BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN KECAMATAN
Deskripsi Singkat Topik : Pokok Bahasan
: Pengelolaan Keuangan Kecamatan
Sub Pokok Bahasan : 1. Pendahuluan 2. Siklus Pengelolan Keuangan Kecamatan 3. Pendekatan Tipologi Untuk Menentukan Besaran Anggaran Kecamatan 4. Stuktur RKA SKPD Waktu
: 1 (satu) kali tatap muka pelatihan
Tujuan
: Praja dapat memahami siklus pengelolaan keuangan kecamatan terutama pada siklus perencanaan dan penganggaran dan mengenal formulir-formulir penyusunan anggaran kecamatan
Metode
: Ceramah/Tatap Muka
A. Pendahuluan Pada saat kecamatan sebagai wilayah administrasi pemerintahan dalam rangka asas dekonsentrasi, anggaran kecamatan bersumber dari APBN dan bantuan dari APBD (Provinsi dan kabupaten/kota). Setelah kedudukan kecamatan berubah menjadi wilayah kerja perangkat daerah dan Camat sebagai perangkat daerah, sumber utama anggaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berasal dari APBD kabupaten/kota. Konsekuensi logis dari perubahan tersebut, maka anggaran kecamatan disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) dan anggaran berdasarkan prestasi kerja - 84 -
(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) dan diperlakukan sama dengan organisasi perangkat daerah lainnya. Tugas pokok dan fungsi unit kerja merupakan dasar dalam penyusunan anggaran unit kerja perangkat daerah. Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan oleh masingmasing daerah mengalami peralihan. Kondisi obyektif perlakuan kecamatan khususnya anggaran kecamatan belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta beban kerja kecamatan, tetapi masih menggunakan pendekatan pragmatis dan praktis dalam menentukan kriteria dan besaran alokasi anggaran sehingga cenderung dibuat seragam. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah – termasuk Camat sebagai salah satu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah - mempunyai tugas sebagai berikut : 1.
Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
2.
Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3.
Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
4.
Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
5.
Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
6.
Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; dan
7.
Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. - 85 -
Uraian lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan kecamatan dapat dilihat dalam butir – butir berikut : 1.
Dilihat dari segi pengelolaannya, keuangan daerah dapat dibagi menjadi keuangan daerah yang pengelolaannya dilakukan secara terpisah (contoh BUMD) dan pengelolaan keuangan daerah yang pengelolaannya dilakukan secara tidak terpisah (contoh APBD).
2.
Kecamatan sebagai bagian integral dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengelola anggarannya sendiri.
3.
Camat sebagai pengguna anggaran setiap tahun memiliki kewajiban untuk menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
4.
Kecamatan sebagai SKPD wajib menyusun program dan anggaran sesuai pedoman (Permendagri No. 13/2006).
5.
Program tahunan kecamatan merupakan pejabaran dari Renstra Kecamatan (5 tahunan) yang setiap tahunnya masih harus diselaraskan dengan RKPD.
6.
Program tahunan yang sudah diselaraskan dengan RKPD dirinci lebih lanjut dalam kegiatan atau aktivitas sesuai dengan jenis urusan atau fungsinya.
7.
Berdasarkan rincian program (kegiatan/aktivitas) sebagaimana butir 3 di atas disusunlah anggaran kecamatan. Adapun penyusunan program dan kegiatan satuan kerja perangkat
daerah, termasuk untuk kecamatan mekanismenya adalah sebagai berikut :
- 86 -
1.
Berdasarkan kewenangan atributif (Pasal 126 UU No. 32/2004) dan kewenangan delegatif yang dilimpahkan oleh kepala daerah serta berdasarkan potensi unggulan daerah, Camat menyusun visi misi kecamatan yang dituangkan dalam renstra kecamatan.
2.
Renstra kecamatan berisi program kerja indikatif dan terukur yang akan dicapai selama lima tahun guna mendukung atau memberikan kontribusi pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD.
3.
Program-program indikatif dan terukur yang tercantum di dalam renstra kecamatan harus digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran kecamatan.
4.
Program kerja lima tahunan tersebut secara sistematis dan logis dijabarkan ke dalam program kerja tahunan sebagai dasar penyusunan anggaran kecamatan.
5.
Program kerja tahunan kecamatan setelah diselaraskan dengan RKPD dirinci ke dalam kegiatan menurut jenis urusan dan fungsinya.
6.
Jenis urusan terbagi menjadi 2 (dua) yakni : (1) Urusan wajib dan (2) Urusan pilihan. TABEL 4.1 CONTOH TARGET PENCAPAIAN KINERJA TERUKUR DARI SETIAP URUSAN PEMERINTAH Kode Rek. 1 1
01
2 2
02
Bidang Urusan Pemerintahan
Sasaran Program/ Kegiatan
Target (%)
Organisasi
Pagu Indikatif
Urusan Wajib Pendidikan Program ………. Kegiatan ………. dst Urusan Pilihan Pendidikan Program ………. Kegiatan ………. dst
- 87 -
Untuk kecamatan, urusan wajib dan urusan pilihannya mengikuti urusan tersebut pada tingkat kabupaten/kota dengan penekanan sesuai dengan potensi kecamatan masing-masing.
Jenis urusan menurut fungsi terbagi menjadi 9 (sembilan), yaitu : 1.
Fungsi pelayanan umum;
2.
Fungsi ketertiban dan ketentraman;
3.
Fungsi ekonomi;
4.
Fungsi lingkungan hidup;
5.
Fungsi perumahan dan fasilitas umum;
6.
Fungsi kesehatan;
7.
Fungsi pariwisata dan budaya;
8.
Fungsi pendidikan;
9.
