MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI) Woro S. Sulistyaningrum Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, BAPPENAS
Kerangka Paparan Kondisi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan Disain MP3KI Strategi P3KI di Koridor Ekonomi Quick Wins MP3KI
Penghidupan yang Berkelanjutan 2
Tingkat Kemiskinan 2004-2013 45.00 40.00
20.00 16.66
17.75
18.00
16.58
15.97
15.42
35.00
16.00 14.15
30.00
14.00 13.33
12.49
25.00
11.96
11.37
12.00 10.00
20.00
8.00
15.00
6.00
10.00
4.00
5.00
2.00
-
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)
2010
2011
2012
2013
Tingkat Kemiskinan (%)
Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun. Tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2013 sebesar 11,37% atau 28,07 juta jiwa. Berkurang 0,59 juta jiwa dibandingkan tahun 2012 (target RKP 2014 sebesar 9,5%-10,5%) 4
Jumlah Penduduk Miskin Kota (Ribu Jiwa)
Penduduk Miskin Per Provinsi masih didominasi di daerah Perdesaan dibandingkan di Perkotaan Papua
Papua Barat
Maluku Utara
Maluku
Sulawesi Barat
Gorontalo
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Barat
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Bali
Banten
Jawa Timur
DI Yogyakarta
Jawa Tengah
Jawa Barat
DKI Jakarta
Kepulauan Riau
Lampung
Bengkulu
Sumatera Selatan
Jambi
Riau
Sumatera Barat
Sumatera Utara
Aceh
Jumlah Penduduk Miskin Per Provinsi 2013 (Kota + Desa)
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
-
Jumlah Penduduk Miskin Desa (Ribu Jiwa) 5
Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung
Persentase Penduduk Miskin Per Provinsi 2013 (Kota + Desa)
45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 -
Persentase Penduduk Miskin Desa (%) Persentase Penduduk Miskin Kota (%)
Penduduk Miskin Per Provinsi masih didominasi di daerah Perdesaan dibandingkan di Perkotaan 6
Kondisi Kemiskinan Saat Ini Jumlah Near Poor atau Kelompok Rentan Semakin Besar Tahun 2010 (%)
2 0 % 0 9
( )
T a h u n
Miskin
Hampir Miskin
Miskin
44.30
20.21
15.14
20.34
100.00
Hampir Miskin
21.52
22.66
21.76
34.06
100.00
Hampir Tidak Miskin
11.54
15.16
23.90
49.41
100.00
Tidak Miskin
2.94
4.71
9.74
82.61
100.00
Sumber : BPS
Hampir Tidak Tidak Miskin Miskin
Total
Antara tahun 2009 dan 2010:
Catatan: Miskin
: Di bawah GK
Hampir Miskin
: Antara 1 - 1,2 GK
Hampir Tidak Miskin
: Antara 1,2 - 1,5 GK
Tidak Miskin
: Di Atas 1,5 GK Keluar dari kemiskinan
•
Sekitar 55,7% penduduk miskin tahun 2009 keluar dari kemiskinan pada tahun 2010.
•
Sebaliknya terdapat kelompok yang tidak tergolong miskin tahun 2009, yaitu 21,52% RTHM, 11,54%RTHTM, dan 2,94%RTTM jatuh kedalam kemiskinan pada tahun 2010.
