BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V

RENCANA PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK

SASARAN,

DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Dalam kerangka pembangunan Good Governance yang berorientasi pada hasil, dan dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan di bidang lingkungan hidup, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, BLH Provinsi Jawa Timur perlu menyusun dan menetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan prioritas dalam RPJMD serta visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan, penyusunan dan penetapan yang dilakukan perlu dititikberatkan pada penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak hanya menunjukan kemampuan terhadap besarnya penyerapan atau realisasi anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. IKU yang ditetapkan harus dapat mendeskripsikan dan menggambarkan kinerja BLH Provinsi Jawa Timur, serta menunjukan keberhasilan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Dengan mengacu pada Visi, Misi dan Fokus Program KDH dan Wakil KDH Terpilih, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang ditetapkan oleh KNLH, dan komponen SPM Bidang Lingkungan Hidup, maka IKU BLH Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dan akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai berikut: Tabel 5. 1 Visi

Ketersediaan Lingkungan Hidup Jawa Timur yang Baik dan Sehat

Visi, Misi, IKU, dan Target Kinerja BLH Provinsi Jawa Timur dalam Pelaksanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Misi

- Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Prima - Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan - Meningkatkan dan Mengembangkan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Utama (IKU)

yang

-

Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2013) 45

Cakupan wilayah sumber mata air yang terkonservasi (titik)

-

300

5

5

5

5

5

5

330

100

100

100

100

100

100

100

100

Cakupan lahan kritis terehabilitasi (lokasi)

Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%)

Metode/Rumus Perhitungan

Jml Pengaduan yg Ditindaklanjuti × 100% Jml Total Pengaduan yg Diterima

53

2014

2015

Target Kinerja 2016 2017 2018

5

5

5

5

5

5

Kondisi Kinerja Akhir Periode 75

2019

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019

54 Visi

Misi

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Cakupan titik pantau sungai dengan peningkatan kualitas air (%)

Metode/Rumus Perhitungan

Jml Titik Pantau dgn Peningkatan Kualitas × 100% Jml Ttl Titik Pantau


2014

2015

Target Kinerja 2016 2017 2018

31

32

33

34

35

36

Kondisi Kinerja Akhir Periode 36

8

9

10

11

12

13

14

14

80

81

82

83

84

85

86

86

8/12

8/12

8/12

8/12

8/12

8/12

8/12

8/12

60

60

60

60

60

60

60

60

100

-

4

4

4

4

4

80

2019

Kualitas air dihitung menggunakan metode STORET atau metode Indeks Pencemaran Air (IPA) Cakupan titik pantau dengan peningkatan kualitas udara ambien (%)

Jml Titik Pantau dgn Peningkatan Kualitas × 100% Jml Ttl Titik Pantau

Kualitas udara ambien dihitung menggunakan metode Indeks Pencemaran Udara (IPU) Cakupan pengawasan industri dan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan AMDAL dan hukum lingkungan kewenangan provinsi (%) Rasio penyelesaian kasus atau pelanggaran hukum lingkungan hidup dengan Sanksi Administrasi

Jml Industri dan Usaha/Kegiatan dgn AMDAL Kewenangan Provinsi yg Diawasi × 100% Jml Ttl Industri dan Usaha/Kegiatan dgn AMDAL Kewenangan Provinsi Jml Kasus Lingkungan yg Dikenai Sanksi Administrasi Jml Ttl Kasus Lingkungan yg Diterima

Atau dengan satuan persentase Jumlah penurunan emisi GRK (juta ton eq CO2)

-

Sebagaimana telah diutarakan pada Bab sebelumnya bahwa telah terjadi perubahan dan pergeseran persepsi para implementor terhadap penetapan, pelaksanaan dan pengukuran indikator kinerja dalam Renstra periode sebelumnya, serta hasil evaluasi kinerja yang menunjukan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya, maka perlu ditetapkan IKU sebagaimana tersebut pada Tabel 5.1. Dengan adanya penyempurnaan dalam perumusan dan penetapan IKU tersebut diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan atau implementasi yang lebih efektif dalam pembangunan bidang lingkungan hidup. Selain itu, faktor yang tidak kalah pentingnya untuk dijadikan pertimbangan dalam menetapkan IKU dimaksud, yaitu terakomodasinya program-program prioritas dalam RPJMD, serta visi, misi dan program KDH dan Wakil KDH Terpilih.