Fungsi perlindungan sosial;
Sedangkan penyusunan program anggaran satuan kerja perangkat daerah, termasuk untuk kecamatan mekanismenya adalah sebagai berikut : 1.
Berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah (SE KDH) tentang permintaan anggaran dari kerja satuan pemerintah daerah, Camat menyusun RKA SKPD kecamatan.
2.
SE KDH berisi tentang jumlah atau plafond anggaran sementara, petunjuk teknis pengisian RKA SKPD dan lampiran Keputusan Kepala Daerah tentang harga satuan barang dan jasa.
- 88 -
B. Siklus Pengelolaan Keuangan Kecamatan Penyusunan program kerja dan kegiatan kecamatan sebagai dasar dalam menyusun anggaran mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang merupakan penjabaran dari kewenangan atributif (Pasal 126 UU Nomor 32 Tahun 2004) dan kewenangan delegatif yang diberikan oleh Kepala Daerah. Penyusunan anggaran kecamatan mekanismenya adalah sebagai berikut : 1.
Berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah (SE KDH) tentang Permintaan anggaran dari satuan kerja pemerintah daerah, selanjutnya Camat menyusun RKA SKPD Kecamatan.
2.
SE KDH berisi tentang jumlah atau pagu anggaran sementara, petunjuk teknis (juknis) pengisian RKA SKPD dan lampiran Keputusan Kepala Daerah tentang Harga Satuan Barang dan Jasa. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
“keseluruhan
kegiatan
yang
meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Berdasarkan definisi tersebut, dikaitkan dengan pengelolaan keuangan kecamatan maka dapat dibuat siklus sebagai berikut :
- 89 -
TABEL 5.1 SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN KECAMATAN Secara garis besar, siklus pengelolaan keuangan kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Perencanaan, pada siklus ini berisi : a. Pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat kecamatan, b. Penyusunan Renstra Kecamatan (periode 5 tahunan), c. Penyusunan Renja Kecamatan (periode 1 tahunan). 2. Penganggaran, pada siklus ini berisi penyusunan Anggaran Kecamatan yang terdiri dari : a. Pendapatan Kecamatan Pendapatan kecamatan adalah semua unsur pendapatan asli daerah yang pemungutannya didelegasikan kepada Camat.
- 90 -
b. Belanja Kecamatan; Belanja kecamatan terdiri atas Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). 1) Belanja tidak langsung adalah belanja (pengeluaran) yang tidak dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya program/kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari : a). b). c). d). e). f). g). h).
Belanja pegawai Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil Belanja bantuan keuangan Belanja tidak terduga
2) Belanja langsung adalah belanja (pengeluaran) yang dipengaruhi oleh adanya program/kegiatan. Belanja langsung terdiri dari : a). Belanja pegawai. b). Belanja barang dan jasa c). Belanja modal c. Pembiayaan Kecamatan - Pembiayaan adalah selisih antara pendapatan dengan belanja - Pendapatan > Belanja = surplus ~> dipakai untuk apa - Pendapatan < Belanja = devisit ~< ditutup dari mana Untuk anggaran kecamatan tidak disarankan ada defisit, kecuali untuk pengeluaran mendesak atau darurat seperti penanggulangan bencana alam, wabah penyakit dsb. 3. Penatausahaan Keuangan Kecamatan a. Penatausahaan Penerimaan Bendahara Kecamatan wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang
- 91 -
yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan. b. Penatausahaan Pengeluaran Bendahara Kecamatan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran. 4. Pelaporan Setelah berakhirnya tahun anggaran, Camat wajib menyusun pelaporan pelaksanaan anggaran yang disampaikan kepada Kepala Daerah. 5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Setelah
berakhirnya
tahun
anggaran,
Camat
wajib
menyusun
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang disampaikan kepada Kepala Daerah. 6. Evaluasi Evaluasi
dilakukan
oleh
Kepala
Daerah
untuk
melihat
sejauhmana
perkembangan antara perencanaan dan capaian.
- 92 -
C. Pendekatan Tipologi Untuk Menentukan Besaran Anggaran Kecamatan Kebiasaan pemda selama ini dalam memberikan anggaran kepada kecamatan tidak didasarkan pada kebutuhan riil, namun besarannya sudah dalam pagu tertentu (tergantung kebijakan pemda). Anggaran kecamatan diberikan secara „seragam‟ terutama belanja langsungnya (BL), sedangkan belanja tidak langsung (BTL) tergantung jumlah pegawai kecamatan masing-masing. Besaran BL sangat berpengaruh terhadap aktivitas/kegiatan kecamatan. Semakin besar jumlah BL kecamatan berarti program dan kegiatan kecamatan tsb dipastikan banyak. Sebaliknya semakin kecil BL kecamatan berarti aktivitas kecamatan dimaksud juga terbatas, konsekuensinya pegawai kecamatan banyak yang menganggur. „Seragamnya‟ BL karena kecamatan kesulitan dalam membuat uraian program dan kegiatan karena dianggap rutinitas belaka. Program dan kegiatan kecamatan umumnya tidak didasarkan pada besaran kewenangannya baik kewenangan atributif maupun kewenangan delegatif. Untuk BTL, setelah kewenangan, struktur organisasi dan personil kecamatan disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing tipe kecamatan. Tipe A, karena jumlah personilnya lebih banyak dibandingkan kecamatan dengan tipe B dan C, dipastikan BTLnya akan besar (apabila pemerintah daerah membuat kebijakan penerapan tipologi kecamatan sehingga terdapat Kecamatan Tipe A, B dan C).
