BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI 2013
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN......................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………... 1 1.2 Pengertian Renstra........................................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan........................................................................................... 2 1.4 Landasan Hukum.............................................................................................. 3 1.5 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya........................... 4 1.6 Sistematika Penulisan....................................................................................... 5
BAB II GAMBARAN BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BALI.............. 6 2.1 Struktur Organisasi............................................................................................. 6 2.2 Kondisi Personel................................................................................................ 7 2.3 Tugas Pokok………........................................................................................... 8 2.4 Kinerja Pelayanan……………………………...................................................... 10 2.5 Isu-Isu Strategis................................................................................................. 12 2.6 Tantangan dan Peluang..................................................................................... 16 2.7 Analisis SWOT................................................................................................... 17 a. Kekuatan (strength)...................................................................................... 17 b. Kelemahan (weakness)................................................................................ 17 c. Peluang (oppurtunity)................................................................................... 18 d. Ancaman (threats)........................................................................................ 18 2.8 Hasil Analisis dan Pilihan Strategis.................................................................... 23 BAB III VISI, MISI, STRATEGI DAN KEBIJAKAN................................................ 23 3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2013 – 2018.................................. 23 3.2 Visi dan Misi Biro Pemerintahan......................................................................... 25 3.3 Tujuan dan Sasaran.......…………………………………………………………..... 26 3.4 Strategi dan Arah Kebijakan……………………………………………………....... 27
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF......................................................................... 32 4.1 Program…..………............................................................................................. 32 4.2 Kegiatan .……………......................................................................................... 32 4.3 Indikator Kinerja……………................................................................................ 35
BAB V PENUTUP.................................................................................................... 37
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 2
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pada tingkat daerah, perencanaan dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 tahun. Mengacu pada amanat Undangundang tersebut, Biro Pemerintahan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Asisten Ketataprajaan yang bertanggung jawab kepada Gubernur Bali melalui Sekretaris Daerah, menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif dalam konteks pelaksanaan Tugas dan Fungsi menyiapkan bahan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintaham Umum, Kerjasama, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pengembangan teknologi informasi melalui sistem (e-Government). Dokumen Perencanaan pada hakekatnya memberikan gambaran tentang upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government yang bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan masyarakat Bali seutuhnya melalui tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif berbasis teknologi informasi dalam mewujudkan Misi Bali Mandara yaitu Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera. Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ini disusun dengan memuat konsep yang komprehensif berkaitan dengan upaya mewujudkan Visi Bali Mandara dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sehingga dapat menjawab perkembangan reformasi di segala aspek kehidupan dan tuntutan masyarakat yang semakin kritis, dinamis dan aspiratif terkait pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
1.2 Pengertian Renstra a. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan
cara
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 3
pencapaian tujuan yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. b. Perencanaan strategis merupakan dokumen yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) serta peraturan yang mendasari keberadaan tugas dan fungsi serta kewenangan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA ) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali tahun 2013-2018 adalah: 1. Sebagai landasan dan acuan dalam melaksanakan kegiatan yang disusun secara sistimatik dan bertahap bagi seluruh jajaran Biro Pemerintahan sehingga dapat ditentukan prioritas program yang akan dilaksanakan selama lima tahun dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja; 2. Menjamin adanya keterpaduan arah kebijakan dan strategi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta keselarasan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJMD) yang tertuang dalam Rencana Kerja Daerah (Renja) yang kemudian dijabarkan dalam APBD; 3. Sebagai tolak ukur kinerja Instansi; Adapun tujuan penyusunan RENSTRA
Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah
Provinsi Bali tahun 2013-2018 adalah : 1. Untuk mengarahkan jajaran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam merumuskan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan.; 2. Untuk memandu pelaksanaan/merealisasikan program dan kegiatan sehingga selalu sejalan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah disusun. 3. Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta sistem kerja yang optimal, koordinatif dan bersinergi dalam mencapai tujuan. 4. Menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali.
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 4
I.4 Landasan Hukum RENSTRA Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali tahun 2013-2018 merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: a. Landasan Idiil, Pancasila sebagai dasar Negara RI b. Landasan Konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945. c. Landasan Operasional: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor
5587].
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589]; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438]; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4598]; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
[Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737]; 6. Peraturan
Bersama
Menteri
Dalam
Negeri,
Menteri
Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 07/2010 tentang Penyetaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014;
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 5
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Daerah Provinsi Bali; 1.5 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Posisi RENSTRA SKPD dikaitkan dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RENSTRA Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali merupakan penjabaran visi dan misi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali. Selanjutnya, RENSTRA dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali sehingga terlihat kesinambungan antara RENJA selama tahun tertentu dengan RENJA tahun sebelum dan sesudahnya. Posisi RENSTRA terhadap dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. RPJP Nasional
RPJP Daerah
Strategi Arah Kebijakan Program Indikator
RPJM Daerah
RENSTRA BIRO PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah Provinsi Bali
Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen-dokumen Perencanaan lainnya
Visi Misi Tujuan Sasaran Kebijakan Program/ Kegiatan
1.6 Sistematika Penulisan Dokumen RENSTRA Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ini dituangkan dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
Pendahuluan Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan dokumen rencana strategis Biro Pemerintahan Sekretariat
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 6
Daerah Provinsi Bali, keterkaitan dokumen tersebut dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan. BAB II
Gambaran Umum Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Memuat kondisi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali pada saat ini, isu-isu strategis yang dihadapi serta analisis SWOT terhadap kondisi eksternal dan internal Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
BAB III
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini dimulai dengan review singkat terhadap RPJMD lalu dilanjutkan dengan rumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
BAB IV
Program, Kegiatan, dan Pagu Indikatif Bab ini menguraikan tentang program dan kegiatan sebagai instrumen untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan, pagu indikatif, serta indikator untuk mengukur pencapaian kinerja setiap program yang dijalankan.
BAB V
Penutup
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 7
BAB II GAMBARAN UMUM BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
II.1. Struktur Organisasi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Susunan organisasi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali, terdiri dari : 1. Kepala Biro 2. Bagian Otonomi Daerah 1) Sub Bagian Desentralisasi. 2) Sub Bagian Perangkat Daerah. 3) Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Daerah. 3. Bagian Pemerintahan Umum 1) Sub Bagian Pembinaan Wilayah. 2) Sub Bagian Fasilitasi dan Peruntukan Tanah. 3) Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 4. Bagian Kependudukan 1) Sub Bagian Data dan Informasi Kependudukan 2) Sub Bagian Koordinasi dan Fasilitasi 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro 5. Bagian Kerjasama 1) Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri. 2) Sub Bagian Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 3) Sub Kerjasama Antar Daerah dan Swasta. 6. Bagian Pengolahan Data Elektronik 1) Sub Bagian Perangkat Keras dan Jaringan. 2) Sub Bagian Perangkat Lunak. 3) Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik.
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 8
Dilihat dari Struktur jabatan, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali terdiri atas 1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 15 orang pejabat eselon IV dan 33 orang staf. Struktur Organisasi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut : KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
KABAG OTONOMI DAERAH
KABAG PEMERINTAHAN UMUM
KASUBAG DESENTRALISASI
KASUBAG PEMBINAAN WILAYAH
KASUBAG PERANGKAT DAERAH
KASUBAG FASILITASI DAN PERUNTUKAN TANAH
KASUBAG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAERAH
KASUBAG DEKONSENTRASI & TUGAS PEMBANTUAN
KABAG KEPENDUDUKAN
KELOMPOK J ABATAN FUNGSIONAL
KABAG KERJASAMA
DATA INFORMASI KEPENDUDUKAN
KASUBAG KERJASAMA LUAR NEGERI
KASUBAG KOORDINASI DAN FASILITASI
EVALUASI DAN PELAPORAN
KASUBAG
KASUBAG TATA USAHA BIRO
KASUBAG
KABAG PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KASUBAG PERANGKAT KERAS & JARINGAN
KASUBAG PERANGKAT LUNAK
KASUBAG KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN SWASTA
KASUBAG PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
Gambar 2.1. : Struktur Organisasi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali
II.2.
