DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 – 2021

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Jln. Rasuna Said No. 68 Padang, Telp. 0751-28077

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan

Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 dapat diselesaikan.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

wajib membuat dan memiliki rencana strategis yang disebut Renstra-SKPD. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan Lembaga Dinas Daerah yang mendukung tugas Kepala Daerah (Gubernur) dalam menyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang peternakan sehingga wajib memiliki Renstra.

Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2016 - 2021, disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan

strategis internal dan eksternal dengan mengacu pada RPJM-D Provinsi Sumatera Barat serta Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maupun hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Penyusunan Renstra ini, diharapkan dapat menjadikan landasan

dalam mewujudkan sistem perencanaan dan kinerja yang lebih baik, menuju tercapainya hasil pembangunan yang diharapkan dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Padang, Agustus 2016 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Drh. ERINALDI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19641111 199103 1 006 i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR TABEL BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

iv

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistimatika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumberdaya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 3.3. Telaahan Renstra Ditjen Peternakan dan Ditjen PSP Kementerian Pertanian 3.4. Telaahan Rancangan Tata Ruang Wilayah 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat 4.3. Strategi dan Kebijakan RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan ii

1 1 3 4 5 7

7 16 18 34 42 42 46 48 50 52 53 54 55 57 60 60 61 62 63 63

Capaian Kinerja dan Keuangan

BAB VI

5.6. Rencana Program Prioritas 1 : Pengembangan Sentra Kawasan Produksi Peternakn (KSP) 5.7. Rencana Program Prioritas 2: Peningkatan Produksi dan Produktifitas 5.8. Rencana Program Prioritas 3 : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pertanian 5.9. Rencana Program Prioritas 4 : Peningkatan Sarana dan Prasarana 5.10. Rencana Program Prioritas 5 : Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil 5.11. Rencana Program Prioritas 6 : Pengamanan Sumberdaya Hewani

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD

iii

64 64 66

68 69 71 86

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4

Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 4.1

Tabel 4.2 Tabel 5.1 Tabel 6.1

PNS Berdasarkan Golongan PNS Menurut Pendidikan Formal Daftar Asset Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2015 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Perolehan PAD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian RI Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Lingkup Kabupaten/Kota yang Menangani Peternakan Telaah Rancangan Tata Ruang Wilayah Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanan Indikatif Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasarn RPJMD

iv

17 17 17 19 32 33 43 47 48 49 50 51 56 58 73 86

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam

rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Barat yang lebih sejahtera, berakhlak, berkeadilan, mandiri dan berdaya saing.

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

Sumatera Barat adalah dokumen perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan

Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang

disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan

dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Kab/Kota yang menangani bidang peternakan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat, serta memperhatikan hasil Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS), hasil evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Periode 2010-2015, serta dengan memperhatikan isu-isu dan faktor-faktor strategis bidang peternakan, baik pada tingkat global, nasional, maupun regional.

RENSTRA DISNAKKESWAN PROV.SUMBAR 2016 -2021

1

Proses penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan Renstra, rancangan akhir Renstra, hingga

penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan

Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan dengan tahapan penyusunan Renstra

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021 tidak terlepas dari tugas

dan fungsi serta kewenangan unit kerja teknis yang saling mengisi dan bersinergi satu sama lain. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa unit

kerja teknis memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Adapun alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU No. 25/2004


2

Berdasarkan Gambar 1 dapat disimpulkan, bahwa penyusunan Renstra SKPD

tidak terlepas dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerah dan Renstra K/L.

Berpedoman pada dokumen menurut alur perencanaan tersebut, maka Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2016-2021 disusun hingga menjadi sebuah dokumen yang akan menjadi acuan untuk 5 (lima) tahun kedepan. 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat 2016 - 2021 secara yuridis berlandaskan kepada : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang No. 33, tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 79, tahun 2001, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah No. 56, tahun Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2001 tentang Pelaporan

Peraturan Pemerintah No. 65, tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah No. 8, tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

Pembangunan Daerah;

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian,

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


dan

Evaluasi

3

11. Peraturan Menteri Pertanian No. 19, tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

12. Surat

Keputusan

Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas Nomor KEP/214/MPPN/11/2004 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Nasional;

13. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sumatera Barat tahun 2005-2025

14. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032

15. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021

16. Rencana Strategis Direktorat Jendral Peternakan 2015 - 2019 1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan

program Gubernur yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang harus

dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu Tahun 2016 – 2021.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 : 1. 2.

Merumuskan

gambaran

umum

kondisi

pelayanan

yang

akan

diselenggarakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur terpilih;

Menerjemahkan visi dan misi Gubernur ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 3.

2016 – 2021;

Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan


4

dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 4.

2016 – 2021;

Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.

1.4. Sistimatika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut : BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud, tujuan, dan landasan hukum penyusunan, serta sistematika penulisan.

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Bab ini memberikan gambaran pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah,

sumber

daya

yang

dimiliki

dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang BAB III

bagi

mendatang.

pengembangan

pelayanan

pada

lima

tahun

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaah

visi, misi, dan program-program Gubernur terpilih; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) dan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.


5

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran serta rumusan strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

BAB V

Provinsi Sumatera Barat lima tahun mendatang.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran,

pendanaan indikatif dan indikator kinerja yang merupakan

penjelasan prioritas-prioritas program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumber daya, baik yang berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pandanaan lainnya yang sah. Indikator kinerja merupakan refleksi capaian prioritas program dan kegiatan BAB VI

yang telah direncanakan dan terukur.

INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN

HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja skpd yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut : a) Kedudukan

1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner.

2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b) Tugas

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner dan tugas pembantuan. c) Fungsi

1) Perumusan kebijakan teknis bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Peternakan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner;

3) Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner

4) dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; RENSTRA DISNAKKESWAN PROV.SUMBAR 2016 -2021

7

Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2014 tentang Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat :

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang peternakan dan kesehatan hewan. Rincian tugas Kepala Dinas : a.

Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok

b.

Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan

c. d. e.

dan fungsi Dinas;

kebijakan umum Pemerintah Daerah;

Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, usaha pengolahan dan pemasaran hasil, produksi peternakan,

f.

g.

h.

penyuluhan dan pengelolaan kawasan;

Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis sosial;

Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTD;

Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

1) Sekretariat;

2) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 3) Bidang Bina Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil; 4) Bidang Produksi Peternakan;

5) Bidang Penyuluhan dan Pengelolalan Kawasan; 6) UPTD.

7) Kelompok Jabatan Fungsional


8

1.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretaris mempunyai

fungsi :

a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas;

b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;

c. Penyelenggaraan kepegawaian;

pengelolaan

urusan

keuangan,

umum

dan

dengan rincian tugas Sekretaris :

a. Menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program Dinas;

b. Menyelenggarakan kesekretariatan;

pengkajian

perencanaan

dan

program

c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan; d. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;

e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;

f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan; h. Menyelenggarakan perlengkapannya;

pengelolaan

urusan

rumah

tangga

dan

i. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian

peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;

j. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; k. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional; l. Menyelenggarakan

telaahan

pengambilan kebijakan;

staf

sebagai

bahan

pertimbangan

m. Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;

n. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;


9

o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sekretaris membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan;

2.

c. Sub Bagian Program.

Kepala Bidang Bina kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian dan pemberantasan

penyakit hewan, pelayanan medik dan pengawasan obat hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan

Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan medik dan pengawasan obat hewan;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

dengan rincian tugas :

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

d. Menyelenggarakan

fasilitasi

e. Menyelenggarakan

koordinasi

masyarakat Veteriner; Masyarakat Veteriner;

Kesehatan Kesehatan

Hewan Hewan


dan

Kesehatan

dan

Kesehatan 10

f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

g. Menyelenggarakan

telaahan


staf

sebagai

bahan

pertimbangan

h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

i. Menyelenggarakan Kabupaten/Kota;

koordinasi

dalam

pelaksanaan

kegiatan

di

j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi :

a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan b. Seksi Pelayanan Medik dan Pengawasan Obat Hewan; 3.

c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Kepala Bidang Bina Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang permodalan investasi dan perizinan, informasi,

promosi dan pengembangan usaha, dan pasca panen pengolahan hasil dan standarisasi.

Kepala Bidang Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil

mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang permodalan investasi dan perizinan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang informasi, promosi dan pengembangan usaha;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pasca panen pengolahan hasil dan standarisasi;



11


a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil;

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil;

c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil;

d. Menyelenggarakan fasilitasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil;

e. Menyelenggarakan koordinasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil;

f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil;

g. Menyelenggarakan

telaahan


staf

sebagai

bahan

pertimbangan

h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil;

i. Menyelenggarakan Kabupaten/Kota;

koordinasi

dalam

pelaksanaan

kegiatan

di


k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kepala

Bidang

membawahi:

Bidang

Usaha

Pengolahan

dan

Pemasaran

Hasil,

a. Seksi Permodalan Investasi dan Perizinan;

b. Seksi Informasi, Promosi dan Pengembangan usaha; 4.

c. Seksi Pasca Panen Pengolahan Hasil dan Standarisasi.

Kepala Bidang Bina Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di

bidang pakan ternak, perbibitan dan penyebaran dan pengembangan. Kepala Bidang Produksi Peternakan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pakan Ternak;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perbibitan Ternak;


12

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Penyebaran dan Pengembangan Ternak.



a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina Produksi Peternakan;

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Produksi Peternakan;

c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Produksi Peternakan; d. Menyelenggarakan fasilitasi Produksi Peternakan;

e. Menyelenggarakan koordinasi Produksi Peternakan;

f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Produksi Peternakan; g. Menyelenggarakan

telaahan

h. Menyelenggarakan

pelaporan

dan

i. Menyelenggarakan

koordinasi

dalam

pengambilan kebijakan; Peternakan;

Kabupaten/Kota;

staf

sebagai

bahan

evaluasi

pertimbangan

kegiatan

pelaksanaan

Produksi

kegiatan

di


k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kepala Bidang Produksi Peternakan, membawahi : a. Seksi Pakan Ternak; b. Seksi Perbibitan;

5.

c. Seksi Penyebaran dan Pengembangan.

Kepala Bidang Bina Penyuluhan dan Pengelolaan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan

dan pelaksanaan pengembangan Sumberdaya, Sarana Prasarana, Teknologi, Penguatan

Peternakan.

