Daftar Isi Bagian 1
16.
Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2014
Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum
17.
Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2014 (Grafik)
1.
Latar Belakang (1)
2.
Latar Belakang (2)
3.
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang
4.
Jenis-jenis Utang (1)
5.
Jenis-jenis Utang (2)
6.
Landasan Hukum Pengelolaan Utang
Bagian 2 APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit 7.
APBN 2010-2015
8.
Cashflow Pembiayaan 2010-2015
9.
Defisit dan Pembiayaan APBN 2010-2015
10.
Defisit Anggaran di Berbagai Negara 2009-2014
11.
Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2014
12.
Realisasi Penerbitan SBN 2014
13.
Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2010-2015
14.
Pinjaman Program 2009-2014
15.
Pembiayaan2010-2015 Luar Negeri 2009 – 2014
Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman) 18. Posisi Utang Pemerintah 2010-2015 19.
Posisi Utang Pemerintah 2010-2015 (Grafik)
20.
Profil Jatuh Tempo Utang per 31 Januari 2015
21.
Posisi Surat Berharga Negara 2009 – 2014
22.
Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur
23.
Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur (Grafik)
24.
Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi
25.
Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi (Grafik)
26.
Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama
27.
Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang Lainnya
28.
Posisi Utang Pemerintah Beberapa Mata Uang Utama (Grafik)
29.
Posisi Pinjaman Berdasarkan Status & Jumlah Loan
30.
Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN) 31.
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB
32.
Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri) 41.
Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun Anggaran 2013-2014
42.
33.
Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara Tahun 2004-2014
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun Anggaran 2014 (Grafik)
43.
Rasio Pembayaran Bunga Utang
34.
Jatuh Tempo SBN Tradable 31 Januari 2015
44.
Realisasi Pembayaran Bunga Utang
35.
Program Debt Switch dan Buyback SBN
45.
Biaya Pinjaman dari Kreditur Multilateral
36.
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap
46.
Biaya Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)
37.
Pemanfaatan Pinjaman
47.
Kurva Imbal Hasil SBN Rupiah
38.
Rasio Kewajiban Utang Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa
48.
Kurva Imbal Hasil SBN Valas
39.
Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2003 – 2013
40.
Indikator Risiko Utang 2009-2014
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)
Bagian 7
Rating, Penjaminan, Opini BPK, Kesimpulan 59.
Rating Indonesia
60.
Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)
61.
Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)
62.
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (1)
63.
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (2)
64.
Posisi Penjaminan Pemerintah dan Alokasi APBN
65.
Opini BPK tentang Laporan Keuangan
66.
Kesimpulan
49.
Perdagangan Rata-Rata Harian SBN Rupiah di Pasar Sekunder
50.
Posisi Kepemilikan SBN
51.
Posisi Kepemilikan SBN Domestik
52.
Posisi Kepemilikan SBN Domestik (dalam persentase)
53.
Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor
54.
Spread over UST- Des 19
55.
Spread over UST- May 24
56.
Spread over UST- May 44
57.
Global Bonds Performance
Bagian 8
58.
Global Bonds Performance: Spread over 7Y Euro Midswap
Ekstra Slide 67.
Utang Luar Negeri Swasta
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (1) Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN)
yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan. Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah: Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk:
Penciptaan kesempatan kerja; Mengurangi kemiskinan; Menguatkan pertumbuhan ekonomi.
Menciptakan
keamanan.
Utang terutama merupakan konsekuensi dari postur
APBN (yang mengalami defisit), dimana Pendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (2)
Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara: Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing); Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yang lebih baik.
Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari: Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar; Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998:
Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk:
Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.
Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat karya; Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH,Subsidi; Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; Mempertahankan anggaran pendidikan 20%; Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista); Melanjutkan reformasi birokrasi.
Akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan multilateral bagi Indonesia dibatasi oleh: Status Indonesia yang tidak lagi tergolong sebagai low income country; Batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang Tujuan
Tujuan Jangka Panjang:
Mengamankan Kebutuhan Pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali, sehingga kesinambungan fiskal dapat terpelihara;
Mendukung upaya untuk menciptakan pasar surat berharga negara (SBN) yang dalam, aktif dan likuid.
Tujuan Jangka Pendek:
Memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat waktu dan efisien.
Kebijakan
Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik melalui penerbitan SBN rupiah maupun penarikan pinjaman dalam negeri; Melakukan pengembangan instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai instrumen yang lebih sesuai, cost-efficent dan risiko yang minimal; Pengadaan pinjaman luar negeri dilakukan sepanjang digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas, memberikan terms & conditions yang wajar (Favourable) bagi pemerintah, dan tanpa agenda politik dari kreditor; Mempertahankan kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri dalam periode jangka menengah; Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas pasar modal, terutama dalam rangka mendorong upaya financial deepening; Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman dan sovereign credit rating. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Utang (1) Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri :
Pinjaman Luar Negeri World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor.
Pinjaman Program : Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur. Pinjaman proyek : Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).
Pinjaman Dalam Negeri
Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ; Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Utang (2) Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing,
tradable & non-tradable, fixed & variable :
Surat Utang Negara (SUN)
Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek (s.d.12 bln); Obligasi Negara (> 1 thn)
Coupon Bond Tradable: ORI, FR/VR bond, Global bond Non tradable: SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU ke BI untuk penyehatan dan restrukturisasi perbankan Zero coupon
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah, Istisna dll
SBSN jangka pendek (Islamic T-Bills); Surat Perbendaharaan Negara Syariah; SBSN Ritail (Sukri); SBSN jangka panjang (IFR/Ijarah Fixed Rate; Global Sukuk; SDHI/Sukuk Dana Haji Indonesia); Project Based Sukuk (PBS).
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Landasan Hukum Pengelolaan Utang Ketentuan Perundang-undangan:
Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara; Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah.
Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance:
Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR; Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang; Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal; Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 2 APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
APBN 2010–2015 [ Triliun Rupiah ]
LKPP A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Bukan Pajak / II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat a. Bunga Utang - Dalam Negeri - Luar Negeri b. Subsidi II. Transfer Daerah / III. Suspend / III. Suspend C./ Keseimbangan Primer D. / Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B) E. Pembiayaan I. Pembiayaan Utang II. Pembiayaan Non-Utang Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan
2010 995.3 992.3 723.3 268.9 3.0 1,042.1 697.4 88.4 61.4 26.9 192.7 344.7
2011 1,210.6 1,205.4 873.9 331.5 5.2 1,295.0 883.7 93.2 79.6 13.6 295.3 411.3
41.5 (46.8) 91.6 86.9 4.6 44.7
8.8 (84.4) 130.9 102.7 28.3 46.6
2012 1,338.1 1,332.3 980.5 351.8 5.8 1,491.4 1,010.6 100.5 70.2 30.3 346.4 480.6 0.2 (52.8) (153.3) 175.2 137.0 38.1 21.9
2013 1,438.9 1,432.1 1,077.3 354.8 6.8 1,650.6 1,137.2 113.0 98.7 14.3 355.0 513.3 0.1 (98.6) (211.7) 237.4 219.3 18.1 25.7
APBN-P 2014 1,635.4 1,633.1 1,246.1 386.9 2.3 1,876.9 1,280.4 135.5 120.6 14.9 403.0 596.5 (106.0) (241.5) 241.5 253.7 (12.2) 0.0
APBN 2015 1,793.6 1,790.3 1,380.0 410.3 3.3 2,039.5 1,392.4 152.0 137.9 14.0 414.7 647.0 (93.9) (245.9) 245.9 254.9 (9.0) 0.0
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Cashflow Pembiayaan 2010-2015 [ Miliar Rupiah ]
2010 Kebutuhan Pembiayaan Defisit Pembayaran Utang
Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri Penerusan Pinjaman Pembiayaan Non utang
Sumber Pembiayaan Utang
Penerbitan SBN, Bruto Penerbitan SBN Domestik Penerbitan SBN Valas Penarikan Pinjaman LN Pinjaman Program Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat Pinjaman Proyek untuk Penerusan Pinjaman Penarikan Pinjaman DN Non Utang
Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan Net Cash Flow Pembiayaan Utang Neto
Surat Berharga Negara Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Dalam Negeri Non Utang Neto
LKPP 2011
2012
2013
APBN-P 2014
APBN 2015
(203,538)
(245,479)
(357,337)
(393,596)
(491,086)
(484,517)
(46,846)
(84,399)
(153,301)
(211,673)
(241,494)
(245,895)
(135,893)
(138,818)
(178,174)
(164,301)
(230,964)
(224,843)
(76,532) (50,633) (8,729)
(87,272) (47,323) (4,224)
(123,193) (51,115) (113) (3,753)
(103,075) (57,204) (141) (3,881)
(163,151) (64,160) (245) (3,407)
(153,612) (66,533) (379) (4,319)
(20,799)
(22,262)
(25,863)
(17,622) -904
(18,628)
(13,779)
248,243
292,029
379,195
419,317 342311.435
491,087
484,517
222,822
241,503
315,214
383,643
484,688
479,699
167,634 142,593 25,041 54,795 28,975 17,091 8,729 394
207,136 176,659 30,477 33,747 15,266 14,257 4,224 619
282,897 31,403 15,003 12,647 3,753 913
327,748 55,280 18,426 32,973 3,881 616 750
428,135 54,130 16,900 33,823 3,407 2,423
430,662 47,037 7,140 35,578 4,319 2,000
25,421
50,526
63,981
6,399
4,818
44,706 91,552
46,549 130,949
21,858 175,158
0 241,495
245,895
35,674
25,722 -0.1 237,395
86,929
102,685
137,040
219,342
253,724
254,856
91,102 (4,566) 394
119,864 (17,799) 619
159,704 (23,464) 800
224,673 161485.7 (5,805) 474
264,984 (13,437) 2,178
277,050 (23,815) 1,621
4,622
28,264
38,119
(12,230)
(8,961)
18,053
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Defisit dan Pembiayaan APBN 2010-2015 Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN Kenaikan SBN periode 2009-2014, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik.