Menjadi Miskin
Tingkat Kesejahteraan Yang Sama
7
Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kategori Rumah Tangga (RT)
PSE 05
PPLS 08
PPLS 2011
Rumah Tangga
(%)
Rumah Tangga
(%)
Anggota Rumah Tangga (ART)
Rumah Tangga
(%)
Anggota Rumah Tangga (ART)
Sangat Miskin
3.894.314
20.4
2.989.865
17.1
15.944.536
3.013.796
16.3
16.003.996
Miskin
8.236.990
43.1
6.828.824
39.1
25.190.010
3.198.982
17.3
14.300.683
Hampir Miskin
6.969.601
36.5
7.665.288
43.8
19.261.505
6.164.987
33.2
24.004.988
Rentan Miskin
-
-
-
-
-
6.164.754
33.2
21.177.500
TOTAL
19.100.905
100
17.483.983
100
60.396.051
18.542.521
100
75.478.167
• Jumlah RT Sangat Miskin di tahun 2011 bertambah dibandingkan pada tahun 2008; • Meskipun RT Hampir miskin menurun antara tahun 2008 ke 2011, namun jumlah individunya mengalami kenaikan;
8
PERMASALAHAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN •
Perencanaan dan/atau pelaksanaan program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan belum optimal: – menyangkut ketidaktepatan sasaran, ketidakpaduan lokasi dan waktu, dan koordinasi antar program/ kegiatan maupun program/ kegiatan pemerintah pusat dan daerah yang belum selaras; – program-program pro-rakyat Klaster-4 belum terlaksana secara sistematis dan terstruktur – penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terisolir/ terpencil, daerah perbatasan masih belum efektif; – peran dan kapasitas TKPKD di beberapa daerah belum optimal; – Pemekaran wilayah yang terus menerus menyulitkan dalam perencanaan dan penganggaran
•
Social exclusion (marjinalisasi), seperti kepada penduduk: disable, lansia, berpenyakit kronis, non-ktp, dan kelompok rentan lainnya
•
Kebijakan makro yang kurang optimal dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan
•
Sebagian masyarakat masih memiliki kesadaran yang rendah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, termasuk yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan ibu dan anak
9
Tantangan Utama Penanggulangan Kemiskinan •
Pertumbuhan ekonomi masih belum mampu menyerap tenaga kerja penduduk miskin, seperti di pertanian
• •
Pertumbuhan penduduk relatif cukup besar
• • •
Kapasitas dan peluang usaha masyarakat miskin masih rendah
• • •
Masih banyak daerah terisolir, dengan akses pelayanan dasar rendah
Petani dan nelayan dihadapkan pada lahan usaha yang terbatas serta terjadinya perubahan iklim Laju urbanisasi yang pesat memperparah kemiskinan perkotaan Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor formal menghadapi tantangan isu ketenagakerjaan Belum tersedianya Jaminan Perlindungan Sosial yang komprehensif Social exclusion (marjinalisasi), seperti kepada penduduk: disable, berpenyakit kronis, ilegal, dll Akibat Kondisi Kemiskinan saat ini dan Tantangan di Depan, Diperlukan Rencana Khusus untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan – M P 3 K I
10
Outlook Target Kemiskinan dan Tingkat Ekonomi PDB/Kapita ($PPP)
Tingkat Kemiskinan (%)
17.000 Garis Kemiskinan (ribu rupiah)
11,66
12.000 853,111 9-10 602,196
Elastisitas
4.956
0,243 248,707 2012
5.500 6-7
276,007 0,083 2014
0,045 tahun
2020
4-5 0,023 2025
12
KERANGKA DESAIN MP3KI
VISI
MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR SEJAHTERA, BEBAS DARI KEMISKINAN ABSOLUT DAN MEMILIKI KAPABILITAS PENGHIDUPAN YANG TINGGI DAN BERKELANJUTAN
MISI
• MENGEMBANGKAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL NASIONAL
STRATEGI UTAMA
• MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN • MENGEMBANGKAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN
Penyiapan kelembagaan BPJS dan supply side pendukung
Perluasan program bersasaran (targeted)
Pengembangan koridor pulau dan kawasan khusus di pusat pertumbuhan dan non pusat pertumbuhan
STRATEGI PELAKSANAA N
• PRASYARAT INSITUSI PENDUKUNG DAN IMPLEMENTASI MP3KI • PRASYARAT KONDISI EKONOMI: PERTUMBUHAN DAN STABILITAS EKONOMI 13
MP3KI : GERAKAN NASIONAL PENGURANGAN KEMISKINAN PUBLIC-PRIVATE-PEOPLE PARTNERSHIP MP3KI Komponen
Saat ini
2013 - 2014
2015 - 2025
A. Mekanisme Ekonomi - Pertumbuhan Ekonomi - Stabilitas Ekonomi Makro
Pertumbuhan inklusif (MP3EI) Pengendalian Inflasi dan Kesinambungan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat
B. Afirmasi (Keberpihakan) - Program 4 Klaster
Belum terpadu lokasi dan waktu, terutama untuk kantong kemiskinan
• Terpadu lokasi dan waktu, terutama kantong kemiskinan
• Konsolidasi program bantuan sosial unified data base
• Sinergi dengan program daerah dan CSR - Sistem Jaminan Sosial
Sistem dan cakupan terbatas
• Sistem diperbaiki (BPJS Kesehatan) dan cakupan diperluas
• Sistem semakin lengkap (BPJS lainnya) dan universal coverage
- Sustainable Livelihood
Terbatas daya tahan penduduk miskin rentan
• Peningkatan income generating activities (wirausaha, financial inclusion dan supply chain MP3EI)
- Dukungan
Data belum terpadu
• Data sasaran terintegrasi (PPLS), bertahap menuju social security number (e-KTP)
14
Klasifikasi Program dan Kegiatan
Fase MP3KI
AGENDA TRANSFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MP3KI 2013-2025 dan RPJMN 2015 – 2019
Rekonsiliasi 2013-2014
Transformasi & Ekspansi 2015-2020
Keberlanjutan 2021-2025
Bantuan & perlindungan sosial
Sistem perlindungan sosial yang komprehensif
Sistem jaminan sosial Sistem bantuan sosial
Pemenuhan kebutuhan dasar & program pro rakyat
Peningkatan pelayanan dasar bagi penduduk miskin & rentan
Jaminan layanan dasar Infrastruktur dasar terpadu
Pemberdayaan masyarakat dan UMKM
Pengembangan penghidupan penduduk miskin & rentan
Kapabilitas & produktivitas Pembangunan partisipatif
RPJMN 2010 - 2014
RPJMN 2015 - 2019
15
TRANSFORMASI: Perlindungan Sosial, Pelayanan Dasar dan Penghidupan Berkelanjutan Bantuan Sosial
KL A ST ER I
KL A ST ER IIIII IV
1. Raskin 2. BLT (diperlukan saat krisis) 3. dll.
SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL YANG KOMPREHENSIF
JAMINAN SOSIAL BANTUAN SOSIAL
1. Bantuan Regular 2. Bantuan Temporer 3. Jaminan Kesehatan
ASURANSI SUKARELA
Aset fisik
Pelayanan Dasar 1. Beasiswa Miskin 2. Jamkesmas 3. PKH
• • •
PNPM KUR Program ProRakyat
KONDISI SAAT INI
PENINGKATAN PELAYANAN DASAR
PENGEMBANGA N PENGHIDUPAN (PENGUATAN PENGHIDUPAN EKONOMI)
INFRASTRUKTUR DAN SARANA PELAYANAN PUBLIK PERLUASAN JANGKAUAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN
PENGEMBANGAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Aset Manusia
1. 2. 3. 4. 5.