Kelembagaan

dan

Optimalisasi

Pengelolaan

Kawasan

Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengelolalan Kawasan

mempunyai fungsi :


13

a. Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

pembinaan

dan

pelaksanaan pengembangan Kesehatan Hewan

Sumberdaya, Teknologi Peternakan dan

b. Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

pembinaan

dan

c. Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

pembinaan

dan

pelaksanaan pengembangan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Peternakan.


a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina Penyuluhan dan Pengelolaan Kawasan;

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Sumberdaya, Sarana, Teknologi, Penguatan Kelembagaan Peternakan dan Pengelolaan Kawasan;

c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dalam pengembangan Sumberdaya,

Teknologi’ Penguatan Kelembagaan Peternakan dan

Pengelolaan Kawasan;

d. Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan kawasan; e. Menyelenggarakan

koordinasi

pelaksanaan

penyuluhan

peternakan dan kesehatan hewan serta pengelolaan kawasan;

teknis

f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan penyuluhan teknis peternakan dan kesehatan hewan serta pengelolaan kawasan;

g. Menyelenggarakan

telaahan


staf

sebagai

bahan

pertimbangan

h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan penyuluhan teknis peternakan dan kesehatan hewan serta pengelolaan kawasan;

i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

j. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengelolalan Kawasan membawahi : a. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan

b. Seksi Pengelolaan Pengelolaan Kawasan Peternakan

c. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.


14

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 8.

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

a. Medik Veteriner

b. Paramedik Veteriner

c. Pengawas mutu bibit ternak

d. Pengawas mutu pakan ternak

Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari : 1.

UPTD Balai Pembibitan Pengembangan dan Makanan Ternak.

3.

UPTD Balai Inseminasi Buatan Tuah Sakato.

2. 4.

UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Klinik Hewan. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Modern

Secara lengkap struktur dan organisasi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini :


15

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

2.2 Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Pegawai Negeri Sipil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 berjumlah 160 orang. Berdasarkan struktur organisasi perinciannya adalah 1 orang Kepala Dinas (Eselon IIa), 1 orang

Sekretaris (Eselon III), 4 orang Kepala Bidang (Eselon III), 4 orang Kepala UPTD (Eselon III), 27 orang Kasi/Kasubbag (Eselon) IV, dan 123 orang staf/pelaksana.

Komposisi berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki sebanyak 85 orang dan RENSTRA DISNAKKESWAN PROV.SUMBAR 2016 -2021

16

perempuan sebanyak 75 orang. Komposisi PNS menurut pangkat/golongan dan pendidikan disajikan dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2

Aset tetap yang berada dalam penguasaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat sangat penting dalam upaya mendukung tugas

dan fungsi. Aset Tetap mencakup golongan : Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan Lingkung UPTD; Aset tetap Lainnya. Adapun data rekapitulasi aset tetap berdasarkan golongan pembidangan barang per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.3.


17

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dalam pembangunan peternakan di Sumatera Barat

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut. Berkenaan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera

Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka terjadi perombakan struktur organisasi dari Dinas Peternakan. Secara prinsip gambaran pelayanan yang diberikan pada

dasarnya

adalah

untuk

meningkatkan

peternakan dalam pembangunan Sumatera Barat.

kontribusi

pembangunan

Selama kurun waktu Tahun 2011-2015 kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dapat dicapai sesuai target RPJMD seperti terlihat pada Tabel 2.4.

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja sasaran pada renstra tahun 20102015 maka dapat digambarkan pencapaian kinerja yang sangat baik dengan kisaran 85% - >100%.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan populasi dan produksi antara lain perbibitan, budidaya, pakan, agribisnis dan kesehatan hewan.

Terkait dengan kesehatan hewan, untuk mencegah semakin meluasnya

penyebaran AI dan penularan kepada manusia dilakukan dengan jalan vaksinasi terhadap ternak sehat, penataan ulang kawasan peternakan, dan tempat pemotongan unggas (TPU), pengawasan lalu lintas ternak antar provinsi, dan

pencegahan pemasukan unggas dan produk turunannya dari negara suspect AI, peningkatan kesadaran masyarakat. Disamping itu juga dilakukan surveillance

yang dilaksanakan secara rutin untuk deteksi dini penyakit AI dan mengoptimalkan kegiatan PDSR di Kab/ Kota.


18


19


20

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum pada Tabel 2.4, selanjutnya dapat disajikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan Sasaran Strategisnya yaitu meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak dengan Indikator Kinerja produksi daging.

Dari Tabel diatas dapat dilihat, bahwa produksi daging semakin meningkat

tiap tahunnya. Peningkatan produksi tertinggi terjadi pada tahun 2012

sebesar 8,03% (4.277 ton), selanjutnya terjadi penurunan peningkatan produksi ditahun 2013 dan 2014, dimana kenaikan tahun 2013 sebesar 4,01% (2.306 ton), tahun 2014 sebesar 2,93% (1.755 ton) dan tahun 2015 naik menjadi 3,13% (1.927 ton).

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tersebut

melalui kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan populasi dan produksi antara lain perbibitan, budidaya, pakan, agribisnis dan kesehatan hewan.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga atas kontribusi dan partisipasi

kalangan dunia usaha terutama usaha di bidang peternakan sapi potong, ayam ras pedaging dan ayam ras petelur.

2. Berkembangnya Kawasan Sentra Produksi Pertanian Sasaran

Strategisnya

yaitu

terbentuknya

kawasan-kawasan

utama

peternakan dengan Indikator Kinerja persentase kawasan yang mempunyai fasilitas memadai

Target indikator kinerja ditetapkan berdasarkan jumlah kawasan yang akan ditingkat fasilitas yang memadai antara lain : Pasar ternak, RPH/TPH, Pengolahan Hasil Peternakan, Puskeswan, Pos IB, Unit Pengolah Biogas, UPP, dimana diantaranya sudah terpenuhi dikawasan tersebut tiga kategori

seperti adanya: RPH/TPH, Pasar ternak, Pengolahan Hasil Peternakan, Puskeswan, Pos IB,Unit Pengolah Biogas,UPP.

Realisasi indikator kinerja, persentase kawasan yg mempunyai fasilitas memadai

(Pasar

ternak,

RPH/TPH,

Pengolahan


Hasil

Peternakan,

21

Puskeswan, Pos IB,Unit Pengolah Biogas,UPP) dapat diukur dengan mengkonversikan realisasi indikator kinerja terbangunnya kawasan

produksi peternakan menjadi persentase kawasan yg mempunyai fasilitas memadai

(Pasar

ternak,

RPH/TPH,

Pengolahan

Hasil

Peternakan,

Puskeswan, Pos IB,Unit Pengolah Biogas,UPP), dengan realisasi tahun 2011 -2015 sebesar 25%, 33%, 42%, 50%, 58,33% dan 83,33%.

Dari hasil

konversi tersebut dapat dilihat realisasi indikator kinerja ini menunjukkan

terjadinya peningkatan kawasan yg mempunyai fasilitas memadai (Pasar ternak, RPH/TPH, Pengolahan Hasil Peternakan, Puskeswan, Pos IB,Unit Pengolah Biogas,UPP) setiap tahunnya.

Adapun 20 kawasan (83,33%) yang sudah terealisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Kawasan Integrasi terdiri dari Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kab. Pessel, Kab. Solsel dan Kab. Pasaman Barat.

2) Kawasan sapi potong meliputi Kab. Agam, Kab Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar , Kab. Pasaman, Kab. Solok

3) Kawasan unggas adalah Kab. Padang Pariaman dan Kota Padang. 4) Kawasan Itik : Kota Payakumbuh dan Kabupaten Agam

5) Kawasan sapi perah : Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar.

6) Kawasan ternak kambing : Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Tanah Datar.

3. Meningkatnya Pengamanan Sumberdaya Hewani Sasaran Strategisnya yaitu penurunan penyakit hewan menular strategis dengan Indikator Kinerja : a) Jumlah penyakit hewan menular strategis

dengan kasus 0 kejadian dan b) Penurunan kasus penyakit hewan menular (Flu Burung/ AI).

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

(1) Tidak ada kejadian penyakit hewan menular strategis pada tahun 2014 - 2015 (bebas penyakit Brucellosis dan Hog Cholera)

(2) Terjadi penurunan kasus Flu Burung (AI) pada tahun 2012-2015


22

Pada tahun 2010 kasus penyakit flu burung (AI) terjadi sebanyak 47

kasus/jorong. Pada tahun 2011 terjadi wabah penyakit flu burung di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat yang terjadi sebanyak 291 kasus/jorong. Untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran AI dan penularan kepada manusia dilakukan dengan jalan vaksinasi terhadap ternak sehat, penataan ulang kawasan peternakan, dan tempat pemotongan

unggas (TPU), pengawasan lalu lintas ternak antar provinsi, dan pencegahan pemasukan unggas dan produk turunannya dari negara suspect

AI, peningkatan kesadaran masyarakat. Disamping itu juga dilakukan surveillance yang dilaksanakan secara rutin untuk deteksi dini penyakit AI dan mengoptimalkan kegiatan PDSR di Kab/ Kota.

Pada tahun 2015 kasus Avian Influenza (AI) yang terjadi hanya sebanyak 1 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kasus Avian Influenza

(AI) sebanyak 24 kasus (4,8%). dan capaian kinerja tergolong sangat baik (diatas 100%) yaitu 104 %.

Hasil Pengukuran dan evaluasi capaian kinerja pada sasaran strategis

jumlah penyakit hewan menular strategis dengan kasus 0 kejadian dan

penurunan kasus penyakit hewan menular (Flu Burung/ AI) sebesar 102 % dan sasaran berhasil dicapai dengan sangat baik. Hal ini dapat terlihat dari capaian kinerja pada tahun 2015 yaitu bebasnya Sumatera Barat dari

penyakit hewan menular strategis yaitu penyakit Brucellosis. dan penyakit Hoq Cholera. Dan untuk indiator capaian menurunnya kasus Flu Burung (AI),

terjadi penurunan kasus Avian Influenza (AI) di tahun 2015

dibandingkan tahun 2014. Komoditas unggas merupakan penyumbang produksi daging terbesar diantara komoditas lain.

