikan kewajibannya sesuai amanah Islam. Hingga Maret 2011, telah terhimpun dana sebesar Rp2,6 miliar. Berbagai kendala dalam penyaluran dananya salah satu diantaranya adalah terdapat perbedaan data-data kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan SKPD terkait. 3.1.5. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS), Kab. Sumedang, Jabar Memasuki tahun 2011, Program Penyediaan Makanan Tambahan anak sekolah (PMT-AS) di Kabupaten Sumedang mulai bergulir di seluruh Kecamatan di kabupaten Sumedang. Kegiatan dimaksud memiliki tujuan meningkatkan gizi siswa penerima PMT-AS melalui kudapan yang mereka terima dalam setiap pemberian.

Selain

dari

hal

tersebut

program

tersebut

bertujuan

pula

meningkatkan tingkat kehadiran siswa di sekolah sehingga dapat mengikuti kegiatan belajar serta jumlah tabungan sekolah meningkat.


14

PKK Kabupaten Sumedang memberikan informasi mengenai kebersihan penggunaan alat-alat yang akan dipergunakan dalam mengolah bahan baku kudapan yang akan dimasak. Kemudian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang memberikan arahan mengenai pengawasan terhadap kecacingan agar penerima program terhindar dari keracunan makanan. Sedangkan dari BP4K Kabupaten Sumedang memberikan informasi mengenai bahan-bahan bernilai gizi sangat tinggi sehingga dapat dan layak dipergunakan dalam PMT-AS. Program PMT-AS berjalan mulai bulan Juli 2011 dan akan serempak diselenggarakan oleh Desa Penerima Bantuan PMT-AS se-Kabupaten Sumedang dan akan berakhir pada bulan November 2011. Kegiatan

ini

diselenggarakan

oleh

Badan

Keluarga

Berencana

dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang selama 1 (satu) hari penuh dengan bantuan biaya APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011. 3.1.6. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda), Jateng 

Dasar a)

Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10/2010 tentang Penyelenggaraan Jamkesda

b) Pergub Jateng No. 73 Tahun 2010 tentang Juklak Penyelenggaraan Jamkesda 

Tujuan a)

Melindungi kesehatan masyarakat Sistem Jaminan Kesehatan.

b) Mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat. c)

Menjamin keterjangkauan masyarakat dengan mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu.

d) Memberdayakan masyarakat bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam pelayanan kesehatan. 

Tahapan a)

Tahap awal Jamkesda diarahkan pada penyediaan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat lanjut utk masyarakat miskin non kuota.

b) Tahap Perkembangan untuk masyarakat non kuota dan pekerja sektor informal.


15

c)

Tahap Lanjutan untuk masyarakat miskin non kuota, pekerja sektor informal dan masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan.



Kegiatan Tahun 2009

: Penyusunan Perda Nomor 10/2010 tentang Penyelenggaraan Jamkesda.

Tahun 2010

: a)

Penyusunan Pergub Pergub Jateng No. 73 Tahun 2010 tentang Juklak Penyelenggaraan Jamkesda.

b) Penandatanganan Kesepakatan antara Pemprov Jateng dengan 5 Pemkab/kota uji coba (Kab. Purbalingga, Rembang, Tegal, Kota Surakarta dan Pekalongan. c)

Uji coba pelaksanaan Jamkesda di 5 kab/kota sebanyak 225.000 jiwa dengan alokasi anggaran Rp. 2,4 milyar.

3.1.7. Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Bali Dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada masyarakat (kaya atau miskin tetapi belum memiliki Jaminan Kesehatan) dapat memanfaatkan JKBM di Puskesmas / RS seluruh Bali kecuali Kabupaten Jembrana. JKBM ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat serta dapat mengelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Pembiayaan JKBM disubsidi oleh Pemerintah Daerah Propinsi dalam bentuk bansos ataupun hibah kepada RS dan Puskesmas serta dana sharing dari Kabupaten/Kota. JKBM yang dikembangkan di Provinsi Bali sejak 1 Januari tahun 2010, hasil evaluasi ditahun 2010 telah diberikan pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap baik di Puskesmas dan Rumah sakit kepada lebih dari satu juta orang peserta JKBM. 3.1.8. Program Bedah Rumah, Kota Pontianak, Kalbar Pemerintah Kota Pontianak menargetkan akan mengalokasikan Rp 3 miliarRp 5 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tiap tahunnya untuk memugar 500-1.000 rumah. Karena dari sekitar 100.000 unit rumah yang ada di Kota Pontianak, sejumlah 6.000 unit rumah diidentifikasi dalam kondisi tidak layak huni. Program ini sudah dilakukan sejak tahun 2006, namun anggarannya hanya cukup untuk membedah 30-50 rumah tiap tahun.


16

Program Bedah Rumah ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan anggaran yang lebih berpihak pada rakyat dan didukung oleh pemerintah kota setempat. 3.1.9. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), Kalsel Sumber-sumber dana dari masyarakat yang potensial yang berasal dari zakat dan dana dari lembaga-lembaga keuangan di daerah dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai pemodalan usaha mikro, kecil dan menengah apabila Pemerintah daerah dapat menerapkan prinsip–prinsip good governance. Zakat ini diberikan kepada mereka yang bisa berusaha, mempunyai keterampilan dan keahlian tertentu. Jumlah modal kerja disesuaikan dengan jenis pekerjaan, situasi dan kondisi setempat. Modal kerja dapat berbentuk qardu al-

hasan (pinjaman kebaikan) yang tidak berbunga. Mereka yang menerima diminta mengembalikan untuk selanjutnya diberikan kepada orang lain yang berhak menerimanya. Apabila usaha yang bersangkutan bangkrut karena di luar kemampuannya, dana yang di pinjamkan di pandang sebagai zakat baginya. 3.1.10.

Manajeman Berbasis Sekolah (MBS), Sulsel Di bidang layanan pendidikan, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

merupakan

salah

satu

program

unggulan

Kabupaten

Takalar.

Program

Manajemen Berbasis Sekolah dimaksudkan untuk : a)

meningkatkan transparansi manajemen sekolah

b) meningkatkan kualitas mengajar guru yang berkualitas, menyenangkan dengan suasana lokalitas c)

peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Hingga tahun 2010, seluruh sekolah dasar baik negeri hingga swasta yang

berjumlah 247 sekolah telah tersentuh program MBS. Keberhasilan program ini memicu daerah untuk terus melanjutkan program sehingga di tahun 2011 ini MBS akan menyentuh sekolah menengah pertama. Untuk tahap awal sebanyak 17 SMP akan melaksanakan program ini.

3.2. KLASTER 2: Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi Lokal dan Wilayah


17

3.2.1. Program Tentara Manunggal Membangun Nagari (TMMN), Kab. Agam, Sumbar Data terakhir, dari sensus dan pendataan keluarga miskin secara nasional beberapa waktu yang lalu, sebelum terjadinya gempa 30 September 2009, masih terdapat 24.683 KK miskin di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu terdapat lebih dari 139.616 jiwa orang miskin, atau 37% dari jumlah penduduk sesungguhnya. Dengan terjadinya bencana gempa 30 September 2009, sudah barang tentu angka ini akan mengalami penambahan yang tidak sedikit. Misi penanggulangan kemiskinan pada Pasca Gempa 30 September 2009, yaitu supaya target pada lima tahun mendatang, di Kabupaten Padang Pariaman sudah terjadi pengurangan yang signifikan jumlah masyarakat miskin. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada tahun Anggaran 2010 ini, Pemerintah Daerah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat akan melaksanakan Program Tentara Manunggal Membangun Nagari (TMMN), yang akan dilaksanakan di dua Kecamatan yaitu kecamatan Enam Lingkung dan 2 x 11 Enam Lingkung. Kelanjutan program TMMN di tahun 2011 berlokasi di Kabupaten Agam, bertujuan untuk : a)

mempercepat

pembangunan

daerah

tertinggal

yang

dirasakan

oleh

masyarakat setempat b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan prasarana masyarakat c)

kegiatan ini juga meningkatkan pendidikan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan, serta meningkatkan kemanunggalan TNI dan Rakyat sebagai modal utama dalam sistem pertahanan semesta (Sishanta). Sasaran kegiatannya adalah sebagai berikut :

a)

TMMN di Simaruok, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dilakukan : pengerasan dan pengecoran jalan sepanjang 2.400 meter, perbaikan

jembatan

gantung

sepanjang

50

meter,

pengerasan

dan

pengecoran jalan ke kantor Walinagarai Garagahan yang baru sepanjang 150 meter, perbaikan Masjid Abrar, memperbaiki TPA Al Amin Simaruok, rehab rumah tidak layak huni sebanyak lima unit, pembangunan MCK 4 unit, dan pembuatan kolam terpal dan pembibitan ikan lele oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.


