Daftar Isi Bagian 1
16.
Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2014
Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum
17.
Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2014 (Grafik)
1.
Latar Belakang (1)
2.
Latar Belakang (2)
3.
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang
4.
Jenis-jenis Utang (1)
5.
Jenis-jenis Utang (2)
6.
Landasan Hukum Pengelolaan Utang
Bagian 2 APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit 7.
APBN 2009–2014
8.
Cashflow Pembiayaan 2009-2014
9.
Defisit dan Pembiayaan APBN 2009-2014
10.
Defisit Anggaran di Berbagai Negara 2009-2014
11.
Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2014
12.
Realisasi Penerbitan SBN 2014
13.
Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2009-2014
14.
Pinjaman Program 2009-2014
15.
Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2009 – 2014
Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman) 18. Posisi Utang Pemerintah 2009-2014 19.
Posisi Utang Pemerintah 2009-2014 (Grafik)
20.
Profil Jatuh Tempo Utang per 31 Desember 2014
21.
Posisi Surat Berharga Negara 2009 – 2014
22.
Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur
23.
Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur (Grafik)
24.
Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi
25.
Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi (Grafik)
26.
Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama
27.
Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang Lainnya
28.
Posisi Utang Pemerintah Beberapa Mata Uang Utama (Grafik)
29.
Posisi Pinjaman Berdasarkan Status & Jumlah Loan
30.
Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN) 31.
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB
32.
Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri) 41.
Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun Anggaran 2013-2014
42.
33.
Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara Tahun 2004-2014
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun Anggaran 2014 (Grafik)
43.
Rasio Pembayaran Bunga Utang
34.
Jatuh Tempo SBN Tradable 31 Desember 2014
44.
Realisasi Pembayaran Bunga Utang
35.
Program Debt Switch dan Buyback SBN
45.
Biaya Pinjaman dari Kreditur Multilateral
36.
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap
46.
Biaya Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)
37.
Pemanfaatan Pinjaman
47.
Kurva Imbal Hasil SBN Rupiah
38.
Rasio Kewajiban Utang Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa
48.
Kurva Imbal Hasil SBN Valas
39.
Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2003 – 2013
40.
Indikator Risiko Utang 2009-2014
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor) 49.
Perdagangan Rata-Rata Harian SBN Rupiah di Pasar Sekunder
50.
Posisi Kepemilikan SBN
51.
Posisi Kepemilikan SBN Domestik
52.
Posisi Kepemilikan SBN Domestik (dalam persentase)
53.
Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor
54.
Spread over UST- Des 19
55.
Spread over UST- Nov 23
56.
Spread over UST- Nov 43
57.
Global Bonds Performance
58.
Global Bonds Performance: Spread over 7Y Euro Midswap
Bagian 7
Rating, Penjaminan, Opini BPK, Kesimpulan 59.
Rating Indonesia
60.
Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)
61.
Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)
62.
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (1)
63.
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (2)
64.
Posisi Penjaminan Pemerintah dan Alokasi APBN
65.
Opini BPK tentang Laporan Keuangan
66.
Kesimpulan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (1) Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN)
yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan. Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah: Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk:
Penciptaan kesempatan kerja; Mengurangi kemiskinan; Menguatkan pertumbuhan ekonomi.
Menciptakan
keamanan.
Utang terutama merupakan konsekuensi dari postur
APBN (yang mengalami defisit), dimana Pendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (2)
Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara: Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing); Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yang lebih baik.
Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari: Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar; Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998:
Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk:
Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.
Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat karya; Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH,Subsidi; Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; Mempertahankan anggaran pendidikan 20%; Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista); Melanjutkan reformasi birokrasi.
Akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan multilateral bagi Indonesia dibatasi oleh: Status Indonesia yang tidak lagi tergolong sebagai low income country; Batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang Tujuan
Tujuan Jangka Panjang:
Mengamankan Kebutuhan Pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali, sehingga kesinambungan fiskal dapat terpelihara;
Mendukung upaya untuk menciptakan pasar surat berharga negara (SBN) yang dalam, aktif dan likuid.
Tujuan Jangka Pendek:
Memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat waktu dan efisien.
Kebijakan
Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik melalui penerbitan SBN rupiah maupun penarikan pinjaman dalam negeri; Melakukan pengembangan instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai instrumen yang lebih sesuai, cost-efficent dan risiko yang minimal; Pengadaan pinjaman luar negeri dilakukan sepanjang digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas, memberikan terms & conditions yang wajar (Favourable) bagi pemerintah, dan tanpa agenda politik dari kreditor; Mempertahankan kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri dalam periode jangka menengah; Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas pasar modal, terutama dalam rangka mendorong upaya financial deepening; Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman dan sovereign credit rating. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Utang (1) Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri :
Pinjaman Luar Negeri World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor.
Pinjaman Program : Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur. Pinjaman proyek : Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).
Pinjaman Dalam Negeri
Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ; Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Utang (2) Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing,
tradable & non-tradable, fixed & variable :
Surat Utang Negara (SUN)
Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek (s.d.12 bln); Obligasi Negara (> 1 thn)
Coupon Bond Tradable: ORI, FR/VR bond, Global bond Non tradable: SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU ke BI untuk penyehatan dan restrukturisasi perbankan Zero coupon
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah, Istisna dll
SBSN jangka pendek (Islamic T-Bills); Surat Perbendaharaan Negara Syariah; SBSN Ritail (Sukri); SBSN jangka panjang (IFR/Ijarah Fixed Rate; Global Sukuk; SDHI/Sukuk Dana Haji Indonesia); Project Based Sukuk (PBS).
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Landasan Hukum Pengelolaan Utang Ketentuan Perundang-undangan:
Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara; Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah.
Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance:
Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR; Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang; Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal; Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 2 APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
APBN 2009–2014 [ Triliun Rupiah ]
LKPP A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Bukan Pajak / II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat a. Bunga Utang - Dalam Negeri - Luar Negeri b. Subsidi II. Transfer Daerah / III. Suspend / III. Suspend C./ Keseimbangan Primer D. / Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B) E. Pembiayaan I. Pembiayaan Utang II. Pembiayaan Non-Utang Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan
2010 995.3 992.3 723.3 268.9 3.0 1,042.1 697.4 88.4 61.4 26.9 192.7 344.7
2011 1,210.6 1,205.4 873.9 331.5 5.2 1,295.0 883.7 93.2 79.6 13.6 295.3 411.3
41.5 (46.8) 91.6 86.9 4.6 44.7
8.8 (84.4) 130.9 102.7 28.3 46.6
2012 1,338.1 1,332.3 980.5 351.8 5.8 1,491.4 1,010.6 100.5 70.2 30.3 346.4 480.6 0.2 (52.8) (153.3) 175.2 137.0 38.1 21.9
2013 1,438.9 1,432.1 1,077.3 354.8 6.8 1,650.6 1,137.2 113.0 98.7 14.3 355.0 513.3 0.1 (98.6) (211.7) 237.4 219.3 18.1 25.7
APBN-P 2014 1,635.4 1,633.1 1,246.1 386.9 2.3 1,876.9 1,280.4 135.5 120.6 14.9 403.0 596.5 (106.0) (241.5) 241.5 253.7 (12.2) 0.0
APBN 2015 1,793.6 1,790.3 1,380.0 410.3 3.3 2,039.5 1,392.4 152.0 137.9 14.0 414.7 647.0 (93.9) (245.9) 245.9 254.9 (9.0) 0.0
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Cashflow Pembiayaan 2009-2014 [ Miliar Rupiah ]
2010 Kebutuhan Pembiayaan Defisit Pembayaran Utang
Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri Penerusan Pinjaman Pembiayaan Non utang
Sumber Pembiayaan Utang
Penerbitan SBN, Bruto Penerbitan SBN Domestik Penerbitan SBN Valas Penarikan Pinjaman LN Pinjaman Program Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat Pinjaman Proyek untuk Penerusan Pinjaman Penarikan Pinjaman DN Non Utang
Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan Net Cash Flow Pembiayaan Utang Neto
Surat Berharga Negara Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Dalam Negeri Non Utang Neto
LKPP 2011
2012
2013
APBN-P 2014
APBN 2015
(203,538)
(245,479)
(357,337)
(393,596)
(491,086)
(484,517)
(46,846)
(84,399)
(153,301)
(211,673)
(241,494)
(245,895)
(135,893)
(138,818)
(178,174)
(164,301)
(230,964)
(224,843)
(76,532) (50,633) (8,729)
(87,272) (47,323) (4,224)
(123,193) (51,115) (113) (3,753)
(103,075) (57,204) (141) (3,881)
(163,151) (64,160) (245) (3,407)
(153,612) (66,533) (379) (4,319)
(20,799)
(22,262)
(25,863)
(17,622) -904
(18,628)
(13,779)
248,243
292,029
379,195
419,317 342311.435
491,087
484,517
222,822
241,503
315,214
383,643
484,688
479,699
167,634 142,593 25,041 54,795 28,975 17,091 8,729 394
207,136 176,659 30,477 33,747 15,266 14,257 4,224 619
282,897 31,403 15,003 12,647 3,753 913
327,748 55,280 18,426 32,973 3,881 616 750
428,135 54,130 16,900 33,823 3,407 2,423
430,662 47,037 7,140 35,578 4,319 2,000
25,421
50,526
63,981
6,399
4,818
44,706 91,552
46,549 130,949
21,858 175,158
0 241,495
245,895
35,674
25,722 -0.1 237,395
86,929
102,685
137,040
219,342
253,724
254,856
91,102 (4,566) 394
119,864 (17,799) 619
159,704 (23,464) 800
224,673 161485.7 (5,805) 474
264,984 (13,437) 2,178
277,050 (23,815) 1,621
4,622
28,264
38,119
(12,230)
(8,961)
18,053
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Defisit dan Pembiayaan APBN 2009-2014 Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN Kenaikan SBN periode 2009-2014, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik.