[ Triliun Rupiah ] 290 270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 70 50 30 10 (10) (30) (50) (70) (90) (110) (130) (150) (170) (190) (210) (230) (250)
[ % thd. PDB ] 4
277
265 225
3
160
2
120 91
1
38
28
18
5 (4)
(0.7) (47)
(84) (17)
(1.1)
(153)
(212)
(5)
(23)
(11) (12)
(241) (22)
(9)
(246)
(1.9) (2.3)
(2.4)
(2.2)
(1)
(2)
(3)
(4)
2010
SBN (neto)
2011
Pinjaman DN & LN (neto)
2012
Non-Utang (neto)
2013
Surplus (Defisit) APBN
2014*
2015**
Rasio Defisit APBN thd. PDB (RHS)
Catatan: *) APBN-P **) APBN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Defisit Anggaran di berbagai Negara 2009-2014 4.0 2.0 0.0
-2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0 -12.0 -14.0 2009 Brazil
2010 China
Indonesia
2011 Japan
2012 Mexico
Russia
2013 United Kingdom
2014 United States
Sumber : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Oktober 2014 & Ministry of Finance Keterangan : - Nominal dalam % terhadap PDB - Khusus untuk Indonesia, Tahun 2009-2013 menggunakan data LKPP dan 2014 menggunakan APBN-P
Defisit anggaran Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain.
UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2015 (miliar Rp)
No.
Uraian
APBN
(2)
(1)
Sisa dari Pagu
Realisasi s.d. tgl 31 Januari 2015 Nominal
%
(4)
(5) = (4) : (3)
Nominal
%
(6) = (3) - (4)
(7) = (6) : (3)
A. Belanja Utang
151,968.1
14,447.2
9.5
137,520.9
90.5
1
Bunga Utang Dalam Negeri
137,941.8
13,689.7
9.9
124,252.1
90.1
2 Bunga Utang Luar Negeri *) B. Pembiayaan I Pembiayaan Dalam Negeri
14,026.3 242,789.9 266,604.9
757.5 83,047.6 84,947.7
5.4 34.2 31.9
13,268.8 159,742.3 181,657.1
94.6 65.8 68.1
1,621.2
85.7
5.3
1,535.4
94.7
2,000.0
85.7
4.3
1,914.3
95.7
(378.8)
100.0
180,121.7 (21,914.8) 45,968.2
68.0 92.0 97.7
7,140.0
100.0
A. Pinjaman Dalam Negeri (Netto) 1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri 2. Cicilan Pokok PDN
B. Surat Berharga Negara (Netto) II Pembiayaan Luar Negeri (Netto) 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)
(378.8)
264,983.7 (23,815.0) 47,037.1
a. Pinjaman Program
7,140.0
b. Pinjaman Proyek 1. Pinjaman Proyek Pusat 2. SLA / Penerusan Pinjaman
2. Penerusan Pinjaman (SLA) 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
-
84,862.0 (1,900.2) 1,068.9 -
-
32.0 8.0 2.3 -
39,897.1 35,577.7 4,319.4
1,068.9 1,068.9 -
2.7 3.0 -
38,828.2 34,508.8 4,319.4
97.3 97.0 100.0
(4,319.4) (66,532.8)
(2,969.1)
4.5
(4,319.4) (63,563.6)
100.0 95.5
Catatan: *) Termasuk realisasi Commitment Fee sebesar Rp 15.16 Miliar Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Penerbitan SBN 2015 (jutaan Rupiah)
Uraian
Nominal Realisasi (31 Januari 2015)
Target
% Realisasi
SBN Netto (APBN 2015)
277,049,800
84,862,000
30.63%
SBN Jatuh Tempo 2015
153,612,324
6,875,000
4.48% 0.00%
- Rencana Buyback
Kebutuhan Penerbitan 2015 (Gross)* SUN SUN Domestik - ON - SPN - Private Placement - SUN RITEL SUN Valas - Sun Valas USD - Sun Valas Yen - Sun Valas EUR SBSN SBSN Domestik SBSN Valas
3,000,000
430,662,124
-
91,737,000
21.30%
82,672,000 32,300,000 21,300,000 8,000,000 3,000,000 50,372,000 50,372,000
9,065,000 9,065,000 -
* Menyesuaikan Realisasi Cash Management & Debt Switch Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2010-2015 [triliun rupiah]
LKPP JENIS PEMBIAYAAN
2010
2011
2012
2013
TOTAL
55.19
34.37
32.32
50.05
48.88
49.04
1.15
equivalent dlm miliar USD
5.51
3.79
3.34
4.51
4.10
4.12
0.09
28.97
15.27
15.00
18.39
17.77
7.14
-
3.22
1.68
1.55
1.55
1.48
0.60
-
15.34
10.76
8.62
9.60
9.22
-
-
0.0%
b. A D B
6.39
3.63
5.81
4.90
4.86
-
-
0.0%
c. JAPAN
4.59
0.87
-
3.89
-
-
0.0%
d. FRANCE
2.73
-
-
-
1.24
-
-
0.0%
e. I D B
-
-
0.57
-
-
-
-
0.0%
f. GERMANY
-
-
-
-
2.44
-
-
0.0%
25.82
18.48
16.40
31.12
30.33
39.90
1.07
2.7%
equivalent dlm miliar USD
2.87
2.04
1.70
2.91
2.56
3.35
0.08
3. Pinjaman Dalam Negeri
0.39
0.62
0.91
0.54
0.78
2.00
0.09
equivalent dlm miliar USD
0.04
0.07
0.09
0.05
0.06
0.17
0.01
1. Pinjaman Program equivalent dlm miliar USD a. World Bank
2. Pinjaman Proyek
2014 *)
2015 Realisasi Per Januari Nominal %
APBN
2.4% 0.0%
4.3%
Catatan: *) Angka sementara Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia
Pinjaman Program 2010-2015 [ juta USD]
PEMBERI PINJAMAN A. WORLD BANK 1 2 3 4
Realisasi 2010 1,704
2011 1,011
2012
2013
907
800
Local Government Decentralization Project (LGDP) PNPM Refinancing Road Assets Preservation Program Financial Sector and Investment Climate Reform and Modernization Development Policy Loan
B. ASIAN DEVELOPMENT BANK
2015 2014 APBN
Real
774
300
-
49 225
-
-
500 700
400
600
400
1 Strengthening Investment for Growth Acceleration Program (SIGAP)
400
300
400
-
C. JICA, JAPAN
505
100
-
352
-
-
-
D. FRANCE - AFD
300
-
-
-
101
-
-
1 Connectivity (Carry over 2013) E. GERMANY - KFW
-
-
101 -
-
SIGAP (Co-Financing dengan ADB) TOTAL
200
-
200 3,209
1,511
1,566
1,552
1,475
-
600
*) Data per tanggal 31 Januari 2015 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
-
Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2009 - 2014 2009 70
2011
2012
2013*
2014**
55.6
46.1
50
[ triliun Rupiah ]
2010
42.3 29.5
30
37.9
27.7
10
-10 -30
-12.4
-4.6 -17.8
-50
-47.3
-50.6 -70
-23.5
-16.9
-51.1
-20.9
-58.8
-59.2
-68.0
-90 Penarikan Pinjaman LN, bruto
Pembayaran Pokok Pinjaman LN
Pembiayaan Pinjaman LN, neto
[ triliun Rupiah ] 2009
2010
2011
2012
2013*
2014**
Penarikan Pinjaman LN, bruto
55.62
46.07
29.52
27.65
42.34
37.91