Beasiswa Miskin Rumah Layak Huni Sanitasi PKH Infrastruktur dasar lainnya
1. Pinjaman modal dan aset 2. Peningkatan keterampilan 3. Peningkatan akses pasar PROGRAM/ KEGIATAN
Aset SDA
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, serta Perluasan dan Peningkatan Kesempatan Kerja
Aset Sosial
Aset Finansial
SASARAN/ OUTCOME
16
Sinergi MP3KI dan Pengembangan Potensi Ekonomi dalam MP3EI (ilustrasi Koridor Jawa) Intervensi pada Area Pusat Pertumbuhan bagi Populasi Terlatih: • Kebijakan pendukung industri padat karya • Peningkatan program kemitraan
Intervensi pada Area Pusat Pertumbuhan bagi Populasi tak Terlatih: • Pembangunan Sekolah Kejuruan • Peningkatan kapasitas SDM pasca sekolah dan kewirausahaan • Fasilitasi pendirian usaha sebagai penyedia barang dan jasa (supplier) untuk aktifitas industri inti
Intervensi pada Area non-Pusat Pertumbuhan : • “Keroyok” kantong kemiskinan dengan 4 klaster program PK dan pendukung lainnya, termasuk infrastruktur dasar • Akses dari pusat pertumbuhan ke nonpusat pertumbuhan (transportasi) • Modernisasi sektor pertanian • Penguasaan hak guna atas tanah sebagai faktor produksi primer dalam sektor pertanian • Mendorong peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian dan perkebunan ke sektor industri
17
Sinergi MP3KI dan MP3EI Tujuan: • Mempercepat upaya pengurangan kemiskinan • Menghindarkan dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar penduduk Strategi: • Meningkatkan efek spill over dari pusat-pusat pertumbuhan MP3EI ke wilayah • Meningkatkan kapasitas penduduk untuk memanfaatkan peluang Implementasi (antara lain): • Kebijakan umum: industri padat karya dan upah minimum • Meningkatkan akses (transportasi) dari pusat pertumbuhan ke non pusat pertumbuhan • Membangun Sekolah Kejuruan dan melaksanakan berbagai diklat kewirausahaan dan ketrampilan • Mendorong program kemitraan antara perusahaan dan UKM lokal • Mempermudah penyediaan permodalan dan pembentukan wira usaha (bussines start-up) serta outlet pemasaran (pasar-pasar lokal). 18
PRIORITAS PENANGANAN LOKASI TERMISKIN Wilayah dengan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan yang tinggi
Wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi
Wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi
Penanganan Kawasan Khusus • Kawasan Perbatasan • Lingkungan Hutan • Pesisir dan Pulau-pulau Kecil • Masyarakat Adat Terpencil • Permukiman Kumuh dan Ilegal
# PERLINDUNGAN SOSIAL YANG MENYELURUH #PERLUASAN PELAYANAN DASAR # PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN
19
Instrumen MP3KI Jangka Pendek-Menengah PERCEPATAN Pengurangan Kemiskinan (Quick Wins)
PENGUATAN Kecamatan Kantong Kemiskinan
Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (LIVELIHOOD)
- 157 kecamatan
- 273 kecamatan
- 6 kecamatan
- Pola “keroyokan” di lokasi kemiskinan terpilih
- Penambahan (on top) BLM PNPM Mandiri
- Uji coba pendekatan penghidupan berkelanjutan melalui perlindungan dan pengembangan aset, khususnya perluasan akses ekonomi
- pendanaan: anggaran reguler, block grant dari Kementerian, dan APBD
- pendanaan: block grant dari Kementerian
- pendanaan: anggaran K/L di lokasi pilot
Ketiga instrumen dilaksanakan dengan menggunakan platform PNPM
20
Koridor Sumatera Strategi Utama • Peningkatan penyerapan tenaga kerja miskin dan rentan produkif ke dalam sektor industri pengolahan unggulan • Pengembangan aktivitas rantai pengolahan yang bersifat penambahan nilai (value added) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal dan komoditas unggulan berbasiskan agro industri • Perbaikan rantai distribusi komoditas unggulan yang berpihak kepada petani kecil • Pengembangan ekonomi lokal di pulau-pulau terluar berbasis potensi alam daerah setempat 22
Koridor Jawa
Strategi Utama •
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja miskin usia produktif ke sektor formal di wilayah perkotaan
•
Penguatan dan pembinaan ekonomi informal perkotaan