18

b) TMMN di Kenagarian Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam dilakukan pembangunan jalan sepanjang 6 km dengan lebar 12 meter dari Sungai Guntung menunju Pauh, kecamatan Tilatang Kamang. Di kecamatan Palupuh terdapat sekitar 40,9 persen angka kemiskinan. Dengan terbuka jalan Pasia Laweh tembus ke wilayah kecamatan Kamang Magek yang mempunyai hubungan adat istiadat akan mebawa dampak yang luar biasa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

3.2.2. Program Adopsi Nagari Miskin, Sumbar Program ini digulirkan oleh Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Sumbar. Pengguliran program tersebut gunanya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah Sumatera Barat, dengan merangkul pihak dunia usaha sebagai mitra dalam pelaksanaan program tersebut. 

Tujuan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, dengan membuka

-

akses pendanaan bagi masyarakat miskin kepada nagari yang telah ditetapkan sebagai sasaran pelaksanaan. Menjalin kemitraan dengan perusahaan yang ada daerah Sumatera Barat

-

untuk peduli terhadap masalah kemiskinan yang ada disana. 

Pemanfaatan bantuan a)

Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

b) Bantuan perbaikan rumah menjadi layak huni c)

Pembangunan unit sarana air bersih dan MCK

d) Pembangunan balai pertemuan dan penerangan listrik 

Sasaran lokasi dan besaran bantuan Besaran bantuan 6,5 M Sasaran Lokasi Th. 2011= 5 nagari (5 kab)

3.2.3. P2BN (Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari), Kab. Pasaman, Sumbar Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan pola pembangunan yang partisipatif yang langsung menyentuh masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman tahun 2011 melaunching secara resmi program baru yang diberi nama P2BN (Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari) yang


19

diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman No.14 Tahun 2011 dan tahun

ini

dialokasikan dana sebesar Rp.6 M. Dimana program ini sebagian besar mengadopsi/meniru pola PNPM yang diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat sehingga pemberdayaan masyarakat yang di inginkan dapat terwujud,karena program ini dari, oleh dan untuk masyarakat. P2BN dilaksanakan dalam rangka membantu masyarakat untuk mendanai kebutuhan fisik sarana prasarana dalam usaha peningkatan ekonomi masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Dengan Program baru ini diharapkan akan mampu membantu masyarakat

dalam

peningkatan

ekonomi

dan

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat di Kabupaten Pasaman. 

Tujuan: 1.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nagari

2.

Memberdayakan pemerintah nagari dalam pelaksanaan pembangunan nagari

3.

Meningkatkan peran serta dan kerjasama antara masyarakat dan Pemerintah Nagari

dalam

upaya

peningkatan

usaha

ekonomi

masyarakat serta penanggulangan kemiskinan



Pemanfaatan Bantuan 1.

Sarana/prasarana yang dibantu lewat program ini:

2.

Sarana/prasarana Jalan

3.

Sarana/prasarana Irigasi

4.

Sarana/prasarana Pertanian

5.

Sarana/prasarana Perkebunan Rakyat

6.

Sarana/prasarana Perikanan

7.

Sarana/prasarana Peternakan

8.

Sarana/prasarana ekonomi masyarakat

9.

Usaha industri rumah tangga

10. Pasar Tradisional 

Sasaran lokasi dan besaran bantuan Tahun 2011 dana sebesar 6 milyar di 12 kecamatan


20

3.2.4. Program SAMISAKE (Satu Milyar Satu Kecamatan), Jambi Adapun penyusunan program dan kegiatan-kegiatan ‘SAMISAKE’ mengacu pada aturan yang ada, salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan perubahannya. Oleh karena itu, secara umum ‘Program SAMISAKE’ ini, dapat dibedakan menjadi 2 program pokok atau program besar, yakni program umum dan program khusus. Program umum, merupakan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, atau bisa disebut sebagai ‘top down planning’. Sedangkan program khususnya, merupakan program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah (kecamatan) yang disusun berdasarkan perencanaan partisipatif, atau bisa disebut juga sebagai ‘bottom up planning’. Sehingga dengan demikian, diharapkan melalui program SAMISAKE tersebut, tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah. Untuk program yang bersifat top down planning pada program SAMISAKE, kegiatannya meliputi; bedah rumah, sertifikasi rumah, pemberian beasiswa, bantuan modal untuk UMKM, bantuan bagi para penyuluh, dan bantuan kesehatan melalui JAMKESMASDA. 

Pelaksanaan Program SAMISAKE Sejalan dengan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2010-2015, maka program SAMISAKE seyogyanya juga dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan di seluruh kecamatan di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. Oleh karena itu, 2011 ini, merupakan tahun pertama dari pelaksanaan

program

SAMISAKE,

maka

pelaksanaannya, untuk 2011 dilaksanakan

sebagai di

50

‘pilot

kecamatan

project’ seluruh

kabupaten dan kota dalam Provinsi Jambi. 

Pendanaan Program SAMISAKE Dalam pelaksanaannya, program SAMISAKE tersebut bertumpu pada pendanaan yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jambi. Namun demikian, untuk menggali dan memobilisasi sumber-sumber lainnya, maka pendanaan pada program ini, dapat juga berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR), APBD kabupaten/kota,


21

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta sumber-sumber lainnya, yang bersifat tidak mengikat. Untuk diketahui, program SAMISAKE pada dasarnya merupakan program yang lintas sektoral, yang harus terintegrasi antara satu program dengan program lainnya. Begitu juga, antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Untuk itu, fungsi koordinasi memegang peranan penting dalam pencapaian suksesnya pelaksanaan program SAMISAKE ini. 

Alur koordinasi program SAMISAKE Alur koordinasi program SAMISAKE sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh Bappeda Provinsi Jambi, maka fungsi koordinasi pelaksanaan program

tersebut

ditempatkan

pada

Bappeda

dan

jajarannya.

Alur

koordinasinya sebagai berikut; kepala Bappeda Provinsi Jambi sebagai koordinator, ketua harian dijabat oleh kepala UPT- Bappeda Provinsi Jambi, kelompok kerja oleh kabid-kabid Bappeda Provinsi Jambi. Kemudian pelaksana teknis oleh masing-masing SKPD Teknis Pemerintah Provinsi Jambi, dan pelaksana teknis oleh instansi vertikal. 3.2.5. Imbal Swadaya Pemerintah Kabupaten Bogor, Jabar Di tahun 2008, Pemkab Bogor mengalokasikan dana sebesar Rp14,2 miliar untuk memancing partisipasi masyarakat Kabupaten Bogor dalam membangun daerahnya. Kita akan mengalokasikan dana tersebut untuk 592 titik kegiatan yang tersebar di 426 desa dan kelurahan. Lebih lanjut Iyang mengatakan, ke-592 titik kegiatan tersebut meliputi pembangunan madrasah diniyah (MD) sebanyak 57 titik kegiatan, 38 madrasah ibtidaiyyah

(MI)

sebanyak,

dan

tujuh

kegiatan

pembangunan

madrasah

tsanawiyah (MTs). Kemudian juga dialokasikan untuk pembangunan sekolah dasar swasta (SDS) sebanyak dua titik kegiatan, satu kegiatan pembangunan sekolah menengah pertama swasta (SMPS) dan 10 pembangunan sarana air bersih sebanyak. Pelaksanaan pola imbal swadaya pada dasarnya merupakan perwujudan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi membangun lingkungannya secara mandiri dengan menghimpun sumber dana secara swadaya dan terlibat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan pembangunannya.


