MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI)
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, BAPPENAS Medan, 2 April 2013
KERANGKA PAPARAN Kondisi Kemiskinan dan Tantangan Kondisi Kemiskinan dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan Rancangan MP3KI
Penerapan MP3KI
Quick Wins MP3KI 2
Tingkat Kemiskinan 20042014 45 40
39 30 39,30 36,15
37,17
35,10
34,96
35
32,53
31,02
30
30,02
29,13
28,59
25 12,5‐13,5
20 15
16,66
15,97
17,75
16 58 16,58
10
15,42
14,15
13,33
11,5‐12,5
12,49
10,5‐11,5
10,5‐11,5 11,66
11,96
9,5‐10,5
5
8,0‐10,0
0 2004
2005
2006
2007
Jumlah Penduduk Miskin
2008
2009
2010
2011
Persentase Penduduk Miskin
Mar‐2012 Sep‐2012
2013
2014
Target Tingkat Kemiskinan
Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun sekitar j p 1 juta penduduk miskin per tahun. Tingkat kemiskinan pada bulan September 2012 sebesar 11,66% (target RKP 2012 sebesar 10,5%‐11,5%) 3
Disparitas Kemiskinan: 16 Propinsi masih di atas GKN Persentase Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi Antara Maret 2012 dan September 2012 35
30
25 Mar‐12 20
15
Sep‐12
Tingkat kemiskinan Nasional: 11,66% (September 2012)
10
5
0
4
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Dual Track – Kebijakan Ekonomi Makro dan Kebijakan Afirmatif)
KEB BIJAKAN AFIRMATIF F
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO KLASTER I
KLASTER II
KLASTER III
KLASTER IV
Bantuan dan Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga g
Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil serta KUR
Program Pro‐ Rakyat
Mengurangi beban kehidupan & meningkatkan kualitas hidup masy. miskin • PKH • BSM (Bantuan Siswa Miskin) • Jamkesmas • Raskin • Bantuan sosial Bantuan sosial lainnya
Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin untuk dapat untuk dapat terlibat dlm proses pembangunan
• PNPM Perdesaan • PNPM Perkotaan • PNPM Penguatan/Pendu kung
Meningkatkan kapasitas dan kepastian p berusaha
• Pemberdayaan Koperasi & UMKM • KUR
Meningkatkan pelayanan dasar secara terintegrasi di lokasi‐lokasi khusus (d (daerah pesisir, daerah h i i d h miskin perkotaan & daerah tertinggal) • Rumah Murah dan Sangat Murah Sangat Murah • Air Bersih untuk Rakyat • Listrik Murah & Hemat • Angkutan Murah • Peningkatan Kehidupan Nelayan l • Peningkatan Kehidupan Masy. Miskin Perkotaan
TARGET: Masy. Sangat Miskin, Miskin dan Hampir Miskin
5
TIINGKAT KEM MISKINAN (% %)
21
7 Dampak kenaikan harga BBM
19
6 PERTUMBUHAN EKONOMI
17 15 13
Interaksi yang sangat kuat antara pertumbuhan ekonomi, Inflasi (akibat BBM), dan tingkat kemiskinan
11
5 4
Dampak krisis ekonomi T h d ti k t Terhadap tingkat kemiskinan Diantisipasi melalui Kebijakan affirmative
TINGKAT KEMISKINAN
PER RTUMBUHAN N EKONOMI (%)
Kebijakan Affirmative dan Pertumbuhan Ekonomi menjadi Kunci Keberhasilan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia
3
9 2
7 5 1998
1 2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014 6
Tantangan Utama Penanggulangan Kemiskinan • • • • •
Pertumbuhan penduduk masih cukup besar
• • •
Masih banyak daerah terisolir, dengan akses pelayanan dasar rendah