[ Triliun Rupiah ] 290 270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 70 50 30 10 (10) (30) (50) (70) (90) (110) (130) (150) (170) (190) (210) (230) (250)
[ % thd. PDB ] 4
277
265 225
3
160
2
120 91
1
38
28
18
5 (4)
(0.7) (47)
(84) (17)
(1.1)
(153)
(212)
(5)
(23)
(11) (12)
(241) (22)
(9)
(246)
(1.9) (2.3)
(2.4)
(2.2)
(1)
(2)
(3)
(4)
2010
SBN (neto)
2011
Pinjaman DN & LN (neto)
2012
Non-Utang (neto)
2013
Surplus (Defisit) APBN
2014*
2015**
Rasio Defisit APBN thd. PDB (RHS)
Catatan: *) APBN-P **) APBN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Defisit Anggaran di berbagai Negara 2009-2014 4.0 2.0 0.0
-2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0 -12.0 -14.0 2009 Brazil
2010 China
Indonesia
2011 Japan
2012 Mexico
Russia
2013 United Kingdom
2014 United States
Sumber : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Oktober 2014 & Ministry of Finance Keterangan : - Nominal dalam % terhadap PDB - Khusus untuk Indonesia, Tahun 2009-2013 menggunakan data LKPP dan 2014 menggunakan APBN-P
Defisit anggaran Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain.
UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2014 (miliar Rp)
No.
Uraian
APBN-P
(2)
(1)
Sisa dari Pagu
Realisasi s.d. tgl 31 Desember 2014 Nominal
%
(4)
(5) = (4) : (3)
Nominal
%
(6) = (3) - (4)
(7) = (6) : (3)
A. Belanja Utang
135,453.2
133,440.1
98.5
2,013.1
1.5
1
Bunga Utang Dalam Negeri
120,566.2
118,839.0
98.6
1,727.2
1.4
2 Bunga Utang Luar Negeri *) B. Pembiayaan I Pembiayaan Dalam Negeri
14,887.0 253,724.0 267,161.7
14,601.1 247,914.0 265,268.8
98.1 97.7 99.3
285.9 5,810.0 1,892.9
1.9 2.3 0.7
2,178.0
639.9
29.4
1,538.1
70.6
2,423.4
781.1
32.2
1,642.3
67.8
(245.4)
(141.3)
57.6
(104.1)
42.4
264,983.7 (13,437.7) 54,129.6
264,628.9 (17,354.7) 48,101.4
99.9 129.1 88.9
a. Pinjaman Program
16,899.6
17,767.2
105.1
(867.6)
(5.1)
b. Pinjaman Proyek 1. Pinjaman Proyek Pusat 2. SLA / Penerusan Pinjaman
37,230.0 33,822.6 3,407.4
30,334.2 27,301.5 3,032.7
81.5 80.7 89.0
6,895.8 6,521.1 374.7
18.5 19.3 11.0
(3,407.4) (64,159.9)
(3,032.7) (62,423.4)
89.0 97.3
(374.7) (1,736.5)
11.0 2.7
A. Pinjaman Dalam Negeri (Netto) 1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri 2. Cicilan Pokok PDN
B. Surat Berharga Negara (Netto) II Pembiayaan Luar Negeri (Netto) 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)
2. Penerusan Pinjaman (SLA) 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
354.8 3,917.0 6,028.2
0.1 (29.1) 11.1
Catatan: *) Termasuk realisasi Commitment Fee sebesar Rp 388.46 Miliar Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Penerbitan SBN 2014 (jutaan Rupiah)
Uraian
Target
Target APBN-P
Nominal Realisasi (31 Desember 2014)
% Realisasi
SBN Netto (APBN 2014)
205,068,831
264,983,700
264,978,114
100.00%
SBN Jatuh Tempo 2014
164,764,045
163,151,013
163,151,013
3,000,000
1,350,968
1,350,968
100.00% 100.00%
369,832,876
428,134,713
428,129,127
100.00%
- Rencana Buyback
Kebutuhan Penerbitan 2014 (Gross)* SUN SUN Domestik - ON - SPN - SPNNT 20140303 - SUN RITEL SUN Valas - Sun Valas - Sun Valas Domestik SBSN SBSN Domestik SBSN Valas
352,588,379 284,376,795 199,870,000 48,500,000 12,400,000 23,606,795 68,211,584 64,226,134 3,985,450 75,540,748 57,794,345 17,746,403
* Menyesuaikan Realisasi Cash Management & Debt Switch Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2009-2014 [triliun rupiah]
LKPP JENIS PEMBIAYAAN
2014 Realisasi Per 2013 *) APBN-P Desember Nominal %
2009
2010
2011
2012
TOTAL
58.66
55.19
34.37
32.32
50.05
56.55
48.88
equivalent dlm miliar USD
6.24
5.51
3.79
3.34
4.51
4.88
4.10
28.94
28.97
15.27
15.00
18.39
16.90
17.77
3.08
3.22
1.68
1.55
1.55
1.51
1.48
14.65
15.34
10.76
8.62
9.60
9.34
9.22
98.7%
b. A D B
5.06
6.39
3.63
5.81
4.90
4.64
4.86
104.7%
c. JAPAN
6.07
4.59
0.87
-
3.89
d. FRANCE
2.79
2.73
-
-
-
1.16
1.24
e. I D B
-
-
-
0.57
-
-
-
f. GERMANY
-
-
-
-
-
2.32
2.44
105.1%
29.72
25.82
18.48
16.40
31.12
37.23
30.33
81.5%
3.16
2.87
2.04
1.70
2.91
3.21
2.56
3. Pinjaman Dalam Negeri
-
0.39
0.62
0.91
0.54
2.42
0.78
equivalent dlm miliar USD
-
0.04
0.07
0.09
0.05
0.21
0.06
1. Pinjaman Program equivalent dlm miliar USD a. World Bank
2. Pinjaman Proyek equivalent dlm miliar USD
-
86.4% 105.1%
0.0% 107.2% 0.0%
32.2%
Catatan: *) Angka sementara Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia
Pinjaman Program 2009-2014 [ juta USD]
PEMBERI PINJAMAN A. WORLD BANK 1 2 3 4
Realisasi 2010 1,704
2011 1,011
2014
2012 907
Local Government Decentralization Project (LGDP) PNPM Refinancing Road Assets Preservation Program Financial Sector and Investment Climate Reform and Modernization Development Policy Loan
B. ASIAN DEVELOPMENT BANK
700
400
600
2013 APBN APBN-P 800
400
Real
400
806
774
120 240 40
40 266
49 225
500
500
400
400
400
400
-
1 Strengthening Investment for Growth Acceleration Program (SIGAP) C. JICA, JAPAN
505
100
-
352
-
-
-
D. FRANCE - AFD
300
-
-
-
-
100
101
100
101
200
200
200
200
1,506
1,475
1 Connectivity (Carry over 2013) E. GERMANY - KFW
-
-
-
-
-
SIGAP (Co-Financing dengan ADB) TOTAL
3,209
1,511
1,566
1,552
400
*) Data per tanggal 31 Desember 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2009 - 2014 2009 70
2011
2012
2013*
2014**
55.6
46.1
50
[ triliun Rupiah ]
2010
42.3 29.5
30
37.9
27.7
10
-10 -30
-12.4
-4.6 -17.8
-50
-47.3
-50.6 -70
-23.5
-16.9
-51.1
-20.9
-58.8
-59.2
-68.0
-90 Penarikan Pinjaman LN, bruto
Pembayaran Pokok Pinjaman LN
Pembiayaan Pinjaman LN, neto
[ triliun Rupiah ] 2009
2010
2011
2012
2013*
2014**
Penarikan Pinjaman LN, bruto
55.62
46.07
29.52
27.65
42.34
37.91
Pembayaran Pokok Pinjaman LN
(68.03)
(50.63)
(47.32)
(51.11)
(59.21)
(58.81)
Pembiayaan Pinjaman LN, neto
(12.42)
(4.57)
(17.80)
(23.46)
(16.87)
(20.90)
Keterangan: *) APBN-P 2013 ** APBN- 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2014 APBN NEGARA
A. Organisasi Internasional
Juta USD
Realisasi per 31 Desember 2014 Miliar IDR
Juta USD
Miliar IDR
% thd TOTAL APBN
828.37
8,697.85
528.94
6,278.28
20.7%
423.92
4,451.11
353.17
4,186.33
10.5%
ADB
135.95
1,427.49
99.54
1,197.54
3.0%
IDB
249.92
2,624.20
66.11
773.41
2.0%
18.58
195.06
10.12
120.99
0.3%
2,527.13
26,534.89
2,030.46
24,055.87
60.5%
JAPAN
830.33
8,718.49
323.28
3,825.99
9.6%
CHINA
146.61
1,539.42
147.17
1,769.10
4.4%
FRANCE
29.36
308.24
336.99
3,977.76
10.0%
KOREA
198.80
2,087.38
247.44
2,927.24
7.4%
13.22
138.76
15.83
185.12
0.5%
5.72
60.04
25.05
292.28
0.7%
1,303.10
13,682.56
934.70
11,078.39
27.9%
3,355.50
35,232.74
2,559.40
30,334.15
76.3%
WORLD BANK (IBRD & IDA)
IFAD B. Negara
AUSTRALIA SPAIN NEGARA LAINNYA TOTAL
Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia
Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2014 (Grafik) [ % dari Pagu Pinjaman Proyek di APBN ]
[ Miliar Rupiah ]
27.9%
12,000
30.0%
10,000
25.0%
8,000
20.0%
6,000
15.0%
10.5%
10.0%
