DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 14 /PB/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI TAHUN ANGGARAN 2008 MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kemandirian pelaku usaha pertanian serta memberdayakan masyarakat pertanian, Departemen Pertanian telah mengalokasikan dana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat pertanian dalam DIPA Tahun Anggaran 2008; b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu disusun petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dananya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Sosial kepada Petani Tahun Anggaran 2008 melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; -1-
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial kepada Petani Tahun Anggaran 2008; 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI TAHUN ANGGARAN 2008 MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. 3. Pengguna Anggaran adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 4. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. 5. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syaratsyarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP berkenaan. 6. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan. 7. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. -2-
8. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bank Operasional/Kantor Pos dan Giro berdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan. 9. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. 10. Pejabat Penanda Tangan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas SPP dan menerbitkan SPM. 11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. 12. Penerima Dana Bantuan Sosial adalah kelompok sasaran atau petani sasaran yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian. BAB II PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN DANA Pasal 2 (1) Alokasi dana bantuan sosial kepada petani terdapat dalam DIPA lingkup Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008. (2) Dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Penerima Dana Bantuan Sosial. (3) Ketentuan mengenai penetapan Penerima Dana Bantuan Sosial dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian. (4) Jumlah dana yang tercantum dalam DIPA merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh dilampaui. BAB III TATA CARA PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM Pasal 3 (1) Guna pembayaran dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan SPP kepada Pejabat Penanda Tangan SPM. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan SPP diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian. Pasal 4 (1) Pejabat Penanda Tangan SPM melakukan pengujian SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi: a. Dokumen pendukung SPP sesuai ketentuan; b. Ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran; -3-
c. Kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran; d. Kebenaran hak tagih yang terkait: 1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Dana Bantuan Sosial (nama penerima, alamat, nomor rekening, dan nama bank yang ditunjuk); 2) Nilai Dana Bantuan Sosial yang harus dibayar; 3) Jadwal waktu pembayaran. e. Pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak (2) Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penanda Tangan SPM menerbitkan SPM-LS. (3) Pejabat Penanda Tangan SPM menerbitkan SPM-LS secara penuh/tanpa potongan pajak. BAB IV PENCAIRAN DANA Pasal 5 Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM-LS ke KPPN dengan melampirkan: 1. Ringkasan Surat Perjanjian Kerja Sama (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); 2. SPTB (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). Pasal 6 KPPN melaksanakan pengujian atas SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan menerbitkan SP2D serta memindahbukukan dana dari rekening Kas Negara ke rekening Penerima Dana Bantuan Sosial pada bank yang ditunjuk. Pasal 7 Penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 8 (1) Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. -4-
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9 Dana yang tidak dicairkan pada KPPN setelah batas akhir tahun anggaran dinyatakan hangus. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2008 DIREKTUR JENDERAL,
HERRY PURNOMO NIP 060046544
-5-
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER/PB/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI TAHUN ANGGARAN 2008 MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
KOP SURAT RINGKASAN SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA Nomor dan tanggal DIPA
:
......................................................... (1)
Kode Kegiatan/Subkegiatan/Akun
:
......................................................... (2)
Nomor dan tanggal Surat Perjanjian
:
......................................................... (3)
Nama penerima dana bantuan sosial
:
......................................................... (4)
Alamat penerima dana bantuan sosial
:
......................................................... (5)
Nilai dana bantuan sosial
:
......................................................... (6)
Uraian dan volume pekerjaan
:
......................................................... (7)
Ketentuan sanksi
:
......................................................... (8)
………, …….................... (9) a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, (10) Nama………………… NIP…………………… Catatan: Apabila terjadi adendum surat perjanjian data ringkasan surat perjanjian agar disesuaikan dengan perubahan.
-6-
PETUNJUK PENGISIAN RINGKASAN SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR
URAIAN
(1)
Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun DIPA
(2)
Diisi kode kegiatan (4 digit), kode subkegiatan (4 digit), dan kode Akun (6 digit) sesuai DIPA pada isian (1)
(3)
Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun surat perjanjian berkenaan
(4)
Diisi nama kelompok penerima dana bantuan sosial, nama bank yang ditunjuk, dan nomor rekening (sesuai surat perjanjian)
(5)
Diisi alamat kelompok penerima dana bantuan sosial berkenaan
(6)
Diisi nilai dana bantuan sosial yang disepakati sesuai surat perjanjian berkenaan
(7)
Diisi uraian pekerjaan dan volume pekerjaan sesuai surat perjanjian
(8)
Diisi sanksi yang akan diberikan dalam hal terdapat penyimpangan/ wanprestasi yang dilakukan kelompok penerima bantuan dana sosial
(9)
Diisi tempat dan tanggal, bulan, tahun pembuatan Ringkasan Surat Perjanjian Kerja Sama
(10)
Diisi tanda tangan, nama lengkap, dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen serta dibubuhi cap/stempel dinas
-7-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER/PB/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI TAHUN ANGGARAN 2008 MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
KOP SURAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Nomor: ……………………............... 1. Nama Satuan Kerja 2. Kode Satuan Kerja 3. Nomor/Tanggal DIPA 4. Kegiatan 5. Subkegiatan 6. Klasifikasi Belanja
: : : : : : Belanja Bantuan Sosial (xxxx)
Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja ................................. menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas kepada yang berhak menerima sesuai Surat Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk .................. [nama kabupaten/kota] nomor.............. tanggal......... tentang Penetapan Kelompok Sasaran dengan perincian sebagai berikut: No.
MA
Penerima
Uraian
Bukti Tanggal Nomor
Jumlah (Rp)
Jumlah
Bukti-bukti belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja.......................... untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan dari penggunaan Dana Bantuan ........................................ ini, saya siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. …………, ………………….. Kuasa Pengguna Anggaran,
Nama……………….. NIP…………………..
-8-