22

3.2.6. Program Bantuan Keuangan KPD Pemerintah Desa (Desa Berkembang), Jateng 

Tujuan a)

Mendukung percepatan pembangunan di desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b) Mendukung program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. c)

Mengembangkan potensi perekonomian dan usaha produktif masyarakat pedesaan.

d) Mewujudkan

pembangunan

kewilayahan

yang

mengintegrasikan

program/ kegiatan pada SKPD terkait untuk mendukung percepatan pembangunan desa. 

Pemanfaatan bantuan a)

Bidang Pertanian (Saprotan, bibit, pupuk dan obat-obatan).

b) Bidang Peternakan (ayam, bebek, kelinci, kambing dll). c)

Bidang Perikanan (lele, nila, kakap, belut, mujahir dsb).

d) Bidang Perkebunan (tembakau, empon-empon, vanili dll). e)

Pengembangan modal usaha (industri kecil/RT, pedagang asongan dan jasa).



Sasaran lokasi dan besaran bantuan Sebanyak 1.776 desa berkembang (s/d dengan tahun 2012) Tahun 2009 : 350 desa (29 kab) @ Rp. 100 jt = Rp. 35 m Tahun 2010 : 475 desa (29 kab) @ Rp. 100 jt = Rp. 47,5 m Tahun 2011 : 475 desa Tahun 2012 : 476 desa

3.2.7. Program Bantuan Kesehatan, Jateng 

Keuangan

KPD

Pemerintah

Desa/Kel

Bidang

Tujuan Mengaktifkan peran serta masyarakat melalui Forum Kesehatan Desa/Kelurahan dlm kegiatan pengamatan penyebab masalah kesehatan, sehingga tercipta kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini serta tindakan cepat oleh masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya masalah kesehatan.



Pemanfaatan bantuan


23

a)

Stimulan Pencegahan Demam Berdarah/Malaria (PSN Kit dan Pencegahan malaria).

b) PMT Penyuluhan Balita (PMT Penyuluhan makanan lokal) c) 

Pembangunan Jamban Keluarga (pembelian material)

Sasaran lokasi dan besaran bantuan Th. 2009 = 500 desa (2kota, 21kab) @ Rp. 15 juta = Rp. 7,5 m Th. 2010 = 500 desa (29 kab) @ Rp. 15 juta = Rp. 7,5 m

3.2.8. Program Pengembangan Desa Vokasi, Jateng 

Tujuan Pemberdayaan potensi desa, peningkatan kecakapan hidup dan akses pendapatan bagi masyarakat desa, khususnya desa berkembang sehingga tercipta kemandirian desa (menjadi desa mandiri).



Pemanfaatan bantuan Sebanyak 245 desa vokasi (sd tahun 2013) Tahun 2009 : 94 desa Tahun 2010 : 46 desa Tahun 2011 : 35 desa Tahun 2012 : 35 desa Tahun 2013 : 35 desa



Sasaran lokasi dan besaran bantuan Tahun 2009 : 94 desa @ Rp. 150 juta = Rp. 14,1 m Tahun 2010 : 46 desa @ Rp. 150 juta = Rp. 6,9 m

3.2.9. Konsorsium Solo, Kota Surakarta, Jateng 

Latar Belakang Di Kota Surakarta, mekanisme penyusunan APBD belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat

miskin dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu juga, belum memiliki kerangka strategi bersama (pemkot, sektor swasta, ornop, ormas, media massa, perguruan tinggi) dalam penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, Konsorsium Solo bersama komunitas, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, media massa, perguruan tinggi dan Pemerintah Kota Surakarta (eksekutif- legislatif) berupaya mendorong Laporan Akhir Evaluasi Karakteristik dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah TA 2011

24

terwujudnya kebijakan, program dan APBD yang berpihak masyarakat miskin demi tercapainya kesejahteraan rakyat. 

Strategi a)

Penguatan masyarakat sipil melalui pelembagaan peran komunitas miskin dalam pengambilan kebijakan

b) Jejaring lintas pemangku kepentingan (organisasi non pemerintah, media massa, akademisi, sektor swasta) c)

Advokasi kebijakan dan anggaran daerah yang berpihak masyarakat miskin

d) Sinergitas program penanggulangan kemiskinan melalui tim koordinasi penanggulangan

kemiskinan

dan

strategi

daerah

penanggulangan

kemiskinan e) 

Pengetahuan lokal dalam penanggulangan kemiskinan

Program a)

Mendorong terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Strategi Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan

b) Mendorong adanya APBD yang menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat miskin c)

Mendorong adanya kebijakan daerah berperspektif penanggulangan kemiskinan

d) Mengembangkan kerangka konsolidasi peran masyarakat sipil dalam advokasi anggaran Inovasi lokal penanggulangan kemiskinan sebagai fundamental platform advokasi di level nasional. 3.2.10. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Gerdu Kempling, Kota Semarang, Jateng Pengentasan kemiskinan di Kota Semarang salah satunya dilakukan melalui Program Terpadu Penanganan Kemiskinan, Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan atau Gerdu Kempling. Program Gardu Kempling ini memprioritaskan penanganan kemiskinan di setiap kelurahan yang masih ada warga di bawah garis kemiskinan. Program Gerdu Kemling ini rencananya diluncurkan pada pertengahan Februari atau Maret 2011 dengan tahap pelaksanaan 2 kali dalam setahun. Untuk tahun pertama, 32 kelurahan akan dijadikan pilot project Gerdu Kempling.


25

Selanjutnya, 48 kelurahan pada 2012 dan 2013, 32 kelurahan pada tahun 2014 serta 17 kelurahan pada tahun 2015. Sebagaimana dalam RPJMD, ditargetkan tiap tahunnya angka kemiskinan dapat menurun 2% atau bahkan lebih mengingat akan lebih tapat sasaran, jelas dan terukur.

3.2.11. Gerakan

Terpadu

Pengentasan

Kemiskinan

(Gerdu-Taskin),

Jatim Pemerintah Propinsi Jawa Timur menempatkan program penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu dari 7 prioritas pembangunan Jawa Timur sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006 – 2008. Arah kebijakan program ini difokuskan pada upaya penurunan angka kemiskinan, pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi RTM, pengurangan beban dan perbaikan mutu hidup kelompok miskin rentan dan penguatan kapasitas kelembagaan agar berfungsi dan berperan optimal dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan. Prioritas program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) diarahkan untuk mengurangi dampak krisis ekonomi yang terjadi dengan fokus kegiatan TRIDAYA meliputi: 1.

pemberdayaan manusia

2.

pemberdayaan usaha

3.

pemberdayaan lingkungan. Program Gerdu-Taskin lebih diarahkan kepada pola pengembangan dan

pengelolaan program yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Keterpaduan diwujudkan dengan memantapkan pola kemitraan antara pemerintah Propinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholders lainnya. Keberlanjutan diwujudkan melalui pengembangan pola penanganan program yang dimulai dari Tahap Awal yang dilanjutkan dengan Tahap Penguatan dan Tahap Pemandirian, yang dilakukan secara selektif pada Desa/Kelurahan lokasi. Gerdu-Taskin juga telah terbukti mampu memberikan manfaat bagi rumah tangga miskin berupa: 1.

pengurangan beban dan peningkatan pendapatan

2.

menggerakkan usaha sektor riil di perdesaan


26

3.

mengurangi praktik rentenir di pedesaan melalui penyediaan lembaga keuangan mikro yang melayani pinjaman modal secara mudah, cepat dan murahterpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan pedesaan

4.

terjadinya proses pembelajaran sosial ( social learning )

5.

menumbuhkan suasana kegairahan praktik demokrasi dalam pengambilan keputusan pembangunan. Program Gerdu-Taskin juga ikut memberikan kontribusi terhadap penurunan

angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2001 sebesar 7.267.843 jiwa (20,91%) dan pada tahun 2004 berkurang menjadi 6.979.565 jiwa (19,10%). Namun demikian akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bencana alam di beberapa daerah, pada tahun 2005 angka kemiskinan melonjak menjadi 8.390.996 jiwa (22,51%) dan pada tahun 2006 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 7.455.655 jiwa (19,89%).