9.6%
4,000
2,000
10.0%
7.4% 3.0%
4.4% 2.0%
0.5%
0.3%
0.7%
-
0.0%
Penarikan
NEGARA TOTAL
5.0%
APBN-P Juta USD Miliar IDR 3,355.50
35,232.74
% thd APBN 2014 (RHS)
Realisasi per 31 Desember 2014 Juta USD Miliar IDR 2,559.40
30,334.15
% thd APBN 76.3%
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah, 2009-2014 2009
2010
2011
2012
2013
November 2014 #)
Desember 2014 #) Nominal
Total Utang Pemerintah Pusat (dlm. triliun IDR)
%
1,590.66
1,681.66
1,808.95
1,977.71
2,375.50
2,608.14
2,604.93
100.0%
a. Pinjaman (dlm. triliun IDR)
611.20
617.25
621.29
616.61
714.44
673.32
673.71
25.9%
1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) 2). Pinjaman Dalam Negeri
611.20
616.86
620.28
614.81
712.17
670.72
670.80
25.8%
387.92
380.67
381.66
359.80
383.53
338.14
332.22
12.8%
202.37
208.28
212.96
230.23
288.29
286.72
292.01
11.2%
20.24
27.34
25.15
24.37
40.00
45.62
46.34
1.8%
0.66
0.57
0.50
0.41
0.35
0.23
0.24
0.0%
-
0.39
1.01
1.80
2.27
2.60
2.91
0.1%
b. SBN (dlm. triliun IDR)
979.46
1,064.40
1,187.66
1,361.10
1,661.05
1,934.82
1,931.22
74.1%
Denominasi Valas ##) Denominasi Rupiah
143.15
161.97
195.63
264.91
399.40
448.18
456.62
17.5%
836.31
902.43
992.03
1,096.19
1,261.65
1,486.65
1,474.60
56.6%
169.22
187.04
199.49
204.52
194.89
213.85
209.40
100.0%
88.97
100.37
109.40
113.36
103.51
121.90
118.54
56.6%
15.23
18.02
21.57
27.39
32.77
36.75
36.71
17.5%
0.04
0.11
0.19
0.19
0.21
0.23
0.1%
65.02
68.61
68.40
63.58
58.43
54.99
53.92
25.8%
9,400
8,991
9,068
9,670
12,189
12,196
12,440
Total Utang Pemerintah Pusat (equivalent dlm. miliar US$) terdiri dari :
SBN Denominasi Rupiah SBN Denominasi Valas
(miliar US$) (miliar US$)
Pinjaman Denominasi Rupiah
(miliar US$)
Pinjaman Denominasi Valas
(miliar US$)
Nilai Tukar Rupiah (IDR thd US$1)
Catatan : * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial
-
#) ##)
Angka sementara Termasuk SUN Valas Domestik Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah, 2009-2014 (Grafik) [ Triliun Rupiah ]
2,700 674
2,200 714 1,700
1,200
617 621
617
611
1,931
1,661 700
979
1,064
1,188
2009
2010
2011
1,361
200 2012
Pinjaman Tahun
2009
2010
2013
2014*)
SBN 2011
[ triliun Rupiah dan % ]
2012
2013
2014*)
Pinjaman
611
38%
617
37%
621
37%
617
31%
714
26%
674
26%
SBN
979
62%
1,064
63%
1,188
63%
1,361
69%
1,661
74%
1,931
74%
1,591
100%
1,682
100%
1,809
100%
1,978
100%
2,375
100%
2,605
100%
Total Utang Pemerintah Pusat Catatan: *) Angka sementara
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Profil Jatuh Tempo Utang per 31 Desember 2014 [triliun Rupiah] 250
200 31 56
67
4
150
61
57
40
56 52
46
36
100
26
100
22 43
12 74
48
53
22
13
12
29
31
47
53
71
2 5 26
Pinjaman
2035
2034
2033
2032
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
-
3 10
42
1 48 18
1 10
SBN
2041-2055
98
2040
94
12
2039
102
152
8
16
2038
108
19
2037
100
118
2031
50
14
2030
130
2036
169 144
Tahun Pinjaman SBN
2015 34% 66%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 38% 34% 35% 28% 36% 32% 25% 26% 15% 38% 50% 29% 23% 62% 66% 65% 72% 64% 68% 75% 74% 85% 62% 50% 71% 77%
Tahun Pinjaman SBN
2029 16% 84%
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041-2055 31% 28% 21% 18% 10% 15% 23% 5% 3% 12% 9% 3% 69% 72% 79% 82% 90% 85% 77% 95% 97% 88% 91% 97% Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Surat Berharga Negara 2009 – 2014 SURAT BERHARGA NEGARA
Dec-08
Dec-09
Dec-10
Dec-11
Dec-12
Dec-13
Nov-14
Dec-14
A. Dapat Diperdagangkan
648,335
724,898
803,191
919,236
1,085,173
1,394,652
1,669,074
1,666,576
1. Denominasi Rupiah
525,695
581,748
641,215
723,606
820,266
995,252
1,220,897
1,209,960
520,995 10,012 11,491 353,558 145,934
570,215 24,700 8,686 393,543 143,286
615,498 29,795 2,512 440,396 142,795
684,618 29,900 2,512 517,142 135,063
757,231 22,820 1,263 610,393 122,755
908,078 34,050 751,273 122,755
1,109,668 40,950 945,963 122,755
1,099,257 39,950 945,963 113,344
4,700 4,700
11,533 11,533
25,717 25,717
122,640 11,200 -
143,150
161,976
38,988 37,668 1,320 195,630
63,035 62,840 195 264,907
87,174 78,541 8,633 399,400
111,229 99,969 11,260 448,178
110,704 99,969 10,735 456,616
14,200
16,200
18,700
22,950
27,140
29,190
29,190
650
650
1,650
2,650
4,150
5,000
5,000
35,000
95,000
95,000
155,000
155,000
-
-
-
-
-
155,000 1,000
155,000 1,000
258,160
254,561
261,215
268,419
275,927
266,403
265,750
264,642
258,160 -
251,875
248,432
244,636
240,144
234,870
230,162
229,054
-
-
-
-
-
-
-
2,686
12,783
23,783
35,783
31,533
33,197
33,197
a. Surat Utang Negara (SUN) 1) Surat Perbendaharan Negara 2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 4) Obligasi Negara Variable Rate b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate 2) Surat Perbendaharaan Negara-Syariah 2. Denominasi Valuta Asing a. SUN Valas (dalam juta US$) +++) b. SBSN Valas (dalam juta US$) c. SUN Valas (dalam juta JPY) d. SUN Valas (dalam juta EUR)
++)
B. Tidak Dapat Diperdagangkan a. Surat Utang kepada Bank Indonesia b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement c. Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI d. SPPNNT20140303 e. SBR001 TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B)
-
-
2,391
2,391
906,495
979,459
1,064,406
1,187,655
1,361,101
1,661,055
1,934,824
1,931,218
10,950
9,400 102
8,991 110
9,068 117
9,670 112
12,189 116
12,196.00 103.22 15,197.44
12,440.00 104.25 15,133.27
Catatan: - Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain - ***) Indexation Value -
+)
-
++)
-
+++)
Termasuk ORI Termasuk Sukuk Ritel Termasuk SUN Valas domestik
- Asumsi Kurs (IDR/US$1) - Asumsi Kurs (IDR/JPY1) - Asumsi Kurs (IDR/EUR1)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur [ triliun IDR ]
Per 31 Desember 2014 NEGARA
PINJAMAN LUAR NEGERI
2009
2010
2011
2012
2013 Nominal
% Total
611.20
616.86
620.28
614.81
712.17
670.80
99.6%
1. BILATERAL
387.92
380.67
381.66
359.80
383.53
332.22
49.3%
a. Jepang
259.50
274.47
280.45
256.10
254.71
210.78
31.3%
b. Perancis
25.56
21.88
20.90
21.30
25.94
24.63
3.7%
c. Jerman
28.34
22.65
20.29
20.00
23.71
21.33
3.2%
d. Lainnya
74.52
61.68
60.02
62.39
79.17
75.47
11.2%
202.37
208.28
212.96
230.23
288.29
292.01
43.3%
94.96
102.23
108.73
122.53
163.77
174.86
26.0%
102.32
100.40
97.92
100.37
114.58
107.36
15.9%
c. IDB
2.96
3.76
4.23
5.09
7.22
7.23
1.1%
d. Lainnya
2.13
1.89
2.09
2.24
2.73
2.56
0.4%
20.24
27.34
25.15
24.37
40.00
46.34
6.9%
0.66
0.57
0.50
0.41
0.35
0.24
0.0%
0.39
1.01
1.80
2.27
2.91
0.4%
617.25
621.29
616.61
714.44
673.71
100.0%
2. MULTILATERAL a. Bank Dunia
*)
b. ADB
3. KOMERSIAL BANK 4. SUPPLIERS PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL*)
611.20
Catatan: *) tidak termasuk SBN Valas. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur (Grafik) 100%
90%
17%
16%
16%
17%
18%
16%
16%
80%
70%
16%
20%
23%
60%
16%
26%
50% 40% 30%
20%
42%
45%
45%
42%
36%
31%
10%
0%
2009
