LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI DAN PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN TERPADU ANTAR DESA (PPTAD) DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT (PKPBM) TAHUN 2012 KEGIATAN Fasilitasi dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) Dalam Rangka Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) LOKASI Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan WAKTU PELAKSANAAN 17 – 20 September 2012 TEMPAT PELAKSANAAN Hotel Celebes Indah-‐Makassar FASILITATOR 1. Direktorat Jenderal PMD-‐Kementerian Dalam Negeri RI 2. Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) -‐ IPB PESERTA Aparat desa, kader pemberdayaan masyarakat, dan tokoh masyarakat sebanyak 40 orang dari lima desa di Kecamatan Tombolo Pao, yaitu: Desa Tonasa, Desa Erelembang, Desa Pao, Desa Bolaromang, dan Desa Kanreapia. Latar Belakang Pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai tindakan sosial dimana sebuah komunitas didorong untuk mampu mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah social atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam kenyataannya, seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif professional. Sebuah proses yang juga dikenal sebagai pendampingan sosial. Dalam rangka memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan kawasan perdesaan telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Terbitnya Permendagri tersebut didasari pemikiran bahwa pembangunan desa masih perlu digagas dalam kerangka memacu pertumbuhan ekonomi yang prosesnya diikuti oleh perbaikan kehidupan untuk sebesar-‐besarnya kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dapat ditunjukkan bahwa tidaklah sedikit rumusan kebijakan yang menyebutkan pengembangan masyarakat dan desa dalam kerangka
desentralisasi pembangunan. Namun kenyataannya, masyarakat, desa dan perdesaan belum juga berkembang secara optimal. Padahal, perdesaan sebagai identitas kawasan dengan masyarakat yang ada di dalamnya merupakan bagian terbesar dari republik ini. Oleh karenanya, kedudukannya pun strategis dalam kerangka upaya menguatkan sistem pembangunan nasional secara utuh. Sebagai langkah aksi implementasi Permendagri Nomor 51 Tahun 2007, maka telah ditetapkan kawasan percontohan PKPBM yang meliputi 30 kabupaten di Indonesia, dimana lokasi tersebut mempunyai permasalahan diantaranya: pengangguran, ketidakberdayaan dalam mengidentifikasi potensi kawasan, kemiskinan dan kerusakan serta kualitas lingkungan yang sangat rendah. Dari 30 kabupaten tersebut, terdapat 9 kabupaten lokasi PKPBM tahap ketiga, 11 kabupaten lokasi PKPBM tahap kedua, dan 10 kabupaten lokasi PKPBM tahap kesatu. Kabupaten-‐kabupaten tersebut dipilih menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan PKPBM karena memiliki potensi yang cukup baik dan berragam untuk dijadikan kawasan pengembangan perdesaan berbasis masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah kabupaten-‐kabupaten tersebut cukup responsif dan aktif dalam mendampingi masyarakatnya dan terbuka terhadap kegiatan yang ditawarkan dari pusat. Tujuan Kegiatan Tujuan diadakannya pelatihan Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) adalah: 1) Membangun kesepahaman bersama memahami pentingnya perubahan pola pikir dan membangun desa dengan pendekatan alternatif PKPBM; 2) Membangun pemahaman tentang cara mengorganisir terlaksananya PKPBM melalui aparatur desa; 3) Meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola program-‐ program pembangunan berbasis PKPBM; 4) Meningkatkan