Kondisi Personel Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah salah satu Biro dari 9 (sembilan) Biro di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang bidang tugasnya membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait dengan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Kependudukan, Kerjasama, dan Pengelohan Data Elektronik. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dimaksud Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali diperkuat oleh 54 personel terdiri dari :
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 9
Tabel 2.1. Personel di Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali; keadaan s.d Bulan Desember 2013
1. Komposisi
Pegawai
Biro
Pemerintahan : Kepala Biro
:
1 orang
Eselon III
:
5 orang
Eselon IV
: 15 orang
Fungsional Khusus
:
Fungsional Umum
: 32 orang
1 orang
2. Jumlah Pegawai per Bagian : Bagian Otonomi Daerah
: 9 orang
Bagian Pemerintahan Umum
: 11 orang
Bagian Kependudukan
: 15 orang
Bagian Kerjasama
:
11 orang
Bagian PDE
:
8 orang
3. Tingkat Pendidikan : S2
: 14 orang
S1
: 29 orang
D3
:
2 orang
SMA
:
9 orang
2.3. Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Kepala Biro Pemerintahan mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut : a.
menyusun, mengkoordinasikan rencana dan program kerja Biro;
b.
merumuskan kebijakan umum Biro serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
c.
mendistribusikan tugas kepada bawahan;
d.
menilai prestasi kerja bawahan;
e.
mengkoordinasi para kepala bagian;
f.
memberi petunjuk kepada Kepala Bagian untuk mengadakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi lain sesuai bidang tugasnya;
g.
merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
h.
memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja;
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 10
i.
melaksanakan koordinasi dan pelayanan administratif kepada satuan kerja perangkat daerah;
j.
mengolah bahan dalam rangka koordinasi instansi vertikal, penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah, Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pertanahan; Kerjasama Antar Daerah, Swasta dan Luar Negeri; Kependudukan dan Catatan Sipil; serta penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
k.
menyiapkan
dan
menyelenggarakan
pengolahan
data
elektronik
untuk
menunjang e-Government,; l.
mengolah bahan, data dan menyiapkan rumusan indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali
m.
melaksanakan sistem pengendalian intern;
n.
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
o.
melaporkan
hasil
pelaksanaan
tugas
kepada
Sekda
melalui
Asisten
Ketataprajaan Untuk menjalankan tugas pokok tersebut diatas, Kepala Biro Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Merumuskan kebijakan dan penyusunan konsep perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. b. Fasilitasi dan koordinasi tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan, wilayah, serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum. c. Penyiapan bahan pembinaan dan sosialisasi
kegiatan kependudukan,
koordinasi penyelenggaraan dan pengawasan pendaftaran penduduk dan catatan sipil dan menyajikan data jumlah dan klasifikasi penduduk skala provinsi. d. Penyiapan bahan dan pendataan dalam rangka perumusan kebijaksanaan, pembinaan dan petunjuk teknis pembuatan peraturan tentang kerjasama antar daerah, lembaga swasta dan luar negeri.
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 11
e. Penyiapan instrumen pengumpulan data dan analisis untuk penyelenggaraan kegiatan
peruntukan
tanah,
memfasilitasi
sengketa
tanah
serta
pengkoordinasian antar perangkat daerah dan perangkat wilayah. f.
Penyiapan penyelenggaraan pemerintahan melalui konsep e-Government
2.4. Kinerja Pelayanan Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali
terdapat lima
indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan yang dilakukan selama lima tahun. Indikator-indikator kinerja tersebut yaitu; Persentase bahan rumusan kebijakan bidang otonomi daerah, Persentase bahan rumusan kebijakan bidang pemerintahan umum, , Persentase Penduduk yang memiliki KTP elektronik, Persentase kerjasama yang dirintis dan Persentase SKPD Pemerintah Provinsi Bali yang telah menggunakan pelayanan pemerintahan berbasis e- Government Adapun capaian atas target untuk masing-masing indikator kinerja selama lima tahun dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Indikator bahan rumusan kebijakan bidang otonomi daerah Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian dari bahan rumusan kebijakan bidang otonomi daerah yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Indikator kinerja ini kemudian di dukung dengan dua program, yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan. Adapun capaian dari kegiatan-kegiatan dari kedua program yang mendukung tercapainya
indikator
ini
antara
lain
adanya
kesepakatan
dalam
hal
penyelenggaraan otonomi daerah, kesepakatan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan, kesepakatan berkaitan dengan evaluasi kapasitas daerah. Dengan adanya capaian-capaian tersebut, maka capaian indikator kinerja persentase bahan rumusan kebijakan bidang otonomi dapat tercapai 100%. b. Indikator bahan rumusan kebijakan bidang pemerintahan umum. Indikator ini didukung dengan tiga program yaitu, Program hubungan Pemerintah Pusat dan daerah, Program Konflik-konflik Pertanahan dan Program akselerasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan program pembinaan wilayah. Dari ke empat program tersebut kemudian ada sembilan kegiatan dengan keluaran berupa penyusunan kebijakan guna tercapainya rumusan kebijakan bidang pemerintahan umum. Sepanjang lima tahun masa renstra, indikator kinerja tersebut dapat tercapai 100%.
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 12
Beberapa bahan rumusan kebijakan bidang pemerintahan umum adalah : 1. Tersedianya
dokumen
instrumen
pembinaan
dan
pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Terjalinnya kerjasama yang baik Forum Koordinasi Pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan isueisue aktual penyelenggaraan pemerintahan umum di Provinsi Bali 3. Terwujudnya koordinasi yang baik antar instansi vertikal di Provinsi Bali 4. Tersedianya dokumen Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 5. Tersedianya laporan pelaksanaan fasilitasi konflik pertanahan yang dapat diselesaikan. 6. Adanya rekomendasi terkait penyelenggaraan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan c.
Indikator penduduk Provinsi Bali yang telah memeiliki KTP Elektronik. Hingga tahun 2013 Indikator kinerja persentase bahan rumusan kebijakan bidang kependudukan ini juga tercapai 100%. Adapun capaian beberapa kegiatan yang berupa pendukung tercapainya bahan rumusan kebijakan bidang kependudukan adalah adanya kesepakatan untuk menemukan solusi dalam mengatasi permasalahan
kependudukan,
rumusan
kebijakan
penyelesaian
masalah
kependudukan, dan tersusunnya database kependudukan Provinsi Bali. d. Indikator kerjasama luar negeri dan kerjasama antar daerah yang terfasilitasi. Target akhir dari indikator ini adalah adanya peningkatan fasilitasi kerjasama yang dapat dilaksanakan. Adapun target dari indikator tersebut diukur dari capaian kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Luar Negeri, Fasilitasi Peningkatan Kerjasama antar Daerah, Rapat Koordinasi Kerjasama Kawasan Regional Nusa Tenggara, Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri, Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama antar daerah, Peningkatan Kerjasama antar anggota Mitra Praja Utama (MPU) dan Fasilitasi Kerjasama Antar Anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). e.