Jepang Bilateral lainnya IDB SUPPLIERS
2010
2011
Perancis Bank Dunia Multilateral lainnya Pinjaman Dalam Negeri
2012
2013
Desember 2014
Jerman ADB KOMERSIAL
Pinjaman Luar Negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi [ miliar IDR ]
2009 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
2010
2011
2012
2013
2014 *)
16,773
19,946
19,593
17,369
19,124
17,320
7,294
7,620
7,479
7,052
7,138
6,081
Industri Pengolahan
21,534
19,946
18,483
14,916
14,027
11,004
Listrik, Gas & Air Bersih
51,442
53,408
53,145
49,532
51,488
44,273
115,160
113,448
114,340
112,227
122,628
108,877
7,717
6,990
6,290
5,276
4,801
3,671
Pengangkutan & Komunikasi
22,257
21,476
20,001
20,176
20,764
17,542
Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan
81,995
86,422
88,092
98,963
127,770
134,532
Jasa-jasa
145,353
153,544
163,684
168,519
214,405
221,439
Sektor Lain
141,673
134,452
130,185
122,575
132,295
108,976
611,198
617,252
621,292
616,605
714,441
673,714
Pertambangan & Penggalian
Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran
TOTAL Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia
Catatan: *) Data per tanggal 31 Desember 2014 - Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik - Angka Sektor Keuangan didominasi oleh Pinjaman Program Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi (Grafik) Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia
214,405
2010
2012
108,976
134,532
2013
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
Pertambangan & Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas & Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel & Restoran
Pengangkutan & Komunikasi
Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan
Jasa-jasa
3,671 17,542
17,320 6,081 11,004 44,273
108,877
132,295
127,770
122,628 4,801 20,764
19,124 7,138 14,027 51,488
98,963
112,227
5,276 20,176
17,369 7,052 14,916 49,532
2011
122,575
163,684 130,185
88,092
114,340 6,290 20,001
19,593 7,479 18,483 53,145
86,422
113,448
2009
6,990 21,476
19,946 7,620 19,946 53,408
81,995
16,773 7,294 21,534 51,442
7,717 22,257
-
145,353 141,673
115,160
100,000
153,544 134,452
150,000
168,519
200,000
50,000
221,439
[ miliar IDR ]
2014 *)
Sektor Lain
Catatan: *) Data per tanggal 31 Desember 2014
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama 2009
2010
2011
2012
2013
2014***
836.31
902.82
992.84
1,097.99
1,263.93
1,477.52
USD**)
35.80
39.77
44.35
49.83
56.77
60.96
JPY**)
2,713.84
2,698.75
2,585.42
2,511.84
2,395.29
2,203.95
EUR**)
5.97
5.44
4.71
4.49
4.23
5.08
SDR**)
2.01
2.15
2.19
2.17
2.07
1.94
AUD**)
0.24
0.29
0.33
0.40
0.45
0.46
dalam mata uang asli IDR*)
Mata Uang Lainnya
-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------
equivalent dlm triliun Rupiah IDR
836.31
902.82
992.84
1,097.99
1,263.93
1,477.52
USD
336.54
357.61
402.16
481.86
691.97
758.34
JPY
276.01
297.62
301.98
281.23
278.26
229.76
EUR
80.68
64.99
55.30
57.54
71.11
76.87
SDR
29.57
29.83
30.44
32.41
38.93
34.98
AUD
2.05 29.49 1,590.66
2.66 26.13 1,681.66
3.05 23.18 1,808.95
4.03 22.65 1,977.71
4.85 26.45 2,375.50
4.74 22.73 2,604.93
Kurs Tengah IDR thd US$1
9,400.00
8,991.00
9,068.00
9,670.00
12,189.00
12,440.00
Kurs Tengah JPY thd US$1
92.42
81.53
77.64
86.37
104.92
119.33
Kurs Tengah EUR thd US$1
0.70
0.75
0.77
0.75
0.72
0.82
Mata Uang Lainnya Total
Catatan: *) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah,
**) Nominal dalam Miliar,
***) Per 31 Desember 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang Lainnya 2009
2010
2011
2012
2013
2014**
0.20 0.16 0.17 0.33 0.00 0.06 0.51
0.27 0.14 0.16 0.30 1.43 0.05 0.46
0.30 0.13 0.15 0.27 1.55 0.05 0.41
0.34 0.11 0.14 0.24 1.55 0.04 0.36
0.38 0.09 0.45 0.21 1.55 0.04 0.31
0.40 0.07 0.12 0.17 1.55 0.03 0.25
184.82 0.01 0.13 1.12
184.32 0.01 0.12 0.71
196.63 0.01 0.11 0.42
213.32 0.01 0.10 0.21
219.57 0.01 0.09 0.10
217.08 0.00 0.07 0.03
2.90 1.50 1.49
3.69 1.30 1.41
4.22 1.16 1.31
5.09 1.06 1.35
7.22 1.09 1.48
7.23 0.83 1.27
3.02 0.00 0.10 7.69 1.49 0.43 0.32 10.56
2.83 1.94 0.08 6.36 1.47 0.37 0.28 6.39
2.62 2.23 0.07 5.77 1.54 0.20 0.26 3.78
2.55 2.38 0.07 5.66 1.93 0.30 0.26 1.99
2.92 3.10 0.08 6.19 2.53 0.32 0.29 1.23
2.18 3.15 0.06 4.77 2.47 0.20 0.23 0.33
dalam mata uang asli ACU*) ADB*) CAD*) CHF*) CNY*) DKK*) GBP*) KRW*) KWD*) SAR*) WBD*) equivalent dlm triliun Rupiah ACU ADB CAD CHF CNY DKK GBP KRW KWD SAR WBD TOTAL
Catatan: *) Nominal dalam Miliar,
29.49
26.13
23.18
22.65
26.45
22.73
**) Per 31 Desember 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama (Grafik) 100%
2%
2% 5%
2%
1%
1% 2%
4%
3%
2%
90% 80%
18%
17%
2%
3%
17%
14%
12%
29%
2%
3% 9%
29%
70% 60%
3%
1%
1%
21%
21%
22%
24%
53%
54%
55%
56%
53%
57%
2009
2010
2011
2012
2013
2014*)
50% 40% 30%
20% 10% 0%
IDR
USD
JPY
EUR
SDR
AUD
Lainnya
Catatan: *) Data per tanggal 31 Desember 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
1%
Posisi Pinjaman Berdasarkan Status dan Jumlah Loan ACTIVE NEGARA Jml Loan PINJAMAN LUAR NEGERI
FULLY DISBURSED
Outstanding (dlm Milyar IDR)
Jml Loan
TOTAL
Outstanding (dlm Milyar IDR)
Jml Loan
Outstanding (dlm Milyar IDR)
%
192
119,802
1371
550,998
1563
670,800
99.6%
1. NEGARA
111
64,592
1016
314,199
1127
378,791
56.2%
a. Jepang
41
18,871
307
192,786
348
211,657
31.4%
b. Perancis
16
8,737
94
22,886
110
31,624
4.7%
c. Jerman
6
3,839
70
18,170
76
22,009
3.3%
d. Amerika Serikat
6
5,977
172
13,722
178
19,699
2.9%
e. Belanda
4
2,635
44
9,253
48
11,888
1.8%
f. Negara lainnya
38
24,532
329
57,381
367
81,914
12.2%
81
55,210
355
236,799
436
292,009
43.3%
a. Bank Dunia
32
34,254
147
140,604
179
174,859
26.0%
b. ADB
17
15,761
159
91,598
176
107,359
15.9%
c. IDB
27
4,076
34
3,158
61
7,234
1.1%
d. IFAD
5
1,119
4
687
9
1,806
0.3%
e. EIB
0
-
2
479
2
479
0.1%
f. NIB
0
-
9
273
9
273
0.0%
PINJAMAN DALAM NEGERI
39
938
83
TOTAL
231
120,740
2. ORGANISASI INTERNASIONAL
1454
1,976
122
2,914
0.4%
552,974
1685
673,714
100.0%
Catatan: *) Data per tanggal 31 Desember 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman [%]
[ Triliun Rupiah ]
70%
35
60%
30
50%
25
2010
2011
2012
2013
2.42
16.90
0.62
18.43
-
2009
20%
15.00 16.40
15.27 18.48
5
40% 30%
28.97
10
28.94
15
25.82
29.72
20
37.23
36.85
40
10% 0%
2014*
PINJAMAN PROGRAM PINJAMAN PROYEK [Triliun Rupiah]
JENIS PINJAMAN
2009
%
2010
%
2011
%
2012
%
2013
%
2014*
%
PINJAMAN PROGRAM
28.94
49%
28.97 53%
15.27 44%
15.00 46%
18.43 33%
16.90 30%
PINJAMAN PROYEK
29.72
51%
25.82 47%
18.48 54%
16.40 51%
36.85 66%
37.23 66%
-
0%
PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL
58.66
0.39 55.19
1%
0.62 34.37
2%
0.91 32.32
3%
0.62 55.90
1%
2.42
4%
56.55
Catatan: - Angka LKPP (Audited) *) Angka APBN-P 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB [ %]
[ triliun rupiah]
100.0% 10,000
90.0% 80.0%
8,000
70.0% 60.0%
6,000 50.0% 40.0%
4,000 28.3%
2,000
17.4%
10.9%
26.2%
25.6%
16.5%
