BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Deskripsi Singkat Topik : Pokok Bahasan
: Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Pokok Bahasan : 1. Urusan Pemerintahan Daerah 2. Hubungan Antara Pembagian Urusan Pemerintahan dengan Penyusunan Organisasi dan Anggaran Kecamatan 3. Penyusunan Kode Rekening Waktu
:
2 (dua) kali tatap muka pelatihan
Tujuan
: Praja dapat memahami urusan pemerintahan sebagai dasar dalam menyusun kode rekening dan anggaran kecamatan
Metode
: Ceramah/Tatap muka dan Praktek
A. Urusan Pemerintahan Daerah Perubahan
paradigma
penyelenggaraan
pemerintahan
ternyata
berkorelasi terhadap penyebutan kewenangan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan. Dalam UUD 1945 Pasal 17 (amandemen pertama) dan Pasal 18 (amandemen kedua), istilah baku yang dipakai adalah “urusan pemerintahan” bukan “kewenangan”. Menurut Sadu Wasistiono dkk (2009:32) bahwa kewenangan adalah “kekuasaan yang sah (legitimate power) atau kekuasaan yang terlembagakan (institutionalized power)”. Kekuasaan pada dasarnya adalah merupakan kemampuan yang membuat seseorang atau orang lain untuk melakukan atau tidak -67-
melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Dalam pengertian administrasi, hal ini diarahkan untuk mencapai tujuan bersama (organisasi). Dengan demikian disimpulkan bahwa dalam kewenangan terdapat kekuasaan, dan sebaliknya. Jadi kewenangan dan kekuasaan pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Lindblom
(dalam
Winarno,
2007:187)
mengemukakan
ciri-ciri
kewenangan, antara lain “Kewenangan selalu bersifat khusus, kewenangan (baik sukarela maupun paksaan) merupakan konsesi dari mereka yang bersedia tunduk, kewenangan itu rapuh, dan yang terakhir kewenangan diakui karena berbagai sebab”. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang lahir pada masa reformasi merupakan sebuah Kontra – Konsep terhadap UU Nomor 5 Tahun 1974 yang dianggap sangat sentralistik. Disebut demikian karena berbagai prinsip maupun model di dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 tidak digunakan lagi, termasuk model pembagian urusan pemerintahan yang bersifat berjenjang. Meskipun pada penjelasan disebutkan bahwa pemberian otonomi kepada daerah otonom bersifat luas dan nyata, tetapi ajaran rumah tangga riil tidak digunakan di dalam UU ini. Inti dari kewenangan adalah : “Siapa, Mengerjakan Apa, dan Bagaimana Cara Mengerjakannya?”. Berbicara mengenai “Siapa” berarti menunjuk pada satuan pemerintahan mulai dari pusat, provinsi hingga daerah kabupaten/kota.
-68-
Pemerintah Pusat SIAPA?
Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/ Kota
“Mengerjakan Apa” menunjuk pada adanya pembagian kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 1999 bahwa “Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain”. Dan “Bagaimana Caranya” sangat tergantung kepada masing-masing Daerah dalam melaksanakan kewenangan itu sendiri yang diatur dalam sebuah produk hukum daerah yaitu Perda.
-69-
Kehadiran UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU 22 Tahun 1999 yang ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2004, atau lima hari sebelum serah terima jabatan kepresidenan dari Megawati Sukarnoputri kepada Susilo Bambang Yudhoyono, muncul kembali istilah “urusan pemerintahan”. Di dalam Bab I angka 5 PP Nomor 38 Tahun 2007 mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah : Fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sementara Sadu Wasistiono (2008:9) menyatakan bahwa “urusan merupakan himpunan fungsi dalam satu bidang pemerintahan yang didalamnya terkandung adanya hak, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab. Aktivitas tersebut dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan atau oleh masyarakat serta dunia usaha”. Di dalam Bab III Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan disebutkan bahwa : (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -70-
a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama. (4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa. (5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat : a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan; b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/ atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Dari uraan tersebut, anatomi urusan pemerintahan dapat digambarkan sebagai berikut : BAGAN 4.1 ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Pemerintahan
Absolut (Mutlak Urusan Pem. Pusat)
Pertahanan Keamanan Moneter Yustisi Luar Negeri Agama
Concurrent (Urusan Bersama)
Wajib/Obligatory (Pelayanan Dasar)
Pilihan/Optional (Sektor Unggulan)
Contoh : Kesehatan, Pendidikan, LH, PU, Perhub., Pertanahan
Contoh : Pertanian, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Kelautan, Dsb.
