Daftar Isi. 18. Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek Posisi Surat Berharga Negara Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan

Daftar Isi Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum 1. Latar Belakang (1) 2. Latar Belakang (2) 3. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang 4. Jenis-jenis Utang (1) 5. Jenis-jenis Utang (2) 6. Landasan Hukum Pengelolaan Utang

17.

Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2016

18.

Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2016 (Grafik)

Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman) 19. Posisi Utang Pemerintah Pusat 2011-2016 20.

Posisi Utang Pemerintah Pusat 2011-2016 (Grafik)

21.

Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat per 30 November 2016

22.

Posisi Surat Berharga Negara 2011 – 2016

23.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (1)

24.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (2)

25.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (Grafik)

26.

Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi

27.

Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi (Grafik)

28.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama

29.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Mata Uang Lainnya

Bagian 2

APBN, 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit APBN 2011-2016 Cashflow Pembiayaan 2011-2016 Defisit dan Pembiayaan APBN 2011-2016 Defisit Anggaran di Berbagai Negara 2011-2016 Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2016 Realisasi Penerbitan SBN 2016 Ringkasan Hasil Penerbitan SBN Tahun 2016 Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2011-2016 Pinjaman Tunai APBN 2016 Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2011 – 2016

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi 30.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Beberapa Mata Uang Utama (Grafik)

31.

Posisi Pinjaman Berdasarkan Status & Jumlah Loan

32.

Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman

Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN) 33. Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 34. Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara 35. Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara Tahun 2006-2016 36. Jatuh Tempo SBN Tradable 30 November 2016 37. Program Debt Switch dan Buyback SBN 38. Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap 39. Pemanfaatan Pinjaman 40. Rasio Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 41. Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2006 – 2016 42. Indikator Risiko Utang 2011-2016

Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri) 43.

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2015 dan 2016

44.

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016 (Grafik)

45.

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Per Denominasi TA 2015 dan 2016

46.

Rasio Pembayaran Bunga Utang

47.

Realisasi Pembayaran Bunga Utang

48.

Biaya Pinjaman dari Kreditur Multilateral

49.

Biaya Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)

50.

Kurva Imbal Hasil SUN Rupiah

51.

Kurva Imbal Hasil SUN Valas (dlm denominasi USD)

Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor) 52.

Perdagangan Rata-Rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder

53.

Perdagangan Rata-Rata Harian SBSN Rupiah di Pasar Sekunder Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi 54.

Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (Grafik)

68.

Program Penjaminan Pemerintah 2008 s.d. saat ini

55.

Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan

69.

Posisi Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Dalam APBN

56.

Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam %)

70.

Posisi Pengelolaan Kewajiban Penjaminan

57.

Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan oleh Non Residen (Asing) berdasarkan Tenor

71.

Komposisi Kewajiban Penjaminan Pemerintah

72.

58.

Spread terhadap UST- Feb 26

Maturity Profile Penjaminan Kredit yang Dijamin Pemerintah

59.

Spread terhadap UST- Nov 45

73.

Realisasi dan Proyeksi Outstanding Kredit yang Dijamin Pemerintah

60.

Spread terhadap 7Y Euro Midswap

Bagian 8

61.

Spread terhadap 10Y Euro Midswap

Rating, Opini BPK, Kesimpulan

62.

Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (1)

74.

Rating Indonesia

63.

Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (2)

75.

Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)

76.


Bagian 7

77.

Performa Sovereign Rating Indonesia (1)

Penjaminan Pemerintah

78.

Performa Sovereign Rating Indonesia (2)

64.

Kebijakan Pengelolaan Kewajiban Penjaminan

79.

Opini BPK tentang Laporan Keuangan

65.

Definisi Kewajiban Penjaminan

80.

Kesimpulan

66.

Landasan Hukum Pemberian Penjaminan Pemerintah Bagian 9

67.

Batas Maksimal Kewajiban Penjaminan & Jenis Potensi Default

Ekstra Slide 81.

Utang Luar Negeri Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum


Latar Belakang (1)  Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN) yang menjadi bagian dari Kebijakan

Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan.  Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah: 



Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk:  Penciptaan kesempatan kerja;  Penurunan angka kemiskinan;  Penguatan pertumbuhan ekonomi. Menciptakan keamanan.

 Utang terutama merupakan konsekuensi dari postur APBN (yang mengalami defisit), dimana

Pendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara.  Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain

untuk:  Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat karya;  Meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH,Subsidi;  Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak;  Mempertahankan anggaran pendidikan 20%;  Meningkatkan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista);  Melanjutkan reformasi birokrasi. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (2)  Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara: 



Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing); Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yang lebih baik.

 Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari:

Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar;  Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998: 

 



Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.

Pembiayaan defisit APBN


Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang  Tujuan 

Tujuan Jangka Menengah:  Memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko

yang terkendali; dan  Mendukung terbentuknya pasar SBN yang dalam, aktif dan likuid.

 Tujuan Jangka Pendek atau Tahunan:  Memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan membayar kewajiban pokok utang

secara tepat waktu dan efisien.

 Kebijakan  

   

Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap; Melakukan pengembangan instrumen utang dan perluasan basis investor utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih sumber utang yang lebih sesuai kebutuhan dengan biaya yang minimal dan risiko terkendali; Memanfaatkan fleksibilitas pembiayaan utang untuk menjamin terpenuhinya pembiayaan APBN dengan biaya dan risiko yang optimal; Memaksimalkan pemanfaatan pinjaman untuk belanja modal terutama pembangunan infrastruktur; Melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka ALM Negara; Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Jenis-jenis Utang (1)  Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri : 

Pinjaman Luar Negeri World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor. 





Pinjaman Tunai: Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai SDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur. Pinjaman Kegiatan: Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).

Pinjaman Dalam Negeri  



Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ; Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Jenis-jenis Utang (2)  Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing, tradable &

non-tradable, fixed & variable : 

Surat Utang Negara (SUN)  Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek  Obligasi Negara (> 1 thn) 





(s.d.12 bln);

Coupon Bond  Tradable: Obligasi Negara Ritel (ORI), FR/VR bond, SUN Valas Domestik , Global bond, Euro denominated Bonds, Samurai Bonds.  Non tradable: Saving Bonds Ritel (SBR), SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU ke BI untuk penyehatan dan restrukturisasi perbankan Zero coupon

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah Sale and Leased Back, Ijarah Assets to be Leased, Ijarah Al-khadamat dan Wakalah.  SBSN jangka pendek: Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S/Islamic T-Bills);  SBSN jangka panjang : SBSN Ritel (Sukuk Ritel/SR); Ijarah Fixed Rate (IFR); Global Sukuk (SNI); Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI); Project Based Sukuk (PBS) terdiri dari Project Underlying Sukuk dan Project Financing Sukuk.


Landasan Hukum Pengelolaan Utang  Ketentuan Perundang-undangan: Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara;  Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;  Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;  Undang-Undang No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;  Peraturan Pemerintah No. 23/2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah  Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; 

 Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance:    

Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR; Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang; Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal; Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 2 APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit


APBN 2011–2016 [ Triliun Rupiah ]

A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Bukan Pajak /II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat a. Bunga Utang - Dalam Negeri - Luar negeri b. Subsidi II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa / III. Suspend C. / Keseimbangan Primer D. / Surplus / (Defisit) Anggaran (A-B) E. Pembiayaan I. Pembiayaan Utang II. Pembiayaan Non Utang Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan Sumber: *) LKPP (DJPBN-Kemenkeu) **) APBN-P (DJA-Kemenkeu)

2011 1,210.6 1,205.4 873.9 331.5 5.2 1,295.0 883.7 93.3 66.8 26.4 295.3 411.3 8.9 (84.4) 130.9 102.7 28.3 46.5

LKPP / Audited 2012 2013 1,338.1 1,438.9 1,332.3 1,432.1 980.5 1,077.3 351.8 354.8 5.8 6.8 1,491.4 1,650.6 1,010.6 1,137.2 100.5 113.0 70.2 98.7 30.3 14.3 346.4 355.0 480.6 513.3 0.2 0.1 (52.8) (98.6) (153.3) (211.7) 175.2 237.4 137.0 219.3 38.1 18.1 21.9 25.7

2014 1,550.5 1,545.5 1,146.9 398.6 5.0 1,777.2 1,203.6 133.4 118.8 14.6 392.0 573.7 (0.1) (93.3) (226.7) 248.9 253.2 (4.3) 22.2

2015 1,508.0 1,496.0 1,240.4 255.6 12.0 1,806.5 1,183.3 156.0 141.9 14.1 186.0 623.1 0.1 (142.5) (298.5) 323.1 378.3 (55.2) 24.6

APBN-P 2016 1,786.2 1,784.2 1,539.2 245.1 2.0 2,082.9 1,306.7 191.2 174.0 17.2 177.8 776.3 (105.5) (296.7) 296.7 365.7 (69.0) 0.0


Cashflow Pembiayaan 2011-2016 [ Miliar Rupiah ]

Kebutuhan Pembiayaan Defisit Pembayaran Utang

Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri Penerusan Pinjaman Pembiayaan Non utang

Sumber Pembiayaan Utang

Penerbitan SBN, Bruto Penerbitan SBN Domestik Penerbitan SBN Valas Penarikan Pinjaman LN Pinjaman Program Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat Pinjaman Proyek untuk Penerusan Pinjaman Penarikan Pinjaman DN Non Utang

Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan Net Cash Flow Pembiayaan Utang Neto

Surat Berharga Negara Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Dalam Negeri Non Utang Neto

Sumber: *) LKPP (DJPBN-Kemenkeu) **) APBN-P (DJA-Kemenkeu)

2011

2012

LKPP 2013

(245,479)

(357,337)

(393,596)

(475,561)

(606,896)

(713,758)

(84,399)

(153,301)

(211,673)

(226,692)

(298,495)

(296,724)

2014

2015

APBN-P 2016

(138,818)

(178,174)

(164,301)

(239,536)

(228,838)

(322,343)

(87,272) (47,323) (4,224)

(123,193) (51,115) (113) (3,753)

(103,075) (57,204) (141) (3,881)

(174,468) (62,421) (141) (2,506)

(160,125) (65,995) (141) (2,576)

(246,536) (69,652) (321) (5,834)

(22,262)

(25,863)

(17,622) -904

(9,333)

(79,563)

(94,691)

292,029

379,195

241,503

315,214

207,136 176,659 30,477 33,747 15,266 14,257 4,224 619

282,897 227,174 55,724 31,403 15,003 12,647 3,753 913

50,526

63,981

46,549 130,949

21,858 175,158

419,317 342311.435

497,762

631,509

713,757

383,643

492,762

607,177

688,072

327,748 269,013 58,735 55,280 18,426 32,973 3,881 616 750

439,097 353,093 86,003 52,575 17,777 32,292 2,506 1,091

522,382

611,403

83,821 55,085 26,160 2,576 974

72,959 35,775 37,184 5,834 3,710

4,999

24,331

25,686

22,201 248,893

24,613 323,108

0 296,724

35,674

25,722 -0.1 237,395

102,685

137,040

219,342

253,227

119,864 (17,799) 619

159,704 (23,464) 800

224,673 161485.7 (5,805) 474

264,629 (12,352) 950

28,264

38,119

18,053

(4,334)

378,340

362,257 15,250 832 (55,232)

365,729

364,867 (2,527) 3,389 (69,005)


Defisit dan Pembiayaan APBN 2011-2016 Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN Kenaikan SBN periode 2011-2016, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik. 362

  [ Triliun Rupiah ] 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 (20) (40) (60) (80) (100) (120) (140) (160) (180) (200) (220) (240) (260) (280) (300)

[ % thd. PDB ] 365

4

3

265

225 2 160

120 1

38

28

18 (84)

(17) (1.1)

(153)

(212)

(5)

-

16

(23)

(11)

1

(4) (227)

(298)

(297)

(1)

(55)

(69)

(1.9) (2.3)

(2.2)

(2.3)

(2)

(2.6) (3)

(4)

2011 SBN (neto)

2012 Pinjaman DN & LN (neto)

2013 Non-Utang (neto)

2014 Surplus (Defisit) APBN

2015

2016* Rasio Defisit APBN thd. PDB (RHS)

Catatan: *) APBN-P Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Defisit Anggaran di berbagai Negara 2011-2016 4.0

4.0

2.0

2.0

0.0

0.0

-2.0

-2.0

-4.0

-4.0

-6.0

-6.0

-8.0

-8.0

-10.0

-10.0

-12.0

-12.0

-14.0

-14.0 2011

2012

2013

2014

Indonesia

Malaysia

Philippines

Thailand

2015 Vietnam

2016 India

2011 Argentina

2012 Brazil

2013 Indonesia

2014 Mexico

Russia

2015 South Africa

2016 Turkey

Sumber : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Oktober 2016 & Ministry of Finance Keterangan : - Nominal dalam % terhadap PDB - Khusus untuk Indonesia, Tahun 2011-2015 menggunakan data LKPP dan 2016 menggunakan APBN-P



Defisit anggaran Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain.



UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2016 (miliar Rp)

Realisasi No.