Petani dan nelayan dihadapkan pada lahan usaha yang terbatas Kapasitas dan peluang usaha masyarakat miskin masih rendah Laju urbanisasi yang pesat memperparah kemiskinan perkotaan Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor formal menghadapi tantangan isu ketenagakerjaan tantangan isu ketenagakerjaan Belum tersedianya y JJaminan Perlindungan g Sosial y yang komprehensif g p Social exclusion (marjinalisasi), seperti kepada penduduk: disable, berpenyakit kronis, ilegal, dll AKIBAT KONDISI KEMISKINAN SAAT INI DAN TANTANGAN KE DEPAN DIPERLUKAN RENCANA KHUSUS UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN –MP3KI
7
Rancangan MP3KI g
KERANGKA DESAIN VISI
MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR SEJAHTERA, BEBAS DARI KEMISKINAN ABSOLUT DAN MEMILIKI KAPABILITAS SEJAHTERA BEBAS DARI KEMISKINAN ABSOLUT DAN MEMILIKI KAPABILITAS PENGHIDUPAN YANG TINGGI DAN BERKELANJUTAN
MISI
• MENGEMBANGKAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL NASIONAL • MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN • MENGEMBANGKAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN
STRATEGI STRATEGI UTAMA
Pengembangan koridor Penyiapan kelembagaan BPJS dan supply side pendukung
Perluasan program bersasaran (targeted)
pulau dan kawasan khusus di pusat pertumbuhan dan non
STRATEGI PELAKSANAAN
pusat pertumbuhan • PRASYARAT INSITUSI PENDUKUNG DAN IMPLEMENTASI MP3KI • PRASYARAT KONDISI EKONOMI: PERTUMBUHAN DAN STABILITAS EKONOMI
9
MP3KI : GERAKAN NASIONAL PENGURANGAN KEMISKINAN PUBLICPRIVATEPEOPLE PARTNERSHIP U C O S Komponen
Saat ini
MP3KI 2013 - 2014
2015 - 2025
A. Mekanisme Ekonomi - Pertumbuhan Ekonomi - Stabilitas Ekonomi Makro
Pertumbuhan inklusif (MP3EI) Pengendalian Inflasi dan kesinambungan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat
B. Afirmasi (Keberpihakan) - Program 4 Klaster
Belum terpadu lokasi dan waktu, terutama untuk kantong kemiskinan
• Terpadu lokasi dan waktu, terutama kantong kemiskinan
• Konsolidasi program bantuan sosial unified data base
• Sinergi dengan program daerah dan CSR - Sistem Jaminan Sosial
Sistem dan cakupan terbatas
• Sistem diperbaiki (BPJS Kesehatan) dan cakupan diperluas
• Sistem semakin lengkap (BPJS lainnya) dan universal coverage
- Program Livelihood
Terbatas daya tahan penduduk miskin rentan
• Peningkatan income generating activities (wirausaha, financial inclusion dan supply chain MP3EI)
- Dukungan
Data belum terpadu
• Data sasaran terintegrasi (PPLS), bertahap menuju social security number (e-KTP)
10
TRANSFORMASI KLASTER I Saat ini (2012)
2025
Tunjangan Lansia
Tunjangan Lansia
Tunjangan Orang Difable
Tunjangan Orang Difable
Tunjangan Anak Terlantar
Tunjangan Anak Terlantar
Beasiswa Siswa Miskin
Beasiswa Siswa Miskin
Program Keluarga Harapan (PKH) Program Keluarga Harapan (PKH)
Bantuan Tunai Bersyarat (CCT)
Raskin
Bansos Reguler
Bansos korban bencana alam
Bansos T Temporer
Bansos korban bencana sosial Bantuan Langsung Tunai Bansos korban bencana ekonomi
JJamkesmas
Jaminan Sosial Kesehatan ►
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
► ► ►
Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun
11
TRANSFORMASI KLASTER II, III, IV 2012 Klaster II, III, IV
2025 Sustainable Livelihood