3.2.12. Simantri (Sistem Manajemen Pertanian Terintegrasi), Bali Simantri adalah sebuah proyek unggulan Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka mempercepat adopsi teknologi pertanian yang merupakan pengembangan model percontohan dalam rangka alih teknologi kepada masyarakat pedesaan. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh : a)

Belum tergarapnya Potensi SDA dan SDM dalam pengembangan usaha agribisnis khususnya di pedesaan secara optimal.

b) Belum berkembangnya diversifikasi intern sektor pertanian dan antar sektor dalam pengembangan agribisnis khusunya di perdesaan. c)

Belum terfokus dan terpadunya kegiatan antar sub sektor pertanian dan sektor pendukungnya.

d) Masih rendahnya insentif berusaha tani karena belum diterapkannya teknologi usaha dan belum terlaksananya sistem usaha tani yang terintegrasi, efektif dan efisien. Simantri

mengintegrasikan

kegiatan

sektor

pertanian

dan

sektor

pendukungnya baik secara vertikal maupun horizontal sesuai potensi masingmasing wilayah dengan mengoptimalkan pemanfaatan Sumber daya Lokal yang ada. Kegiatan integrasi dilaksanakan berorintasi pada usaha pertanian tanpa limbah (Zero Waste) dan mampu manghasilkan 4 F, yaitu Food, Feed, Fertilizer, dan Fuel.


27

Kegiatan utamanya adalah mengintegrasikan budidaya tanaman dan ternak, dimana limbah tanaman diolah manjadi pakan ternak, dan limbah ternak diolah menjadi Biogas, Biourine, Pupuk organiak baik padat maupun Cair, serta Bio Pestisida. Sasaran dari kegiatan Simantri adalah sebagai berikut : a)

Peningkatan luas tanam, populasi ternak, perikanan dan kualitas hasil.

b) Tersedianya Pakan Ternak Sepanjang Musim. c)

Tersedianya Pupuk dan pestisida organik serta Biogas.

d) Berkembangnya

Diversifikasi

usaha,

Lembaga

Usaha

Ekonomi,

dan

infrastruktur di perdeasaan. Kegiatan SIMANTRI di Bali dilaksanakan sejak tahun 2009 sebanyak 10 unit dan dilanjutkan tahun 2010 sebanyak 40 unit, dan menurut pemerintah provinsi bali akan direncananakan setiap tahun secara berkelanjutan. Jadi hingga akhir tahun 2010 bali telah memiliki 50 model kegiatan usaha pertanian terintegrasi, jika ke 50 model SIMANTRI yang merupakan proyek Percontohan dapat dikembangkan lagi bagi desa-desa lainnya di bali maka mambangun desa secara berkelanjutan dengan target peningkatan pendapatan petani, terwujudnya program Bali Organik dan Bali Mandara akan dapat direalisasikan. 3.2.13. Program

Mamangun

Tuntang

Mahaga

Lewu

(PM2L),

Kota

Palangkaraya, Kalteng PM2L merupakan program terobosan pemerintah daerah

Kalimantan

Tengah yang dipusatkan di desa-desa pedalaman melalui pembangunan secara lintas sektoral dengan sasaran desa tertinggal. PM2L juga merupakan program yang sangat strategis dalam membentuk ketahanan daerah dalam era globalisasi. Program Memangun dan Mahaga Lewu yang berarti membangun dan menjaga kampung/desa merupakan wujud dari implementasi Ketahanan Daerah dalam era Globalisasi. Program pengentasan desa tertinggal itu secara umum diharapkan dapat mengubah kondisi desa tertinggal. Sasaran utama dalam program percontohan itu adalah desa-desa yang masuk kriteria tertinggal dan memprihatinkan, agar masyarakatnya bisa terangkat dari jurang kemiskinan, keterisolasian, kebodohan dan kemelaratan. Selain rehabilitasi rumah tak layak huni, proram itu juga meliputi pembangunan jalan, perbaikan selokan, pembuatan sarana air bersih, membangun fasilitas desa, pengecatan, perbaikan sekolah, sarana ibadah,


28

puskesmas dan posyandu. Sejumlah rumah yang direhabilitasi itu kondisinya sangat memprihatinkan, bangunannya rumah panggung dengan dinding hanya terbuat dari kulit kayu, jumlah dan ukuran ruangan yang sangat terbatas, serta tanpa sarana MCK yang memadai. Desa yang direncanakan menjadi lokasi program PM2L 2010 adalah desa yang

telah

ditetapkan

oleh

keputusan

Gubernur

yang

tergolong

desa

tertinggal/miskin. Sementara itu program tersebut tahun 2008 dan 2009 yang sudah dilaksanakan hampir di seluruh kabupaten tergolong sukses, tidak saja dilihat dari pembangunan dari partisipasi masyarakat desa serta peningkatan sosial ekonomi mereka. Di tahun 2011, ada 6 (enam) desa yang dimasukan ke dalam Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) yaitu Desa Lagan, Desa Malintut, Desa Harara, Desa Tarinsing, Desa Pinang Tunggal dan Desa Danau. Jumlah desa yang terkena program ini meningkat 100% dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan target untuk tahun 2012 ada 3 (tiga) kelurahan di Kota Palangkaraya yaitu Kelurahan Kameloh Baru, Kelu-rahan Palangka, dan Kelurahan Bereng Bengkel.

3.2.14. Program Community Development (CD), Kalsel Pengembangan ekonomi di daerah Kalimantan Selatan merupakan salah satu program dari Community Development (CD) perlu disiapkan suatu perencanaan strategis agar tepat sasaran sehingga dapat meyelesaikan masalah kemiskinan. Penyusunan rencana tersebut dapat dilakukan bersama masyarakat setempat, (pooling idea) yaitu menyesuaikan dengan prioritas kebutuhan mereka. Artinya dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan ekonomi masyarakat harus didukung oleh komitmen yang kuat dari setiap komponen pemerintah dan masyarakat agar hasilnya tidak sia-sia. Beberapa macam kegiatan yang umum dilaksanakan dalam program CD antara lain: a)

Pendidikan dan pelajaran baca tulis,

b)

Home economics,

c)

Proyek prasarana desa,

d)

Kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pengembangan teknologi. Tahapan Dalam Pelaksanaan Program Community Development adalah :

a)

fase awal pengenalan program dan penentuan masing-masing kegitan


29

b) metode dan pendekatan yang cocok dengan kondisi setempat, metode dan pendekatan yang umumnya diterapkan yaitu pada kegiatan membaca dan menulis untuk orang dewasa (adult literacy) dan kegiatan peningkatan peternakan

serta

pembangunan

prasarana

desa

dilaksanakan

sesuai

organisasi dan manajemen. Ada metode pelatihan teknis bagi warga pedesaan agar mereka dapat mengerjakan sendiri pembuatan bangunan lokal atau perumahannya. 3.2.15. Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kab. Bulungan, Kaltim Program PPMD merupakan implementasi dari janji pasangan bupati dan wakil bupati pada awal memimpin Bulungan 2005. Yaitu membangun Bulungan secara merata dan berkeadilan, yaitu dengan mengambil kebijakan mengurangi dana untuk perkotaan dan dialihkan ke desa-desa. Hal ini dilakukan untuk pemerataan, agar seluruh masyarakat Bulungan dapat menikmati pembangunan, dan hasilnya ternyata dapat diterima oleh masyarakat, dan pembangunan bisa merata. Pemerataan pembangunan yang salah satunya dibuktikan melalui program PPMD, dapat dilihat pada alokasi dana yang dikucurkan ke desa-desa. Jika sebelumnya setiap desa hanya menerima Rp 30 juta – Rp 50 juta per tahun, sejak ada PPMD satu desa bisa mendapatkan alokasi dana Rp 400-an juta per tahun. Tak hanya alokasi dana yang besar sehingga masyarakat bisa membangun fasilitas desa, melalui program PPMD, pemerintah daerah ingin menggerakkan peran serta masyarakat di segala aspek manajemen dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga yang menikmati hasilnya. Sejumlah fasilitas di tiga desa di kecamatan Bunyu dibangun melalui program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) mulai 2006 hingga 2009 kemarin. Setiap tahun rata-rata ada Rp 2 miliar lebih dana PPMD yang dialokasikan ke kecamatan terluar di Kabupaten Bulungan tersebut. Dalam kurun waktu 4 tahun (2006-2009), Kecamatan Tanjung Palas Barat mendapatkan alokasi dana melalui program PPMD senilai Rp 7 miliar lebih, yang direalisasikan di tiga desa di kecamatan tersebut. Dengan rincian, Rp 945 juta lebih pada 2006, Rp 2,256 miliar di tahun 2007, kemudian pada 2008 sebesar Rp 2,26 miliar dan Rp 2,26 miliar pada 2009 lalu.


