DAFTAR ISI BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF... 32

BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI 2013

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN......................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………... 1 1.2 Pengertian Renstra........................................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan........................................................................................... 2 1.4 Landasan Hukum.............................................................................................. 3 1.5 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya........................... 4 1.6 Sistematika Penulisan....................................................................................... 5

BAB II GAMBARAN BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BALI.............. 6 2.1 Struktur Organisasi............................................................................................. 6 2.2 Kondisi Personel................................................................................................ 7 2.3 Tugas Pokok………........................................................................................... 8 2.4 Kinerja Pelayanan……………………………...................................................... 10 2.5 Isu-Isu Strategis................................................................................................. 12 2.6 Tantangan dan Peluang..................................................................................... 16 2.7 Analisis SWOT................................................................................................... 17 a. Kekuatan (strength)...................................................................................... 17 b. Kelemahan (weakness)................................................................................ 17 c. Peluang (oppurtunity)................................................................................... 18 d. Ancaman (threats)........................................................................................ 18 2.8 Hasil Analisis dan Pilihan Strategis.................................................................... 23 BAB III VISI, MISI, STRATEGI DAN KEBIJAKAN................................................ 23 3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2013 – 2018.................................. 23 3.2 Visi dan Misi Biro Pemerintahan......................................................................... 25 3.3 Tujuan dan Sasaran.......…………………………………………………………..... 26 3.4 Strategi dan Arah Kebijakan……………………………………………………....... 27

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF......................................................................... 32 4.1 Program…..………............................................................................................. 32 4.2 Kegiatan .……………......................................................................................... 32 4.3 Indikator Kinerja……………................................................................................ 35

BAB V PENUTUP.................................................................................................... 37

Renstra Biro Pemerintahan 2013-2018 | 2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pada tingkat daerah, perencanaan dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 tahun. Mengacu pada amanat Undangundang tersebut, Biro Pemerintahan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Asisten Ketataprajaan yang bertanggung jawab kepada Gubernur Bali melalui Sekretaris Daerah, menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif dalam konteks pelaksanaan Tugas dan Fungsi menyiapkan bahan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintaham Umum, Kerjasama, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pengembangan teknologi informasi melalui sistem (e-Government). Dokumen Perencanaan pada hakekatnya memberikan gambaran tentang upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government yang bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan masyarakat Bali seutuhnya melalui tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif berbasis teknologi informasi dalam mewujudkan Misi Bali Mandara yaitu Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera. Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ini disusun dengan memuat konsep yang komprehensif berkaitan dengan upaya mewujudkan Visi Bali Mandara dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sehingga dapat menjawab perkembangan reformasi di segala aspek kehidupan dan tuntutan masyarakat yang semakin kritis, dinamis dan aspiratif terkait pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

1.2 Pengertian Renstra a. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan

cara


pencapaian tujuan yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. b. Perencanaan strategis merupakan dokumen yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) serta peraturan yang mendasari keberadaan tugas dan fungsi serta kewenangan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA ) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali tahun 2013-2018 adalah: 1. Sebagai landasan dan acuan dalam melaksanakan kegiatan yang disusun secara sistimatik dan bertahap bagi seluruh jajaran Biro Pemerintahan sehingga dapat ditentukan prioritas program yang akan dilaksanakan selama lima tahun dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja; 2. Menjamin adanya keterpaduan arah kebijakan dan strategi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta keselarasan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJMD) yang tertuang dalam Rencana Kerja Daerah (Renja) yang kemudian dijabarkan dalam APBD; 3. Sebagai tolak ukur kinerja Instansi; Adapun tujuan penyusunan RENSTRA

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah

Provinsi Bali tahun 2013-2018 adalah : 1. Untuk mengarahkan jajaran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam merumuskan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan.; 2. Untuk memandu pelaksanaan/merealisasikan program dan kegiatan sehingga selalu sejalan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah disusun. 3. Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta sistem kerja yang optimal, koordinatif dan bersinergi dalam mencapai tujuan. 4. Menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali.


I.4 Landasan Hukum RENSTRA Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali tahun 2013-2018 merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: a. Landasan Idiil, Pancasila sebagai dasar Negara RI b. Landasan Konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945. c. Landasan Operasional: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2014

Nomor

5587].

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589]; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438]; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4598]; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

[Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737]; 6. Peraturan

Bersama

Menteri

Dalam

Negeri,

Menteri

Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 07/2010 tentang Penyetaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014;


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Daerah Provinsi Bali; 1.5 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Posisi RENSTRA SKPD dikaitkan dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RENSTRA Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali merupakan penjabaran visi dan misi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali. Selanjutnya, RENSTRA dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali sehingga terlihat kesinambungan antara RENJA selama tahun tertentu dengan RENJA tahun sebelum dan sesudahnya. Posisi RENSTRA terhadap dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. RPJP Nasional

RPJP Daerah

Strategi Arah Kebijakan Program Indikator

RPJM Daerah

RENSTRA BIRO PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen-dokumen Perencanaan lainnya

Visi Misi Tujuan Sasaran Kebijakan Program/ Kegiatan

1.6 Sistematika Penulisan Dokumen RENSTRA Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ini dituangkan dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan dokumen rencana strategis Biro Pemerintahan Sekretariat


Daerah Provinsi Bali, keterkaitan dokumen tersebut dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan. BAB II

Gambaran Umum Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Memuat kondisi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali pada saat ini, isu-isu strategis yang dihadapi serta analisis SWOT terhadap kondisi eksternal dan internal Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

BAB III

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini dimulai dengan review singkat terhadap RPJMD lalu dilanjutkan dengan rumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

BAB IV

Program, Kegiatan, dan Pagu Indikatif Bab ini menguraikan tentang program dan kegiatan sebagai instrumen untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan, pagu indikatif, serta indikator untuk mengukur pencapaian kinerja setiap program yang dijalankan.

BAB V

Penutup


BAB II GAMBARAN UMUM BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

II.1. Struktur Organisasi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Susunan organisasi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali, terdiri dari : 1. Kepala Biro 2. Bagian Otonomi Daerah 1) Sub Bagian Desentralisasi. 2) Sub Bagian Perangkat Daerah. 3) Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Daerah. 3. Bagian Pemerintahan Umum 1) Sub Bagian Pembinaan Wilayah. 2) Sub Bagian Fasilitasi dan Peruntukan Tanah. 3) Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 4. Bagian Kependudukan 1) Sub Bagian Data dan Informasi Kependudukan 2) Sub Bagian Koordinasi dan Fasilitasi 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro 5. Bagian Kerjasama 1) Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri. 2) Sub Bagian Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 3) Sub Kerjasama Antar Daerah dan Swasta. 6. Bagian Pengolahan Data Elektronik 1) Sub Bagian Perangkat Keras dan Jaringan. 2) Sub Bagian Perangkat Lunak. 3) Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik.