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur


Adapun penjelasan terkait IKU yang ditetapkan pada Tabel 5.1 adalah sebagai berikut: 1. Cakupan lahan kritis yang terehabilitasi Penetapan IKU cakupan lahan kritis yang terehabilitasi berkaitan dengan semakin tingginya luasan lahan kritis akibat perubahan fungsi lahan. Sesuai dengan data capaian awal perencanaan, maka diperoleh 45 (empat puluh lima) lokasi lahan kritis yang berada di Jawa Timur. Melalui Renstra 20142019, pelaksanaan program dan kegiatan terkait cakupan lahan kritis yang terehabilitasi ditargetkan sebanyak 5 (lima) lokasi lahan kritis setiap tahunnya. Sehingga, pada akhir periode Renstra, diharapkan cakupan lahan kritis yang terehabilitasi adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lokasi. Pencapaian IKU cakupan lahan kritis yang terehabilitasi secara teknis akan diwujudkan berupa pelaksanaan demo ploting (demplot) rehabilitasi lahan dengan luasan lahan sebesar 2 ha (dua hektar) per lokasi demplot. 2. Cakupan wilayah sumber mata air yang terkonservasi Berkenaan dengan semakin banyaknya sumber-sumber mata air yang hilang atau mengecil, program dan kegiatan BLH Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan konservasi lebih difokuskan pada wilayah sumber-sumber mata air dengan asumsi bahwa jika sumber mata air memiliki kualitas dan fungsi yang baik, maka kapasitas pasokan sumber daya air menjadi semakin baik juga. Data capaian awal perencanaan menunjukan bahwa terdapat 300 (tiga ratus) titik wilayah sumber mata air yang tersisa di Jawa Timur. Oleh karena itu, untuk mengembalikan fungsi dan kualitas sumber-sumber mata air, maka ditargetkan sebanyak 5 (lima) titik wilayah sumber mata air yang dikonservasi setiap tahunnya, dan terdapat 330 (tiga ratus tiga puluh) titik wilayah sumber mata air yang terkonservasi di akhir periode Renstra. 3. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Dengan semakin tingginya pemahaman dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka penetapan target persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diharapkan juga semakin besar untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih terpadu dengan melibatkan berbagai stakeholders. Oleh karenanya, target persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditetapkan adalah sebesar 100% (seratus persen) setiap tahunnya. 4. Cakupan titik pantau sungai dengan peningkatan kualitas air Dalam rangka penyediaan kebutuhan air yang layak, maka perlu dilakukan pemantauan beberapa titik pada wilayah sungai. Kegiatan pemantauan sungai menjadi penting sebagai kegiatan yang sistematis dan sinergis terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan konservasi sumber mata air. Melalui IKU cakupan titik pantau sungai dengan peningkatan kualitas air, ditetapkan bahwa ada peningkatan target sebesar 1% (satu persen) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019