- 93 -
Bagaimana agar Balanja Langsung Kecamatan besar? Prinsip money follow function (uang mengikuti fungsi). Agar kecamatan berfungsi dengan baik maka harus dilihat dulu kewenangan/urusan kecamatan. Ada 2 (dua) sumber kewenangan kecamatan yaitu : 1. Kewenangan atributif 2. Kewenangan delegatif Ad.1. Kewenangan atributif Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kewenangan atributif ini merupakan tugas pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2008. Ad.2. Kewenangan delegatif Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka besaran anggaran kecamatan dapat disusun melalui 2 (dua) pendekatan : 1. Pendekatan rata-rata Analogi pendekatan ini dapat diibaratkan seorang ayah yang mempunyai tiga orang anak yang duduk di bangku SMA, SMP dan SD. Karena si ayah hanya mempunyai uang Rp 10rb maka distribusi kepada ketiga anaknya agar dirasakan adil adalah yang SMA diberi uang jajan harian Rp. 4rb, anak SMP sebesar Rp. 3rb, dan anak SD diberikan Rp. 2rb. (asumsinya, uang jajan anak SMA pasti besar). - 94 -
Pendekatan ini sama rata untuk tiap tipe, belum dibedakan berdasarkan hasil skor tipologi (bisa saja besaran anggaran tiap tipe berbeda berdasarkan skor). Pendekatan ini bersifat sementara karena besaran/plafond anggaran untuk kecamatan sudah disiapkan oleh pemda (dengan asumsi besaran anggaran nantinya hanya didasarkan pada tipologi kecamatan). Dengan pendekatan ini akan terlihat bahwa kecamatan-kecamatan yang selama ini mendapatkan anggaran besar, tetapi karena bobot kerjanya kecil (yang tercermin dari tipe B atau C), maka akan mendapatkan anggaran yang kecil. Konsekuensinya anggarannya akan dipangkas dan disesuaikan dengan besaran tipologinya. 2. Pendekatan kebutuhan riil Analoginya, untuk uang jajan, uang SPP dan uang transport dianalisis kembali untuk menentukan kebutuhan riil masing-masing anak. Dimungkinkan kebutuhan anak SMP akan lebih besar dibandingkan anak SMA karena jarak sekolahnya jauh, sekolahnya favorit sehingga SPPnya mahal. Yang pertama harus dilihat adalah apakah tipologi kecamatan yang sudah dibuat sudah benar? Masalahnya apabila dalam penyusunan anggaran ini terjadi kasus kebutuhan riil kecamatan tipe B atau bahkan tipe C, kebutuhan riilnya melebihi kecamatan dengan tipe A. Apabila ini terjadi, kesalahan terletak pada menentukan skala prioritas/bobot variabel tipologinya terutama variabel yang bobotnya paling besar dan dominan seperti kewenangan kecamatan.
- 95 -
Secara umum berdasarkan uraian di atas, untuk membedakan kebutuhan riil BL dan BTLnya, perlu dianalisis lebih lanjut komponen apa saja yang mempengaruhi keduanya : 1. Belanja Langsung (BL) Kecamatan Dari kewenangan atributif diuraikan menjadi uraian tugas pokok dan fungsi (dan menjadi kewenangan masing-masing sekcam dan seksi). Masing-masing seksi kemudian menyusun kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tupoksinya sebagai dasar dalam menyusun anggaran.
NO
UNIT KERJA
1.
3.
Sekretaris Kecamatan Seksi Pemerintahan Seksi .....................
4.
Seksi ............... dst
2.
KEBIJAKAN
PROGRAM
KEGIATAN
BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Tiap kebijakan terdiri dari beberapa program, dan tiap program terdiri dari berbagai kegiatan, sehingga tiap-tiap kegiatan dapat dilihat besaran anggarannya. Demikian juga menurut kewenangan delegatifnya, uraian kewenangan kecamatan dibagi menurut tupoksi masing-masing seksi. Masing-masing seksi kemudian menyusun kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tupoksinya sebagai dasar dalam menyusun anggaran.
- 96 -
NO
RINCIAN BIDANG KEWENANGAN
BESARAN OBYEK YANG DIURUS
OBYEK
VOLUME OBYEK YANG DIURUS
KET.
VOLUME/ FREKUENSI KEGIATAN
1 Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 1
Melaksanakan operasi penertiban pada jalan lingkungan
Jalan Lingkungan
2
Melaksanakan operasi penertiban pada jalur hijau
Jalur Hijau
Panjang jalan lingkungan ............... Jumlah personil yang terlibat ...... Jumlah kawasan/ jalur hijau .................. Panjang jalur hijau .................. Jumlah personil yang terlibat ..................
Frekuensi operasi penertiban : Rata-rata per bulan ..................... Rata-rata per tahun ....................
Biaya yang dibutuh kan tiap operasi .........
Frekuensi operasi penertiban : Rata-rata per bulan .................... Rata-rata per tahun ...................
Biaya yang dibutuh kan tiap operasi .........
Catatan : Belanja langsung diatas sudah termasuk rincian kebutuhan ATK, belanja modal dan perjalanan dinas.
2. Belanja Tidak Langsung (BTL) kecamatan BTL kecamatan sangat dipengaruhi oleh besaran pegawai di kecamatan. Untuk kecamatan tipe A karena jumlah personilnya banyak maka BTL kecamatan otomatis akan besar pula (berkaitan dengan gaji pokok dan tunjangan). Untuk menentukan besaran jumlah personil kecamatan perlu diperhatikan apakah adanya pelimpahan kewenangan sudah disertai dengan kemampuan SDM yang memadai. Hal ini penting karena berkaitan dengan alokasi kebutuhan personil sesuai dengan tipe kecamatan.
- 97 -
NO
PERSONIL KECAMATAN
1.
Camat
2.
Sekcam
3.
Kasi
4.