30

Beberapa fasilitas maupun sarana dan prasarana desa terbangun sejak adanya program PPMD. Di antaranya Balai Pertemuan Umum (BPU), semenisasi jalan, drainase, gedung PAUD (pendidikan anak usia dini), MCK (tempat mandi cuci dan kakus), Posyandu dan lain-lainnya. Pembangunan sekolah serta rumah layak huni bagi komunitas adat terpencil dan fakir miskin di Kabupaten Bulungan terus digeber tiap tahun. Selama empat tahun terakhir, terdapat 143 sekolah serts 754 unit rumah yang dibangun Pemkab Bulungan bagi masyarakat miskin. Tahun 2004-2005 terdapat 13 bangunan TK, 137 bangunan SD, 32 bangunan SMP, 13 bangunan tingkat SMA dan 1 perguruan tinggi. Jumlah tersebut meningkat di tahun 2007-2008 menjadi 25 bangunan TK, 145 SD, 50 SMP dan 21 bangunan tingkat SMA ditambah 2 perguruan tinggi dan salah satunya Universitas Kaltara yang baru saja diresmikan. Naiknya jumlah sekolah itu juga dibarengi dengan bertambahnya jumlah guru dan murid. Pembangunan sekolah tiap tahun menjadi gambaran komitmen Pemkab Bulungan di bidang pendidikan. Sementara di bidang sosial, Pemkab tiap tahun juga membangun rumah layak huni bagi komunitas adat terpencil hingga fakir miskin. Tercatat pembangunan perumahan bagi komunitas adat terpencil yang tinggal di daerah pesisir maupun pedalaman tahun 2006 sebanyak 24 unit, tahun 2007 sebanyak 50 unit, 2008 sebanyak 42 unit dan tahun 2009 meningkat menjadi 125 unit. Sedangkan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat fakir miskin di tahun 2006 sebanyak 21 unit, 2007 sebanyak 180 unit, 2008 sebanyak 252 unit dan 2009 sebanyak 60 unit.

3.2.16. Gerakan nasional peningkatan mutu dan produksi kakao (Gernas pro kakao), Sulbar Gubernur Sulbar periode 2006-2011 telah mendorong kakao sebagai komiditi unggulan daerah, dengan meminta pemerintah pusat mencanangkan gerakan nasional peningkatan mutu dan produksi kakao (Gernas pro kakao) di daerahnya. Kakao yang sebelumnya rusak dan diserang hama sehingga tidak dapat berproduksi dengan akhirnya berhasil meningkatkan produksinya hingga mencapai 120.000 ton.


31

Program gernas pro kakao yang dicanangkan pemerintah pusat di Provinsi Sulbar sejak tahun 2009 sampai tahun 2011, melalui mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, telah menyentuh lahan kakao sekitar 75.850 hektare, rinciannya yaitu yang tersentuh gernas kakao itu sekitar 14.550 hektare diantaranya disentuh dengan program peremajaan, sekitar 37.000 hektare untuk rehabilitasi dan sekitar 24.200 hektare untuk intensifikasi. Sementara petani yang lahan kakaonya telah tersentuh gernas pro kakao berjumlah 62.031 KK. Program gernas pro kakao menjanjikan karena diyakini akan membawa kesejahteraan masyarakat, harus mampu dikoordinasikan dengan baik mengenai pelaksanaannya dengan pemerintah Kabupaten agar program itu nyata membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Program gerakan nasional peningkatan mutu dan produksi kakao (Gernas Pro Kakao) yang masih akan dicanangkan pemerintah di Sulbar tahun 2012 akan menyentuh lahan kakao petani sekitar 17.850 hektare, agar target pencapaian lahan yang tersentuh gernas pro kakao sekitar 125.600 hektare dapat tercapai. Namun pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran yang cukup bagi pelaksanaan gernas pro kakao di Sulbar karena Sulbar merupakan Provinsi yang mencanangkan program gernas pro kakao sehingga berhasil dikembangkan di 25 Provinsi di Indonesia.

3.2.17. Sistem Dukungan Terpadu (Sisduk), Kab. Takalar, Sulsel Sistem Dukungan Terpadu menargetkan pelembagaan sistem administrasi daerah untuk menanggulangi kemiskinan di desa, dengan menyediakan pelayanan sanitasi, kesehatan, kesejahteraan, dan usaha rakyat dengan mengajak partisipasi aktif masyarakat desa. Sisduk yang juga didukung Perda No. 01 Tahun 2002 tentang Sistem Dukungan Terpadu Pemberdayaan Desa Lokal, menggerakkan potensi masyarakat desa melalui pemberian dana stimulan desa sebesar satu hingga dua miliar per tahun yang dapat dipergunakan kelompok masyarakat untuk bidang usaha ekonomi pertanian, perikanan, industri rumah tangga, dan peternakan. Manfaat dari kegiatan Sisduk ini adalah : a)

kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam mengalokasi penggunaan sumberdaya dan pengambilan keputusan tampak lebih jelas


32

b) upaya penanggulangan kemiskinan dengan menerapkan Sistem Dukungan Terpadu tidak hanya menyangkut aspek pembiayaan kegiatan tetapi juga dapat memperkuat pelembagaan modal sosial dalam masyarakat desa. Dengan demikian diharapkan berbagai kegiatan pembangunan desa dapat berkelanjutan dan mandiri. Sistem Dukungan Terpadu yang direplikasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar merupakan program pemberdayaan masyarakat mandiri pertama yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah. Jaminan akan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan dalam skema ini adalah terjadinya perubahan sikap mental para pamong desa, kecamatan dan pejabat Pemerintah Daerah pada tingkat Kabupaten untuk selalu membuka dialog dan menciptakan mekanisme koordinasi antara pihak yang terkait, termasuk sistem pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penyediaan air bersih. Contoh kegiatan yang sudah terselenggara yaitu di desa Pa'rapungangta tentang kegiatan Biogas. 3.2.18. Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Desa, Sulsel Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Desa memiliki konsep, sistem dan pelaksanaan yang berbeda dengan Sisduk. Secara umum konsepnya adalah one village one commodity (satu desa satu komoditas unggulan). Program ini didasari pada kenyataan usaha-usaha yang tumbuh di masyarakat berkembang lambat karena akses terhadap sumber daya sangat lemah sehingga pendapatan masyarakat belum tumbuh dengan baik. Padahal potensi dan peluang pasar terbuka lebar. Guna mengatasi hal

tersebut dibentuklah Tim Koordinasi Program

Pengembangan Komoditas Unggulan yang berasal dari 10 instansi. Tugas pokok dan fungsi mereka adalah mendekatkan akses-akses sumber daya mulai dari penyiapan kelompok, penetapan satu komoditas inti di setiap desa, memfasilitasi akses modal dan proses produksi, hingga memperlancar proses pemasaran komoditas sampai ke konsumen akhir. 3.2.19. WASH (Water And Sanitation Hygiene), Sulsel Bentuk partisipasi masyarakat juga terlihat di program WASH (Water And

Sanitation Hygiene). Program yang merupakan hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten Takalar dan UNICEF mencakup dua hal, Wash in Village dan Wash in


33

School. Tujuannya meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memudahkan akses terhadap sarana air minum dan sanitasi dasar yang aman dan sehat baik di desa maupun di sekolah yang sampai lima tahun ke depan belum akan tersentuh air dari PDAM. Tiga pilar yang menjadi inti pelaksanaan program Wash ini, pemerintah daerah-masyarakat-pengusaha. Pemerintah daerah bertindak selaku fasilitator pembangunan sarana air bersih dan sehat berupa pendanaan dan penyiapan masyarakat. Masyarakat berperan sebagai pelaksana, pemanfaat, sekaligus pemelihara sarana air bersih dan sehat. Sementara pengusaha menjadi penyedia material sarana air bersih dan sehat.