55

56


titik pantau yang mengalami peningkatan kualitas air dari jumlah total titik yang dipantau setiap tahunnya. Data capaian awal perencanaan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan kondisi akhir periode Renstra sebesar 36% (tiga puluh enam persen) diperoleh melalui perhitungan rumus pada Tabel 5.1 dengan asumsi apabila jumlah total titik yang dipantau sebanyak 30 (tiga puluh) titik, maka titik pantau yang mengalami peningkatan kualitas air adalah sebanyak 9 (sembilan) titik. Sedangkan target jumlah total titik pantau dijabarkan secara rinci pada Tabel 5.3. Sementara itu, untuk memperoleh data dan informasi terkait kualitas air pada titik pantau dengan tingkat akurasi yang memadai, BLH Provinsi Jawa Timur menggunakan metode STORET atau Indeks Pencemaran Air (IPA) dalam perhitungan dan analisisnya. 5. Cakupan titik pantau dengan peningkatan kualitas udara ambien Target dan capaian IKU cakupan titik pantau dengan peningkatan kualitas udara ambien memiliki pola pelaksanaan yang sama dengan cakupan titik pantau sungai dengan peningkatan kualitas air. Peningkatan target setiap tahun yang ditetapkan adalah sebesar 1% (satu persen) dengan data capaian awal sebesar 8% (delapan persen) dan kondisi akhir periode Renstra sebesar 14% (empat belas persen). Pencapaian IKU cakupan titik pantau dengan peningkatan kualitas udara ambien dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas udara ambien secara berkala di 3 (tiga) lokasi atau titik setiap kabupaten/kota. 6. Cakupan pengawasan industri dan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan AMDAL dan hukum lingkungan kewenangan provinsi Program dan kegiatan yang terkait dengan IKU cakupan pengawasan industri dan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan AMDAL dan hukum lingkungan kewenangan provinsi bertujuan untuk meningkatkan jumlah industri dan usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap pelaksanaan AMDAL dan hukum lingkungan dalam lingkup kewenangan BLH Provinsi Jawa Timur. Selain itu, IKU ini juga mendukung pencapaian IKU cakupan titik pantau sungai dengan peningkatan kualitas air, dan IKU cakupan titik pantau dengan peningkatan kualitas udara ambien. Target yang ditetapkan pada awal perencanaan adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) jumlah industri dan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dari jumlah total industri dan usaha dan/atau kegiatan dengan AMDAL kewenangan BLH Provinsi Jawa Timur, dan peningkatan target setiap tahunnya sebesar 1% (satu persen). Sehingga, pada akhir periode Renstra cakupan pengawasan industri dimaksud adalah sebesar 86% (delapan puluh enam persen). 7. Rasio penyelesaian kasus atau pelanggaran hukum lingkungan hidup dengan Sanksi Administrasi Data capaian tahun awal perencanaan sebesar 8/12 memiliki arti bahwa dari 12 (dua belas) kasus atau pelanggaran hukum lingkungan hidup, 8 (delapan) kasus diantaranya telah diselesaikan dengan Sanksi Administrasi. Sedangkan 4 (empat) kasus sisanya sedang atau telah diselesaikan dengan proses atau sanksi pidana. Hal tersebut memiliki indikasi bahwa BLH Provinsi Jawa Timur menetapkan target penyelesaian kasus atau pelanggaran hukum lingkungan hidup dengan Sanksi Administrasi dengan besaran perbandingan 2/3 atau sebesar 60% (enam puluh persen) dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur


jumlah total kasus atau pelanggaran hukum, dimana paling tidak 2 (dua) dari 3 (tiga) kasus atau pelanggaran hukum lingkungan hidup telah diselesaikan oleh BLH Provinsi Jawa Timur dengan Sanksi Administrasi. 8. Jumlah penurunan emisi GRK Tingginya intensitas penggunaan BPO pada kendaraan bermotor, industri dan kegiatan lainnya berpotensi terhadap peningkatan emisi GRK. Sehingga, IKU jumlah penurunan emisi GRK terfokus pada upaya penurunan konsentrasi CO2 di udara dengan target penurunan yang ditetapkan setiap tahunnya adalah sebesar 4 (empat) juta ton, dan kondisi akhir periode Renstra dengan konsentrasi CO2 di Jawa Timur sebesar 80 (delapan puluh) juta ton. Selanjutnya, IKU pada Tabel 5.1 tersebut dijabarkan secara rinci pada Tabel 5.2 dan Tabel 5.3 berikut.


57


58 Tabel 5. 2 Tujuan

Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik

Melestarikan ketersediaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Pendanaan Indikatif Sasaran

Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik

Indikator Sasaran

Cakupan pelayanan administrasi, serta sarana dan prasarana aparatur (unit)

Meningkatnya instrumen penyusunan, pengendalian, dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan Meningkatnya luasan lahan kritis terehabilitasi

Dokumen perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan (paket)

Meningkatnya debit atau kapasitas pasok sumber mata air

Cakupan wilayah sumber mata air yang terkonservasi (titik) Taman keanekaragaman hayati (lokasi)

Meningkatnya keanekaragaman hayati wilayah daratan Meningkatnya jumlah desa/kelurahan pelestari kualitas dan fungsi lingkungan Meningkatnya jumlah sekolah berbudaya lingkungan Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup

Lahan kritis yang terehabilitasi (lokasi)

Desa/kelurahan pelestari kualitas dan fungsi lingkungan (desa/kelurahan) Sekolah berbudaya lingkungan (sekolah) Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diterima (%)

Program

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Program Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Indikator Kinerja Program (Outcome)


Target 2014

2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Berdasarkan KUA-PPAS 2016 2017 2018 Rp. Target Rp. Target Rp.