Dilihat dari Struktur jabatan, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali terdiri atas 1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 15 orang pejabat eselon IV dan 33 orang staf. Struktur Organisasi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut : KEPALA BIRO PEMERINTAHAN

KABAG OTONOMI DAERAH

KABAG PEMERINTAHAN UMUM

KASUBAG DESENTRALISASI

KASUBAG PEMBINAAN WILAYAH

KASUBAG PERANGKAT DAERAH

KASUBAG FASILITASI DAN PERUNTUKAN TANAH

KASUBAG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAERAH

KASUBAG DEKONSENTRASI & TUGAS PEMBANTUAN

KABAG KEPENDUDUKAN

KELOMPOK J ABATAN FUNGSIONAL

KABAG KERJASAMA

DATA INFORMASI KEPENDUDUKAN

KASUBAG KERJASAMA LUAR NEGERI

KASUBAG KOORDINASI DAN FASILITASI

EVALUASI DAN PELAPORAN

KASUBAG

KASUBAG TATA USAHA BIRO

KASUBAG

KABAG PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

KASUBAG PERANGKAT KERAS & JARINGAN

KASUBAG PERANGKAT LUNAK

KASUBAG KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN SWASTA

KASUBAG PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

Gambar 2.1. : Struktur Organisasi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali

II.2.

Kondisi Personel Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah salah satu Biro dari 9 (sembilan) Biro di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang bidang tugasnya membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait dengan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Kependudukan, Kerjasama, dan Pengelohan Data Elektronik. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dimaksud Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali diperkuat oleh 54 personel terdiri dari :


Tabel 2.1. Personel di Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali; keadaan s.d Bulan Desember 2013

1. Komposisi

Pegawai

Biro

Pemerintahan : Kepala Biro

:

1 orang

Eselon III

:

5 orang

Eselon IV

: 15 orang

Fungsional Khusus

:

Fungsional Umum

: 32 orang

1 orang

2. Jumlah Pegawai per Bagian : Bagian Otonomi Daerah

: 9 orang

Bagian Pemerintahan Umum

: 11 orang

Bagian Kependudukan

: 15 orang

Bagian Kerjasama

:

11 orang

Bagian PDE

:

8 orang

3. Tingkat Pendidikan : S2

: 14 orang

S1

: 29 orang

D3

:

2 orang

SMA

:

9 orang

2.3. Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Kepala Biro Pemerintahan mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut : a.

menyusun, mengkoordinasikan rencana dan program kerja Biro;

b.

merumuskan kebijakan umum Biro serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;

c.

mendistribusikan tugas kepada bawahan;

d.

menilai prestasi kerja bawahan;

e.

mengkoordinasi para kepala bagian;

f.

memberi petunjuk kepada Kepala Bagian untuk mengadakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi lain sesuai bidang tugasnya;

g.

merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;

h.

memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja;


i.

melaksanakan koordinasi dan pelayanan administratif kepada satuan kerja perangkat daerah;

j.

mengolah bahan dalam rangka koordinasi instansi vertikal, penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah, Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pertanahan; Kerjasama Antar Daerah, Swasta dan Luar Negeri; Kependudukan dan Catatan Sipil; serta penyelenggaraan Pemerintahan Umum;

k.

menyiapkan

dan

menyelenggarakan

pengolahan

data

elektronik

untuk

menunjang e-Government,; l.

mengolah bahan, data dan menyiapkan rumusan indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali

m.

melaksanakan sistem pengendalian intern;

n.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

o.

melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas

kepada

Sekda

melalui

Asisten

Ketataprajaan Untuk menjalankan tugas pokok tersebut diatas, Kepala Biro Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Merumuskan kebijakan dan penyusunan konsep perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. b. Fasilitasi dan koordinasi tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan, wilayah, serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum. c. Penyiapan bahan pembinaan dan sosialisasi

kegiatan kependudukan,

koordinasi penyelenggaraan dan pengawasan pendaftaran penduduk dan catatan sipil dan menyajikan data jumlah dan klasifikasi penduduk skala provinsi. d. Penyiapan bahan dan pendataan dalam rangka perumusan kebijaksanaan, pembinaan dan petunjuk teknis pembuatan peraturan tentang kerjasama antar daerah, lembaga swasta dan luar negeri.


e. Penyiapan instrumen pengumpulan data dan analisis untuk penyelenggaraan kegiatan

peruntukan

tanah,

memfasilitasi

sengketa

tanah

serta

pengkoordinasian antar perangkat daerah dan perangkat wilayah. f.

Penyiapan penyelenggaraan pemerintahan melalui konsep e-Government

2.4. Kinerja Pelayanan Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali

terdapat lima

indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan yang dilakukan selama lima tahun. Indikator-indikator kinerja tersebut yaitu; Persentase bahan rumusan kebijakan bidang otonomi daerah, Persentase bahan rumusan kebijakan bidang pemerintahan umum, , Persentase Penduduk yang memiliki KTP elektronik, Persentase kerjasama yang dirintis dan Persentase SKPD Pemerintah Provinsi Bali yang telah menggunakan pelayanan pemerintahan berbasis e- Government Adapun capaian atas target untuk masing-masing indikator kinerja selama lima tahun dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Indikator bahan rumusan kebijakan bidang otonomi daerah Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian dari bahan rumusan kebijakan bidang otonomi daerah yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Indikator kinerja ini kemudian di dukung dengan dua program, yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan. Adapun capaian dari kegiatan-kegiatan dari kedua program yang mendukung tercapainya

indikator

ini

antara

lain

adanya

kesepakatan

dalam

hal

penyelenggaraan otonomi daerah, kesepakatan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan, kesepakatan berkaitan dengan evaluasi kapasitas daerah. Dengan adanya capaian-capaian tersebut, maka capaian indikator kinerja persentase bahan rumusan kebijakan bidang otonomi dapat tercapai 100%. b. Indikator bahan rumusan kebijakan bidang pemerintahan umum. Indikator ini didukung dengan tiga program yaitu, Program hubungan Pemerintah Pusat dan daerah, Program Konflik-konflik Pertanahan dan Program akselerasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan program pembinaan wilayah. Dari ke empat program tersebut kemudian ada sembilan kegiatan dengan keluaran berupa penyusunan kebijakan guna tercapainya rumusan kebijakan bidang pemerintahan umum. Sepanjang lima tahun masa renstra, indikator kinerja tersebut dapat tercapai 100%.


Beberapa bahan rumusan kebijakan bidang pemerintahan umum adalah : 1. Tersedianya

dokumen

instrumen

pembinaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Terjalinnya kerjasama yang baik Forum Koordinasi Pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan isueisue aktual penyelenggaraan pemerintahan umum di Provinsi Bali 3. Terwujudnya koordinasi yang baik antar instansi vertikal di Provinsi Bali 4. Tersedianya dokumen Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 5. Tersedianya laporan pelaksanaan fasilitasi konflik pertanahan yang dapat diselesaikan. 6. Adanya rekomendasi terkait penyelenggaraan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan c.

Indikator penduduk Provinsi Bali yang telah memeiliki KTP Elektronik. Hingga tahun 2013 Indikator kinerja persentase bahan rumusan kebijakan bidang kependudukan ini juga tercapai 100%. Adapun capaian beberapa kegiatan yang berupa pendukung tercapainya bahan rumusan kebijakan bidang kependudukan adalah adanya kesepakatan untuk menemukan solusi dalam mengatasi permasalahan

kependudukan,

rumusan

kebijakan

penyelesaian

masalah

kependudukan, dan tersusunnya database kependudukan Provinsi Bali. d. Indikator kerjasama luar negeri dan kerjasama antar daerah yang terfasilitasi. Target akhir dari indikator ini adalah adanya peningkatan fasilitasi kerjasama yang dapat dilaksanakan. Adapun target dari indikator tersebut diukur dari capaian kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Luar Negeri, Fasilitasi Peningkatan Kerjasama antar Daerah, Rapat Koordinasi Kerjasama Kawasan Regional Nusa Tenggara, Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri, Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama antar daerah, Peningkatan Kerjasama antar anggota Mitra Praja Utama (MPU) dan Fasilitasi Kerjasama Antar Anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). e.