Pembayaran Pokok Pinjaman LN
(68.03)
(50.63)
(47.32)
(51.11)
(59.21)
(58.81)
Pembiayaan Pinjaman LN, neto
(12.42)
(4.57)
(17.80)
(23.46)
(16.87)
(20.90)
Keterangan: *) APBN-P 2013 ** APBN- 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2015 APBN NEGARA
A. Organisasi Internasional
Realisasi per 31 Januari 2015
Juta USD
Miliar IDR
-
-
Juta USD
Miliar IDR
% thd TOTAL APBN
18.96
238.69
22.3%
16.07
202.64
0.5%
-
-
0.0%
36.05
0.1%
-
-
0.0%
65.94
830.25
2.1%
JAPAN
-
-
0.0%
CHINA
-
-
0.0%
FRANCE
56.30
708.66
1.8%
KOREA
-
-
0.0%
AUSTRALIA
-
-
0.0%
WORLD BANK (IBRD & IDA) ADB IDB
2.89
IFAD B. Negara
-
-
SPAIN
0.01
0.15
0.0%
NEGARA LAINNYA
9.63
121.44
0.3% -
TOTAL
3,352.70
39,897.12
84.91
1,068.94
2.7%
Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia
Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2015 (Grafik) [ % dari Pagu Pinjaman Proyek di APBN ]
[ Miliar Rupiah ] 1.7%
800
1.8%
700
1.6%
600
1.4% 1.2%
500
1.0%
400 300
0.8% 0.5%
0.6%
200
0.3%
100
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
IFAD
JAPAN
CHINA
0.0%
0.0%
0.0%
KOREA
AUSTRALIA
SPAIN
0.4% 0.2%
-
0.0% WORLD BANK
AD B
ID B
Penarikan
NEGARA TOTAL
APBN Juta USD Miliar IDR 3,352.70
39,897.12
FRANCE
NEGARA LAINNYA
% thd APBN 2015 (RHS)
Realisasi per 31 Januari 2015 Juta USD Miliar IDR 84.91
1,068.94
% thd APBN 2.7%
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah, 2010-2015 2010
2011
2012
2013
Desember 2014 #)
Januari 2015 #) Nominal
Total Utang Pemerintah Pusat (dlm. triliun IDR)
%
1,681.66
1,808.95
1,977.71
2,375.50
2,604.93
2,702.29
100.0%
a. Pinjaman (dlm. triliun IDR)
617.25
621.29
616.61
714.44
673.71
681.27
25.2%
1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) 2). Pinjaman Dalam Negeri
616.86
620.28
614.81
712.17
670.80
677.98
25.1%
380.67
381.66
359.80
383.53
332.22
337.82
12.5%
208.28
212.96
230.23
288.29
292.01
294.59
10.9%
27.34
25.15
24.37
40.00
46.34
45.36
1.7%
0.57
0.50
0.41
0.35
0.24
0.21
0.0%
0.39
1.01
1.80
2.27
2.91
3.30
0.1%
1,064.40
1,187.66
1,361.10
1,661.05
1,931.22
2,021.02
74.8%
161.97
195.63
264.91
399.40
456.62
513.04
19.0%
902.43
992.03
1,096.19
1,261.65
1,474.60
1,507.98
55.8%
187.04
199.49
204.52
194.89
209.40
214.04
100.0%
100.37
109.40
113.36
103.51
118.54
119.44
55.8%
18.02
21.57
27.39
32.77
36.71
40.64
19.0%
b. SBN (dlm. triliun IDR) ##
Denominasi Valas ) Denominasi Rupiah Total Utang Pemerintah Pusat (equivalent dlm. miliar US$) terdiri dari :
SBN Denominasi Rupiah SBN Denominasi Valas
(miliar US$) (miliar US$)
Pinjaman Denominasi Rupiah
(miliar US$)
0.04
0.11
0.19
0.19
0.23
0.26
0.1%
Pinjaman Denominasi Valas
(miliar US$)
68.61
68.40
63.58
58.43
53.92
53.70
25.1%
8,991
9,068
9,670
12,189
12,440
12,625
Nilai Tukar Rupiah (IDR thd US$1)
Catatan : * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial
#) ##)
Angka sementara Termasuk SUN Valas Domestik Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah, 2010-2015 (Grafik) [ Triliun Rupiah ]
2,700 681
674
2,200 714 1,700
617 621
617 1,200
1,931
2,021
2014*)
2015*)
1,661 700
1,064
1,188
2010
2011
1,361
200 2012
2013
Pinjaman
SBN
[ triliun Rupiah dan % ] Tahun Pinjaman
2010
2011
2012
2013
2014*)
2015*)
617
37%
621
37%
617
31%
714
26%
674
26%
681
25%
SBN
1,064
63%
1,188
63%
1,361
69%
1,661
74%
1,931
74%
2,021
75%
Total Utang Pemerintah Pusat
1,682
100%
1,809
100%
1,978
100%
2,375
100%
2,605
100%
2,702
100%
Catatan: *) Angka sementara Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Profil Jatuh Tempo Utang per 31 Januari 2015 [triliun Rupiah] 250
200
31 5
57 61 150
63
58
41 58
53
47
36
100 179
178
8
14
74 48
53
22
14
13
29
31
12 2
82 47
5 26
53
Pinjaman
2035
2034
2033
2032
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
-
3 10
42
1 48 18
1 12
SBN
2041-2055
23
13
2040
69
16
2039
20
100
99
2038
95
2037
120
102
2036
108
2031
111
2030
130 50
27
144
Tahun Pinjaman SBN
2015 32% 68%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 36% 35% 36% 28% 36% 32% 25% 27% 15% 28% 51% 29% 24% 64% 65% 64% 72% 64% 68% 75% 73% 85% 72% 49% 71% 76%
Tahun Pinjaman SBN
2029 16% 84%
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041-2055 32% 29% 21% 19% 9% 16% 23% 5% 3% 12% 8% 2% 68% 71% 79% 81% 91% 84% 77% 95% 97% 88% 92% 98% Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Surat Berharga Negara 2010 – 2015 SURAT BERHARGA NEGARA
Des-10
Des-11
A. Dapat Diperdagangkan
803,191
919,236
1,085,173
1. Denominasi Rupiah
641,215
723,606
615,498 29,795 2,512 440,396 142,795
684,618 29,900 2,512 517,142 135,063
25,717 25,717
a. Surat Utang Negara (SUN) 1) Surat Perbendaharan Negara 2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 4) Obligasi Negara Variable Rate b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate 2) Surat Perbendaharaan Negara-Syariah 2. Denominasi Valuta Asing a. SUN Valas (dalam juta US$) +++) b. SBSN Valas (dalam juta US$) c. SUN Valas (dalam juta JPY) d. SUN Valas (dalam juta EUR)
++)
B. Tidak Dapat Diperdagangkan a. Surat Utang kepada Bank Indonesia b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement c. Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI d. SPPNNT20140303
Dec'12
Dec'13
Nov 2014
Des 2014
31-Jan-15
1,394,652
1,669,074
1,666,576
1,757,490
820,266
995,252
1,220,897
1,209,960
1,244,451
757,231 22,820 1,263 610,393 122,755
908,078 34,050 751,273 122,755
1,109,668 40,950 945,963 122,755
1,099,257 39,950 945,963 113,344
1,125,557 41,950 970,263 113,344
