LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI DAN PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN TERPADU ANTAR DESA (PPTAD) DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT (PKPBM) TAHUN 2012 KEGIATAN Fasilitasi dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) Dalam Rangka Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung LOKASI Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung WAKTU PELAKSANAAN 11 – 13 September 2012 TEMPAT PELAKSANAAN Grand Elty Krakatoa Hotel-‐Kalianda FASILITATOR 1. Direktorat Jenderal PMD-‐Kementerian Dalam Negeri RI 2. Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) -‐ IPB PESERTA Aparat desa, kader pemberdayaan masyarakat, dan tokoh masyarakat sebanyak 40 orang dari 8 desa di Kecamatan Rajabasa, yaitu: Desa Banding, Desa Waymuli, Desa Tejang Pulau Sebesi, Desa Sukaraja, Desa Canti, Desa Kerinjing, Desa Batu Balak, dan Desa Betung. Latar Belakang Pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai tindakan sosial dimana sebuah komunitas didorong untuk mampu mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah social atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam kenyataannya, seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif professional. Sebuah proses yang juga dikenal sebagai pendampingan sosial. Dalam rangka memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan kawasan perdesaan telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Terbitnya Permendagri tersebut didasari pemikiran bahwa pembangunan desa masih perlu digagas dalam kerangka memacu pertumbuhan ekonomi yang prosesnya diikuti oleh perbaikan kehidupan untuk sebesar-‐besarnya kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dapat ditunjukkan bahwa tidaklah sedikit rumusan
kebijakan yang menyebutkan pengembangan masyarakat dan desa dalam kerangka desentralisasi pembangunan. Namun kenyataannya, masyarakat, desa dan perdesaan belum juga berkembang secara optimal. Padahal, perdesaan sebagai identitas kawasan dengan masyarakat yang ada di dalamnya merupakan bagian terbesar dari republik ini. Oleh karenanya, kedudukannya pun strategis dalam kerangka upaya menguatkan sistem pembangunan nasional secara utuh. Sebagai langkah aksi implementasi Permendagri Nomor 51 Tahun 2007, maka telah ditetapkan kawasan percontohan PKPBM yang meliputi 30 kabupaten di Indonesia, dimana lokasi tersebut mempunyai permasalahan diantaranya: pengangguran, ketidakberdayaan dalam mengidentifikasi potensi kawasan, kemiskinan dan kerusakan serta kualitas lingkungan yang sangat rendah. Dari 30 kabupaten tersebut, terdapat 9 kabupaten lokasi PKPBM tahap ketiga, 11 kabupaten lokasi PKPBM tahap kedua, dan 10 kabupaten lokasi PKPBM tahap kesatu. Kabupaten-‐kabupaten tersebut dipilih menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan PKPBM karena memiliki potensi yang cukup baik dan berragam untuk dijadikan kawasan pengembangan perdesaan berbasis masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah kabupaten-‐kabupaten tersebut cukup responsif dan aktif dalam mendampingi masyarakatnya dan terbuka terhadap kegiatan yang ditawarkan dari pusat. Tujuan Kegiatan Tujuan diadakannya pelatihan Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) adalah: 1) Membangun kesepahaman bersama memahami pentingnya perubahan pola pikir dan membangun desa dengan pendekatan alternatif PKPBM; 2) Membangun pemahaman tentang cara mengorganisir terlaksananya PKPBM melalui aparatur desa; 3) Meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola program-‐ program pembangunan berbasis PKPBM; 4) Meningkatkan kemampuan aparatur desa mengintegrasikan