Edisi 29 Juni 2009
Daftar Isi Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum 1.
Latar Belakang g ((1))
2.
Latar Belakang (2)
3.
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang
4.
Jenis-jenis Utang (1)
5.
Jenis-jenis Utang (2)
6.
Landasan Hukum Pengelolaan Utang
Bagian 2 APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan APBN 7.
APBN 2009
8.
Defisit dan Pembiyaan APBN 1998-2009
9.
Defisit Global di berbagai Negara 2007-2010
10.
Cashflow Pembiayaan 2004-2009
11.
Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 1996-2009
12.
Pinjaman Program 2007-2009
13.
Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Tujuan Pembiayaan, 2005-2009
Bagian 3 Portofolio f l Utang (Outstanding O d Utang, Profil f l Jatuh h Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri)
14.
Outstanding Utang Pemerintah 1997-2009
15.
Profil Jatuh tempo Utang per 31 Maret 2009
16.
Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 28 Mei 2009
17.
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor 1997-2009
18.
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara Kreditor, 2000-2009 (Grafik)
19 19.
Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2000-2009
20.
Proporsi Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Tujuan Pembiayaan, 2005-2009
Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara, Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN) 21.
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB, 1996-2009
22.
Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 1998-2007
23.
Rasio Utang g thd. PDB di Beberapa p Negara, g , 2008-2014
24.
Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 dan 28 Mei 2009
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi 38.
Rasio Pembayaran Bunga Utang thd Pendapatan 2008 dan perubahannya 2003-2008 di berbagai Negara
39.
Kurva Imbal hasil/Cost of Fund SBN Rupiah
40.
Pergerakan Kurva imbal hasil (Yield Curve) SUN Valas
25.
Program Debt Switching dan Buyback SBN
26.
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap
27.
Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 1997-31 Maret 2009
28.
External Debt Service 2008 dan p perubahannya y 20032008
29.
Rasio Pelunasan Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 1999-2009
30.
Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2008 dan perubahannya 2003 2003-2008 2008
41.
Perdagangan rata-rata Surat Utang Negara Rupiah di Pasar Sekunder
31.
Rasio Utang Luar negeri/External Debt thd PDB 2008 dan perubahannya 2003-2008
42.
Posisi Kepemilikan SBN Bank dan Non Bank per 28 Mei 2009
32.
Utang per Kapita di berbagai Negara 2001-2007
43.
Posisi Kepemilikan SBN oleh Berbagai Jenis Investor
33.
Utang per Kapita di berbagai Negara 2008 dan perubahannya 2003-2008
44.
Posisi Kepemilikan SBN oleh Berbagai Jenis Investor (dalam persentase)
34.
Rasio Utang thd Pendapatan 2008 dan perubahannya 2003-2008 di berbagai Negara
45.
Kepemilikan SUN oleh Asing berdasarkan Tenor (tahun jatuh tempo)
35.
Rasio Pembayaran Bunga Utang thd PDB di berbagai Negara g 1998-2007
Bagian 7
Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri) 36.
Rasio Bunga Utang thd Pendapatan dan Belanja 20002009
37.
Biaya Pinjaman Program
Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)
R ti Rating, O Opini i i BPK BPK, HIPIC HIPICs, K Kesimpulan i l 46.
Perkembangan Credit Rating Indonesia
47.
Apa kata Moody’s rating Agency saat ini?
48.
Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2008
49 49.
GDP per C Capita it dari d i Higly Hi l Indebted I d bt d Poor P Countries C t i (HIPCs) yang Mendapat Penghapusan Utang
50.
Kesimpulan Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Bagian B gi 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Jenis jenis SBN SBN, Landasan Hukum
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (1) Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN)
yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan. keseluruhan Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah: Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk: ¾ Penciptaan kesempatan kerja. ¾ Mengurangi kemiskinan. ¾ Menguatkan pertumbuhan ekonomi.
Menciptakan keamanan. Utang adalah konsekuensi dari postur APBN (yang
mengalami defisit), dimana Penerimaan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara. Departemen Keuangan – Republik Indonesia
1
Latar Belakang (2)
Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara: Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing); Refinancing R fi i dil dilakukan k k dengan d t terms & conditions diti (bi (biaya d dan risiko) i ik ) utang t b baru yang llebih bih b baik. ik
Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari: Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar; Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998: ® Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; ® BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; ® Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.
Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk: ® M Menjaga j g stimulus ti l fi fiskal k l melalui l l i misalnya i l pembangunan b g iinfrastruktur, f t kt pertanian t i d dan energi,dan gi d proyek k padat d t karya; ® Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas,Raskin, PKH,Subsidi; ® Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; ® Mempertahankan anggaran pendidikan 20%; ® Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Peratahanan (Alutsista); ® Melanjutkan reformasi birokrasi.
Akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan multilateral bagi Indonesia dibatasi oleh: Status Indonesia yang tidak lagi tergolong sebagai low income country; Batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit). Departemen Keuangan – Republik Indonesia
2
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang Tujuan Tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali.
Kebijakan Tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan oleh pihak kreditor; Persyaratan lunak (jangka panjang, biaya relatif ringan), terutama dari multilateral dan kreditor bilateral (G to G); Tambahan neto pinjaman luar negeri dianggarkan negatif sejak 2004, artinya jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibanding dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru; Mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rupiah di pasar dalam negeri ® Mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan APBN; ® Mendukung pengembangan pasar modal dengan memperluas basis investor melalui diversifikasi berbagai instrumen investasi bagi masyarakat; ® Membantu pengelolaan likuiditas pasar, pasar misalnya melalui penerbitan instrumen pasar uang (SPN). Membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional (global bond, global sukuk, samurai bond) untuk meningkatkan posisi tawar Pemerintah sebagai peminjam (upper-hand borrower)
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
3
Jenis-jenis Utang (1) Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri : Pinjaman Luar Negeri
World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, (Jepang Jerman, Jerman Perancis dll), dll) serta Kredit Ekspor. Ekspor
Pinjaman Program:
Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur.
Pinjaman proyek :
Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); ); p proyek-proyek y p y dalam rangka g pengentasan p g kemiskinan (PNPM). ( )
Pinjaman Dalam Negeri
Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah : Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
4
Jenis-jenis Utang (2) Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta
asing, tradable & non-tradable, fixed & variable : Surat Utang Negara (SUN)
Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek
(s.d. 12bln);
Obligasi Negara (> 1 thn) Ä Coupon Bond ÄTradable: ORI, FR/VR bond, Global bond ÄNon tradable: SRBI untuk BLBI,, dan Surat Utang/SU g ke BI untuk penyehatan dan restrukturisasi perbankan Ä Zero coupon
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah, Istisna dll SBSN jangka pendek (Islamic T-Bills); SBSN jjangka k panjang j (IFR/Ijarah (IFR/Ij h Fixed Fi d R Rate; t Gl Global b l Sukuk; S k k SDHI/Sukuk Dana Haji Indonesia). Departemen Keuangan – Republik Indonesia
5
Landasan Hukum Pengelolaan Utang Ketentuan Per-Undang2-an: Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Undang-Undang U d U d No N 24/2002 tentang Surat S U Utang N Negara Peraturan Pemerintah No 2/2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan Penerusan Pinjaman d / dan/atau Hibah Hib h Luar L Negeri N i
Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance: Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR Koordinasi Pemerintah (Depkeu, Kementrian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang Departemen Keuangan – Republik Indonesia
6
Bagian 2 APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan y APBN
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
APBN 2009 2009 URAIAN
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH I.