• PNPM • KUR • Pembangunan rumah murah dan sangat murah • Penyediaan air bersih untuk rakyat • Penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau • Penyediaan angkutan umum murah h • Peningkatan kehidupan nelayan • Peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan
• Bantuan kredit, pelatihan usaha kecil mandiri, dan bantuan integrasi terhadap pasar (aset finansial) • Balai pelatihan kerja (bekerjasama dengan industri, sertifikasi, pendidikan dust , se t as , pe d d a universal (aset manusia) • Perbaikan kampung, listrik mudah pakai dan jaringan air bersih (aset infrastruktur) • Perlindungan lingkungan dan penanggulangan polusi (aset alam) • perencanaan partisipatif ti i tif komunitas k it (aset sosial) 12
KEDUDUKAN MP3KI DAN MP3EI: terintegrasi dalam dokumen perencanaan g p RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Strategi Utama: ProGrowth, ProJob, ProPoor, ProEnvironment
MP3EI
MP3KI
Tujuan : Akselerasi Pertumbuhan dengan Pemerataan (Growth with Equity)
Tujuan : Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Sasaran : Tingkat Kemiskinan 4 -5% (2025) Pendekatan: - Pemenuhan kebutuhan/pelayanan dasar dan peningkatan pendapatan - Keterlibatan Pemerintah, BUMN, Swasta, Masyarakat (P4: Public-Private-People Partnership). Strategi: - Sistem perlindungan sosial menyeluruh, - Peningkatan pelayanan dasar masyarakat miskin dan rentan, - Pengembangan penghidupan masyarakat miskin dan rentan
Sasaran : GDP/kapita USD 14.000-16.000 (2025) Pendekatan : - Peningkatan nilai tambah berbasis komoditi unggulan koridor - Keterlibatan Pemerintah, BUMN, dan Swasta Strategi : - Pengembangan Koridor Ekonomi - Pengembangan SDM/IPTEK, - Penguatan Konektivitas
13
SINERGI MP3EI dan MP3KI:
mewujudkan Pertumbuhan yang Tinggi, Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan
Pemerintah Daerah, Swasta, dan BUMN
Pengembangan P b Koridor
P Penguatan t Konektivitas
MP3EI
Pengembang P b an SDM
Pertumbuhan yang tinggi, inklusif dan gg , berkeadilan
Pembangunan ekonomi merata di seluruh t di l h wilayah tanah air Meningkatkan g kesempatan kerja Kebijakan Investasi Pro poor
Peningkatan Keahlian SDM
Sinergi klaster 1, 2, 3, dan 4
Memperkuat Akses menuju Pusat Ekonomi
MP3KI
Menurunnya tingkat kemiskinan 14
PENTAHAPAN PELAKSANAAN MP3KI REKONSOLIDASI (TAHUN 2013‐2014) ‐ Percepatan pengurangan kemiskinan untuk mencapai target 8% ‐ 10% pada tahun 2014; ‐ Tidak ada program baru kemiskinan. ‐ Perbaikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang b j l selama berjalan l i i ini, melalui cara l l i “KEROYOKAN” DI KANTONG2 KEMISKINAN, SINERGI LOKASI DAN WAKTU , SERTA PERBAIKAN SASARAN (seperti: Program Gerbang Kampung di Menko Kesra) Kesra); Sustainable livelihood penguatan kegiatan usaha masyarakat miskin, termasuk membangun keterkaitan dengan membangun keterkaitan dengan MP3EI; ‐ Terbentuknya BPJS kesehatan pada tahun 2014 .
J ( TRANSFORMASI DAN EKSPANSI KEBERLANJUTAN (TAHUN (TAHUN 2015‐2020) 2021‐2025) ‐ Transformasi program‐ program pengurangan kemiskinan;
‐ Pemantapan sistem penanggulangan kemiskinan secara terpadu;
‐ Peningkatan cakupan, terutama untuk Si Sistem Jaminan Sosial J i S i l menuju universal coverage;
‐ Sistem jaminan sosial mencapai universal coverage.
‐ Terbentuknya BPJS Tenaga y g Kerja; ‐ Penguatan sustainable livelihood.