SPM/Standar Pelayanan Minimal -71-
Menurut Made Suwandi (2007:12) pembagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan pemerintahan berdasarkan 3 (tiga) kewenangan antara lain : 1. Pusat : Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional. 2. Provinsi : Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kabupaten/Kota). 3. Kabupaten/Kota : Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kabupaten/ Kota). Urusan pemerintahan yang akan diserahkan kepada Daerah harus disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yg didesentralisasikan, dimana Made Suwandi (2007:19) lebih lanjut mengatakan bahwa : Kriteria Distribusi Urusan Pemerintahan Antar Tingkat Pemerintahan : 1. Externalitas (Spill-over) : Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus. 2. Akuntabilitas : Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi) 3. Efisiensi Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah high cost economy. Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik. Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal. Berdasarkan
rambu-rambu
tersebut,
maka
pembagian
urusan
pemerintahan menurut Bab II Pasal 2 ayat (2) s/d ayat (6) tersusun sebagai berikut : 1. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat) antara lain : -72-
1.1. Politik luar negeri, 1.2. Pertahanan, 1.3. Keamanan, 1.4. Yustisi, 1.5. Moneter dan fiskal nasional, serta 1.6. Agama. 2. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan (di luar urusan pemerintah pusat) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan di atas, antara lain : 2.1. Urusan Wajib (Pelayanaan Dasar) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Pendidikan Kesehatan Lingkungan Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perumahan Kepemudaan dan Olah Raga Penanaman Modal Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kependukan dan Catatan Sipil Ketenagakerjaan Ketahanan Pangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KB dan Keluarga Sejahtera Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pertanahan Kesbangpol Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
21. 22. 23. 24. 25. 26.
[
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sosial Kebudayaan Statistik Kearsipan Perpustakaan
2.2. Urusan Pilihan (Potensi Unggulan) 1.
Kelautan dan Perikanan -73-
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pertanian Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Perikanan Laut/Darat Pariwisata Industri Perdagangan Ketransmigrasian
B. Hubungan Antara Pembagian Urusan Pemerintahan dengan Penyusunan Organisasi dan Anggaran Kecamatan Sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi sendiri, dimana dalam Pasal 22 PP dimaksud disebutkan : (1) Penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. (2) Penanganan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. (3) Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah. (4) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas terdiri dari: a. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; b. bidang kesehatan; c. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; d. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; e. bidang kependudukan dan catatan sipil; f. bidang kebudayaan dan pariwisata; g. bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang; h. bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan; i. bidang pelayanan pertanahan; j. bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan; -74-