II.
PENERIMAAN DALAM NEGERI 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK HIBAH
B. BELANJA NEGARA
APBN
Dokumen Stimulus
Real. s.d % thd 29 Mei Dok. Stim
985,7 984,8 725,8 258,9 0,9
848,6 847,6 661,8 185,9 0,9
295,7 295,5 239,8 55,8 0,1
34,8 34,9 36,2 30,0 15,6
1.037,1
988,1
287,0
29,0
I.
BELANJA PEMERINTAH PUSAT Belanja K/L Belanja Non K/L
716,4 322,3 394,1
685,0 333,7 351,4
173,4 77,5 95,9
25,3 23,2 27,3
II.
TRANSFER KE DAERAH
320,7
303,1
113,5
37,5
50,3
(28,9)
46,0
(0,2)
(51,3) (1,0)
(139,5) (2,5)
8,7 0,2
(6,3) 0,0
51,3
139,5
69,2
49,6
60,8 (9,4) 0,0
109,5 (14,5) 44,5
79,8 (10,6) 0,0
72,9 73,1 0,0
77,9
0,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) % Defisit Terhadap PDB E. PEMBIAYAAN (I + II + III) I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) III. TAMBAHAN PEMBIAYAAN UTANG
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN
)
0,0
0,0
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
7
Defisit dan Pembiayaan APBN 1998-2009 [ % thd. PDB ] 11 10
[ Triliun Rupiah ] 140
Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN
120
86
100
9 8
99
Kenaikan SBN periode 2005-2009, terutama untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, tempo dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik.
7
57
80 60 23
Defisit (Surplus) APBN
2000
2001
SBN - neto
2002
2003
3 2
140
1
0.1
2004
Pinjaman LN - neto
2005
2006
Non-Utang - neto
2007
(11)
2008+
(14)
(19)
(24)
(27)
(10)) (28)
(40) 1999
2.5
(1)
(20)
1998
9 1.3 4
0.5
0.9
50
14
24
1
1.1
(3)
((5))
1.7 35
7
24
(2)
-
1.3
7
19
10
-
40
1.2 6
-
16
-
44
-
16
10
14
20 29
29 21
30
2.4 1.7
20
42
38
36 3
4.0 40
55
6 5 4
(1) (2) (3)
2009++
Defisit APBN, % thd. PDB (RHS)
Sumber: Depkeu
Catatan: + R li i sementara Realisasi t ++ APBN 2009 Stimulus Fiskal +++ Jumlah SUN Neto pada tahun 2009 sebesar Rp99,7 triliun sudah termasuk Pinjaman Siaga yang akan digunakan sebesar Rp.44,5 triliun Departemen Keuangan – Republik Indonesia
8
Defisit Global dan di berbagai Negara 2007-2010 2007
Global Developed
(d l (dalam % thd thd. PDB) 2008 2009 2010
(0.7) (1.0)
(2.6) (3.1)
(8.1) (9.3)
(6.4) (7.4)
( (1.2) ) (2.5)
( (3.2) ) (6.4)
( (10.6) ) (13.5)
( (8.3) ) (6.7)
(0.6)
(1.9)
(5.7)
(6.3)
(2.6)
(6.2)
(13.0)
(13.1)
0.5
(0.8)
(3.9)
(2.9)
Latin America Brazil Mexico
(0.2) (0 2) (2.2) -
(1.5) -
(2.7) (2 7) (2.7) (2.5)
2.4 2 4 (3.0) (2.5)
Emerging Asia
0.8
(1.4)
(3.7)
(2.6)
0.6 (1.3) (1 3)
(0.4) (0.1) (0 1)
(3.0) (2.5) (2 5)
(2.0) (1.3) (1 3)
(5.4)
(4.2)
(3.8) (5.0) (7.6)
(3.5) (4.0) (5.0)
US Japan
Euro Area UK
Emerging Market
China Indonesia
CEEMA Hungary Poland Russia
0.6 (5.0) (2.0) 5.4
(3.3) (3.9) 4.1
Defisit Indonesia relatif lebih rendah rendah dibandingkan dengan defisit di
negara lain. UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, PDB
dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Sumber: JPMorgan Departemen Keuangan – Republik Indonesia
9
Cashflow Pembiayaan 2004-2009 [Miliar Rupiah] 2007 2008
2004
2005
2006
(69,520)
(84,063)
(90,051)
(161,033)
(121,937)
(204,837)
Defisit
((23,810) , )
((14,408) , )
((29,141) , )
((49,844) , )
((4,240) , )
((139,515) , )
Pembayaran Utang Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri
(71,437) (25,456) (46,491)
(61,910) (24,798) (37,112)
(77,823) (25,060) (52,681)
(117,609) (59,686) (57,922)
(103,497) (40,322) (63,175)
(116,996) (44,900) (72,096)
25,727 25 727 25,727
(7,745) (2 550) (2,550) (5,195)
16,913 18 913 18,913 (2,000)
6,420 8 420 8,420 (2,000)
(14,200) (11 700) (11,700) (2,500)
51,674 65 797 65,797 (14,123)
Kebutuhan Pembiayaan
Lain-Lain Perbankan Dalam Negeri Dana Invest. Pmrth & Restruk. BUMN
Sumber Pembiayaan
-
2009*
70,031
80,777
90,244
153,645
173,604
204,837
Utang Penerbitan Surat Berharga Negara, bruto Pinjaman Program Pinjaman Proyek
50,761 32,327 5,059 13,375
74,213 47,373 12,265 14,576
87,160 61,046 13,580 12,535
150,928 116,858 19,607 14,463
170,712 126,245 29,602 14,865
201,772 144,151 31,900 25,721
Non Utang Privatisasi Pengelolaan Asset
19,270 3,520 15,751
6,564 6,564
3,084 400 2,684
2,717 304 2,413
2,892 82 2,810
3,065 500 2,565
511
(3,287)
192
(7,388)
51,667
Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan
Surat Berharga Negara Neto Pinjaman Luar Negeri Neto
Catatan: *) APBN 2009 Stimulus Fiskal **) Termasuk tambahan utang dari Pinjaman Siaga
0
6,870
22,575
35,985
57,172
85,923
99,251
(28,057)
(10,272)
(26,566)
(23,852)
(18,708)
(14,475)
Realisasi Pinjaman Luar Negeri Neto NEGATIF Departemen Keuangan – Republik Indonesia
10
Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 1996-2009 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* Surat Berharga Negara (neto) Penerbitan, bruto Domestik Valas
Pembayaran Pokok dan Pembelian Kembali
Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri (neto) Penarikan Pinjaman Luar Negeri, bruto Pinjaman program Pinjaman proyek
Pembayaran Cicilan Pokok
0.0
0.0 100.0 401.6 150.1
9.0 -1.9 -3.1
-
-
100.0 401.6 150.1
9.0
2.0 11.3
32.3
47.4
61.0 116.9 126.2
99.6
-
-
100.0 0.0
401.6 0.0
150.1 0.0
9.0 0.0
2.0 0.0
23.4 9.0
22.9 24.5
42.6 103.3 18.5 13.6
86.9 39.3
56.5 43.1
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-3.9 -14.4 -25.5 -24.8 -25.1 -59.7 -40.3
-44.9
-4.4 4.4 -4.3 4.3 21.0 29.4 10.2 10.3
6.6
11.3 0.0
6.9 22.6 36.0 57.2 85.9
0.5 -28.1 28.1 -10.3 10.3 -26.6 26.6 -23.9 23.9 -18.7 18.7 -14.5 14.5
11.9 14.4
51.0
49.6
17.8 26.2 18.9 20.4
18.4
26.8
26.1
34.1
44.5
57.6
11.9
24.9 26.1
25.2 24.4
0.8 17.0
5.1 13.4
12.3 14.6
13.6 12.5
19.6 14.5
29.6 14.9
31.9 25.7