Uraian (2)

(1)

APBN-P (3)

Sisa dari Pagu

s.d. tgl 30 November 2016 Nominal

%

(4)

(5) = (4) : (3)

Nominal

%

(6) = (3) - (4)

(7) = (6) : (3)

A. Belanja Utang

191,218.3

175,470.1

91.8

15,748.23

8.2

1

Bunga Utang Dalam Negeri

174,016.3

162,313.7

93.3

11,702.62

6.7

2 Bunga Utang Luar Negeri *) B. Pembiayaan I Pembiayaan Dalam Negeri

17,202.0 365,729.0 368,255.9

13,156.4 391,313.6 406,928.2

76.5 107.0 110.5

4,045.61 (25,584.61) (38,672.27)

23.5 (7.0) (10.5)

3,389.0

1,000.1

29.5

2,388.86

70.5

3,710.0

1,212.7

32.7

2,497.31

67.3

A. Pinjaman Dalam Negeri (Netto) 1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri

(321.0)

(212.5)

66.2

(108.45)

33.8

364,866.9 (2,526.9) 72,959.1

405,928.0 (15,614.6) 45,089.3

111.3 617.9 61.8

(41,061.13) 13,087.66 27,869.81

(11.3) (517.9) 38.2

a. Pinjaman Program

35,775.0

24,307.1

67.9

11,467.88

32.1

b. Pinjaman Proyek 1. Pinjaman Proyek Pusat 2. SLA / Penerusan Pinjaman

37,184.1 31,350.5 5,833.7

20,782.2 17,368.1 3,414.0

55.9 55.4 58.5

16,401.92 13,982.32 2,419.60

44.1 44.6 41.5

(5,833.7) (69,652.4)

(3,414.0) (57,289.8)

58.5 82.3

(2,419.60) (12,362.54)

41.5 17.7

2. Cicilan Pokok PDN

B. Surat Berharga Negara (Netto) II

Pembiayaan Luar Negeri (Netto) 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)

2. Penerusan Pinjaman (SLA) 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Catatan: *) Termasuk realisasi Commitment Fee sebesar Rp 160,25 Miliar Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Penerbitan SBN 2016 (dalam juta Rupiah)

Uraian

Target APBN-P Tahun 2016

Target APBN-P (Defisit 2,7%)

Nominal Realisasi (30 November 2016)

% Realisasi (target APBN-P) (Def 2,7%)

SBN Netto*

364,866,887

407,885,536

405,928,016

99.52%

SBN Jatuh Tempo 2016

246,535,735 3,000,000

243,972,550 500,000

239,725,793 500,000

98.26% 100.00%

611,402,622

651,858,086

645,653,809

99.05%

- Rencana Buyback Kebutuhan Penerbitan 2016 (Gross)** SUN SUN Domestik - ON - SPN - Private Placement - SUN RITEL SUN Valas - SUN Valas USD - Sun Valas Domestik - SUN Valas Yen - SUN Valas EUR

465,755,157 356,716,437 247,970,000 53,240,000 31,895,977 23,610,460 109,038,720 48,643,000 2,659,200 12,760,910 44,975,610

SBSN

179,898,652

SBSN Domestik

146,491,152 33,407,500

SBSN Valas

*) SBN Netto tidak termasuk utang bunga **) Kebutuhan penerbitan menyesuaikan realisasi cash management dan debt switch - Realisasi penerbitan SBN termasuk penerbitan SUN sebagai hasil konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk non-tunai sebesar RpRp572,58 miliar - Nominal dalam juta Rupiah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Ringkasan Hasil Penerbitan SBN Tahun 2016

Nominal Dalam Juta Rupiah Tanggal Tanggal Metode Lelang/ Setelmen/Settl Penerbitan/ Pricing ement Date Issuance Method Date

Seri/Series

Jatuh Lowest Kupon/Imbala Tempo/Maturity Incoming n - Coupon Date Yield/Price

Highest Incoming WAY Awarded Yield/Price

Highest Awarded Yield/Price

G r a n d T o t a l s.d. 31 Oktober 2016 1-Nov

3-Nov-16

Lelang

10-Nov-16

Lelang

1,190,992,455

629,198,809

Bid to cover ratio

SPNS19042017

19-Apr-17

Diskonto

5.75000%

6.75000%

5.99229%

2,146,000

1,500,000

1.43

PBS013

15-May-19

6.25000%

6.78125%

7.21875%

6.88155%

1,357,000

890,000

1.52

PBS014

15-May-21

6.50000%

7.09375%

7.31250%

7.15565%

460,000

165,000

2.79

PBS012

15-Nov-31

8.87500%

7.78125%

8.12500%

7.87851%

1,012,000

1,000,000

1.01

4,975,000

3,555,000

Total 8-Nov-16

Total Penawaran Total Penawaran/ Diterima/ Awarded Incoming Bid Bid

SPN03170209

09-Feb-17

Diskonto

5.70000%

6.00000%

5.77080%

5.83000%

4,415,000

2,000,000

2.21

SPN12171109

09-Nov-17

Diskonto

6.10000%

6.50000%

6.18653%

6.20000%

1,840,000

1,250,000

1.47

FR0061

15-May-22

7.00000%

6.95000%

7.25000%

6.96991%

7.00000%

5,678,400

3,850,000

1.47

FR0059

15-May-27

7.00000%

7.30000%

7.50000%

7.33979%

7.36000%

8,050,100

4,050,000

1.99

FR0074

15-Aug-32

7.50000%

7.70000%

7.85000%

7.76871%

7.79000%

2,531,000

1,750,000

1.45

22,514,500 1,218,481,955

12,900,000 645,653,809

Total G r a n d T o t a l s.d. 30 November 2016

Informasi lebih lanjut dapat melalui website: http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1449


Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2011-2016 [triliun rupiah]

LKBA 999.01 JENIS PEMBIAYAAN

2011

2012

2013

2014

TOTAL

34.37

32.32

50.05

52.62

82.66

76.67

46.30

equivalent dlm miliar USD

3.79

3.34

4.51

4.28

5.95

5.68

3.48

15.27

15.00

18.39

17.77

55.08

35.78

24.31

1.68

1.55

1.55

1.48

3.89

2.65

1.83

10.76

8.62

9.60

9.22

30.22

-

14.73

0.0%

b. A D B

3.63

5.81

4.90

4.86

19.29

-

6.63

0.0%

c. JAPAN

0.87

1. Pinjaman Program equivalent dlm miliar USD a. World Bank

-

3.89

-

-

d. FRANCE

-

e. I D B

-

f. GERMANY

-

-

-

18.48

16.40

equivalent dlm miliar USD

2.04

3. Pinjaman Dalam Negeri equivalent dlm miliar USD

2. Pinjaman Proyek

0.57

-

1.24 -

2015

2016 Realisasi Per APBN-P November Nominal %

2.15 -

2.44

3.42

31.12

33.76

26.80

1.70

2.91

2.71

0.62

0.91

0.54

0.07

0.09

0.05

60.4% 67.9%

-

0.0%

-

-

0.0%

-

-

0.0%

-

2.95

0.0%

37.18

20.78

55.9%

2.00

2.75

1.56

1.09

0.78

3.71

1.21

0.09

0.06

0.27

0.09

32.7%

Sumber/Catatan: -) LKBA 999.01 (DJPPR) -) APBNP (DJA-Kemenkeu) Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia

Pinjaman Tunai APBN 2016 (Juta USD)

Lender/Program I

World Bank

a

Nominal Loan

Realisasi

1,106.39

1,106.39

Local Government and Decentralization Project (LGDP) I-II

206.39

206.39

b

Sustainable and Inclusive Energy Program (SIEP) (Carry over dari 2015)

500.00

500.00

c

First Indonesia Fiscal Reform-DPL

400.00

400.00

II

ADB

1,000.00

500.00

a

Stepping Up Investment for Growth Acceleration Program (SIGAP)

500.00

500.00

b

Fiscal and Public Expenditure Management Program

500.00

III AFD

110.00

a

Fiscal Reform - Development Policy Loan

110.00

IV

KFW

440.00

220.00

a

Stepping Up Investment for Growth Acceleration SubProgram 2

220.00

220.00

b

Fiscal and Public Expenditure Management Program

220.00

Total Data Per 30 November 2016

2,656.39

-

1,826.39


Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2011 - 2016 2011

2012

2013

2014

2015*

2016* 75.1

80

55.3

60

[ triliun Rupiah ]

40

33.7

52.6

48.6

31.4

20 0 -20

-17.8

-40

-60

0.4

-5.8

-47.3

-12.4

-23.5 -51.1

-57.2

-20.0

-62.4

-64.2

-80 Penarikan Pinjaman LN, bruto

Pembayaran Pokok Pinjaman LN

-68.8

Pembiayaan Pinjaman LN, neto

[ triliun Rupiah ] 2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

Penarikan Pinjaman LN, bruto

33.75

31.40

55.28

52.58

48.65

75.09

Pembayaran Pokok Pinjaman LN

(47.32)

(51.12)

(57.20)

(62.42)

(64.18)

(68.78)

Pembiayaan Pinjaman LN, neto

(17.80)

(23.46)

(5.81)

(12.35)

(20.01)

0.40

Keterangan: - Angka LKPP- sumber DJPBN *) APBNP/APBN – sumber DJA Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2016 APBN NEGARA

A. Organisasi Internasional

Juta USD

Realisasi per 30 November 2016 Miliar IDR

Juta USD

Miliar IDR

% thd TOTAL APBN

844.63

11,740.39

604.03

8,020.49

38.6%

499.47

6,942.66

430.07

5,720.02

15.0%

ADB

141.26

1,963.50

77.86

1,032.94

2.7%

IDB

185.94

2,584.51

81.08

1,069.40

2.8%

17.97

249.72

15.02

198.14

0.5%

1,907.66

26,516.51

960.29

12,761.70

33.4%

JAPAN

594.16

8,258.84

153.76

2,020.27

5.3%

CHINA

296.10

4,115.80

114.26

1,511.34

4.0%

FRANCE

162.21

2,254.74

263.69

3,553.38

9.3%

KOREA

189.36

2,632.08

177.37

2,342.79

6.1%

GERMANY

10.59

147.25

3.18

42.12

0.1%

SPAIN

12.48

173.45

0.90

12.00

0.0%

642.76

8,934.34

247.12

3,279.81

8.6%

2,752.29

38,256.89

1,564.31

20,782.20

54.3%

WORLD BANK (IBRD & IDA)

IFAD B. Creditor Country

NEGARA LAINNYA TOTAL

Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia

Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2016 (Grafik) [ % dari Pagu Pinjaman Proyek di APBN ]

[ Miliar Rupiah ] 7,000

18.0% 15.6%

16.0%

6,000

14.0% 5,000 12.0% 9.6%

4,000

3,000

9.0%

8.0%

6.4% 5.6%

2,000

6.0% 4.2%

2.8%

4.0%

2.9%

1,000

2.0%

0.5%

-

10.0%

WORLD BANK

ADB

IDB

IFAD

JAPAN

Penarikan

APBN Juta USD Miliar IDR TOTAL

2,752.29

38,256.89

CHINA

FRANCE

KOREA

0.1%

0.0%

GERMANY

SPAIN

NEGARA LAINNYA

0.0%

% thd APBN 2016 (RHS)

Realisasi per 30 November 2016 Juta USD Miliar IDR 1,564.31

20,782.20

% thd APBN 54.3%


Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman)


Posisi Utang Pemerintah Pusat, 2011-2016 2011

2012

2013

2014

2015 #) Okt 2016

November 2016 Nominal

Angka dalam Triliun Rupiah

Total Utang Pemerintah Pusat a. Pinjaman 1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) 2). Pinjaman Dalam Negeri b. Surat Berharga Negara ##

Denominasi Valas ) Denominasi Rupiah

###)

%

1,808.95

1,977.71

2,375.50

2,608.78

3,165.13

3,439.78

3,485.36

100.0%

621.29

616.61

714.44

677.56

755.12

731.98

744.38

21.4%

620.28

614.81

712.17

674.33

751.04

727.20

739.30

21.2%

381.66

359.80

383.53

334.62

340.63

326.84

326.59

9.4%

212.96

230.23

288.29

292.33

360.04

354.57

365.99

10.5%

25.15

24.37

40.00

47.15

50.20

45.67

46.60

1.3%

0.50

0.41

0.35

0.24

0.17

0.11

0.11

0.0%

1.01

1.80

2.27

3.22

4.08

4.77

5.08

0.1%

1,187.66

1,361.10

1,661.05

1,931.22

2,410.01

2,707.81

2,740.98

78.6%

195.63

264.91

399.40

456.62

658.92

706.45

728.91

20.9%

992.03

1,096.19

1,261.65

1,474.60

1,751.09

2,001.35

2,012.07

57.7%

199.49

204.52

194.89

209.71

229.44

263.56

256.98

100.0%

68.51

63.76

58.61

54.47

54.74

56.09

54.88

21.4%

68.40

63.58

58.43

54.21

54.44

55.72

54.51

21.2%

42.09

37.21

31.47

26.90

24.69

25.04

24.08

9.4%

23.49

23.81

23.65

23.50

26.10

27.17

26.98

10.5%

2.77

2.52

3.28

3.79

3.64

3.50

3.44

1.3%

0.06

0.04

0.03

0.02

0.01

0.01

0.01

0.0%

0.11

0.19

0.19

0.26

0.30

0.37

0.37

0.1%

130.97

140.76

136.27

155.24

174.70

207.48

202.09

78.6%

21.57

27.39

32.77

36.71

47.76

54.13

53.74

20.9%

109.40

113.36

103.51

118.54

126.94

153.35

148.35

57.7%

9,068

9,670

12,189

12,440

13,795

13,051

13,563

Angka dalam Miliar US Dolar

Total Utang Pemerintah Pusat a. Pinjaman 1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) 2). Pinjaman Dalam Negeri b. Surat Berharga Negara ##

Denominasi Valas ) Denominasi Rupiah Nilai Tukar Rupiah (IDR thd US$1)

Catatan : * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial

#)

Revisi Angka LKPP/Audited Termasuk SUN Valas Domestik ###) Tidak Termasuk Accrued Interest sebesar Rp 41.3 triliun ##)


Posisi Utang Pemerintah Pusat, 2011-2016 (Grafik) [ Triliun Rupiah ]

3,200

744 755

2,700 678

2,200

714

1,700

617

621

1,200 700

2,741

2,410

1,188

1,361

2011

2012

1,931

1,661

200 2013

2014

Pinjaman

2015*)

2016**)

SBN [ triliun Rupiah dan % ]

2011

Tahun Pinjaman

2012

2013

2014

2015*)

2016**)

621

34%

617

31%

714

30%

678

26%

755

24%

744

21%

SBN

1,188

66%

1,361

69%

1,661

70%

1,931

74%

2,410

76%

2,741

79%

Total Utang Pemerintah Pusat

1,809

100%

1,978

100%

2,375

100%

2,609

100%

3,165

100%

3,485

100%

Catatan: *) Revisi Angka LKPP/Audited **) Angka sementara


Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat per 30 November 2016 350 [triliun Rupiah] 300