15
PENERAPAN MP3KI 2013 2014
16
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN PER PROVINSI (Maret 2011)
Sumber: Susenas, Maret 2011
17
URGENSI SINKRONISASI ANTARA PERTUMBUHAN DAN LOKASI KEMISKINAN Peta Jumlah Penduduk Miskin (2010) dan Pembangunan Infrastruktur Utama MP3EI
F k L k i MP3EI Fokus Lokasi MP3EI J u m la h p e n d u d u k m is kin 2700 - 4 960 0 4960 1 - 118 600 1186 01 - 18 2500 1825 01 - 29 7200 2972 01 - 51 9200
Koridor Jawa
Koridor Kalimantan
Jum lah pen dud uk m is kin 3000 - 7 800 7801 - 1 440 0 1440 1 - 253 00 2530 1 - 380 00 3800 1 - 697 00
NU N UK A N TA R A K A N B UL U N G A N
Fokus Lokasi MP3EI MA L IN A U
B E RA U S A MB A S B E NG K A Y A N G
S INT A N G P O N TIA N A K
K UT A I TIM U R
K A P UA S HU L U
LA N D A K S A NG G A U
K UT A I B A R A T MU R UN G R A Y A
B O N TA N G
Fokus lokasi MP3EI umumnya tidak mencakup lokasi kantong kemiskinan, sehingga berpotensi: M Meningkatkan i k tk kkesenjangan j antara t daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi dan daerah dengan tingkat kemiskinan rendah
K UT A I S A MA RIN D A
G UN U N G M A S B A RIT O U TA R A UT P E NA J A M P A S E R U K O TA P A LA NG K A RA Y A K E TA P A N G K A TIN G A N B A RIT O S E L A T A N P A S IR LA M A N D A U TA B A L O N G K O TA W A R IN G IN TIM UR K A P UA S B A RIT O T IMU R K O TA W A R IN G IN B A RA T B A L A NG A N S UK A M A R A S E RU Y A N K O TA B A RU P UL A N G P IS A U TA P IN TA N A H B UM B U B A NJ A R TA N A H LA U T
Meningkatkan jumlah migrasi penduduk ke daerah-daerah lokasi MP3EI 18
Sinergi MP3KI dan MP3EI
Tujuan: Mempercepat upaya pengurangan kemiskinan Menghindarkan dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar penduduk Strategi: Meningkatkan efek spill over dari pusat‐pusat pertumbuhan MP3EI ke wilayah Meningkatkan kapasitas penduduk untuk memanfaatkan peluang yang tercipta Implementasi (antara lain): l ( l ) Kebijakan umum: industri padat karya dan upah minimum Meningkatkan akses (transportasi) dari pusat pertumbuhan ke non pusat pertumbuhan t b h Membangun SMK‐SMK dan melaksanakan berbagai program diklat serta kewirausahaan Mendorong program kemitraan antara perusahaan dan UKM lokal Mendorong program kemitraan antara perusahaan dan UKM lokal Mempermudah penyediaan permodalan dan pembentukan wira usaha (bussines start up) serta outlet pemasaran (pasar‐pasar lokal). 19
Contoh Latar Belakang g Sosial Ekonomi sebagai g Dasar Intervensi
Indikator Ekonomi Ratarata Pertumbuhan Ekonomi 20062010 (%) PDRB per Kapita dengan Migas, 2010 (ribu Rp) Tingkat Pengangguran, 2012 (%)
NAD
Sumut
(1,78)
6,18
17.245
21.237
7,9
6,3
Sumbar
5,92
Riau
Sumsel
Bengkulu Lampung
6,72
5,13
5,95
5,44
17.995 61.876 17.404
21.176
10.514
14.099
5,6
2,1
5,1
6,4
4,27
Jambi
5,2
3,7
Kep. Bangbel
4,53
Kepri
6,23
21.013 42.649
2,8
5,9
Sumber: BPS dari berbagai tahun.
20
Contoh Latar Belakang g Sosial Ekonomi sebagai g Dasar Intervensi
Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan g per Provinsi p di Sumatera 1.800.000
25
1.600.000 19,5
Jum mlah Penduduk k Miskin
17,7
1.200.000
15 1.000.000
13,8 16,2
800.000
10,7
600.000
10 8,2
8,2
8,4 7,1
400.000
5,5
Tingkat Kem miskinan (%)
20
1.400.000
2008 2012 2012
5
200.000 0
0 Aceh
Sumatera Sumatera Utara Barat
Riau
Jambi
Sumatera Bengkulu Selatan
Lampung
Kep. Bangka Belitung
Kep. Riau
Provinsi Sumber: Susenas tahun 2008 dan 2012, BPS.