-7.6 -15.9 -12.3 -19.8 -46.5 -37.1 -52.7 -57.9 -63.2
-72.1
14.4
-16.3 -18.7 -30.0 -20.2
6.4 19.7
7.2 11.7
1.8 18.6
Tambahan Pembiayaan Utang Total Pembiayaan Utang
54.7
44.5 -4.4 -4.3 121.0 431.0 160.3 19.2
4.7 -2.6 -21.2 12.3
9.4 33.3 67.2
84.7
Tambahan Pinjaman Luar Negeri Neto NEGATIF sejak 2004 Pembiayaan melalui Utang 2003 dan 2004 negatif, terutama karena
sumber pembiayaan APBN mengandalkan Penjualan Aset Negara melalui privatisasi BUMN dan pelepasan aset ex BPPN/bank rekap Departemen Keuangan – Republik Indonesia
11
Pinjaman Program 2007-2009 Dalam juta USD
Pinjaman untuk kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat Lender 1. Asian Development Bank a. Development Policy Support Program III (DPSP III) b b. Fi Financial i l G Governance and d S Social i l S Security it R Reform f II (FGSSR II) atau t Capital Market Development Cluster Program (CMDCP) c. Poverty Reduction and MDG Acceleration Program I d. Infrastructure Reform Sector Development Program II (IRSDP II) e. Local Government Finance Reform f. Development Policy Support Program IV (DPSP IV) g. Development Policy Support Program V (DPSP V) h. Capital Market Development Cluster Program (CMDCP) Cls 2 Total ADB 2. World Bank a. First Development Policy Loan (DPL-1) b. Second Development Policy Loan (DPL-2) c. Fourth Development Policy Loan (DPL-4) d. Fifth Development Policy Loan (DPL-5) e. Second S d IInfrastructure f t t Development D l t Policy P li Loan L f. BOS Refinancing g. Second Infrastructure Development Policy Loan 3 Total WB 3. JBIC/JICA a. Development Policy Loan III b. Infrastructure Reform Sector Development Program c. Indonesia I d i Di Disaster t R Recovery and d M Managementt P Program L Loan d. Development Policy Loan IV (co-financing dengan World Bank) e. Climate Change Program Loan f. Development Policy Loan V Total JBIC
2007
2008
200 300 400 280 350 200 200 300 900
830
500
200 350 600 750 200 140
600
1,290
100 100 200
400 -
5. Lain-Lain
1,900
460 700 1,510
100 200 300
4. Perancis a. Climate Cli t Change Ch Program P Loan L
Grand Total Pinjaman Program
2009
300 100
500
500
200 200
200 200 200
2,820
2,910
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
12
Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Tujuan Pembiayaan, 2005-2009 [Triliun rupiah]
2009 JENIS PINJAMAN
% Realisasi % Realisasi Realisasi*) R li i*) thd. Pagu thd P thd. Pagu Baru
2006
2007
2008
Pagu g Lama
Pagu g Baru
12.21
13.53
19.90
30.28
26.32
31.89
2.19
ekuivalen k i l dlm dl miliar ili US$
1 24 1.24
1 50 1.50
2 11 2.11
2 77 2.77
2 40 2.40
2 91 2.91
0 19 0.19
a. World Bank b. A D B c. JEPANG d. PERANCIS CS e. IDB f. Lain-Lain
3.93 7.37 0.90 -
5.42 5.41 0.89 1.80 -
5.65 8.48 3.89 1.88 -
12.59 9.09 6.41 2.19 -
13.16 4.70 4.70 1.88 1.88
16.55 5.48 5.48 2.19 2.19
38.95
19.81
19.54
25.28
25.72
3.96
2.20
2.07
2.31
51.16
33.34
39.44
5.20
3.70
4.19
1. Pinjaman Program
2. Pinjaman Proyek ekuivalen dlm miliar US$
TOTAL ekuivalen dlm miliar US$
2005
8.3%
6.9%
2.19 -
46.6% -
40.0% -
25.72
7.73
30.1%
30.1%
2.35
2.35
0.67
55.56
52.04
57.61
9.93
19.1%
17.2%
5.07
4.75
5.26
0.86
Catatan: *) Data realisasi per tanggal 31 Maret 2009 Departemen Keuangan – Republik Indonesia
13
Bagian 3 Portofolio Utang ((Outstanding g Utang, g, Profil Jatuh Tempo p Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri)
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Outstanding Utang Pemerintah, 1997-2009 [ triliun rupiah ] 1,800
Penerbitan SBN/Surat Berharga Negara,terutama di pasar domestik a.l. Untuk: refinancing utang lama, mengurangi Pinjaman Luar Negeri, dan untuk mengembangkan pasar keuangan domestik
1,600 1,400 1,200 1,000
652
661
583
2000
693
743
583
637
620
559
586
2003
2004
2005
2006
2007+
649
613
570
2001
2002
968
730
732
2008 ++
Mar'09 +++
803
662
655
906
800 502 600 100 400 200
238
453
438
1997
1998
1999
0 Pinjaman Luar Negeri
(dalam %) Pinjaman Luar Negeri Surat Berharga Negara
Surat Berharga Negara
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007+ 2008 ++ Mar'09 +++ 100% 82% 47% 47% 48% 47% 47% 49% 47% 43% 42% 45% 43% 0% 18% 53% 53% 52% 53% 53% 51% 53% 57% 58% 55% 57%
Catatan: + Angka Sementara ++ Angka Sangat Sementara +++ Angka Sangat-Sangat Sementara , per Maret 2009
Kenaikan Pinjaman Luar Negeri, terutama karena exchange rate variations dari berbagai denominasi mata uang dalam Pinjaman Luar Negeri Departemen Keuangan – Republik Indonesia
14
Profil Jatuh Tempo Utang per 31 Maret 2009 [Triliun Rupiah] 140 2 120
Pinjaman j Luar Negeri g
Surat Utang eks BLBI kepada BI/SRBI-001
Surat Berharga Negara
100
129 48 41
35
19 2
1
20038
1 0
20037
3
24 25
20036
3
20035
3
20034
4
1
0
20040
14 14
20033
9
1
20039
6
1
7
20032
20025
20020
20019
20018
20017
20016
20015
20014
20013
20012
20011
20010
20024
24 21 13 17 13 6
-
20009
11
20031
37
20030
35 38
17
20029
43
40
23
20028
30
45
29
52 53
20021
20
49
57
54
20027
40
20026
64
39 38
53
55
54
20023
60
53
53
61
20022
80
Tahun Surat Berharga Negara Pinjaman Luar Negeri
2009 32% 68%
2010 45% 55%
2011 43% 57%
2012 51% 49%
2013 44% 56%
2014 51% 49%
2015 46% 54%
2016 42% 58%
2017 48% 52%
2018 57% 43%
2019 58% 42%
2020 51% 49%
2021 37% 63%
2022 51% 49%
2023 55% 45%
2024 30% 70%
Tahun Surat Berharga Negara Pinjaman Luar Negeri
2025 54% 46%
2026 21% 79%
2027 67% 33%
2028 72% 28%
2029 0% 100%
2030 0% 100%
2031 0% 100%
2032 0% 100%
2033 98% 2%
2034 0% 100%
2035 93% 7%
2036 0% 100%
2037 96% 4%
2038 97% 3%
2039 0% 100%
2040 0% 100%
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
15
Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 28 Mei 2009 SURAT BERHARGA NEGARA
Des 07
A. Dapat Diperdagangkan (Tradabale)
Jun 08
Des 08
Mar-09
28 Mei 09
543,680
623,548
648,335
711,023
714,776
477,747
520,228
525,695
546,658
560,633
477,747
520,228
520,995
536,402
550,377
1) Surat Perbendaharan Negara
4,169
5,250
10,012
21,512
22,812
2) Obligasi Negara Tanpa Kupon
10,500
19,023
11,491
11,491
11,451
+)
294,453
330,338
353,558
357,468
370,733
168,625
165,617
145,934
145,931
145,381
-
-
4,700
10,256
10,256
-
-
4,700
10,256
10,256
65,933 7,000 -
103,320 11,200 -
122,640 11,200 -
164,365 14,200 -
154,143 14,200 650
259,404
258,208
258,160
257,480
258,480
259,404 -
258,208 -
258,160 -
256,980 500 -
256,980 1,500
803,084
881,756
906,495
968,503
973,256
1. Denominasi Rupiah a. Surat Utang Negara (SUN)
3) Obligasi Negara Fixed Rate
4) Obligasi Negara Variable Rate
b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate
++)
2. Denominasi Valuta Asing a. SUN Valas (dalam juta US$) b. SBSN Valas (dalam juta US$) B. Tidak Dapat Diperdagangkan (Non-Tradabale) a. Surat Utang kepada Bank Indonesia g b. Surat Perbendaharaan Negara c. Surat Berharga Syariah Negara TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B) Catatan: - Nominal dalam miliar Rupiah Rupiah, kecuali dinyatakan lain - +) Termasuk ORI - ++) Termasuk Sukuk Ritel - Asumsi Kurs (IDR/US$1)
9,419
9,225
10,950
11,575
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
10,380
16
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 1997-2009 [Miliar USD]
2009*)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
19.17
22.03
26.00
24.16
21.88
24.97
28.38
28.64
25.58
24.47
24.63
29.61
27.33
43.2%
5.22
6.13
7.21
7.67
8.04
8.65
8.77
9.04
9.16
9.41
10.18
10.87
10.60
16.8%
WORLD BANK
10.83
11.32
12.09
12.42
12.17
11.53
10.67
9.90
9.11
8.74
8.37
8.96
8.88
14.1%
Lain-Lain*)*)
15.89
16.91
16.42
16.85
16.82
18.58
21.09
21.01
19.25
19.40
19.07
17.24
16.38
25.9%
TOTAL**)
51.12
56.39
61.73
61.10
58.90
63.74
68.91
68.59
63.09
62.02
62.25
66.69
63.20
NEGARA
JEPANG
ADB
Nmnl
% Total
Jepang merupakan kreditor terbesar, terutama untuk pinjaman proyek pembangunan infrastruktur (Dephub, Dep PU), energi (Dep ESDM PLN) dsb. ESDM, d b Catatan: *) termasuk outstanding multilateral: IDB, IFAD, NIB, dan EIB. **) tidak termasuk SBN Valas. Departemen Keuangan – Republik Indonesia
17
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/lembaga Kreditor, 2000-2009 100% 90%
60% 50%
26%
16%
17%
13%
14%
40%
44%
43%
2007
2008
2009*)
29%
29%
31%
31%
31%
13%
14%
14%
13%
13%
15%
15%
16%
20%
21%
18%
15%
14%
14%
14%
13%
40%
37%
39%
41%
42%
41%
39%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
80% 70%
26%
28%
31%
31%
40% 30% 20% 10% 0% Jepang Catatan: *) Data per tanggal 31 Maret 2009
World Bank
ADB
Lain-Lain
Pinjaman Luar negeri dari multilateral (WB, (WB ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang Departemen Keuangan – Republik Indonesia
18
Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2000-2009 (Dalam USD ekv)
100% 6%
6%
6%
18%
17%
18%
21%
23%
20%
53%
52%
2000
2001
90% 80%
7%
8%
7%
7%
7%
6%
6%
21%
22%
20%
18%
18%
21%
20%
17%
17%
20%
19%
19%
22%
24%
53%
53%
50%
50%
53%
53%
48%
47%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009*)
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% IDR
USD
Catatan: *) Data per tanggal 31 Maret 2009
JPY
EUR
GBP
Others
Proporsi utang dalam Rupiah (2000-2009) rata-rata di atas 50%, meskipun 2008-2009 sedikit turun karena depresiasi Rupiah akibat krisis global Departemen Keuangan – Republik Indonesia
19
Proporsi Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Tujuan Pembiayaan, 2005-2009 100% 90% 80% 59%
70% 60%
50%
45%
49%
50%
55%
51%
2007*
2008*
2009**
76%
50% 40% 30% 41%
20% 10%
24%
0% 2005*
2006* PINJAMAN PROGRAM
PINJAMAN PROYEK [Triliun Rupiah]
JENIS PINJAMAN PINJAMAN PROGRAM PINJAMAN PROYEK TOTAL Catatan: *) Angka Realisasi **) Angka Pagu 2009
2005* 12.21 38.95 51.16
2006* 13.53 19.81 33.34
2007* 19.90 19.54 39.44
2008* 30.28 25.28 55.56
2009** 26.32 25.72 52.04
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
20
Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri negara, Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 1996-2009 [% ] 120%
[ triliun rupiah ] 6,000 5,000
100%
89%
85%
77% 4,000
80%
67% 61%
58% 3,000
57%
60%
47% 39%
38% 2 000 2,000
35%
33%
32%
40%
24% 1,000
20%
0
0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*2007* 2008*2009** Outstanding Utang
Pinjaman j Luar Negeri g Surat Berharga Negara Total Utang
1996 129 129
1997 238 238
1998 453 100 553
PDB
Rasio Utang thd. PDB (RHS)
[Triliun Rupiah] 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007* 2008* 2009** 438 583 613 570 583 637 620 559 586 730 732 502 652 661 655 649 662 693 743 803 906 968 940 1,234 1,273 1,225 1,232 1,299 1,313 1,302 1,389 1,637 1,700
Tambahan utang 2004-2008 menghasilkan tambahan PDB yang jauh lebih besar besar, sehingga rasio utang menurun tajam dari 57% akhir 2004 dan diproyeksikan menjadi sekitar 32% akhir 2009 atau lebih baik dari sebelum krisis 1997 sekitar 38%. Sumber: Departemen Keuangan dan BPS, diolah
Catatan: *) Angka sementara **) Angka proyeksi Rasio Pembayaran Kewajiban = Bunga Utang LN + Amortisasi Pinjaman LN Departemen Keuangan – Republik Indonesia
21
Rasio Utang Terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 1998-2007
Indonesia lebih baik dibandingkan dengan ‘non investment grade peer group’ (Argentina, Filipina dan Turki), bahkan dibandingkan dengan USA, UK, Jepang, dan Italia.