Pinjaman 78 70

7 31

48 35

4 7 27

66

3 43

2 49

1 7

1 15

2041…

97

2040

15 52

2039

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

74

117 16 19 48 29

2038

66

11 4

100

217

11

22

2037

124

26

2036

139 149

136

50

183

2030

196

16

20

2029

200

216

2028

161

227

2027

100

2035

57

2034

75

150

2033

66

2032

200

40

63

2031

250

-

SBN

Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Pinjaman SBN

73% 27%

29% 71%

26% 74%

26% 74%

35% 65%

24% 76%

29% 71%

24% 76%

16% 84%

22% 78%

14% 86%

28% 72%

23% 77%

Tahun Pinjaman SBN

2029 16% 84%

2030 39% 61%

2031 12% 88%

2032 25% 75%

2033 23% 77%

2034 10% 90%

2035 21% 79%

2036 6% 94%

2037 7% 93%

2038 3% 97%

2039 17% 83%

2040 2041-54 8% 3% 92% 97%


Posisi Surat Berharga Negara 2011 – 2016 SURAT BERHARGA NEGARA

Des-11

Dec'12

Dec'13

Des'14

Des'15

31-Oct-16

30-Nov-16

A. Dapat Diperdagangkan

919,236

1,085,173

1,394,652

1,666,576

2,120,762

2,468,297

2,501,475

1. Denominasi Rupiah

723,606

820,266

995,252

1,209,960

1,461,846

1,761,844

1,772,564

684,618 29,900 2,512 517,142 135,063

757,231 22,820 1,263 610,393 122,755

908,078 34,050 751,273 122,755

1,099,257 39,950 945,963 113,344

1,302,610 42,950 1,162,916 96,743

1,514,820 40,840 1,394,906 79,075

1,524,270 41,140 1,404,056 79,075

38,988 37,668 1,320 195,630 18,700 1,650 95,000

63,035 62,840 195 264,907 22,950 2,650 155,000

87,174 78,541 8,633 399,400 27,140 4,150 155,000

-

-

-

110,704 99,969 10,735 456,616 29,190 5,000 155,000 1,000

159,236 150,221 9,015 658,917 36,190 7,000 255,000 2,250

247,024 238,539 8,485 706,453 35,490 9,500 355,000 5,250

248,294 240,594 7,700 728,911 35,490 9,500 355,000 5,250

268,419

275,927

266,403

264,642

289,248

239,510

239,510

244,636

240,144

234,870

229,054

222,642

198,894

198,894

23,783

35,783

31,533

33,197 2,391

22,434 36,697 5,084 2,391

36,697 3,919

36,697 3,919

a. Surat Utang Negara (SUN) 1) Surat Perbendaharan Negara 2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 4) Obligasi Negara Variable Rate b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate ++) 2) Surat Perbendaharaan Negara-Syariah 2. Denominasi Valuta Asing a. SUN Valas (dalam juta US$) ***) b. SBSN Valas (dalam juta US$) c. SUN Valas (dalam juta JPY) d. SUN Valas (dalam juta EUR) B. Tidak Dapat Diperdagangkan a. Surat Utang kepada Bank Indonesia b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement c. Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI d. SPNS/ Private Placement e. SBR002 TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B)

-

1,187,655

1,361,101

1,661,055

1,931,218

2,410,011

2,707,807

2,740,985

9,068 116.80

9,670 111.97

12,189 116.17

12,440.000 104.25 15,133.27

13,795.000 114.52 15,069.68

13,051.000 124.45 14,306.52

13,563.000 120.80 14,443.26

Catatan: - Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain +) - Termasuk ORI ++)

- Termasuk Sukuk Ritel - +++) Termasuk SUN Valas domestik - Asumsi Kurs (IDR/US$1) - Asumsi Kurs (IDR/JPY1) - Asumsi Kurs (IDR/EUR1)


Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (1) [ triliun IDR ]

NEGARA

2011

2012

2013

2014

2015

Per November 2016 *) Nominal

% Total

621.29

616.70

714.44

677.56

755.12

744.38

21.4%

620.28

614.90

712.17

674.33

751.04

739.30

21.2%

381.66

359.80

383.53

334.62

340.63

326.59

9.4%

280.45

256.10

254.71

212.78

215.28

209.62

6.0%

b. France

20.90

21.30

25.94

24.63

26.22

23.96

0.7%

c. Germany

20.29

20.00

23.71

21.34

22.29

22.79

0.7%

d. South Korea

6.99

6.59

12.21

15.16

19.76

20.29

0.6%

e. Tiongkok/China

8.02

7.56

10.77

11.60

13.01

12.80

0.4%

14.69

13.85

15.14

13.04

11.83

9.64

0.3%

g. Australia

8.52

8.03

9.19

8.31

8.06

7.51

0.2%

h. Spain

4.06

3.83

4.55

4.20

4.04

3.58

0.1%

i. Russia

1.44

1.36

3.20

3.55

3.78

3.49

0.1%

j. United Kingdom

6.13

5.78

6.31

4.89

3.61

2.28

0.1%

10.17

15.40

17.80

15.12

12.75

10.64

0.3%

212.96

230.23

288.29

292.33

360.04

365.99

10.5%

108.73

122.53

163.77

175.03

221.78

233.53

6.7%

97.92

100.37

114.58

107.35

126.95

120.44

3.5%

c. IDB

4.23

5.09

7.22

7.35

8.62

9.30

0.3%

d. IFAD

1.17

1.26

1.80

1.85

2.08

2.21

0.1%

e. EIB

0.53

0.57

0.60

0.48

0.38

0.34

0.0%

f. NIB

0.39

0.31

0.34

0.27

0.23

0.17

0.0%

A. PINJAMAN - Pinjaman Luar Negeri 1. BILATERAL a. Japan

f. United States

*)

k. Others 2. MULTILATERAL a. Bank Dunia b. ADB

Catatan: *) Angka sementara. **) Termasuk SUN Valas Domestik Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (2) [ triliun IDR ]

NEGARA 3. KOMERSIAL BANK

2011

2012

2013

2014

2015

Per November 2016 *) Nominal % Total

25.15

24.46

40.00

47.15

50.20

46.60

1.3%

a. United States

1.42

1.38

4.78

6.81

9.41

10.29

0.3%

b. Singapore

2.23

2.17

2.39

7.41

8.70

7.75

0.2%

c. France

2.88

2.80

5.54

7.41

7.48

8.45

0.2%

d. Netherlands

6.85

6.66

8.42

8.08

7.60

6.24

0.2%

e. Austria

8.01

7.79

9.12

6.98

5.84

4.79

0.1%

f. Russia

0.00

0.00

4.81

4.99

5.57

4.78

0.1%

g. United Kingdom

1.22

1.18

1.24

0.87

1.05

0.82

0.0%

h. Japan

0.10

0.10

0.33

0.66

0.96

0.58

0.0%

i. Taiwan

0.07

0.07

0.20

0.56

0.70

0.62

0.0%

0.11

0.11

0.49

0.68

0.66

0.56

0.0%

2.26

2.19

2.69

2.70

2.24

1.71

0.0%

0.50

0.41

0.35

0.24

0.17

0.11

0.0%

1.01

1.80

2.27

3.22

4.08

5.08

0.1%

1,187.66

1,361.10

1,661.05

1,931.22

2,410.01

2,740.98

78.6%

Denominasi Valas **)

195.63

264.91

399.40

456.62

658.92

728.91

20.9%

Denominasi Rupiah

992.03

1,096.19

1,261.65

1,474.60

1,751.09

2,012.07

57.7%

1,808.95

1,977.80

2,375.50

2,608.78

3,165.13

3,485.36

100.0%

*) j. Germany k. Others 4. SUPPLIERS - Pinjaman Dalam Negeri B. SURAT UTANG NEGARA

TOTAL UTANG

Catatan: *) Angka sementara. **) Termasuk SUN Valas Domestik Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Pinjaman Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (Grafik) 100% 90%

16%

80% 70%

16%

16%

17%

16%

29%

31%

31%

29%

28%

2014

2015

Nov-16

16%

18% 20%

60%

23% 50%

26%

40% 30% 20%

45%

42%

36%

10% 0%

2011

Jepang Bilateral lainnya IDB SUPPLIERS

2012

2013

Perancis Bank Dunia Multilateral lainnya Pinjaman Dalam Negeri

Jerman ADB KOMERSIAL

Pinjaman Luar Negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi [ miliar IDR ]

2011

2012

2013

2014

2015

2016 *)

19,593

17,369

19,124

17,352

17,973

16,826

7,479

7,052

7,138

6,081

6,165

6,137

Industri Pengolahan

18,483

14,916

14,027

11,004

10,211

9,173

Listrik, Gas & Air Bersih

53,145

49,532

51,488

44,840

46,490

47,230

114,340

112,227

122,628

110,010

113,530

107,919

6,290

5,276

4,801

3,671

3,155

2,616

Pengangkutan & Komunikasi

20,001

20,176

20,764

17,735

18,794

17,841

Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan

88,092

98,963

127,770

134,589

194,955

206,491

Jasa-jasa

163,684

168,519

214,405

223,140

243,825

240,017

Sektor Lain

130,185

122,575

132,295

109,136

100,022

90,131

621,292

616,605

714,441

677,557

755,119

744,380

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan Pertambangan & Penggalian

Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran

TOTAL Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia

Catatan: *) Data per tanggal 30 November 2016 - Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik - Angka Sektor Keuangan didominasi oleh Pinjaman Program Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi (Grafik)

2013

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan Industri Pengolahan Bangunan Pengangkutan & Komunikasi Jasa-jasa

Catatan: *) Data per tanggal 30 November 2016

2014

206,491

2015

90,131 2,616 17,841

16,826 6,137 9,173 47,230

99,786

112,678 3,155 18,039

17,913 6,165 10,211 46,094

109,136

134,589 3,671 17,735

17,352 6,081 11,004 44,840

110,010

132,295

127,770

122,628 4,801 20,764

19,124 7,138 14,027 51,488

98,963

112,227 5,276 20,176

17,369 7,052 14,916 49,532

2012

107,919

194,912

214,405

2011

122,575

163,684 6,290 20,001

19,593 7,479 18,483 53,145

100,000

88,092

114,340

130,185

150,000

-

168,519

200,000

50,000

223,140

[ miliar IDR ]

2016*)

Pertambangan & Penggalian Listrik, Gas & Air Bersih Perdagangan, Hotel & Restoran Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan Sektor Lain


Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama 2011

2012

2013

2014

2015

2016 ***

dalam mata uang asli IDR*)

992.84

1,097.99

1,263.93

1,477.83

1,755.18

2,017.15

44.35

49.83

56.77

60.98

73.16

76.21

2,585.42

2,511.84

2,395.29

2,223.12

2,143.43

2,088.80

EUR**)

4.71

4.49

4.23

5.13

6.13

8.93

SDR**)

2.19

2.17

2.07

1.94

1.79

1.64

AUD**)

0.33

0.40

0.45

0.47

0.49

0.49

USD**) JPY**)

Mata Uang Lainnya

-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------

equivalent dlm triliun Rupiah IDR

992.84

1,097.99

1,263.93

1,477.83

1,755.18

2,017.15

USD

402.16

481.86

691.97

758.64

1,009.24

1,033.67

JPY

301.98

281.23

278.26

231.76

245.47

252.33

EUR

55.30

57.54

71.11

77.68

92.39

128.97

SDR

30.44

32.41

38.93

35.01

34.37

30.08

AUD

3.05 23.18 1,808.95

4.03 22.65 1,977.71

4.85 26.45 2,375.50

4.82 23.04 2,608.78

4.91 23.58 3,165.13

4.93 18.23 3,485.36

Kurs Tengah IDR thd USD

9,068.00

9,670.00

12,189.00

12,440.00

13,795.00

13,563.00

Kurs Tengah IDR thd JPY

116.80

111.96

116.17

104.25

114.52

120.80

Kurs Tengah IDR thd EUR

11,738.99

12,809.86

16,821.44

15,133.27

15,069.67

14,443.25

Mata Uang Lainnya Total

Catatan: *) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah,

**) Nominal dalam Miliar,

***) Per 30 November 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Mata Uang Lainnya 2011

2012

2013

2014

2015

2016 **

dalam mata uang asli ACU*) ADB*) CAD*) CHF*) CNY*) DKK*) GBP*) KRW*) KWD*) SAR*) WBD*)

0.30 0.13 0.15 0.27 1.55 0.05 0.41 196.63 0.01

0.34 0.11 0.14 0.24 1.55 0.04 0.36 213.32 0.01

0.38 0.09 0.45 0.21 1.55 0.04 0.31 219.57 0.01

0.41 0.07 0.12 0.17 1.55 0.03 0.25 217.27 0.01

0.39 0.06 0.11 0.28 1.47 0.03 0.18 225.62 0.00

0.37 0.05 0.10 0.10 1.32 0.02 0.14 223.12 0.00

0.11 0.42

0.10 0.21

0.09 0.10

0.11 0.03

0.13 0.01

0.14 0.00

4.22 1.16 1.31 2.62 2.23 0.07 5.77

5.09 1.06 1.35 2.55 2.38 0.07 5.66

7.22 1.09 1.48 2.92 3.10 0.08 6.19

7.35 0.83 1.27 2.18 3.15 0.06 4.77

7.47 0.83 1.08 3.94 3.13 0.05 3.68

6.85 0.74 1.01 1.30 2.59 0.05 2.40

1.54 0.20 0.26 3.78 23.18

1.93 0.30 0.26 1.99 22.65

2.53 0.32 0.29 1.23 26.45

2.48 0.25 0.36 0.33 23.04

2.64 0.21 0.47 0.07 23.58

2.59 0.17 0.52 0.00 18.23

equivalent dlm triliun Rupiah ACU ADB CAD CHF CNY DKK GBP KRW KWD SAR WBD TOTAL

Catatan: *) Nominal dalam Miliar,

**) Per 30 November 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama (Grafik) 100%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

14%

12%

24%

29%

55%

56%

53%

2011

2012

2013

3% 90% 17%

1%

1% 2%

3%

1%

1% 1%

3%

1%

4%

9%

8%

7%

29%

32%

30%

57%

55%

58%

2014

2015

2016*)

80% 70% 22% 60% 50% 40% 30% 20%

10% 0%

IDR

USD

JPY

EUR

SDR

AUD

Lainnya

Catatan: *) Data per tanggal 30 November 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

1%

Posisi Pinjaman Berdasarkan Status dan Jumlah Loan ACTIVE NEGARA Jml Loan PINJAMAN LUAR NEGERI

FULLY DISBURSED

Outstanding (dlm Milyar IDR)

183

135,936

1. NEGARA

103

a. Jepang

Jml Loan

TOTAL


Jml Loan


%

1220

603,363

1403

739,299

99.3%

76,315

883

296,992

986

373,307

50.2%

29

25,103

282

185,211

311

210,314

28.3%

b. Perancis

20

10,944

92

21,467

112

32,411

4.4%

c. Jerman

4

3,658

66

19,700

70

23,358

3.1%

d. Amerika Serikat

7

9,434

137

10,488

144

19,923

2.7%

e. Belanda

2

3,525

27

5,297

29

8,822

1.2%

f. Negara lainnya

41

23,652

279

54,829

320

78,480

10.5%

80

59,621

337

306,371

417

365,991

49.2%

a. Bank Dunia

28

39,901

137

193,630

165

233,531

31.4%

b. ADB

13

11,551

155

108,885

168

120,436

16.2%

c. IDB

35

6,828

32

2,476

67

9,304

1.2%

d. IFAD

4

1,341

5

873

9

2,213

0.3%

e. EIB

0

-

1

337

1

337

0.0%

f. NIB

0

-

7

170

7

170

0.0%

PINJAMAN DALAM NEGERI

45

1,580

143

3,501

188

5,081

0.7%

TOTAL

228

137,516

1363

606,864

1591

744,380

100.0%

2. ORGANISASI INTERNASIONAL

Catatan: *) Data per tanggal 30 November 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman [%]