Indikator SKPD Pemerintah Provinsi Bali yang telah menggunakan pelayanan pemerintahan berbasis e- Government . Penyelenggaraan Pemerintahan saat ini tidak dapat dilepaskan dari pengembangan Teknologi informasi. Pencapaian tujuan pemerintahan yang efektif, efeisien dan akuntabel sepenuhnya didukung dengan penguasaan tenologi informasi.
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 13
Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali bertanggungjawab terhadap upaya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi e-Government dimana pelayanan pemerintahan sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Target capaian indikator ini adalah optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan bagi seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang sepenuhnya didukung dengan perangkat komputerisasi. 2.5. Isu-Isu Strategis Seiring dengan perkembangan organisasi yang semakin kompleks baik yang berkaitan dengan aspek peningkatan kinerja maupun persoalan yang menyertai upaya
peningkatan
menginventarisasi
kinerja
berbagai
itu
sendiri,
maka
organisasi
kemungkinan-kemungkinan
yang
dituntut
untuk
mempengaruhi
pencapaian organisasi. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Perumusan Isu Strategi pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali diperlukan dalam rangka mengidentifikasi pilihan kebijakan pokok yang dihadapi organisasi
yang akan memiliki pengaruh yang kuat pada proses
pengambilan keputusan berkaitan dengan bagaimana, apa yang dikerjakan dan mengapa organisasi mengerjakan persoalan tersebut. Beberapa rumusan isu Strategis pada Biro Pemerintahan adalah :
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 14
a. Otonomi Daerah 1. Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah belum optimal terutama yang berkaitan
dengan
Regulasi
ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Hal ini sangat mempengaruhi penerapan konsep Otonomi Daerah yang membutuhkan Profesionalisme. 2. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap perlu dikawal dan difasilitasi penyelenggaraannya sehingga dapat berjalan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Kualitas
data
dan
bahan
masukan
untuk
penyusunan
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Bali belum memadai sehingga tetap dibutuhkan koordinasi dan konsultasi timbal balik yang lebih intensif dan efektif. b. Pemerintahan Umum 1. Belum optimalnya penyelenggaraan tugas pembantuan di Provinsi Bali 2. Belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se- Bali dalam koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Bali, sejalan dengan perkembangan provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata. 4. Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembinaan wilayah khususnya yang ada di daerah perbatasan mengenai arti penting pilar batas, menyebabkan pilar batas menjadi tidak terawat, hilang atau rusak. Hal ini kedepan memberikan potensi terwujudnya konflik perbatasan.
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 15
5. Masih banyaknya permasalahan dan konflik di bidang pertanahan, sehingga perlu
dilakukan
menyelesaikan memberikan
langkah-langkah
permasalahan fasilitasi
dan
di
partisipatif bidang
koordinasi
dan
pertanahan dalam
antisipatif dan
rangka
untuk
senantiasa
penyelesaian
permasalahan dan konflik pertanahan. 6. Masih banyaknya permohonan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga perlu pengawasan lebih intensif dalam hal perizinan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan peruntukan dan tata ruangnya. c. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1. Berdasarkan Data Center Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI pada Semester II Tahun 2013, Jumlah penduduk wajib KTP-el di Provinsi Bali sebanyak 3.060.309 orang; yang telah melakukan perekaman KTP-el berjumlah 2.493.529, yang belum melakukan perekaman KTP –el berjumlah 566.780 orang. Sebagian besar Wajib KTP-el yang belum perekaman tersebut terus dipantau apakah telah pindah dari Provinsi Bali, merekam di tempat lain atau meninggal tetapi belum di-update. Isu strategisnya adalah pemantauan pemutakhiran data secara berkala dan terus menerus. 2. Secara kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pengelola administrasi kependudukan belum memadai dengan perkembangan teknologi informasi 3. Berdasarkan laporan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tentang Kepemilikan akta (terutama akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan) oleh penduduk, terutama pada keluarga miskin, masih rendah. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran penduduk akan arti penting kepemilikan dokumen akta. Masyarakat cenderung mengurus akta jika ada kepentingan tertentu.
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 16
4. Pelaporan orang asing yang tinggal tetap atau tinggal sementara di Provinsi Bali serta WNI yang akan pindah keluar negeri seringkali hanya berkaitan dengan dokumen kependudukan di Kantor Imigrasi , padahal UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa orang asing pemegang izin tinggal tetap/terbatas dan WNI wajib melaporkan keberadaannya
ke
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten/Kota tempat domisili. 5. Berdasarkan laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan Kabupaten Kota ke
Provinsi, kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota masih kurang. Padahal keakuratan data kependudukan hanya dapat dicapai jika administrasi kependudukan berlangsung secara tertib.
d. Kerjasama 1. Upaya menjalin hubungan kerjasama luar negeri dan kerjasama antar daerah dan swasta membawa dampak positif bagi pengembangan investasi daerah khususnya di bidang perdagangan, pariwisata dan kebudayaan yang menjadi fokus pembangunan Provinsi Bali. Peningkatan kerjasama pada gilirannya akan membawa dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. 2. Mengoptimalkan dasar hubungan diplomatik dalam rangka memfasilitasi
event-event
internasional
di
bidang
perdagangan,
pariwisata
dan
kebudayaan. e. Pengolahan Data Elektronik
1. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan sehingga tercipta pelayanan yang cepat, efektif dan efisien.
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 17
2. Keamanan
data
dan
informasi
dalam
rangka
proteksi
dari
akses,
penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran data dan informasi oleh pihak yang tidak berwenang.
2.6 Tantangan dan Peluang Tantangan dan peluang yang dihadapi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang : 1) Tantangan a.
Semakin
kuatnya
pengaruh
globalisasi
dan
proses
demokratisasi
penyelenggaraan pemerintahan. b. Masih kurangnya pemerataan dan penyebaran penduduk serta terbatasnya daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. c.
Masih banyaknya kasus-kasus di bidang pertanahan
d.
Besarnya tuntutan masyarakat
e.
Semakin tingginya kompetisi dengan daerah lain.
f.
Belum selesainya penyusunan data kependudukan yang valid dan up to date.
2) Peluang a.
Pulau Bali merupakan pulau strategis untuk penyelenggaraan event-event international
b. Besarnya ketertarikan para pemimpin nasional terhadap Bali c. Menguatnya tuntutan akan demokratisasi dan good governance. d. Semakin kuatnya civil society. e. Semakin berkembangnya tehnologi informasi dan komunikasi. f.
Pemerintah Provinsi Bali secara otonomi melakukan kebijakan kerjasama dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri
g. Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Kabupaten/Kota
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 18
2.7 Analisis SWOT Salah satu alat analisis yang sangat populer dalam perencanaan strategis adalah analisis SWOT. Dalam penyusunan rencana Strategis Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali juga dilakukan analisis SWOT. Dalam analisis ini, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali mengidentifikasi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) yang dimilikinya serta peluang (opportunity) dan ancaman (threat) yang dihadapi dalam mewujudkan visi dan misinya. Analisis SWOT pada Biro Pemerintahan adalah : a.