] [ %Brazil yang memiliki investment grade rating, mempunyai rasio yang lebih baik / rendah. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1998 Argentina
1999 Japan
2000 Indonesia
Sumber: Economist Intelligence Unit
2001
2002 Philippines
2003
2004
Turkey
Italy
2005
2006
United Kingdom
2007 United States
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
22
Rasio Utang terhadap PDB di beberapa Negara, 2008-2014
Brazil Germany India Japan United Kingdom United States G - 20 Advanced G - 20 Countries Emerging Market G - 20 Countries
2008f
2009f
2010f
2014f
65.4
64.7
62.9
54.1
68 7 68.7
76 1 76.1
80 1 80.1
77 2 77.2
80.6
82.7
82.9
71.6
202.5
217
225.1
222.3
50.4
61
68.7
76.2
68.7
81.2
90.2
99.5
65.5
72.5
76.7
76.8
83.2
93.2
99.8
103.5
35.7
37.6
37.8
32
Sumber S b : International I t ti l Monetary M t Fund, F d “The “Th State St t off Public P bli Finances; Fi Outlook O tl k and d Medium-Term M di T Policies P li i Aft After th the 2008 Crisis”
Indonesia termasuk ke dalam Emerging Market G – 20 Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara
berkembang Departemen Keuangan – Republik Indonesia
23
Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 dan 28 Mei 2009 [Triliun Rupiah]
Reprofilling sejak 2002 telah memperbaiki struktur jatuh tempo sehingga mengurangi refinancing risk
75 70 65
Posisi Akhir 2001
60 55
Posisi 28 Mei 2009
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2035 2037 2038
Catatan: Surat Berharga Negara/SBN terdiri dari Surat Utang Negara (2001 & 2009), dan Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk (2009)
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
24
Program Debt Switching dan Buyback SBN
Debt Switching: program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk Vol. yang Diterima (miliar rupiah) 5,673
2005
1x
2006
12 x
7 s.d. 21 seri
< 1 tahun s.d. 5 tahun
5 s.d. 19 tahun
54,177
31,179
2007
9x
12 s.d. 21 seri
< 1 tahun s.d. 6 tahun
11 s.d. 20 tahun
30,681
15,782
2008
2x
21 s.d. 31 seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
14 s.d. 15 tahun
7,490
4,571
2x
24 s.d. 28 seri
< 1 tahun s.d. 5 tahun
12 s.d. 15 tahun
2,149
1,278
102,218
58,483
Tahun
2009 (s.d. Mei)
Tenor Seri yang Hendak Ditukar
Tenor Seri Penukar
< 1 tahun s.d. 4 tahun
15 tahun
Total
Vol. Penawaran yang Masuk (miliar rupiah) 7,721
Jumlah Seri yang Hendak Ditukar 9 seri
Frekuensi Lelang
Buyback: y program p g pengelolaan p g utang g yang y g bertujuan j untuk stabilisasi pasar p dan mengurangi outstanding utang Vol. Dibeli Kembali (miliar rupiah) 8 127 8,127
3 tahun s.d. 5 tahun
1,962
2003
2x
2004
1x
5 seri
2005
4x
2 s.d. 8 Seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
5,158
2007
2x
11 s.d. 13 Seri
< 1 tahun s.d. 5 tahun
2,859
2008
3x
4 s.d. d 8S Serii
< 1 tahun t h s.d. d 19 tahun t h
2 375 2,375
1x
4 seri
< 1 tahun
8,518
Tahun
2009 (s.d. Mei) Total
Tenor Seri yang Hendak Dibeli Kembali 1 tahun s.d. s d 3 tahun
Jumlah Seri yang Dibeli Kembali 4 s.d. s d 7 seri
Frekuensi Lelang
28,999 Departemen Keuangan – Republik Indonesia
25
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap Pemerintah P i h melakukan l k k Debt D b Swap S d dengan berbagai b b i negara sehingga hi memperoleh l h pengurangan utang sebesar EUR 181.80 juta dan USD 46.20 juta Project Country
Cancelation
Debt Swap Amount
Title Germany
Commitment
Realization
Debt Swap I
Learning Resources Centres
EUR
12.8 Juta
EUR
25.6 Juta
Debt Swap II
Junior Education in Eastern Region of Indonesia
EUR
11.5 Juta
EUR
23 Juta
0
Debt Swap IIIa
Financial Assistance for Environmental E i t l Investements I t t of Micro and Small Enterprises
EUR
6.25 Juta
EUR
12.5 Juta
0
Debt Swap IIIb
Strengthening the Development of National Parks in Fragile Ecosystem
EUR
12.5 Juta
EUR
25 Juta
0
Debt Swap IV
School Recontruction & Rehabilitation in Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java
EUR
10 Juta
EUR
20 Juta
0
Debt Swap V
Debt2Health
EUR
25 Juta
EUR
50 Juta
Debt SWAP VI
Climate Change Protection
EUR
20 Juta
EUR
20 Juta
Italy
Debt Swap I
Housing and Setlement
EUR USD
5.7 Juta 24.2 Juta
EUR USD
5.7 Juta 24.2 Juta
USA
Debt Development Swap
Tropical Forest Conservation Act/TFCA
USD
19.6 Juta
USD
22 Juta
TOTAL
EUR USD
181.80 Juta 46.20 Juta
EUR
25.6 Juta
EUR
10 Juta
EUR USD
1.42 Juta 5.02 Juta 0
EUR USD
37.02 Juta 5.02 Juta
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
26
Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 1997-31 Maret 2009
Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri semakin efisien ditunjukan dengan undisbursed loan (sisa pinjaman yang tidak/belum dimanfaatkan) yang semakin turun
Perbaikan kinerja karena penerapan readiness criteria dan monitoring & evaluasi pelaksanaan proyek
[Miliar USD] [Mili USD] 250 200 150 100 50 ‐ 1997
1998
1999
2000
2001
2002
Net Commitment Tahun
1997
1998
1999
2000
2003
2004
2005
Disbursement 2001
2002
2003
2006
2007
Undisbursed 2004
2005
2006
2008
2009 [Miliar USD]
2007
2008
2009
Net Commitment
167.6 171.8 178.4 166.4 157.3 166.2 178.4 172.2 164.5 170.7 181.7 201.1 201.5
Disbursement
104.0 112.3
Undisbursed
63.5 59.5 53.1 42.0 33.7 28.5 24.8 10.6 9.9 9.3 9.7 11.6 11.0
125.3
124.5
123.6
137.7
153.5
161.6
154.6
161.4
172.1
189.6
Net commitment = jumlah pinjaman yang disepakati; disbursement = jumlah pinjaman yang dicairkan. Departemen Keuangan – Republik Indonesia
190.5
27
External Debt Service 2008 dan Perubahannya 2003-2008 External Debt Service ratio Indonesia termasuk moderat dengan penurunan tercepat/terbesar setelah Brazil dan Columbia. External Debt Service, Service changes 2003 2003-08 08 (in percent of exports)
External Debt Service Service, 2008 (In percent of exports) Malaysia
Brazil
Thailand
Colombia
South Africa
Indonesia
Poland
Thailand
Chile
Chile
Indonesia
Turkey
India
Poland
Philippines
Malaysia
Colombia
South Africa
Brazil
Philippines
Turkey
India 0
5
10
15
20
25
30
-50
-40
-30
-20
-10
0
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
10 28
Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri Terhadap Cadangan Devisa 1999-2009 [triliun rupiah] 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006* 2007* 2008* 2009**
thd. Cadangan Devisa
thd. Cadangan Devisa
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006*
2007*
2008*
[%] 2009**
21.6%
11.5%
15.2%
13.8%
13.4%
21.7%
18.1%
20.9%
18.0%
16.8%
15.5%
Catatan: Pembayaran kewajiban utang = Pembayaran Bunga dan Pokok Utang + Angka Sementara ++ Angka Sangat Sementara +++ Angka Sangat-Sangat Sementara , rata-rata s.d. Maret 2009
Secara umum penurunan rasio sejak 2004 ini menunjukkan kemampuan yang semakin baik untuk membayar pinjaman luar negeri dalam jangka pendek Departemen Keuangan – Republik Indonesia
29
Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2008 dan Perubahannya 2003-2008 Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju Public Debt, changes 2003-08 (In percent of GDP)
Public Debt Debt, 2008 (In percent of GDP)
Indonesia Philippines Turkey Colombia Brazil South Africa Chile India Australia Malaysia Thailand Poland US UK Japan
Chile Australia Thailand South Africa Colombia Indonesia Turkey Malaysia Poland Philippines UK Brazil US India Japan
0
50
100
150
200
-30
-20
-10
0
10
20
30
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
30
Rasio Utang Luar Negeri/External Debt thd PDB 2008 dan Perubahannya 2003-2008 External Debt to GDP ratio Indonesia termasuk moderat dengan penurunan tercepat/terbesar setelah Philipina External Debt, changes 2003-08 2003 08 (In percent of GDP)
External Debt Debt, 2008 (In percent of GDP) Brazil
Philippines
India
Indonesia
Colombia
Brazil
Thailand
Colombia
Malaysia
Malaysia
S th Africa South Af i
Chil Chile
Indonesia
Thailand
Philippines
Turkey
Turkey
India
Chile
Poland
Poland
South Africa 10
20
30
40
50
60
-50 50
-40 40
-30 30
-20 20
-10 10
0
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
10
31
Utang per Kapita di berbagai Negara 2001-2007
Cina dan India mempunyai rasio yang lebih rendah karena jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dibandingkan Indonesia.
Brasil dengan rating investment grade mempunyai rasio lebih tinggi dibanding Indonesia dengan rating ‘non-investment grade’ 3400
2900
2400
1900
1400
900
400
-100 2001 Brazil
2002 Indonesia
2003 Philippines
2004 Turkey
2005
2006 China
2007 India
Italy
Sumber: Economist Intelligence Unit Departemen Keuangan – Republik Indonesia
32
Utang Per Kapita di berbagai Negara 2008 dan Perubahannya 2003-2008 Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan di bandingkan negara lain Public Debt per Capita, changes 2003-08 (in US$)
Public Debt per Capita, 2008 (In US$)
Chile Indonesia Philippines South Africa Thailand India Australia Colombia Turkey Malaysia Brazil Poland US UK
Chile Indonesia India Philippines Thailand Colombia South Africa Malaysia Australia Turkey Brazil Poland UK US 0
10000
20000
30000
40000
-500
4500
9500
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
33
Rasio Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai Negara dan Perubahannya 2003-2008 Rasio utang thd pendapatan Indonesia termasuk moderat dengan penurunan yang paling besar di bandingkan negara lain Public P bli D Debt, bt changes h 2003 2003-08 08 (In percent of revenues)
Public P bli D Debt, bt 2008 (In percent of revenues)
Indonesia Philippine Turkey India Colombia South Chile Brazil Thailand Malaysia Australia Poland US UK Japan
Chile Australia South Africa Colombia Poland UK Th il d Thailand Brazil Indonesia Malaysia Turkey US Philippines India Japan 10
110
210
310
410
510
610
-190
-140
-90
-40
10
60
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
34
Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB di berbagai Negara 1998-2007
Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB Indonesia relatif lebih baik dibandingkan Turki dan Filipina, bahkan dibanding dengan negara lain yang memiliki investment grade credit rating seperti Brazil dan Italia. 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1998 Japan
1999 Indonesia
2000
2001 Philippines
2002 Turkey
2003
2004 Italy
2005
2006
United Kingdom
2007 United States
Sumber: Economist Intelligence Unit Departemen Keuangan – Republik Indonesia
35
Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
29.4% 27.2%
10.0%
10.3% 99.8%
1 10.0% 9.0%
11.5% 10.6%
12.4% 11.9%
15.0%
13.2% 12.8%
20.0%
15.5% 14.6%
Biaya utang yang semakin efisien 19.2% % 17.4%
25.0%
29.0% 25.5%
30.0%
24.4% 22.6%
Rasio Bunga Utang Terhadap Pendapatan dan Belanja 2000-2009
5.0% 0 0% 0.0% 2000 2001 2002 2003 Terhadap Pendapatan Terhadap Penerimaan Tahun Pembayaran Bunga Utang Total Pendapatan Total Belanja
2000
2001
2002
50.07 205.33 221 47 221.47
87.14 300.60 341 56 341.56
87.67 298.53 322 18 322.18
2004
2005 2006 2007 2008 2009*) Terhadap Belanja Terhadap Pengeluaran
2003
2004
2005
2006
65.35 62.49 65.20 79.08 340.93 403.10 493.92 636.15 376 51 376.51 427 18 427.18 509 63 509.63 667 13 667.13 Catatan : *) Nilai pagu APBN 2009 - Nilai dalam triliun Rupiah
2007
2008
2009*)
79.55 690.26 751 24 751.24
89.46 892.04 989 49 989.49
101.66 984.79 1 037 07 1,037.07
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
36
Biaya Pinjaman Program Lender/Pinjaman Program
Te rms and Conditions Tenor Bunga Fee*
Effective Cost
Asian Development Bank 1. Local Government Finance Reform 2. Capital Market Development Cluster 3. Poverty Reduction and MOG Acceleration
15 15 15
LIBOR + 0.2% LIBOR + 0.2% LIBOR + 0.6%
0.15% 0.15% 0.75%
1.955% 1.955% 2.399%
World Bank 1. Development Policy Loan 5 2. Biaya Operasional Sekolah (BOSKITA) 3. Infrastructure Development Policy Loan 2
24.5 25.0 24.5
LIBOR + 0.05% LIBOR + 0.05% LIBOR + 0.05%
0.25% 0.25% 0.25%
1.752% 1.753% 1.752%
Japan (JBIC/JICA) 1. Climate Change Program 2. Indonesia Disaster Recovery and Management 3. Infrastructure Reform Sector Development
15 15 15
0.15% 0.17% 0.70%
-
0.150% 0.701% 0.701%
France 1. Climate Change Program
15
LIBOR - 0.3%
-
2.335%
*) Keterangan: Bank Dunia mengenakan Front End Fee ADB mengenakan Comitment Fee