18.3%
18.9%
7.5%
7.9%
6.6%
26.1%
24.4%
24.0%
16.5%
16.0%
9.6%
8.4%
0
30.0% 20.0% 10.0%
0.0% 2009
2010
2011
2012
2013
2014*)
Pinjaman
SBN
PDB
Rasio Pinjaman thd PDB (RHS)
Rasio SBN thd PDB (RHS)
Rasio Total Utang thd. PDB (RHS)
[ triliun Rupiah ]
Pinjaman SBN Total Utang PDB
2009 611 979 1,591 5,613
2010 617 1,064 1,682 6,443
2011 621 1,188 1,809 7,427
2012 617 1,361 1,978 8,242
2013 714 1,661 2,375 9,084
2014*) 669 1,907 2,576 10,063
Catatan : *) Angka APBN-P 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0
2004
2014
Sumber : IMF, World Economic Outlook Database, Oktober 2014 & Kementerian Keuangan
Keterangan: - Nominal dalam % terhadap PDB
Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara Tahun 2004-2014 Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju -60.0
-10.0
40.0
90.0
140.0
Indonesia Philippines Turkey India Colombia Brazil Thailand Poland Germany Malaysia Italy South Africa Chile Japan United States United Kingdom Australia
Keterangan: - Nominal dalam % terhadap PDB Sumber: World Economic Outlook Database (IMF) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jatuh Tempo SBN Tradable 31 Desember 2014 [Trilliun Rupiah]
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
TOTAL SUKUK USD SUKUK IDR
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 129. 88.2 97.7 90.4 128. 77.2 81.6 99.9 85.6 150. 27.5 19.6 45.1 50.2 67.4 25.6 27.1 42.8 47.8 65.0 19.9 4.11 35.2 40.5 -
-
-
12.4 18.6
29.7 14.9 20.4 8.71
SUN JPY
-
-
-
-
SUN EUR
-
-
-
-
-
-
-
12.4
-
18.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.92
-
1.22
-
-
1.55
-
3.79
-
-
2.18
-
-
-
-
-
-
6.26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19.9
-
-
-
3.65 6.26
-
-
SUN USD
12.4 11.2 19.1 23.6 24.8 24.8 31.1 24.8 31.1 24.8
SUN IDR
86.9 62.0 58.0 45.7 81.1 43.2 35.3 55.1 54.5 107. 26.0 19.6 41.4 50.2 67.4 23.5 27.1 42.8 47.8 65.0
-
-
-
1.00 13.5 39.9 28.5 36.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.00
-
-
9.93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.6 24.8
-
-
-
6.40 15.6
-
-
4.11 10.1
27.9 18.6 24.8
13.5 12.0
-
11.2
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Program Debt Switch dan Buyback SBN Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk Tahun
Frekuensi Lelang
Tenor Seri Yang Hendak Ditukar
Tenor Seri Penukar
Vol. Yang Diterima (milliar Rupiah)
2005
1
< 1 tahun s.d. 4 tahun
15 tahun
2006
12
< 1 tahun s.d. 5 tahun
5 s.d. 19 tahun
31,179
2007
9
< 1 tahun s.d. 6 tahun
11 s.d. 20 tahun
15,782
2008
2
< 1 tahun s.d. 4 tahun
14 s.d. 15 tahun
4,571
2009
6
< 1 tahun s.d. 5 tahun
12 s.d. 15 tahun
2,938
2010
6
< 1 tahun s.d. 8 tahun
10 s.d. 21 tahun
3,920
2011
4
< 1 tahun s.d. 4 tahun
15 tahun
2012
4
< 1 tahun s.d. 5 tahun
10 s.d. 15 tahun
2013
5
< 1 tahun s.d. 9 tahun
5 s.d. 15 tahun
2014*
4
< 1 tahun s.d. 5 tahun
5 s.d. 20 tahun
Total
5,673
664 11,859 1,976 5,944 84,506
Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar, pengelolaan portofolio utang dan mengurangi outstanding utang yang diterbitkan dengan kupon tinggi Ta hun
Fre kue nsi (Le la ng da n Tra nsa ksi La ngsung)
Te nor Se ri Ya ng Ke mba li
2003
2
1 tahun s.d. 3 tahun
8.127
2004
1
3 tahun s.d. 5 tahun
1.962
2005
4
< 1 tahun s.d. 4 tahun
5.158
2007
2
<1
2.859
2008
3
< 1 tahun s.d. 19 tahun
2.375
2009
2
< 1 tahun
8.528
2010
13
< 1 tahun s.d. 4 tahun
3.201
2011
10
< 1 tahun s.d. 20 tahun
3.500
2012
6
< 1 tahun s.d. 5 tahun
1.138
2013
5
3 tahun s.d. 25 tahun
1.551
2014
3
s.d 15 tahun
Tota l
*) Data Lelang Debtswitch dan Buyback sampai dengan bulan September 2014
Dibe li
tahun s.d. 5 tahun
Vol. Dibe li Ke mba li (millia r Rupia h)
1.351 39.750
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap [ Dalam Juta] Proyek Negara
Debt Swap
1
2
Germany Debt Swap I
Pembatalan
Nama
Jumlah
3
Komitmen
Realisasi
5
6
4
Elementary Education
EUR
12.8 EUR
25.6 EUR
25.6
Debt Swap II
Junior Secondary Education
EUR
11.5 EUR
23.0 EUR
23.0
Debt Swap IIIa
Financial Assistance for Environmental Investements EUR for Micro and Small Enterprises Project
6.3 EUR
12.5 EUR
3.2
Debt Swap IIIb
Strengthening the Development of National Parks in Fragile Ecosystems
EUR
6.3 EUR
12.5 EUR
0.0
Debt Swap IV
School Reconstruction and Rehabilitation in Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java
EUR
10.0 EUR
20.0 EUR
20.0
Debt Swap V
Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria EUR (GFATM)
25.0 EUR
50.0 EUR
50.0
Debt Swap VII
Indonesian - German Scholarship Program
EUR
9.4 EUR
18.8 EUR
0.0
Italy
Debt Swap I
Housing and Setlement
EUR
5.7 EUR
5.7 EUR
5.7
USA
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA
USD
20.0 USD
29.9 USD
22.3
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA II
USD
23.8 USD
29.5 USD
18.0
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA III**)
USD
12.7 USD
12.7 USD
0.0
AUD
37.5 AUD
75.0 AUD
18.0
EUR
87.0 EUR
168.1 EUR
127.5
USD
56.4 USD
72.1 USD
40.3
AUD
37.5 AUD
75.0 AUD
18.0
Australia Debt Swap
Debt2Health
TOTAL
TOTAL Equivalent juta USD
193.1
338.1
210.2
Keterangan: *) untuk TFCA
Jumlah kontribusi dari GoI sebesar USD 20 juta Jumlah kontribusi dari NGO Conservation Int'l Foundation & Yayasan Kehati sebesar USD 2 juta Jumlah yang akan dicancel dikemudian hari sebesar USD 29,921,500 (principal + interest) **) Terdapat penambahan komitmen sebesar USD 12.684.814,6 untuk menambah pendanaan untuk kegiatan di wilayah yang sama pada DNS TFCA I
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
*)
Pemanfaatan Pinjaman No.
Executing Agency
Kegiatan Pada Kementerian/Lembaga 1 BIG 2 Bappenas 3 BMG 4 BP Batam 5 BPKP 6 BPS 7 Kemenag 8 Kemenakertrans 9 Kemendagri 10 Kemendikbud 11 Kemenhan 12 Kemenhub 13 Kemenkes 14 Kemenkeu 15 Kemenkominfo 16 KemenPU 17 Kemenristek 18 Kementan 19 KKP 20 POLRI Penerusan Pinjaman 1 PT PERTAMINA 2 PT PII 3 PT PLN 4 PT SMI Sub Total (K/L+BUMN)
Komitmen Pinjaman 13,193.42 53.41 279.50 36.86 50.00 57.75 47.00 171.73 32.32 510.90 823.06 4,062.69 1,611.09 38.93 55.00 82.79 4,621.12 95.00 144.62 211.85 207.81 4,330.02 526.00 29.60 3,574.42 200.00 17,523.44
Penarikan 5,483.34 45.40 130.87 25.98 8.61 0.66 5.86 249.58 174.74 2,121.36 304.81 33.65 46.09 12.14 2,201.68 7.26 42.89 59.75 12.00 609.66 20.48 0.78 391.74 196.66 6,093.00
Belum Tertarik 7,710.08 8.02 148.63 10.88 50.00 49.14 46.34 165.88 32.32 261.32 648.32 1,941.33 1,306.28 5.28 8.91 70.65 2,419.43 87.74 101.73 152.10 195.81 3,720.36 505.51 28.82 3,182.69 3.34 11,430.44
- Data per 31 Desember 2014; angka dalam Juta US Dolar
Availability Period 2001-2023 2007-2017 2006-2023 2011-2015 2014-2018 2012-2018 2011-2018 2006-2017 2013-2017 2008-2016 2007-2018 2009-2018 2001-2021 2003-2015 2004-2015 2007-2018 2005-2021 2013-2020 2006-2019 2012-2019 2011-2018 2005-2014 2011-2019 2012-2018 2005-2022 2010-2015 2001-2014
Komitmen Pinjaman
Nama Program
No.