Kekuatan (strength) 1. Tersedianya perangkat struktur biro yang menangani bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, Kerjasama, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengolahan Data Elektronik. 2. Terdapatnya mekanisme kerja yang tertata baik diantara unit kerja Biro Pemerintahan. 3. Tersedianya sumber daya manusia, Pegawai sejumlah 54 orang, dimana diantaranya 29 orang adalah lulusan S1 dan 14 orang lulusan S2 yang memiliki kemampuan kerja dan semangat kerja yang tinggi 4. Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. 5. Terjalinnya hubungan yang baik antar bagian dalam mendukung kinerja instansi.
b.
Kelemahan (weakness) 1. Kualitas dan sebaran SDM belum memadai 2. Ketersediaan dana, sarana prasarana belum memadai. 3. Koordinasi didalam kerjasama antar instansi, kabupaten / kota, masyarakat dan stake holders belum optimal
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 19
4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan belum optimal. 5. Sistem informasi data dan informasi bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kependudukan yang masih lemah. 6. Adanya peraturan bidang pemerintahan dari pusat yang perlu disesuaikan dengan kondisi di Provinsi Bali. c.
Peluang (Oppurtunity) 1. Provinsi Bali merupakan obyek pelaksanaan event-event
nasional dan
Internasional. 2. Menguatnya tuntutan akan demokratisasi dan good governance. 3. Semakin kuatnya civil society. 4. Semakin berkembangnya tehnologi informasi dan komunikasi. 5. Pemerintah
Provinsi Bali secara otonomi sudah melakukan kebijakan
kerjasama dengan pihak lain baik dengan pihak swasta, luar negeri maupun dalam negeri. 6. Cakupan jumlah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. d. Ancaman (Threats) 1.
Sebagai daerah tujuan pariwisata utama di Indonesia, Bali semakin rawan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sejalan dengan semakin kuatnya pengaruh globalisasi.
2.
Besarnya tuntutan masyarakat akan transparansi pelayanan publik.
3.
Semakin tingginya kompetisi dengan daerah lain.
4.
Masih
kurangnya
pemerataan
dan
penyebaran
penduduk
serta
terbatasnya daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. 5.
Belum selesainya penyusunan data kependudukan yang valid dan up to
date.
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 20
6.
Faktor kenyamanan juga menyebabkan nilai tanah menjadi tinggi dan prospek bagus bagi pengembang sehingga menyebabkan nilai tanah tidak terkendali.
7.
Belum
optimalnya
pengawasan
penyelenggaraan
penyelenggaraan
koordinasi
pemerintahan
,
pembinaan
daerah
dan
memberikan
ancaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah.
Tabel 2.2 Analisis SWOT STRENGHTS
FAKTOR INTERNAL
WEAKNESSES
a. Tersedianya perangkat struktur biro yang menangani bidang pemerintahan umum, otonomi
daerah,
Kependudukan
dan
a. Kualitas dan sebaran SDM belum memadai b. Ketersediaan dana, sarana prasarana belum
Kerjasama, Pencatatan
Sipil
memadai. c. Koordinasi
serta Pengolahan Data Elektronik.
diantara unit kerja Biro Pemerintahan. sumber
daya
kerjasama
antar
instansi, kabupaten / kota, masyarakat dan
stake holders belum optimal.
b. Terdapatnya mekanisme kerja yang baik
c. Tersedianya
didalam
d. Pelaksanaan
manusia,
Pegawai sejumlah 54 orang, dimana
peraturan
perundang-
undangan belum optimal. e. Sistem informasi data dan informasi bidang
diantaranya 29 orang adalah lulusan S1
pemerintahan
dan 14 orang lulusan S2 yang memiliki
pertanahan dan kependudukan yang masih
kemampuan kerja dan semangat kerja
lemah.
yang tinggi
umum,
otonomi
daerah,
f. Adanya peraturan bidang pemerintahan dari
d. Tersedianya sarana prasarana. e. Adanya
pusat
produk-produk
peraturan
yang
perlu
disesuaikan
dengan
kondisi di Provinsi Bali.
perundang-undangan yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. f.
Terjalinnya hubungan yang baik antar instansi
dalam
mendukung
kinerja
instansi.
FAKTOR EKSTERNAL OPPORTUNITIES a. Provinsi
Bali
Strategi S-O merupakan
a. Peningkatan
peran
Strategi W-O
para
pemimpin
obyek pelaksanaan event-
Nasional terhadap Bali untuk mendukung
event
pendidikan,
nacional maupun
melalui
Internasional. b. Menguatnya tuntutan akan demokratisasi
dan
good
governance. c. Semakin
civil
tehnologi komunikasi.
berkembangnya informasi
dan
dan yang
Nasional terhadap Bali untuk meningkatkan
pariwisata baik
kualitas sebaran SDM
antar
b. Manfaatkan kertertarikan para pemimpin
lingkup pemerintahan (Kementerian dan
nasional terhadap Bali untuk mendukung
SKPD)
ketersediaan dana dan sarana prasarana.
b. Peningkatan peran pemimpin Nasional koordinasi perangkat
society. d. Semakin
hubungan
terhadap kuatnya
budaya
a. Memanfaatkan ketertarikan pemimpin
Bali
Untuk
dan
meningkatkan
kerjasama
struktural
Biro
di
antar bidang
Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Kependudukan,
Kerjasama,
c.
Manfaatkan kertertarikan para pemimpin nasional terhadap Bali untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara instansi provinsi, kabupaten/kota, masyarakat dan
stake holders.
dan
Teknologi e-Government
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 21
e. Pemerintah secara
Provinsi Bali
otonomi
melakukan
sudah kebijakan
kerjasama
dengan
pihak
lain
dengan
pihak
baik
c. Peningkatan peran pemimpin Nasional
dalam negeri.
kota
pelaksanaan Informasi
SDM dan Sarana Prasarana
mengoptimalkan pelaksanaan peraturan
para pemimpin
peraturan pemerintah pusat disesuaikan
pelaksanaan kegiatan yang ada pada
dengan kondisi Bali.
Biro Pemerintahan.
e. Manfaatkan kertertarikan para pemimpin tuntutan
demokratisasi
dan
Sistem Administrasi
nasional terhadap Bali untuk mendukung penyediaan sistem informasi data dan
koordinasi dan
informasi bidang pemerintahan umum,
kerjasama antar perangkat struktural biro
otonomi daerah, kerjasama, kependudukan
yang
dan teknologi e-government.
bidang
otonomi
Kependudukan.
akan
good governance
untuk meningkatkan
dalam
perundang-undangan dan penyempurnaan
nasional terhadap Bali untuk mendukung
e. Peningkatan
f. Cakupan jumlah kabupaten dan
nasional terhadap Bali untuk
d. Peningkatan peran
swasta, luar negeri maupun
d. Manfaatkan kertertarikan para pemimpin
terhadap Bali untuk meningkatan kualitas
pemerintahan daerah,
kependudukan
umum,
Kerjasama,
dan
Teknologi
civil
society
f.
Government f.
untuk meningkatan kualitas dan sebaran
Penguatan
untuk
meningkatkan koordinasi dan kerjasama
SDM. g. Manfaatkan tuntutan demokratisasi dan
antar perangkat struktural biro yang
good governance serta kuatnya civil society
bidang pemerintahan umum, otonomi
untuk mendukung ketersediaan dana dan
daerah, Kerjasama, kependudukan dan Teknologi E-Government
civil
g. Penguatan meningkatkan
sarana prasarana. h. Manfaatkan tuntutan demokratisasi dan
society
kualitas
good governance serta kuatnya civil society
untuk
sumberdaya
untuk meningkatkan koordinasi dan
manusia dan sarana prasarana.
civil
h. Penguatan
kerjasama antara instansi provinsi,
society
kabupaten/kota, masyarakat dan stake
untuk
holders.
mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada pada Biro Pemerintahan. i.