Staf golongan IV – I
5.
Honorer/Kontrak
GAJI POKOK
TUNJANGAN
LAINNYA
JUM-LAH
Cat : Plus gaji ke-13.
Untuk menentukan uraian kebijakan, program dan kegiatan, organisasi kecamatan harus mempunyai renstra kecamatan sesuai dengan dominasi PDRB kecamatan, mata pencaharian penduduk dan luas penggunaan lahan. Tanpa renstra yang jelas, sulit untuk menentukan kebutuhan riil kecamatan. Besaran anggaran riil tiap kecamatan ini setiap tahun senantiasa akan berubah seiring dengan banyaknya program dan kegiatan (BL), sedangkan BTL dipengaruhi oleh kenaikan pangkat pegawai, tunjangan jabatan (untuk struktural) dan gaji berkala, termasuk gaji ke-13 PNS. Adapun tata urutan alur pikir/penataan organisasi kecamatan dapat ditata sebagai berikut : 1. Kewenangan kecamatan Apakah perlu ditinjau/dievaluasi kembali efektifitasnya terutama kewenangan delegatifnya. Evaluasi ini penting untuk melihat sejauhmana pelaksanaannya di lapangan terutama kewenangan yang sudah didelegasikan namun tidak dilaksanakan. Perlu kejelasan mengapa kewenangan tsb tidak dilaksanakan. Besaran kewenangan merupakan dasar dalam penyusunan anggaran kecamatan.
- 98 -
2. SOTK Dalam PP 19/2008 disebutkan bahwa organisasi kecamatan sekurangkurangnya adalah 5 seksi, artinya dimungkinkan penerapan SOTK sesuai tipologinya. SOTK Tipe A adalah 5, Tipe B adalah 4 dan tipe C adalah 3. Kelebihan dari penerapan metode ini akan diperoleh efisiensi anggaran terutama pada tipe B dan C karena seksinya berkurang. Walaupun demikian, SOTK yang sedikit, fungsi organisasi kecamatan ada yang mengadopsi agar tupoksi berjalan normal. 3. Personil Sesuai tipologi kecamatan, besaran personil menentukan besaran BTL. Pelimpahan kewenangan seharusnya diikuti dengan SDM yang mempunyai kemampuan teknis sesuai kewenangannya. Perekrutan personil bagi kecamatan yang kurang dapat diperoleh dari pindahan kecamatan yang lebih personilnya, atau dari dinas teknis yang menguasai bidang kewenangan yang dilimpahkan atau pegawai yang ada dididik terlebih dulu dalam penguasaan teknis. 4. Sarana/prasarana/dokumentasi Sesuai Permendagri Nomor 6 Tahun 2006 dan Nomor 11 Tahun 2007, kecamatan dengan tipe A akan memperoleh sarana yang optimal atau mendekati 100%, kecamatan tipe B, ketersediaan sarana dan prasarananya minimal di atas 66% dan kecamatan tipe C minimal 33%. 5. Pembiayaan Terdapat 2 model yaitu model rata-rata dan model sesuai kebutuhan riil. - 99 -
D. Struktur RKA SKPD Dalam struktur anggaran daerah, terdapat 3 (tiga) formulir RKA SKPD yaitu RKA SKPD 1, RKA SKPD 2 dan RKA SKPD 3. Pengisian formulir RKA SKPD 1 tergantung pada kewenangan untuk memungut pendapatan, dan khusus pengisian formulir RKA SKPD 3.1 dan 3.2 (Pembiayaan) tidak perlu diisi oleh kecamatan (formulir tersebut hanya diisi oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah).
BAGAN 5.2. ALIR PENGERJAAN RKA SKPD RKA SKPD 1
RKA SKPD 2.1
RKA SKPD 2.2.1
RKA SKPD
RKA SKPD 2.2
RKA SKPD 3.1
RKA SKPD 3.2
Penjelasan/Keterangan Bagan Alir Pengerjaan RKA SKPD Nama Formulir
Keterangan
RKA-SKPD
Ringkasan Anggaran Kecamatan
Pendapatan,
Belanja
dan
Pembiayaan
RKA-SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Kecamatan
RKA-SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Kecamatan
RKA-SKPD 2.2
Rincian Anggaran Belanja Langsung Kecamatan
RKA-SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Menurut Program dan Per Kegiatan
- 100 -
Nama Formulir
Keterangan
RKA-SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Kecamatan
RKA-SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Kecamatan
Uraian : 1. RKA SKPD Jenis dan contoh formulir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dapat dijelaskan sebagai berikut : TABEL 6.2. FORMULIR RKA SKPD RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota ............... Tahun Anggaran ....................... Urusan Pemerintahan : …………………………….. Organisasi : …………………………….. Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 1
2
3
Surplus/(Defisit)
Pembiayaan netto ……….., tanggal, bulan, tahun …….. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
(nama jelas) NIP…..........
- 101 -
Cara Pengisian Formulir RKA SKPD Formulir RKA-SKPD merupakan formulir anggaran satuan kerja perangkat daerah yang sumber datanya berasal dari ringkasan jumlah pendapatan menurut kelompok dan jenis yang isinya dalam formulir RKA SKPD 1, jumlah belanja tidak langsung menurut kelompok dan jenis belanja yang diisi dalam formulir RKA SKPD- 2.1, dan penggabungan dari seluruh jumlah kelompok dan jenis belanja langsung yang diisi dalam setiap formulir RKA SKPD- 2.2.1. Khusus formulir RKA SKPD Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah setelah baris surplus dan defisit anggaran diuraikan kembali penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana tercantum dalam formulir RKA SKPD- 3.1 dan formulir RKA SKPD- 3.2. Penjelasan : 1. 2. 3.