k. bidang pertambangan dan energi; dan l. bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. (5) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari: a. bidang perencanaan pembangunan dan statistik; b. bidang penelitian dan pengembangan; c. bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; d. bidang lingkungan hidup; e. bidang ketahanan pangan; f. bidang penanaman modal; g. bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi; h. bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; i. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; j. bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; k. bidang pengawasan; dan l. bidang pelayanan kesehatan. (6) Perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Selanjutnya, urusan – urusan pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah produk hukum daerah yaitu perda sebagaimana tercantum klasusul Pasal 12 PP Nomor 38 Tahun 2007 bahwa “Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dalam peraturan daerah selambatlambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini”. Besaran organisasi perangkat daerah menurut pasal 19 PP Nomor 41 Tahun 2007, antara lain memuat : (1) Besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan variabel: a. jumlah penduduk; b. luas wilayah; dan c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan : -75-
1. Faktor kemampuan keuangan, 2. Faktor kesediaan SDM pelaksana, 3. Kebutuhan daerah, 4. Cakupan tugas yang meliputi : a. Sasaran tugas yang harus diwujudkan b. Jenis dan banyaknya tugas 5. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis, 6. Jumlah kepadatan penduduk, 7. Potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, 8. Sarana dan prasarana penunjang tugas. Ketika sebuah unit organisasi sudah terbentuk, kejelasan tugas pokok dan fungsi organisasi membutuhkan pembiayaan atau anggaran untuk operasional penyelenggaraan program dan kegiatannya. Berbeda dengan UU Nomor 22 Tahun 1999, di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 paradigma yang mendasari adalah money follow function atau uang mengikuti fungsi, sehingga ketika organisasi tidak mempunyai kejelasan tugas pokok dan fungsi maka otomatis tidak ada anggaran untuk membiayainya. Demikian pula sebaliknya. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, organisasi Kecamatan sebagai bagian dari organisasi pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan daerah menjalankan urusan wajib pemerintahan di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian (urusan wajib nomor 20) sebagaimana contoh kasus Pemda Kota Semarang berikut : -76-
Pemerintah Kota Semarang didukung oleh pegawai sebanyak 17.310 PNS. Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2008, dan ditindaklanjuti dengan berbagai perda tentang pembentukan Stuktur Organisasi dan Tata Kerja, antara lain : 1. Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda dan Setwan, 2. Perda Nomor 12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, 3. Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, 4. Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dan 5. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan. Berdasarkan perda tersebut, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, terdiri dari: 1.1. Sekretariat Daerah a. Sekretaris Daerah. b. Asisten Administrasi Pemerintahan, membawahkan dan mengkoordinasikan : 1) Bagian Hukum, terdiri dari 3 Sub Bagian. 2) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari 3 Sub Bagian. 3) Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari 3 Sub Bagian. c. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan dan mengkoordinasikan : 1) Bagian Perekonomian, terdiri dari 3 Sub Bagian. 2) Bagian Pembangunan, terdiri dari 3 Sub Bagian. 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 3 Sub Bagian. d. Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama, membawahkan dan mengkoordinasikan : 1) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari 3 Sub Bagian. 2) Bagian Pengolahan Data Elektronik, terdiri dari 3 Sub Bagian. 3) Bagian Kerjasama, terdiri dari 3 Sub Bagian. e. Asisten Administrasi Umum, membawahkan dan mengkoordinasikan : 1) Bagian Organisasi, terdiri dari 3 Sub Bagian. 2) Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari 3 Sub Bagian. 3) Bagian Perlengkapan, terdiri dari 3 Sub Bagian. 4) Bagian Rumah Tangga dan Santel, terdiri dari 3 Sub Bagian. 1.2. Sekretariat Dewan a. Sekretaris DPRD; b. Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari 3 Sub Bagian. c. Bagian Keuangan, terdiri dari 3 Sub Bagian. d. Bagian Umum, terdiri dari 3 Sub Bagian. e. Kelompok Jabatan Fungsional.