21
Contoh Latar Belakang Sosial Ekonomi sebagai Dasar Intervensi Profil Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin 1.650,0 1.600,0
13 12,55
12,5
1.550,0
12 11,51
1.500,0
11,31
P1 dan P2 Provinsi Sumatera Utara 2,5 2,17 2
2,04
1,92
1 84 1,84 1,55
1,5
11,5
11,33
1
1.450,0 1.450,0
11 10,67 10,5
1.400,0
0,5
0,58
0,51
0,50
0,34
0,24 1.350,0
10
1.300,0
9,5
0 2008
2008
2009
2010
2011
2012
2009
2010 P1
2011
2012
P2
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang) Persentase Penduduk Miskin (%)
Tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terlihat semakin menurun, dan pada tahun 2012 (sep) mencapai 10.67%.
Kondisi kemiskinan p penduduk Provinsi Sumatera Utara dalam 5 tahun terakhir cendurung menurun 22
Contoh Latar Belakang Sosial Ekonomi sebagai Dasar Intervensi
Sebaran Penduduk Miskin berdasarkan Kab/Kota 2011 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4 00% 4,00% 2,00% 0,00%
Series1
Sebagian besar penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara berada di Kota Medan, Kab. Langkat dan Kab. Deli Serdang
23
Contoh Latar Belakang g Sosial Ekonomi sebagai g Dasar Intervensi
IPM Sumatera dan Nasional 78
Indonesia
76
NAD
74
Sumatera U Utara
72
Sumatera Barat Riau
IP PM
70
Jambi
68
Sumatera Selatan
66
Bengkulu 64
Lampung 62
Bangka Belitung
Sumber: Pengolahan data BPS, 2010.
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2002
1999
1996
60
Kepulauan Kepulauan Riau
24
Contoh Latar Belakang g Sosial Ekonomi sebagai g Dasar Intervensi
Sumber; TNP2K
25
Contoh Latar Belakang g Sosial Ekonomi sebagai g Dasar Intervensi
Proporsi Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memiliki Akses Listrik Koridor Sumatera tahun 2011 Kep. Riau
93,7
79,5
Kep. Bangka… Kep. Bangka … Lampung
96,1
83,6
Bengkulu Provin nsi
95,6
87 6 87,6
94,5
68,4
Sumatera Selatan
96,5
76 0 76,0
Jambi
94,9
75,4
Riau
94,9
71,4
Sumatera Barat
96,0
77,8
Sumatera Utara
97,6
78,7
Aceh
97,8
90,5 60
Sumber; PPLS 2011, BPS
65
70
75 80 85 Tingkat Akses Listrik (%)
Perkotaan
90
95
100
Perdesaan 26
Contoh Latar Belakang g Sosial Ekonomi sebagai g Dasar Intervensi
Sumber; TNP2K
27
Contoh Latar Belakang g Sosial Ekonomi sebagai g Dasar Intervensi
Sumber; TNP2K
28
Contoh Latar Belakang g Sosial Ekonomi sebagai g Dasar Intervensi
Sumber; TNP2K
29
Sumber; Laporan MDGs 2011 422,81 433,31 41 ,61 40, 52 422,18 38,8 2 40,337 37,35 38,55
32,29 32,19 25,92 23,86 23,64 23,53 23,31
50,447 50,444 50,111 49,886 46,118 45,117 44,332 43,115 42,776 42,331 41,773 40,772 40,445 40,339 38,22 37,882 37,444 37,005 34,444 34,223 33,772 30,224 29,33 28,665 26,885 26,228 24,229
Maluku Bali Nusa Teenggara Timur Kalimaantan Selatan Maluku Utara Sum atera Selatan Jambi Nusa Teenggara Barat INDONESIA Sulaawesi Selatan Su matera Utara Sul awesi Tengah Gorontalo Papua Barat Suulawesi Utara Lampung Riau Su matera Barat Kalim mantan Timur Kalimaantan Tengah Jawa Barat Suulawesi Barat Bangka Belitung Aceh Bengkulu Papua DKI Jakarta
Keepulauan Riau
Banten
400,8
51,222
Kalim mantan Barat
20,886
22,112 21,56
33,18 18,31
22,39
45,39
41,54
40,19
40,2
41,15
46,2
41,87
44,94
42,54
34,47
36,47
35,64
34,6
45,76
38,16
30,62
46,76
44,96
37,15
444,64
24,299
30,05
34,27
25,89
30,48
35,81
38,044
46,61
49,07
61,33
66,5
64,73
66,74
577,52
62
56 ,84
55 ,96
49,71
46,11
53,119
Jawa Timur
40, 13
46,81
53,669
Sulaw wesi Tenggara
75,42 5 8,05
60
52,86
56,72
57,332