Target

Rp.

Target

1

1

3.193.209.090

1

3.289.005.363

1

3.387.675.524

1

1

1

1

1.122.490.910

1

1.156.165.637

1

1.190.850.606

1

1

1

316.210.000

1

325.696.300

1

Dokumen perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan (paket)

-

1

1

250.000.000

1

275.000.000

Cakupan lahan kritis yang terehabilitasi (lokasi)

45

5

5

1.011.010.000

5


300

5

5

5.768.870.000

5


100

100

Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran SKPD (unit) Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SKPD (unit) Peningkatan kapasitas pelayanan publik SKPD (paket)


100

100

2019

Kondisi Kinerja Akhir Periode

Target

Rp.

3.489.305.789

1

3.593.984.963

1

1

1.226.576.125

1

1.263.373.408

1

335.467.189

1

345.531.205

1

355.897.141

1

1

302.500.000

1

332.750.000

1

366.025.000

6

1.112.111.000

5

1.223.322.100

5

1.345.654.310

5

1.480.219.741

75

6.345.757.000

5

6.980.332.700

5

7.678.365.970

5

8.446.202.567

330

100

100

100

100

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tujuan

Sasaran

Meningkatnya instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan lingkungan

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Meningkatnya penaatan hukum lingkungan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan atau industri

Meningkatnya kualitas air pada titik yang dipantau dengan metode STORET atau metode indeks pencemaran air

Meningkatnya kualitas udara ambien pada titik yang dipantau dengan metode indeks pencemaran udara Meningkatnya penyelesaian kasus hukum lingkungan hidup

Indikator Sasaran

Rasio jumlah hasil analisis dan rekomendasi instrumen pengelolaan lingkungan hidup per jumlah total instrumen pengelolaan lingkungan hidup Rasio jumlah rekomendasi atau perijinan lingkungan yang diterbitkan per jumlah total permohonan rekomendasi atau perijinan lingkungan yang diterima Cakupan pengawasan industri terhadap pelaksanaan AMDAL/UKLUPL dan hukum lingkungan (%) Cakupan industri taat hukum lingkungan (%) Cakupan titik pantau dengan peningkatan kualitas air (menggunakan metode STORET atau metode indeks pencemaran air) (%) Cakupan titik pantau dengan peningkatan kualitas udara ambien (menggunakan metode indeks pencemaran udara) (%) Rasio jumlah kasus hukum lingkungan yang dikenai Sanksi Administrasi per jumlah total kasus hukum lingkungan yang diterima

Program

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2013)

Target 2014

Cakupan titik pantau dengan peningkatan kualitas air (menggunakan metode STORET atau metode indeks pencemaran air) (%)

30

Cakupan titik pantau dengan peningkatan kualitas udara ambien (menggunakan metode indeks pencemaran udara) (%)

8


2015 Target

Rp.

31

32

7.270.120.000

9

10

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Berdasarkan KUA-PPAS 2016 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp.

33

11

7.997.132.000

34

12

8.796.845.200

35

13

9.676.529.720


2019 Target

Rp.

36

10.644.182.692

14

36

14

59


60 Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkat dan berkembangnya pelaksanaan Program Good Environmental Governance (GEG) sebagai upaya pengendalian pencemaran dari kegiatan domestik Meningkatnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup

Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup

Pengembangan Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan Hidup Meningkatnya penerapan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan Meningkatnya penerapan manajemen dan fasilitas pengelolaan limbah

Evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang laboratorium lingkungan

di

Program



Target 2014

Cakupan pengawasan industri dan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan AMDAL dan hukum lingkungan kewenangan provinsi (%)

80

81

82

83

84

85

86

86

Rasio penyelesaian kasus atau pelanggaran hukum lingkungan hidup dengan Sanksi Administrasi (%)

8/12 (60%)

8/12 (60%)

8/12 (60%)

8/12 (60%)

8/12 (60%)

8/12 (60%)

8/12 (60%)

8/12 (60%)

2015 Target

Rp.


2019 Target

Rp.


Kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan ADIPURA per jumlah total kabupaten/kota di Jawa Timur (kabupaten/kota)

Persentase instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang menerapkan SPM Bidang Lingkungan Hidup (%) Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup yang sesuai Juknis (dokumen) Dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup (dokumen) Produk hukum lingkungan hidup daerah yang ditetapkan (dokumen)

Persentase industri dengan teknologi yang ramah lingkungan (%) Persentase industri dengan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada AMDAL/UKLUPL (%) Rasio jumlah laboratorium uji kualitas lingkungan yang ditetapkan sebagai laboratorium lingkungan per jumlah total


Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tujuan

Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan dan kapasitas UPT Laboratorium Lingkungan

Meningkatnya upaya penurunan emisi GRK

Indikator Sasaran

laboratorium uji kualitas lingkungan di Jawa Timur Pelayanan uji kualitas lingkungan (pelayanan) Rasio jumlah UPT laboratorium lingkungan yang terstandarisasi dan terakreditasi per jumlah total UPT laboratorium lingkungan di Jawa Timur Penurunan emisi GRK (juta ton eq CO2)

Program

Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim



Target 2014

Jumlah penurunan emisi GRK (juta ton eq CO2)

100

-


2015 Target

Rp.

4

1.000.000.000


4

1.100.000.000

4

1.210.000.000

4

1.331.000.000


2019 Target

Rp.

4

1.464.100.000

61

80


62 Tabel 5. 3 Program

Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output) dan Pendanaan Indikatif


Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran SKPD (unit)

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SKPD (unit)

1.

2.

3.

4.

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana

Sub Kegiatan

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pelaksanaan Penatausahaan Surat, Naskah, dan Arsip Dinas Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional Penggantian Suku Cadang Peralatan Operasional Penyediaan Jasa Tenaga Outsourcing Pemeliharaan Ringan Mesin dan Peralatan Operasional Pemeliharaan Ringan Gedung dan Bangunan Penyediaan Pemeliharaan Berat Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Ringan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan Penyediaan Modal Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga

Penyediaan Modal Alat-Alat Studio dan Komunikasi

Penyediaan Kendaraan Operasional

Dinas

Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

Jumlah SP2D LS/GU/UP dan Gaji Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan surat, naskah, dan arsip dinas Jumlah bahan bakar minyak/gas/pelumas alat operasional (liter) Jumlah suku cadang peralatan operasional (unit) Jumlah tenaga outsourcing (orang) Jumlah mesin dan peralatan operasional dengan pemeliharaan ringan (unit) Jumlah paket pemeliharaan ringan gedung dan bangunan (paket) Jumlah paket pemeliharaan berat gedung dan bangunan (paket) Jumlah paket pemeliharaan jaringan/instalasi telepon, listrik dan air (paket) Jumlah penyediaan AC (unit) Jumlah penyediaan PC (unit) Jumlah penyediaan laptop/notebook (unit) Jumlah penyediaan printer (unit) Jumlah penyediaan genset (unit) Jumlah penyediaan lampu taman (titik) Jumlah penyediaan kamera (unit) Jumlah penyediaan CCTV (paket) Jumlah penyediaan sound system (unit) Jumlah penyediaan kendaraan dinas operasional (unit)



Target 2014

2015

Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Indikatif Berdasarkan KUA-PPAS 2016 2017 2018 Rp. Target Rp. Target Rp.

Target

Rp.

Target

325

325

3.193.209.090

325

-

1

1

18.000

18.000

18.000

4

8

8

3.289.005.363

1

1.122.490.910

18.000

8

325

3.387.675.524

1

1.156.165.637

18.000

8

325

3.489.305.789

1

1.190.850.606

18.000

8

2019 Target

Rp.