gagasan kebijakan PKBM menjadi program operasional pembangunan desa; dan 5) Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah mengembangkan teknik pengelolaan kolaboratif untuk mensinergikan antar program pembangunan. Metode Kegiatan pelatihan PKPBM dilakukan dengan menerapkan prinsip-‐prinsip pendidikan orang dewasa (andragogy) yaitu prinsip pendidikan yang mengacu pada keyakinan bahwa warga belajar (peserta pelatihan) yang terdiri dari orang dewasa adalah warga yang telah mempunyai pengalaman hidup, terutama pengalaman belajar, pengalaman bekerja dan pengalaman dalam memecahkan masalah. Pengalaman para peserta yang sangat bervariasi ini, dimanfaatkan sebagai sumber belajar, sehingga materi belajar tidak terbatas pada modul yang disiapkan oleh Tim 2
Pelatih dan Nara Sumber. Dengan demikian, maka sumber belajar menjadi lebih lengkap dan lebih mendekati kenyataan di lapangan, karena paling sedikit akan mempunyai 3 sumber belajar, yaitu pengalaman peserta pelatihan, modul pelatihan, dan para pelatih/narasumber. Untuk dapat memanfaatkan informasi yang bervariasi dari sumber-‐sumber belajar tersebut, maka pelatihan ini dalam proses belajarnya akan menggunakan pendekatan kritis-‐partisipatif (Participatory Approach). Pendekaatan ini dipilih untuk dapat menjamin interaksi positif dalam proses pertukaran informasi, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pengembangan sikap para peserta. Lebih dari itu, pendekatan ini memungkinkan para peserta pelatihan secara konstruktifis dapat melakukan kritik atas pengetahuan dan pengalamannya selama ini sehingga terbuka ruang-‐ruang refleksi yang lebih terbuka. Materi Substansi yang akan disajikan selama berlangsungnya pelatihan dikelompokkan ke dalam lima materi, yakni: 1. Materi 1: Perubahan Pola Pikir dan Strategi Pembangunan sebagai Syarat Utama Menuju Konsep PKPBM 2. Materi 2: Pembangunan Tata Ruang Kawasan Perdesaan Partisipatif 3. Materi 3: Menghubungkan Kerjasama Antar Desa: Pengembangan Infrastruktur 4. Materi 4: Pengembangan dan Kemitraan Kelembagaan PKPBM, dan 5. Materi 5: Pembuatan Rencana Aksi (RKTL) Proses Pelaksanaan Dalam rangka pelaksanaan Program PKPBM Tahap I di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada tahun 2012, Tim Fasilitator dari Direktorat Jenderal PMD-‐Kementerian Dalam Negeri RI dan PSP3-‐IPB melaksanakan kegiatan Pelatihan Masyarakat selama 3 hari, 11-‐13 September 2012 di Grand Elty Krakatoa Hotel-‐ Kalianda. Di hari pertama, berisi tujuh kegiatan utama, yaitu: 1) Registrasi peserta, 2) Pembukaan Pelatihan, 3) Pengantar Pelatihan, 4) Paparan dan Diskusi Materi 1, 5) Paparan dan Diskusi Materi 2, 6) Paparan dan Diskusi Materi 3, dan 7) Paparan dan Diskusi Materi 4. Acara pembukaan pelatihan terdiri dari: Pembukaan oleh MC, Laporan panitia penyelenggara, Sambutan perwakilan Ditjen PMD, Sambutan Sekretaris BPMD, dan Pembacaan do’a. Kegiatan pelatihan dibuka oleh Sekretaris BPMD Kabupaten Lampung Selatan (Haryadi, S.E) dan Sambutan perwakilan dari Ditjen PMD disampaikan oleh Ummi Farida, S.Pt, M.Si. Kegiatan selanjutnya difasilitasi oleh Tim PSP3 IPB yaitu Dyah Ita Mardiyaningsih, S.P, M.Si dan Nasyi’ah Prasetyaningsih, S.P. 3