Indikator SKPD Pemerintah Provinsi Bali yang telah menggunakan pelayanan pemerintahan berbasis e- Government . Penyelenggaraan Pemerintahan saat ini tidak dapat dilepaskan dari pengembangan Teknologi informasi. Pencapaian tujuan pemerintahan yang efektif, efeisien dan akuntabel sepenuhnya didukung dengan penguasaan tenologi informasi.


Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali bertanggungjawab terhadap upaya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi e-Government dimana pelayanan pemerintahan sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Target capaian indikator ini adalah optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan bagi seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang sepenuhnya didukung dengan perangkat komputerisasi. 2.5. Isu-Isu Strategis Seiring dengan perkembangan organisasi yang semakin kompleks baik yang berkaitan dengan aspek peningkatan kinerja maupun persoalan yang menyertai upaya

peningkatan

menginventarisasi

kinerja

berbagai

itu

sendiri,

maka

organisasi

kemungkinan-kemungkinan

yang

dituntut

untuk

mempengaruhi

pencapaian organisasi. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Perumusan Isu Strategi pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali diperlukan dalam rangka mengidentifikasi pilihan kebijakan pokok yang dihadapi organisasi

yang akan memiliki pengaruh yang kuat pada proses

pengambilan keputusan berkaitan dengan bagaimana, apa yang dikerjakan dan mengapa organisasi mengerjakan persoalan tersebut. Beberapa rumusan isu Strategis pada Biro Pemerintahan adalah :


a. Otonomi Daerah 1. Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah belum optimal terutama yang berkaitan

dengan

Regulasi

ketentuan-ketentuan

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. Hal ini sangat mempengaruhi penerapan konsep Otonomi Daerah yang membutuhkan Profesionalisme. 2. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap perlu dikawal dan difasilitasi penyelenggaraannya sehingga dapat berjalan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Kualitas

data

dan

bahan

masukan

untuk

penyusunan

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Bali belum memadai sehingga tetap dibutuhkan koordinasi dan konsultasi timbal balik yang lebih intensif dan efektif. b. Pemerintahan Umum 1. Belum optimalnya penyelenggaraan tugas pembantuan di Provinsi Bali 2. Belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se- Bali dalam koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Bali, sejalan dengan perkembangan provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata. 4. Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembinaan wilayah khususnya yang ada di daerah perbatasan mengenai arti penting pilar batas, menyebabkan pilar batas menjadi tidak terawat, hilang atau rusak. Hal ini kedepan memberikan potensi terwujudnya konflik perbatasan.


5. Masih banyaknya permasalahan dan konflik di bidang pertanahan, sehingga perlu

dilakukan

menyelesaikan memberikan

langkah-langkah

permasalahan fasilitasi

dan

di

partisipatif bidang

koordinasi

dan

pertanahan dalam

antisipatif dan

rangka

untuk

senantiasa

penyelesaian

permasalahan dan konflik pertanahan. 6. Masih banyaknya permohonan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga perlu pengawasan lebih intensif dalam hal perizinan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan peruntukan dan tata ruangnya. c. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Berdasarkan Data Center Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI pada Semester II Tahun 2013, Jumlah penduduk wajib KTP-el di Provinsi Bali sebanyak 3.060.309 orang; yang telah melakukan perekaman KTP-el berjumlah 2.493.529, yang belum melakukan perekaman KTP –el berjumlah 566.780 orang. Sebagian besar Wajib KTP-el yang belum perekaman tersebut terus dipantau apakah telah pindah dari Provinsi Bali, merekam di tempat lain atau meninggal tetapi belum di-update. Isu strategisnya adalah pemantauan pemutakhiran data secara berkala dan terus menerus. 2. Secara kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pengelola administrasi kependudukan belum memadai dengan perkembangan teknologi informasi 3. Berdasarkan laporan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tentang Kepemilikan akta (terutama akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan) oleh penduduk, terutama pada keluarga miskin, masih rendah. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran penduduk akan arti penting kepemilikan dokumen akta. Masyarakat cenderung mengurus akta jika ada kepentingan tertentu.


4. Pelaporan orang asing yang tinggal tetap atau tinggal sementara di Provinsi Bali serta WNI yang akan pindah keluar negeri seringkali hanya berkaitan dengan dokumen kependudukan di Kantor Imigrasi , padahal UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa orang asing pemegang izin tinggal tetap/terbatas dan WNI wajib melaporkan keberadaannya

ke

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

Kabupaten/Kota tempat domisili. 5. Berdasarkan laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan Kabupaten Kota ke

Provinsi, kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota masih kurang. Padahal keakuratan data kependudukan hanya dapat dicapai jika administrasi kependudukan berlangsung secara tertib.

d. Kerjasama 1. Upaya menjalin hubungan kerjasama luar negeri dan kerjasama antar daerah dan swasta membawa dampak positif bagi pengembangan investasi daerah khususnya di bidang perdagangan, pariwisata dan kebudayaan yang menjadi fokus pembangunan Provinsi Bali. Peningkatan kerjasama pada gilirannya akan membawa dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. 2. Mengoptimalkan dasar hubungan diplomatik dalam rangka memfasilitasi

event-event

internasional

di

bidang

perdagangan,

pariwisata

dan

kebudayaan. e. Pengolahan Data Elektronik

1. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan sehingga tercipta pelayanan yang cepat, efektif dan efisien.


2. Keamanan

data

dan

informasi

dalam

rangka

proteksi

dari

akses,

penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran data dan informasi oleh pihak yang tidak berwenang.

2.6 Tantangan dan Peluang Tantangan dan peluang yang dihadapi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang : 1) Tantangan a.

Semakin

kuatnya

pengaruh

globalisasi

dan

proses

demokratisasi

penyelenggaraan pemerintahan. b. Masih kurangnya pemerataan dan penyebaran penduduk serta terbatasnya daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. c.

Masih banyaknya kasus-kasus di bidang pertanahan

d.

Besarnya tuntutan masyarakat

e.

Semakin tingginya kompetisi dengan daerah lain.

f.

Belum selesainya penyusunan data kependudukan yang valid dan up to date.

2) Peluang a.

Pulau Bali merupakan pulau strategis untuk penyelenggaraan event-event international

b. Besarnya ketertarikan para pemimpin nasional terhadap Bali c. Menguatnya tuntutan akan demokratisasi dan good governance. d. Semakin kuatnya civil society. e. Semakin berkembangnya tehnologi informasi dan komunikasi. f.

Pemerintah Provinsi Bali secara otonomi melakukan kebijakan kerjasama dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri

g. Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Kabupaten/Kota


2.7 Analisis SWOT Salah satu alat analisis yang sangat populer dalam perencanaan strategis adalah analisis SWOT. Dalam penyusunan rencana Strategis Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali juga dilakukan analisis SWOT. Dalam analisis ini, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali mengidentifikasi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) yang dimilikinya serta peluang (opportunity) dan ancaman (threat) yang dihadapi dalam mewujudkan visi dan misinya. Analisis SWOT pada Biro Pemerintahan adalah : a.