Daur hidup ternak

unggas potong sangat cepat, hanya dalam hitungan bulan, dengan adanya wabah penyakit AI kondisi ternak tersebut sangat kritis baik dari segi populasi, pemasaran maupun keamanan lingkungan. Penyebaran unggas

pada umumnya berada disekitar lingkungan rumah penduduk. Jika pada

suatu wilayah desa ditemukan satu kasus positif penyakit AI, maka dapat dipastikan unggas sejenis di seluruh desa itu telah terjangkit AI, karena penularan AI melalui respirasi (udara).


23

Untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran AI dan penularan kepada

manusia dilakukan dengan jalan vaksinasi terhadap ternak sehat, penataan ulang kawasan peternakan, dan tempat pemotongan unggas (TPU), pengawasan lalu lintas ternak antar provinsi, dan pencegahan pemasukan

unggas dan produk turunannya dari negara suspect AI. Disamping itu juga surveillance yang dilaksanakan secara rutin untuk deteksi dini penyakit AI.

4. Berkembangnya Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna Sasaran strategisnya yaitu terwujudnya penerapan bioteknologi peternakan dengan

Indikator

Kinerja

1)

Persentase

Peternak

yang

sudah

mengimplementasikan Embrio Transfer pada ternak sapi dan 2) Indikator

Kinerja Persentase Peternak yang mengimplementasikan Inseminasi Buatan pada Ternak Sapi.

Capaian dari indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase Peternak yang sudah mengimplementasikan Embrio Transfer pada ternak sapi. Target indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah peternak/rumah tangga pemelihara ternak sapi yang ditetapkan sebagai resipient dari Embrio Transfer (ET)

Dari Tabel 3.6 terlihat capaian indikator untuk persentase Peternak yang

mengimpementasikan Embrio Transfer tahun 2011 – 2015 dengan target yang ditetapkan :

a) Pada tahun 2011 adalah 0,01 % (sebanyak 24 peternak dengan

jumlah ternak sapi sebagai resipient sebanyak 24 ekor) dan capaian kinerjanya 125 % atau sebanyak 30 peternak dengan jumlah ternak sapi sebagai resipient sebanyak 30 ekor.

b) Sampai dengan tahun 2012 adalah 0,02 % (sebanyak 60 peternak dengan jumlah ternak sapi sebagai resipient sebanyak 60 ekor) dan capaian kinerjanya 100 %.


24

c) Sampai dengan tahun 2013 adalah 0,04 % (sebanyak 90 peternak dengan jumlah ternak sapi sebagai resipient sebanyak 90 ekor) dan capaian kinerjanya 100 %.

d) Sampai dengan tahun 2014 adalah 0,06 % (sebanyak 120 peternak

dengan jumlah ternak sapi sebagai resipient sebanyak 120 ekor) dan capaian kinerjanya 100 %.

e) Dasar perhitungan target dan realisasi pada tahun 2011 s.d 2014

adalah berdasarkan peternak/rumah tangga pemelihara ternak sapi yang ditetapkan pada awal tahun renstra (tahun 2010) Dinas

Peternakan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 201.654 KK peternak.

Dan pada tahun 2015 dasar perhitungan direvisi menjadi Peternak/rumah tangga pemelihara ternak

sapi mandiri yang

ditetapkan pada awal tahun renstra Dinas Peternakan Provinsi f)

Sumatera Barat (tahun 2010) adalah sebanyak 12.490 KK/RTP

Sampai dengan tahun 2015 adalah 1,28 % (sebanyak 160 peternak dengan jumlah ternak sapi sebagai resipient sebanyak 160 ekor) dan capaian kinerjanya 106,67 %.

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan capaian kinerja

tersebut diatas perlu dilakukan upaya-upaya strategis antara lain diperlukan persiapan secara menyeluruh, bukan saja penyiapan sarana dan prasarana, namun yang paling penting adalah sumber daya

manusianya yang dapat menguasai teknologi dan mempunyai moral dan etika tinggi terhadap penggunaan teknologi ini. Selain itu juga diperlukan target dari penerapan bioteknologi ini, peternakan rakyat yang hanya

mempunyai ternak dengan jumlah kecil, industri peternakan atau

pemerintah yang akan membangun pusat pemuliaan ternak sapi, sehingga penerapan bioteknologi ini dapat dilakukan secara terpadu. 2) Indikator

Kinerja

Persentase

Peternak

yang

mengimplementasikan Inseminasi Buatan pada Ternak Sapi. Target indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan jumlah peternak yang sudah mengimpementasikan Inseminasi Buatan pada ternak sapi.


25

Dari tabel 2.4 terlihat capaian indikator kinerja persentase peternak

yang mengimplementasikan Inseminasi Buatan pada ternak sapi dengan target yang ditetapkan:

1) Pada tahun 2011 adalah 29,88 % (sebanyak 60.250 peternak dengan jumlah ternak sapi 60.250 ekor) dan capaian kinerjanya 100 %.

2) Sampai dengan tahun 2012 adalah 47,52 % (sebanyak 95.820

peternak dengan jumlah ternak sapi sebanyak 95.820 ekor) dan capaian kinerjanya 100 %.

3) Sampai dengan tahun 2013 adalah 67,03 % (sebanyak 135.650 peternak dengan jumlah ternak sapi sebanyak 135.650 ekor) dan capaian kinerjanya 100 %.

4) Sampai dengan tahun 2014 adalah 71,52 % (sebanyak 144.225 peternak dengan jumlah ternak sapi sebanyak 144.225 ekor) dan capaian kinerjanya 100.15 %.

5) Sampai dengan tahun 2015 adalah 111,19 % (sebanyak 224.225 peternak dengan jumlah ternak sapi sebanyak 224.225 ekor) dan capaian kinerjanya 124.57 %.

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan capaian kinerja tersebut

diatas perlu dilakukan upaya-upaya strategis antara lain melakukan penyuluhan kepada para peternak sapi potong, agar peternak lebih terampil dalam pengamatan birahi dan memahami manfaat IB. Dengan demikian

usaha peningkatan produksi ternak khususnya sapi potong melalui program IB dapat dicapai.

5. Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing Produk Hasil Pertanian Sasaran Strategisnya yaitu meningkatnya nilai tambah produk peternakan

dengan Indikator Kinerja Persentase peningkatan nilai tambah harga produk olahan hasil peternakan.

Target indikator persentase peningkatan nilai tambah harga produk olahan hasil peternakan ditetapkan berdasarkan keuntungan yang diperoleh

setelah produk peternakan diolah dikurangi dengan biaya produksi dan biaya harga satuan produk segar peternakan (daging, telur dan susu).


26

Dari Tabel 2.4 terlihat, realisasi indikator kinerja meningkatnya nilai tambah produk peternakan tahun 2010 – 2015 menunjukkan pencapaian yang stabil setiap tahunnya.

Adapun produk olahan hasil peternakan tersebut adalah rendang daging,

rendang telur dan susu olahan dalam bentuk susu pasteurisasi, yoghurt, es krim, puding, karamel dan dodol susu.

6. Meningkatnya Hasil Produksi Pertanian Sasaran Startegisnya yaitu Meningkatnya Peternak/Kelompok yang

memiliki akses ke perbankan dan Meningkatnya Kemitraan Usaha yang Saling Menguntungkan.

Indikator Kinerja : (1) Persentase peternak/kelompok penerima KKPE, (2) Persentase peternak/kelompok peternak yang menerima KUPS dan (3) Jumlah MOU/kerjasama antara kelompok tai dengan pengusaha.

Dari Tabel 2.4, realisasi indikator kinerja tahun 2011 – 2015 menunjukkan terjadinya peningkatan setiap tahunnya.

(1) Persentase peternak/kelompok penerima KKPE Target indikator kinerja persentase peternak/kelompok penerima KKPE

sampai dengan tahun 2015 sebesar 22,89 % (1250 peternak/kelompok) ditetapkan berdasarkan jumlah peternak/rumah tangga pemelihara ternak selain ternak sapi pada awal tahun renstra (tahun 2010) Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 5460 KK/RTP.

tingkat penyaluran KKP-E dari tahun 2014 sampai tahun 2015 dengan peningkatan 19,53%, penerima manfaat 1.452 pelaku usaha. Pelaku usaha

penerima KKP-E hampir 90% adalah pelaku usaha sapi potong dan 10% peternak kambing dan unggas.

Untuk mendorong perkembangan usaha agribisnis peternakan di Sumatera

Barat perlu dukungan penguatan permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta dan masyarakat.

Koordinasi sumber-sumber pembiayaan yang dilaksanakan pada tahun

2015 meliputi; Koordinasi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)


27

serta Koordinasi Investor Peternakan.

Kegiatan Koordinasi bertujuan

untuk mengoptimalkan penyaluran KUPS dan KKP-E dan mengiventarisasi

permasalahan-permasalahan dalam penyaluran KUPS dan KKP-E. Peserta

koordinasi adalah terdiri dari unsur bank pelaksana kredit yang ditunjuk oleh pemerintah, penerima kredit, serta dinas kabupaten/kota yang menangani

fungsi

kabupaten/kota.

peternakan

selaku

Pembina

pada

tingkat

(2) Persentase peternak/kelompok peternak yang menerima KUPS Target indikator kinerja persentase peternak/kelompok penerima KUPS sampai dengan tahun 2015 sebesar 11,69% (146 peternak/kelompok).

ditetapkan berdasarkan jumlah peternak/ rumah tangga pemelihara ternak sapi pada awal tahun renstra (tahun 2010) Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 1249 KK/RTP. Realisasi

KUPS

sampai

dengan

Desember

2015

mencapai

Rp.67.597.000.000.- dengan jumlah kelompok penerima 143 kelompok dan penambahan populasi ternak 6.309 ekor. Peningkatan jumlah populasi

ternak sapi bibit akan mempercepat pencapaian swasembada daging. Penyaluran KUPS tahun 2015 sudah tidak ada lagi. Tingkat penyaluran

KUPS tertinggi di di Kabupaten Dharmasraya sebanyak Rp.26.167.000.000.dengan kelompok penerima 53 kelompok yang kebanyakan system

integrasi sapi – sawit. Peningkatan penyaluran ini tidak lepas dari kerjasama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera

Barat, dinas yang menangani fungsi peternakan kab/kota dengan Bank Nagari.