•
Penjaminan pelayanan dasar dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan, khususnya di daerah terpencil
•
Pengembangan ekonomi perdesaan sektor pertanian dan non-pertanian yang bersifat padat karya
23
Koridor Kalimantan Strategi Utama • Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia masyarakat miskin perdesaan dan perkotaan • Pengembangan dan diversifikasi sumber usaha masyarakat miskin berbasis sumber daya alam • Penyediaan dan pengembangan infrastruktur dasar terpadu, yaitu: listrik, saniti, air bersih, dan transportasi alternatif bagi masyarakat perdesaan • Pemberian jaminan pelayanan dasar dan perlindungan sosial di wilayah perdeaan, terpencil dan perbatasan
24
Koridor Sulawesi
Strategi Utama
• Pemenuhan kebutuhan dasar • Perlindungan sosial bagi kelmpok miskin dan rentan • Pengembangan ekonomi perdesaan bidang pertanian dan perkebunan • Pengembangan kawasan minapolitan berbasis sumber daya perikanan dan kelautan yang bersifat padat karya
25
Koridor Bali - Nusa Tenggara
Strategi Utama • Pemenuhan kebutuhan dasar, difokuskan pada upaya untuk mengatasi kendala ketersebaran penduduk
• Perlindungan sosial yang lebih difokuskan pada peningkatan jangkauan penerima beasiswa miskin di wilayah terpencil • Pengembangan penghidupan di daerah-daerah pertumbuhan dan nonpertumbuhan
26
Koridor Papua – Kep. Maluku Strategi Utama •
Pengenalan budaya pertanian dan perikanan menetap dan insentif serta berkelanjutan
•
Pengembangan pemusatan pemukiman penduduk secara terpadu
•
Penyediaan dan perluasan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan keuangan bagi penduduk miskin, khususnya di wilayah terisolir
•
Pengembangan kawasan pariwisata bahari yang mengutamakan penggunaan SDM lokal 27
Penanganan Lokasi Quick Wins MP3KI Penetapan LOKASI
Penentuan prioritas lokasi berdasarkan jumlah/tingkat kemiskinan dan kriteria lain Identikasi kebutuhan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhannya
Identifikasi KEBUTUHAN
gaps
Perencanaan dan penganggaran secara detail di dalam APBN/ APBD/sumber pendanaan lain
IMPLEMENTASI
Pembahasan kebutuhan definitif bersama para pihak di lokasi prioritas terpilih.
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
VERIFIKASI KEBUTUHAN
PEMENUHAN kebutuhan
Pelaksanaan dan monitoring
29
Kriteria Penetapan Kecamatan sebagai Lokasi Quick Wins TA 2013 KRITERIA UMUM • Kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbesar • Kabupaten/kota sebagai prioritas MP3KI • Prioritas I: jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan tinggi • Prioritas II: jumlah penduduk miskin tinggi • Prioritas III: tingkat kemiskinan tinggi. • Kabupaten/kota penerima program-program penanggulangan kemiskinan (4 klaster) • Kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal • Kecamatan penerima program gerbang kampung
KRITERIA KHUSUS • • • • •
Lokasi investasi MP3EI Kecamatan pesisir, kumuh perkotaan, kawasan adat terpencil, atau perbatasan Keterbatasan infrastruktur /pelayanan dasar Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) tinggi Tingkat keparahan kemisknan (P2) tinggi 30
Lokasi Quick Wins 2013 •
Wilayah/kawasan di Indonesia yang dipilih sebagai lokasi percontohan untuk penerapan pendekatan MP3KI
•
Merupakan simpul-simpul kemiskinan yang penanganannya dapat berpengaruh besar terhadap penurunan kemiskinan.
BULAKAMBA
31
Hasil Survey: Permasalahan Umum di Wilayah Miskin SDM
INFRASTRUKTUR
EKONOMI
KESADARAN BERSEKOLAH RENDAH
FASILITAS AIR (MINUM DAN BAKU) KURANG
DIVERSIFIKASI KEAHLIAN KURANG
POLA HIDUP TIDAK SEHAT
JALAN DAN IRIGASI SANGAT DIPERLUKAN
ARUS BARANG TIDAK LANCAR KARENA INFRASTRUKTUR
PENYEDIAAN LISTRIK PERMUKIMAN YANG LAYAK
KEWIRAUSAHAAN PERLU DIGALI
32
Pelaksanaan Quick Wins TA 2014 •
TUJUAN Merupakan perluasan dari QW TA 2013 Memperkuat penghidupan berkelanjutan dengan sistem KEROYOKAN
•
SASARAN Simpul-simpul kemiskinan yang memiliki dampak besar dalam penanggulangan kemiskinan.