kemampuan aparatur desa mengintegrasikan gagasan kebijakan PKBM menjadi program operasional pembangunan desa; dan 5) Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah mengembangkan teknik pengelolaan kolaboratif untuk mensinergikan antar program pembangunan. Metode Kegiatan pelatihan PKPBM dilakukan dengan menerapkan prinsip-‐prinsip pendidikan orang dewasa (andragogy) yaitu prinsip pendidikan yang mengacu pada keyakinan bahwa warga belajar (peserta pelatihan) yang terdiri dari orang dewasa adalah warga yang telah mempunyai pengalaman hidup, terutama pengalaman belajar, pengalaman bekerja dan pengalaman dalam memecahkan masalah. Pengalaman para peserta yang sangat bervariasi ini, dimanfaatkan sebagai sumber belajar, sehingga materi belajar tidak terbatas pada modul yang disiapkan oleh Tim Pelatih dan Nara Sumber. Dengan demikian, maka sumber belajar menjadi lebih 2
lengkap dan lebih mendekati kenyataan di lapangan, karena paling sedikit akan mempunyai 3 sumber belajar, yaitu pengalaman peserta pelatihan, modul pelatihan, dan para pelatih/narasumber. Untuk dapat memanfaatkan informasi yang bervariasi dari sumber-‐sumber belajar tersebut, maka pelatihan ini dalam proses belajarnya akan menggunakan pendekatan kritis-‐partisipatif (Participatory Approach). Pendekaatan ini dipilih untuk dapat menjamin interaksi positif dalam proses pertukaran informasi, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pengembangan sikap para peserta. Lebih dari itu, pendekatan ini memungkinkan para peserta pelatihan secara konstruktifis dapat melakukan kritik atas pengetahuan dan pengalamannya selama ini sehingga terbuka ruang-‐ruang refleksi yang lebih terbuka. Materi Substansi yang akan disajikan selama berlangsungnya pelatihan dikelompokkan ke dalam lima materi, yakni: 1. Materi 1: Perubahan Pola Pikir dan Strategi Pembangunan sebagai Syarat Utama Menuju Konsep PKPBM 2. Materi 2: Pembangunan Tata Ruang Kawasan Perdesaan Partisipatif 3. Materi 3: Menghubungkan Kerjasama Antar Desa: Pengembangan Infrastruktur 4. Materi 4: Pengembangan dan Kemitraan Kelembagaan PKPBM, dan 5. Materi 5: Pembuatan Rencana Aksi (RKTL) Proses Pelaksanaan Dalam rangka pelaksanaan Program PKPBM Tahap I di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2012, Tim Fasilitator dari Direktorat Jenderal PMD-‐Kementerian Dalam Negeri RI dan PSP3-‐IPB melaksanakan kegiatan Pelatihan Masyarakat selama 4 hari, 17-‐20 September 2012 di Hotel Celebes Indah-‐Makassar. Di hari pertama, berisi tiga kegiatan utama, yaitu: 1) Registrasi peserta, 2) Pembukaan, dan 3) Pengantar pelatihan. Acara pembukaan pelatihan terdiri dari: Pembukaan oleh MC, Laporan panitia penyelenggara, Sambutan perwakilan Ditjen PMD, Sambutan Kepala Bidang Pemerintahan dan Desa-‐BPMD, dan Pembacaan do’a. Kegiatan pelatihan dibuka oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Desa-‐BPMD Kabupaten Gowa (Drs. Ahmad Wahid) dan Sambutan perwakilan dari Ditjen PMD disampaikan oleh Dani Usadi, MT. Kegiatan selanjutnya difasilitasi oleh Tim PSP3 IPB yaitu M.Syafar Supardjan, S.E, M.Kesos dan Nasyi’ah Prasetyaningsih, S.P. Hari kedua, dilaksanakan tiga kegiatan, yaitu: 1) Paparan dan Diskusi Materi 1; 2) Paparan dan Diskusi Materi 2 dan 3; dan 3) Paparan dan Diskusi Materi 4. Setelah fasilitator menyampaikan paparan materi, peserta pelatihan melakukan kegiatan diskusi dan presentasi kelompok untuk mengidentifikasi potensi dan 3