325

3.593.984.963

1

1.226.576.125

18.000

8

Kondisi Kinerja Akhir Periode 1.625

6

1.263.373.408

18.000

52

10

10

12

12

12

12

12

12

115

115

125

137

156

166

180

180

4

4

4

4

4

4

4

28

4

4

4

4

4

4

4

28

3

3

3

3

3

3

3

21

36

1

1

1

1

1

1

42

68

2

1

1

2

1

1

76

49

1

-

1

-

-

1

52

39

-

1

-

-

-

1

41

1

-

-

1

-

-

-

2

9

-

-

-

5

-

-

14

4

-

-

1

-

-

1

6

1

-

-

1

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

2

33

-

-

-

1

-

1

35

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Program


Kegiatan

Sub Kegiatan



Target 2014

1

1

-

-

1

-

1

1

85.000.000

1

93.500.000

1

102.850.000

1

113.135.000

1

124.448.500

6

-

1

1

165.000.000

1

181.500.000

1

199.650.000

1

219.615.000

1

241.576.500

6

1.756. 166.861 45

1.756. 166.871 5

1.756. 166.881 5

90

10

10

10

10

10

10

150

407.097

407.087

407.077

407.067

407.057

407.047

407.037

407.027

6

1

1

1

2

2

2

15

Jumlah lokasi sumber mata air yang terkonservasi (titik) Jumlah perolehan penghargaan KALPATARU

300

5

5

11

1

1

1

1

1

1

17

Jumlah taman keanekaragaman hayati (lokasi)

3

1

1

1

1

1

1

9

Jumlah desa atau kelurahan bersih dan lestari (DESA BERSERI) Jumlah sekolah berbudaya lingkungan (ADIWIYATA)

80

15

15

217

25

25

25

25

25

25

367

1.500

250

250

250

250

250

250

3.000

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Program Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Peningkatan kapasitas pelayanan publik SKPD (paket)

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Pelayanan Informasi Publik Penyediaan Data dan Informasi SKPD

Pelayanan informasi publik (unit) Data dan informasi SKPD (paket)

Dokumen perencanaan dan evaluasi hasil penyelenggaraan pemerintahan (paket)

Penyusunan Dokumen Perencanaan

-

-

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Cakupan lahan kritis yang terehabilitasi (lokasi)

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Rehabilitasi Lahan Kritis untuk Mencegah Terjadinya Erosi, Tanah Longsor, dan Sedimentasi Daerah Aliran Sungai, serta Meningkatkan Kualitas Lahan Produktif

Jumlah dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup (paket) Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup (paket) Luas tutupan vegetasi lahan (Ha) Jumlah lokasi lahan kritis yang terehabilitasi (titik) Luas lahan kritis yang terehabilitasi (Ha) Luas total lahan kritis (Ha) Jumlah perolehan penghargaan Menuju Indonesia Hijau

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam



Pelestarian dan Perlindungan Sumber Daya Alam

Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pelestarian dan Perlindungan Sumber Daya Alam

Peningkatan Tutupan Vegetasi Lahan dan Ruang Terbuka Hijau (MPH)

Pembinaan Berbagai Stakeholder Dalam Upaya Peningkatan Tutupan Lahan dan Ruang Terbuka Hijau Peningkatan Perlindungan Sumber Mata Air (PERMATA) Pembinaan Berbagai Stakeholder Dalam Upaya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (KALPATARU) Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Wilayah Daratan (KEHATI) Pengembangan Desa atau Kelurahan Bersih dan Lestari (DESA BERSERI) Pengembangan Penyelenggaraan Sekolah Berbudaya Lingkungan (ADIWIYATA) Pengembangan Kemitraan Dengan Berbagai Stakeholder Melalui Peringatan Hari

Jumlah partisipan peringatan Hari Lingkungan Hidup dari instansi pemerintah,


2015 Target

Rp. 316.210.000

Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Indikatif Berdasarkan KUA-PPAS 2016 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1

325.696.300

1

1.011.010.000

997.347.947

3.531.893.023

1.756. 166.891 5

5

15

1

335.467.189

1

1.112.111.000

1.097.082.742

3.885.082.325

1.756. 166.901 5

5

15

1

345.531.205

1

1.223.322.100

1.206.791.016

4.273.590.558

1.756. 166.911 5

5

15

2019 Target 1

Rp. 355.897.141

1

1.345.654.310

1.327.470.118

4.700.949.614

1.756. 166.921 5

5

15

Kondisi Kinerja Akhir Periode 1 5

1.480.219.741

1.460.217.130

5.171.044.575

63

1.756. 166.931 75

330

170


64 Program


Kegiatan

Sub Kegiatan

Lingkungan Hidup

komunitas, pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan masyarakat umum

Fasilitasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diterima (%) Jumlah media publikasi data dan informasi lingkungan hidup (media) Jumlah laporan SLHD Provinsi (buku) Jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun laporan SLHD Jumlah kajian pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan (dokumen) Rasio jumlah rekomendasi atau perijinan lingkungan yang diterbitkan per jumlah total permohonan rekomendasi atau perijinan lingkungan yang diterima Jumlah kajian rencana tata ruang dan/atau dampak lingkungan (dokumen)

Pengembangan Media Komunikasi Dalam Peningkatan Akses dan Penyebaran Informasi Status Lingkungan Hidup (SLHD)

Pengembangan dan Penerapan Instrumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Kajian dan Analisis Dampak Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup


Penerapan dan Pengembangan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Lingkungan

Penyusunan dan Pengembangan Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Dampak Lingkungan Penyusunan dan Pengembangan Hasil Analisis dan Rekomendasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Dampak Perubahan Iklim

Jumlah hasil analisis dan rekomendasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen) Jumlah laporan hasil evaluasi kebijakan lingkungan hidup dan dampak perubahan iklim (dokumen)



Target 2014

100

100

100

100

100

100

100

100

3

3

3

4

4

5

5

27

3

1

1

1

1

1

1

9

37

38

38

38

38

38

38

265

3

3

3

33/33

33/33

33/33

33/33

33/33

33/33

33/33

33/33

3

3

3

3

3

3

3

21

3

3

3

3

3

3

3

21

-

1

1

1

1

1

1

6

2015 Target

Rp.

1.239.629.029

Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Indikatif Berdasarkan KUA-PPAS 2016 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp.

3

1.363.591.932

3

1.499.951.126

3

1.649.946.238

2019 Target

3

Rp.

1.814.940.862


21


Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


Kegiatan

Cakupan titik pantau dengan peningkatan kualitas air (menggunakan metode STORET atau metode indeks pencemaran air) (%)

Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah

Cakupan titik pantau dengan peningkatan kualitas udara ambien (menggunakan metode indeks pencemaran udara) (%)

Sub Kegiatan

Pengawasan Penaatan Baku Mutu Air Limbah, Emisi, dan Pengelolaan Limbah B3

Pemantauan Kualitas Air, Udara Ambien, dan Tanah

Penegakan Hukum Terpadu dan Penyelesaian Hukum Atas Kasus Pelanggaran Hukum Lingkungan dan Perusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Cakupan pengawasan industri dan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan AMDAL dan hukum lingkungan kewenangan provinsi (%) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup

Pengembangan Pelaksanaan Program Good Environmental Governance (GEG) sebagai upaya pengendalian pencemaran dari kegiatan domestik (ADIPURA) Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup


Jumlah industri dan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang diawasi Jumlah industri dan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang diawasi dan dipantau kualitas air limbahnya Jumlah industri dan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang diawasi dan dipantau kualitas udara emisinya Laporan hasil pengawasan (dokumen) Jumlah titik sungai yang dipantau kualitas airnya (titik) Jumlah titik laut yang dipantau kualitas airnya (titik) Jumlah titik yang dipantau kualitas udara ambiennya (titik) Laporan hasil pemantauan kualitas lingkungan (dokumen) Rasio jumlah kasus hukum lingkungan yang dikenai Sanksi Administrasi per jumlah total kasus hukum lingkungan yang diterima (%) Jumlah laporan penegakan hukum (dokumen) Jumlah kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan program ADIPURA

Jumlah laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup (dokumen) Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan SPM Bidang


Target 2014

2015


2019

Target

Rp.

250

255

2.409.718.484

39

24

25

26

27

28

29

29

8

24

25

26

27

28

29

29

1

1

1

1

1

1

1

7

30

30

31

32

33

34

35

35

15

20

20

20

25

25

25

25

114

114

114

114

114

114

114

114

1

1

1

1

1

1

1

7

8/12 (60%)

8/12 (60%)

8/12 (60%)

8/12 (60%)

8/12 (60%)

8/12 (60%)

8/12 (60%)

8/12 (60%)

1

1

1

1

1

1

1

7

37

38

38

38

38

38

38

38

4

1

1

32

34

36


1.140.232.780

260

1

38

2.650.690.333

1.254.256.058

265

1

38

2.915.759.366

1.379.681.664

270

1

38

3.207.335.303

1.517.649.830

Target

Rp.