(3) Jumlah MOU/kerjasama antara kelompok tai dengan pengusaha. Pencapaian kinerja jumlah MOU/kerjasama antara kelompok tani dengan pengusaha menunjukkan hasil yang sangat baik (200%). MoU/Kerjasama tersebut masing-masing adalah :

a) MoU antara Gubernur Sumbar dengan Perusahaan Sawit (Bakri TKA dan Wilmar Group) tentang CSR Perusahaan Sawit untuk mendukung PSDS.


28

b) MoU antara Gubernur Sumbar dengan BUMN (Pelindo dengan SMN Padang) tentang PKBL.

c) MoU antara Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dengan Berdikari.

PT.

d) MoU antara Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dengan PPSKI.

e) MoU antara Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dengan Asuransi Jasindo tentang asuransi sapi.

f) MoU antara Asosiasi Peternak Sapi Potong dengan PT. Berdikari.

g) MoU antara Asosiasi Sarjana Membangun Desa dengan PT. Berdikari h) MoU antara Walikota Payakumbuh dengan PT. Berdikari

i) Kerjasama PT. ATS dengan Kelompok Mitra Keluarga Tentang Pengelolaan RPU di Kayu Tanam.

j) Kerjasama bidang pemasaran Unit Pengolahan Hasil Rendang Kokoci dengan Unit Pemasaran UKM Dunia Food Indoglobal

k) Kerjasama pemasaran ayam potong PT. Gunung Sago Utama dengan PT. Andalas Tuah Sakato

l) Kerjasama bidang pengadaan jagung pakan ternak Kelompok Tani Sahabat Madani dengan PT. Japfa Comfeed

m)Kerjasama bidang pengadaan jagung pakan ternak PT. Gunung Sago Utama dengan Kelompok Tani Sahabat Madani

n) Kerjasama Pengembangan Agribisnis Penggemukkan Ternak Sapi di Klaster Tri Arga Dinas Peternakan Prov. Sumbar dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumbar dan PT. Jamkrida Sumbar.

o) MoU antara Unit Pengolahan Hasil Rendang Kokoci dengan Unit

Pengolahan Hasil Susu Kambing Boncah Raya tentang Pemasaran Susu Kambing

p) Mou antara Unit Pengolahan Hasil Rendang Kokoci dengan UPTD RPH Modern Payakumbuh tentang Penyediaan Daging Sapi

q) Kerjasama Asuransi ternak Sapi antara PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumbar


29

r) Kerjasama Pengembangan Agribisnis Penggemukkan Ternak Sapi di Klaster Tri Arga Melalui Asuransi Ternak antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

7. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dari SDM Petani

Sasaran Strategisnya yaitu Terwujudnya SDM peternakan yang

professional dengan Indikator Kinerja persentase SDM peternakan yang bersertifikat.

Target indikator kinerja Persentase SDM Peternakan yang bersertifikat

sebesar 7,53% (1351 KK/RTP) ditetapkan berdasarkan jumlah peternak/rumah tangga pemelihara ternak sapi yang mandiri pada awal

tahun renstra (tahun 2010) Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 17.950 KK/RTP.

Dari Tabel 2.4 terlihat, realisasi indikator kinerja, persentase SDM Peternakan yang bersertifikat tahun 2011 -2015 menunjukkan terjadinya peningkatan persentase SDM Peternakan yang bersertifikat setiap tahunnya.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini melalui berbagai usaha yang dilaksanakan pemerintah berkenaan dengan peningkatan kapasitas SDM Pertanian antara lain memberikan pelatihan teknis peternakan kepada

SDM peternak yang menerima bantuan sapi dan petugas di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat baik untuk ternak besar, kecil

maupun unggas dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi. Berbagai pelatihan

pemberdayaan

ekonomi

masyarakat

peternakan

juga

dilakukan dan Pelatihan peningkatan motivasi wirausaha generasi muda peternakan

untuk

Sumatera Barat.

mengembangan

pembangunan

peternakan

di

8. Berkembangnya Program Satu Petani Satu Sapi Sasaran Strategisnya yaitu meningkatnya diversifikasi usaha petani

ternakIndikator Kinerja persentase peternak yang memiliki usaha lebih dari satu.


30

Tahun 2011 – 2014 jumlah dari peternak yang memilki usaha lebih dari

satu dihitung dari jumlah KK penerima ternak Gerakan Pensejahteraan

Petani (GPP), Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GEPEMP) dan Satu Petani Satu Sapi (SPSS). Dan tahun 2015 belanja hibah barang untuk masyarakat sebahagian tidak dilaksanakan karena terevaluasi Kemendagri pada kegiatan GPP, GEPEMP dan SPSS.

Untuk

pencapaian indikator kinerja sasaran melalui APBN 2015 dan sebahagian kecil dari APBD 2015 dengan realisasi capaian s.d Tahun 2015 sebanyak

3691 ekor/3691 KK (851 ekor pengadaan APBN 2015 dan 40 ekor dari APBD 2015) atau 20,56 %.

Untuk pencapaian target tahun 2011 sebanyak 300 KK peternak/

30 Kelompok (0,15%), terealisasi sebanyak 300 KK peternak/

30 Kelompok(0,15%), dengan capaian kinerja 100%, target sampai dengan tahun 2012 sebanyak

1160 KK peternak/116 Kelompok

(0,57%), terealisasi sebanyak 1160 KK peternak/116 Kelompok (0,57%), dengan capaian kinerja 100% dan target sampai dengan tahaun 2013

sebanyak 2140 KK peternak/214 Kelompok (1,06%), terealisasi

sebanyak 2140 KK peternak/214 Kelompok (1,06%) dengan capaian kinerja 100%, dan target sampai dengan tahaun 2014 sebanyak 2800 KK

peternak/280 Kelompok (1,39%), terealisasi sebanyak 2800 KK peternak/280 Kelompok (1,39%) dengan capaian kinerja 100%.

Capaian kinerja anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama kurun waktu Tahun 2011-2015 seperti terlihat pada Tabel 2.5.

Anggaran belanja selama 5 tahun menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2013 -2015 yang dapat dilihat dari ratio antara realisasi dan anggaran yang mencapai 87,57% - 91,30%, sementera itu pada tahun 2011-2012 terdapat ratio sebesar 80,23% dan 82,84% sebagaimana terlihat pada Tabel 2.5.


31


32

Beberapa masalah yang perlu menjadi perhatian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1) Masih banyak kegiatan yang harus dilakukan pergeseran, perubahan atau revisi anggaran sehingga pelaksanan kegiatan menumpuk di akhir tahun anggaran

2) Belum berfungsinya Rumah Potong Hewan karena peralatan dan mesin

yang ada di Rumah Potong Hewan belum diinstal/dipasang oleh pihak ketiga

3) Terbatasnya tenaga terampil dan kompeten utamanya juru semelih halal,

butcher, keurmaster, dan dokter hewan penanggung jawab teknis RPH

menyebabkan belum seluruh RPH menerapkan pemeriksaan ante dan post mortem.

Anggaran pendapatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama 5 tahun (2011- 2015) sebagaimana terlihat pada Tabel 2.6 menunjukkan kinerja

yang baik dengan capaian realisasi melebihi 100% dari target yang ditetapkan kecuali pada tahun 2015 tercapai 95,96% karena adanya subsidi semen beku dari Pusat.


33

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kab/Kota serta hasil

analisis

terhadap

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah,

maka

dapat

diidentifikasikan mengenai indikasi program pemanfaatan Ruang serta

pengaruh Rencana struktur ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD.

Sedangkan Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah telaahan lingkungan hidup yang bersifat strategis terutama terkait dengan pembangunan

yang berwawasan lingkungan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, telaahan KLHS lebih dititikberatkan bagaimana pembangunan sektor peternakan bisa berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Hal ini disebabkan sektor peternakan

memberikan sumbangan terhadap efek rumah kaca yang dihasilkan dari limbah ternak. Selain itu berdasarkan analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Bidang peternakan Kab/Kota dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

1. Fungsi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi Sumatera Barat termasuk wilayah yang rawan tertular penyakit dari

wilayah Provinsi lain karena merupakan daerah lalu lintas ternak antar Provinsi. Kondisi tersebut mengandung konsekuensi tindakan pencegahan dini

terhadap kemunginan timbulnya penyakit menular dari wilayah lain. Beberapa

jenis penyakit hewan menular (PHM) yang perlu diwaspadai antara lain rabies, anthrax, avian influenza (AI), dan brucellosis.

Anthrax merupakan penyakit hewan menular yang hanya dapat dikendalikan namun tidak dapat dibebaskan. Hal ini berkaitan dengan sifat spora bakteri

Anthrax yang dapat bertahan di dalam tanah selama lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

Penyakit hewan menular lain di Sumatera Barat yang perlu mendapatkan

prioritas pengendalian dan pemberantasan adalah brucellosis dan avian influenza (AI).

Peranan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dalam mewujudkan keamanan pangan ke depan khususnya penyediaan Pangan Asal RENSTRA DISNAKKESWAN PROV.SUMBAR 2016 -2021

34

Hewan (PAH) yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) serta produk hewan sangatlah penting.

Perlindungan konsumen akan pangan asal hewan yang

ASUH tidak lagi sebagai tuntutan, tetapi sudah menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh semua pelaku usaha yang berasal dari bahan asal hewan. Pelayanan Kesmavet melalui penertiban peredaran bahan Pangan Asal Hewan

yang ASUH melalui pengawasan (bersama instansi terkait maupun Tim Pengawasan), Pemeriksaan dan Pengujian di Labor UPTD BLKKH, pembinaan,

bimbingan teknis, monitoring, surveilans, sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner

(NKV), sosialisasi kepada petugas maupun kepada pelaku usaha, public

awareness, standarisasi, penataan dan evaluasi kios daging guna memotivasi perdagangan yang lebih hiegines, dan sosialisasi pada pelaku usaha tentang PAH ASUH.

Keberhasilan fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di

Sumatera Barat didukung oleh Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, UPTD Balai Labour dan Klinik Hewan, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner.

Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner : a. Tantangan

1) Tata niaga peredaran hewan, dan bahan asal hewan yang berdampak pada keamanan sumber daya ternak genetik Sumatera Barat sulit dikendalikan.