[ Triliun Rupiah ]

90%

40

80%

35

70%

30

60%

50% 40%

36.84

2.00

7.50

17.77

3.71

30%

18.43

16.40

15.00

18.48

5

15.27

15

41.15

36.85

20

10

34.80

25

38.26

45

-

20% 10% 0%

2011

2012

2013

2014

PINJAMAN PROGRAM PINJAMAN DLM NEGERI % PINJ. PROYEK (RHS)

2015*

2016*

PINJAMAN PROYEK % PINJ. PROGRAM (RHS) % PINJ. DLM. NEGERI (RHS)

[Triliun Rupiah]

JENIS PINJAMAN

2011

%

2012

%

2013

%

2014

%

2015*

%

2016*

%

PINJAMAN PROGRAM

15.27 44%

15.00 46%

18.43 33%

17.77 33%

7.50 15%

36.84 47%

PINJAMAN PROYEK

18.48 54%

16.40 51%

36.85 66%

34.80 65%

41.15 81%

38.26 49%

PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL Keterangan: - Angka LKPP- sumber DJPBN *) APBNP/APBN – sumber DJA

0.62 34.37

2%

0.91 32.32

3%

0.62 55.90

1%

1.09 53.66

2%

2.00 50.65

4%

3.71

5%

78.80


Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)


Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB [ Triliun Rupiah]

12,000

100% 90%

10,000

80% 70%

8,000

60% 6,000

50% 40%

27.7%

4,000

23.1%

23.0%

24.9%

24.7%

27.4%

30% 20%

2,000

10% 0

0%

2011 Pinjaman

2012

2013

SBN

PDB

2014

2015

2016*)

Rasio Total Utang thd. PDB (RHS)

[ Triliun Rupiah ]

Pinjaman SBN Total Utang PDB

2011 621 1,188 1,809 7,832

2012 617 1,361 1,978 8,616

2013 710 1,661 2,371 9,525

2014 678 1,931 2,609 10,543

2015 755 2,410 3,165 11,541

2016*) 740 2,761 3,501 12,627

Catatan : *) Angka Asumsi APBN-P 2016 - Angka PDB 2011 – 2015 menggunakan tahun dasar 2010 atas harga berlaku Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2006

2016

Sumber : IMF, World Economic Outlook Database, Oktober 2016 & Kementerian Keuangan, diolah

Keterangan: - Nominal dalam % terhadap PDB 

Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara Tahun 2006-2016 Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju (40,00)

(20,00)

-

20,00

40,00

60,00

80,00

Philippines Turkey Indonesia Argentina India Thailand Brazil Malaysia Mexico Vietnam South Africa Russia

Sumber : IMF, World Economic Outlook Database, Oktober 2016 & Kementerian Keuangan, diolah

Keterangan: - Nominal dalam % terhadap PDB Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Jatuh Tempo SBN Tradable 30 November 2016 [Trilliun Rupiah]

200.00 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 TOTAL SUKUK USD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 14.0 145. 147. 204. 119. 169. 121. 119. 198. 106. 160. 63.8 71.9 93.3 25.6 93.3 44.5 47.8 92.4 21.7 61.1 40.1 42.7 -

-

13.5 20.3

-

-

13.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.22

-

-

1.55

-

3.79

-

-

2.18

-

-

-

-

-

2.72 11.7 9.97 4.59 7.25

-

-

6.64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.6

-

18.0

-

-

21.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.7

-

SUKUK IDR 2.54 29.1 33.2 31.5 38.7 SUN JPY

-

SUN EUR

-

SUN USD

-

SUN IDR

-

-

-

-

14.4

-

20.3 27.1

20.8 25.7 27.1 27.1 33.9 27.1 33.9 27.1 27.1 36.6

11.5 95.0 71.9 114. 43.2 116. 71.8 64.3 150. 26.0 123. 60.1 50.2 93.3 23.5 93.3 44.5 47.8 92.4

-

-

-

-

7.53 17.2 43.9 30.2 52.3 27.1 16.9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.53

-

-

9.93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.11 10.1

-

-

-

20.3 27.1

-

-

-

57.0 9.63 15.6

-

-

30.5 20.3 27.1 27.1 16.9

17.2 13.3

-

25.2

-


-

Program Debt Switch dan Buyback SBN Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk Tenor Seri Yang Hendak Ditukar

Tenor Seri Penukar

Vol. Yang Diterima (milliar Rupiah) 664

Tahun

Frekuensi Lelang

2011

4

s.d. 4 tahun

15 tahun

2012

4

s.d. 5 tahun

10 s.d. 15 tahun

2013

5

s.d. 9 tahun

5 s.d. 15 tahun

1.976

2014

4

s.d. 5 tahun

5 s.d. 20 tahun

5.944

2015

2

s.d. 4 tahun

10 s.d. 20 tahun

3.005

2016*

2

s.d. 3 tahun

15 s.d. 20 tahun

472

11.859

Total

23.920

Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar, pengelolaan portofolio utang dan mengurangi outstanding utang yang diterbitkan dengan kupon tinggi Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Frekuensi (Lelang dan Transaksi Langsung) 10 6 5 3 3

Tenor Seri Yang Dibeli Kembali s.d. 20 tahun s.d. 9 tahun s.d. 25 tahun s.d 14 tahun s.d. 4 tahun

Total *) Data Lelang Debtswitch dan Buyback sampai dengan bulan Oktober 2016

Vol. Dibeli Kembali (milliar Rupiah) 3.500 1.138 1.551 1.351 1.401 8.941 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap [ Dalam Juta] Proyek Negara

Debt Swap

1

2

Germany Debt Swap I

Pembatalan

Nama

Jumlah

3

Komitmen

Realisasi

5

6

4

Elementary Education

EUR

12.8 EUR

25.6 EUR

25.6

Debt Swap II

Junior Secondary Education

EUR

11.5 EUR

23.0 EUR

23.0

Debt Swap IIIa

Financial Assistance for Environmental Investements EUR for Micro and Small Enterprises Project

6.3 EUR

12.5 EUR

12.2

Debt Swap IIIb

Strengthening the Development of National Parks in Fragile Ecosystems

EUR

6.3 EUR

12.5 EUR

0.0

Debt Swap IV

School Reconstruction and Rehabilitation in Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java

EUR

10.0 EUR

20.0 EUR

20.0

Debt Swap V

Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria EUR (GFATM)

25.0 EUR

50.0 EUR

50.0

Debt Swap VII

Indonesian - German Scholarship Program

EUR

9.4 EUR

18.8 EUR

18.8

Italy

Debt Swap I

Housing and Setlement

EUR

5.7 EUR

5.7 EUR

5.7

USA

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA

USD

20.0 USD

29.9 USD

29.4

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA II

USD

23.8 USD

29.5 USD

23.3

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA III**)

USD

12.7 USD

12.7 USD

4.2

AUD

37.5 AUD

75.0 AUD

57.2

EUR

87.0 EUR

168.1 EUR

155.3

USD

56.4 USD

72.1 USD

56.9

AUD

37.5 AUD

75.0 AUD

57.2

Australia Debt Swap

Debt2Health

TOTAL

TOTAL Equivalent juta USD

177.1

307.2

265.0

Keterangan: *) untuk TFCA

Jumlah kontribusi dari GoI sebesar USD 20 juta Jumlah kontribusi dari NGO Conservation Int'l Foundation & Yayasan Kehati sebesar USD 2 juta Jumlah yang akan dicancel dikemudian hari sebesar USD 29,921,500 (principal + interest) **) Terdapat penambahan komitmen sebesar USD 12.684.814,6 untuk menambah pendanaan untuk kegiatan di wilayah yang sama pada DNS TFCA I


*)

Pemanfaatan Pinjaman No.

Executing Agency

Komitmen Pinjaman

Penarikan

Belum Tertarik

Availability Period

Kegiatan Pada Kementerian/Lembaga 13,982.79 6,196.24 7,280.29 2001-2023 1 Badan Informasi Geospasial 56.78 55.29 1.49 2007-2017 2 Bappenas 175.68 113.63 62.05 2011-2023 3 BP Batam 50.00 2.56 47.44 2014-2019 4 BPKP 57.75 36.01 21.74 2012-2018 5 BPS 47.00 6.05 40.95 2011-2018 6 Kemenag 123.75 0.09 123.66 2011-2017 7 kemenaker 32.17 0.33 31.84 2013-2017 8 Kemendikbud 20.24 18.02 2.21 2011-2016 9 KemenDPDTT 506.90 341.34 165.57 2008-2018 10 Kemenhan 3,802.74 2,726.93 1,075.81 2010-2020 11 Kemenhub 2,218.73 458.64 1,760.09 2001-2022 12 Kemenkominfo 51.12 46.09 5.04 2014-2018 13 KemenPUPERA 5,178.43 1,787.36 3,061.31 2005-2023 14 Kemenristek Dikti 991.47 298.35 516.62 2007-2020 15 Kementan 121.02 64.44 56.58 2011-2019 16 KKP 151.08 71.28 79.80 2012-2019 17 LIPI 15.66 11.23 4.43 2011-2016 18 POLRI 382.27 158.60 223.67 2011-2018 Penerusan Pinjaman 4,643.01 857.22 3,785.79 2005-2022 1 PT PERTAMINA 540.25 197.48 342.77 2011-2019 2 PT PII 29.60 2.31 27.29 2012-2018 3 PT PLN 3,973.16 557.55 3,415.61 2006-2025 4 PT SMI 100.00 99.88 0.12 2010-2017 Sub Total (K/L+BUMN) 18,625.80 7,053.46 11,066.08 2001-2023 *Availability period : periode sejak pinjaman ditandatangani hingga batas akhir penarikan dana *Aktif : Pinjaman yang masih dalam periode penarikan komitmen pinjaman - Data per 30 November 2016; angka dalam Juta US Dolar

Komitmen Pinjaman

Nama Pinjaman Tunai

No.

Penarikan

Belum Tertarik

Pinjaman Tunai World Bank 1 2 3

Local Government Decentralization Project II First Indonesia Fiscal Reform Development Policy Loan First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan

Asian Development Bank 1 2

Stepping Up Investments for Growth Acceleration Program-Subprogram 2 Fiscal and Public Expendicture Management Program - Subprogram 1

KfW

1,300.00

652.54

647.46

500.00

252.54

247.46

400.00

400.00

-

400.00

-

400.00

1,000.00

500.00

500.00

500.00

500.00

-

500.00

-

500.00

440.00

-

440.00

1

Stepping Up Investments for Growth Acceleration Program (2)-Subprograme 2

220.00

-

220.00

2

Fiscal and Public Expendicture Management Programme - Subprogramme 1

220.00

-

220.00

106.51

-

106.51

106.51

-

106.51

AFD 1

Fiscal Reform Development Policy Loan

Total Pinjaman Tunai

Grand Total (K/L+BUMN+Program loan)

2,846.51

1,152.54

1,693.97

21,472.31

8,206.00

12,760.05


Rasio Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 9.0%

8.0% 7.9% 7.0%

7.4%

7.1%

6.0% 5.7% 5.0%

5.7% 5.4%

4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Catatan: Pembayaran kewajiban pinjaman= Pembayaran Bunga dan Pokok Pinjaman • *) Angka Sementara, APBN 2016 • Data Per 30 November 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2006-2015 Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan dibandingkan negara lain Dalam USD 8.000 7.000 6.000 5.000

4.000 3.000 2.000

1.000 0

2006

Sumber: World Economic Outlook – IMF, Oktober 2016 & CEIC

2016


Indikator Risiko Utang 2011-2016 Interest Rate Risk

Exchange Rate Risk 45.1

25.9 22.5

23.2

18.8 16.2

21.0

42.1

17.7

16.0

2012

44.5

43.4

20.7

14.8

13.7

12.2 10.4

2011

46.7

44.4

2013

Variable rate ratio [%]

2014

2015

Nov-16*)

11.7

10.2

2011

2012

Refixing rate [%]

2014

11.6

2015

Nov-16*)

FX Debt to total debt ratio (%)

Debt Maturing

9.73

9.70

2013

FX Debt to GDP ratio (%) **)

Average Time To Maturity

12.2

10.7

34.6

9.60 9.40

22.7

9.32

21.5

21.8

20.1

36.7

34.7

33.9

33.4

32.4

21.4

22.7

9.15 8.2

2011

2012

2013

2014

2015

Nov-16*)

2011

7.2

2012 in < 1 year (%)

8.6

7.7

2013

2014

in < 3 year (%)

8.4

6.6

2015

Nov-16*)

in < 5 year (%)

ATM (in years)

Catatan: *) Angka menggunakan Asumsi PDB pada APBN-P 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)


Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2015 dan 2016 [ miliar Rupiah ]