Kekuatan (strength) 1. Tersedianya perangkat struktur biro yang menangani bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, Kerjasama, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengolahan Data Elektronik. 2. Terdapatnya mekanisme kerja yang tertata baik diantara unit kerja Biro Pemerintahan. 3. Tersedianya sumber daya manusia, Pegawai sejumlah 54 orang, dimana diantaranya 29 orang adalah lulusan S1 dan 14 orang lulusan S2 yang memiliki kemampuan kerja dan semangat kerja yang tinggi 4. Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. 5. Terjalinnya hubungan yang baik antar bagian dalam mendukung kinerja instansi.

b.

Kelemahan (weakness) 1. Kualitas dan sebaran SDM belum memadai 2. Ketersediaan dana, sarana prasarana belum memadai. 3. Koordinasi didalam kerjasama antar instansi, kabupaten / kota, masyarakat dan stake holders belum optimal


4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan belum optimal. 5. Sistem informasi data dan informasi bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kependudukan yang masih lemah. 6. Adanya peraturan bidang pemerintahan dari pusat yang perlu disesuaikan dengan kondisi di Provinsi Bali. c.

Peluang (Oppurtunity) 1. Provinsi Bali merupakan obyek pelaksanaan event-event

nasional dan

Internasional. 2. Menguatnya tuntutan akan demokratisasi dan good governance. 3. Semakin kuatnya civil society. 4. Semakin berkembangnya tehnologi informasi dan komunikasi. 5. Pemerintah

Provinsi Bali secara otonomi sudah melakukan kebijakan

kerjasama dengan pihak lain baik dengan pihak swasta, luar negeri maupun dalam negeri. 6. Cakupan jumlah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. d. Ancaman (Threats) 1.

Sebagai daerah tujuan pariwisata utama di Indonesia, Bali semakin rawan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sejalan dengan semakin kuatnya pengaruh globalisasi.

2.

Besarnya tuntutan masyarakat akan transparansi pelayanan publik.

3.

Semakin tingginya kompetisi dengan daerah lain.

4.

Masih

kurangnya

pemerataan

dan

penyebaran

penduduk

serta

terbatasnya daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. 5.

Belum selesainya penyusunan data kependudukan yang valid dan up to

date.


6.

Faktor kenyamanan juga menyebabkan nilai tanah menjadi tinggi dan prospek bagus bagi pengembang sehingga menyebabkan nilai tanah tidak terkendali.

7.

Belum

optimalnya

pengawasan

penyelenggaraan

penyelenggaraan

koordinasi

pemerintahan

,

pembinaan

daerah

dan

memberikan

ancaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah.

Tabel 2.2 Analisis SWOT STRENGHTS

FAKTOR INTERNAL

WEAKNESSES

a. Tersedianya perangkat struktur biro yang menangani bidang pemerintahan umum, otonomi

daerah,

Kependudukan

dan

a. Kualitas dan sebaran SDM belum memadai b. Ketersediaan dana, sarana prasarana belum

Kerjasama, Pencatatan

Sipil

memadai. c. Koordinasi

serta Pengolahan Data Elektronik.

diantara unit kerja Biro Pemerintahan. sumber

daya

kerjasama

antar

instansi, kabupaten / kota, masyarakat dan

stake holders belum optimal.

b. Terdapatnya mekanisme kerja yang baik

c. Tersedianya

didalam

d. Pelaksanaan

manusia,

Pegawai sejumlah 54 orang, dimana

peraturan

perundang-

undangan belum optimal. e. Sistem informasi data dan informasi bidang

diantaranya 29 orang adalah lulusan S1

pemerintahan

dan 14 orang lulusan S2 yang memiliki

pertanahan dan kependudukan yang masih

kemampuan kerja dan semangat kerja

lemah.

yang tinggi

umum,

otonomi

daerah,

f. Adanya peraturan bidang pemerintahan dari

d. Tersedianya sarana prasarana. e. Adanya

pusat

produk-produk

peraturan

yang

perlu

disesuaikan

dengan

kondisi di Provinsi Bali.

perundang-undangan yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. f.

Terjalinnya hubungan yang baik antar instansi

dalam

mendukung

kinerja

instansi.

FAKTOR EKSTERNAL OPPORTUNITIES a. Provinsi

Bali

Strategi S-O merupakan

a. Peningkatan

peran

Strategi W-O

para

pemimpin

obyek pelaksanaan event-

Nasional terhadap Bali untuk mendukung

event

pendidikan,

nacional maupun

melalui

Internasional. b. Menguatnya tuntutan akan demokratisasi

dan

good

governance. c. Semakin

civil

tehnologi komunikasi.

berkembangnya informasi

dan

dan yang

Nasional terhadap Bali untuk meningkatkan

pariwisata baik

kualitas sebaran SDM

antar

b. Manfaatkan kertertarikan para pemimpin

lingkup pemerintahan (Kementerian dan

nasional terhadap Bali untuk mendukung

SKPD)

ketersediaan dana dan sarana prasarana.

b. Peningkatan peran pemimpin Nasional koordinasi perangkat

society. d. Semakin

hubungan

terhadap kuatnya

budaya

a. Memanfaatkan ketertarikan pemimpin

Bali

Untuk

dan

meningkatkan

kerjasama

struktural

Biro

di

antar bidang

Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Kependudukan,

Kerjasama,

c.

Manfaatkan kertertarikan para pemimpin nasional terhadap Bali untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara instansi provinsi, kabupaten/kota, masyarakat dan

stake holders.

dan

Teknologi e-Government


e. Pemerintah secara

Provinsi Bali

otonomi

melakukan

sudah kebijakan

kerjasama

dengan

pihak

lain

dengan

pihak

baik

c. Peningkatan peran pemimpin Nasional

dalam negeri.

kota

pelaksanaan Informasi

SDM dan Sarana Prasarana

mengoptimalkan pelaksanaan peraturan

para pemimpin

peraturan pemerintah pusat disesuaikan

pelaksanaan kegiatan yang ada pada

dengan kondisi Bali.

Biro Pemerintahan.

e. Manfaatkan kertertarikan para pemimpin tuntutan

demokratisasi

dan

Sistem Administrasi

nasional terhadap Bali untuk mendukung penyediaan sistem informasi data dan

koordinasi dan

informasi bidang pemerintahan umum,

kerjasama antar perangkat struktural biro

otonomi daerah, kerjasama, kependudukan

yang

dan teknologi e-government.

bidang

otonomi

Kependudukan.

akan

good governance

untuk meningkatkan

dalam

perundang-undangan dan penyempurnaan

nasional terhadap Bali untuk mendukung

e. Peningkatan

f. Cakupan jumlah kabupaten dan

nasional terhadap Bali untuk

d. Peningkatan peran

swasta, luar negeri maupun

d. Manfaatkan kertertarikan para pemimpin

terhadap Bali untuk meningkatan kualitas

pemerintahan daerah,

kependudukan

umum,

Kerjasama,

dan

Teknologi

civil

society

f.

Government f.

untuk meningkatan kualitas dan sebaran

Penguatan

untuk

meningkatkan koordinasi dan kerjasama

SDM. g. Manfaatkan tuntutan demokratisasi dan

antar perangkat struktural biro yang

good governance serta kuatnya civil society

bidang pemerintahan umum, otonomi

untuk mendukung ketersediaan dana dan

daerah, Kerjasama, kependudukan dan Teknologi E-Government

civil

g. Penguatan meningkatkan

sarana prasarana. h. Manfaatkan tuntutan demokratisasi dan

society

kualitas


untuk

sumberdaya

untuk meningkatkan koordinasi dan

manusia dan sarana prasarana.

civil

h. Penguatan

kerjasama antara instansi provinsi,

society

kabupaten/kota, masyarakat dan stake

untuk

holders.

mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada pada Biro Pemerintahan. i.