Pinjaman Program Asian Development Bank 1
Stepping Up Investments For Growth Acceleration Program Sub Program 1
World Bank
Penarikan
Belum Tertarik
400.00
400.00
-
400.00
400.00
-
1,020.00
896.66
123.34
1
Financial Sector Reform And Modernization Development Policy Loan
500.00
500.00
-
2
Local Government Decentralization Project
220.00
171.41
48.59
3
National Community Empowerment Program In Urban Areas For 2012-2015
100.00
25.28
74.72
4
National Program For Community Empowerment In Rural Areas 2012-2015
200.00
199.98
0.02
200.00
200.00
-
200.00
200.00
-
1,620.00
1,496.66
123.34
19,143.44
7,589.67
11,553.78
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 1
Stepping-Up Investment For Growth Acceleration Programme Subprogramme 1
Total Pinjaman Program Grand Total (K/L+BUMN+Program loan)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Kewajiban Utang Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 20.0% 18.0%
17.9%
16.0% 14.0% 12.0% 9.0%
10.0%
7.4%
8.0%
7.9%
7.1% 5.7%
6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2009
2010
2011
2012
2013
2014*
Catatan: Pembayaran kewajiban utang = Pembayaran Bunga dan Pokok Utang • *) Angka Sementara, APBNP 2014 • Data Per 31 Desember 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2003-2013 Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan dibandingkan negara lain Dalam USD 80,000 70,000
60,000 50,000 40,000 07,000
06,000 05,000
04,000 03,000
02,000 01,000
00
2004
Sumber: World Economic Outlook – IMF, CEIC
2014
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Indikator Risiko Utang 2009-2014 Interest Rate Risk 28.2 22.0
Exchange Rate Risk 47.4
26.1
22.5
20.3
2011
Variable rate ratio [%]
2012
46.7
44.4
43.3
20.9 16.0
14.8 13.4
2010
45.1
23.2
18.8 16.2
2009
46.2
25.9
2013
Q3-2014
12.1
2009
Refixing rate [%]
11.0
2010
2011
FX Debt to GDP ratio (%)
Average Time To Maturity (ATM)-Years
12.2
10.6
2012
11.4
2013
Q3-2014
FX Debt to total debt ratio (%)
Debt Maturing in 1, 3 and 5 Years 9.9
34.6
34.2
33.2
33.9
33.4
32.4
9.7
9.7
9.6
20.3
20.8
22.7
21.5
21.8
20.8
9.5 9.3
7.6
7.1
2009
2009
2010
2011
2012
2013
Average Time to Maturity (in percentage)
Q3-2014
2010
8.2
2011
Maturity debt portion < 1 year (%)
8.6
7.2
2012
2013
8.3
Q3-2014
Maturity debt portion < 3 year (%)
Maturity debt portion < 5 year (%)
Catatan: Sumber: Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 [ miliar Rupiah ]
Pagu DIPA 2013 I. POKOK
Realisasi 2013
% thd Pagu DIPA
Pagu APBN 2014
Realisasi Pembayaran 2014 *) Q-1
Q-2
Q3
Q-4
Total
% thd Pagu APBN
188,884
160,421
84.93%
248,366
71,003
57,988
41,071
66,971
237,032
95.44%
59,460
57,346
96.44%
64,400
9,716
21,501
9,655
21,692
62,565
97.15%
a. Pinjaman Dalam Negeri b. Pinjaman Luar Negeri
250 59,210
141 57,204
56.50% 96.61%
241 64,160
9,716
71 21,431
9,655
71 21,622
141 62,423
58.71% 97.29%
B. SURAT BERHARGA NEGARA
129,424
103,075
79.64%
183,966
61,286
36,487
31,416
45,278
174,468
94.84%
125,424 109,025 16,399 4,000 4,000 -
103,075 86,904 16,172 -
82.18% 79.71% 98.61% 0.00% 0.00% 0.00%
149,989 117,038 32,950 33,977 26,443 7,534
46,403 25,076 21,327 14,884 14,884 -
17,394 16,681 713 19,093 11,560 7,534
31,416 24,465 6,951 -
45,278 41,496 3,782 -
140,491 107,718 32,773 33,977 26,443 7,534
93.67% 92.04% 99.46% 100.00% 100.00% 0.00%
112,675
112,638
99.97%
135,453
33,885
31,231
38,236
30,088
133,440
98.51%
14,437
14,435
99.99%
15,096
2,208
5,481
2,160
4,962
14,811
98.11%
a. Pinjaman Dalam Negeri b. Pinjaman Luar Negeri
111 14,326
111 14,324
100.00% 99.99%
209 14,887
2,208
94 5,387
2,160
115 4,846
209 14,601
100.24% 98.08%
B. SURAT BERHARGA NEGARA
98,238
98,203
99.96%
120,357
31,677
25,750
36,076
25,127
118,630
98.56%
80,383 70,325 10,058 17,854 17,830 24
80,348 70,290 10,058 17,854 17,830 24
99.96% 99.95% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
95,951 84,161 11,790 24,406 22,130 2,276
24,247 21,054 3,193 7,430 6,918 512
20,772 18,494 2,277 4,978 4,228 750
28,055 24,385 3,670 8,021 7,452 569
20,962 19,117 1,846 4,164 3,720 444
94,036 83,050 10,986 24,594 22,318 2,275
98.00% 98.68% 93.18% 100.77% 100.85% 99.96%
301,559
273,059
90.55%
383,819
104,888
89,219
79,307
97,059
370,472
96.52%
A. PINJAMAN
1. SBN Rupiah a. SUN b. SBSN 2. SBN Valas a. SUN b. SBSN II. BUNGA A. PINJAMAN
1. SBN Rupiah a. SUN b. SBSN 2. SBN Valas a. SUN b. SBSN III. TOTAL POKOK + BUNGA
-
Catatan : *) Angka sementara, realisasi per 31 Desember 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun Anggaran 2014 (Grafik) 200,000
99%
99% 174,468 183,966
180,000
160,000
98% 98%
97% 97%
140,000
Miliar Rupiah
118,630 120,000 120,357
96%
100,000 95%
80,000
95%
62,565 60,000
64,400
94%
40,000
93% 20,000
14,811 15,096
-
92% A. PINJAMAN
B. SBN
A. PINJAMAN
POKOK
Pagu
B. SBN BUNGA
Realisasi *)
% thd Pagu (RHS)
Catatan : *) Angka sementara, realisasi per 31 Desember 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Pembayaran Bunga Utang 12% 10%
8% 6% 4% 2% 0% 2009 terhadap Penerimaan
terhadap Penerimaan terhadap Belanja terhadap Rata-rata Outstanding terhadap PDB
2010
2011
terhadap Belanja
2009 11.0% 10.0% 5.8% 1.7%
2012
2013
2014*
terhadap Rata-rata Outstanding
2010 8.9% 8.5% 5.4% 1.4%
2011 7.7% 7.2% 5.4% 1.3%
2012 7.5% 6.7% 5.3% 1.2%
terhadap PDB
2013 7.9% 6.8% 5.3% 1.2%
2014* 8.3% 7.2% 5.5% 1.3%
Keterangan: Angka LKPP * angka proyeksi berdasarkan APBN-P 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Pembayaran Bunga Utang 100% 90%
80% 70% 60%
68%
70%
70%
85%
50%
87%
89%
13%
11%
2013
2014*
40%
30% 20% 10%
32%
30%
30%
15%
0%
2009
2010
2011
2012
Pembayaran Bunga Utang DN
Pembayaran Bunga Utang LN
[triliun Rupiah ]
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
Pembayaran Bunga Utang
Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % 93.78 100.00 88.38 100.00 93.20 100.00 100.52 100.00 113.04 100.00 135.45 100.00
a. Pembayaran Bunga Utang DN b. Pembayaran Bunga Utang LN
63.76 67.98 30.03 32.02
61.4 69.47 79.60 85.41 70.22 69.86 98.71 87.33 120.57 27.0 30.53 13.60 14.59 30.29 30.14 14.32 12.67 14.89
89.01 10.99
Catatan: *) Angka sementara APBN-P 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Profil Pinjaman dari Kreditur Multilateral Description
Multilateral IFAD
IDB
ADB-OCR
15-18 yea rs
15-20 yea rs
up to 32 yea rs
3 yea rs
3-5 yea rs
up to 8 yea rs
12 yea rs
11-15 yea rs
5-27 yea rs
Commitment Charge
-
-
0.15%
Front End Fee
-
-
-
Service Charge
-
LIBOR (swa p) + 1.35%
-
Loan Maturity Grace Period Repayment Period
IFAD Referenc e Rate ****) Interest Rate/Mark-up ***)
LIBOR + 0,50%*) ALM ≤ 13 yea rs = Nil **) 13 yea rs< ALM ≤ 16 yea rs = 0.10 % p.a **)
Maturity Premium
16 yea rs < ALM <= 19 yea rs = 0.20% p.a **)
IBRD-WB (Variable Spread) Average Maturity (years) USD Le ndi ng Ra te s *****)
AM < 8
8< AM <= 10
10 < AM <= 12
12< AM <= 15
15 < AM <= 18
18 < AM <= 20
LIBOR + 0.3%
LIBOR + 0.3%
LIBOR + 0.3%
LIBOR + 0.4%
LIBOR + 0.5%
N/A
LIBOR + 0.7%
LIBOR + 0.8%
0.25%
Front-End Fee *****) USD Le ndi ng Ra te s ******)
LIBOR + 0.3%
LIBOR + 0.4%
LIBOR + 0.5%
LIBOR + 0.6%
Front-End Fee ******)
0.25%
Commitment Fee ******)
0.25%
*) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada dan/atau setelah 1 Januari 2014 **) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada atau setelah 1 April 2012 ***) Mark-up = margin (khusus Loan IDB) ****) LIBOR + weighted average variable rate IBRD *****) untuk loan yang undangan untuk melakukan negosiasinya setelah 30 Juni 2014 ******) untuk pinjaman yang disetujui paling lambat 30 September 2014 atau yang Undangan untuk melakukan Negosiasinya diterbitkan paling lambat 30 Juni 2014 ALM = Average Loan Maturity Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Profil Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang) Bilateral Jepang/ Japan (JICA) General terms Description
Prefential terms
STEP
S t a nda rd O ption1 O ption2 S t a nda rd O ption1 O ption2 O ption3 S t a nda rd O ption
Loan Maturity
25 years
20 years
15 years
40 years
30 years 20 years
15 years
40 years
30 years
Grace Period
7 years
6 years
5 years
10 years
10 years
5 years
10 years
10 years
25 years
20 years
15 years
40 years
30 years 20 years
15 years
40 years
20 years
Repayment Period Commitment Charge
-
Front End Fee Service Charge
6 years
0.20% -
-
-
-
-
-
-
-
-
0,95%
0,80%
0,30%
0,25%
0,20%
0,15%
0,10%
0,10%
Interest Rate (for non c onsultant servic es) 1,40%
Interest Rate (for c onsultant servic es)
0,01%
Maturity Premium
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kurva Imbal Hasil SBN Rupiah [%]
Tenor
31 Dec '14
Dec-13
Dec-12
Dec '11 Dec '10
1Y
6.41
6.67
3.96
4.35
5.36
2Y
7.14
7.43
4.32
4.92
5.82
3Y
7.41
7.63
4.52
5.22
6.27
4Y
7.67
7.84
4.63
5.24
6.34
5Y
7.64
7.91
4.65
5.35
6.78
6Y
7.80
8.02
4.88
5.45
6.96
7Y
7.87
8.20
4.98
5.83
7.16
10Y
7.75
8.38
5.15
5.96
7.57
15Y
8.13
8.89
5.87
6.56
8.78
20Y
8.26
8.97
6.24
7.02
9.24
30Y
8.61
9.21
6.34
7.26
9.68
31 Dec '14
Dec-13
Dec-12
Dec '11
Dec '10
7Y
15Y
12
10
8
6
4 1Y
2Y
3Y
4Y
5Y
6Y
10Y
20Y
30Y
Keputusan penundaan tapering oleh pemerintah Amerika Serikat memberi andil dalam penguatan imbal hasil SBN pada tahun 2014.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kurva Imbal Hasil SBN Valas [%]
Tenor 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 20 Y 25 Y 30 Y
31-Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 1.16 1.68 1.42 1.87 2.21 1.42 2.71 2.39 2.99 1.65 2.99 3.15 3.56 1.97 3.08 2.55 3.52 4.25 2.14 3.37 3.17 3.74 4.72 2.45 3.52 3.61 3.91 4.96 2.67 3.90 3.93 4.06 5.21 3.96 4.15 4.09 5.34 2.83 4.47 5.40 2.90 3.97 4.52 5.29 6.63 4.27 5.15 6.62 4.30 5.04 5.95 5.15 6.10 4.24 5.20 6.07
31-Dec-14
Dec-13
Dec-12
Dec-11
Dec-10
9Y
20 Y
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00 1Y
2Y
3Y
4Y
5Y
6Y
7Y
8Y
10Y
25 Y
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 42
30 Y
Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perdagangan Rata-Rata Harian SBN Rupiah di Pasar Sekunder (dalam Triliun Rp)
25.00
20.00 9.16
15.00 10.36 10.00
5.00
9.26 1.27
8.32
11.85 10.33 9.19 9.12 9.63 11.55 7.10 7.30
6.70
0.36 0.41 0.39 0.98
0.91
0.57 1.04 3.45 0.35 1.18 0.79 1.54 0.34 0.16 0.38 0.41 0.96 10.31 0.30 0.22 9.27 8.61 8.45 8.23 8.42 7.45 7.83 7.10 6.62 6.44 0.15 5.88 5.73 5.31 5.82 4.39 2.98
-
OUTRIGHT
REPO ANTAR BANK
REPO BI & BANK Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Kepemilikan SBN [Rp Triliun] 1400
50.00%
Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan menariknya return
di pasar SBN domestik.