33
Kombinasi jumlah kemiskinan dan tingkat kemiskinan di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan sebagai fokus utama Lokasi Quick Wins TA 2014 adalah
• •
Lokasi Quick Wins TA 2013 (17 lokasi) Empat lokasi untuk masing-masing propinsi Dua lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat Dua lokasi lain, ditentukan oleh Pemerintah Propinsi
Kriteria Quick Wins TA 2014:
•
Lokasi Quick Wins 2013, Kriteria Pusat, Kriteria Daerah
Total Lokasi QW:
• • •
137 kecamatan perdesaan: PNPM Perdesaan (PMD, Kementerian Dalam Negeri) 6 kecamatan perdesaan: PISEW (DJCK, Kementerian PU) 14 kecamatan perkotaan: PNPM Perkotaan (DJCK, Kementerian PU) 33
Data Dasar Penetapan Quick Wins TA 2014 Kriteria Pusat
Jumlah penduduk miskin kabupaten dan kecamatan Tingkat kemiskinan kabupaten dan kecamatan Kategori Daerah Tertinggal Daerah lokasi MP3EI Daerah pelaksana Program Penanggulangan Kemiskinan 4 Klaster Kriteria Daerah
Historis penurunan angka kemiskinan (5 tahun) di kabupaten/kota Kondisi infrastruktur dasar di tingkat kecamatan: kesehatan, pendidikan, listrik, air bersih, dan prasarana jalan Angka partisipasi sekolah SD, SLTP, dan SLTA serta indikator pembangunan lainnya
34
Rekapitulasi Daftar Lokasi dan Alokasi Dana PERCEPATAN Penurunan Kemiskinan PNPM Perkotaan (Quick Wins) TA 2014
No Provinsi
Jumlah Kab Jumlah Kec Total Alokasi
1.
Sumatera Utara
1
1
2.143
2.
Sumatera Barat
1
1
2.143
3.
Kepulauan Riau
3
3
6.429
4.
Sumatera Selatan
1
1
2.143
5.
Bengkulu
1
2
4.286
6.
DKI Jakarta
2
4
8.571
7.
Jawa Barat
1
1
2.143
8.
Maluku Utara
1
1
2.143
Total
11
14
30.000 35
Rekapitulasi Daftar Lokasi dan Alokasi Dana PENGUATAN Penurunan Kemiskinan PNPM Perkotaan (Quick Wins) TA 2014
No Provinsi
Jumlah Kab
Jumlah Kec
Total Alokasi
1.
Sumatera Utara
1
3
1.111
2.
Sumatera Selatan
1
6
2.222
3.
Bengkulu
1
1
370
4.
Lampung
2
3
1.111
5.
Jawa Barat
1
1
2.143
6.
Jawa Tengah
2
3
1.111
7.
Nusa Tenggara Barat
1
1
370
Total
9
21
10.000 36
Skema Pendanaan Quick Wins 2014 Usulan Kegiatan di Lokasi Quick Wins
Kriteria dan Kewenangan
Kementerian/ Lembaga
Pemerintah Daerah
SINKRONISASI
Regular K/L
Quick Wins
Kegiatan regular yang telah direncanakan oleh K/L untuk difokuskan pada lokasi Quick Wins
Kegiatan tidak dapat dilakukan K/L dengan jangkauan lebih besar dan luas dari PNPM Mandiri Regular
Kegiatan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah
BUMN/ Swasta
Harmonisasi target, waktu, dan lokasi 37
Proses Seleksi dan Kriteria Reviu Usulan Kegiatan Indeks Kemiskinan Wilayah digunakan untuk mengukur kebutuhan sektor secara umum Kegiatan dalam kategori Negative List: • Penyediaan lahan • Bertentangan dengan rencana tata ruang dan rencana/peraturan lainnya • Penggunaan bahan/material yang dilindungi • Diyakini tidak akan terasa manfaatnya bagi masyarakat miskin
Tahap I: Penyaringan
Kriteria dalam Reviu Usulan Kegiatan Quick Wins: • Sebaiknya memuat kegiatan sebagai berikut: a. Penyediaan Air Bersih b. Penyediaan Listrik c. Pembangunan/rehabilitasi jalan poros desa d. Pembangunan/rehabilitasi jembatan e. Pelatihan ketrampilan • Prioritas kegiatan untuk desa-desa yang termiskin di kecamatan QW • Kegiatan yang dipilih dituntaskan dalam 1 tahun untuk seluruh desa
Tahap II: Pemilahan Kegiatan QW dan KL