161,976 16,200 650 95,000
38,988 37,668 1,320 195,630 18,700 1,650 95,000
63,035 62,840 195 264,907 22,950 2,650 155,000
87,174 78,541 8,633 399,400 27,140 4,150 155,000
-
-
-
-
111,229 99,969 11,260 448,178 29,190 5,000 155,000 1,000
110,704 99,969 10,735 456,616 29,190 5,000 155,000 1,000
118,894 108,034 10,860 513,039 33,190 5,000 155,000 1,000
261,215
268,419
275,927
266,403
265,750
264,642
263,530
248,432 12,783
244,636 23,783
240,144 35,783
234,870 31,533
230,162 33,197
229,054 33,197
227,942 33,197
e. SBR001 TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B)
-
-
-
2,391
2,391
2,391
1,064,406
1,187,655
1,361,101
1,661,055
1,934,824
1,931,218
2,021,020
8,991 110.29
9,068 116.80
9,670 111.97
12,189 116.17
12,196.000 103.22 15,197.44
12,440.000 104.25 15,133.27
12,625.000 106.99 14,306.66
Catatan: - Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain - ***) Indexation Value - +) Termasuk ORI - ++) Termasuk Sukuk Ritel - +++) Termasuk SUN Valas domestik - Asumsi Kurs (IDR/US$1) - Asumsi Kurs (IDR/JPY1) - Asumsi Kurs (IDR/EUR1)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur [ triliun IDR ]
Per 31 Januari 2015 NEGARA
PINJAMAN LUAR NEGERI
2010
2011
2012
2013
2014 Nominal
% Total
616.86
620.28
614.81
712.17
670.80
677.98
99.5%
1. BILATERAL
380.67
381.66
359.80
383.53
332.22
337.82
49.6%
a. Jepang
274.47
280.45
256.10
254.71
210.78
217.52
31.9%
b. Perancis
21.88
20.90
21.30
25.94
24.63
24.70
3.6%
c. Jerman
22.65
20.29
20.00
23.71
21.33
20.47
3.0%
d. Lainnya
61.68
60.02
62.39
79.17
75.47
75.14
11.0%
2. MULTILATERAL
208.28
212.96
230.23
288.29
292.01
294.59
43.2%
a. Bank Dunia
102.23
108.73
122.53
163.77
174.86
176.86
26.0%
100.40
97.92
100.37
114.58
107.36
108.06
15.9%
c. IDB
3.76
4.23
5.09
7.22
7.23
7.16
1.1%
d. Lainnya
1.89
2.09
2.24
2.73
2.56
2.51
0.4%
27.34
25.15
24.37
40.00
46.34
45.36
6.7%
0.57
0.50
0.41
0.35
0.24
0.21
0.0%
0.39
1.01
1.80
2.27
2.91
3.30
0.5%
617.25
621.29
616.61
714.44
673.71
681.27
100.0%
*) b. ADB
3. KOMERSIAL BANK 4. SUPPLIERS PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL*)
Catatan: *) tidak termasuk SBN Valas. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur (Grafik) 100%
90%
16%
16%
17%
18%
16%
16%
80%
70%
20%
23%
60%
16%
16%
26%
26%
31%
32%
2014
Jan-15
50% 40% 30%
20%
45%
45%
42%
36%
10%
0%
2010
Jepang Bilateral lainnya IDB SUPPLIERS
2011
2012
Perancis Bank Dunia Multilateral lainnya Pinjaman Dalam Negeri
2013
Jerman ADB KOMERSIAL
Pinjaman Luar Negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi [ miliar IDR ]
2010 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
2011
2012
2013
2014
2015 *)
19,946
19,593
17,369
19,124
17,320
17,179
7,620
7,479
7,052
7,138
6,081
6,148
Industri Pengolahan
19,946
18,483
14,916
14,027
11,004
11,215
Listrik, Gas & Air Bersih
53,408
53,145
49,532
51,488
44,273
45,123
113,448
114,340
112,227
122,628
108,877
110,495
6,990
6,290
5,276
4,801
3,671
3,711
Pengangkutan & Komunikasi
21,476
20,001
20,176
20,764
17,542
17,519
Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan
86,422
88,092
98,963
127,770
134,532
136,612
Jasa-jasa
153,544
163,684
168,519
214,405
221,439
223,516
Sektor Lain
134,452
130,185
122,575
132,295
108,976
109,758
617,252
621,292
616,605
714,441
673,714
681,275
Pertambangan & Penggalian
Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran
TOTAL Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia
Catatan: *) Data per tanggal 31 Januari 2015 - Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik - Angka Sektor Keuangan didominasi oleh Pinjaman Program Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi (Grafik) Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia
221,439
214,405
2011
2013
136,612
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
Pertambangan & Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas & Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel & Restoran
Pengangkutan & Komunikasi
Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan
Jasa-jasa
109,758
110,495
2014
3,711 17,519
17,179 6,148 11,215 45,123
108,976
134,532 3,671 17,542
17,320 6,081 11,004 44,273
108,877
132,295
127,770
122,628
2012
4,801 20,764
19,124 7,138 14,027 51,488
98,963
112,227 5,276 20,176
17,369 7,052 14,916 49,532
122,575
163,684
130,185 88,092
114,340
2010
6,290 20,001
19,593 7,479 18,483 53,145
86,422
113,448
6,990 21,476
-
19,946 7,620 19,946 53,408
100,000 50,000
153,544 134,452
150,000
168,519
200,000
223,516
[ miliar IDR ]
2015 *)
Sektor Lain
Catatan: *) Data per tanggal 31 Januari 2015
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama 2010
2011
2012
2013
2014
2015***
902.82
992.84
1,097.99
1,263.93
1,477.52
1,511.28
USD**)
39.77
44.35
49.83
56.77
60.96
64.91
JPY**)
2,698.75
2,585.42
2,511.84
2,395.29
2,203.95
2,214.37
EUR**)
5.44
4.71
4.49
4.23
5.08
5.11
SDR**)
2.15
2.19
2.17
2.07
1.94
1.92
AUD**)
0.29
0.33
0.40
0.45
0.46
0.47
dalam mata uang asli IDR*)
Mata Uang Lainnya
-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------
equivalent dlm triliun Rupiah IDR
902.82
992.84
1,097.99
1,263.93
USD
357.61
402.16
481.86
691.97
758.34
819.47
JPY
297.62
301.98
281.23
278.26
229.76
236.92
EUR
64.99
55.30
57.54
71.11
76.87
73.07
SDR
29.83
30.44
32.41
38.93
34.98
34.13
AUD
2.66 26.13 1,681.66
3.05 23.18 1,808.95
4.03 22.65 1,977.71
4.85 26.45 2,375.50
4.74 22.73 2,604.93
4.63 22.79 2,702.29
Kurs Tengah IDR thd US$1