permasalahan desa; serta membuat peta desa dan kawasan. Kegiatan diakhiri dengan diskusi untuk merumuskan nama kawasan. Dalam diskusi muncul isu dan kesepakatan bersama untuk mengusulkan pengembangan kawasan yaitu “Kawasan Agrowisata Sayur Mayur dan Markisa Didukung Ternak Sapi”. Hari ketiga dilaksanakan tiga kegiatan, yaitu: 1) Paparan Narasumber, 2) Paparan dan Diskusi Materi 5; dan 3) Penutupan Pelatihan. Ada dua orang narasumber yang menyampaikan paparan (materi terlampir), yaitu: (a) Ir. Djamaludin Maknum, MP (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa) dan (b) Burhatanuddin (Fungsional PPL Dinas Pertanian Kabupaten Gowa). Kegiatan dilanjutkan dengan pembentukan kelompok untuk menyusun RKTL (Rencana Kegiatan Tindak Lanjut). Penyusunan RKTL dilakukan secara partisipatif yang akan dipresentasikan pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) SKPD. Dalam diskusi, peserta saling memberikan masukan positif dan memperkaya rencana kegiatan yang sedang disusun. Hari keempat, adalah Rapat Koordinasi SKPD Kabupaten Gowa. SKPD yang hadir di acara ini antara lain, yaitu: Dinas Peridustrian dan Perdagangan; Dinas Pertanian; BPSDA; Sekretariat Daerah; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pendidikan, Olah Raga, dan Pemuda; Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan; dan SKPD terkait lainnya. Dalam acara Rakor SKPD dilaksanakan tujuh kegiatan, yaitu: 1) Laporan panitia penyelenggara, 2) Sambutan perwakilan Ditjen PMD (Dani Usadi, MT), 3) Sambutan Sekretaris BPMD Kabupaten Gowa (Drs. Muhammad Asrul, MM), 4) Pembacaan do’a, 5) Pengantar Diskusi Permendagri 51/2007 dari Ditjen PMD (Dani Usadi, MT), 6) Paparan dan Diskusi RKTL oleh perwakilan peserta pelatihan, dan 7) Penutupan Rakor SKPD. Paparan RKTL kawasan disampaikan oleh: (a) Drs. Andi Sura Suaib M.Si yang memaparkan Potensi dan Permasalahan Kawasan dan (b) Sumaryanto yang mempresentasikan RKTL (bahan terlampir). Diskusi berjalan sangat kondusif, banyak apresiasi dan masukan terhadap RKTL dan rencana pengembangan kawasan yang diinisiasi oleh masyarakat. Keluaran Pelatihan PKPBM Tahap I di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan menghasilkan beberapa keluaran antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hasil identifikasi potensi dan permasalahan desa peserta pelatihan Sketsa (Peta) Desa peserta pelatihan Hasil identifikasi potensi dan permasalahan masing-‐masing kawasan Sketsa (Peta) Kawasan Paparan Potensi dan Permasalahan Kawasan Dokumen RKTL (Rencana Kegiatan Tindak Lanjut) masing-‐masing kawasan
Pembelajaran Pelatihan PKPBM tahun 2012 di Kabupaten Gowa berjalan baik dan sesuai 4
dengan jadwal yang sudah direncanakan. Pihak BPMPD Kabupaten Gowa terus mendampingi peserta selama proses kegiatan berlangsung. Proses diskusi berjalan baik, lancar dan kondusif, dilihat dari keaktifan atau partisipasi para peserta secara aktif mengikuti seluruh proses kegiatan pelatihan. Banyak masukan dan perdebatan yang berlangsung diantara para peserta pelatihan, namun prosesnya dimanfaatkan oleh para peserta sebagai wadah untuk saling bertukar pendapat dan pikiran yang saling membangun. Dalam Rapat Koordinasi SKPD, banyak masukan dan komentar dari pihak SKPD yang mengarah pada upaya sinergitas program untuk saling membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aneka masukan dan hasil diskusi semakin memperkaya rencana pengembangan kawasan yang telah disusun secara partisipatif oleh masyarakat. Peran fasilitator menjadi sangat penting di dalam memfasilitasi proses diskusi yang berlangsung diantara para peserta pelatihan dan diskusi antara para peserta pelatihan dengan para SKPD.
5