Dibandingkan SBN, Pinjaman Luar Negeri biayanya relatif murah dan tenornya lebih panjang Departemen Keuangan – Republik Indonesia
37
Rasio Pembayaran Bunga Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai Negara dan Perubahannya 2003-2008 Rasio pembayaran bunga Indonesia relatif moderat, tapi dengan penurunan terbesar setelah Turki dan Philipina Public Debt Interest Payment, y , 2008 (In percent of revenues)
y , changes g 2003-08 Public Debt Interest Payment, (In percent of revenues)
Australia Chile P l d Poland UK Malaysia Japan South Africa Indonesia US Colombia Brazil Philippines India Turkey
Turkey Philippines Indonesia India Brazil South Africa Chil Chile Malaysia Colombia Poland Japan Australia US UK 0
10
20
30
-35
-25
-15
-5
5
Sumber: IMF Departemen Keuangan – Republik Indonesia
38
Kurva Imbal Hasil/Cost of Fund SBN Rupiah [%] 19.00
18.60 17.43
17.00
16.63
17.38 16.61
16.36
17.05
16.87
17.26 16.56
16.76
11.51
11.80
15Y
20Y
15.00 13.00 10.81
11.00 9.00
12.11
8.75
9.72
9.97
10.13
9 29 9.29
9.57
3Y
4Y
5Y
6Y
7Y
7.87
7.00 1Y
2Y
Oct '08
Feb '09
10Y
30Y
28 May '09
Penurunan cost of fund SBN Rupiah (bagi Pem) secara signifikan menunjukkan kepercayaan pasar yang meningkat terhadap pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang yang prudent. Departemen Keuangan – Republik Indonesia
39
Pergerakan Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SUN Valas [%]
13.5 13.0
12.49
12 5 12.5 12.0
31 Oktober 2008
11.86
11.60
11.5 11.0 10.92
10.5
11 23 11.23 28 Februari 2009
10.0 9.5
9.72
9.0 8.5 8.0 75 7.5
8.29
28 Mei 2009 7.61 6.74
6.998
7.0 6.5
6.04
6.29 31 Desember 2007
6.0 5.5 1y 2y 3y 4y 5y 6y 7y 8y 9y 10y
15y
20y Departemen Keuangan – Republik Indonesia
30y 40
Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh I Investor) t )
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Perdagangan Rata-rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder [ Triliun Rupiah ] 9.0
8.0
7.0
6.0
[ Frekuensi ] 450
Trend volume dan frekuensi perdagangan rata-rata harian SUN menunjukkan likuiditas pasar yang semakin baik sd 2007 2007. Krisis global berdampak pada penurunan perdagangan sejak 2008, namun rata-rata aktifitas perdagangan masih lebih baik di banding selama krisis tahun 2005.
400
350
300
5.0
250
4.0
200
3.0
150
2.0
100
10 1.0
50
0.0
0 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A 2004
2005
2006
Volume
Rata-Rata Volume per Tahun
2007
2008
2009
Frekuensi - RHS
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
41
Posisi Kepemilikan SBN Bank dan Non Bank Per 28 Mei 2009 [ triliun rupiah ] Investor SBN semakin terdiversifikasi tercermin dari berkurangnya 600
[%] 30%
kepemilikan oleh bank, dan meningkatnya kepemilikan oleh lembaga keuangan non-bank, investor ritel dan asing.
Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan peningkatan kepercayaan pasar terhadap SBN
500
25%
400
20%
300
15%
200
10%
100
5%
0
0% Jan-09
Oct-08
Jul-08
Apr-08
Jan-08
Oct-07
Jul-07
Apr-07
Jan-07
Non-Bank
Oct-06
Jul-06
Apr-06
Jan-06
Oct-05
Jul-05
Apr-05
Jan-05
Oct-04
Jul-04
Apr-04
Jan-04
Bank
% Asing thd. Total - RHS
Catatan: Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah Departemen Keuangan – Republik Indonesia
42
Posisi Kepemilikan SBN oleh Berbagai Jenis Investor ( dalam Triliun Rupiah)
Dec'04
BANK Bank BUMN Rekap Bank Swasta Rekap Bank Non Rekap BPD rekap k Bank Syariah
Bank Indonesia Bank Indonesia
Dec'05
Des'06
Dec'07
Dec-08
Mar-09
28-May-09
289 65 289.65
269 11 269.11
268 65 268.65
258 75 258.75
279 12 279.12
158.84 95.14
154.50 85.38
152.76 80.79
154.67 72.63
144.72 61.67
154.08 66.45
32.40 1 18 1.18
45.79 3 96 3.96
32.78 2 78 2.78
35.37 5 97 5.97
45.17 6 50 6.50
49.36 8 45 8.45
0.69
0.77
0.77
287 56 287.56
0.00 -
274 74 274.74
10.52
7.54
14.86
23.01
21.32
27.97
10 52 10.52
7 54 7.54
14 86 14.86
23 01 23.01
21 32 21.32
27 97 27.97
NON-BANK
111.74
99.67
142.10
194.24
243.93
246.22
259.43
Reksadana Asuransi Asing Dana Pensiun Sekuritas Lain-lain
53.98 27.08 10.74 16.42
9.12 32.30 31.09 22.02
21.43 35.04 54.92 23.08
26.33 43.47 78.16 25.50
33.11 55.83 87.61 32.98
35.19 60.25 79.83 34.52
35.64 62.43 88.51 35.15
0.43 3.08
0.46 4.68
1.00 6.63
0.28 20.50
0.53 33.87
0.53 35.89
0.68 37.02
TOTAL
399.30
399.84
418.75
477.75
525.69
546.66
562.13
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
43
Posisi Kepemilikan SBN oleh Berbagai Jenis Investor (dalam Persentase) Dec'04
Dec'05
Des'06
Dec'07
Dec-08
Mar-09
28-May-09
BANK
72.02%
72.44%
64.27%
56.23%
49.22%
51.06%
Bank B k BUMN R Rekap k Bank Swasta Rekap Bank Non Rekap BPD rekap
% 39.78% 23.83% 8.12% 0.30%
38.64% % 21.35% 11.45% 0.99%
36.48% % 19.29% 7.83% 0.66%
32.38% % 15.20% 7.40% 1.25%
27.53% % 11.73% 8.59% 1.24%
28.19% % 12.16% 9.03% 1.55%
0.13%
0.14%
0.14%
Bank Syariah Bank Indonesia
-
48.87%
2.63%
1.80%
3.11%
4.38%
3.90%
4.98%
NON-BANK
27.98%
24.93%
33.93%
40.66%
46.40%
45.04%
46.15%
Reksadana Asuransi Asing Dana Pensiun Sekuritas Lain-lain
13.52% 6.78% 2.69% 4.11% 0.11% 0.77%
2.28% 8.08% 7.78% 5.51% 0.12% 1.17%
5.12% 8.37% 13.12% 5.51% 0.24% 1.58%
5.51% 9.10% 16.36% 5.34% 0.06% 4.29%
6.30% 10.62% 16.66% 6.27% 0.10% 6.44%
6.44% 11.02% 14.60% 6.31% 0.10% 6.57%
6.34% 11.11% 15.75% 6.26% 0.12% 6.59%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
399 30 399.30
399 84 399.84
418 75 418.75
477 75 477.75
525 69 525.69
546 66 546.66
562 13 562.13
Total Total (Rp. (Rp Triliun)
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
44
Kepemilikan SUN oleh Asing berdasarkan Tenor (Tahun Jatuh Tempo) [Triliun [T ili Rupiah] R i h] 120
Asing sebagian besar ‘long-term investors’, yang memiliki SUN bertenor panjang (lebih dari 5 th) dengan jumlah 69% per 28 Mai 2009. Ini menunjukkan kepercayaan pasar thd prospek jangka panjang ekonomi Indonesia
100
80 64%
60
67%
59% 59%
70%
70%
67%
71%
72%
69%
70%
69%
40 27%
20
28%
23% 23%
22% 11%
22% 14%
13%
12%
9%
8%
23%
23% 6%
22%
22%
22%
23% 8%
8%
9%
Dec-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
7% Dec-08
Total
78.2
80.7
94.1
105.5
92.8
86.4
87.6
86.0
80.9
79.8
83.7
88.5
>10 thn.