8,991.00
9,068.00
9,670.00
12,189.00
12,440.00
12,625.00
Kurs Tengah JPY thd US$1
81.53
77.64
86.37
104.92
119.33
118.00
Kurs Tengah EUR thd US$1
0.75
0.77
0.75
0.72
0.82
0.88
Mata Uang Lainnya Total
Catatan: *) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah,
**) Nominal dalam Miliar,
1,477.52
1,511.28
***) Per 31 Januari 2015 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang Lainnya 2010
2011
2012
2013
2014
2015**
0.27 0.14 0.16 0.30 1.43 0.05 0.46
0.30 0.13 0.15 0.27 1.55 0.05 0.41
0.34 0.11 0.14 0.24 1.55 0.04 0.36
0.38 0.09 0.45 0.21 1.55 0.04 0.31
0.40 0.07 0.12 0.17 1.55 0.03 0.25
0.40 0.07 0.12 0.17 1.55 0.03 0.25
184.32 0.01 0.12 0.71
196.63 0.01 0.11 0.42
213.32 0.01 0.10 0.21
219.57 0.01 0.09 0.10
217.08 0.00 0.07 0.03
216.90 0.00 0.09 0.03
3.69 1.30 1.41
4.22 1.16 1.31
5.09 1.06 1.35
7.22 1.09 1.48
7.23 0.83 1.27
7.16 0.84 1.19
2.83 1.94 0.08 6.36 1.47 0.37 0.28 6.39
2.62 2.23 0.07 5.77 1.54 0.20 0.26 3.78
2.55 2.38 0.07 5.66 1.93 0.30 0.26 1.99
2.92 3.10 0.08 6.19 2.53 0.32 0.29 1.23
2.18 3.15 0.06 4.77 2.47 0.20 0.23 0.33
2.37 3.19 0.06 4.68 2.50 0.20 0.29 0.32
dalam mata uang asli ACU*) ADB*) CAD*) CHF*) CNY*) DKK*) GBP*) KRW*) KWD*) SAR*) WBD*) equivalent dlm triliun Rupiah ACU ADB CAD CHF CNY DKK GBP KRW KWD SAR WBD TOTAL
Catatan: *) Nominal dalam Miliar,
26.13
23.18
22.65
26.45
22.73
22.79
**) Per 31 Januari 2015 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama (Grafik) 100%
1%
2%
2%
2%
1%
1%
2%
3%
3%
17%
14%
12%
29%
21%
22%
24%
54%
55%
56%
2010
2011
2012
4% 90% 18%
3%
1%
1% 2%
3%
1%
3%
9%
9%
29%
30%
53%
57%
56%
2013
2014
2015*)
80% 70% 60% 50% 40% 30%
20% 10% 0%
IDR
USD
JPY
EUR
SDR
AUD
Lainnya
Catatan: *) Data per tanggal 31 Januari 2015 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
1%
Posisi Pinjaman Berdasarkan Status dan Jumlah Loan ACTIVE NEGARA Jml Loan PINJAMAN LUAR NEGERI
FULLY DISBURSED
Outstanding (dlm Milyar IDR)
Jml Loan
TOTAL
Outstanding (dlm Milyar IDR)
Jml Loan
Outstanding (dlm Milyar IDR)
%
185
108,871
1374
569,105
1559
677,976
99.5%
1. NEGARA
112
67,518
1011
315,871
1123
383,388
56.3%
a. Jepang
40
21,189
308
197,175
348
218,363
32.1%
b. Perancis
16
9,002
94
22,322
110
31,324
4.6%
c. Jerman
6
3,827
70
17,327
76
21,154
3.1%
d. Amerika Serikat
7
6,129
171
13,810
178
19,939
2.9%
e. Belanda
4
2,432
39
8,656
43
11,088
1.6%
f. Negara lainnya
39
24,939
329
56,581
368
81,520
12.0%
73
41,353
363
253,234
436
294,587
43.2%
a. Bank Dunia
28
27,756
151
149,102
179
176,858
26.0%
b. ADB
13
8,395
163
99,668
176
108,062
15.9%
c. IDB
27
4,098
34
3,063
61
7,161
1.1%
d. IFAD
5
1,104
4
678
9
1,782
0.3%
e. EIB
0
-
2
452
2
452
0.1%
f. NIB
0
-
9
272
9
272
0.0%
PINJAMAN DALAM NEGERI
57
1,293
84
TOTAL
242
110,164
2. ORGANISASI INTERNASIONAL
1458
2,006
141
3,299
0.5%
571,111
1700
681,275
100.0%
Catatan: *) Data per tanggal 31 Januari 2015 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman [%]
[ Triliun Rupiah ] 40
70%
35
60%
30
25
37.23
36.85
50%
16.90
0.62
18.43
2.42
20%
16.40
15.00
18.48
28.97
5
28.94
10
40%
30%
15.27
15
25.82
29.72
20
-
10% 0%
2009
2010
2011
PINJAMAN PROGRAM PINJAMAN DLM NEGERI % PINJ. PROYEK (RHS)
JENIS PINJAMAN
2009
2012
2013
2014*
PINJAMAN PROYEK % PINJ. PROGRAM (RHS) % PINJ. DLM. NEGERI (RHS)
%
2010
%
2011
%
2012
%
[Triliun Rupiah]
2013
%
2014*
%
PINJAMAN PROGRAM
28.94
49%
28.97 53%
15.27 44%
15.00 46%
18.43 33%
16.90 30%
PINJAMAN PROYEK
29.72
51%
25.82 47%
18.48 54%
16.40 51%
36.85 66%
37.23 66%
-
0%
PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL
58.66
0.39 55.19
1%
0.62 34.37
2%
0.91 32.32
3%
0.62 55.90
1%
2.42
4%
56.55
Catatan: - Angka LKPP (Audited) *) Angka APBN-P 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB [ %]
[ triliun rupiah]
100.0% 10,000
90.0% 80.0%
8,000
70.0% 60.0%
6,000 50.0% 40.0%
4,000 28.3% 17.4%
2,000
10.9%
26.2%
25.9%
16.5%
18.3%
19.2%
7.5%
7.9%
6.7%
26.1%
24.4%
24.0%
16.5%
16.0%
9.6%
8.4%
0
30.0% 20.0% 10.0%
0.0% 2009
2010
2011
2012
2013
2014*)
Pinjaman
SBN
PDB
Rasio Pinjaman thd PDB (RHS)
Rasio SBN thd PDB (RHS)
Rasio Total Utang thd. PDB (RHS)
[ triliun Rupiah ]
Pinjaman SBN Total Utang PDB
2009 611 979 1,591 5,613
2010 617 1,064 1,682 6,443
2011 621 1,188 1,809 7,427
2012 617 1,361 1,978 8,242
2013 714 1,661 2,375 9,084
2014*) 674 1,931 2,605 10,063
Catatan : *) Angka Realisasi Sementara Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0
2004
2014
Sumber : IMF, World Economic Outlook Database, Oktober 2014 & Kementerian Keuangan
Keterangan: - Nominal dalam % terhadap PDB
Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara Tahun 2004-2014 Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju -60.0
-10.0
40.0
90.0
140.0
Indonesia Philippines Turkey India Colombia Brazil Thailand Poland Germany Malaysia Italy South Africa Chile Japan United States United Kingdom Australia
Keterangan: - Nominal dalam % terhadap PDB Sumber: World Economic Outlook Database (IMF) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jatuh Tempo SBN Tradable 31 Januari 2015 [Trilliun Rupiah]
180.00 160.00
140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 TOTAL SUKUK USD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 122. 95.3 97.8 90.6 129. 78.8 82.7 102. 86.1 162. 52.8 19.6 45.1 50.2 67.4 25.6 27.1 42.8 47.8 76.5 20.2 4.11 35.4 40.9 -
-
-
12.6 18.9
SUKUK IDR 28.8 14.9 20.4 8.71 SUN JPY
-
-
-
-
SUN EUR
-
-
-
-
-
-
12.6
-