Pagu APBNP 2015 I. POKOK A. PINJAMAN

Realisasi 2015

% thd APBNP

Pagu APBN 2016

Realisasi Pembayaran 2016 *) Q-1

Q-2

Q3

Oktober

November

Q-4

Total

% thd Pagu APBN

248,105

226,264

91.2%

295,384

109,435

78,068

64,052

42,422

12,881

55,303

306,859

103.88%

64,493

66,139

102.6%

69,232

9,764

27,463

9,309

6,206

4,760

10,966

57,502

83.06%

a. Pinjaman Dalam Negeri b. Pinjaman Luar Negeri

309 64,183

141 65,998

45.7% 102.8%

448 68,784

9,764

71 27,393

9,309

142 6,065

4,760

142 10,824

213 57,290

47.47% 83.29%

B. SURAT BERHARGA NEGARA

183,612

160,125

87.2%

226,152

99,672

50,605

54,743

36,215

8,121

44,337

249,356

110.26%

167,112 129,917 37,196 16,500 16,500 -

147,219 110,632 36,587 12,906 12,906 -

88.1% 85.2% 98.4% 78.2% 78.2% 0.0%

209,642 153,344 56,298 16,510 16,510 -

87,174 63,123 24,051 12,497 12,497 -

50,605 24,231 26,374 -

54,743 48,253 6,490 -

36,215 32,180 4,035 -

8,121 5,520 2,602 -

44,337 37,700 6,637 -

236,859 173,307 63,552 12,497 12,497 -

112.98% 113.02% 112.88% 75.70% 75.70% 0.00%

155,731

156,008

100.2%

184,940

52,950

34,317

59,284

10,355

18,491

28,847

175,399

94.84%

14,844

14,402

97.0%

16,826

2,501

5,123

2,604

2,224

979

3,203

13,431

79.82%

a. Pinjaman Dalam Negeri b. Pinjaman Luar Negeri

317 14,527

296 14,106

93.4% 97.1%

396 16,430

2,501

200 4,923

2,604

146 2,078

979

146 3,057

346 13,085

87.34% 79.64%

B. SURAT BERHARGA NEGARA

140,886

141,606

100.5%

168,115

50,449

29,194

56,680

8,131

17,512

25,644

161,968

96.34%

109,457 97,037 12,420 31,429 27,602 3,828

110,739 97,382 13,357 30,867 27,090 3,777

101.2% 100.4% 107.5% 98.2% 98.1% 98.7%

130,678 116,737 13,941 37,437 31,902 5,535

39,226 34,883 4,343 11,223 10,153 1,070

23,873 20,328 3,545 5,322 4,229 1,093

43,492 37,235 6,257 13,188 11,473 1,716

5,623 4,461 1,162 2,508 2,508 -

15,298 13,792 1,505 2,215 1,142 1,073

20,921 18,254 2,667 4,723 3,650 1,073

127,512 110,700 16,812 34,456 29,504 4,952

97.58% 94.83% 120.59% 92.04% 92.49% 89.47%

403,836

382,272

94.7%

480,324

162,385

112,386

123,336

52,777

31,373

84,150

482,257

100.40%

1. SBN Rupiah a. SUN b. SBSN 2. SBN Valas a. SUN b. SBSN II. BUNGA A. PINJAMAN

1. SBN Rupiah a. SUN b. SBSN 2. SBN Valas a. SUN b. SBSN III. TOTAL POKOK + BUNGA

Catatan : *) Angka sementara, realisasi per 30 November 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016 (Grafik) 300,000

120% 110% 249,356

250,000

96%

100%

226,152 83% 80%

Miliar Rupiah

200,000

80%

168,115 161,968

150,000

100,000

50,000

60%

40%

69,232

57,502 20%

16,826

13,431

-

0% A. PINJAMAN

B. SBN

A. PINJAMAN

POKOK

Pagu

B. SBN BUNGA

Realisasi *)

% thd Pagu (RHS)


Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Per Denominasi TA 2015 dan 2016 [ miliar Rupiah ]

Pagu APBNP 2015 A. Denominasi Rupiah

Realisasi 2015

% thd APBNP

Pagu APBN 2016

Realisasi Pembayaran 2016 *) Q-1

Q-2

Q3

Oktober

November

Q-4

Total

% thd Pagu APBN

277,196

258,396

93.2%

341,164

126,400

74,748

98,235

42,127

23,419

65,546

364,929

106.97%

167,422

147,360

88.0%

210,090

87,174

50,676

54,743

36,357

8,121

44,479

237,071

112.84%

309

141

45.7%

448

142

213

47.47%

167,112

147,219

88.1%

209,642

87,174

50,605

54,743

36,215

8,121

44,337

236,859

112.98%

109,774

111,035

101.1%

131,074

39,226

24,073

43,492

5,769

15,298

21,067

127,857

97.55%

317

296

93.4%

396

-

146

-

146

346

87.34%

b. SBN Rupiah

109,457

110,739

101.2%

130,678

39,226

23,873

43,492

5,623

15,298

20,921

127,512

97.58%

B. Denominasi Valas

126,640

123,876

97.8%

139,160

35,985

37,638

25,102

10,651

7,954

18,604

117,329

84.31%

80,683

78,904

97.8%

85,294

22,261

27,393

9,309

6,065

4,760

10,824

69,787

81.82%

a. Pinjaman Luar Negeri

64,183

65,998

102.8%

68,784

9,764

27,393

9,309

6,065

4,760

10,824

57,290

83.29%

b. SBN Valas

16,500

12,906

78.2%

16,510

12,497

-

-

-

-

-

12,497

75.70%

45,956

44,972

97.9%

53,866

13,724

10,245

15,792

4,586

3,194

7,780

47,541

88.26%

a. Pinjaman Luar Negeri

14,527

14,106

97.1%

16,430

2,501

4,923

2,604

2,078

979

3,057

13,085

79.64%

b. SBN Valas

31,429

30,867

98.2%

37,437

11,223

5,322

13,188

2,508

2,215

4,723

34,456

92.04%

403,836

382,272

94.7%

480,324

162,385

112,386

123,336

52,777

31,373

84,150

482,257

100.40%

1. POKOK a. Pinjaman Dalam Negeri b. SBN Rupiah 2. BUNGA a. Pinjaman Dalam Negeri

1. POKOK

2. BUNGA

C. DENOMINASI RUPIAH DAN VALAS

-

-

71

200

-

142

-


Rasio Pembayaran Bunga Utang 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2011

2012

terhadap Pendapatan Negara & Hibah terhadap Jumlah Utang rata-rata

terhadap Pendapatan Negara & Hibah terhadap Penerimaan Perpajakan terhadap Belanja terhadap PDB terhadap Jumlah Utang rata-rata terhadap Jumlah Utang akhir periode

2013

2014

terhadap Penerimaan Perpajakan terhadap PDB

2011 7.5% 10.4% 7.0% 1.2% 5.2% 5.0%

2012 6.9% 9.4% 6.2% 1.2% 4.9% 4.7%

2013 7.7% 10.2% 6.7% 1.2% 5.1% 4.6%

2015

Q3 2016

terhadap Belanja

2014 8.4% 11.4% 7.4% 1.3% 5.3% 5.0%

2015 9.9% 12.1% 8.3% 1.4% 5.2% 4.7%

Keterangan: - Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, diolah - Pembayaran bunga utang neto adalah nominal biaya yang dikeluarkan untuk membayar bunga utang, antara lain: kupon, diskon dan biaya lain pengadaan utang, setelah memperhitungkan premium/gain. - Rata-rata jumlah utang adalah rata-rata antara posisi utang akhir tahun (T) dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya (T-1) - Realisasi s.d Q3 2016 menggunakan realisasi YoY Q4-2015 s.d Q3-2016

Q3 2016 10.2% 12.2% 8.8% 1.3% 5.0% 4.7%


Realisasi Pembayaran Bunga Utang 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0%

70.8%

67.1% 87.0%

88.8%

90.6%

90.2%

13.0%

11.2%

9.4%

9.8%

2013

2014

2015

2016*

50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0%

29.2%

32.9%

0.0%

2011

2012

Pembayaran Bunga Utang DN Neto

Pembayaran Bunga Utang LN Neto

[triliun Rupiah ]

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Pembayaran Bunga Utang Netto

Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml 90.54 100.00 92.09 100.00 110.32 100.00 130.95 100.00 149.57 100.00 174.94

a. Pembayaran Bunga Utang DN Neto b. Pembayaran Bunga Utang LN Neto

64.10 26.43

Keterangan: - Angka LKPP- sumber DJPBN *) APBNP/APBN – sumber DJA

70.80 29.20

61.79 30.29

67.10 32.90

96.00 14.32

87.02 116.35 12.98 14.60

88.85 135.47 11.15 14.11

90.57 157.74 9.43 17.20

% 100.00 90.17 9.83


Profil Pinjaman dari Kreditur Multilateral Description Loan Maturity

Multilateral IFAD

AIIB

IDB

ADB-OCR

15-18 years

16,5 years

15-20 years

up to 32 years

3 years

7 years

3-5 years

up to 8 years

12 years

9,5 years

11-15 years

5-27 years

Commitment Charge

-

0.25%

-

0.15%

Front End Fee

-

0.25%

-

-

Service Charge

-

-

-

-

IFAD Referenc e Rate ****)

USD LIBOR + Lending Spread ********)

LIBOR (swap) + 1.35%

LIBOR + 0,50%*)

Grace Period Repayment Period

Interest Rate/Mark-up ***)

ALM ≤ 13 years = Nil **) 13 years< ALM ≤ 16 years = 0.10 % p.a **)

Maturity Premium

16 years < ALM <= 19 years = 0.20% p.a **)

IBRD-WB (Variable Spread) Average Maturity (years) USD Le ndi ng Ra te s *****)

AM < 8

8< AM <= 10

10 < AM <= 12

12< AM <= 15

15 < AM <= 18

18 < AM <= 20

LIBOR + 0.3%

LIBOR + 0.3%

LIBOR + 0.3%

LIBOR + 0.4%

LIBOR + 0.5%

N/A

LIBOR + 0.7%

LIBOR + 0.8%

0.25%

Front-End Fee *****) USD Le ndi ng Ra te s ******)

LIBOR + 0.3%

LIBOR + 0.4%

LIBOR + 0.5%

LIBOR + 0.6%

Front-End Fee ******)

0.25%

Commitment Fee ******)

0.25%

*) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada dan/atau setelah 1 Januari 2014 **) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada atau setelah 1 April 2012 ***) Mark-up = margin (khusus Loan IDB) ****) LIBOR + weighted average variable rate IBRD *****) untuk loan yang undangan untuk melakukan negosiasinya setelah 30 Juni 2014 ******) untuk pinjaman yang disetujui paling lambat 30 September 2014 atau yang Undangan untuk melakukan Negosiasinya diterbitkan paling lambat 30 Juni 2014 ALM = Average Loan Maturity Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Profil Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)

Bilateral Description

Loan Maturity

Grace Period

Repayment Period Front End Fee

Japan (JICA)

Fixed/ Variable

General terms

Prefential terms

Standard

Option1

Option2

Option3

Fixed

32 years

26 years

20 years

-

Variable

40 years

32 years

26 years

20 years

Fixed

7 years

6 years

5 years

-

Variable

10 years

7 years

6 years

5 years

Fixed

25 years

20 years

15 years

-

Variable

30 years

25 years

20 years

15 years

Standard

Option1

50 years

40 years

10 years

10 years

40 years

30 years

Fixed

Option2

Option3

Option4

26 years

20 years

-

6 years

5 years

-

7 years

6 years

5 years

20 years

15 years

-

25 years

20 years

15 years

Standard 50 years

10 years

40 years

0,2%

Fixed

1,40%

Variable

JPY LIBOR+ JPY LIBOR+ JPY LIBOR+ 15bp 10bp 5bp JPY LIBOR

Interest Rate

STEP

0,95%

0,80%

-

0,30%

0,25%

0,20%

0,15%

JPY LIBOR95bp

JPY LIBOR105bp

JPY LIBOR110bp

JPY LIBOR115bp

0,10% JPY LIBOR- 120bp


Kurva Imbal Hasil SUN Rupiah [%]

Tenor

Nov-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec '11

11

1Y

7.01

7.45

6.41

6.67

3.96

4.35

2Y

7.73

8.42

7.14

7.43

4.32

4.92

3Y

7.80

8.71

7.41

7.63

4.52

5.22

9

4Y

7.92

8.74

7.67

7.84

4.63

5.24

8

5Y

7.92

8.75

7.64

7.91

4.65

5.35

6Y

8.10

8.87

7.80

8.02

4.88

5.45

7Y

8.20

8.87

7.87

8.20

4.98

5.83

10Y

8.11

8.69

7.75

8.38

5.15

5.96

5

15Y

8.22

8.93

8.13

8.89

5.87

6.56

4

20Y

8.21

8.91

8.26

8.97

6.24

7.02

30Y

8.64

9.22

8.61

9.21

6.34

7.26

Nov-16

Dec-15

Dec-14

Dec-13

Dec-12

Dec '11

10

7 6

3 1Y

2Y

3Y

4Y

5Y

6Y

7Y

10Y 15Y 20Y 30Y

Source : IDMA, Bloomberg | Mid Level Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Kurva Imbal Hasil SUN Valas (dalam denominasi US Dollar) Tenor 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 20 Y 25 Y 30 Y

Nov-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 2.087 1.663 1.164 1.677 1.416 2.389 2.332 1.868 2.212 1.421 2.817 2.989 2.386 2.991 1.647 3.270 3.551 3.146 3.556 1.965 3.560 4.060 3.517 4.249 2.141 3.605 4.439 3.738 4.720 2.448 3.866 4.492 3.911 4.960 2.666 3.942 4.746 4.058 5.213 4.088 5.337 2.826 4.049 4.703 5.404 2.902 5.011 6.259 5.290 6.634 4.268 4.261 5.939 5.151 6.623 4.297 5.015 5.778 5.148 6.098 4.235

[%]

Nov-16

Dec-15

Dec-14

Dec-13

Dec-12

7 6

5 4 3 2 1 0 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y 8 Y 9 Y 10Y 20 Y 25 Y 30 Y

Source : Bloomberg | Mid Level Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 42

Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)


Perdagangan Rata-Rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder (dalam Triliun Rp)

OUTRIGHT

REPO ANTAR BANK

REPO BI & BANK

30.00

25.00 22.70 22.75

20.00 12.57

15.00

10.00

6.70 3.45 1.54

4.84

3.39

0.62 10.9111.11

16.59 11.44

16.48

10.15

9.29 8.59

6.39

0.18 0.72

0.72

0.83 12.33

9.37

9.18

5.88 5.73 5.31

12.6915.80

16.62

0.77

0.76

0.16 0.38 0.41

18.41

0.53

0.77 4.65 0.50

7.91

-

12.87 10.94

8.80 1.14 0.81

5.00

6.48

7.45 7.19

18.88

16.3918.03 18.57

8.89

7.89

0.09

0.72

0.55 10.90

8.21

0.77

9.53 8.84 9.38

0.33

8.26

0.69

0.14

0.75

1.02

11.21

9.74

8.24 8.97

10.08

9.00

0.61

1.01

0.31

9.90

0.64

1.46

10.51

11.58 8.66

9.66

s.d. Jan' Feb' Mar' Apr' Mei' Juni' Juli' Agt' Okt' Nov' Des' Jan' Feb' Mar' Apr' Mei' Juni' Juli' Agt' Okt' Nov' Sept' Sept' Nov 2011 2012 2013 2014 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2015 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16

Total

7.59 9.56 12.4 17.4 19.5 19.1 14.7 11.6 13.2 19.3 19.9 24.2 22.4 27.0 26.6 27.6 20.2 25.0 28.8 34.0 32.6 25.1 21.1 27.3 28.4 21.2 18.2 24.9 26.0

REPO BI & BANK

1.54 3.45 6.70 8.80 7.45 7.19 4.84 4.65 3.39 6.48 10.9 12.5 12.8 18.5 16.3 18.0 10.1 16.4 18.8 22.7 22.7 16.5 11.4 16.6 18.4 9.29 8.59 12.6 15.8

REPO ANTAR BANK 0.16 0.38 0.41 0.76 1.14 0.81 0.77 0.62 0.50 0.53 0.83 0.77 0.72 0.55 0.72 0.77 0.72 0.33 0.09 0.18 0.14 0.31 0.75 0.69 1.02 1.46 1.01 0.64 0.61 OUTRIGHT

5.88 5.73 5.31 7.91 10.9 11.1 9.18 6.39 9.37 12.3 8.21 10.9 8.89 7.89 9.53 8.84 9.38 8.26 9.90 11.2 9.74 8.24 8.97 10.0 9.00 10.5 8.66 11.5 9.66

*) Hanya FR dan VR; Source: BI-SSSS, data diolah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Perdagangan Rata-Rata Harian SBSN Rupiah di Pasar Sekunder (dalam Miliar Rp) 4,000

OUTRIGHT

REPO BI & BANK

REPO ANTAR BANK

3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2009

2010

REPO ANTAR BANK

-

REPO BI & BANK

-

OUTRIGHT

42.21

Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16

Jul-16

Aug-16 Sep-16

Ratarata s.d Oct-16 Nov-16 Novem ber 2016

2011

2012

2013

2014

2015

Jan-16

-

-

1.63

21.63

70.52

36.44

62.83

25.00

-

14.37

-

10.91

-

-

8.81

8.81

-

12

-

0.85

4.76

38.23

95.04

92.57

96.67

190.50

154.48

288.04

222.34

431.97

717.04

216.72

391.78

465.96

472.69

332

113.43 164.49 365.67 497.01 635.54

1,052.