4. 5.
6.
Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kolom 1, diisi dengan nomor kode rekening pendapatan/nomor kode rekening belanja/nomor rekening pembiayaan. Pengisian kode rekening dimaksud secara berurutan dimulai dari kode rekening akun pendapatan/belanja/pembiayaan, diikuti dengan masing-masing kode rekening kelompok pendapatan/belanja/ pembiayaan dan diakhiri dengan kode rekening jenis pendapatan/ belanja/pembiayaan. Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan, selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok dan setiap uraian kelompok diikuti dengan uraian jenis pendapatan yang dipungut atau diterima oleh satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dianggarkan dalam formulir SKPD 1. b. Untuk belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja, selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dalam kelompok Belanja Tidak Langsung diuraikan jenis-jenis belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir RKA – SKPD 2.1 Dalam kelompok belanja langsung diuraikan jenis-jenis belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir RKA SKPD 2.2.1.
- 102 -
7.
8. 9. 10.
11. 12. 13. 14.
c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan, selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan jenis-jenis penerimaan sesuai dengan yang tercantum dalam formulir RKA SKPD 3.1. Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan jenis-jenis pengeluaran sesuai dengan yang tercantum dalam formulir RKA SKPD 3.2. Kolom 3 diisi dengan jumlah menurut kelompok, menurut jenis pendapatan, menurut jenis belanja. Jumlah dimaksud merupakan penjumlahan dari jumlah yang tercantum dari formulir RKA SKPD 1, formulir RKA SKPD 2.1, dan seluruh formulir RKA SKPD 2.2.1. Surplus diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih besar dari jumlah anggaran belanja. Defisit diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih kecil dari jumlah anggaran belanja, dan ditulis dalam tanda kurung. Khusus formulir RKA SKPD sekretariat daerah atau satuan kerja pengelola keuangan daerah sebagaimana diterangkan di atas, pada kolom 3 diisi dengan jumlah menurut kelompok, menurut jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya pada kolom 2 diisi dengan uraian pembiayaan netto untuk menerangkan selisih antara jumlah penerimaan pembiayaan dengan jumlah pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam kolom 3. Pencantuman mengenai ringkasan pembiayaan pada formulir RKA SKPD pada prinsipnya sama dengan yang diuraikan dalam formulir RKA SKPD 3.1 dan formulir RKA SKPD 3.2. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA SKPD, dengan mencantumkan nama jabatan kepala SKPD. Formulir RKA SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan Nomor Induk Pegawai (NIP). Formulir RKA SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Apabila formulir RKA SKPD lebih dari satu halaman, maka pada halaman berikutnya cukup diisi mulai dari ringkasan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan kepala SKPD, ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.
- 103 -
2. RKA SKPD 1 Jenis dan contoh formulir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 1 (RKA SKPD 1) dapat dijelaskan sebagai berikut : TABEL 6.3 FORMULIR RKA SKPD 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA – SKPD 1
Provinsi/Kabupaten/Kota ............... Tahun Anggaran .......................
Urusan Pemerintahan : x.xx.............................................. Oganisasi
: x.xx.xx........................................ Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Penghitungan Volume Satuan Tarif/ Harga
3
4
5
Jumlah (Rp.)
6 = (3x5)
Jumlah ……….., tanggal, bulan, tahun …….. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
(nama jelas) NIP….......... Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst No 1. 2. 3.
Nama
Tim Anggaran Daerah : NIP Jabatan
Tanda Tangan
- 104 -
Formulir RKA SKPD 1 sebagai formulir untuk menyusun rencana pendapatan atau penerimaan satuan kerja perangkat daerah dalam tahun anggaran yang telah direncanakan. Oleh karena itu nomor kode rekening dan uraian nama kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan yang dicantumkan dalam formulir RKA SKPD- 1 disesuaikan dengan pendapatan tertentu yang akan dipungut atau penerimaan tertentu dari pelaksanaan tugas pokok dan satuan fungsi kerja perangkat daerah sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Pengisian formulir RKA SKPD- 1 berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Untuk memenuhi asas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan rencana pendapatan yang dianggarkan, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, maupun lumpsum. Penjelasan : 1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. 2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 3. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah. 5. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan satuan kerja perangkat daerah. 6. Kolom 2 (kode uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian pendapatan. 7. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian obyek pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah kendaraan bermotor, jumlah liter bahan bakar kendaraan bermotor, jumlah tingkat hunian hotel, jumlah pengunjung restoran, jumlah kepala keluarga, jumlah pasien, jumlah pengunjung, jumlah kendaraan yang memanfaatkan lahan parkir, jumlah bibit peternakan/pertanian/kehutanan/ perkebunan, jumlah limbah yang diuji, jumlah uang yang ditempatkan pada bank tertentu dalam bentuk tabungan atau giro, jumlah modal yang disertakan atau diinvestasikan.
- 105 -
8.
9.
10.
11. 12. 13. 14.
15. 16.
Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari rincian obyek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan tarif pajak/retribusi atau harga/nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya tingkat suku bunga, persentase bagian laba, atau harga atas penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian obyek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5. Formulir RKA SKPD 1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA SKPD. Nama ibukota, bulan, dan tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA SKPD 1, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD. Formulir RKA SKPD-1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan Nomor Induk Pegawai (NIP). Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA SKPD oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil penelitian. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir RKA SKPD 1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan. Formulir RKA SKPD 1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rekapitulasi anggaran belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.