Kriteria dalam Reviu Usulan Kegiatan K/L: Kegiatan yang sesuai untuk dilakukan oleh kementerian/lembaga dalam melengkapi kebutuhan QW menurut Tupoksi, RKA dan perencanaan K/L, atau merupakan kegiatan reguler K/L
Usulan Hasil Reviu 38
Pemanfaatan Dana QW 2014 • Prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai hasil kesepakatan masyarakat setempat • DOK untuk menjalankan tugas dari masyarakat selaku pengelola dana QW (tidak lebih dari 5% dari total dana QW)
Kriteria Prioritas Kegiatan • Kegiatan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat miskin • Biaya penyediaannya lebih besar dari plafon biaya kegiatan PNPM Mandiri • Tidak sedang atau telah direncanakan dalam APBD ataupun sumber lainnya
Pertimbangan Unit Masyarakat Pengelola QW 2014 dalam Menetepkan Kegiatan Definitif • Besaran penerima manfaat dari pemenuhan setiap kegiatan • Dampak dalam penurunan kemiskinan • Kemendesakan dalam pemenuhannya 39
Konsep Pengembangan Penghidupan dalam MP3KI pengembangan 5 (lima) aset penghidupan utama dalam rangka memperkuat penghidupan berkelanjutan Pendekatan “penghidupan berkelanjutan” merupakan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dalam pembekalan aset yang diperlukan oleh individu sehingga dapat berdiri sendiri secara berkesinambungan
(1) Natural/Alam, (2) Physical/Infrastruktur, (3) Social/Sosial, (4) Financial/Finansial, dan (5) Human/SDM
MINIMUM ASET (GARIS KEMISKINAN) pendekatan
INDIVIDU, KELUARGA, MASYARAKAT 41
Strategi Penghidupan Berkelanjutan Diarahkan pada peningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas usaha kelompok miskin dan rentan, perempuan dan laki-laki, melalui: - penciptaan struktur pasar yang efisien dan adil, dan - peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam rangka peningkatan daya saing usaha dari masyarakat miskin perlu adanya penyelarasan antara produksi/penawaran dengan permintaannya. Strategi yang digunakan: - peningkatan kapabilitas dan produktivitas penduduk miskin dan rentan, perempuan dan laki-laki; dan - peningkatan partisipasi penduduk miskin dan rentan, perempuan dan laki-laki, dalam proses pembangunan.
42
STRATEGI PELAKSANAAN MP3KI DALAM RANGKA PENGKAYAAN KELIMA ASET PENGHIDUPAN
Badan Usaha
Pengembangan koridor pulau dan kawasan khusus di pusat pertumbuhan dan non pusat pertumbuhan
Finansial
Klaster III
Physical/ Infrastruktur
Badan Usaha
Perluasan program bersasaran (targeted)
Penyiapan kelembagaan BPJS dan supply side pendukung
Natural/Alam
Pemerintah Daerah K/L Lingkungan/ Alam
Klaster II, Klaster IV
Sosial
Badan Usaha Pemerintah Daerah K/L
Manusia
Klaster I 43
Pengembangan Kelembagaan Penghidupan Berkelanjutan Pengembangan kelembagaan di tingkat daerah perlu dibangun sehingga dapat menunjang pelaksanaan Penghidupan Berkelanjutan. Kelembagaan ini berfungsi untuk menjalankan : Mekanisme penyusunan potensi daerah yang sejalan dengan penyusunan RPJM Daerah (tingkat Kabupaten, Kecamatan, sampai akhirnya tingkat Desa) Mekanisme identifikasi kebutuhan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat desa terutama di kantong-kantong kemiskinan Mekanisme penentuan target dan jenis kegiatan yang tepat dilakukan oleh kelompok masyarakat Mekanisme pengembangan potensi desa dalam upaya memberikan penduduk miskin penghidupan yang berkelanjutan termasuk meningkatkan kewirausahaan dan penempatan kerja 44