18.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.97
-
1.22
-
-
1.55
-
3.79
-
-
2.18
-
-
-
-
-
3.74 6.42
-
6.42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.2
-
-
-
-
-
SUN USD
12.6 11.3 19.4 23.9 25.2 25.2 31.5 25.2 31.5 25.2 25.2
SUN IDR
81.5 69.0 57.9 45.3 81.1 43.2 36.8 56.6 54.5 117. 26.0 19.6 41.4 50.2 67.4 23.5 27.1 42.8 47.8 76.5
-
-
-
2.75 13.5 40.4 28.8 36.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.75
-
-
9.93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.9 25.2
-
-
6.40 15.6
-
-
4.11 10.1
-
28.4 18.9 25.2
13.5 12.0
-
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
11.2
Program Debt Switch dan Buyback SBN Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk Tenor Seri Yang Hendak Ditukar
Tenor Seri Penukar
Vol. Yang Diterima (milliar Rupiah)
Tahun
Frekuensi Lelang
2005
1
< 1 tahun s.d. 4 tahun
15 tahun
2006
12
< 1 tahun s.d. 5 tahun
5 s.d. 19 tahun
31,179
2007
9
< 1 tahun s.d. 6 tahun
11 s.d. 20 tahun
15,782
2008
2
< 1 tahun s.d. 4 tahun
14 s.d. 15 tahun
4,571
2009
6
< 1 tahun s.d. 5 tahun
12 s.d. 15 tahun
2,938
2010
6
< 1 tahun s.d. 8 tahun
10 s.d. 21 tahun
3,920
2011
4
< 1 tahun s.d. 4 tahun
15 tahun
2012
4
< 1 tahun s.d. 5 tahun
10 s.d. 15 tahun
2013
5
< 1 tahun s.d. 9 tahun
5 s.d. 15 tahun
1,976
2014
4
< 1 tahun s.d. 5 tahun
5 s.d. 20 tahun
5,944
2015*
-
Total
5,673
664 11,859
84,506
Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar, pengelolaan portofolio utang dan mengurangi outstanding utang yang diterbitkan dengan kupon tinggi Tahun
Frekuensi (Lelang dan Transaksi Langsung)
2003
2
1 tahun s.d. 3 tahun
8,127
2004
1
3 tahun s.d. 5 tahun
1,962
2005
4
< 1 tahun s.d. 4 tahun
5,158
2007
2
<1
2,859
2008
3
< 1 tahun s.d. 19 tahun
2,375
2009
2
< 1 tahun
8,528
2010
13
< 1 tahun s.d. 4 tahun
3,201
2011
10
< 1 tahun s.d. 20 tahun
3,500
2012
6
< 1 tahun s.d. 5 tahun
1,138
2013
5
3 tahun s.d. 25 tahun
1,551
2014
3
s.d 15 tahun
1,351
2015*
-
Tenor Seri Yang
Total
*) Data Lelang Debtswitch dan Buyback sampai dengan bulan September 2014
Dibeli Kembali
tahun s.d. 5 tahun
Vol. Dibeli Kembali (milliar Rupiah)
39,750
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap [ Dalam Juta] Proyek Negara
Debt Swap
1
2
Germany Debt Swap I
Pembatalan
Nama
Jumlah
3
Komitmen
Realisasi
5
6
4
Elementary Education
EUR
12.8 EUR
25.6 EUR
25.6
Debt Swap II
Junior Secondary Education
EUR
11.5 EUR
23.0 EUR
23.0
Debt Swap IIIa
Financial Assistance for Environmental Investements EUR for Micro and Small Enterprises Project
6.3 EUR
12.5 EUR
12.2
Debt Swap IIIb
Strengthening the Development of National Parks in Fragile Ecosystems
EUR
6.3 EUR
12.5 EUR
0.0
Debt Swap IV
School Reconstruction and Rehabilitation in Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java
EUR
10.0 EUR
20.0 EUR
20.0
Debt Swap V
Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria EUR (GFATM)
25.0 EUR
50.0 EUR
50.0
Debt Swap VII
Indonesian - German Scholarship Program
EUR
9.4 EUR
18.8 EUR
0.0
Italy
Debt Swap I
Housing and Setlement
EUR
5.7 EUR
5.7 EUR
5.7
USA
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA
USD
20.0 USD
29.9 USD
22.3
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA II
USD
23.8 USD
29.5 USD
18.0
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA III**)
USD
12.7 USD
12.7 USD
0.0
AUD
37.5 AUD
75.0 AUD
33.4
EUR
87.0 EUR
168.1 EUR
136.5
USD
56.4 USD
72.1 USD
40.3
AUD
37.5 AUD
75.0 AUD
33.4
Australia Debt Swap
Debt2Health
TOTAL
TOTAL Equivalent juta USD
184.2
320.9
221.0
Keterangan: *) untuk TFCA
Jumlah kontribusi dari GoI sebesar USD 20 juta Jumlah kontribusi dari NGO Conservation Int'l Foundation & Yayasan Kehati sebesar USD 2 juta Jumlah yang akan dicancel dikemudian hari sebesar USD 29,921,500 (principal + interest) **) Terdapat penambahan komitmen sebesar USD 12.684.814,6 untuk menambah pendanaan untuk kegiatan di wilayah yang sama pada DNS TFCA I
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
*)
Pemanfaatan Pinjaman No.
Executing Agency
Komitmen Pinjaman
Penarikan
Belum Tertarik
Availability Period
Kegiatan Pada Kementerian/Lembaga 12,220.17 4,897.21 7,322.96 2001-2023 1 BIG 54.01 49.20 4.81 2007-2017 2 Bappenas 280.38 132.37 148.01 2006-2023 3 BMG 34.34 24.20 10.14 2011-2015 4 BP Batam 50.00 50.00 2014-2019 5 BPKP 57.75 8.61 49.14 2012-2018 6 BPS 47.00 0.66 46.34 2011-2018 7 Kemenag 158.36 5.21 153.16 2011-2017 8 Kemenakertrans 32.26 32.26 2013-2017 9 Kemendagri 509.26 248.15 261.11 2008-2016 10 Kemendikbud 710.89 130.61 580.29 2007-2018 11 Kemenhan 3,972.18 2,090.34 1,881.84 2010-2018 12 Kemenhub 1,565.40 310.84 1,254.56 2001-2021 13 Kemenkes 12.79 11.19 1.60 2003-2015 14 Kemenkeu 55.00 46.09 8.91 2004-2015 15 Kemenkominfo 79.07 12.88 66.19 2007-2018 16 KemenPU 3,928.22 1,703.19 2,225.02 2005-2021 17 Kemenristek 95.00 8.54 86.46 2013-2020 18 Kementan 142.88 42.13 100.75 2006-2019 19 KKP 210.71 59.42 151.29 2012-2019 20 LIPI 8.33 5.51 2.82 2011-2015 21 POLRI 216.35 8.07 208.29 2011-2018 Penerusan Pinjaman 4,330.02 609.66 3,720.36 2005-2022 1 PT PERTAMINA 526.00 20.48 505.51 2011-2019 2 PT PII 29.60 0.78 28.82 2012-2018 3 PT PLN 3,574.42 391.74 3,182.69 2005-2022 4 PT SMI 200.00 196.66 3.34 2010-2015 Sub Total (K/L+BUMN) 16,550.19 5,506.87 11,043.32 2001-2014 *Availability period : periode sejak pinjaman ditandatangani hingga batas akhir penarikan dana pinjaman kegiatan di K/L atau BUMN
- Data per 31 Januari 2015; angka dalam Juta US Dolar
No.