- 106 -
3. RKA SKPD 2.1 RKA SKPD 2.1 adalah Rincian Anggaran dan Kegiatan Belanja Tidak Langsung Kecamatan. Jenis dan contoh formulir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2.1 (RKA SKPD 2.1) dapat dijelaskan sebagai berikut : TABEL 6.3 FORMULIR RKA SKPD 2.1. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA SKPD 2.1 Provinsi/Kabupaten/Kota ............... Tahun Anggaran ....................... Urusan Pemerintahan : x.xx. . ............................................. Oganisasi : x.xx.xx. ............................................. Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
Volume
Rincian perhitungan Satuan Harga Satuan
Jumlah (Rp.)
Tahun n+1
Jumlah
……….., tanggal, bulan, tahun …….. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (nama jelas) NIP….......... Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst No 1. 2. Dst
Nama
Tim Anggaran Daerah : NIP Jabatan
Tandatangan
- 107 -
Formulir RKA SKPD 2.1 merupakan formulir untuk menyusun rencana kebutuhan belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah dalam tahun anggaran yang direncanakan. Pengisian jenis belanja tidak langsung supaya mempedomani ketentuan Pasal 37 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Untuk memenuhi azas transparansi dari prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, maupun lumpsum. Penjelasan : 1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. 2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 3. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 2. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah. 3. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening akun, kelompok, jenis obyek, dan rincian obyek rincian obyek Belanja Tidak Langsung. 4. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek Belanja Tidak Langsung. 5. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/pegawai. 6. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya. 7. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, atau nilai kurs. 8. Kolom 6 (jumlah n) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan jumlah harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian obyek dijumlahkan menjadi jumlah rincian obyek belanja. Setiap jumlah rincian obyek pada masing-masing obyek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. 9. Kolom 7 (jumlah tahun n + 1) diisi dengan perkiraan jumlah menurut jenis belanja untuk 1 tahun berikutnya. 10. Baris jumlah pada kolom 7 merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja tidak langsung yang tercantum dalam kolom 7. 11. Formulir RKA SKPD 2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. 12. Apabila formulir RKA SKPD 3.1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian penerimaan pembiayaan dan setiap halaman diberi nomor urut halaman. 13. Tanggal, bulan, dan tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA SKPD 2.1. 14. Formulir RKA SKPD 2.1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan. - 108 -
15.
16. 17.
18.
Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA SKPD 2.1 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam kolom catatan hasil pembahasan. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir RKA SKPD 2.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP, dan jabatan. Apabila formulir RKA SKPD 2.1 lebih dari satu halaman, maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kepala SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir. Selanjutnya setiap lembar RKA SKPD 2.1 yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Formulir RKA SKPD 2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA SKPD.
- 109 -
4. RKA SKPD 2.2 RKA SKPD 2.2 adalah Rincian Anggaran dan Kegiatan Belanja Langsung Kecamatan. Jenis dan contoh formulir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2.2 (RKA SKPD 2.2) dapat dijelaskan sebagai berikut : TABEL 6.3 FORMULIR RKA SKPD 2.2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi/Kabupaten/Kota ............... Tahun Anggaran .......................
Formulir RKA SKPD 2.2
Urusan Pemerintahan : x.xx. . ............................................. Organisasi : x.xx.xx. .............................................. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Jumlah Kode Lokasi Target kinerja Tahun n Uraian kegiatan (kuantitatif) Program Kegiatan Belanja Barang & Modal Pegawai Jasa 1 2 3 4 5 6 7 8 xx Program ......... Xx Kegiatan .......... Xx dst ................. xx Program ......... Xx Kegiatan .......... Xx dst ................. xx Program ......... Xx Kegiatan .......... Xx Kegiatan .......... xx dst ................. xx dst ................. Xx dst ................. xx dst ................. xx dst ................. Xx dst ................. xx dst ................. xx dst ................. Xx dst ................. xx dst ................. xx dst ................. Xx dst ................. Jumlah
Jumlah 9=6+7+8
……….., tanggal, bulan, tahun …….. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
(nama jelas) NIP…..........
- 110 -
Tahun n+1 10
Formulir RKA SKPD 2.2 merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang dikutip dari setiap formulir RKA SKPD 2.2.1 (Rincian Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah). Penjelasan : 1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. 2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 3. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah. 5. Kolom 1 (kode program) diisi dengan nomor kode program. 6. Kolom 2 (kode kegiatan) diisi dengan nomor kode kegiatan. 7. Untuk kode program dan kegiatan tersebut pada angka 5 dan 6 tersebut diatas disesuaikan dengan kebutuhan daerah. 8. Kolom 3 (uraian) diisi dengan uraian nama program yang selanjutnya diikuti dengan penjabaran uraian kegiatan untuk mendukung terlaksananya program dimaksud. 9. Kolom 4 (lokasi kegiatan) diisi dengan nama lokasi atau tempat setiap kegiatan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa kecamatan atau unit organisasi lain. 10. Kolom 5 (target kinerja kualitatif) diisi dengan target capaian program dari masingmasing program dan target kinerja dari masing-masing kegiatan. 11. Kolom 6 (jumlah tahun n belanja pegawai) diisi dengan jumlah belanja pegawai per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja pegawai per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja pegawai per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja pegawai setiap kegiatan merupakan jumlah belanja pegawai untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan. 12. Kolom 7 (jumlah tahun n barang dan jasa) diisi dengan jumlah belanja barang dan jasa per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja barang dan jasa per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja pegawai per kegiatan yang termasuk dalam program kegiatan dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja pegawai setiap kegiatan merupakan jumlah belanja modal untuk mendukung pelaksanaan masingmasing kegiatan. 13. Kolom 8 (jumlah tahun n modal) diisi dengan jumlah belanja modal per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja modal per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja modal per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja modal setiap kegiatan merupakan jumlah belanja modal untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan. 14. Kolom 9 (jumlah tahun n) diisi dengan jumlah menurut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah kegiatan yang termasuk dalam program - 111 -
15.