Peningkatan tehnologi komunikasi
dan
i.
informasi
untuk
koordinasi
kerjasama
untuk mengoptimalkan pelaksanaan
antar
peraturan perundang-undangan dan penyempurnaan peraturan pemerintah pusat
pemerintahan umum, otonomi daerah, Kerjasama,
kependudukan
dan
disesuaikan dengan kondisi Bali. j.
informasi
dan
untuk mendukung penyediaan sistem
komunikasi untuk untuk meningkatkan
informasi data dan informasi bidang
kualitas
pemerintahan umum, otonomi daerah,
sumberdaya
manusia
dan
informasi
dan
sarana prasarana.
pertanahan dan kependudukan.
k. Peningkatan teknologi komunikasi
untuk
Biro Pemerintahan. Peningkatan
kebijakan
kerjasama dengan pihak
lain untuk
meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar perangkat struktural biro yang bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, Kerjasama, kependudukan dan Teknologi E-Government. kualitas
kebijakan
kualitas
lain untuk sumberdaya
manusia dan sarana prasarana. n. Peningkatan
kualitas
lain untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada pada Biro Pemerintahan. jumlah
pelaksanaan Kependudukan kinerja
kab/kota
Sistem dapat
instansi
Manfaatkan tehnologi informasi dalam upaya kerjasama antara instansi provinsi, kabupaten/kota, masyarakat dan stake
holders. m. Manfaatkan tehnologi informasi untuk mensosialisasikan peraturan perundangundangan. mewujudkan sistem informasi data bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kependudukan. o. Manfaatkan kebijakan kerjasama dengan
kebijakan
kerjasama dengan pihak
o. Cakupan
meningkatkan kualitas dan sebaan SDM. l.
n. Manfaatkan tehnologi informasi untuk
kerjasama dengan pihak meningkatkan
Manfaatkan tehnologi informasi dalam upaya
untuk meningkatkan koordinasi dan
kualitas
m. Peningkatan
k.
mendukung
pelaksanaan kegiatan yang ada pada l.
Manfaatkan tuntutan demokratisasi dan
good governance serta kuatnya civil society
Teknologi E-Government Peningkatan teknologi
Manfaatkan tuntutan demokratisasi dan
good governance serta kuatnya civil society
dan
meningkatkan
perangkat struktural biro yang bidang
j.
Manfaatkan tuntutan demokratisasi dan good governance serta kuatnya civil society
E-
pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan sebaran SDM. p. Manfaatkan kebijakan kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung ketersediaan
dalam
dana dan sarana dan prasarana
Informasi memperlancar
terutama
yang
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 22
menangani bidang kependudukan
q. Manfaatkan kebijakan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara instansi provinsi, kabupaten/kota, masyarakat dan stake
holders. r.
Manfaatkan kebijakan kerjasama dengan pihak lain untuk mengoptimalkan pelaksanaan peraturan UU dan penyempurnaan peraturan pemerintah pusat disesuaikan dengan kondisi Bali.
s.
Manfaatkan kebijakan kerjasama dengan pihak lain untuk mewujudkan sistem informasi data bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kerjasama, kependudukan dan teknologi E-Government.
t.
Manfaatkan cakupan jumlah kabupaten / kota dalam pelaksanaan SIAK untuk mewujudkan sistem informasi data bidang kependudukan
Strategi S-T
THREATS a. Sebagai daerah pariwisata utama di Indonesia, Bali terancam kuatnya pengaruh globalisasi. b. Besarnya
tuntutan
masyarakat. c. Semakin
tingginya
kompetisi dengan daerah lain. d. Masih
kurangnya
pemerataan
dan
penyebaran penduduk serta terbatasnya daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. e. Belum
selesainya
penyusunan
ata
kependudukan yang valid dan up to date. f. Faktor
kenyamanan
juga
menyebabkan nilai tanah menjadi tinggi dan prospek bagus
bagi
sehingga
pengembang menyebabkan
nilai tanah tidak terkendali.
a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar perangkat struktural biro yang bidang pemerintahan umum, otonomi daerah,
Strategi W-T a. Peningkatan kualitas dan sebaran SDM dalam menghadapi tuntutan masyarakat. b. Peningkatan ketersediaan dana , sarana dan prasarana
kerjasama, kependudukan dan teknologi EGovernment dalam menghadapi besarnya tuntutan masyarakat.
c.
dengan kabupaten, provinsi lain, lembaga pendidikan, lembaga peneliatian , LSM dan tuntutan masyarakat.
pendidikan, lembaga peneliatian , LSM dan
kerjasama, kependudukan dan teknologi EGovernment dalam upaya pemerataan dan penyebaran penduduk serta daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
stake
informasi
umum,
otonomi
bidang
pemerintahan
daerah,
kerjasama,
peraturan
bidang
Peningkatan kualitas dan sebaran SDM menghadapi
kompetisi
dengan
g. Peningkatan ketersediaan dana, sarana dan prasarana
dalam
menghadapi
kompetisi
dengan daerah lain. h. Peningkatan
koordinasi
dan
kerjasama
antara pemerintah pusat, instansi provinsi, kabupaten/kota, holders
masyarakat
dalam
dan
menghadapi
stake
kompetisi
dengan daerah lain. i.
Peningkatan
penegakan
peraturan
perundang – undangan dalam menghadapi
i. Peningkatan koordinasi dan kerjasama pemerintahan umum, otonomi daerah,
dan
mengakomodasi
daerah lain.
h. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
antar perangkat struktural biro yang bidang
system
dalam
kasus pertanahan.
kasus- kasus pertanahan.
upaya
dalam
besarnya tuntutan masyarakat. f.
masyarakat dalam penyelesaian kasus-
dan sarana prasarana dalam penyelesaian
masyarakat
holders
dengan kondisi Bali untuk mengakomodasi
g. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan kabupaten, provinsi lain, lembaga
kerjasama
pemerintahan dari pemerintah pusat sesuai
kerjasama, kependudukan dan teknologi Ekasus pertanahan.
kabupaten/kota,
e. Penyempurnaan
f. Peningkatan koordinasi dan kerjasama
Government dalam penyelesaian kasus-
dan
untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat.
menghadapi arus globalisasi.
pemerintahan umum, otonomi daerah,
koordinasi
kependudukan dan teknologi E-Government
d. Peningkatan koordinasi Forkompimda
antar perangkat struktural biro yang bidang
Peningkatan
tuntutan masyarakat.
pemerintahan umum di Kabupaten/Kota
manusia dan sarana prasarana dalam
untuk
d. Peningkatan system informasi data dan
c. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan
e. Peningkatan kualitas sumberdaya
memadai
antara pemerintah pusat ,instansi provinsi,
b. Peningkatan koordinasi serta kerjasama
masyarakat dalam menghadapi besarnya
yang
mengakomodasi tuntutan masyarakat.
kompetisi dengan daerah lain. j.
Peningkatan sistem informasi data dan informasi
bidang pemerintahan umum,
otonomi daerah, kerjasama, kependudukan dan
teknologi
E-Government
dalam
menghadapi kompetisi dengan daerah lain.
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 23
j. Peningkatan koordinasi dan kerjasama
k.