3.3. KLASTER 3: Usaha Kecil Menengah dan Kredit Usaha Rakyat 3.3.1. Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal, Kepulauan Riau Program

Pembinaan

Unit

Usaha

Penduduk

Miskin/Desa

Tertinggal

merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan di provinsi Kepulauan Riau dengan alokasi anggaran untuk tahun 2011 sebesar 49,76 milyar Rupiah yang terdiri dari 33,03 milyar Rupiah dari dana APBD Provinsi dan 16,73 milyar Rupiah dari dana APBD Kabupaten/Kota. Kegiatan Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal terdiri dari: 1.

Kegiatan menumbuhkembangkan kelompok usaha bersama, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah ( KUMKM) khusus ibu-ibu/perempuan dari keluarga miskin/desa tertinggal.

2.

Kegiatan menumbuhkembangkan

usaha pertanian penduduk miskin/ desa

tertinggal. 3.

Kegiatan menumbuhkembangkan usaha perikanan penduduk miskin/ desa tertinggal.

3.3.2. Kredit Mikro Nagari (KMN), Kab. Agam, Sumbar Inti pokok programnya adalah memberdayakan masyarakat dengan modal yang tak terjangkau perbankan. Tiap nagari diserahi otorisasi untuk mengelola Rp300 juta yang boleh digulir dan digilir dengan pola sesuai nagari masing-


34

masing. Hasilnya, sejak 2007 KMN berkembang menurut kultur masing-masing nagarinya telah mampu membangkitkan ekonomi rakyat kecil menjadi lebih berdaya. Gagasan

Kredit

Mikro

Nagari

ini

kemudian

ternyata

menghasilkan

pembelajaran yang bagus untuk menyatupadukan pemikiran-pemikiran di tingkat provinsi dengan kabupaten/kota melalui komitmen bersama antara Gubernur dengan para Bupati/Walikota, yaitu kesediaan pemerintah provinsi untuk mengalokasikan dana Rp 300 juta untuk nagari-nagari yang terpilih harus diikuti dengan kesediaan pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana sebesar Rp300 juta untuk nagari-nagari yang terpilih. KMN yang sangat bersifat lokal merupakan hasil kerjasama antara KMN dan BMT (Baitulmaal Watamwil). Dengan tetap mengedepankan prinsip memperteguh sikap bernagari, beradat dan beragama, maka dana KMN yang Rp 300 juta dari Provinsi itu dikelola oleh BMT di seluruh nagari yang ada dalam Kabupaten Agam. Sedang di Kabupaten/Kota lain punya pola sendiri pula. Program ini bertujuan : a)

untuk memberikan stimulus modal usaha bagi masyarakat di nagari-nagari agar mereka cepat keluar dari garis kemiskinan dalam rangka percepatan Program Penanggulangan Kemiskinan tanpa harus menunggu intervensi modal dari program-program nasional dan kemudian diharapkan mampu berdiri sendiri.

b) untuk menjauhkan masyarakat miskin itu dari lilitan utang pada rentenir. c)

selain mengasah semangat enterpreneur masyarakat, juga untuk mendidik masyarakat mengelola keuangan nagari secara lebih profesional. Perlu melibatkan sebanyak mungkin fungsi-fungsi sosial yang ada di nagari

tersebut untuk melakukan pengawasan dengan tujuan menghindari citra buruk tentang dana bergulir adalah ‘dana habis dan hibah’. Penyaluran KMN harus dengan menggunakan data kemiskinan yang sudah valid maka perlu penyamaan (verifikasi) data kemiskinan yang sudah by name by

address.


35

3.3.3. Program Penjaminan Kredit Daerah (PPKD), Kab. Batanghari, Jambi Sejalan dengan implementasi pilar 1 Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yaitu kegiatan memfasilitasi pembentukan dan monitoring skim penjaminan kredit, Tim Ekonomi Moneter Kantor Bank Indonesia Jambi telah melakukan sosialisasi penjaminan kredit daerah kepada pihak pemerintah kabupaten di Provinsi Jambi. Pemerintah Kabupaten Batanghari merupakan pemerintah kabupaten yang paling awal dalam merealisasikan pembentukan dan pelaksanaan Program Penjaminan Kredit UMKM. Penjaminan tersebut dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari, Perbankan (BPD Jambi) serta Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) yang masingmasing pihak melakukan sinergi dalam bentuk kerjasama Program Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) dan telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2007. Manfaat program ini bagi UMKM antara lain adalah tersedianya kredit kepada UMKM di wilayah Kabupaten Batanghari. Pembagian resiko penjaminan dalam perjanjian ini diatur sebesar 30% ditanggung BPD, 35% ditanggung Pemda Kabupaten Batanghari serta 35% ditanggung oleh Askrindo. Pembagian resiko kemacetan kredit yang juga dikenakan kepada Pemda dan Askrindo bertujuan untuk memberikan insentif kepada perbankan dalam menyalurkan dananya kepada UMKM. Dalam perjanjian program penjaminan kredit daerah tersebut, Pemda kabupaten Batanghari atas persetujuan DPRD menempatkan dananya di BPD Jambi dalam bentuk giro sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dana tersebut berasal dari APBD tahun 2007. Penempatan dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah pemberian kredit oleh BPD Jambi maksimal sebesar 5 (lima) kali dari dana yang ditempatkan tersebut. Namun, pemberian kredit akan dihentikan sementara jika performance kredit yang telah disalurkan mencapai tingkat NPL (Non Perfoming Loan) 5% dan baru akan dilanjutkan setelah kreditkredit tersebut menjadi lancar kembali.

Bagan Mekanisme Penjaminan Kredit


36


37

BAB IV ANALISIS EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

Untuk menganalisis program-program penanggulangan kemiskinan di daerah yang cukup beragam, pada bab ini akan dijelaskan dalam dua sub bab, yaitu perkembangan pengurangan kemiskinan dalam periode selama 4 tahun terakhir dan analisis terhadap efektivitas program dalam menyelesaikan permasalahan daerah. 4.1. Perkembangan Pengurangan Kemiskinan Perkembangan pengurangan kemiskinan dari hasil kunjungan lapangan di tiap provinsi selama 4 tahun terakhir memiliki kecenderungan menurun terlihat seperti tabel dibawah: 25.00

20.00

15.00 2007 10.00

2008 2009

5.00

2010

0.00

Tabel Tren Pengurangan Kemiskinan Tiap Provinsi Tahun 2007 s.d 2010 Hal tersebut menandakan program penanggulangan kemiskinan di provinsi tersebut bisa berjalan dengan baik sehingga targettingnya sesuai, yaitu dapat menurunkan angka kemiskinan di daerahnya tiap tahun. Hanya saja untuk Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kenaikan pada tahun 2010 dikarenakan Garis Kemiskinan (GK) di Kalimantan Selatan mengalami kenaikan sebesar 7,69 persen.