16. 17. 18. 19. 20.
dimaksud, sedangkan untuk jumlah setiap kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jenis usaha untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan. Kolom 10 (jumlah tahun n + 1) diisi dengan jumlah menurut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun berikutnya dari jumlah yang direncanakan. Kolom ini diisi apabila program dan kegiatan tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun. Dalam hal program dan kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan merupakan tahun terakhir maka kolom 10 tidak perlu diisi. Baris jumlah pada kolom 6, 7, 8, 9 dan kolom 10. Nama ibukota, bulan, dan tahun diisi berdasarkan pembukuan formulir RKA SKPD 2.2 dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD. Formulir RKA SKPD 2.2 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan Nomor Induk Pegawai (NIP). Formulir RKA SKPD 2.2 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Apabila formulir RKA SKPD 2.2 lebih dari satu halaman, maka pada halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rekapitulasi anggaran belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, dan tanda tangan kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.
- 112 -
5. RKA SKPD 2.2.1 RKA SKPD 2.2.1 adalah Rincian Anggaran dan Kegiatan Belanja Langsung Kecamatan menurut program dan kegiatan. Jenis dan contoh formulir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2.2.1 (RKA SKPD 2.2.1) dapat dijelaskan sebagai berikut : TABEL 6.3 FORMULIR RKA SKPD 2.2.1. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi/Kabupaten/Kota ………….. Tahun Anggaran …………………..
Formulir RKA SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan : x.xx. ……………………. Organisasi : x.xx.xx. …………………. Program : x.xx.xx.xx. ………………. Kegiatan : x.xx.xx.xx.xx. ……………. Lokasi Kegiatan : ……………. Jumlah Tahun n-1 : Rp. …………..(…………………………..) Jumlah Tahun n : Rp. …………..(…………………………..) Jumlah Tahun n+1 : Rp. …………..(…………………………..) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Kinerja Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan :………. Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penghitungan Jumlah (Rp.) Kode Rekening Uraian Volume Satuan Harga satuan 1
2
3
3
3
6 = (3X5)
Jumlah ……….., tanggal, bulan, tahun …….. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (nama jelas) NIP…..........
- 113 -
Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. dst. No 1. 2. dst.
Nama
Tim Anggaran Daerah : NIP Jabatan
Tandatangan
Formulir RKA SKPD 2.2.1 digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian apabila dalam 1 (satu) program terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan maka setiap kegiatan dituangkan dalam formulir RKA SKPD 2.2.1 masing-masing. Pengisian jenis belanja langsung supaya mempedomani ketentuan Pasal 50 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Untuk memenuhi azas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, perincian pengisian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, maupun lumpsum. Penjelasan : 1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. 2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 3. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah. 5. Baris kolom diisi dengan nomor kode program dan nama program dari kegiatan yang berkenaan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan kegiatan yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran. 6. Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan. 7. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama kecamatan. - 114 -
8. 9. 10. 11.
Baris kolom jumlah tahun n-1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan untuk 1 (satu) tahun sebelumnya. Baris kolom jumlah tahun n diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan pada tahun yang direncanakan. Baris kolom jumlah tahun n + 1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan untuk satu tahun berikutnya. Indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung.
Contoh 1 : Program : Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. Kegiatan : Pelatihan keterampilan dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas hasil jahitan ibu-ibu rumah tangga. Tolok ukur untuk capaian program : ibu-ibu rumah tangga yang berkenaan di bidang usaha jahit menjahit. Target kinerja untuk capaian program : 5.000 orang Tolok ukur untuk masukan : jumlah dana yang dibutuhkan Target kinerja dari tolok ukur masukan : Rp. 100 juta Tolok ukur untuk keluaran : terlatihnya ibu-ibu rumah tangga mendayagunakan peralatan menjahit secara optimal. Target kinerja dari tolok ukur keluaran : 500 orang Tolok ukur untuk hasil : meningkatnya kemampuan menjahit ibu-ibu rumah tangga yang dilatih. Target kinerja dari tolok ukur hasil : 450 orang dari 5.000 orang (9% dari target capaian program). Contoh 2 Program Kegiatan
: :
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pembangunan gedung sekolah SMP Tolok ukur untuk capaian program :
Target kinerja untuk capaian program
:
Tolok ukur untuk masukan
:
Target kinerja dari tolok ukur masukan
:
kualitas pendidikan bagi seluruh anak usia pendidikan SMP 1.000 anak didik usia SMP jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 5 miliar
- 115 -
12.
13. 14. 15. 16.
17. 18.
19. 20. 21.
22. 23. 24.
25.
Tolok ukur untuk keluaran
:
Target kinerja dari tolok ukur keluaran Tolok ukur untuk hasil
: :
Target kinerja dari tolok ukur hasil
:
tersedianya ruang belajar bagi peserta didik SMP 5 gedung SMP tersedianya ruang belajar yang dapat menampung peserta didik SMP 5 gedung untuk 600 peserta didik atau 60% dari target capaian program
Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran seperti status ekonomi dan jender. Contoh 1 : Ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai potensi menjahit yang perlu dikembangkan namun di sisi lain kemampuan ekonomi terbatas. 2 : Peserta didik usia SMP yang belum tertampung di sekolah SMP Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis obyek, rincian obyek, dan rincian obyek belanja langsung. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, obyek dan rincian obyek belanja langsung. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/pegawai. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, atau nilai kurs. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan jumlah harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian obyek pada masing-masing obyek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi obyek belanja berkenaan. Setiap obyek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok belanja langsung yang dituangkan dalam formulir RKA SKPD 2.2. Baris jumlah pada kolom 7 merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja langsung yang tercantum dalam kolom 7. Formulir RKA SKPD 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Apabila formulir RKA SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian belanja langsung program per kegiatan satuan kerja perangkat daerah dan setiap halaman diberi nomor urut halaman. Tanggal, bulan, dan tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA SKPD 2.2.1. Formulis RKA SKPD 2.2.1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA SKPD 2.2.1 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir RKA SKPD 2.2.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan. - 116 -
26.