Peningkatan tehnologi komunikasi

dan

i.

informasi

untuk

koordinasi

kerjasama

untuk mengoptimalkan pelaksanaan

antar

peraturan perundang-undangan dan penyempurnaan peraturan pemerintah pusat

pemerintahan umum, otonomi daerah, Kerjasama,

kependudukan

dan

disesuaikan dengan kondisi Bali. j.

informasi

dan

untuk mendukung penyediaan sistem

komunikasi untuk untuk meningkatkan

informasi data dan informasi bidang

kualitas

pemerintahan umum, otonomi daerah,

sumberdaya

manusia

dan

informasi

dan

sarana prasarana.

pertanahan dan kependudukan.

k. Peningkatan teknologi komunikasi

untuk

Biro Pemerintahan. Peningkatan

kebijakan

kerjasama dengan pihak

lain untuk

meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar perangkat struktural biro yang bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, Kerjasama, kependudukan dan Teknologi E-Government. kualitas

kebijakan

kualitas

lain untuk sumberdaya

manusia dan sarana prasarana. n. Peningkatan

kualitas

lain untuk

mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada pada Biro Pemerintahan. jumlah

pelaksanaan Kependudukan kinerja

kab/kota

Sistem dapat

instansi

Manfaatkan tehnologi informasi dalam upaya kerjasama antara instansi provinsi, kabupaten/kota, masyarakat dan stake

holders. m. Manfaatkan tehnologi informasi untuk mensosialisasikan peraturan perundangundangan. mewujudkan sistem informasi data bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kependudukan. o. Manfaatkan kebijakan kerjasama dengan

kebijakan

kerjasama dengan pihak

o. Cakupan

meningkatkan kualitas dan sebaan SDM. l.

n. Manfaatkan tehnologi informasi untuk

kerjasama dengan pihak meningkatkan

Manfaatkan tehnologi informasi dalam upaya

untuk meningkatkan koordinasi dan

kualitas

m. Peningkatan

k.

mendukung

pelaksanaan kegiatan yang ada pada l.

Manfaatkan tuntutan demokratisasi dan


Teknologi E-Government Peningkatan teknologi

Manfaatkan tuntutan demokratisasi dan


dan

meningkatkan

perangkat struktural biro yang bidang

j.

Manfaatkan tuntutan demokratisasi dan good governance serta kuatnya civil society

E-

pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan sebaran SDM. p. Manfaatkan kebijakan kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung ketersediaan

dalam

dana dan sarana dan prasarana

Informasi memperlancar

terutama

yang


menangani bidang kependudukan

q. Manfaatkan kebijakan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara instansi provinsi, kabupaten/kota, masyarakat dan stake

holders. r.

Manfaatkan kebijakan kerjasama dengan pihak lain untuk mengoptimalkan pelaksanaan peraturan UU dan penyempurnaan peraturan pemerintah pusat disesuaikan dengan kondisi Bali.

s.

Manfaatkan kebijakan kerjasama dengan pihak lain untuk mewujudkan sistem informasi data bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kerjasama, kependudukan dan teknologi E-Government.

t.

Manfaatkan cakupan jumlah kabupaten / kota dalam pelaksanaan SIAK untuk mewujudkan sistem informasi data bidang kependudukan

Strategi S-T

THREATS a. Sebagai daerah pariwisata utama di Indonesia, Bali terancam kuatnya pengaruh globalisasi. b. Besarnya

tuntutan

masyarakat. c. Semakin

tingginya

kompetisi dengan daerah lain. d. Masih

kurangnya

pemerataan

dan

penyebaran penduduk serta terbatasnya daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. e. Belum

selesainya

penyusunan

ata

kependudukan yang valid dan up to date. f. Faktor

kenyamanan

juga

menyebabkan nilai tanah menjadi tinggi dan prospek bagus

bagi

sehingga

pengembang menyebabkan

nilai tanah tidak terkendali.

a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar perangkat struktural biro yang bidang pemerintahan umum, otonomi daerah,

Strategi W-T a. Peningkatan kualitas dan sebaran SDM dalam menghadapi tuntutan masyarakat. b. Peningkatan ketersediaan dana , sarana dan prasarana

kerjasama, kependudukan dan teknologi EGovernment dalam menghadapi besarnya tuntutan masyarakat.

c.

dengan kabupaten, provinsi lain, lembaga pendidikan, lembaga peneliatian , LSM dan tuntutan masyarakat.

pendidikan, lembaga peneliatian , LSM dan

kerjasama, kependudukan dan teknologi EGovernment dalam upaya pemerataan dan penyebaran penduduk serta daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

stake

informasi

umum,

otonomi

bidang

pemerintahan

daerah,

kerjasama,

peraturan

bidang

Peningkatan kualitas dan sebaran SDM menghadapi

kompetisi

dengan

g. Peningkatan ketersediaan dana, sarana dan prasarana

dalam

menghadapi

kompetisi

dengan daerah lain. h. Peningkatan

koordinasi

dan

kerjasama

antara pemerintah pusat, instansi provinsi, kabupaten/kota, holders

masyarakat

dalam

dan

menghadapi

stake

kompetisi

dengan daerah lain. i.

Peningkatan

penegakan

peraturan

perundang – undangan dalam menghadapi

i. Peningkatan koordinasi dan kerjasama pemerintahan umum, otonomi daerah,

dan

mengakomodasi

daerah lain.

h. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

antar perangkat struktural biro yang bidang

system

dalam

kasus pertanahan.

kasus- kasus pertanahan.

upaya

dalam

besarnya tuntutan masyarakat. f.

masyarakat dalam penyelesaian kasus-

dan sarana prasarana dalam penyelesaian

masyarakat

holders

dengan kondisi Bali untuk mengakomodasi

g. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan kabupaten, provinsi lain, lembaga

kerjasama

pemerintahan dari pemerintah pusat sesuai

kerjasama, kependudukan dan teknologi Ekasus pertanahan.

kabupaten/kota,

e. Penyempurnaan

f. Peningkatan koordinasi dan kerjasama

Government dalam penyelesaian kasus-

dan

untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat.

menghadapi arus globalisasi.


koordinasi

kependudukan dan teknologi E-Government

d. Peningkatan koordinasi Forkompimda


Peningkatan

tuntutan masyarakat.

pemerintahan umum di Kabupaten/Kota

manusia dan sarana prasarana dalam

untuk

d. Peningkatan system informasi data dan

c. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan

e. Peningkatan kualitas sumberdaya

memadai

antara pemerintah pusat ,instansi provinsi,

b. Peningkatan koordinasi serta kerjasama

masyarakat dalam menghadapi besarnya

yang

mengakomodasi tuntutan masyarakat.

kompetisi dengan daerah lain. j.

Peningkatan sistem informasi data dan informasi

bidang pemerintahan umum,

otonomi daerah, kerjasama, kependudukan dan

teknologi

E-Government

dalam

menghadapi kompetisi dengan daerah lain.


j. Peningkatan koordinasi dan kerjasama

k.