2) Adanya ancaman penyakit hewan endemik dan eksotik sebagai akibat mobilitas hewan yang tidak terkendali.

3) Perubahan iklim global yang ekstrim.

4) Luasnya cakupan wilayah pelayanan kesehatan hewan.

5) Beragamnya kelembagaan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota.

6) Masih adanya zoonosis dan penyakit yang ditularkan melalui pangan asal hewan (food born disease).

7) Masih adanya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.


35

8) Masih adanya peredaran daging glonggongan, daging illegal, daging babi, bahan pengawet pada pangan hewani, cemaran kimiawi, biologis dan fisik yang meresahkan masyarakat konsumen.

9) Masih terjadinya pemotongan hewan di RPH di Kab / kota yang belum sesuai prosedur yang ditetapkan.

10) Kurangnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

11) Kurangnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha untuk mengujikan produk hewani di Laboratorium Kesmavet.

12) Prasarana dan sarana yang dimiliki RPH/RPU, TPH, Los/kiosDaging,

Usaha Pangan hewani (daging, telur, susu) masih kurang memenuhi standard teknis.

13) Masyarakat dan pelaku usaha maupun Dinas yang membidangi fungsi

kesmavet di kab/kota se Sumatera Barat belum optimal dalam memanfaatkan fungsi Laboratorium Kesmavet.

14) Belum diberlakukannya penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan perundangan di bidang Kesmavet.

b. Peluang

1) Globalisasi komunikasi dan informasi menuntut pelayanan kesehatan hewan prima yang membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai di bidang kesehatan hewan.

2) Pelaku usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang semakin meningkat.

3) Tuntutan kompetensi terhadap petugas medis dan paramedis veteriner serta standarisari pelayanan bidang kesehatan hewan.

4) Tuntutan standarisasi keswan dibidang usaha peternakan dan kesehatan hewan.

5) Keselarasan kegiatan kesehatan hewan di tingkat Pusat dan Daerah.

6) Terjaminnya keamanan, kesehatan, dan ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi pangan asal hewani yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH).


36

7) Adanya tuntutan global terhadap penerapan kesejahteraan hewan (animal welfare).

8) Meningkatnya permintaan masyarakat akan labelisasi halal pada produk peternakan.

9) Tuntutan pelaku Usaha (eksportir, distributor, industri produk pangan hewani) terhadap sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha pangan hewani.

10) Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi produk hewani.

11) Meningkatnya jumlah usaha di bidang produk pangan asal hewan.

12) Meningkatnya kebutuhan kemampuan uji laboratorium dan pengujian laboratorium terakreditasi.

13) Berkembangnya teknologi pengujian yang semakin modern.

2. Fungsi Perbibitan

Benih/bibit ternak berkualitas merupakan salah satu faktor yang menentukan dan mempunyai nilai strategis dalam upaya pengembangan ternak.

Hal

tersebut terkait dengan peningkatan populasi dan produktivitas ternak dalam penyediaan daging dan susu.

Sesuai tugas pokok dan fungsi, ketersediaan benih/bibit ternak menjadi tanggung jawab Bidang Produksi, Balai Inseminasi Buatan (BIB) Tuah Sakato, Balai Pembibitan / Pengembangan dan Makanan Ternak.

Untuk memenuhi ketersediaan bibit tersebut, perlu dilakukan beberapa hal

antara lain : pengembangan pembibitan ternak dalam suatu wilayah berbasis

sumber daya lokal melalui pemberdayaan kelompok, penerapan good breeding practice di kelompok pembibitan, pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan lokal (SDGH), penerapan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB)

bagi ternak ternak yang memenuhi standar bibit serta peningkatan produksi semen beku.

Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi perbibitan:


37

a. Tantangan

1) Terbatasnya bibit ternak berkualitas yang sesuai dengan standar bibit; 2) Tingginya pemotongan betina produktif;

3) Lemahnya kelembagaan kelompok pembibitan;

4) Belum dilaksanakannya good breeding practice.

5) Rendahnya produksi dan produktivitas sumber daya genetik hewan (SDGH);

6) Tingginya ketergantungan replacement bull; 7) Penyakit hewan menular strategis; 8) Perubahan cuaca ekstrim.

b. Peluang

1) Tingginya permintaan bibit ternak berkualitas; 2) Meningkatnya usaha pembibitan sapi lokal;

3) Tingginya permintaan semen beku di Sumatera Barat; 4) Potensi pasar untuk bibit ternak cukup luas;

5) Tumbuhnya kelompok-kelompok pembibitan di pedesaan; 6) Tersedianya wilayah-wilayah sumber bibit ternak.

3. Fungsi Budidaya

Pelaksanaan kegiatan fungsi budidaya merupakan suatu rangkain usaha

pemeliharaan atau pengelolaan peternakan dalam rangka menghasilkan

(daging, susu dan telur) guna memenuhi kebutuhan atau ketersedian sumber protein asal hewan. Namun demikian dalam pelaksanaannya kegiatan budidaya ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal.

Keberhasilan fungsi budidaya di Sumatera Barat didukung oleh Bidang Produksi, Balai Inseminasi Buatan (BIB) Tuah Sakato.

Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi budidaya.

a. Tantangan :

1) Kontinyuitas ketersediaan pakan ternak;

2) Persepsi masyarakat terhadap produk ternak masih rendah;


38

3) Munculnya wabah dan penyakit hewan menular; 4) Ketidakstabilan harga ternak dan produknya;

5) Cuaca ekstrim dan anomali iklim yang berpengaruh terhadap performan ternak.

b. Peluang :

1) Carrying capacity ternak belum merata pada suatu wilayah; 2) Aspek ekonomi usaha budidaya ternak sangat menjanjikan; 3) Manajemen budidaya ternak lebih mudah dilaksanakan;

4) Tingginya permintaan masyarakat terhadap produk ternak; 5) Berkembangnya IPTEK peternakan.

4. Fungsi Pakan

Pakan ternak memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan

produktifitas ternak dan menyerap hampir 80% dari total biaya produksi usaha dan

budidaya

peternakan.

Penyediaan

pakan

ternak

selain

harus

mempertimbangkan kualitas, kuantitas dan kontinyuitas juga memperhatikan aspek keamanannya.

Pengelolaan pakan ternak dimulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan hingga menjadi pakan jadi, memerlukan pengawasan baik dalam produksi maupun peredarannya.

Upaya peningkatan carrying capacity dilaksanakan

dengan mencetak kebun rumput baru, memanfaatkan lahan marjinal maupun

terintegrasi dengan kegiatan pertanian lainnya. Pengolahan pakan ternak harus

menggunakan standart mutu pakan yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas ternak.

Pengawasan peredaran pakan ternak di masyarakat

dilakukan oleh pejabat pengawas mutu pakan maupun pengujian pakan melalui laboratorium terakreditasi.

Keberhasilan fungsi pakan di Sumatera Barat didukung oleh Bidang Produksi, Bidang Penyuluhan dan Pengelolaan Kawasan dan Balai Pembibitan Ternak dan Makanan Ternak.

Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi pakan. a. Tantangan :

1) Penggunaan pakan unggas sebagai pakan ruminansia; 2) Kondisi cuaca ekstrim dan bencana alam;


39

3) Alih fungsi lahan pertanian menjadi perusahaan/pemukiman.

b. Peluang :

1) Banyaknya kawasan potensial ternak sapi potong dan sapi perah; 2) Tingginya kebutuhan benih dan bibit HPT untuk masyarakat; 3) Tingginya populasi ternak unggas.

5. Fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam rangka mengantisipasi tantangan perubahan lingkungan strategis yang berkembang

pembangunan

dengan

isu

berkelanjutan

globalisasi, dan

desentralisasi,

perubahan

iklim

demokratisasi,

global

diperlukan

sumberdaya manusia yang siap pakai, professional, inovatif, kreatif dan

berwawasan global guna mewujudkan pertanian yang tangguh, produktif,

efisien, berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku pembangunan pertanian.

Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi SDM. a. Tantangan

1) Adaptasi Teknologi Informasi lambat

2) Masuknya sektor industri ke desa, memungkinkan berpindahnya potensi tenaga kerja peternakan ke sektor lain.

3) Peternak yang dilatih meninggalkan tempat pada waktu pelatihan karena tidak ada yang memelihara ternaknya selama mengikuti pelatihan.

b. Peluang

1) Masih rendahnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan peternak; 2) Tingginya minat peternak untuk mengikuti pelatihan;

3) Derajat kesehatan ternak, budidaya dan pakan masih kurang; 4) Tersedianya peluang usaha dan pasar untuk para peternak.

6. Bidang Usaha Peternakan

Pembangunan peternakan Sumatera Barat selama ini masih didominasi usaha

peternakan rakyat. Ciri usaha ini diantaranya adalah kepemilikan modal usaha ternak yang sangat terbatas, skala usaha yang kecil, minimnya penguasaan teknologi, akses pasar yang terbatas, dan sifat kegiatan atau usaha belum efisien

karena hanya bersifat sebagai usaha sambilan. Dengan demikian maka fungsi RENSTRA DISNAKKESWAN PROV.SUMBAR 2016 -2021

40

usaha peternakan dalam pelaksanaannya adalah sebagai fasilitator dan motivator agar kegiatan usaha peternakan rakyat dapat lebih berkembang dan

memiliki nilai tawar yang dapat dijadikan sumber penghidupan atau kegiatan usaha tani yang mapan.

Keberhasilan fungsi usaha peternakan di Sumatera Barat didukung oleh Bidang Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi budidaya.

a. Tantangan

1) Kurangnya modal kerja dan SDM dalam pengembangan usaha peternakan di pedesaan.

2) Masih

sulit

kelompok

mempersiapkan

usahanya

ternak

untuk

dan

pelaku

memenuhi

usaha

peternakan

persyaratan

memperoleh kredit lunak (skim kredit) dari lembaga pembiayaan.

dalam

3) Kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha pengolahan produk

ternak dalam penerapan Good Manufacturing Practice (GMP)/Good Handling Practice (GHP) dan standarisasi mutu pengolahan hasil peternakan.

4) Terbatasnya akses informasi harga pasar dan pemasaran produk olahan hasil peternakan.

b. Peluang

1) Program Pemerintah dalam pemberian subsidi bunga melalui lembaga perbankan.