577.20

1,137.

1,263.

3,115.

1,297.

934.69

1,403.

973.83 857.86 752.62 910.80

1,202


Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan  Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan menariknya return

di pasar SBN domestik.

[Rp Triliun] 1800

50.00% 30 Nov: Rp1,229.94 triliun 45.00%

1600 30 Nov: 37.05%

40.00%

1400

35.00% 1200 30.00% 1000 25.00% 800 20.00%

30 Nov: Rp436,50 triliun 600

15.00% 400

10.00%

200

BANK

30-Nov-16

31-Aug-16

31-May-16

29-Feb-16

30-Nov-15

31-Aug-15

28-Feb-15

29-May-15

Oct-14

Jul-14

Apr-14

Jan-14

Oct-13

July-13

April-13

Jan-13

Oct-12

July-12

Apr'12

Oct'11

Jan'12

Jul'11

Apr'11

Jan'11

Oct'10

Jul'10

Apr'10

Jan'10

Jul'09

Oct'09

Apr'09

Oct'08

NON-BANK Catatan: - Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah - Source: BI-SSSS, data diolah

Jan'09

Jul'08

Apr'08

Jan '08

Oct '07

Jul'07

Apr'07

Jan'07

Oct'06

Jul'06

Apr'06

Jan'06

0

5.00% -

% Asing thd. Total - RHS


Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam Triliun Rupiah) INSTITUSI BANK* Bank Konvensional Bank Syariah Institusi Negara Bank Indonesia (net, tidak termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank) - Bank Indonesia (gross) - SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank NON-BANK Reksadana Asuransi Non Residen - Termasuk Pemerintah & Bank Sentral Negara Asing Dana Pensiun Individu Lain-lain TOTAL

SUN 253.57 253.57 155.44

Sep-16 SBSN 115.06 94.95 20.11 3.22

SUN 297.50 297.50 101.84

Oct-16 SBSN 122.59 100.86 21.73 0.59

TOTAL 368.63 348.51 20.11 158.66

155.44

3.22

144.67 (10.77) 1,100.51 67.83 181.07 671.32 113.28 68.14 26.47 85.68 1,509.52

3.95 0.73 121.58 10.69 46.31 13.66 5.18 13.61 20.09 17.22 239.87

SUN 311.56 311.56 104.14

Nov-16 SBSN 124.93 102.25 22.68 0.37

TOTAL 420.09 398.36 21.73 102.44

TOTAL 436.50 413.81 22.68 104.51

158.66

101.84

0.59

102.44

104.14

0.37

104.51

148.62 (10.05) 1,222.09 78.51 227.38 684.98 118.45 81.75 46.56 102.90 1,749.38

144.87 43.02 1,115.48 69.68 186.22 663.65 113.57 69.58 42.17 84.18 1,514.82

4.50 3.91 121.25 11.35 47.98 11.99 4.89 13.67 19.50 16.75 244.44

149.37 46.93 1,236.73 81.04 234.20 675.64 118.46 83.25 61.67 100.93 1,759.26

152.99 48.85 1,108.56 70.53 188.81 647.50 113.49 71.96 43.34 86.43 1,524.27

4.86 4.49 121.37 12.43 48.72 8.56 4.89 13.85 19.24 18.59 246.68

157.85 53.33 1,229.94 82.96 237.52 656.06 118.38 85.80 62.57 105.02 1,770.95

Catatan: 1) Non Residen terdiri dari Private Bank, Fund/Asset Manager, Perusahaan Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun. 2) Lain-lain diantaranya Perusahaan Sekuritas, Korporasi, dan Yayasan. *) termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank Indonesia. Source: BI-SSSS, data diolah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 45

Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam %) INSTITUSI BANK* Bank Konvensional Bank Syariah Institusi Negara Bank Indonesia (net, tidak termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank) - Bank Indonesia (gross) - SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank NON-BANK Reksadana Asuransi Non Residen - Termasuk Pemerintah & Bank Sentral Negara Asing Dana Pensiun Individu Lain-lain TOTAL

SUN 16.80 16.80 10.30

Sep-16 SBSN 47.97 39.58 8.39 1.34

SUN 19.64 19.64 6.72

Oct-16 SBSN 50.15 41.26 8.89 0.24

TOTAL 21.07 19.92 1.15 9.07

10.30

1.34

9.58 (0.71) 72.90 4.49 12.00 44.47 7.50 4.51 1.75 5.68 100.00

1.65 0.30 50.69 4.46 19.31 5.70 2.16 5.68 8.37 7.18 100.00

SUN 20.44 20.44 6.83

Nov-16 SBSN 50.65 41.45 9.20 0.15

TOTAL 23.88 22.64 1.24 5.82

TOTAL 24.65 23.37 1.28 5.90

9.07

6.72

0.24

5.82

6.83

0.15

5.90

8.50 (0.57) 69.86 4.49 13.00 39.16 6.77 4.67 2.66 5.88 100.00

9.56 2.84 73.64 4.60 12.29 43.81 7.50 4.59 2.78 5.56 100.00

1.84 1.60 49.60 4.65 19.63 4.91 2.00 5.59 7.98 6.85 100.00

8.49 2.67 70.30 4.61 13.31 38.40 6.73 4.73 3.51 5.74 100.00

10.04 3.20 72.73 4.63 12.39 42.48 7.45 4.72 2.84 5.67 100.00

1.97 1.82 49.20 5.04 19.75 3.47 7.54 5.61 7.80 7.54 100.00

8.91 3.01 69.45 4.68 13.41 37.05 6.68 4.84 3.53 5.93 100.00

Catatan: 1) Non Residen terdiri dari Private Bank, Fund/Asset Manager, Perusahaan Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun. 2) Lain-lain diantaranya Perusahaan Sekuritas, Korporasi, dan Yayasan. *) termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank Indonesia. Source: BI-SSSS, data diolah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 46

Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan oleh Non Residen (Asing) berdasarkan Tenor 100.00%

50.00% 38.23% 45.01% 44.46% 42.81% 44.68% 45.16% 46.09% 46.78% 46.95% 47.16% 47.72% 48.40% 49.42% 38.23% 39.55% 38.83%

80.00%

38.94% 38.98% 38.48% 38.85% 38.28% 39.10% 39.39%38.87% 39.16% 38.40% 38.13% 38.21% 37.05% 32.98%

60.00% 30.80%

30.00%

32.31%

33.58% 38.98% 27.83% 32.04% 38.36% 37.78% 37.50% 36.92% 37.25% 35.85% 26.19% 25.83% 24.93%

37.85% 38.48% 39.47%

40.00% 10.00%

16.78%

20.00%

0.00%

16.50% 8.19%

11.87% 2.83% 5.41% 7.84% 5.20%

0-1

19.75% 18.88% 18.30% 18.36% 17.94%

12.88% 15.23% 11.82% 11.89% 11.53% 10.81% 10.78% 9.83% 11.13% 3.73% 4.65%

>1-2

1.28% 1.55% 3.23% 3.04%

>2-5

1.82% 2.83% 2.62% 1.57% 3.04% 1.69% 3.22% 3.54% 2.94% 2.69%

>5-10

>10

2.36% 2.45% 3.30% 3.43%

2.60% 3.02%

2.49% 2.19% 1.85% 0.86%

-10.00%

% Kepemilikan Asing terhadap Total (RHS)

Sumber: BI-SSSS, data diolah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Spread terhadap UST- Feb 26 [bps] 600

PHIL 26 (Baaa2, BBB, BBB-)

TURK 26 (Baaa3, BBB-)

BRA 26 (Ba2, BB, BB)

INDO 26 (Baaa3, BB+, BBB-)

MEX 26 (A3, BBB+, BBB+)

RUSS 26 (BBB-)

ARGEN 26 (B3, B-, Bu)

SOUTH AFRICA (Baa2, BBB-)

500

400

300

200

100

31-Dec-15

31-Jan-16 29-Feb-16 DATE

Source :

Apr-16 May-16 Jun-16 Jul -16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Bloomberg | 30-Nov-16

31-Mar-16 30-Apr-16

31-May-16 30-Jun-16

31-Jul-16

PHIL 26

TURK 26

BRA 26

INDO 26

MEX 26

RUSS 26

2.57 2.53 2.38 2.21 2.23 2.38 2.72 3.12 Level 3.12

4.32 4.58 4.03 4.60 4.41 4.51 4.78 5.71 5.71

5.57 5.79 4.90 4.35 4.50 4.53 4.61 5.36 5.36

3.93 3.99 3.63 3.31 3.30 3.24 3.57 4.05 4.05

3.55 3.50 3.44 3.40 3.10 3.29 3.31 3.32 3.32

4.48 4.43 4.02 3.93 3.77 3.99 4.49 4.49

Mid

31-Aug-16

30-Sep-16

ARGEN 26 SOUTH AFR 26 7.26 6.81 6.31 6.30 5.90 5.72 6.16 7.33 7.33

4.86 5.08 4.38 4.14 4.28 4.17 4.35 4.91 4.91

31-Oct-16

30-Nov-16

UST 26 1.83 1.85 1.47 1.45 1.59 1.59 1.81 2.39 2.39


Spread terhadap UST- Nov 46 [bps] 600 DATE

INDO 46

Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 30-Nov-16

500

5.11 5.15 4.79 4.43 4.33 4.32 4.62 5.02 5.02

MEX 46 4.65 4.78 4.27 4.27 4.10 4.45 4.71 5.49 5.49

BRAZ 45 6.47 6.64 5.74 5.59 5.47 5.66 5.83 6.61 6.61

TURK 45 5.371 5.637 5.151 5.487 5.274 5.435 5.737 6.692 6.692

SOUTHAFR 46

4.965 5.188 5.574 5.574

UST 46 2.678 2.644 2.289 2.188 2.236 2.31 2.568 3.058 3.058

400

300

200 TURK 45 (Baaa3, BBB-)

INDO 46 (Baaa3, BB+, BBB-)

BRAZ 45 (Ba2, BB, BB)

SOUTH AFR 46 (Baa2, BBB-)

MEX 46 (A3, BBB+, BBB+)

100 30-Nov-15 31-Dec-15 31-Jan-16 29-Feb-16 31-Mar-16 30-Apr-16 31-May-16 30-Jun-16 Source : Bloomberg | Mid Level

31-Jul-16 31-Aug-16 30-Sep-16 31-Oct-16 30-Nov-16 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Spread terhadap 7Y Euro Midswap [bps] 600 550 500

Date 24/11/2016 25/11/2016 28/11/2016 29/11/2016 30/11/2016

7Y Euro Mexico 21 Turkey 21 Brazil 21 Indo 21 Midswap EuroBond EuroBond EuroBond EuroBond 0.3134 1.655 3.356 2.733 1.945 0.3148 1.654 3.321 2.687 1.946 0.2934 1.654 3.341 2.595 1.927 0.2853 1.653 3.325 2.594 1.879 0.3259 1.653 3.293 2.564 1.825

Mexico 21 EuroBond (A3, BBB+) Turkey 21 EuroBond (Baa3, BBB-) Brazil 21 EuroBond (Baa2, BBB) Indo 21 EuroBond (Baa3, BBB-)

450 400 350

300 250 200 150 100 50

Source : Bloomberg | Mid Level


Spread terhadap 10Y Euro Midswap [bps] 6.00

MEX-24 (A3, BBB+, BBB+)

TUR-23 (Baaa3, BBB-)

SOUTHAFR-26 (Baa2, BBB-, BBB-)

10Y EURO MIDSWAP

INDO-25 (Baaa3, BB+, BBB-)

Date

5.00

24/11/2016 25/11/2016 28/11/2016 29/11/2016 30/11/2016

4.00

10Y Euro Mexico 24 Turkey 23 Indo 25 SouthAfr 26 Midswap EuroBond EuroBond EuroBond EuroBond 0.652 2.15 3.559 3.035 3.654 0.641 2.15 3.571 3.04 3.654 0.613 2.15 3.559 3.017 3.654 0.601 2.189 3.55 2.97 3.654 0.684 2.189 3.526 2.941 3.611

3.00

2.00

1.00

0.00 31-Dec-15

31-Jan-16

29-Feb-16

Source : Bloomberg | Mid Level

31-Mar-16

30-Apr-16

31-May-16

30-Jun-16

31-Jul-16

31-Aug-16

30-Sep-16

31-Oct-16

30-Nov-16


Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (1) Summary Terms of Offering

Issuer Issue Ratings Issue Size Pricing / Settlement Date Maturity Coupon Price Spread Over US Treasury Listing Total Book Order