Penyempurnaan

peraturan

bidang

dengan kabupaten, provinsi lain, lembaga

pemerintahan dari pemerintah pusat yang


disesuikan

masyarakat dalam upaya pemerataan dan

menghadapi kompetisi dengan daerah lain.

penyebaran penduduk serta daya dukung

l.

alam dan daya tampung lingkungan. k. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

kondisi

Bali

dalam

Peningkatan kualitas dan sebaran SDM dalam menghadapi kuatnya arus globalisasi.

m. Peningkatan ketersediaan dana, sarana dan

dan sarana prasarana upaya pemerataan

prasarana dalam menghadapi kuatnya arus

dan penyebaran penduduk serta daya dukung alam dan daya tampung

dengan

globalisasi . n. Peningkatan

lingkungan.

koordinasi

dan

kerjasama

antara pemerintah pusat, instansi provinsi,

l. Peningkatan koordinasi dan kerjasama

kabupaten/kota,

masyarakat

dan

stake


holders dalam menghadapi kuatnya arus


globalisasi.

kerjasama, kependudukan dan teknologi E-

o. Peningkatan

Government dalam penyediaan data kependudukan yang valid dan up to date.

m. Peningkatan koordinasi dan kerjasama

penegakan

peraturan

perundang – undangan dalam menghadapi kuatnya arus globalisasi. p. Peningkatan sistem informasi data dan

dengan kabupaten, provinsi lain, lembaga

informasi


otonomi daerah, kerjasama, kependudukan

masyarakat dalam penyediaan data

dan

kependudukan yang valid dan up to date.

n. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

bidang pemerintahan umum,

teknologi

E-Government

dalam

menghadapi kuatnya arus globalisasi. q. Penyempurnaan

peraturan

bidang

dan sarana prasarana dalam penyediaan

pemerintahan dari pemerintah pusat yang

data kependudukan yang valid dan up to

disesuikan

date.

dengan

kondisi

Bali

dalam

menghadapi kuatnya arus globalisasi. r.

Peningkatan kualitas dan sebaran SDM dalam upaya untuk menyelesaikan kasuskasus sengketa pertanahan.

s.

Peningkatan ketersediaan dana, sarana dan prasarana

dalam

upaya

untuk

menyelesaikan kasus-kasus pertanahan. t.

Peningkatan

koordinasi

dan

kerjasama

antara pemerintah pusat, instansi provinsi, kabupaten/kota,

masyarakat

dan

stake

holders dalam upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa pertanahan. u. Peningkatan

penegakan

peraturan

perundang – undangan dalam upaya untuk menyelesaikan

kasus-kasus

sengketa

pertanahan. v.

Peningkatan sistem informasi data dan informasi daerah,

pemerintahan umum, otonomi kerjasama,

teknologi

kependudukan

E-Government

menyelesaikan

upaya

dan untuk

kasus-kasus

sengketa

peraturan

bidang

pertanahan. w. Penyempurnaan

pemerintahan dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi Bali dalam upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa pertanahan.


2.8

Hasil Analisis dan Pilihan Strategis Hasil analisis SWOT tentang faktor-faktor lingkungan serta dampaknya terhadap masa

depan organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kondisi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali merupakan dasar-dasar untuk menetapkan dan menyusun perencanaan strategis. Matriks analisis lingkungan strategis menyajikan hasil analisis SWOT terhadap faktor Internal dan Eksternal. Berdasarkan hasil analisis tersebut dikaitkan dengan visi dan misi, maka dihasilkan pilihan strategis (strategic choices) sebagai berikut : 1.

Peningkatan pengembangan teknologi informasi, perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan dan Catatan Sipil, kerjasama serta pengembangan teknologi informasi berbasis egovernment

2.

Peningkatan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan stake holder bidang pemerintahan

3.

Peningkatan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan

4.

Peningkatan Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan dan kelembagaannya

5.

Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penetapan tapal batas wilayah

6.

Peningkatan

peran

forum

koordinasi,

pembinaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di daerah.


BAB III VISI, MISI, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2013 - 2018 Visi dan misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam 5 (lima) tahun mendatang melalui Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Visi yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tahun 2013 – 2018 adalah : ”BALI MANDARA” yaitu Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera Penjelasan atas Visi diatas adalah : -

Bali yang Maju : Bali yang dinamis, yang terus bergerak menurut Dinamika pergerakan dan perkembangan manusia dan tetap menjunjung kesucian dan keiklasan demi tegaknya dharma.

-

Bali yang Aman : Bali yang ”dabdab” teratur secara niskala yang terhindar dari ancaman intervensi virus-virus ideologi yang bertentangan dengan Tri Hita Karana

-

Bali Damai : Bali yang diselimuti atmosfer kesejukan lahir bathin serta selalu dalam kondisi ”tis” dan kondusif sekaligus yang menggambarkan komunitas masyarakat Bali yang kental dengan suasana

”briyag-briyug”, pakedek

pakenyem”. -

Bali yang Sejahtera : Bali yang ”sukerta sekala niskala” sehingga memperoleh kemajuan, keamanan dan kedamaian yang sejati.

Untuk mewujudkan visi Bali Mandara, maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Bali 2013 -2018 sebagai berikut : 1.

Mewujudkan Bali yang berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern

2.

Mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis serta bebas dari berbagai ancaman

3.

Mewujudkan Bali yang sejahtera dan sukerta lahir bathin Berkaitan

dengan

penetapan tujuan dan

sasaran yang

merupakan

penegasan dari visi dan misi pembangunan Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali mengemban tugas pencapaian ketiga misi tersebut, yaitu (1) Mewujudkan Bali yang berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern; (2) Mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis serta


bebas dari berbagai ancaman dan mewujudkan Bali yang sejahtera dan sukerta lahir dan bathin. Misi pertama memuat sasaran yang akan dicapai yaitu tujuan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sedangkan misi kedua mengacu pada tujuan terkendalinya pertumbuhan, persebaran dan administrasi kependudukan. Misi pertama dan kedua pada prinsipnya dimaknai sebagai sebuah sinergitas yang komprehensif untuk mendorong pemerintah daerah ke katalisator dan mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong masyarakat agar lebih mandiri. Misi ini juga mengemban upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bertanggungjawab, efektif dan efisien disamping sebagai upaya menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta dan masyarakat meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2 Visi dan Misi Biro Pemerintahan Sebagai bagian dari kelembagaan Pemerintah Provinsi Bali, maka Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Visi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Visi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah : ” MEWUJUDKAN BALI MANDARA MELALUI TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

YANG

EFEKTIF

DENGAN

BERBASISKAN

E-

GOVERNMENT ”. Misi adalah upaya – upaya yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Adapun misi dari Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut ; 1.

Memantapkan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah.;

2.

Memantapkan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Umum;

3.

Memantapkan kebijakan penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;

4.

Memantapkan kebijakan Kerjasama Antar Daerah, Swasta dan Luar Negeri.

5.

Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan melalui teknologi e-Government


3.3. Tujuan dan Sasaran Untuk memperjelas tentang apa yang ingin dicapai Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam lima tahun ke depan, rumusan visi diuraikan menjadi tujuan dan sasaran strategis. Tujuan strategis merupakan pedoman dan memberikan fokus pada perumusan strategi, program, dan kegiatan, sedangkan sasaran merupakan ukuran tentang pencapaian tujuan strategis tersebut. a. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau hasil dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Adapun tujuan dari Visi dan Misi Biro

Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut : 1.