2) Kemitraan (Inti Plasma) antara Poknak/Gapoknak dengan pihak investor perusahaan peternakan.

3) Terbukanya kerjasama dengan industri pengolahan hasil produk peternakan

dalam

pembinaan,

pelatihan

dan

pemasaran

peternak/poknak/pelaku usaha produk olahan hasil ternak.

bagi

4) Fasilitasi penyebaran informasi pasar (komoditas peternakan) oleh media cetak dan elektronik.


41

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Kebijakan dan strategi dalam membangun peternakan di Provinsi Sumatera Barat ke depan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan. Pada

Tabel 3.1 diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari pelayanan dinas, renstra Kabupaten/Kota, renstra Kementerian Pertanian, kajian RTRW dan KLHS.

Tujuan umum pembangunan peternakan adalah untuk peningkatan populasi

dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan , dan peningkatan daya saing produk peternakan.

Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan asal hewan yang dipengaruhi

oleh pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran akan

kebutuhan gizi, maka perlu upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak di Sumatera Barat sesuai dengan potensi genetiknya, melalui pengembangan komoditas ternak unggul berbasis kawasan dan mengoptimalkan potensi SDA dan SDM yang ada. Beberapa faktor yang dapat

mengancam tidak tercapainya produksi pangan asal hewan adalah ancaman penyakit hewan, anomali cuaca, peraturan yang kurang mendukung kelestarian

usaha peternakan di Sumatera Barat serta regulasi import yang kurang berpihak kepada

usaha

peternakan

rakyat.

Identifikasi

permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi secara rinci dalam membangun peternakan di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3.1.

RENSTRA DISNAKKESWAN PROV.SUMBAR 2016 - 2021

42


43


44


45

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakit Gubernur terpilih, maka visi

pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 20162021 adalah:

Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah

dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 2021, sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan

berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional

3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi

4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah;

5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya mendukung dan berperan dalam menjalankan misi ke-4 yaitu Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh,

produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah.

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan pada akhirnya harus berperan meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

melalui

pengembangan

usaha

peternakan dengan mengimplementasikan program dan kegiatan untuk

mewujudkan melalui pengembangan usaha peternakan berbasis kawasan sesuai RENSTRA DISNAKKESWAN PROV.SUMBAR 2016 - 2021

46

potensi wilayahnya.

Secara rinci telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil

kepala daerah terpilih di Provinsi Sumatera Barat dalam hubungannya dengan

tugas pokok dan fungsi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada Tabel 3.2.


47

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Lingkup Pertanian Kab/Kota. Visi Kementerian Pertanian yaitu : Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Sedangkan Misi Kementerian Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan, 2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri

berkelanjutan, 3. Mewujudkan kesejahteraan petani, 4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Penilaian keserasian, keterpaduan, dan sinergitas pencapaian sasaran kinerja

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan

Rencana Strategis SKPD Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota di Sumatera Barat disajikan pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4


48

Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI dan Renstra Dinas Lingkup Kab/Kota yang menangani peternakan bahwa dalam mendukung peningkatan pertumbuhan komoditas pangan (susu, daging, telur) sesuai target Renstra Kementerian Pertanian RI dan Renstra Dinas Lingkup Kab/Kota terdapat permasalahan

diantaranya

:

belum

ada

regulasi

yang

mendorong

berkembangnya usaha peternakan, belum berkembangnya usaha pembibitan di masyarakat, tingginya harga konsentrat, keterbatasan akses petani terhadap RENSTRA DISNAKKESWAN PROV.SUMBAR 2016 - 2021

49

permodalan, lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pangan ASUH. 3.4. Telaahan Rancangan Tata Ruang Wilayah

Keberhasilan pembangunan peternakan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan

penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan lahan untuk pemukiman sehingga beresiko terhadap alih fungsi lahan peternakan. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum terhadap pelanggaran RTRW didukung dengan regulasi yang dapat melindungi kelestarian lahan peternakan di

Sumatera Barat. Selain itu diperlukan juga optimalisasi pengembangan kawasan peternakan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai upaya untuk

meningkatkan ketersediaan produk hewan di masyarakat. Permasalahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat beserta faktor penghambat dan faktor pendorong pembangunan peternakan secara rinci sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, maka dapat

diidentifikasikan mengenai indikasi program pemanfaatan Ruang serta RENSTRA DISNAKKESWAN PROV.SUMBAR 2016 - 2021

50

pengaruh Rencana struktur ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD sebagaimana terlihat pada tabel 3.6.

Dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dampak yang dihasilkan

oleh beberapa kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain pencemaran lingkungan akibat limbah ternak yang dihasilkan, pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan kimia. Untuk meminimalisir dampak tersebut maka perlu ditindaklanjuti dengan :

1) Memperhatikan lingkungan dengan pemanfaatan limbah ternak untuk

biogas maupun pupuk organik, serta memperhatikan sarana produksi dan pengolahan hasil produk peternakan yang ramah lingkungan;

2) Penataan kawasan usaha peternakan sesuai RT RW. RENSTRA DISNAKKESWAN PROV.SUMBAR 2016 - 2021

51

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang meliputi : telaahan renstra

Kementerian Pertanian Republik Indonesia, telaahan renstra Kabupaten/Kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan telaahan KLHS

maka dapat

ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut : 1.

Kurang optimalnya pelestarian dan pengembangan sumberdaya genetik

2.

Kurang optimalnya usaha pembibitan dan penyediaan bibit ternak lokal

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ternak lokal.

yang berkualitas, dengan prinsip “ Good Breeding Practice”.

Kurangnya akses informasi, teknologi, modal dan pasar serta jaminan kelangsungan usaha peternakan.

Kurang optimalnya budidaya ternak dengan prinsip “Good Farming Practise” secara berkelanjutan.

Kurang optimalnya tingkat produktivitas serta adanya penyembelihan betina produktif.

Ketergantungan bahan baku pakan impor.

Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).

Rendahnya kualitas produk hasil ternak karena lemahnya penerapan “Good Handling Practice” dan “Good Manufacturing Practice”

Kurangnya Pengetahuan, ketrampilan dan sikap SDM dan kelembagaan peternak.

10. Kurangnya penyediaan sarana pelayanan publik yang mendukung fungsi pelayanan teknis peternakan.

11. Kurangnya kompetensi aparatur dinas dan belum merata sebarannya di bidang dan UPTD.


52

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Program pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan bagian integral pembangunan pertanian pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya untuk

memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha peternakan, sehingga memiliki nilai tambah, daya saing dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternakan.

Program yang tertuang dalam belanja pokok (non urusan) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut : 5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pokok :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan telepon 3. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

5. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan peraturan perUU 9. Penyediaan Makanan dan Minuman

10. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah 11. Penyediaan Jasa Sopir Kantor

12. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor

13. Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

Output/Keluaran :

1. Tersedianya Parangko, Materai dan Benda Pos

2. Tersedianya Sarana Komonikasi, Air dan Listrik

3. Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Pembersih Kantor 4. Tersedianya Alat Tulis Kantor

5. Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan Dokumen

6. Tersedianya Sarana Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor


60

7. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Tersedianya Bahan Bacaan (Koran dan buku )

9. Tersedianya Makanan dan Minuman Peserta Rapat/Pertemuan

10. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Pembinaan Dalam dan Luar Daerah 11. Tersedianya tenaga sopir untuk mendukung teknis perkantoran 12. Tersedianya Pakaian Pengaman Kantor

13. Terlaksananya Senam Pagi dan Wirid Untuk Pegawai

Outcome/Hasil :

1. Terlaksananya administrasi surat menyurat dengan baik 2. Meningkatnya kinerja administrasi kantor

3. Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor 4. Terlaksananya administrasi perkantoran 5. Terciptanya kenyamanan kerja

6. Terpenuhinya standar sarana dan prasarana Kantor 7. Meningkatnya pengetahuan aparatur

8. Terlaksananya rapat dinas secara berkala

9. Terlaksananya koordinasi program peternakan

10. Lancarnya urusan teknis adminstrasi perkantoran

11. Terpenuhinya kebutuhan akan jasa petugas piket/ jasa malam/ penjaga kantor 12. Meningkatnya kinerja aparatur

5.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pokok :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 2. Pengadaan Meubeleur

3. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi 7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD 9. Pengadaan Interior Gedung kantor


61

10. Pemeliharaan Rumah Dinas/Mess/ Gedung Kantor

11. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelayanan Masyarakat

Output/Keluaran :

1. Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas 2. Tersedianya sarana dan prasarana kantor

3. Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor 4. Tersedianya Biaya Kendaraan Roda 4 dan roda 2 5. Terpeliharanya Komputer,Laptop

6. Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7. Terlaksananya Pengelolaan dan Pengawasan Asset Kantor 8. Terlaksananya Pengadaan Interior Gedung kantor

9. Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas/Mess/ Gedung Kantor

Outcome/Hasil :

1. Tersedianya kendaraan dinas untuk operasional 2. Tersedianya sarana dan prasarana kantor

3. Lancarnya kegiatan administrasi UPTD BIB dan Disnak Prov 4. Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor

5. Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4, roda 6 dan roda 2 serta lancarnya tugas dinas

6. Terpeliharanya jaringan dan website Dinas 7. Terinventarisasinya asset dinas

8. Terawatnya rumah dinas/Mess/Gedung Kantor

9. Terciptanya Kenyamanan dan Keindahan Kantor 5.3 Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pokok : 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya


62

Output/Keluaran : 1. Tersedianya pakaian dinas

Outcome/Hasil:

1. Terpenuhinya disiplin pakaian dinas

5.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pokok : 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Output/Keluaran :

1. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur

Outcome/Hasil:

1. Tersedianya aparatur yang profesional

5.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Pokok : 1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.

Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

2. 4.

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penatausahaan Keuangan SKPD

Output/Keluaran : 1.

Terlaksananya Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.

Terlaksananya monev pembangunan peternakan

2. 4.

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD

Outcome/Hasil: 1.

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.

Tersusunnya draft dokumen monev

2. 4.