RI0126

RI0146

SNI21

SNI26

Republic of Indonesia

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III

Baa3 Stable (Moody’s), BB+ Stable (S&P), BBB- Stable (Fitch)

Baa3 Stable (Moody’s), BB+ Positive (S&P), BBB- Stable (Fitch)

USD fixed rate

USD fixed rate

USD2.25 billion 1 December / 8 December 2015 10 years due 8 January 2026 4.750% payable semi annually 4.800% / 99.599% Rule 144A / Reg S SGX-ST USD5.50 billion

USD1.25 billion 1 December / 8 December 2015 30 years due 8 January 2046 5.950% payable semi annually 6.000% / 99.299% Rule 144A / Reg S SGX-ST USD2.60 billion

USD750 million USD1.75 billion 21 March 2016 / 29 March 2016 21 March 2016 / 29 March 2016 5 years due 29 March 2021 10 years due 29 March 2026 3.400% payable semi annually 4.550% payable semi annually 3.400% / 100% 4.550% / 100% Rule 144A / Reg S Rule 144A / Reg S SGX-ST & Nasdaq Dubai SGX-ST & Nasdaq Dubai USD2.62 billion USD5.98 billion Middle East & Islamic investor 42%, Middle East & Islamic investor 28%, Indonesia 2%, Asia 22%, Europe 26%, Asia 31%, Indonesia 10%, Europe Asia 25%, Indonesia 10%, Europe USA 50% 15%, USA 2% 22%, USA 15%

Distribution

Indonesia 14%, Asia 10%, Europe 14%, USA 62%

Investor Type

Funds / Asset Managers 40%, Bank Funds / Asset Managers 59%, Bank Fund / Asset Managers 75%, Banks 15%, Fund / Asset Managers 71%, Banks 6%, 38%, Central Bank & Sovereign 25%, Central Bank & Sovereign Insurance / Pension Funds 4%, Private Insurance / Pension Funds 21%, Private Wealth Funds 13%, Insurance & Wealth Funds 8%, Insurance & Banks 1%, SWF 2% Banks 1%, SWF 1% Pension Company 5%, Private Bank Pension Company 4%, Private Bank 4% 4% Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (2) Summary Terms of Offering

RIEUR0623

Issuer

RIEUR0628

RIJPY0619

RIJPY0621

Republic of Indonesia

Issuer Ratings

BBB- stable (Fitch), BB+ positive (S&P), Baa3 stable (Moody’s)

Baa3(Moody's) / BBB- (Fitch) / BBB- (R&I)

Issue Ratings

BBB- (Fitch), BB+ (S&P), Baa3 (Moody’s)

Baa3(Moody's) / BBB- (Fitch) / BBB- (R&I)

Issue Size Pricing / Settlement Date Maturity Coupon Reoffer Yield / Price Format Listing / Yen Swap Rate Total Book Order Distribution

Investor Type

EUR fixed rate EUR1,500 billion 07 June / 14 June 2016 14 June 2023 2,625% payable semi annually 2,772% / 99,076% Rule 144A / Reg S SGX-ST, Frankfurt Open Market EUR4,23 billion

EUR fixed rate EUR1,500 billion 07 June / 14 June 2016 14 June 2028 3,750% payable semi annually 3,906% / 98,528% Rule 144A / Reg S SGX-ST, Frankfurt Open Market EUR4,13 billion

JPY fixed rate JPY62 bilion 15 June/ 21 June 2016 21 June 2019 0.83% 100% 95 bps over JP 3yr Swap -0.12% JPY62 billion

JPY fixed rate JPY38 bilion 15 June/ 21 June 2016 21 June 2021 1.16% 100% 125 bps over JP 5yr Swap -0.09% JPY38 billion



Asia 100%

Asia 100%

City Bank 10.5%, Public Funds Fund / Asset Managers 68%, Fund / Asset Managers 76%, 25.0%, Life Insurance 4.8%, City Bank 52.6%, Public Funds Banks/Private Banks 21%, Insurance / Banks/Private Banks 6%, Insurance Asset Managers 11.3%, 25.8%, Regional Banks 9.2%, Pension Funds 4%, Central / Pension Funds 8%, Central Regional Banks 4.8%, Shinkins 2.6%, and Others Banks/Sovereigen Funds 7% Banks/Sovereigen Funds 10% Shinkins 3.6%, and Others 9.8% 40.0% Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 7 Penjaminan Pemerintah


Definisi Kewajiban Penjaminan • Potensi kewajiban yang tidak tentu tetapi mengakui bahwa pengeluaran yang akan datang mungkin muncul jika persyaratan tertentu terpenuhi atau peristiwa tertentu terjadi (Glossary, The Scottish Public Finance Manual). • Kewajiban yang muncul dari kejadian-kejadian khusus, tidak terduga yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Kewajiban kontingensi dapat berupa eksplisit dan implisit (IMF, External Debt Statistics, Guide For Compilers And Users, 2003).  Kewajiban eksplisit didefinisikan sebagai pengaturan kontrak-kontrak keuangan yang memberikan persyaratan-persyaratan tertentu yaitu persyaratan-persyaratan akan menjadi efektif jika salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan muncul untuk melakukan pembayaran dari nilai ekonomi atau dengan kata lain kewajiban kontingensi eksplisit muncul dari suatu pengaturan hukum atau kontrak (IMF, External Debt Statistics, Guide For Compilers and Users, 2003, hal 83).  Kewajiban implisit tidak muncul dari suatu sumber hukum atau kontrak tetapi akan diketahui setelah kondisi atu kejadian terealisir.

• Biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah jika terjadi peristiwa atau kejadian tertentu baik secara eksplisit maupun implisit yaitu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau telah ditentukan dalam kontrak.


Landasan Hukum Pemberian Penjaminan Pemerintah 1.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007;

2.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2014;

3.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;

4.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;

5.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

6.

Peraturan Presiden Nomor 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 117 tahun 2015.

7.

Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara;

8.

Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

9.

Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Kebijakan Pengelolaan Kewajiban Penjaminan 1. Mitigasi Risiko Penjaminan Pemerintah ditujukan untuk meminimalkan risiko fiskal dan risiko terjadinya gagal bayar (default), yang dilakukan pada tahap evaluasi atas usulan penerbitan penjaminan Pemerintah, melalui:  Menerbitkan benchmark pinjaman yang dijamin oleh Pemerintah  Melakukan evaluasi kelayakan proyek dan perjanjian kerjasama dengan tujuan: a) memastikan proyek layak secara finansial; b) menentukan jangka waktu penjaminan; c) menentukan kewajiban finansial yang layak dijamin dan struktur transaksi dalam perjanjian kerjasama; d) meminimalkan risiko fiskal terkait substansi dalam klausul perjanjian kerjasama.  Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja (performance) proyek dan kondisi keuangan pihak terjamin; 2. Menyusun/menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait penjaminan sebagai landasan hukum bagi pengelolaan jaminan Pemerintah yang efektif dan efisien. 3. Menghentikan kebijakan pemberian jaminan Pemerintah yang bersifat penjaminan penuh (blanket guarantee), seperti penerbitan support letter untuk proyek-proyek Independent Power Producer (IPP) PT. PLN.


Batas Maksimal Kewajiban Penjaminan & Jenis Potensi Default  Batas Maksimal Penjaminan adalah nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun tertentu.  Batas Maksimal Penjaminan dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan memperhatikan proyeksi nilai proyek yang akan diusulkan untuk dijamin.  Batas Maksimal Penjaminan untuk periode sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 2,57 persen terhadap PDB atau secara nominal sebesar IDR357,4 triliun (asumsi PDB 2017 sebesar IDR13.906.449 miliar), sehingga pemberian jaminan untuk proyek baru tidak boleh melebihi Batas Maksimal Penjaminan dimaksud.  Adapun realisasi pemberian jaminan proyek FTP1, FTP2, PDAM, Direct Lending, Tol Sumatera dan KPBU sampai akhir September tahun 2016 sebesar 1,67 persen terhadap PDB (asumsi PDB 2016 sebesar IDR12.626.547 miliar) atau nominal sebesar IDR211,1 triliun Risiko dalam pelaksanaan penjaminan yang berpotensi gagal bayar (default) meliputi:

1) Risiko dalam Penjaminan Kredit, yaitu: a) kondisi keuangan PT PLN/PDAM memburuk; b) perkembangan pelaksanaan proyek yang dijamin atau proyek lain yang berkaitan dengan proyek yang dijamin memburuk; c) kerugian nilai tukar, mengingat pendapatan PT PLN/PDAM dalam rupiah sedangkan kewajiban dalam bentuk USD; d) peningkatan suku bunga, mengingat semua pinjaman menggunakan tingkat suku bunga mengambang.

2) Risiko dalam Penjaminan Investasi, yaitu: a) Risiko atas kondisi keuangan Pemerintah Daerah atau BUMN/BUMD yang dijamin terkait kewajiban pembayaran (payment obligations). b) Risiko politik, antara lain:  perubahan kebijakan/peraturan yang berdampak pada kerugian investor;  lambatnya penerbitan izin dari instansi pemerintah terkait. c) Risiko bencana alam (natural force majeure) yang dapat mengganggu proyek yang menjadi tanggung jawab BUMN/BUMD. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Program Penjaminan Pemerintah (2008 s.d. saat ini) Tipe

Sektor

Dasar Hukum, Nama Program, Bentuk Penjaminan Perpres 91/2007 dan PMK 44/2008

Listrik

Coal Power Plant 10.000MW Fast Track Program (FTP 1)

Penjaminan 100% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran PLN jika default

Air 1. Penjaminan Kredit

Infrastruktur

Perpres 29 Tahun 2009, dan PMK 229/2009

Clean Water Supply Program

Penjaminan 70% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran Pokok PDAM jika default

Perpres 82 Tahun 2015 dan PMK 189/2015

Direct Lending from International Financial Institution to SOEs

Penjaminan 100% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran BUMN jika default

Jalan tol

Perpres 117 Tahun 2015 jo. Perpres 100 Tahun 2014 dan PMK 253/2015

Penjaminan 100% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran PT Hutama Karya jika default

Perpres 48 Tahun 2011 jo. Perpres 4 Tahun 2010 dan PMK 173/2014

Listrik 2. Penjaminan Investasi Infrastruktur

Sumatera Toll Roads Project

Renewable energy, Coal and Gas Power Plant 10.000MW Fast Track Program (FTP 2)

Penjaminan Kelayakan Usaha – Pemerintah menjamin kelayakan usaha PLN dalam membayar kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli Listrik kepada Pengembang Swasta, dan menjamin risiko politik Perpres 78 Tahun 2010, Perpres 38 Public-Private Partnerships Project (PPP)/ Tahun 2015 dan PMK 260/2010 KPBU/ KPS Menjamin kewajiban financial Kementerian/Lembaga/Pemda/BUMN/BUMD dalam Perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha Swasta Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Dalam APBN Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan (miliar rupiah) Rincian Program Penjaminan Pihak No. Penugasan Percepatan Pembangunan LKPP 2008 LKPP 2009 LKPP 2010 LKPP 2011 LKPP 2012 LKPP 2013 LKPP 2014 LKPP 2015 APBN-P Terjamin APBN 2017 Infrastruktur Nasional (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) 2016 Percepatan Pembangunan Pembangkit PT PLN 1 . Tenaga Listrik Yang Menggunakan (Persero) Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I) 2 . Percepatan Penyediaan Air Minum PDAM Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga PT PLN 3. Keuangan Internasional kepada Badan (Persero) Usaha Milik Negara PT Hutama Percepatan Pembangunan Jalan Tol di 4. Karya Sumatera (Persero)

Anggaran kewajiban penjaminan di alokasikan sejak APBN TA 2008 (menyesuaikan penerbitan penjaminan untuk setiap program)

•

Anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN-P TA 2016 telah dialokasi sebesar Rp651,7 miliar (Proyek FTP1, PDAM dan KPBU)

•

Anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN TA 2017 telah disetujui DPR sebesar Rp924,1 miliar (Program Infrastruktur Nasional Rp721,1 miliar (Proyek FTP1, PDAM, Direct Lending, Jalan Tol Sumatera, dan KPBU), dan Program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN/Dana talangan Infrastruktur Daerah Rp203 miliar)

•

Alokasi anggaran untuk program penjaminan FTP2 diberikan dalam bentuk alokasi belanja subsidi dan PMN.

•

Mulai tahun 2013, sesuai dengan ketentuan dalam PMK 30 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang tidak terealisasi sampai dengan akhir triwulan III dapat dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah.

•

Posisi saldo rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah sebesar Rp1.670,1 miliar (akumulasi alokasi APBN 2013 dan 2014 (alokasi TA 2015 tidak dapat dipindahbukukan karena kebutuhan kapasitas fiskal APBN).

IDR 283.00 IDR 1,000.00 IDR 1,000.00 IDR 889.00 IDR 623.30 IDR 611.22 IDR 913.65 IDR 792.00 IDR 570.53 IDR 449.68

-

-

IDR 50.00

IDR 15.00

IDR 10.00

IDR 35.00

IDR 2.23

IDR 1.80

IDR 0.59

IDR 1.14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IDR 21.07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IDR 39.37

Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan PT PLN 5. Energi Terbarukan, Batubara dan Gas (Persero) (Proyek 10.000 MW Tahap 2 )

-

-

-

-

-

-

-

-

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui PT PLN 6 . Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Persero) (Proyek infrastruktur dengan skema KPBU)

-

-

-

-

-

IDR 59.82

IDR 48.18

IDR 49.70

Total

•

-

-

IDR 80.56 IDR 209.87

IDR 283.00 IDR 1,000.00 IDR 1,050.00 IDR 904.00 IDR 633.30 IDR 706.04 IDR 964.07 IDR 843.50 IDR 651.67 IDR 721.12


Posisi Pengelolaan Kewajiban Penjaminan Rincian Program Penjaminan No. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional

Pihak Terjamin

Percepatan Pembangunan Pembangkit PT PLN 1 . Tenaga Listrik Yang Menggunakan (Persero) Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I) 2 . Percepatan Penyediaan Air Minum Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga 3. Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara

PDAM

Nilai Penjaminan Kredit / Posisi Outstanding Kredit / Jumlah Investasi per September 2016 Exposure Investasi per Penerima Dokumen (miliar rupiah) September (miliar rupiah) Jaminan Penjaminan Original Curr. Eq. IDR Original Curr. Eq. IDR USD 3.96 Perbankan Perbankan

PT PLN ADB & IBRD (Persero)

PT Hutama PT Sarana Karya Multi (Persero) Infrastruktur (Persero) Percepatan Pembangunan Pembangkit Pengembang Tenaga Listrik Yang Menggunakan PT PLN 5. Pembangkit Energi Terbarukan, Batubara dan Gas (Persero) Listrik (Proyek 10.000 MW Tahap 2 )

PT PLN (Persero)

PT Bhimasena Power Indonesia

Total Asumsi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia bulan Sept 2016 (IDR/USD1)

10 2

2

10

1

61

IDR 324.80

IDR 1,559.76

 Total outstanding /eksposur penjaminan sebesar Rp75,2 triliun:

IDR 48,027.86 USD 15,422.25

IDR 324.80

USD 1.10 IDR 14,297.80

IDR 1,721.34

IDR 180.24

Telah diterbitkan penjaminan sebanyak 61 dokumen (36 Proyek FTP1, 10 Proyek PDAM, 2 Proyek Skema Direct Lending, 2 Proyek Jalan Tol Sumatera, 10 Proyek FTP2, dan 1 Proyek Skema KPBU) dengan total nilai sebesar Rp211,1 triliun.