Nama Program
Komitmen Pinjaman
Penarikan
Belum Tertarik
Pinjaman Program World Bank
720.00
171.41
548.59
1 Local Government Decentralization Project
220.00
171.41
48.59
2 Local Government Decentralization Project II
500.00
Total Pinjaman Program Grand Total (K/L+BUMN+Program loan)
500.00
720.00
171.41
548.59
17,270.19
5,678.28
11,591.91
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Kewajiban Utang Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 10.0% 9.0%
9.0%
8.0% 7.0%
7.4%
7.9%
6.0%
7.1% 5.7%
5.0%
5.5%
4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 2010
2011
2012
2013
2014
2015*
Catatan: Pembayaran kewajiban utang = Pembayaran Bunga dan Pokok Utang • *) Angka Sementara, APBNP 2014 • Data Per 31 Januari 2015 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2004-2014 Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan dibandingkan negara lain Dalam USD 80,000 70,000
60,000 50,000 40,000 07,000
06,000 05,000
04,000 03,000
02,000 01,000
00
2004
Sumber: World Economic Outlook – IMF, CEIC
2014
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Indikator Risiko Utang 2009-2014 Interest Rate Risk 28.2 22.0
Exchange Rate Risk 47.4
26.1
22.5
20.3
2011
Variable rate ratio [%]
2012
16.0
43.3
14.8
2013
2014
12.1
2009
Refixing rate [%]
2010
12.2
10.6
2011
2012
10.7
2013
2014
FX Debt to total debt ratio (%)
Debt Maturing in 1, 3 and 5 Years 9.7
9.7
11.0
FX Debt to GDP ratio (%)
Average Time To Maturity (ATM)-Years 9.7
46.7
44.4
20.9
13.4
2010
45.1
23.2
18.8
16.2
2009
46.2
25.9
34.6
34.2
33.2
33.9
33.4
32.4
9.6 20.3
9.5 9.3
7.6
7.1
2009 2009
2010
2011
2012
2013
Average Time to Maturity (in percentage)
2014
20.8
2010
22.7
8.2
2011
Maturity maturing in < 1 year (%)
21.5
21.8
8.6
7.2
2012
2013
20.2
7.7
2014
Maturity maturing in < 3 year (%)
Maturity maturing in < 5 year (%)
Catatan: Sumber: Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun Anggaran 2014 dan 2015 [ miliar Rupiah ]
Pagu DIPA 2014 I. POKOK A. PINJAMAN a. Pinjaman Dalam Negeri b. Pinjaman Luar Negeri B. SURAT BERHARGA NEGARA 1. SBN Rupiah a. SUN b. SBSN 2. SBN Valas a. SUN b. SBSN II. BUNGA A. PINJAMAN a. Pinjaman Dalam Negeri b. Pinjaman Luar Negeri B. SURAT BERHARGA NEGARA 1. SBN Rupiah a. SUN b. SBSN 2. SBN Valas a. SUN b. SBSN III. TOTAL POKOK + BUNGA
Realisasi 2014
% thd Pagu DIPA
Pagu APBN 2015
Realisasi Pembayaran 2015 *) Januari
Q-1
Total
% thd Pagu APBN
248,366
237,032
95.4%
261,978
11,013
11,013
11,013
4.20%
64,400
62,565
97.1%
66,912
2,969
2,969
2,969
4.44%
241 64,160
141 62,423
58.7% 97.3%
379 66,533
2,969
2,969
2,969
0.00% 4.46%
183,966
174,468
94.8%
195,066
8,044
8,044
8,044
4.12%
149,989 117,038 32,950 33,977 26,443 7,534
140,491 107,718 32,773 33,977 26,443 7,534
93.7% 92.0% 99.5% 100.0% 100.0% 100.0%
167,266 130,341 36,926 27,800 27,800 -
8,044 7,169 875 -
8,044 7,169 875 -
8,044 7,169 875 -
4.81% 5.50% 2.37% 0.00% 0.00% 0.00%
135,453
133,440
98.5%
151,968
14,447
14,447
14,447
9.51%
15,096
14,811
98.1%
14,280
757
757
757
5.30%
209 14,887
209 14,601
100.2% 98.1%
254 14,026
757
757
757
0.00% 5.40%
120,357
118,630
98.6%
137,688
13,690
13,690
13,690
9.94%
95,951 84,161 11,790 24,406 22,130 2,276
94,036 83,050 10,986 24,594 22,318 2,275
98.0% 98.7% 93.2% 100.8% 100.9% 100.0%
110,625 96,695 13,930 27,062 24,285 2,777
8,571 7,755 816 5,119 4,680 439
8,571 7,755 816 5,119 4,680 439
8,571 7,755 816 5,119 4,680 439
7.75% 8.02% 5.86% 18.91% 19.27% 15.81%
383,819
370,472
96.5%
413,946
25,461
25,461
25,461
6.15%
Catatan : *) Angka sementara, realisasi per 31 Januari 2015 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun Anggaran 2015 (Grafik) 250,000
12%
10%
10%
200,000 195,066
Miliar Rupiah
8% 150,000 137,688 5%
6%
4%
100,000
4% 4% 66,912 50,000
2% 13,690 8,044
2,969 A. PINJAMAN
B. SBN
14,280
757
POKOK
Pagu
0%
A. PINJAMAN
B. SBN BUNGA
Realisasi *)
% thd Pagu (RHS)
Catatan : *) Angka sementara, realisasi per 31 Januari 2015 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Pembayaran Bunga Utang 12% 10%
8% 6% 4% 2% 0% 2009 terhadap Penerimaan
terhadap Penerimaan terhadap Belanja terhadap Rata-rata Outstanding terhadap PDB
2010
2011
terhadap Belanja
2009 11.0% 10.0% 5.8% 1.7%
2012
2013
2014*
terhadap Rata-rata Outstanding
2010 8.9% 8.5% 5.4% 1.4%
2011 7.7% 7.2% 5.4% 1.3%
2012 7.5% 6.7% 5.3% 1.2%
terhadap PDB
2013 7.9% 6.8% 5.3% 1.2%
2014* 8.3% 7.2% 5.5% 1.3%
Keterangan: Angka LKPP * angka proyeksi berdasarkan APBN-P 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Pembayaran Bunga Utang 100% 90%
80% 70% 60%
68%
70%
70%
85%
50%
87%
89%
13%
11%
2013
2014*
40%
30% 20% 10%
32%
30%
30%
15%
0%
2009
2010
2011
2012
Pembayaran Bunga Utang DN
Pembayaran Bunga Utang LN
[triliun Rupiah ]
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
Pembayaran Bunga Utang
Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % 93.78 100.00 88.38 100.00 93.20 100.00 100.52 100.00 113.04 100.00 135.45 100.00
a. Pembayaran Bunga Utang DN b. Pembayaran Bunga Utang LN
63.76 67.98 30.03 32.02
61.4 69.47 79.60 85.41 70.22 69.86 98.71 87.33 120.57 27.0 30.53 13.60 14.59 30.29 30.14 14.32 12.67 14.89
89.01 10.99
Catatan: *) Angka sementara APBN-P 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Profil Pinjaman dari Kreditur Multilateral Description
Multilateral IFAD
IDB
ADB-OCR
15-18 yea rs
15-20 yea rs
up to 32 yea rs
3 yea rs
3-5 yea rs
up to 8 yea rs
12 yea rs
11-15 yea rs
5-27 yea rs
Commitment Charge
-
-
0.15%
Front End Fee
-
-
-
Service Charge
-
LIBOR (swa p) + 1.35%
-
Loan Maturity Grace Period Repayment Period
IFAD Referenc e Rate ****) Interest Rate/Mark-up ***)
LIBOR + 0,50%*) ALM ≤ 13 yea rs = Nil **) 13 yea rs< ALM ≤ 16 yea rs = 0.10 % p.a **)
Maturity Premium
16 yea rs < ALM <= 19 yea rs = 0.20% p.a **)
IBRD-WB (Variable Spread) Average Maturity (years) USD Le ndi ng Ra te s *****)
AM < 8
8< AM <= 10
10 < AM <= 12
12< AM <= 15
15 < AM <= 18
18 < AM <= 20
LIBOR + 0.3%
LIBOR + 0.3%
LIBOR + 0.3%
LIBOR + 0.4%
LIBOR + 0.5%
N/A
LIBOR + 0.7%
LIBOR + 0.8%
0.25%
Front-End Fee *****) USD Le ndi ng Ra te s ******)
LIBOR + 0.3%
LIBOR + 0.4%
LIBOR + 0.5%
LIBOR + 0.6%
Front-End Fee ******)
0.25%
Commitment Fee ******)
0.25%
*) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada dan/atau setelah 1 Januari 2014 **) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada atau setelah 1 April 2012 ***) Mark-up = margin (khusus Loan IDB) ****) LIBOR + weighted average variable rate IBRD *****) untuk loan yang undangan untuk melakukan negosiasinya setelah 30 Juni 2014 ******) untuk pinjaman yang disetujui paling lambat 30 September 2014 atau yang Undangan untuk melakukan Negosiasinya diterbitkan paling lambat 30 Juni 2014 ALM = Average Loan Maturity Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Profil Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang) Bilateral Jepang/ Japan (JICA) General terms Description