275

3.528.068.833


1

1.669.414.813

38

275

10

38

65


66 Program


Kegiatan

Rasio penyelesaian kasus atau pelanggaran hukum lingkungan hidup dengan Sanksi Administrasi

Sub Kegiatan

Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaporan Hasil Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup

Pengembangan dan Penerapan Teknologi dan Instrumen Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan, serta Standarisasi Sistem Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Dokumen Lingkungan

Pelayanan Uji Kualitas Lingkungan, serta Penerapan Standarisasi dan Peningkatan Kapasitas UPT Laboratorium Lingkungan

Pengembangan Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan Hidup Penerapan dan Pengembangan Teknologi yang Ramah Lingkungan Penerapan dan Pengembangan Manajemen Pengelolaan Limbah yang Mengacu pada AMDAL Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Laboratorium Lingkungan

Pengembangan dan Penerapan Pelayanan Uji Kualitas Lingkungan


Lingkungan Hidup Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup (dokumen) Jumlah hasil analisis dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan jabatan fungsional bidang lingkungan hidup (dokumen) Jumlah produk hukum lingkungan hidup daerah yang ditetapkan Jumlah industri dan usaha dan/atau kegiatan dengan teknologi yang ramah lingkungan Jumlah industri dan usaha dan/atau kegiatan dengan manajemen pengelolaan limbah sesuai AMDAL Laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang laboratorium lingkungan (dokumen) Jumlah lab. uji kualitas lingkungan yang ditetapkan sebagai lab. Lingkungan Jumlah pelayanan uji kualitas air (sampel) Jumlah pelayanan uji kualitas udara emisi (sampel) Jumlah pelayanan uji kualitas udara ambien (sampel) Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) sebagai retribusi pelayanan uji kualitas lingkungan (rupiah) Jumlah uji kualitas air sungai sebagai upaya pemantauan kualitas air (sampel)



Target 2014

-

1

1

1

1

1

1

6

-

1

1

1

1

1

1

6

55

13

13

13

13

13

13

133

-

5

5

-

10

10

10

10

10

10

60

-

1

1

1

1

1

1

6

2

1

-

1

-

1

-

5

1.807

2.000

2.200

10

15

17

19

21

23

25

25

18

24

30

34

38

42

46

46

932.255.000

600.000 .000

750.000 .000

850.000 .000

1.000. 000.000

1.200. 000.000

1.500. 000.000

1.500. 000.000

360

360

372

384

396

408

420

2.700

2015 Target

Rp.

1.887.693.406

1.832.475.330


5

2.400

2.076.462.746

2.015.722.863

5

2.600

2.284.109.021

2.217.295.149

5

2.800

2.512.519.923

2.439.024.664

2019 Target

5

3.000

Rp.

2.763.771.915

2.682.927.131


30

3.000



Kegiatan

Sub Kegiatan

Peningkatan Kapasitas SDM UPT Lab. Lingkungan

Pembinaan Teknis dan Penerapan Standarisasi UPT Lab. Lingkungan Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Jumlah penurunan emisi GRK (juta ton eq CO2)

Pengembangan dan Penerapan Instrumen Penurunan Sumber Pencemaran Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

-


Jumlah uji kualitas air laut sebagai upaya pemantauan kualitas air (sampel) Jumlah uji kualitas air limbah industri sebagai upaya pemantauan kualitas air (sampel) Jumlah uji kualitas udara emisi industri sebagai upaya pemantauan kualitas udara (sampel) Jumlah uji kualitas udara ambien sebagai upaya pemantauan kualitas udara (sampel) Jumlah SDM yang mengikuti diklat kompetensi lab. pengujian dan kalibrasi Jumlah rekomendasi standarisasi dan akreditasi UPT lab. Lingkungan Jumlah demplot mitigasi perubahan iklim (unit) Jumlah laporan hasil analisis dan inventarisasi sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (dokumen)


Target 2014

60

60

60

75

75

75

450

39

24

25

26

27

28

29

159

-

24

25

26

27

28

29

159

114

228

228

228

342

342

342

1.824

23

26

26

26

26

26

26

26

-

1

1

1

1

1

1

6

-

-

3

-

-

1


2015 Target

Rp.

1.000.000.000


3

1

1.100.000.000

4

1

1.210.000.000

4

1

1.331.000.000

2019 Target

4

Rp.

1.464.100.000

1


18

5

67

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Recommend Documents