Tersusunnya draft dokumen perencanaan dan penganggaran Meningkatnya pengelolaan keuangan SKPD


63

Program utama pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

5.6 Rencana Program Prioritas 1: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Kegiatan Pokok : 1. Koordinasi pengembangan kawasan sentra produksi peternakan 2. Koordinasi pengembangan kawasan lintas sektoral 3. Registrasi Kandang Usaha Peternakan

4. Jejaring Kerjasama Bisnis Peternakan di Klaster Tri Arga

Output/Keluaran :

1. Terlaksananya rapat koordinasi kawasan sentra produksi peternakan

2. Terlaksananya rapat koordinasi dan sosialisasi pengembangan kawasan integrasi dengan pihak swasta dan instansi terkait

3. Terlaksananya registrasi kandang

4. Terlaksananya pengembangan agribisnis cluster triarga

Outcome/Hasil:

1. Kesepakatan pengembangan kawasan sentra produksi peternakan

2. Terkoordinasikan dan tersosialisasikan pengembangan kawasan integrasi dengan pihak swasta dan instansi terkait

3. Teregistrasinya kandang kelompok/ usaha peternakan

4. Meningkatnya pengetahuan dan manajemen pelaku usaha pada cluster tri arga.

5.7 Rencana Program Prioritas 2 : Peningkatan Produksi dan Produktivitas Kegiatan Pokok : 1. Penyebaran ternak sapi

2. Pengendalian mutu bibit ternak

3. Pembinaan dan penerapan Good Farming Practice (GFP) pada kelompok budidaya sapi perah dan sapi potong

4. Pembinaan perbibitan


64

5. Penggantian pejantan afkir di UPTD BIB Tuah Sakato 6. Pembinaan dan pendataan penyebaran ternak

7. Peningkatan mutu bibit ternak lokal pada UPTD BPPMT

8. Kontes ternak dalam rangka mendapatkan performance ternak unggul 9. Pembinaan kelembagaan Inseminasi Buatan 10. Pengembangan Embrio Transfer 11. Pelayanan Inseminasi Buatan

12. Penggantian anak ET pada ternak rakyat untuk replacement bull

Output / Keluaran

1. Terlaksananya penyebaran ternak sapi pada kawasan terpadu (Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani)

2. Terlaksananya pengawasan mutu bibit ternak

3. Terlaksananya pembinaan dan penerapan Good Farming Practice (GFP) pada kelompok budidaya sapi perah dan sapi potong

4. Terlaksananya pertemuan dan apresiasi perbibitan

5. Terlaksananya penggantian pejantan afkir di UPTD BIB Tuah Sakato 6. Terlaksananya pembinaan dan pendataan penyebaran ternak

7. Terlaksananya peningkatan mutu bibit ternak lokal pada UPTD BPPMT 8. Terlaksananya penilaian performance ternak besar dan kecil

9. Terlaksananya peningkatan kelembagaan Inseminasi Buatan 10. Terlaksananya Embrio Transfer di lokasi perbibitan 11. Terlaksananya pelayanan Inseminasi Buatan

12. Terlaksananya penyediaan anak Embrio Transfer untuk replacement bull

Outcome/Hasil 1.

Bertambahnya populasi ternak sapi di kawasan terpadu

3.

Meningkatnya pengetahuan kelompok dalam penerapan GFP

2. 4. 5. 6.

Tersedianya data ternak bibit yang ber SKLB

Meningkatnya SDM petugas dalam bidang perbibitan dan tersedianya data perkembangan kelompok perbibitan

Meningkatnya kapasitas produksi semen beku BIB Tuah Sakato Tersedianya data perkembangan ternak budidaya


65

7.

Meningkatnya mutu ayam lokal dan kambing melalui penjaringan ternak di

8.

Meningkatnya penjaringan bibit ternak berkualitas di Kab/Kota

9.

kelompok dan pemuliabiakan ternak di UPTD

Meningkatnya kelembagaan Inseminasi Buatan

10. Tersedianya calon bibit unggul murni

11. Meningkatnya pemanfaatan teknologi Inseminasi Buatan di masyarakat

5.8 Rencana Program Prioritas 3 : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kegiatan Pokok : 1. Pembinaan dan penilaian petugas teknis dan kelompok agribisnis 2. Pelatihan petugas diagnosa gangguan reproduksi ternak (USG)

3. Pembinaan peternak penerima dana kredit (KMK-PER, LTN dan Kredit Lunak lainnya)

4. Peningkatan kompetensi petugas teknis peternakan

5. Penyusunan dan verivikasi data base calon penerima kegiatan bidang peternakan

6. Koordinasi, pembinaan, pengawasan dana investasi non pemerintah 7. Managemen data base penyakit hewan menular (Penerapan NVS) 8. Penyusunan profil kelompok ternak

9. Pemberdayaan masyarakat sekitar RPH/RPU 10. Apresiasi petugas reproduksi peternakan

11. Peningkatan SDM petani/petugas teknis kelembagaan kelompok

tentang teknis peternakan dan

12. Pembinaan kelompok UPPO

13. Koordinasi dan sosialisasi pemotongan hewan qurban sesuai prinsip halal 14. Survey database peternakan

15. Koordinasi kebijakan dan pelaksanaan kemitraan perunggasan 16. Pendampingan kerjasama dengan luar negeri

17. Gelar teknologi Pekan Nasional Tani

Output / Keluaran


66

1. Terlaksananya kegiatan penilaian petugas teknis dan kelompok agribisnis 2. Terlaksananya pelatihan petugas diangnosa gangguan reproduksi ternak 3. Terlaksananya peningkatan kompetensi petugas teknis peternakan

4. Terlaksananya pemantauan peternak penerima dana kredit (KMK-PER, LTN dan Kredit Lunak lainnya)

5. Terlaksananya penyusunan dan verivikasi data base calon penerima kegiatan bidang peternakan

6. Terlaksananya koordinasi, pembinaan, pengawasan dana investasi non pemerintah

7. Terlaksananya managemen data base penyakit hewan menular (penerapan NVS)

8. Terlaksananya penyusunan profil kelompok ternak

9. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sekitar RPH/RPU 10. Terlaksananya apresiasi petugas reproduksi peternakan

11. Terlaksananya peningkatan SDM petani/petugas teknis tentang teknis peternakan dan kelembagaan kelompok

12. Terlaksananya pembinaan kelompok UPPO

13. Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi pemotongan hewan qurban sesuai prinsip halal

14. Terlaksananya survey database peternakan

15. Terlaksananya koordinasi kebijakan dan pelaksanaan kemitraan perunggasan di Sumatera Barat

16. Terlaksananya pendampingan kerjasama dengan luar negeri 17. Terlaksananya gelar teknologi Pekan Nasional Tani

Outcome/Hasil:

1. Terpilihnya petugas teknis dan kelompok agribisnis yang mengikuti lomba tingkat Nasional

2. Meningkatnya pengetahuan petugas penanggulangan gangguan reproduksi 3. Meningkatnya pengetahuan SDM kelembagaan

4. Terwujudnya pola kemitraan yang harmonis antara inti dan plasma 5. Meningkatnya investasi dan teknologi di bidang peternakan RENSTRA DISNAKKESWAN PROV.SUMBAR 2016 - 2021

67

6. Terbina kerjasama dengan perusahaan/nvestor dalam pengembangan usaha peternakan

7. Meningkatnya kemampuan SDM petugas teknis dan petani peternak tentang Teknis Peternakan dan Kelembagaan Kelompok

8. Meningkatnya serta akuratnya data base penyakit hewan menular oleh petugas pelayan veteriner

9. Masyarakat mengetahui pemotongan hewan qurban dengan prinsip halal dan kesrawan

10. Terawasinya pemotongan hewan di RPH sesuai standar 11. Tersedianya buku data base peternakan

12. Tersedianya buku profil kelompok dan data base calon penerima hibah bidang peternakan.

5.9 Rencana Program Prioritas 4: Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pokok : 1. Optimalisasi produksi semen beku UPTD BIB Tuah Sakato

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung diklat, kantor dan labor UPTD BIB Tuah Sakato

3. Intensifikasi pemasaran dan evaluasi keberhasilan IB hasil semen beku 4. Pengembangan agrowisata peternakan di Lubuk Minturun 5. Optimalisasi pusat pelatihan peternakan BIB Tuah Sakato 6. Pembelian lahan untuk pengembangan BIB Tuah Sakato 7. Pengelolaan Rumah Potong Hewan

8. Peningkatan sarana dan prasarana UPTD

9. Revitalisasi/pembangunan : pasar ternak, RPH/ TPH, pengolahan hasil

peternakan, puskeswan, pos IB/ SPIB, unit pengolah biogas, unit pengolahan pakan (UPP).

Output/Keluaran:

1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk peningkatan produksi dan mutu ternak di UPTD BIB Tuah Sakato RENSTRA DISNAKKESWAN PROV.SUMBAR 2016 - 2021

68

2. Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung diklat, kantor dan labor UPTD BIB Tuah Sakato

3. Terlaksananya intensifikasi pemasaran dan evaluasi keberhasilan IB hasil semen beku

4. Terlaksananya pengembangan agrowisata peternakan di Lubuk Minturun 5. Terlaksananya optimalisasi pusat pelatihan peternakan BIB Tuah Sakato 6. Terlaksananya pembelian lahan untuk pengembangan BIB Tuah Sakato 7. Terlaksananya pengelolaan Rumah Potong Hewan

8. Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD

9. Terlaksananya Revitalisasi/pembangunan : Pasar ternak, RPH/TPH, Pengolahan Hasil

Peternakan,Puskeswan,

Pengolahan Pakan (UPP).

Pos

IB/SPIB

,Unit

Pengolah

Biogas,Unit

Outcome/Hasil:

1. Tersedianya semen beku yang berkualitas secara kontiniu

2. Peningkatan produksi dan mutu ternak sapi, kambing dan ayam di UPTD 3. Tersedianya data hasil pemanfaatan semen beku

4. Tersedianya sarana dan prasarana kawasan agrowisata Lubuk Minturun 5. Tersedianya Gedung Pusat Pelatihan Peternakan di BIB Tuah Sakato

6. Meningkatnya pelayanan pada UPTD

7. Tersedianya sarana dan prasarana pada UPTD

8. Tersedianya pasar ternak, RPH/TPH, pengolahan hasil peternakan,puskeswan, pos IB/ SPIB ,unit pengolah biogas,unit pengolahan pakan (UPP).