Penyempurnaan
peraturan
bidang
dengan kabupaten, provinsi lain, lembaga
pemerintahan dari pemerintah pusat yang
pendidikan, lembaga peneliatian , LSM dan
disesuikan
masyarakat dalam upaya pemerataan dan
menghadapi kompetisi dengan daerah lain.
penyebaran penduduk serta daya dukung
l.
alam dan daya tampung lingkungan. k. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
kondisi
Bali
dalam
Peningkatan kualitas dan sebaran SDM dalam menghadapi kuatnya arus globalisasi.
m. Peningkatan ketersediaan dana, sarana dan
dan sarana prasarana upaya pemerataan
prasarana dalam menghadapi kuatnya arus
dan penyebaran penduduk serta daya dukung alam dan daya tampung
dengan
globalisasi . n. Peningkatan
lingkungan.
koordinasi
dan
kerjasama
antara pemerintah pusat, instansi provinsi,
l. Peningkatan koordinasi dan kerjasama
kabupaten/kota,
masyarakat
dan
stake
antar perangkat struktural biro yang bidang
holders dalam menghadapi kuatnya arus
pemerintahan umum, otonomi daerah,
globalisasi.
kerjasama, kependudukan dan teknologi E-
o. Peningkatan
Government dalam penyediaan data kependudukan yang valid dan up to date.
m. Peningkatan koordinasi dan kerjasama
penegakan
peraturan
perundang – undangan dalam menghadapi kuatnya arus globalisasi. p. Peningkatan sistem informasi data dan
dengan kabupaten, provinsi lain, lembaga
informasi
pendidikan, lembaga peneliatian , LSM dan
otonomi daerah, kerjasama, kependudukan
masyarakat dalam penyediaan data
dan
kependudukan yang valid dan up to date.
n. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
bidang pemerintahan umum,
teknologi
E-Government
dalam
menghadapi kuatnya arus globalisasi. q. Penyempurnaan
peraturan
bidang
dan sarana prasarana dalam penyediaan
pemerintahan dari pemerintah pusat yang
data kependudukan yang valid dan up to
disesuikan
date.
dengan
kondisi
Bali
dalam
menghadapi kuatnya arus globalisasi. r.
Peningkatan kualitas dan sebaran SDM dalam upaya untuk menyelesaikan kasuskasus sengketa pertanahan.
s.
Peningkatan ketersediaan dana, sarana dan prasarana
dalam
upaya
untuk
menyelesaikan kasus-kasus pertanahan. t.
Peningkatan
koordinasi
dan
kerjasama
antara pemerintah pusat, instansi provinsi, kabupaten/kota,
masyarakat
dan
stake
holders dalam upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa pertanahan. u. Peningkatan
penegakan
peraturan
perundang – undangan dalam upaya untuk menyelesaikan
kasus-kasus
sengketa
pertanahan. v.
Peningkatan sistem informasi data dan informasi daerah,
pemerintahan umum, otonomi kerjasama,
teknologi
kependudukan
E-Government
menyelesaikan
upaya
dan untuk
kasus-kasus
sengketa
peraturan
bidang
pertanahan. w. Penyempurnaan
pemerintahan dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi Bali dalam upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa pertanahan.
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 24
2.8
Hasil Analisis dan Pilihan Strategis Hasil analisis SWOT tentang faktor-faktor lingkungan serta dampaknya terhadap masa
depan organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kondisi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali merupakan dasar-dasar untuk menetapkan dan menyusun perencanaan strategis. Matriks analisis lingkungan strategis menyajikan hasil analisis SWOT terhadap faktor Internal dan Eksternal. Berdasarkan hasil analisis tersebut dikaitkan dengan visi dan misi, maka dihasilkan pilihan strategis (strategic choices) sebagai berikut : 1.
Peningkatan pengembangan teknologi informasi, perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan dan Catatan Sipil, kerjasama serta pengembangan teknologi informasi berbasis egovernment
2.
Peningkatan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan stake holder bidang pemerintahan
3.
Peningkatan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan
4.
Peningkatan Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan dan kelembagaannya
5.
Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penetapan tapal batas wilayah
6.
Peningkatan
peran
forum
koordinasi,
pembinaan
dan
pengawasan
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di daerah.
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 25
BAB III VISI, MISI, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2013 - 2018 Visi dan misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam 5 (lima) tahun mendatang melalui Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Visi yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tahun 2013 – 2018 adalah : ”BALI MANDARA” yaitu Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera Penjelasan atas Visi diatas adalah : -
Bali yang Maju : Bali yang dinamis, yang terus bergerak menurut Dinamika pergerakan dan perkembangan manusia dan tetap menjunjung kesucian dan keiklasan demi tegaknya dharma.
-
Bali yang Aman : Bali yang ”dabdab” teratur secara niskala yang terhindar dari ancaman intervensi virus-virus ideologi yang bertentangan dengan Tri Hita Karana
-
Bali Damai : Bali yang diselimuti atmosfer kesejukan lahir bathin serta selalu dalam kondisi ”tis” dan kondusif sekaligus yang menggambarkan komunitas masyarakat Bali yang kental dengan suasana
”briyag-briyug”, pakedek
pakenyem”. -
Bali yang Sejahtera : Bali yang ”sukerta sekala niskala” sehingga memperoleh kemajuan, keamanan dan kedamaian yang sejati.
Untuk mewujudkan visi Bali Mandara, maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Bali 2013 -2018 sebagai berikut : 1.
Mewujudkan Bali yang berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern
2.
Mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis serta bebas dari berbagai ancaman
3.
Mewujudkan Bali yang sejahtera dan sukerta lahir bathin Berkaitan
dengan
penetapan tujuan dan
sasaran yang
merupakan
penegasan dari visi dan misi pembangunan Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali mengemban tugas pencapaian ketiga misi tersebut, yaitu (1) Mewujudkan Bali yang berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern; (2) Mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis serta
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 26
bebas dari berbagai ancaman dan mewujudkan Bali yang sejahtera dan sukerta lahir dan bathin. Misi pertama memuat sasaran yang akan dicapai yaitu tujuan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sedangkan misi kedua mengacu pada tujuan terkendalinya pertumbuhan, persebaran dan administrasi kependudukan. Misi pertama dan kedua pada prinsipnya dimaknai sebagai sebuah sinergitas yang komprehensif untuk mendorong pemerintah daerah ke katalisator dan mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong masyarakat agar lebih mandiri. Misi ini juga mengemban upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bertanggungjawab, efektif dan efisien disamping sebagai upaya menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta dan masyarakat meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3.2 Visi dan Misi Biro Pemerintahan Sebagai bagian dari kelembagaan Pemerintah Provinsi Bali, maka Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Visi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Visi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah : ” MEWUJUDKAN BALI MANDARA MELALUI TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
YANG
EFEKTIF
DENGAN
BERBASISKAN
E-
GOVERNMENT ”. Misi adalah upaya – upaya yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Adapun misi dari Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut ; 1.
Memantapkan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah.;
2.
Memantapkan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
3.
Memantapkan kebijakan penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
4.
Memantapkan kebijakan Kerjasama Antar Daerah, Swasta dan Luar Negeri.
5.
Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan melalui teknologi e-Government
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 27
3.3. Tujuan dan Sasaran Untuk memperjelas tentang apa yang ingin dicapai Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam lima tahun ke depan, rumusan visi diuraikan menjadi tujuan dan sasaran strategis. Tujuan strategis merupakan pedoman dan memberikan fokus pada perumusan strategi, program, dan kegiatan, sedangkan sasaran merupakan ukuran tentang pencapaian tujuan strategis tersebut. a. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau hasil dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.