27.
Apabila formulir RKA SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama lengkap SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir. Selanjutnya setiap lembar RKA SKPD 2.2.1 yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Formulir RKA SKPD 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA SKPD dan RKA SKPD 2.2.
- 117 -
6. RKA SKPD 3.1 RKA SKPD 3.1 adalah Rincian Penerimaan Pembiayaan. Jenis dan contoh formulir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 3.1 (RKA SKPD 3.1) dapat dijelaskan sebagai berikut : TABEL 6.3 FORMULIR RKA SKPD 3.1. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Provinsi/Kabupaten/Kota .................... Tahun Anggaran ................... Pemerintahan : x.xx. ....................... Perangkat Daerah : x.xx. ....................... Rincian Penerimaan Pembiayaan Kode Rekening Uraian 1 2 x x x xx xx x x x xx xx x x x xx xx x x x xx xx x x x xx xx x x x xx xx x x x xx xx x x x xx xx Jumlah Penerimaan
Formulir RKA SKPD 3.1
Jumlah (Rp.) 3
……….., tanggal, bulan, tahun …….. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
(nama jelas) NIP…..........
Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst No 1. 2. Dst
Nama
Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan
Tandatangan
- 118 -
Formulir ini tidak diisi oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya, pengerjaan dilakukan oleh satuan kerja pengelolaan keuangan daerah. Penjelasan : 1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. 2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 3. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah. 5. Kolom 1 (program kerja) diisi dengan nomor kode rekening akun/ kelompok/jenis/obyek/rincian obyek penerimaan pembiayaan. 6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, jenis, obyek, dan rincian obyek penerimaan pembiayaan. 7. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis penerimaan pembiayaan berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan bersangkutan. Jumlah obyek penerimaan merupakan penjumlahan dari seluruh rincian obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam obyek penerimaan pembiayaan bersangkutan. 8. Jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis penerimaan pembiayaan. 9. Formulir RKA SKPD 3.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. 10. Apabila formulir RKA SKPD 3.1 lebih dari satu halaman, maka pada halamanhalaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian penerimaan pembiayaan dan setiap halaman diberi nomor urut halaman. 11. Tanggal, bulan, dan tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA SKPD 3.1. 12. Formulir RKA SKPD 3.1 ditandatanani oleh kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan. 13. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA SKPD 3.1 oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam kolom catatan hail pembahasan. 14. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir RKA SKPD 3.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP, dan jabatan. 15. Apabila formulir RKA SKPD 3.1 lebih dari satu halaman, maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kepala SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir. Selanjutnya setiap lembar RKA SKPD 3.1 yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 16. Formulis RKA SKPD 3.1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA SKPD.
- 119 -
7. RKA SKPD 3.2 RKA SKPD 3.2 adalah Rincian Pengeluaran Pembiayaan. Jenis dan contoh formulir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 3.2 (RKA SKPD 3.2) dapat dijelaskan sebagai berikut : TABEL 6.3 FORMULIR RKA SKPD 3.2. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Provinsi/Kabupaten/Kota .................... Tahun Anggaran ................... Pemerintahan : x.xx. ....................... Perangkat Daerah : x.xx. ....................... Rincian Pengeluaran Pembiayaan Kode Rekening Uraian 1 2 x x x xx xx x x x xx xx x x x xx xx x x x xx xx x x x xx xx x x x xx xx x x x xx xx x x x xx xx x x x xx xx Jumlah Pengeluaran
Formulir RKA SKPD 3.2
Jumlah (Rp.) 3
……….., tanggal, bulan, tahun …….. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
(nama jelas) NIP….......... Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. dst. No 1. 2. dst.
Nama
Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan
Tanda tangan
- 120 -
Formulir ini tidak diisi oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya, pengerjaan dilakukan oleh satuan kerja pengelolaan keuangan daerah. Penjelasan : 1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. 2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 3. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah. 5. Kolom 1 (program kerja) diisi dengan nomor kode rekening akun/ kelompok/jenis/obyek/rincian obyek penerimaan pembiayaan. 6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, jenis, obyek, dan rincian obyek penerimaan pembiayaan. 7. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis penerimaan pembiayaan berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan bersangkutan. Jumlah obyek penerimaan merupakan penjumlahan dari seluruh rincian obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam obyek penerimaan pembiayaan bersangkutan. 8. Jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis penerimaan pembiayaan. 9. Formulir RKA SKPD 3.2 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. 10. Apabila formulir RKA SKPD 3.2 lebih dari satu halaman, maka pada halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian penerimaan pembiayaan dan setiap halaman diberi nomor urut halaman. 11. Tanggal, bulan, dan tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA SKPD 3.2. 12. Formulir RKA SKPD 3.2 ditandatangani oleh kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan. 13. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA SKPD 3.2 oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam kolom catatan hail pembahasan. 14. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir RKA SKPD 3.2 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP, dan jabatan. 15. Apabila formulir RKA SKPD 3.2 lebih dari satu halaman, maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kepala SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir. Selanjutnya setiap lembar RKA SKPD 3.2 yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 16. Formulir RKA SKPD 3.2 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA SKPD.
- 121 -