5.10 Rencana Program Prioritas 5 : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kegiatan Pokok : 1. Promosi dan informasi atas produksi peternakan unggulan daerah 2. Pameran pembangunan peternakan/Livestock Expo

3. Operasi pasar komoditas peternakan dalam rangka menyambut hari besar keagamaan

4. Penyusunan dokumen managemen mutu unit pelayanan peternakan dan keswan


69

5. Penerapan Sistem Management Mutu Labor UPTD BLKKH 6. Manajemen Mutu BIB Tuah Sakato Menuju ISO 9000

7. Peningkatan mutu pakan ternak melalui perbibitan dan pengembangan pakan ternak pad UPTD BPPMT

8. Pembinaan dan penerapan Good Farming Practice (GFP) pada kelompok budidaya

9. Pengawasan mutu pakan ternak

10. Peningkatan kualitas pangan asal hewan

11. Peningkatan sistem tataniaga ternak potong di Sumatera Barat

12. Pawai alegoris

Output / Keluaran

1. Terlaksananya promosi dan informasi atas produksi peternakan unggulan daerah

2. Terlaksananya pameran pembangunan peternakan/Livestock Expo

3. Terlaksananya operasi pasar komoditas peternakan dalam rangka menyambut hari besar keagamaan

4. Terlaksananya penyusunan dokumen managemen mutu unit pelayanan peternakan dan keswan

5. Terlaksananya penerapan sistem management mutu labor UPTD BLKKH 6. Terlaksananya manajemen mutu BIB Tuah Sakato menuju ISO 9000

7. Terlaksananya peningkatan mutu hijauan pakan ternak utk menunjang pembibitan ternak di UPTD BPPMT

8. Terlaksananya pembinaan dan penerapan Good Farming Practice (GFP) pada kelompok budidaya

9. Terlaksananya pembinaan dan penerapan Good Farming Practice (GFP) pada kelompok budidaya

10. Terlaksananya pengawasan mutu pakan ternak

11. Terlaksananya Peningkatan sistem tataniaga ternak potong di Sumatera Barat

12. Terlaksananya Pawai alegoris

Outcome/Hasil


70

1. Meningkatnya pangsa pasar produk peternakan dan hasil olahan produk peternakan

2. Meningkatnya kapasitas produksi produk peternakan 3. Terjaganya kestabilan harga komoditi peternakan

4. Tersusunnya dokumen manajemen mutu unit pelayanan peternakan dan kesehatan hewan

5. UPTD yang terakreditasi

6. Terciptanya transparansi tataniaga pemasaran ternak dan terciptanya akurasi harga berat hidup ternak.

7. Tersebarnya informasi pembangunan peternakan/ stakeholder.

5.11 Rencana Program Prioritas 6: Pengamanan Sumberdaya Hewani Kegiatan Pokok : 1. Peningkatan pelayanan Laboratorium Kesmavet 2. Uji Banding bahan pangan asal hewan

3. Pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies

4. Pengawasan lalulintas hewan,Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)

5. Pengendalian dan pemberantasan penyakit AI/Flu Burung 6. Penanggulangan penyakit jembrana

7. Peningkatan pelayanan Labor Keswan dan Klinik Hewan Padang

8. Investigasi dan tanggap cepat pengendalian Avian Influence (AI) dan penyakit hewan menular

9. Pembinaan hygienis sanitasi unit usaha pangan asal hewan untuk memperoleh NKV

10. Pengawasan peredaran obat hewan

Output / Keluaran

1. Terlaksananya peningkatan pelayanan Labor Kesmavet

2. Terlaksananya pengujian sampel bahan pangan asal hewan

3. Terlaksananya pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies


71

4. Terawasinya lalu lintas hewan,Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)

5. Terlaksananya pengendalian dan pemberantasan penyakit AI/Flu Burung 6. Terlaksananya penanggulangan penyakit Jembrana

7. Terlaksananya peningkatan pelayanan Labor Keswan dan Klinik Hewan Padang

8. Terlaksananya Investigasi dan tanggap cepat pengendalian Avian Influence (AI) dan penyakit hewan menular

9. Pembinaan hygienis sanitasi unit usaha pangan asal hewan untuk memperoleh NKV

10. Terlaksananya pengawasan peredaran obat hewan

Outcome/Hasil

1. Terciptanya pangan hewan yang ASUH dikonsumsi

2. Diketahuinya akurasi dan ketepatan hasil pengujian Labor Kesmavet 3. Menurunnya kasus penyakit rabies di Sumatera Barat

4. Meningkatnya pengawasan lalulintas hewan,bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan

5. Menurunnya kasus AI/Flu Burung pada hewan/ternak di Sumatera Barat

6. Terhindarnya masyarakat peternak dari kemungkinan kerugian ekonomis akibat penyakit jembrana

7. Meningkatnya pelayanan Klinik Hewan dan Laboratorium Kesehatan Hewan Padang

8. Terciptanya optimalisasi pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan

9. Meningkatnya jumlah unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat halal dan NKV

10. Terawasinya peredaran obat hewan


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sesuai dengan hasil identifikasi indikator kinerja yang termuat dalam dokumen

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang tercantum pada misi 4, tujuan meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan

kesejahteraan

petani;

dan sasaran

yaitu

meningkatnya

kesejahteraan petani dan nelayan, maka Indikator kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2016-2021 akan mengacu pada indikator RPJMD sebagaimana tabel 6.1 berikut :

Penetapan indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah peningkatan kawasan sentra produksi peternakan pada tahun 2016 sebanyak

14 kawasan dan diakhir tahun 2021 menjadi 24 kawasan, persentase peningkatan produksi daging pada tahun 2016 sebesar 1,22 % dan diakhir tahun 2021 menjadi 2,11 %, dengan produksi daging pada kondisi awal RPJMD RENSTRA DISNAKKESWAN PROV.SUMBAR 2016 - 2021

86

(tahun 2015) sebanyak 63.565 ton menjadi 70.223 ton (tahun 2021), dan

persentase peningkatan produksi telur pada tahun 2016 sebesar 0,69% dan

diakhir tahun 2021 menjadi 2,04% dengan produksi telur pada kondisi awal RPJMD (tahun 2015) sebanyak 78.023 ton menjadi 84.297 ton (Tahun 2021).


87

TABEL 8.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI SUMATERA BARAT NO

URUSAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA OUTPUT/OUTCOME

SATUAN

KONDISI KINERJA AWAL

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN 2016 T

2017 RP. (Jt)

T

2018 RP. (Jt)

T

2019 RP. (Jt)

T

2020 RP. (Jt)

T

2021 RP. (Jt)

T

RP. (Jt)

KONDISI KINERJA AKHIR

SKPD PENANGGUNG JAWAB

URUSAN PANGAN 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Budidaya Pangan Utama

Persentase Peningkatan Produksi Daging

%

1.22

1.49

1.61

1.74

1.86

2.11

Dinas Peternakan dan Keswan

Produksi daging

ton

63,565

64,341

65,301

66,354

67,509

68,766

70,223


Produksi Susu

ton

1,298

1,363

1,458

1,560

1,669

1,786

1,911


Produksi Telur

ton

78,023

78,563

79,320

80,220

81,298

82,612

84,297


2. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Peternakan Pertanian

Kawasan

24

2

2

2

3

2

2


Peningkatan Kawasan Integrasi

Jumlah Kawasan integrasi yang ditingkatkan

Kawasan

5

0

1

1

1

1

1

5 Dinas Peternakan dan Keswan

Penggunaan Benih Unggul

Penyediaan Semen Beku

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000


Penerapan Teknologi Tepat Guna

Service per Conception (S/C) (jumlah pelayanan (kawin) per kebuntingan)

%

1.6

1,50

1,40

1,30

1,30

1,30


Persentase anak yang lahir dari embrio transfer pada ternak sapi

%

15

15

20

20

25

25


Persentase Unit Usaha Produk Hewan yang Memperoleh NKV, Sertifikat Halal dan ISO

%

49.37

58,23

65,82

73,42

81,01

88,61


Standarisasi dan Sertifikasi Produk Pertanian

Dosis

4. Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas Budidaya Ternak Sapi

Budidaya Ternak

5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Populasi Sapi

Ekor

397,548

404,271

414,377

424,737

435,355

446,239

457,395


Produksi Daging Sapi

Ton

26,007

26,787

27,410

28,104

28,820

29,613

30,437


Populasi Unggas

Ekor

34,897,286

35,023,531

35,193,439

35,492,666

35,821,402

36,198,161

38,923,757


Produksi Daging Unggas

Ton

33,608

33,702

33,875

34,112

34,395

34,720

35,207


Produksi Telur

Ton

78,023

78,563

79,320

80,220

81,298

82,612

84,297


NO

URUSAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Balai Benih dan UPTD

6

Pengembangan Unit Pengolahan Hasil Pertanian

KONDISI KINERJA AWAL

Unit

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN 2016 T

2017 RP. (Jt)

T

2018 RP. (Jt)

T

2019 RP. (Jt)

T

2020 RP. (Jt)

T

2021 RP. (Jt)

T

RP. (Jt)

KONDISI KINERJA AKHIR

SKPD PENANGGUNG JAWAB

4

4

4

4

4

4


Produk yang telah memenuhi standar mutu

Jumlah Kelompok

Jumlah Peternak yang Memiliki Sertifikasi Farm di Sumatera Barat

Peternak

Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

pelaku usaha

3

2

2

1

1

1

1


100

200

300

400

500

600


7

9

11

13

15

17

19


3

5

5

5

5

5


0

0

0

0

0

0


0.6

0,4

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1 Dinas Peternakan dan Keswan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Peningkatan SDM Aparat dan pelaku Usaha Pertanian

9

Jumlah sarana Prasarana UPTD

SATUAN

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pengembangan dan Penerapan Standar jaminan Mutu Komoditas dan Produk Pertanian

7

INDIKATOR KINERJA OUTPUT/OUTCOME

Pelatihan dan Bintek untuk Peternakan

Kali

Program Pengamanan Sumberdaya Hewani Meningkatkan Status Kesehatan Hewan

Mempertahankan Sumbar dari Penyakit Hewan Menular Strategis Sesuai dengan Permentan

Kasus

Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis

%

0

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Drh. ERINALDI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19641111 199103 1 006

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Recommend Documents