USD 2.51 IDR 87,150.82

IDR 35,678.74

Percepatan Pembangunan Jalan Tol di 4. Sumatera

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui 6 . Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Proyek infrastruktur dengan skema KPBU)

36

IDR 1,721.34

USD 5.08 IDR 66,057.97

USD 3.20 IDR 41,593.60

USD 180.24 USD 0.12

USD 0.00

IDR 0.00

USD 1.25 IDR 16,311.30

USD 0.70

IDR 9,117.32

USD 13.34 USD 4.58 IDR 211,146.33 IDR 75,196.48 IDR 37,724.88 IDR 15,602.49 12,998.00

 Portofolio per September 2016:

Total outstanding penjaminan kredit mencapai Rp 49,8 triliun (FTP1 Rp48 triliun, PDAM Rp180 miliar, Direct lending Rp1,6 triliun) . Total eksposur penjaminan investasi mencapai sebesar Rp25,4 triliun (FTP2 Rp16,3 triliun, KPBU Rp9,1 triliun)  Penjaminan Proyek Jalan Tol Sumatera belum memiliki outstanding kredit, karena PT Hutama Karya belum menarik pinjaman dari PT SMI (saat ini masih proses pembebasan lahan)

12,998.00 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Komposisi Kewajiban Penjaminan Pemerintah (per 30 September 2016) 1. Berdasarkan Komposisi Total Nilai Penjaminan Pemerintah • Komposisi total nilai penjaminan pemerintah berdasarkan jenis mata uang berkisar 82,13% dalam USD dan 17,87% dalam IDR berdasarkan jenis proyek berkisar 41,28% untuk proyek FTP1, 31,29% untuk proyek FTP 2, 19,7% untuk proyek KPBU, 0,82% untuk proyek tol Sumatera, 0,15% untuk proyek PDAM, dan 6,77% untuk proyek direct lending.

2. Berdasarkan Komposisi Total Outstanding Penjaminan Kredit • Komposisi total outstanding penjaminan kredit Jenis Tenor < 10 thn, 9.62%

Jenis Lender

Bank BUMN (DN), 23.53% Bank Swasta (LN), 23.53% Bank Swasta (DN), 17.65%

berdasarkan jenis mata uang berkisar 78,51% dalam USD dan 21,49% dalam IDR berdasarkan jenis tenor pinjaman berkisar 71.2% untuk tenor 10-13 tahun, 9.62% untuk tenor dibawah 10 tahun, dan 19.2% untuk tenor diatas 13 tahun

> 13 thn, 19.23% Bank BPD, 35.29%

>= 10 thn dan <= 13 thn, 71.15%

Jenis Tingkat Bunga

Floating 100%

berdasarkan jenis lender berkisar 23.5% dari Bank BUMN, 17.6% dari Bank Swasta Domestik, 23.5% dari Bank Swasta Luar Negeri dan 35.3% dari BPD 100% kredit pinjaman berbunga floating Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Maturity Profile Penjaminan Kredit yang Dijamin Pemerintah (per 30 September 2016)

• Maturity profile berdasarkan proyeksi pembayaran pokok pinjaman proyek FTP 1, Direct lending, dan PDAM, sedangkan Tol Sumatera belum ada penarikan.

• Kredit pinjaman untuk Program Direct Lending dalam masa grace period hingga 2020. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi dan Proyeksi Oustanding Kredit yang Dijamin Pemerintah (per 30 September 2016) • Oustanding kredit berdasarkan proyeksi penarikan dan pembayaran pokok pinjaman proyek FTP 1, dan PDAM.

• Portofolio kredit pinjaman per September 2016: Kredit Pinjaman proyek FTP 1 dimulai penarikan pada tahun 2008 dan diperkirakan kredit selesai/lunas pada tahun 2026 Kredit Pinjaman Proyek PDAM dimulai penarikan pada tahun 2012 dan diperkirakan kredit selesai/lunas pada tahun 2026 • Kredit pinjaman untuk Program Direct Lending dalam masa grace period hingga 2020, sedangkan kredit proyek jalan tol Sumatera belum ada penarikan


Bagian 8 Rating, Opini BPK, Kesimpulan


Rating Indonesia  Faktor Penentu Perbaikan Rating 

Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 20072008



Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement



Pengelolaan utang pemerintah yang prudent:   

Penurunan rasio utang terhadap PDB Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor

 Sovereign Credit Rating (Fitch, Moody’s, S&P) 

Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75-115bps

 Country Risk Classification (CRC) 

Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD



Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)



Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2016 Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

S&P CCC+ BCCC CCC+ B B+ B+ BBBBBBBBBB BB+ BB+ BB+ BB+ BB+ BB+

Fitch BBBB B+ B+ BBBBBBBB BB BB+ BBBBBBBBBBBBBBBBBB-

Rating Moody's R&I B3 BB3 BB3 BB3 BB2 BB2 B B2 BBB1 BBB a3 BB+ B a3 BB+ B a2 BB+ B a2 BB+ B a1 BB+ B aa3 BBBB aa3 BBBB aa3 BBBB aa3 BBBB aa3 BBB-

JCRA B B B+ B+ BBBB BB BB+ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB-

CRC 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3

S&P: Tanggal 21 Mei 2015 memperbaiki peringkat kredit Indonesia dari stable menjadi positive sekaligus mengafirmasi rating pada BB+ R&I: Tanggal 18 Oktober 2012 menaikkan kredit Indonesia dari BB+ menjadi BBBOECD: Tanggal 30 Maret 2012 menaikkan peringkat CRC Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3 Moody’s: Tanggal 18 Januari 2012 menaikkan sovereign credit rating Indonesia dari Ba1 menjadi Baa3 dengan outlook stable Fitch Ratings: Tanggal 15 Desember 2011 melakukan upgrade utk foreign currency long-term senior debt pada BBBdgn outlook stable. JCRA: Tanggal 13 Juli 2010 menaikan peringkat kredit Indonesia hingga masuk kategori Investment Grade dari BB+ menjadi BBBKementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rekapitalisasi Perbankan

Reprofiling VR & HB, Asset-Bond Swap, & penerbitan SUN jk panjang

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen

Moodys’s menaikan rating ke Ba1 per 17 Januari 2011 Moodys’s menaikan rating ke Baa3 per 18 Januari 2012 S&P sempat menurunkan rating ke Selective Default namun direvisi kembali 2 hari kemudian

S&P’s menaikan rating ke BB+ per 8 April 2011

Fitch’s menaikan rating ke BBBper 15 Desember 2011

Fitch’s

S&P’s

Moody’s


Non Investment grade

Non Investment grade

Krisis ekonomi 1998

Investment grade

Investment grade


Performa Sovereign Rating Indonesia (1)  Pada tanggal 1 Juni 2016, S&P kembali mempertahankan peringkat Indonesia pada level BB+/positive. Faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut mencakup perbaikan kebijakan dan tata kelola kelembagaan, termasuk kerangka kebijakan fiskal, kebijakan moneter yang kredibel dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Peningkatan rating dimungkinkan apabila momentum perbaikan tata kelola kelembagaan, khususnya kerangka kebijakan fiskal, dapat menghasilkan pengeluaran pemerintah yang berkualitas, penurunan tren defisit fiskal, moderasi utang pemerintah dan terjaganya kewajiban kontijensi fiskal. Selain itu, implementasi reformasi subsidi BBM secara utuh dan tepat waktu menjadi perhatian S&P.  Pada tanggal 4 April 2016, R&I memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB- /stable outlook. Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan afirmasi tersebut adalah perekonomian Indonesia yang tetap stabil di tengah ketidakpastian eksternal yang masih berlanjut serta kebijakan moneter yang akomodatif dan kebijakan fiskal yang proaktif yang akan menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, defisit fiskal dipandang rendah, dengan kondisi fiskal yang terkendali. Likuiditas valas juga terjaga melalui kebijakan bank sentral dan kecukupan cadangan devisa yang baik, meskipun utang luar negeri swasta non-bank tetap perlu dicermati.  Pada tanggal 28 Januari 2016, Moody’s memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada Baa3/stable outlook. Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan afirmasi tersebut adalah pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat di tengah peningkatan defisit fiskal dan respons kebijakan otoritas yang efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memastikan sektor eksternal yang sustainable. Selain itu, outlook stabil mencerminkan tetap kuatnya ketahanan Indonesia terhadap tekanan eksternal yang bersumber dari penurunan harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan internasional. Meskipun tekanan eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi masih berlangsung, perekonomian Indonesia tetap tumbuh lebih baik dibandingkan negara dengan peringkat yang sama.


Performa Sovereign Rating Indonesia (2)  Fitch Ratings pada tanggal 6 November 2015 menegaskan Peringkat Rating (Sovereign Credit Rating) Republik Indonesia pada posisi BBB-/stable outlook (Investment Grade). Fitch menyatakan empat faktor kunci yang mendukung keputusan penegasan bagi sovereign credit rating Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif lebih tinggi dan stabil dibandingkan negara peers, berbagai inisiatif reformasi struktural melalui penerbitan rangkaian paket kebijakan ekonomi yang akan mampu memperbaiki iklim investasi, posisi utang pemerintah yang terjaga dan relatif lebih baik dibanding negara peers, serta sektor perbankan yang kuat dan solid. Lebih lanjut, Fitch menyatakan bahwa reformasi struktural yang dilakukan melalui berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan, seperti percepatan proses perizinan dan kebijakan pengupahan akan memperbaiki iklim investasi secara signifikan dalam jangka panjang dan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Di samping itu, Fitch menyatakan bahwa sektor perbankan Indonesia kuat dan solid dengan rasio kecukupan modal yang tinggi dan eksposur terhadap depresiasi rupiah yang terbatas.  Pada tanggal 30 Maret 2012, OECD menaikkan peringkat CRC (Country Risk Classification) Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3. Saat ini Indonesia berada dalam kelompok yang sama dengan negaranegara seperti Thailand, Uruguay, Afrika Selatan, Rusia, India, Brasil dan Peru.  Tanggal 22 Oktober 2014), Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) telah melakukan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB-/stable outlook : faktor kunci yang mendukung afirmasi Sovereign Credit Rating Indonesia tersebut yakni pertumbuhan ekonomi yang kuat, pengelolaan fiskal dan sistem perbankan yang sehat, serta ketahanan perekonomian terhadap tekanan eksternal. Di sisi lain, faktor-faktor yang dinilai menjadi risiko bagi Sovereign Credit Rating Indonesia antara lain: ketergantungan pada komoditas sumber daya alam, defisit neraca berjalan dan aliran investasi yang fluktuatif, tingginya subsidi BBM, ketertinggalan infrastruktur dan pasar keuangan yang belum berkembang.


Opini BPK tentang Laporan Keuangan  Tahun 2012 Laporan Keuangan BA-999.01 Pengelolaan

Utang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  Tahun 2013,2014 dan 2015 BPK tidak memberikan opini

terhadap BA-999.01 namun hanya memberikan opini atas Laporan Keuangan BA-999 Bendahara Umum Negara (BUN) dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada 2015 tidak terdapat temuan yang material yang mempengaruhi opini atas Laporan Keuangan BA-999 Bendahara Umum Negara (BUN) tersebut.  Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik  

Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku


Kesimpulan  Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan

arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama.  Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman  Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik.  Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik: 

Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan bahkan dibandingkan rasio-rasio yang sama di negara lain, termasuk negara maju



Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin transparasi dan akuntabilitas publik



LK BA-999.01 Pengelolaan Utang Tahun 2008 s.d. 2012, dinilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan



Perbaikan credit rating Indonesia terutama terjadi mulai tahun 2005. Pada tahun 2011 S&P telah menaikkan rating Indonesia dari BB menjadi BB+, sedangkan JCRA, Fitch, Moody's dan R&I telah memasukkan Indonesia kedalam kategori negara Investment Grade Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 9

Ekstra Slide


Profil Utang Indonesia (Pemerintah, Bank Indonesia, Sektor Publik dan Swasta) Triliun Rupiah

Jenis Utang

PUPP

SULNI

SUSPI

Utang Dalam Negeri/Residen

1,998.91

-

4,428.22

Utang Luar Negeri / Non Residen

1,445.91

4,411.51

2,520.38

Total

3,444.82

4,411.51

6,948.60



PUPP (Profil Utang Pemerintah Pusat) : Data Utang Pemerintah Pusat.



SULNI (Statistik Utang Luar Negeri Indonesia) : Utang Luar Negeri Pemerintah Pusat, Bank Indonesia dan Swasta



SUSPI (Statistik Utang Sektor Publik Indonesia) : Utang Pemerintah Pusat, Bank Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Berbeda dengan Buku Saku Profil Utang Pemerintah Pusat, dalam menentukan Utang Luar Negeri SULNI dan SUSPI memakai konsep resident – non resident

yaitu

utang yang didasarkan pada kepemilikan penduduk (resident) dan bukan penduduk (non resident).

Triliun Rupiah SUSPI

6,949

SULNI

PUPP

4,412

3,445

Catatan : - Angka posisi utang Buku Saku dan SULNI per 30 September 2016 - Angka posisi utang SUSPI per 30 Juni 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

© 2016 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia Gedung Frans Seda Lantai 7 Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Tel. 021-3864778; fax. 021-3843712 www.djppr.kemenkeu.go.id Email : [email protected]

Daftar Isi. 18. Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek Posisi Surat Berharga Negara Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan

Recommend Documents