Terwujudnya

fasilitasi

dan

koordinasi

dalam

rangka

penyelenggaraan

dalam

rangka

penyelenggaraan

Pemerintahan daerah dan Otonomi Daerah 2.

Terwujudnya

fasilitasi

dan

koordinasi

dan

koordinasi

Pemerintahan Umum 3.

Terwujudnya

fasilitasi

penyelenggaraan

administrasi

kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4.

Terwujudnya fasilitasi dan

koordinasi di bidang kerjasama antar Daerah,

Swasta dan Luar Negeri; 5.

Terwujudnya kapasitas sarana perangkat lunak dan perangkat keras serta jaringan komunikasi e- Government di lingkungan pemerintah Provinsi Bali.

b. Sasaran Sasaran merupakan penyataan dari tujuan yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumberdaya, program dan kegiatan. Adapun sasaran dari Visi dan Misi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya jumlah bahan rumusan kebijakan bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah 2. Meningkatnya jumlah fasilitasi sengketa pertanahan dan jumlah penyelesaian tapal batas 3. Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki NIK / KTP Elektronik


4. Meningkatnya jumlah fasilitasi kesepakatan kerjasama yang dirintis 5. Meningkatnya jumlah layanan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis egovernment 3.4. Strategi dan arah kebijakan Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan strategi berdasarkan misi dari Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebagai berikut: Misi 1. Memantapkan kebijakan penyelenggaraan Otonomi Daerah; a. Meningkatkan kualitas penyiapan bahan rumusan kebijakan bidang pemerintahan umum dan otonomi dalam pembangunan b. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi yang berkaitan dengan penataan daerah otonomi. Misi 2. Memantapkan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Umum; a. Meningkatkan kapasitas aparat yang menangani persoalan sengketa pertanahan ditingkat Kabupaten dan kota b. Mengakselerasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan sengketa tanah melalui mediasi dan penegakan supremasi hukum c. Menyelesaikan permasalahan perbatasan antar pemerintah daerah d. Meningkatkan ketersediaan informasi tentang nama-nama unsur rupa bumi buatan e. Meningkatkan kapasitas pengelolaan kegiatan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan f. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah g. Meningkatkan kapasitas daerah dan aparatur pemerintahan Misi 3. Memantapkan kebijakan penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; a. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi rangka kepemilikan KTP dengan memperhitungkan rasio pelayanan b. Meningkatkan penataan tertib administrasi kependudukan c.

Membangun

pengembangan

sistem

informasi

dan

database

kependudukan


d. Meningkatkan faslitasi penguatan kualitas sumber daya aparatur pengelola administrasi kependudukan e. Menguatkan kapasitas Biro Pemerintahan sebagai instansi yang menangani administrasi kependudukan skala provinsi. Misi 4.

Memantapkan kebijakan Kerjasama Antar Daerah, Swasta dan Luar Negeri; a.

Meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah, swasta dan luar negeri;

b.

Mengoptimalkan forum-forum kerjasama antar daerah yang sudah terbentuk

Misi 5. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan melalui teknologi eGovernment : a. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana Teknologi informasi. b. Mengoptimalkan sarana E-Government. Untuk mewujudkan tujuan strategis yang ingin dicapai, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali merumuskan arah kebijakan yang akan ditempuh dalam lima tahun ke depan, yaitu: Misi 1 : Memantapkan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah; a. Peningkatan koordinasi penataan daerah otonom Misi 2 : Memantapkan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Umum; a. Peningkatan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan b. Percepatan/akselerasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan sengketa tanah c. Peningkatan

koordinasi

antar

pemerintah

daerah

dalam

hal

pengelolaan batas daerah. d. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah e. Fasilitasi Forum koordinasi pimpinan daerah dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat Misi 3 : Memantapkan kebijakan penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; a.

Peningkatan kualitas penataan administrasi penduduk ber-KTP guna menunjang tertib administrasi kependudukan.


b.

Peningkatan kualitas penataan administrasi akta kelahiran dan akta

perkawinan

guna

menunjang

tertib

administrasi

kependudukan. c. Misi 4

Pengembangan database kependudukan skala Provinsi.

: Memantapkan kebijakan Kerjasama Antar Daerah, Swasta dan Luar Negeri; a.

Peningkatan kerjasama antar daerah guna mengurangi konflik antar daerah, mengatasi penguasaan sumber daya alam dan aset ekonomi daerah

b.

Pengoptimalan

forum-forum

kerjasama

antar

daerah

guna

peningkatan potensi daerah Misi 5

: Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan melalui teknologi eGovernment a. Pengoptimalan

dalam penyediaan dan pengoperasian sarana

perangkat lunak dan perangkat keras serta

jaringan komunikasi

Pemerintah Provinsi Bali. b. Peningkatan kualitas SDM bidang teknologi informasi Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Visi

: Mewujudkan Bali Mandara Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dengan

Berbasiskan E-Government Misi 1 : Memantapkan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya fasilitasi

Meningkatnya jumlah

1. Meningkatkan kualitas

1. Peningkatan

dan koordinasi dalam

bahan rumusan

penyiapan bahan rumusan

koordinasi

rangka

kebijakan bidang

kebijakan bidang

penyelenggaraan

penyelenggaraan

Pemerintahan daerah

pemerintahan umum dan

otonomi daerah

Pemerintahan Daerah

dan Otonomi Daerah

otonomi dalam

dan Otonomi Daerah

pembangunan 2. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah


Misi 2 : Memantapkan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Umum; Tujuan Sasaran Strategi

Kebijakan

Terwujudnya fasilitasi

MeningkatnyaJumlah

1. Peningkatan fasilitasi

1. Inventarisasi

dan koordinasi dalam

fasilitasi sengketa

penyelesaian sengketa

laporan kasus

rangka

pertanahan dan

pertanahan

sengketa pertanahan

penyelenggaraan

jumlah penyelesaian

2. Akselerasi penyelesaian

2. Akselerasi

Pemerintahan Umum

tapal batas

konflik-konflik pertanahan dan

penyelesaian konflik-

sengketa tanah melalui

konflik pertanahan

mediasi dan penegakan

dan sengketa tanah

supremasi hukum

2. Peningkatan

3. Penyelesaian permasalahan

koordinasi antar

perbatasan antar pemerintah

pemerintah daerah

daerah

dalam hal

4.Memantapkan

pengelolaan batas

penyelenggaraanpemerintahan

daerah.

umum

3.Peningkatan

5. Koordinasi Keamanan dan

koordinasi antar

Ketertiban Masyarakat

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum 4.Terfasilitasinya Forkompimda Provinsi Bali

Misi 3 : Memantapkan kebijakan penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; Tujuan

Sasaran

Terwujudnya

Meningkatnya

fasilitasi dan

fasilitasi jumlah

koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, dan Catatan Sipil.

penduduk yang memiliki NIK/KTP elektronik

Strategi

Kebijakan 1. Peningkatan kualitas

1. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi rangka

penataan administrasi

kepemilikan KTP dengan

penduduk ber-KTP guna

memperhitungkan rasio

menunjang tertib

pelayanan

administrasi kependudukan

2. Peningkatan penataan

2. Peningkatan kualitas

administrasi kepemilikan

penataantertib

akta kelahiran dan

administrasi

perkawinan

kependudukan

3. Pembangunan sistem

3. Pembangunan database

informasi dan database

kependudukan skala

kependudukan

provinsi

4. Penguatan kapasitas Biro Pemerintahan sebagai instasi yang menangani administrasi kependudukan skala provinsi.


Misi 4 : Memantapkan kebijakan Kerjasama Antar Daerah, Swasta dan Luar Negeri Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Terwujudnya fasilitasi