Jawa Tengah
0 56,93
20
62,666
40
DI Yogyakarta
Contoh Latar Belakang g Sosial Ekonomi sebagai g Dasar Intervensi
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sumber Air Minum Layak, Perkotaan, Perdesaan, Serta Perkotaan Dan Perdesaan, 2011
80 Perkotaan + perdesaan
Perkotaan
Perdesaan
30
CONTOH SINERGI MP3KI
KORIDOR SUMATERA Intervensi pada Area Pusat Pertumbuhan bagi Populasi Terlatih Terlatih::
Banda Aceh
• •
Medan
Kebijakan pendukung industri padat karya Peningkatan program kemitraan
Intervensi pada Area Pusat Pertumbuhan bagi Populasi tak Terlatih Terlatih:: • •
Tanjung Pinang Pekanbaru
•
Padang
Intervensi pada Area non non--Pusat Pertumbuhan :
Jambi Pangkal Pinang Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi MP3EI
Palembang
Jalur Penghubung Pusat Ekonomi
Daerah Prioritas Koridor Sumatera Daerah Prioritas 1 Daerah Prioritas 2 Daerah Prioritas 3 Daerah Umum
• • •
Bengkulu Bandar Lampung
Pembangunan SMK-SMK Peningkatan kapasitas SDM pasca sekolah dan wirausahaDiklat Fasilitasi pendirian usaha sebagai penyedia barang dan jasa (supplier) bagi aktfitas industri inti
• Serang ‐ Jakarta •
“Keroyok” kantong kemiskinan dengan program 4 klaster d pendukung dan d k llainnya, i ttermasukk iinfrastruktur f t kt ddasar desa d Akses dari pusat pertumbuhan ke non-Pusat Pertumbuhan (transportasi) Kebijakan yang mendorong peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian dan perkebunan ke sektor industri Fasilitasi modernisasi sektor pertanian Fasilitasi penguasaan hak guna atas tanah sebagai faktor produksi primer dalam sektor pertanian 31
QUICK WINS 2013 • •
Lokasi Quick Wins • •
Wilayah/kawasan Wil h/k di IIndonesia d i yang dipilih di ilih menjadi j di lokasi l k i percontohan t h untuk t k penerapan pendekatan d k t MP3KI Merupakan simpul kemiskinan yang penanganannya dapat berpengaruh besar pada penurunan kemiskinan.
Lokasi Quick Wins TA 2013 meliputi: 1. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 14. 15. 16. 17.
Kec. Medan Kota Belawan, Kec Bela an Kota Medan, Medan Propinsi Sumatera S matera Utara Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, Prop. Lampung Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Prop. Bengkulu Kec. Haurgeulis, Kab. Indramayu, Prop. Jawa Barat Kec. Bulakamba, Kab. Brebes, Prop. Jawa Tengah Kec. Kedundung, Kab. Sampang, Prop. Jawa Tmur Kec. Sengah Temila, Kab. Landak, Prop. Kalimantan Barat Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Prop. Kalimantan Timur Kec. Campalagian, Kab. Polaweli Mandar, Prop. Sulawesi Barat Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Prop. NTB Kec. Noebana, Kab. Timor Tengah Selatan, Prop. NTT Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya, Prop. NTT Kec Maba Utara, Kec. Utara Kab. Kab Halmahera Timur, Tim r Prop. Prop Maluku Mal k Utara Utara. Kec. Kei Besar, Kab. Maluku Tenggara, Prop. Maluku Kec. Merauke, Kab. Merauke, Prop. Papua Kec. Aimas, Kab. Sorong, Prop. Papua Barat
33
PENANGANAN LOKASI QUICK WINS MP3KI LOKASI ditetapkan
Penentuan prioritas lokasi berdasarkan jumlah dan tingkat kemiskinan
KEBUTUHAN teridentifikasi
Identikasi jenis program/kegiatan penanggulangan p gg g kemiskinan eksistingg
gaps
Perencanaan detail dan penganggaran dalam APBN dan atau APBD serta peluang sumber pendanaan lain
IM MPLEMENTASI
Pembahasan bersama para pihak: kebutuhan program/ kegiatan di lokasi prioritas terpilih.