Adapun tujuan dari Visi dan Misi Biro
Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut : 1.
Terwujudnya
fasilitasi
dan
koordinasi
dalam
rangka
penyelenggaraan
dalam
rangka
penyelenggaraan
Pemerintahan daerah dan Otonomi Daerah 2.
Terwujudnya
fasilitasi
dan
koordinasi
dan
koordinasi
Pemerintahan Umum 3.
Terwujudnya
fasilitasi
penyelenggaraan
administrasi
kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4.
Terwujudnya fasilitasi dan
koordinasi di bidang kerjasama antar Daerah,
Swasta dan Luar Negeri; 5.
Terwujudnya kapasitas sarana perangkat lunak dan perangkat keras serta jaringan komunikasi e- Government di lingkungan pemerintah Provinsi Bali.
b. Sasaran Sasaran merupakan penyataan dari tujuan yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumberdaya, program dan kegiatan. Adapun sasaran dari Visi dan Misi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya jumlah bahan rumusan kebijakan bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah 2. Meningkatnya jumlah fasilitasi sengketa pertanahan dan jumlah penyelesaian tapal batas 3. Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki NIK / KTP Elektronik
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 28
4. Meningkatnya jumlah fasilitasi kesepakatan kerjasama yang dirintis 5. Meningkatnya jumlah layanan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis egovernment 3.4. Strategi dan arah kebijakan Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan strategi berdasarkan misi dari Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebagai berikut: Misi 1. Memantapkan kebijakan penyelenggaraan Otonomi Daerah; a. Meningkatkan kualitas penyiapan bahan rumusan kebijakan bidang pemerintahan umum dan otonomi dalam pembangunan b. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi yang berkaitan dengan penataan daerah otonomi. Misi 2. Memantapkan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Umum; a. Meningkatkan kapasitas aparat yang menangani persoalan sengketa pertanahan ditingkat Kabupaten dan kota b. Mengakselerasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan sengketa tanah melalui mediasi dan penegakan supremasi hukum c. Menyelesaikan permasalahan perbatasan antar pemerintah daerah d. Meningkatkan ketersediaan informasi tentang nama-nama unsur rupa bumi buatan e. Meningkatkan kapasitas pengelolaan kegiatan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan f. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah g. Meningkatkan kapasitas daerah dan aparatur pemerintahan Misi 3. Memantapkan kebijakan penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; a. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi rangka kepemilikan KTP dengan memperhitungkan rasio pelayanan b. Meningkatkan penataan tertib administrasi kependudukan c.
Membangun
pengembangan
sistem
informasi
dan
database
kependudukan
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 29
d. Meningkatkan faslitasi penguatan kualitas sumber daya aparatur pengelola administrasi kependudukan e. Menguatkan kapasitas Biro Pemerintahan sebagai instansi yang menangani administrasi kependudukan skala provinsi. Misi 4.
Memantapkan kebijakan Kerjasama Antar Daerah, Swasta dan Luar Negeri; a.
Meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah, swasta dan luar negeri;
b.
Mengoptimalkan forum-forum kerjasama antar daerah yang sudah terbentuk
Misi 5. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan melalui teknologi eGovernment : a. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana Teknologi informasi. b. Mengoptimalkan sarana E-Government. Untuk mewujudkan tujuan strategis yang ingin dicapai, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali merumuskan arah kebijakan yang akan ditempuh dalam lima tahun ke depan, yaitu: Misi 1 : Memantapkan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah; a. Peningkatan koordinasi penataan daerah otonom Misi 2 : Memantapkan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Umum; a. Peningkatan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan b. Percepatan/akselerasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan sengketa tanah c. Peningkatan
koordinasi
antar
pemerintah
daerah
dalam
hal
pengelolaan batas daerah. d. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah e. Fasilitasi Forum koordinasi pimpinan daerah dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat Misi 3 : Memantapkan kebijakan penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; a.
Peningkatan kualitas penataan administrasi penduduk ber-KTP guna menunjang tertib administrasi kependudukan.
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 30
b.
Peningkatan kualitas penataan administrasi akta kelahiran dan akta
perkawinan
guna
menunjang
tertib
administrasi
kependudukan. c. Misi 4
Pengembangan database kependudukan skala Provinsi.
: Memantapkan kebijakan Kerjasama Antar Daerah, Swasta dan Luar Negeri; a.
Peningkatan kerjasama antar daerah guna mengurangi konflik antar daerah, mengatasi penguasaan sumber daya alam dan aset ekonomi daerah
b.
Pengoptimalan
forum-forum
kerjasama
antar
daerah
guna
peningkatan potensi daerah Misi 5
: Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan melalui teknologi eGovernment a. Pengoptimalan
dalam penyediaan dan pengoperasian sarana
perangkat lunak dan perangkat keras serta
jaringan komunikasi
Pemerintah Provinsi Bali. b. Peningkatan kualitas SDM bidang teknologi informasi Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Visi
: Mewujudkan Bali Mandara Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dengan
Berbasiskan E-Government Misi 1 : Memantapkan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya fasilitasi
Meningkatnya jumlah
1. Meningkatkan kualitas
1. Peningkatan
dan koordinasi dalam
bahan rumusan
penyiapan bahan rumusan
koordinasi
rangka
kebijakan bidang
kebijakan bidang
penyelenggaraan
penyelenggaraan
Pemerintahan daerah
pemerintahan umum dan
otonomi daerah
Pemerintahan Daerah
dan Otonomi Daerah
otonomi dalam
dan Otonomi Daerah
pembangunan 2. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 31
Misi 2 : Memantapkan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Umum; Tujuan Sasaran Strategi
Kebijakan
Terwujudnya fasilitasi
MeningkatnyaJumlah
1. Peningkatan fasilitasi
1. Inventarisasi
dan koordinasi dalam
fasilitasi sengketa
penyelesaian sengketa
laporan kasus
rangka
pertanahan dan
pertanahan
sengketa pertanahan
penyelenggaraan
jumlah penyelesaian
2. Akselerasi penyelesaian
2. Akselerasi
Pemerintahan Umum
tapal batas
konflik-konflik pertanahan dan
penyelesaian konflik-
sengketa tanah melalui
konflik pertanahan
mediasi dan penegakan
dan sengketa tanah
supremasi hukum
2. Peningkatan
3. Penyelesaian permasalahan
koordinasi antar
perbatasan antar pemerintah
pemerintah daerah
daerah
dalam hal
4.Memantapkan
pengelolaan batas
penyelenggaraanpemerintahan
daerah.
umum
3.Peningkatan
5. Koordinasi Keamanan dan
koordinasi antar
Ketertiban Masyarakat
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum 4.Terfasilitasinya Forkompimda Provinsi Bali
Misi 3 : Memantapkan kebijakan penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; Tujuan
Sasaran
Terwujudnya
Meningkatnya
fasilitasi dan
fasilitasi jumlah
koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, dan Catatan Sipil.