Meningkatnya jumlah

1. Meningkatkan

1. Peningkatan

dan koordinasi di

kesepakatan

kerjasama antar

kerjasama antar daerah

bidang kerjasama antar

kerjasama yang dirintis

pemerintah daerah

guna mengurangi konflik

Daerah, Swasta dan

/dilaksanakan

2. Optimalisasi forum-

antar daerah, mengatasi

forum kerjasama antar

penguasaan sumber

daerah yang sudah

daya alam dan aset

terbentuk

ekonomi daerah

Luar Negeri

2. Optimalisasi forumforum kerjasama antar daerah guna peningkatan potensi daerah Misi 5 : Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan melalui teknologi e-Government Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Meningkatnya jumlah

1. Meningkatkan

1. Mengoptimalkan

layanan

dukungan sarana dan

penyediaan dan

penyelenggaraan

prasarana Teknologi

pengoperasian sarana

pemerintahan yang

informasi

perangkat lunak dan

komunikasi di

berbasis Teknologi e-

2. Optimalisasi sarana

perangkat keras serta

lingkungan pemerintah

government

Terwujudnya kapasitas sarana perangkat lunak dan perangkat keras serta jaringan

Provinsi Bali

E-Government

jaringan komunikasi Pemerintah Provinsi Bali. 2. Peningkatan kualitas SDM bidang teknologi informasi


BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF

4.1. Program Program merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat visi dan misi (kebijakan, tujuan dan sasaran) yang telah ditetapkan, serta dalam rangka mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik. Program-program pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam mewujudkan Visi dan Misi Biro Pemerintahan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah : Program Prioritas : 1. Program Penataan Daerah Otonomi Baru; 2. Program Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan; 3. Program Penataan administrasi kependudukan; 4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa; Program Wajib : 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 3. Program Upacara Nasional dan Keagamaan 4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5. Program pelayanan administrasi perkantoran 4.2. Kegiatan I.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru; 1.

Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Daerah;

2.

Pemantapan Otonomi Daerah;


3. Monitoring dan Evaluasi Urusan Pemerintahan; 4. Fasilitasi dan Koordinasi Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5. Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Daerah ; 6. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administratif Antar Daerah dan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah; 7. Fasilitasi perapatan pilar, pemeliharaan pilar dan pembangunan kembali pilar yang hilang atau rusak; 8. Fasilitasi Nama Rupa Bumi unsur alami dan buatan; 9. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan bidang Pemerintahan Umum; 10. Koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kab./Kota se Bali 11. Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 12. Fasilitasi Tim Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; II.

III.

Program Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan; 1.

Fasilitasi dan Koordinasi Pendelegasian Pengadaan Tanah;

2.

Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan;

Program Penataan administrasi kependudukan 1. Koordinasi Pemantauan Tertib Administrasi Kependudukan di Provinsi Bali; 2.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan;

3. Dukungan dan Penguatan Tertib Administrasi Kependudukan; 4. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Bali; 5. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; 6. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu; 7.

Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK;

8.

Penyusunan kajian kependudukan provinsi Bali;

9.

Pendataan Penduduk untuk Pemutakhiran Database Kependudukan

10. Dukungan dan Implementasi e-KTP IV.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; 1.

Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri;

2.

Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah di 9 Kabupaten/Kota;

3.

Peningkatan Kerjasama Antar Anggota Mitra Praja Utama (MPU);

4.

Fasilitasi Peningkatan Kerjasama antar Daerah;

5.

Rapat Koordinasi Kerjasama Kawasan Nusa Tenggara;


6.

Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Luar Negeri;

7.

Fasilitasi Kerjasama Antar Anggota APPSI;

8. Peningkatan

Kapasitas

Pemerintah

Daerah

dalam

penyelenggaraan

Kerjasama Daerah; 9.

Monitoring dan Inventarisasi Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri di 9 (Sembilan) Kab/Kota di Bali;

10. Workshop Evaluasi Kerjasama antar Daerah; 11. Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah, Regional dan Internasional; 12. Fasilitasi Peningkatan Peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka Kerjasama Pembinaan Wilayah; V.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa; 1. Pengadaan

Perangkat

Jaringan

dan

sarana

sistem

dalam

rangka

pengembangan e-Government Provinsi Bali; 2. Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana E-Government Prov. Bali; 3. Pengelolaan dan pengolahan Data E-Government Provinsi Bali; VI.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.

Fasilitasi Pemerintahan Kecamatan Se Bali;

VII. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 1.

Penyusunan LPPD Provinsi Bali dan Monitoring LPPD Kabupaten/Kota;

2.

Penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan Gubernur Bali;

VIII.

Program Upacara Nasional dan Keagamaan

IX.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan Peralatan Kantor; 2. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas.

X.

Program pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan alat tulis kantor; 2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;


4.3. Indikator Kinerja Berdasarkan visi, misi serta tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan

dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018,

perencanaan strategis Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali 5 (lima ) tahun mendatang mendasarkan diri pada Misi Pertama yaitu mewujudkan Bali yang berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern yang bertujuan meningkatkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Adapun Indikator kinerja Biro Pemerintahan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :


Tabel 4.1 : Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi Indikator

Kondisi

Kinerja pd awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun 2014

2015

2016

2017

Kinerja pd 2018

Akhir Periode RPJMD

I.

Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan dan Otonomi daerah

II.

Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan

III. Persentase Tapal batas wilayah yang memiliki kejelasan hukum

100% 7 kasus

5 segmen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4 kasus

4 kasus

4 kasus

4 kasus

4 kasus

20 kasus

100%

100%

100%

100%

100%

2 segmen

2 segmen

2 segmen

2 segmen

2 segmen

100%

100%

100%

100%

100%

85%

90%

92%

95%

98%

98%

2

2

2

2

2

10

kerjasama

kerjasama

kerjasama

kerjasama

kerjasama

kerjasama

8

8

8

9

10

43

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

10 segmen

IV. Persentase Penduduk yang memiliki NIK (ber KTP) 85% V. Persentase kerjasama Luar Negeri dan Dalam Negeri yang terlaksana VI.

5 kerjasama

Persentase SKPD yang telah mengembangkan teknologi e-

34 RS/Pus

Government

kesmas


BAB V PENUTUP

RENSTRA Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali lima tahun mendatang. Lebih lanjut Renstra akan menjadi dasar evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan. Perencanaan Strategis ini diharapkan (1) memudahkan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam menyusun rencana kegiatan dan program tahunan secara terpadu, terarah dan terukur, (2) menyediakan acuan resmi bagi Biro Pemerintahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan daerah yang dananya bersumber dari APBD; (3) memudahkan dalam memahami dan menilai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program-program operasional tahunan dalam rentang periode tahun 2013 – 2018; serta (4) sebagai tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Demikian dokumen Renstra Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ini kami susun. Dalam upaya menyempurnakan dokumen ini, tentunya saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dari pihak-pihak yang berkompeten. Terima kasih.

Denpasar,

April 2014

Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali,

Drs. I Wayan Sudana, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19581231 198703 1 128


DAFTAR ISI BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF... 32

Recommend Documents