PERENCANAAN D DAN PENGANGGARA AN
VERIFIKASI KEBUTU UHAN
PEMENUHAN
Pelaksanaan dan monitoring hasil
34
KRITERIA PENETAPAN KECAMATAN SEBAGAI LOKASI QUICK SEBAGAI LOKASI QUICK WINS SEBAGAI LOKASI QUICK QUICK WINS WINS KRITERIA UMUM • Kecamatan dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbesar (10 terbesar) • Kabupaten/kota sebagai prioritas MP3KI • Prioritas I: jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan tinggi • Prioritas II: jumlah penduduk miskin tinggi • Prioritas III: tingkat kemiskinan tinggi • Kabupaten/kota penerima program‐program penanggulangan kemiskinan • Kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal • Kecamatan penerima program gerbang kampung
KRITERIA KHUSUS • • • • •
Lokasi investasi MP3EI Kecamatan pesisir, kumuh perkotaan, kawasan adat terpencil, atau perbatasan Keterbatasan infrastruktur /pelayanan dasar Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) tinggi Tingkat keparahan kemisknan (P2) tinggi 35
HASIL SURVEY: PERMASALAHAN UMUM SDM
KESADARAN BERSEKOLAH RENDAH POLA HIDUP TIDAK SEHAT
INFRASTRUKTUR
FASILITAS AIR (MINUM DAN BAKU) KURANG JALAN DAN IRIGASI SANGAT DIPERLUKAN PENYEDIAAN LISTRIK PERMUKIMAN YANG LAYAK
EKONOMI
DIVERSIFIKASI KEAHLIAN KURANG ARUS BARANG TIDAK LANCAR KARENA INFRASTRUKTUR KEWIRAUSAHAAN PERLU DIGALI PERLU DIGALI
36
PERMASALAHAN SANITASI SUMBER DAYA MANUSIA DIVERSIFIKASI USAHA SUMBER AIR
Kec. Medan Belawan
Kec. Kampung Melayu
Kec. Labuhan Maringgai
Koridor Sumatera
37
INVENTARISASI PROGRAM/KEGIATAN DI KECAMATAN MEDAN BELAWAN, KOTA MEDAN
3 Bantuan Siswa Miskin 3. Bantuan
1. Perbaikan jalan dan jembatan
2. PNPM Perkotaan k 5. DAK Air Minum dan Sanitasi
4. PUMP Perikanan Tangkap 38
PENENTUAN QUICK WINS 2014 o Lokasi Quick Wins 2014 adalah: Lokasi Quick Wins 2014 adalah: – Lokasi Quick Wins 2013 – Empat lokasi di setiap propinsi Empat lokasi di setiap propinsi • Dua lokasi ditentukan oleh Pemerintah Pusat • Dua lokasi lainnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi
o Kriteria Quick Wins 2014: – Lokasi Quick Wins 2013 – Kriteria Pusat – Kriteria Daerah 39
DATA YANG DIPERLUKAN Pemilihan oleh Pusat Pemilihan oleh Pusat
Pemilihan oleh Daerah Pemilihan oleh Daerah
o Jumlah penduduk miskin kabupaten dan kecamatan o Tingkat kemiskinan kabupaten dan kecamatan o Kategori Daerah Tertinggal o Lokasi MP3EI per kabupaten o Pelaksanaan Program Klaster I‐IV g
Pemilihan oleh Daerah o Data tingkat kemiskinan secara historis (5 tahun) kabupaten o Infrastruktur dasar tingkat kecamatan: kesehatan, pendidikan, jalan, irigasi, listrik o Partisipasi sekolah SD dan SMA 40
Pemilihan Lokasi QW oleh Pusat
PROPINSI SUMATERA UTARA
KABUPATEN
KECAMATAN
BOBOT
KOTA MEDAN
MEDAN KOTA BELAWAN
20
QW 2013
LANGKAT LANGKAT LANGKAT
TANJUNG PURA TANJUNG PURA GEBANG BESITANG
20 19 19
Usulan QW 2014 Usulan QW 2014 Usulan QW 2014
KETERANGAN
41