38

Pada Maret 2009 GK Kalimantan Selatan adalah Rp.195.787,- perkapita perbulan, sedangkan pada Maret 2010 naik menjadi Rp.210.850,- perkapita perbulan. Pengurangan kemiskinan sepanjang periode Maret 2009-Maret 2010 juga mengalami perlambatan. Menurut catatan BPS, hal tersebut terjadi karena beberapa hal sebagai berikut: 1.

inflasi umum relatif rendah, yaitu sebesar 3,43 persen

2.

rata-rata upah harian buruh tani dan buruh bangunan masing-masing naik sebesar 3,27 persen dan 3,86 persen

3.

produksi padi tahun 2010 mencapai 65,15 juta ton gabah kering giling (GKG), naik sekitar 1,17 persen dari produksi padi tahun 2009 yang sebesar 64,40 juta ton GKG

4.

sebagian besar penduduk miskin (64,65 persen pada 2009) bekerja di sektor pertanian. Nilai Tukar Petani naik 2,45 persen dari 98,78 pada Maret 2009 menjadii 101,20 pada Maret 2010

5.

perekonomian Indonesia pada triwulan I 2010 tumbuh sebesar 5,7 persen terhadap Triwulan I 2009, sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 3,9 persen pada periode yang sama.

Sedangkan pengurangan kemiskinan di tiap kabupaten/kota lebih variatif perkembangan tiap tahunnya karena masing-masing kabupaten/kota memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam program penaggulangan kemiskinan.


39

25.00

20.00

15.00 2007 10.00

2008 2009 2010

5.00

0.00

Tren Pengurangan Kemiskinan Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2007 s.d 2010 Dari tren tersebut terlihat bahwa rata-rata tiap kabupaten/kota mengalami penurunan angka kemiskinan tiap tahunnya, hanya saja pada tahun 2009 menuju tahun 2010 ada sebagian kabupaten/kota yang mengalami kenaikan dikarenakan adanya peningkatan GK. Hal ini masih dianggap wajar karena menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dianggap meningkat dan butuh penyesuaian datanya. Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan yang berlangsung di kabupaten/kota pun dianggap cukup berhasil, hanya saja perlu ditingkatkan kembali untuk mencegah perlambatan penurunan dan perlu dipikirkan untuk keberlanjutannya. Untuk kesenjangan penurunan kemiskinan baik antar kabupaten/kota dalam provinsi maupun antar kabupaten/kota dengan provinsinya pun dapat terlihat sebagai penilaian terhadap suksesnya program penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota yang berimbas terhadap pengurangan kemiskinan di provinsi.


40

14.00 12.00

11.73

10.00

10.30 9.18 8.27

8.00 7.61

6.00

7.01

8.05 7.34

Kepulauan Riau Kab. Bintan

4.00 2.00 0.00 2007 2008 2009 2010 20.00 17.92

15.00

14.44

12.59

11.20

10.00 5.00

11.90

Sumatera Barat

10.67 6.40

4.97

12.46 9.86 9.54

Kab. Agam 10.97 9.85 9.50 6.31

5.72

Kota Padang Kab. Pasaman

0.00 20072008 2009 2010

20.00 15.00

15.42

Jambi

10.49

10.00

10.11 10.27

9.32

8.77

10.19 8.34

5.00

Kab. Batanghari

0.00 200720082009 2010 20.00 15.63

15.00 10.00

15.18 13.55 13.01 13.69 12.94 11.96 13.10 11.27 12.11 10.81

9.97

5.00

Jawa Barat Kab. Bogor Kab. Sumedang

0.00 20072008 20092010


41

25.00 20.43

19.23

20.00

17.72

15.00

16.13

16.56

14.99

13.64

13.96

10.00 5.00

Jawa Tengah Kota Surakarta

6.00

5.26

4.84

5.12

Kota Semarang

0.00 2007 2008 2009 2010 14.00

12.91

12.00

11.07

10.00 8.00

9.30 9.02

9.29 8.26

6.00

6.38

6.62

4.00

Kalimanta n Barat Kota Pontianak

2.00 0.00 2007 2008 2009 2010

10.00

9.38 8.71

8.00 6.00

7.02

6.77

5.57 4.76

4.00

Kalimantan Tengah

5.31

4.64

Kota Palangkara ya

2.00 0.00 200720082009 2010 25.00

22.31

20.00

17.14 15.96

15.00

14.58 11.04

10.00

9.51 7.73

7.66

5.00

Kalimanta n Timur Kab. Bulungan

0.00 2007 2008 2009 2010


42

16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

14.11

13.34 12.31

13.38

11.6 11.16

12.68 11.06

Sulawesi Selatan Kab. Takalar

2007 2008 2009 2010

Tren Pengurangan Kemiskinan Kabupaten/Kota terhadap Provinsi Tahun 2007 s.d 2010 Dari tren pengurangan kemiskinan kabupaten/kota terhadap provinsi tersebut terlihat bahwa 7 kabupaten/kota yaitu Kota Padang, Kab. Bogor, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, dan Kab. Takalar memiliki tingkat penurunan kemiskinan yang lebih baik daripada provinsi. Akan tetapi, ketujuh kabupaten/kota tersebut malah mengalami kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2010, akibat kenaikan GK seperti halnya yang terjadi pada tren penurunan kemiskinan di level provinsi. Dan pada saat tingkat kemiskinan di suatu kabupaten/kota sudah berada di bawah jauh dari provinsinya atau bisa juga dikatakan di titik terendah, pada tahun 2010 ketujuh kabupaten/kota tersebut juga rata-rata mengalami kenaikan tingkat kemiskinan kecuali Kab. Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan harus lebih dipertajam lagi untuk daerah-daerah yang sudah memiliki tingkat kemiskinan rendah karena lebih sulit untuk menjaga atau menurunkan tingkat kemiskinan yang sudah berada di titik terendah. Penajaman strategi bisa dilakukan dengan perbaikan sasaran targetting supaya program penaggulangan kemiskinan bisa tepat sasaran dan keberlanjutan program bisa terus terreplikasi terhadap pengurangan kemiskinan di daerah tersebut. Sedangkan untuk kabupaten/kota yang masih tinggi tingkat kemiskinannya, rata-rata tiap tahunnya masih mengalami penurunan, hal ini sangat membantu untuk penurunan kemiskinan di provinsinya. Oleh karena itu, strateginya bisa terus fokus terhadap

program

penanggulangan

kemiskinan

yang

sudah

ada

dan

tetap

dipertahankan keberlanjutan programnya.


43

4.2. Analisis terhadap Efektivitas Program dalam Menyelesaikan Permasalahan Daerah Analisis terhadap efektifitas program dalam menyelesaikan permasalahan daerah terlihat dalam hasil temuan dan solusi dari kunjungan lapangan dan dapat dirangkum menjadi hal-hal sebagai berikut: No.

Program

Hasil Temuan dan Solusi

KLASTER 1: Perlindungan sosial, Kesehatan dan Pelayanan Dasar 1.

Program Pemenuhan Hak- Temuan: wilayah terdiri dari pulau-pulau (kesulitan Hak Dasar Penduduk distribusi tenaga pengurus). Miskin/Desa Tertinggal, Solusi: alokasi dana secara proporsional dan Kepulauan Riau profesional.

2.

Program Rumah Layak Huni, Meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin / Desa Kepulauan Riau Tertinggal di Provinsi Kepulauan Riau.

3.

Program SEHATI (Sehat Temuan: lemahnya kesadaran masyarakat dalam hal Tambah Iman), Kepulauan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan. Riau Solusi: pemetaan dasar (baseline survey) yang dilakukan awal program, kemudian lokakarya tingkat kecamatan untuk membangun konsep bersama masyarakat dan menilai potensi yang ada.

4.

Badan Amil Zakat Daerah Temuan: perbedaan data-data kemiskinan (BAZDA), Kota Padang dikeluarkan oleh BPS dengan SKPD terkait.

5.

Pemberian Makanan Meningkatkan gizi siswa sekaligus kehadiran siswa di Tambahan Anak Sekolah sekolah. (PMTAS), Sumedang

6.

Program Jaminan Kesehatan Mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan. Daerah (Jamkesda), Jateng

7.

Jaminan Kesehatan Mandara (JKBM)

8.

Program Bedah Rumah, Kota Untuk mewujudkan anggaran yang lebih berpihak Pontianak pada rakyat.

9.