Pengembangan Kelembagaan Penghidupan Berkelanjutan • Kelembagaan ini diharapkan dapat memberdayakan kelompok masyarakat miskin lebih optimal meningkatkan kapabilitas dan produktivitas serta partisipasi aktif dalam proses pembangunan Koordinasi/ Pembinaan INDIVIDU/ RUMAH TANGGA
• Peningkatan Keterampilan • Simpan pinjam • Peningkatan Aset • Kewirausahaan • Penempatan kerja
Koridor pengembangan wilayah
DESA
KELOMPOK
KECAMATAN
KABUPATEN/ PROPINSI
Pengusulan Kegiatan
Penentuan target dan jenis kegiatan
• • • •
Analisa Potensi Desa Perencanaan Desa Kriteria target PK Linkage masyarakat dan UPK
• Potensi Kecamatan • Potensi Tenaga Kerja
• Potensi Daerah • Potensi Tenaga Kerja
BUMN, Swasta, dunia usaha 45
Mekanisme Umum Pengembangan Penghidupan: Penguatan Kelompok Koordinasi/ Pembinaan INDIVIDU/ RUMAH TANGGA MISKIN
KELOMPOK PENGHIDUPAN
2 - 4 Bulan Mekanisme Pembentukan Kelompok
Kelompok Lama
Kelompok Baru
Kelompok A • Keterampilan management keluarga dan kelompok • Kegiatan Menabung • Training Keterampilan Dasar
Kriteria Kelompok • Memiliki kepentingan yang sama (ekonomi maupun geografis ) • Jumlah orang dalam satu kelompok (10 -30 orang) • Mengelola tabungan anggota • Memiliki kepengurusan
Penempatan kerja
Koridor pengembangan wilayah
DESA
KECAMATAN
4 - 8 Bulan
KABUPATEN/ PROPINSI
8 - 12 Bulan
Kelompok B
Kelompok C
• Keterampilan management keluarga dan kelompok Lanjutan • Perencanaan kegiatan penghidupan (income generating activities) • Training Keterampilan Lanjutan • Simpan Pinjam
• Keterampilan management keluarga dan kelompok • Perencanaan kegiatan penghidupan (income generating activities) • Training Keterampilan Lanjutan • Simpan Pinjam • Akses terhadap Lembaga Keuangan
BUMN, Swasta, dunia usaha
Potensi Daerah pengembangan usaha Penyaluran potensi Tenaga Kerja
Kewirausahaan Penempatan kerja 46
Penguatan Individu dan Rumah Tangga Pengembangan Mekanisme Penentuan Target Partisipatif dan Penajaman Kegiatan Penghidupan Berkelanjutan Mekanisme penentuan target partisipatif dikembangkan sejalan dengan pengembangan unified database Kelembagaan yang kuat di tingkat daerah digunakan dalam penentuan target program kemiskinan secara luas Mengembangkan kriteria/ definisi kemiskinan per kelompok (sangat miskin, miskin, dan hampir miskin) serta penentuan jenis kegiatan yang tepat Sangat Miskin Produktif
Miskin Produktif
Hampir Miskin Produktif
Kriteria Kelulusan Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial
Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial
Pelayanan Dasar Peningkatan Keterampilan Simpan Pinjam termasuk konsumsi non-kesehatan Peningkatan Aset
Penempatan Kerja
Pelayanan Dasar Meningkatkan Penghidupan dan keterampilan
Peningkatan Keterampilan Simpan Pinjam
Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial - Pembentukan aset - Peningkatan kewirausahaan - Pengembangan potensi desa - Peningkatan keterampilan
Pelayanan Dasar Peningkatan Keterampilan
Akses terhadap lembaga keuangan untuk usaha produktif
Simpan Pinjam Semi-profesional
Peningkatan Aset Penempatan Kerja Penempatan Kerja
47
Langkah Selanjutnya • Survei baseline dan stocktaking • Finalisasi konsep, penyusunan PTO, dan detail pelaksanaan • Koordinasi lebih lanjut dengan pihak pelaksana pelaksana program, pemerintah propinsi, kabupaten, kecamatan
48
TERIMA KASIH