penduduk yang memiliki NIK/KTP elektronik
Strategi
Kebijakan 1. Peningkatan kualitas
1. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi rangka
penataan administrasi
kepemilikan KTP dengan
penduduk ber-KTP guna
memperhitungkan rasio
menunjang tertib
pelayanan
administrasi kependudukan
2. Peningkatan penataan
2. Peningkatan kualitas
administrasi kepemilikan
penataantertib
akta kelahiran dan
administrasi
perkawinan
kependudukan
3. Pembangunan sistem
3. Pembangunan database
informasi dan database
kependudukan skala
kependudukan
provinsi
4. Penguatan kapasitas Biro Pemerintahan sebagai instasi yang menangani administrasi kependudukan skala provinsi.
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 32
Misi 4 : Memantapkan kebijakan Kerjasama Antar Daerah, Swasta dan Luar Negeri Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Terwujudnya fasilitasi
Meningkatnya jumlah
1. Meningkatkan
1. Peningkatan
dan koordinasi di
kesepakatan
kerjasama antar
kerjasama antar daerah
bidang kerjasama antar
kerjasama yang dirintis
pemerintah daerah
guna mengurangi konflik
Daerah, Swasta dan
/dilaksanakan
2. Optimalisasi forum-
antar daerah, mengatasi
forum kerjasama antar
penguasaan sumber
daerah yang sudah
daya alam dan aset
terbentuk
ekonomi daerah
Luar Negeri
2. Optimalisasi forumforum kerjasama antar daerah guna peningkatan potensi daerah Misi 5 : Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan melalui teknologi e-Government Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Meningkatnya jumlah
1. Meningkatkan
1. Mengoptimalkan
layanan
dukungan sarana dan
penyediaan dan
penyelenggaraan
prasarana Teknologi
pengoperasian sarana
pemerintahan yang
informasi
perangkat lunak dan
komunikasi di
berbasis Teknologi e-
2. Optimalisasi sarana
perangkat keras serta
lingkungan pemerintah
government
Terwujudnya kapasitas sarana perangkat lunak dan perangkat keras serta jaringan
Provinsi Bali
E-Government
jaringan komunikasi Pemerintah Provinsi Bali. 2. Peningkatan kualitas SDM bidang teknologi informasi
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 33
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF
4.1. Program Program merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat visi dan misi (kebijakan, tujuan dan sasaran) yang telah ditetapkan, serta dalam rangka mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik. Program-program pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam mewujudkan Visi dan Misi Biro Pemerintahan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah : Program Prioritas : 1. Program Penataan Daerah Otonomi Baru; 2. Program Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan; 3. Program Penataan administrasi kependudukan; 4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa; Program Wajib : 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 3. Program Upacara Nasional dan Keagamaan 4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5. Program pelayanan administrasi perkantoran 4.2. Kegiatan I.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru; 1.
Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Daerah;
2.
Pemantapan Otonomi Daerah;
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 34
3. Monitoring dan Evaluasi Urusan Pemerintahan; 4. Fasilitasi dan Koordinasi Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5. Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Daerah ; 6. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administratif Antar Daerah dan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah; 7. Fasilitasi perapatan pilar, pemeliharaan pilar dan pembangunan kembali pilar yang hilang atau rusak; 8. Fasilitasi Nama Rupa Bumi unsur alami dan buatan; 9. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan bidang Pemerintahan Umum; 10. Koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kab./Kota se Bali 11. Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 12. Fasilitasi Tim Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; II.
III.
Program Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan; 1.
Fasilitasi dan Koordinasi Pendelegasian Pengadaan Tanah;
2.
Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan;
Program Penataan administrasi kependudukan 1. Koordinasi Pemantauan Tertib Administrasi Kependudukan di Provinsi Bali; 2.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan;
3. Dukungan dan Penguatan Tertib Administrasi Kependudukan; 4. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Bali; 5. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; 6. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu; 7.
Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK;
8.
Penyusunan kajian kependudukan provinsi Bali;
9.
Pendataan Penduduk untuk Pemutakhiran Database Kependudukan
10. Dukungan dan Implementasi e-KTP IV.
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; 1.
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri;
2.
Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah di 9 Kabupaten/Kota;
3.
Peningkatan Kerjasama Antar Anggota Mitra Praja Utama (MPU);
4.
Fasilitasi Peningkatan Kerjasama antar Daerah;
5.
Rapat Koordinasi Kerjasama Kawasan Nusa Tenggara;
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 35
6.
Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Luar Negeri;
7.
Fasilitasi Kerjasama Antar Anggota APPSI;
8. Peningkatan
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
dalam
penyelenggaraan
Kerjasama Daerah; 9.
Monitoring dan Inventarisasi Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri di 9 (Sembilan) Kab/Kota di Bali;
10. Workshop Evaluasi Kerjasama antar Daerah; 11. Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah, Regional dan Internasional; 12. Fasilitasi Peningkatan Peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka Kerjasama Pembinaan Wilayah; V.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa; 1. Pengadaan
Perangkat
Jaringan
dan
sarana
sistem
dalam
rangka
pengembangan e-Government Provinsi Bali; 2. Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana E-Government Prov. Bali; 3. Pengelolaan dan pengolahan Data E-Government Provinsi Bali; VI.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.
Fasilitasi Pemerintahan Kecamatan Se Bali;
VII. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 1.
Penyusunan LPPD Provinsi Bali dan Monitoring LPPD Kabupaten/Kota;
2.
Penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan Gubernur Bali;
VIII.
Program Upacara Nasional dan Keagamaan
IX.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan Peralatan Kantor; 2. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas.
X.
Program pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan alat tulis kantor; 2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 36
4.3. Indikator Kinerja Berdasarkan visi, misi serta tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan
dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018,
perencanaan strategis Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali 5 (lima ) tahun mendatang mendasarkan diri pada Misi Pertama yaitu mewujudkan Bali yang berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern yang bertujuan meningkatkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Adapun Indikator kinerja Biro Pemerintahan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 37
Tabel 4.1 : Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi Indikator
Kondisi
Kinerja pd awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun 2014
2015
2016
2017
Kinerja pd 2018
Akhir Periode RPJMD
I.
Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan dan Otonomi daerah
II.
Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan
III. Persentase Tapal batas wilayah yang memiliki kejelasan hukum
100% 7 kasus
5 segmen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4 kasus
4 kasus
4 kasus
4 kasus
4 kasus
20 kasus
100%
100%
100%
100%
100%
2 segmen
2 segmen
2 segmen
2 segmen
2 segmen
100%
100%
100%
100%
100%
85%
90%
92%
95%
98%
98%
2
2
2
2
2
10
kerjasama
kerjasama
kerjasama
kerjasama
kerjasama
kerjasama
8
8
8
9
10
43
SKPD
SKPD
SKPD
SKPD
SKPD
SKPD
10 segmen
IV. Persentase Penduduk yang memiliki NIK (ber KTP) 85% V. Persentase kerjasama Luar Negeri dan Dalam Negeri yang terlaksana VI.
5 kerjasama
Persentase SKPD yang telah mengembangkan teknologi e-
34 RS/Pus
Government
kesmas
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 38
BAB V PENUTUP
RENSTRA Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali lima tahun mendatang. Lebih lanjut Renstra akan menjadi dasar evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan. Perencanaan Strategis ini diharapkan (1) memudahkan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam menyusun rencana kegiatan dan program tahunan secara terpadu, terarah dan terukur, (2) menyediakan acuan resmi bagi Biro Pemerintahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan daerah yang dananya bersumber dari APBD; (3) memudahkan dalam memahami dan menilai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program-program operasional tahunan dalam rentang periode tahun 2013 – 2018; serta (4) sebagai tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Demikian dokumen Renstra Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ini kami susun. Dalam upaya menyempurnakan dokumen ini, tentunya saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dari pihak-pihak yang berkompeten. Terima kasih.
Denpasar,
April 2014
Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali,
Drs. I Wayan Sudana, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19581231 198703 1 128
Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 39