Badan Amil Zakat Daerah Sumber-sumber dana dari masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai permodalan

Bali Meningkatkan cakupan kesehatan masyarakat.

dan


mutu

yang

pelayanan

44

10.

(BAZDA), Kalsel

usaha mikro, kecil, dan menengah.

Manajemen Berbasi Sekolah (MBS), Sulsel

Transparansi manajemen sekolah, peningkatan kualitas mengajar guru, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

KLASTER 2: Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi Lokal dan Wilayah 1.

Program Tentara Manunggal Temuan: Pasca Gempa 30 September 2009, jumlah Membangun Nagari (TMMN), masyarakat miskin meningkat. Sumatera Barat Solusi: pelibatan TNI dan masyarakat sebagai modal utama untuk program penanggulangan kemiskinan.

2.

Program Adopsi Nagari Menjalin kemitraan dengan pihak dunia usaha di Miskin, Sumatera Barat Sumatera Barat untuk peduli terhadap penanggulangan kemiskinan.

3.

P2BN Pembangunan Berbasis Nagari)

4.

Program SAMISAKE (Satu Program berdasar ”top down planning” dari pemprov Milyar Satu Kecamatan), Jambi dan berdasar ”bottom up planning” disesuaikan Jambi dengan kebutuhan dan kondisi kecamatan berdasarkan perencanaan partisipatif.

5.

Imbal Swadaya Pemerintah Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Bogor membangun lingkungannya.

6.

Program Bantuan Keuangan Percepatan pembangunan di desa dalam rangka KPD Pemerintah Desa (Desa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkembang), Jawa Tengah

7.

Program Bantuan keuangan Mengaktifkan peran serta masyarakat melalui forum KPD Pemerintah kesehatan Desa/Kelurahan. Desa/Kelurahan Bidang Kesehatan, Jawa Tengah

8.

Program Pengembangan Pemberdayaan potensi desa sehingga tercipta desa Desa Vokasi, Jawa Tengah yang mandiri.

9.

Konsorsium Solo

10.

Pemberdayaan Masyarakat Penanganan kemiskinan di tiap kelurahan yang masih Miskin melalui Program ada warga di bawah garis kemiskinan.

(Program Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi pemerintah Partisipatif nagari dalam pembangunan nagari.

untuk

berpartisipasi

Mendorong terwujudnya kebijakan, program, dan APBD yang berpihak masyarakat miskin.


45

Gerdu Kempling, Jateng 11.

Gerakan Terpadu Pola pengembangan dan pengelolaan program yang Pengentasan Kemiskinan lebih terpadu dan berkelanjutan. (Gerdu-Taskin), Jateng

12.

Simantri (Sistem Manajemen Mengintegrasikan budidaya tanaman dan ternak. Pertanian Terintegrasi), Bali

13.

Program Mamangun Tuntang Pembangunan lintas sektoral dengan sasaran desa Mahaga Lewu (PM2L), tertinggal. Kalteng

14.

Community Penyusunan rencana dilakukan bersama masyarakat Program Development, Kalsel menyesuaikan kebutuhan prioritas.

15.

Program Pembangunan Pemerataan pembangunan  kebijakan mengurangi Pemberdayaan Masyarakat dana untuk perkotaan dan dialihkan ke desa-desa. Desa (PPMD), Bulungan Kaltim

16.

Gerakan Nasional Perlu dikoordinasikan dengan baik mengenai Peningkatan Mutu dan pelaksanaannya dengan pemkab agar program ini Produksi Kakao (Gernas Pro nyata membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Kakao), Sulbar

17.

Sistem Dukungan (Sisduk), Sulsel

18.

Pengembangan Ekonomi Temuan: usaha yang tumbuh di masayrakat Lokal Berbasis Potensi Desa, berkembang lambat karena akses terhadap sumber Sulsel daya sangat lemah.

Terpadu Menanggulangi kemiskinan di desa dengan menyediakan pelayanan sanitasi, kesehatan, kesejahteraan, dan usaha rakyat.

Solusi: dibentuklah Tim Koordinasi Pengembangan Komoditas Unggulan. 19.

Program

WASH (Water And Sanitation Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat melalui 3 Hygiene), Sulsel pilar (pemda, masyarakat, dan pengusaha).

KLASTER 3: Usaha Kecil Menengah dan Kredit Usaha Rakyat 1.

Program Pembinaan Unit Meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin / Desa Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal di Provinsi Kepulauan Riau agar dapat Tertinggal, Kepulauan Riau keluar dari kemiskinan.

2.

Kredit Mikro Nagari (KMN), Temuan: menyatukan pemikiran-pemikiran di tingkat propinsi dengan kab/kota untuk mendanai nagari-


46

Sumatera Barat

nagari agar cepat keluar dari garis kemiskinan. Solusi: Dibutuhkannya data kemiskinan yang valid by

name by address. 3.

Program Penjaminan Kredit Penjaminan kredit dilakukan oleh pemda, perbankan, Daerah (PPKD), Jambi dan Askrindo.

Dari hasil analisis di atas, terlihat bahwa daerah lebih banyak memiliki program yang berbasis komunitas yaitu klaster 2 tentang pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal dan wilayah. Hal ini disebabkan, masyarakat dilibatkan langsung dalam program penanggulangan kemiskinan, berbeda dengan klaster 1 dan 3 yang lebih banyak peran pengelola program sedangkan masyarakat hanya sebagai penerima manfaat.


47

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan Dari berbagai program penanggulangan kemiskinan di daerah yang telah dievaluasi, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut : 1.

Setiap daerah memiliki kearifan lokal sendiri untuk pengentasan program penanggulanangan

kemiskinan

di

daerahnya

masing-masing.

Sehingga

perlakuannya pun akan berbeda-beda di setiap daerah disesuaikan dengan budaya, lokasi, potensi SDA (Sumber Daya Alam), dan kepentingan pemuka daerah setempat. 2.

Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan atas dasar gagasan masyarakat daerah sendiri lebih efektif terhadap keberhasilan suatu program tersebut, karena baik dari segi gagasan, pelaksanaan, pembiayaan, dan pengawasan dapat terkoordinasi dengan baik oleh masyarakat daerah tersebut.

3.

Masyarakat daerah yang lebih menjunjung tinggi adatnya masing-masing juga lebih berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program kemiskinan daerah setempat. Mengingat kegiatan yang dilakukan atas dasar mengabdi berdasar adat yang dianut seperti akan halnya di Bali yang menjunjung tinggi adat dan daerah Sumatera Barat mengenai konsep kenagarian.

4.

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan demi kelangsungan

program

penanggulangan

kemiskinan

di

daerah,

terutama

penajaman strategi dan targetting untuk daerah-daerah yang sudah memiliki tingkat kemiskinan yang sudah rendah.

5.2. Rekomendasi Demi kelangsungan program penanggulangan program kemiskinan yang ada di daerah, berikut beberapa rekomendasi untuk pelaksanan evaluasi lebih lanjut yaitu antara lain:


48

1.

Perlu

adanya

sinergitas

dan

harmonisasi

berbagai

program/kegiatan

penanggulangan kemiskinan terutama yang berkaitan penentuan fokus dan lokasi dengan mempertimbangkan dimensi kewilayahan. 2.

Terkait tentang data, perlu adanya kesatuan data penduduk miskin (by name, by

address) sebagai dasar penentuan target sasaran dan penilaian keberhasilan pelaksanan program penanggulangan kemiskinan. 3.

Perlu dipertimbangkan pembentukan sebuah badan/lembaga khusus yang menangani masalah kemiskinan dan pengangguran baik di tingkat pusat maupun daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan sesuai tingkatannya.

4.

Perlu dikaji kembali kebijakan yang berdampak terhadap penurunan kemiskinan terutama untuk daerah-daerah yang sudah memiliki tingkat kemiskinan yang sudah rendah karena mengalami perlambatan penurunan sekaligus mencegah kenaikan tingkat kemiskinan akibat kenaikan Garis Kemiskinan.


49

EVALUASI KARAKTERISTIK DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH LAPORAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2011 DIREKTORAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN BAPPENAS

Recommend Documents