-77-
2. Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari : a. Dinas Pendidikan; b. Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga; c. Dinas Kesehatan; d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; h. Dinas Bina Marga; i. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral; j. Dinas Tata Kota dan Perumahan; k. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; m. Dinas Pertanian; n. Dinas Kelautan dan Perikanan; o. Dinas Kebersihan dan Pertamanan; p. Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame; q. Dinas Kebakaran; r. Dinas Pasar; dan s. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 3. Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari : 3.1. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; c. Badan Lingkungan Hidup; d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana; e. Badan Kepegawaian Daerah; f. Inspektorat; g. Kantor Perpustakaan dan Arsip; h. Kantor Pendidikan dan Pelatihan; i. Kantor Ketahanan Pangan; j. Rumah Sakit Umum Daerah. 3.2. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. 4. Kecamatan : 16 Kecamatan 5. Kelurahan : 177 Kelurahan Dari uraian pembentukan struktur organisasi dan tata kerja tersebut, kemudian diuraikan menurut masing-masing kode urusan dan kode organisasi berikut :
-78-
TABEL 4.1 RINGKASAN APBD PEMERINTAH KOTA SEMARANG MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2010 KODE REKENING 1 1 01 1 01 01
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI URUSAN WAJIB Pendidikan Dinas Pendidikan
1 1
01 02
Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga Dinas PSDA dan ESDM
1 1 1
02 02 02 03 03 03
1 1
04 04
01
Perumahan Dinas Kebakaran
1 1 1
05 05 05
01 02
Penataan Ruang Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Penerangan Jalan dan Penataan Reklame
1 1
06 06
01
Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 1
07 07
01
Perhubungan Dinas Perhubungan dan Komunikasi
1 1 1
08 08 08
01 02
Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1
09
Pertanahan
1 1
10 10
01
Kependudukan dan Catatan Sipil Dispenduk dan Catatan Sipil
1 1
11 11
01
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana
1
12
1 1
13 13
1 1
14 14
1 1
15 15
01 02
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 01
Sosial Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga
01
Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
01
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM
-79-
KODE REKENING 1 16 1 16 01
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Penanaman Modal Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
1 1
17 17
Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1
18
Kepemudaan dan Olah Raga
1 1 1 1
19 19 19 19
01 02 03
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesbang Politik dan Linmas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pelaksana Harian Narkoba
1
20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian DPRD Walikota dan Wakil Walikota Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Kecamatan Semarang Selatan Kecamatan Semarang Utara Kecamatan Semarang Barat Kecamatan Semarang Timur Kecamatan Semarang Tengah Kecamatan Gunung Pati Kecamatan Tugu Kecamatan Mijen Kecamatan Genuk Kecamatan Gajahmungkur Kecamatan Tembalang Kecamatan Candisari Kecamatan Banyumanik Kecamatan Ngaliyan Kecamatan Gayamsari Kecamatan Pedurungan Badan Kepegawaian Daerah Kantor Pendidikan dan Latihan
1 1
21 21
01
Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan
1
22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1
23
Statistik
1 1
24 24
Kearsipan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
01
01
-80-
KODE REKENING 1 25
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Komunikasi dan Informatika
1
26
Perpustakaan
2 2 2
01 01
URUSAN PILIHAN Pertanian Dinas Pertanian
2
02
Kehutanan
2
03
Energi dan Sumber Daya Mineral
2
04
Pariwisata
2 2
05 05
2 2 2 2
06 06 07 07
2
08
01
01 01 01
Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Perdagangan Dinas Pasar Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ketransmigrasian
C. Penyusunan Kode Rekening Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan pemerintahan daerah dan kode organisasi, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan. 2. Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian objek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode objek, dan kode rincian objek.
-81-
3. Untuk tertib penganggaran kode dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening. 4. Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun (pendapatan, belanja dan pembiayaan), kode kelompok, kode jenis, kode objek, dan kode rincian objek. BAGAN 4.3 KODE REKENING
xx xx
xx
xx
xx xx xx xx xx Kode Urusan Pemerintahan Daerah Kode Organisasi Kode Program Kode Kegiatan Kode Rek. Akun Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kode Rek. Kelompok Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kode Rek. Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kode Rek. Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kode Rekening Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
-82-
Contoh : 1.20.16.02.05.5.2.3.12.04, cara membacanya sebagai berikut ; 1 dibaca 20 dibaca
Urusan Wajib Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
16 02 05 5 2 3 12 04
dibaca dibaca dibaca dibaca dibaca dibaca dibaca dibaca
Kecamatan Gajahmungkur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Belanja Langsung Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Printer
D. Praktek/Latihan 1. Pelatih mempersiapkan Perda Urusan Pemerintahan dan Perda Struktur Organisasi pada salah satu Kabupaten/Kota. 2. Praja diberikan praktek/latihan sederhana menyusun kode urusan dan kode organisasi menurut perda masing-masing kabupaten/kota tersebut.
-83-