Dalam sesi 1 ini fasilitator menyampaikan paparan materi 1 dengan berdiskusi bersama peserta pelatihan. Setelah ISHOMA, kegiatan memasuki sesi 2 dengan menyampaikan paparan materi 2 dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan presentasi untuk mengindentifikasi potensi dan permasalahan desa, dan membuat sketsa (peta) desa. Sesi 3 dilakukan pada malam hari, fasilitator menyampaikan paparan materi 3 dan 4 yang dilanjutkan dengan diskusi untuk merumuskan nama dan basis pengembangan kawasan. Dalam diskusi muncul isu dan kesepakatan bersama untuk mengusulkan pengembangan kawasan yaitu “Pengembangan Kawasan Ekowisata Rajabasa”. Kegiatan dilanjutkan dengan pembagian kelompok secara partisipatif untuk menyusun RKTL (Rencana Kegiatan Tindak Lanjut) dan membuat sketsa (peta) kawasan. Hari kedua, dilaksanakan empat kegiatan, yaitu: 1) Olah raga pagi, 2) Paparan dan Diskusi Materi 5, 3) Paparan Narasumber, dan 4) Penutupan Pelatihan. Ada dua orang narasumber yang menyampaikan paparan (materi terlampir), yaitu : (a) Joner Butar Butar S.Pi (Kasi Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Pulau-‐pulau Kecil, Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Selatan) dan (b) Deny (Kasubbid Pendidikan, Kesehatan, dan Kesra, Bappeda Kabupaten Lampung Selatan). Kegiatan yang dilakukan peserta dalam sesi ini adalah diskusi kelompok untuk menyusun RKTL dan membuat peta kawasan. Kegiatan dilanjutkan dengan presentasi dari setiap kelompok. Dalam diskusi, peserta saling memberikan masukan positif dan memperkaya rencana kegiatan yang disepakati bersama dan akan dipresentasikan pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) SKPD. Hari ketiga, adalah Rakor SKPD Kabupaten Lampung Selatan. SKPD yang hadir di acara ini antara lain: Dinas Perkebunan; Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB; Dinas Pariwisata; Dinas Pertanian dan Hortikultura; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Kehutanan; dan SKPD terkait lainnya. Pada acara Rakor SKPD dilaksanakan tujuh kegiatan, yaitu: 1) Sambutan perwakilan Ditjen PMD (Ummi Farida, S.Pt, M.Si), 2) Sambutan Sekretaris BPMD Kabupaten Lampung Selatan (Haryadi, S.E), 3) Pengantar Diskusi PKPBM dari Ditjen PMD (Ummi Farida, S.Pt, M.Si), 6) Paparan dan Diskusi RKTL oleh perwakilan peserta pelatihan, dan 7) Penutupan Rakor SKPD. Paparan RKTL kawasan disampaikan oleh: (a) Harun Yunus dan (b) M. Nur Aidi yang mempresentasikan RKTL (bahan terlampir). Diskusi berjalan sangat kondusif, banyak apresiasi dan masukan terhadap RKTL dan rencana pengembangan kawasan yang diinisiasi oleh masyarakat. Keluaran Pelatihan PKPBM Tahap I di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung menghasilkan beberapa keluaran antara lain: 1. Hasil identifikasi potensi dan permasalahan desa peserta pelatihan 2. Sketsa (Peta) Desa peserta pelatihan 4
3. 4. 5. 6.
Hasil identifikasi potensi dan permasalahan masing-‐masing kawasan Sketsa (Peta) Kawasan Paparan Potensi dan Permasalahan Kawasan Dokumen RKTL (Rencana Kegiatan Tindak Lanjut) masing-‐masing kawasan
Pembelajaran Pelatihan PKPBM tahun 2012 di Kabupaten Lampung Selatan berjalan baik dan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Proses diskusi berjalan baik, lancar dan kondusif, dilihat dari keaktifan atau partisipasi para peserta secara aktif mengikuti seluruh proses kegiatan pelatihan. Banyak kritik, masukan, dan perdebatan yang berlangsung diantara para peserta pelatihan, namun prosesnya dimanfaatkan oleh para peserta sebagai wadah untuk saling bertukar pendapat dan pikiran yang saling membangun. Perlu kiranya rencana pegembangan kawasan yang sudah terbentuk ini memperoleh dukungan penuh dari para pemangku kepentingan untuk ditindaklanjuti dan direalisasikan oleh siapapun pengelola di Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan bisa berjalan sinergis dan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Peran fasilitator menjadi sangat penting di dalam memfasilitasi proses diskusi yang berlangsung diantara para peserta pelatihan dan diskusi antara para peserta pelatihan dengan para SKPD.
5