32.5
27.3
37.6
46.8
43.7
44.2
46.3
45.9
43.9
42.1
43.9
46.1
5-10 thn.
19.8
20.4
18.1
21.0
18.7
16.6
14.8
15.1
14.2
13.2
14.3
14.8
2 5 thn 2-5 thn.
17 2 17.2
21 9 21.9
26 5 26.5
24 7 24.7
21 8 21.8
19 1 19.1
20 4 20.4
19 5 19.5
18 1 18.1
18 0 18.0
18 5 18.5
19 8 19.8
0-2 thn.
8.6
11.2
11.8
13.0
8.6
6.5
6.2
5.5
4.7
6.5
7.0
7.7
0
Jan-09
6% Feb-09
Mar-09
Apr-09
28-May-09
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
45
Bagian 7 Rating, Opini BPK, HIPICs, Kesimpulan
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Investment grade
Perkembangan Credit Rating Indonesia • Dalam thn 2001 & 2003 mengalami Selective Default/SD dua kali • Perbaikan rating secara signifikan terjadi setelah 2004
BBB+14 BBB 13
Krisis ekonomi 1998
BBB-12
Reprofiling VR & HB, Asset Bond Swap, Asset-Bond Swap & penerbitan SUN jk panjang
Rekapitalisasi Perbankan b k
Non Inve estment grad de
BB+ 11
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching
Lelang penerbitan SUN secara reguler, g , program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen
14
Baa1
13
Baa2
12
Baa3
11
Ba1
BB
10
10
Ba2
BBBB
9
9
Ba3
B+
8
8
B1
B
7
7
B2
B-
6
6
B3
5
Caa1
4
Caa2
3
Caa3
2
Ca
1
C
CCC+ 5 S&P sempat menurunkan rating ke Selective Default namun direvisi kembali 2 hari kemudian
CCC 4 CCC- 3 CC
2
R/C
1
S&P’s menaikan rating ke BB per 26 Juli 2006 Moodys’s menaikan rating ke Ba3 per 18 Oktober 2007 Fitch’s menaikan rating ke BB per 14 Februari 2008
SD/DDD
1997
1997
-
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
S&P's
2002
2002
2003
2003 Fitch's
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
Moody's (RHS) Departemen Keuangan – Republik Indonesia
46
Apa Kata Moody’s Rating Agency saat ini?
SINGAPORE, June 11 (Dow Jones)--Moody's Investors Service said: It revised Indonesia’s rating outlook to positive from stable, stable a contrast to the downgrades faced by many other sovereign and corporate borrowers in the region it may raise Indonesia Indonesia'ss sovereign credit rating, citing relatively strong growth prospects and effective policies of Southeast Asia's biggest economy, Indonesia's overall growth dynamic is steadier and better positioned than many Ba-rated peers, as well as most other regional economies, Indonesia's general government and external debt are expected to decline to 31% and 25%, 25% respectively, as a percentage of gross domestic product at the end of this year.
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
47
Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2008
Wajar j Tanpa p Pengecualian g (WTP) ( ) terhadap p Laporan p
Keuangan seluruh Bagian Anggaran/BA terkait Pengelolaan Utang Pembayaran Biaya Utang (BA-061) (BA 061) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri (BA-096) Pembayaran pokok Surat Berharga Negara (BA-097)
Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
48
GDP Per Capita dari Highly Indebted Poor Countries (HIPCs) yang Mendapat Penghapusan Utang (dalam USD)
Negara G a a Ghana Benin Mali Burkina Faso Tanzania Gambia, The Madagascar Mozambique Uganda Rwanda Niger Sierra Leone Malawi Ethiopia
2000
2001
2002
247 312 242 220 268 304 240 234 240 212 162 140 150 124
258 58 318 255 229 272 292 272 218 223 196 169 171 144 121
292 9 364 315 260 274 250 256 220 222 187 182 190 217 112
Tahun 2003 2004 353 447 399 326 281 241 310 238 230 199 213 192 193 120
402 0 492 433 378 303 255 241 284 243 218 226 199 204 137
2005
2006
2007
476 6 505 457 390 368 285 270 320 302 258 251 217 216 164
553 528 490 402 359 307 287 326 318 303 262 247 233 197
650 601 556 458 400 377 372 363 363 341 294 286 255 245
Catatan: GDP Per Capita Indonesia tahun 2008 = USD2.246 (sumber: IMF)
Debt to GDP HIPCs dari 102% pada tahun 1999 menjadi 31% pada tahun 2007
Adanya Penghapusan Utang (debt pardon) dari kreditor telah mengurangi stok utang utang HIPCs ratarata sebesar 90% (per tahun 2007) Departemen Keuangan – Republik Indonesia
49
Kesimpulan Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan
arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama. Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik. Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:
Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik d bahkan dan b hk dibandingkan dib di k rasio-rasio i i yang sama di negara llain, i termasuk k negara maju Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin j transparasi p dan akuntabilitas publik p LKPP 2008 terkait pengelolaan utang dinilai Wajar Tanpa Pengecualian/WTP oleh BPK/Badan Pemeriksa Keuangan Perbaikan rating terutama sejak 2005, dan terakhir (11 Juni 2009) perbaikan outlook oleh Moody’s Moody s dari stable jadi positif meskipun di tengah krisis dan terjadinya rating downgrades negara-negara lain. Departemen Keuangan – Republik Indonesia
50
© 2009 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Telepon : 021-3449230 psw. 5647, 021-3864778 Faksimili : 021-3843712 www.dmo.or.id 61