45.00%
1200 40.00%
1000
35.00% 30.00%
800
25.00% 600
20.00%
15.00%
400
10.00% 200
NON-BANK
BANK
Mar-14
August-13
January-13
June-12
Nov'11
Apr'11
Sep'10
Feb'10
Jul'09
Dec'08
May'08
Oct '07
Mar'07
Aug'06
Jan'06
0
Oct-14
5.00% -
% Asing thd. Total - RHS
Catatan: Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Kepemilikan SBN Domestik Dec-09
BANK
Dec-10
Dec-11
Dec-12
Dec-13
Oct-14
Nov-14
Dec-14
254.36
217.27
265.03
299.66
335.43
400.53
407.58
375.55
Institusi Pemerintah *
22.50
17.42
7.84
3.07
44.44
8.57
0.38
41.63
NON-BANK
304.89
406.53
450.75
517.53
615.38
807.30
812.93
792.78
Reksadana Asuransi Asing Dana Pensiun Sekuritas Individu Lain-lain
45.22 72.58 108.00 37.50 0.46
51.16 79.30 195.76 36.75 0.13
47.22 93.09 222.86 34.39 0.14
43.19 83.42 270.52 56.46 0.30
41.12
43.43
53.05
63.64
42.50 129.55 323.83 39.47 0.88 32.48 46.68
45.18 153.01 459.86 42.90 0.82 46.99 58.54
45.46 150.78 481.20 42.48 0.89 31.91 60.21
45.79 150.60 461.35 43.30 0.81 30.41 60.51
TOTAL
581.75
641.21
723.61
820.27
995.25
1,216.40
1,220.89
1,209.96
Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank (termasuk Bank Sentral), Private Banking, Fund/Asset Management, Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun.; • Lain-lain terdiri dari Korporasi dan Yayasan. • Sejak Desember 2013 Individu dikategorikan tersendiri (semula dikategorikan Lain-lain) *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 45
Posisi Kepemilikan SBN Domestik (dalam Persentase) Dec-09 BANK
Dec-10
Dec-11
Dec-12
Dec-13
Oct-14
Nov-14
Dec-14
43.72%
33.88%
36.63%
36.53%
33.70%
32.93%
33.38%
31.04%
3.87%
2.72%
1.08%
0.37%
4.47%
0.70%
0.03%
3.44%
NON-BANK
52.41%
63.40%
62.29%
63.09%
61.83%
66.37%
66.59%
65.52%
Reksadana Asuransi Asing Dana Pensiun Sekuritas Individu Lain-lain
7.77% 12.48% 18.56% 6.45% 0.08%
7.98% 12.37% 30.53% 5.73% 0.02%
6.53% 12.86% 30.80% 4.75% 0.02%
5.27% 10.17% 32.98% 6.88% 0.04%
7.07%
6.77%
7.33%
7.76%
4.27% 13.02% 32.54% 3.97% 0.09% 3.26% 4.69%
3.71% 12.58% 37.80% 3.53% 0.07% 3.86% 4.81%
3.72% 12.35% 39.41% 3.48% 0.07% 2.61% 4.93%
3.78% 12.45% 38.13% 3.58% 0.07% 2.51% 5.00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Institusi Pemerintah *
Total
Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank (termasuk Bank Sentral), Private Banking, Fund/Asset Management, Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun.; • Lain-lain terdiri dari Korporasi dan Yayasan. • Sejak Desember 2013 Individu dikategorikan tersendiri (semula dikategorikan Lain-lain) *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 46
Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor 100.00%
46.00% 38.23% 45.01% 44.46% 45.97% 40.69% 40.06% 40.63% 41.43% 42.14% 42.56% 41.75%
80.00% 30.53% 30.80%
60.00%
42.53% 41.93% 42.81%
40.00%
37.80% 37.80% 38.13% 37.30% 36.81% 36.33% 35.72% 35.66% 33.64% 34.59% 32.98% 32.31%33.48%
24.93% 27.83% 32.04% 31.35%
37.60% 34.10% 32.93% 33.07% 33.39% 33.67% 34.20% 33.63% 33.32% 33.58%
20.00%
40.00% 21.03% 18.14%
20.00%
0.00%
16.78% 16.50%
12.88% 11.02% 10.74%
14.70% 14.84% 15.47% 15.57% 15.30% 15.34% 14.89% 15.55% 15.23%
8.19% 4.64% 2.83% 5.41% 6.06% 5.41% 4.48% 4.78% 2.96% 2.81% 2.56% 3.55% 4.01% 3.81% 3.73% 10.18% 11.87% 7.84% 5.55% 6.67% 6.82% 7.06% 6.10% 5.91% 5.60% 5.20% 5.16% 4.94% 5.39% 4.65%
0-1
>1-2
>2-5
>5-10
>10
0.00%
% Kepemilikan Asing terhadap Total (RHS) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread terhadap UST- Des 19 [bps] 600
INDO 19
TURK 19
PHIL 19
BRAZ 19
DATE
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 31-Dec-14
MEX 19
400
INDO 19
UST 19
4.41 3.80 3.68 3.58 3.09 3.20 3.175 3.059 3.399 3.078 2.884 3.146
TURK 19
1.52 1.51 1.70 1.63 1.48 1.54 1.675 1.535 1.653 1.481 1.326 1.461
5.11 4.37 4.44 3.92 3.57 3.65 3.614 3.51 4.051 3.509 3.256 3.475
PHIL 19
BRAZ 19
2.88 2.74 2.72 2.59 2.44 2.47 2.463 2.351 2.587 2.332 2.13 1.976
MEX 19
3.34 2.89 3.02 2.70 2.45 2.50 2.649 2.33 2.788 2.524 2.446 2.807
2.67 2.44 2.41 2.38 2.19 2.20 2.369 2.223 2.523 2.246 2.372 2.598
200
0 30-Jan-14
30-Mar-14
30-May-14
30-Jul-14
30-Sep-14
30-Nov-14
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread terhadap UST- May 24 [bps] 450
350
Date Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14
BRA 24 4.89 4.67 4.47 4.23 3.86 3.87 3.99 3.70 4.16 3.96 3.96 4.21
TURK 24 5.99 5.46 5.26 4.81 4.53 4.55 4.50 4.32 4.90 4.34 4.06 4.15
PHIL 24 4.02 3.77 3.78 3.73 3.29 3.48 3.44 3.30 3.48 3.19 3.07 3.08
INDO 24 5.55 4.91 4.90 4.78 4.28 4.50 4.23 4.05 4.47 4.04 3.85 4.09
UST 24 2.65 2.62 2.69 2.62 2.42 2.47 2.50 2.34 2.49 2.34 2.16 2.17
MEX 23 4.12 3.82 3.82 3.64 3.32 3.34 3.46 3.19 3.54 3.37 3.30 3.37
BRA 24
TURK 23
PHIL 24
INDO 24
MEX 23
250
150
50
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread terhadap UST- May 44 [bps] 600 COLM 41
BRAZ 41
TURK 43
MEX 44
INDO 44
400
DATE
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14
COLM 41
5.69 5.42 5.27 5.08 4.79 4.79 4.83 4.55 4.93 4.75 4.78 4.76
BRAZ 41
5.96 5.72 5.51 5.26 5.03 5.10 5.18 4.78 5.37 5.05 5.00 5.06
INDO 44
6.25 6.16 6.05 5.95 5.49 5.68 5.41 5.24 5.55 5.21 5.06 5.15
TURK 43
6.70 6.27 5.95 5.48 5.22 5.27 5.22 5.06 5.54 5.07 4.82 4.87
MEX 44
UST 44
5.47 5.15 5.05 4.90 4.61 4.61 4.68 4.41 4.77 4.61 4.55 4.48
3.60 3.58 3.56 3.46 3.33 3.36 3.32 3.08 3.20 3.07 2.89 2.75
200
0 31-Jan-14
31-Mar-14
31-May-14
31-Jul-14
30-Sep-14
30-Nov-14
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Global Bonds Performance Summary Terms of Offering
RI0124
RI0144
Issuer
RIEUR0721
INDO SUKUK GLOBAL-24
Republic of Indonesia
Issuer Ratings
BB+ l Baa3 l BBB-
Issue Ratings
Baa3 (Moody's) / BB+ (S&P) / BBB- (Fitch)
Issue
USD fixed rate
USD fixed rate
EUR fixed rate
USD fixed rate
Size
USD2 billion
USD2 billion
EUR1 billion
USD1.5 billion
7 January / 15 January 2014
7 January / 15 January 2014
2 July / 8 July 2014
3 September / 10 September 2014
Pricing / Settlement Date Maturity
10 years due 15 January 2024 30 years due 15 January 2044
7 years due 8 July 2021
10 years due 10 September 2024
Coupon
5.875% payable semi annually 6.75% payable semi annually
2.875% payable annually
4.35% payable semi annually
2.976% / 99.370%
4.35% / 100%
Reoffer Yield / Price
5.95% / 99.441%
6.850% / 98.734%
Format Listing Total Book Order
Distribution
Investor Type
Rule 144A / Reg S SGX-ST
SGX-ST
SGX-ST & Frankfurt Open Market
SGX-ST
USD10 billion
USD7.5 billion
EUR6.7 billion
USD10 billion
Indonesia 11%, Asia 6%, Europe 17%, USA 66%
Indonesia 3%, Asia 11%, Europe 16%, USA 70%
Indonesia 2.4%, Asia 21.6%, Europe 47%, USA 18%, Others 11%
Indonesia 10%, Asia 20%, Europe 15%, USA 20%, Far Eastern & Syariah 35%
Fund / Asset Managers 77%, Banks 9%, Insurance / Pension Funds 12%, Private Banks 2%
Fund / Asset Managers 77%, Asset Managers 81%, Private Banks Banks 5%, Insurance / 2%, Banks 8%, Insurance Company Pension Funds 17%, Private 9% Banks 1%
Fund / Asset Managers 70%, Banks 28%, Others 2%
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Global Bonds Performance: Spread over 7Y Euro Midswap [bps] 350 Date
300
250
12/25/2014 12/26/2014 12/29/2014 12/30/2014 12/31/2014
7Y Euro Mexico 21 Turkey 21 Brazil 21 Indo 21 Midswap EuroBond EuroBond EuroBond EuroBond 0.5546 1.1914 2.2404 2.2304 2.0404 0.5588 1.1882 2.2372 2.2262 2.0392 0.5374 1.1456 2.2306 2.1596 2.0256 0.5252 1.1358 2.2338 2.1728 2.0438 0.5143 1.2107 2.2437 2.1827 2.0647
200
150
100 Mexico 21 EuroBond (A3, BBB+)
Turkey 21 EuroBond (Baa3, BBB-)
50
Brazil 21 EuroBond (Baa2, BBB) Indo 21 EuroBond (Baa3, BBB-)
0 3-Jul-14
23-Jul-14
12-Aug-14
1-Sep-14
21-Sep-14
11-Oct-14
31-Oct-14 20-Nov-14 10-Dec-14 30-Dec-14
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 7 Rating, Penjaminan, Opini BPK, Kesimpulan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rating Indonesia Faktor Penentu Perbaikan Rating
Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 20072008
Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement
Pengelolaan utang pemerintah yang prudent:
Penurunan rasio utang terhadap PDB Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor
Sovereign Credit Rating (Fitch, Moody’s, S&P)
Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75-115bps
Country Risk Classification (CRC)
Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD
Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)
Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) S&P: Tanggal 2 Mei 2013 melakukan afirmasi peringkat kredit Indonesia di tingkat BB+ dengan outlook stable
Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2013 Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
S&P CCC+ BCCC CCC+ B B+ B+ BBBBBBBBBB BB+ BB+ BB+ BB+
Fitch BBBB B+ B+ BBBBBBBB BB BB+ BBBBBBBBBBBB-
Rating Moody's R&I B3 BB3 BB3 BB3 BB2 BB2 B B2 BBB1 BBBa3 BB+ Ba3 BB+ Ba2 BB+ Ba2 BB+ Ba1 BB+ Baa3 BBBBaa3 BBBBaa3 BBB-
JCRA B B B+ B+ BBBB BB BB+ BBBBBBBBBBBBBBB-
CRC 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3
R&I: Tanggal 18 Oktober 2012 menaikkan kredit Indonesia dari BB+ menjadi BBBOECD: Tanggal 30 Maret 2012 menaikkan peringkat CRC Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3 Moody’s: Tanggal 18 Januari 2012 menaikkan sovereign credit rating Indonesia dari Ba1 menjadi Baa3 dengan outlook stable Fitch Ratings: Tanggal 15 Desember 2011 melakukan upgrade utk foreign currency long-term senior debt pada BBBdgn outlook stable. JCRA: Tanggal 13 Juli 2010 menaikan peringkat kredit Indonesia hingga masuk kategori Investment Grade dari BB+ menjadi BBBKementerian Keuangan – Republik Indonesia
Krisis ekonomi 1998
Rekapitalisasi Perbankan
Reprofiling VR & HB, Asset-Bond Swap, & penerbitan SUN jk panjang
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen
13 12 BB+ 11 BB 10 BB9 B+ 8 B Moodys’s menaikan rating ke Ba1 7 per 17 Januari 2011 B6 Moodys’s menaikan rating ke Baa3 CCC+ per 18 Januari 2012 5 CCC 4 CCCS&P’s menaikan rating ke BB+ per 8 April 2011 3 CC 2 Fitch’s menaikan rating ke BBBR/C per 15 Desember 2011 1 SD/DD 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 BBB-
S&P sempat menurunkan rating ke Selective Default namun direvisi kembali 1 hari kemudian
Fitch’s
S&P’s
Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1
B2 B3 Caa1 Caa2 Caa3 Ca C
Moody’s
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Non Investment grade
Non Investment grade
BBB+ 14 BBB
Investment grade
Investment grade
Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)
Performa Sovereign Rating Indonesia (1) Tanggal 2 Mei 2013, S&P melakukan afirmasi peringkat kredit Indonesia di tingkat
BB+ dengan outlook stable, adapun highlight dari S&P antara lain sebagai berikut:
“Indonesia supported by decade of moderately strong growth, conservative fiscal policy, and modest public sector debt burden. Meanwhile, the weakening policy environment may ultimately have a negative impact on growth prospects and the generally sound economic conditions. In addition, the external sector is also experiencing vulnerability shown by the current account deficit and increasing private sector external debt.“
Pada tanggal 18 Oktober 2012 R&I menaikkan Sovereign Credit Rating Indonesia
menjadi BBB- dengan Outlook stabil. R&I menyatakan bahwa faktor kunci yang mendukung keputusan upgrade bagi sovereign credit rating Indonesia adalah (1) Kekuatan Indonesia mencapai pertumbuhan yang tinggi ditengah penurunan ekonomi global (2) Pengelolaan fiskal yang konservatif (3) Utang pemerintah yang rendah dan (4) Sistem keuangan yang semakin stabil
Pada tanggal 30 Maret 2012, OECD menaikkan peringkat CRC (Country Risk
Classification) Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3. Saat ini Indonesia berada dalam kelompok yang sama dengan negara-negara seperti Thailand, Uruguay, Afrika Selatan, Rusia, India, Brasil dan Peru. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Performa Sovereign Rating Indonesia (2) Tanggal 15 Desember 2011 Fitch Ratings melakukan upgrade terhadap peringkat
sovereign Indonesia untuk foreign currency long-term senior debt pada BBBdengan outlook stable. Adapun highlight dari Fitch antara lain sebagai berikut:
"Improved economic performance, strenghtened external liquidity, low and declining public debt ratios, and a prudent overall macro policy framework"
Tanggal 18 Januari 2012, Moody's Investors Services menaikkan sovereign credit
rating Republik Indonesia dari Ba1 menjadi Baa3 dengan outlook stable. Adapun highlight dari Moody's antara lain sebagai berikut: "Some of the key drivers of the decision are Moody's anticipation that government financial metrics will remain in line with Baa peers, the demonstrated resilience of Indonesia's economic growth to large external shocks, the presence of policy buffers and tools that address financial vulnerabilities and a healthier banking system capable of withstanding stress“
Tanggal 13 Juli 2010 JCRA menaikan peringkat kredit Indonesia hingga masuk
kategori Investment Grade dari BB+ menjadi BBB-, adapun highlight dari JCRA antara lain sebagai berikut: “JCR explained that the upgrade reflects (i) enhanced political and social stability along with the progress in democratization and decentralization, (ii) sustainable economic growth outlook underpinned by solid domestic demand, (iii) alleviated public debt burden as a result of prudent fiscal management, (iv) reinforced resilience to external shocks stemming from the foreign reserves accumulation and an improved capacity for external debt management and (v) efforts made by the second Yudhoyono administration to outline the framework to deal with structural issues such as infrastructure development.” Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Penjaminan Pemerintah dan Alokasi APBN Alokasi APBN (Miliar Rupiah) No
Program Penjaminan
Jumlah Surat Jaminan
Nilai Jaminan (Miliar Rupiah)
1 Fast track Program Phase 1 (FTP 1)
34
84,925.2
2 Program Percepatan Penyediaan Air Minum (Clean Water Avaliability Program) 3 Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership Project) 4 Fast track Program Phase 2 (FTP 2)
5
205.2
1
TOTAL
Outstanding 2010 58,364.7 1,000.0
2011
2012
2013
2014
2015
889.0
623.3
611.2
913.7
833.2
156.6
50.0
15.0
10.0
35.0
2.2
1.9
39,808.0
-
-
-
-
59.8
48.2
296.5
7
50,577.3
-
-
-
-
-
-
47
175,515.7
904.0
633.3
58,521.3 1,050.0
706.0
964.1 1,131.6
Catatan : - Data per 31 Desember 2014 - Asumsi kurs: Rp. 12.440,- per USD
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Opini BPK tentang Laporan Keuangan
Tahun 2012 Laporan Keuangan BA-999.01 Pengelolaan
Utang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2013 BPK tidak memberikan opini terhadap BA-
999.01 namun hanya memberikan opini atas Laporan Keuangan BA-999 Bendahara Umum Negara (BUN) dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik
Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kesimpulan Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan
arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama. Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik. Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:
Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan bahkan dibandingkan rasio-rasio yang sama di negara lain, termasuk negara maju
Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin transparasi dan akuntabilitas publik
LK BA-999.01 Pengelolaan Utang Tahun 2008 s.d. 2012, dinilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Perbaikan credit rating Indonesia terutama terjadi mulai tahun 2005. Pada tahun 2011 S&P telah menaikkan rating Indonesia dari BB menjadi BB+, sedangkan JCRA, Fitch, Moody's dan R&I telah memasukkan Indonesia kedalam kategori negara Investment Grade Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
© 2014 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia Gedung Frans Seda Lantai 7 Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Tel. 021-3864778; fax. 021-3843712 www.djpu.kemenkeu.go.id CP:
[email protected] /
[email protected] Kementerian Keuangan – Republik Indonesia