Prefential terms
STEP
S t a nda rd O ption1 O ption2 S t a nda rd O ption1 O ption2 O ption3 S t a nda rd O ption
Loan Maturity
25 years
20 years
15 years
40 years
30 years 20 years
15 years
40 years
30 years
Grace Period
7 years
6 years
5 years
10 years
10 years
5 years
10 years
10 years
25 years
20 years
15 years
40 years
30 years 20 years
15 years
40 years
20 years
Repayment Period Commitment Charge
-
Front End Fee Service Charge
6 years
0.20% -
-
-
-
-
-
-
-
-
0,95%
0,80%
0,30%
0,25%
0,20%
0,15%
0,10%
0,10%
Interest Rate (for non c onsultant servic es) 1,40%
Interest Rate (for c onsultant servic es)
0,01%
Maturity Premium
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kurva Imbal Hasil SBN Rupiah [%]
Tenor
Jan-15
Dec-14
Dec-13
Dec-12
Dec '11 Dec '10
1Y
5.64
6.41
6.67
3.96
4.35
5.36
2Y
6.27
7.14
7.43
4.32
4.92
5.82
3Y
6.59
7.41
7.63
4.52
5.22
6.27
4Y
6.72
7.67
7.84
4.63
5.24
6.34
5Y
6.81
7.64
7.91
4.65
5.35
6.78
6Y
6.92
7.80
8.02
4.88
5.45
6.96
7Y
6.96
7.87
8.20
4.98
5.83
7.16
10Y
7.03
7.75
8.38
5.15
5.96
7.57
15Y
7.29
8.13
8.89
5.87
6.56
8.78
20Y
7.40
8.26
8.97
6.24
7.02
9.24
30Y
7.78
8.61
9.21
6.34
7.26
9.68
Jan-15
Dec-14
Dec-13
Dec-12
Dec '11
Dec '10
12
10
8
6
4 1Y
2Y
3Y
4Y
5Y
6Y
7Y
10Y
15Y
20Y
30Y
Keputusan penundaan tapering oleh pemerintah Amerika Serikat memberi andil dalam penguatan imbal hasil SBN pada tahun 2014.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kurva Imbal Hasil SBN Valas [%]
Tenor 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 20 Y 25 Y 30 Y
Jan-15 1.062 1.794 2.175 2.729 3.105 3.338 3.567 3.633 3.750 3.782 4.898 4.821 4.856
Dec-14 1.16 1.87 2.39 3.15 3.52 3.74 3.91 4.06 4.09 5.29 5.15 5.15
Dec-13 Dec-12 Dec-11 1.68 1.42 2.21 1.42 2.71 2.99 1.65 2.99 3.56 1.97 3.08 4.25 2.14 3.37 4.72 2.45 3.52 4.96 2.67 3.90 5.21 3.96 5.34 2.83 5.40 2.90 3.97 6.63 4.27 6.62 4.30 5.04 6.10 4.24 5.20
Jan-15
Dec-14
Dec-13
Dec-12
Dec-11
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0.000
1Y
2Y
3Y
4Y
5Y
6Y
7Y
8Y
9Y
10Y
20 Y
25 Y
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 42
30 Y
Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perdagangan Rata-Rata Harian SBN Rupiah di Pasar Sekunder (dalam Triliun Rp)
25.00
20.00 9.16
15.00
10.36 10.00
5.00
9.26 1.27
8.32
11.85 10.33 9.19 9.12 7.10 9.63 11.55 7.30
3.45 6.70
0.91
8.79
1.09
0.36 0.41 0.39 0.98
0.57 1.04 1.54 1.18 0.35 0.79 0.34 0.16 0.38 0.41 0.96 11.26 10.31 9.27 0.22 8.61 8.45 8.23 8.42 7.45 0.30 7.83 6.62 7.10 6.44 0.15 5.88 5.73 5.31 5.82 4.39 2.98
-
OUTRIGHT
REPO ANTAR BANK
REPO BI & BANK Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
0 Jan'06 Mar'06 May'06 Jul'06 Sep'06 Nov'06 Jan'07 Mar'07 May'07 Jul'07 Sep'07 Nov '07 Jan '08 Mar'08 May'08 Jul'08 Sep'08 Nov'08 Jan'09 Mar'09 May'09 Jul'09 Sep'09 Nov'09 Jan'10 Mar'10 May'10 Jul'10 Sep'10 Nov'10 Jan'11 Mar'11 May'11 Jul'11 Sep'11 Nov'11 Jan'12 Mar'12 May'12 July-12 September-12 November-12 January-13 March-13 May-13 July-13 September-13 November-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov 2014
Posisi Kepemilikan SBN
[Rp Triliun]
1400 50.00%
Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan menariknya return
di pasar SBN domestik.
NON-BANK
45.00%
1200 40.00%
1000 35.00%
800 30.00%
25.00%
600 20.00%
400 15.00%
10.00%
200 5.00%
BANK -
% Asing thd. Total - RHS
Catatan: Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Kepemilikan SBN Domestik Dec-10
Dec-11
Dec-12
Dec-13
Nov-14
Dec-14
Jan-15
217.27
265.03
299.66
335.43
407.58
375.55
372.66
Institusi Pemerintah *
17.42
7.84
3.07
44.44
0.38
41.63
38.37
NON-BANK
406.53
450.75
517.53
615.38
812.93
792.78
833.42
Reksadana Asuransi Asing Dana Pensiun Sekuritas Individu Lain-lain
51.16 79.30 195.76 36.75 0.13
47.22 93.09 222.86 34.39 0.14
43.19 83.42 270.52 56.46 0.30
43.43
53.05
63.64
42.50 129.55 323.83 39.47 0.88 32.48 46.68
45.46 150.78 481.20 42.48 0.89 31.91 60.21
45.79 150.60 461.35 43.30 0.81 30.41 60.51
47.16 149.95 500.83 43.00 0.65 28.35 63.49
TOTAL
641.21
723.61
820.27
995.25
1,220.89
1,209.96
1,244.45
BANK
Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank (termasuk Bank Sentral), Private Banking, Fund/Asset Management, Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun.; • Lain-lain terdiri dari Korporasi dan Yayasan. • Sejak Desember 2013 Individu dikategorikan tersendiri (semula dikategorikan Lain-lain) *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 45
Posisi Kepemilikan SBN Domestik (dalam Persentase) Dec-10
Dec-11
Dec-12
Dec-13
Nov-14
Dec-14
Jan-15
33.88%
36.63%
36.53%
33.70%
33.38%
31.04%
29.95%
2.72%
1.08%
0.37%
4.47%
0.03%
3.44%
3.08%
NON-BANK
63.40%
62.29%
63.09%
61.83%
66.59%
65.52%
66.97%
Reksadana Asuransi Asing Dana Pensiun Sekuritas Individu Lain-lain
7.98% 12.37% 30.53% 5.73% 0.02%
6.53% 12.86% 30.80% 4.75% 0.02%
5.27% 10.17% 32.98% 6.88% 0.04%
6.77%
7.33%
7.76%
4.27% 13.02% 32.54% 3.97% 0.09% 3.26% 4.69%
3.72% 12.35% 39.41% 3.48% 0.07% 2.61% 4.93%
3.78% 12.45% 38.13% 3.58% 0.07% 2.51% 5.00%
3.79% 12.05% 40.25% 3.46% 0.05% 2.28% 5.10%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
BANK
Institusi Pemerintah *
Total
Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank (termasuk Bank Sentral), Private Banking, Fund/Asset Management, Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun.; • Lain-lain terdiri dari Korporasi dan Yayasan. • Sejak Desember 2013 Individu dikategorikan tersendiri (semula dikategorikan Lain-lain) *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 46
Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor 100.00%
46.00% 38.23% 45.01% 44.46% 45.97% 40.69% 40.06% 40.63% 41.43% 42.14% 42.56% 41.75%
42.53%41.93% 42.81%
42.59%
50.00%
40.25%
80.00%
38.13% 36.81% 37.30% 37.80% 37.80% 36.33% 35.66% 34.59%35.72% 33.64% 33.48% 32.98%32.31% 60.00% 30.53%30.80% 24.93%
27.83% 32.04% 31.35%
30.00%
37.60% 34.10% 32.93% 33.07% 33.39% 33.67% 34.20% 33.63% 33.32% 33.58% 34.11%
40.00% 21.03% 18.14%
20.00%
0.00%
10.00%
16.78% 16.50%
8.19%
12.88% 11.02% 10.74%
14.70% 14.84% 15.47% 15.57% 15.30% 15.34% 14.89% 15.55%
15.23% 14.33%
4.64% 2.83% 5.41% 6.06% 5.41% 4.48% 4.78% 2.96% 2.81% 2.56% 3.55% 4.01% 3.81% 3.73% 3.80% 10.18% 11.87% 7.84% 5.55% 6.67% 6.82% 7.06% 6.10% 5.91% 5.60% 5.20% 5.16% 4.94% 5.39% 4.65% 5.16%
0-1
>1-2
>2-5
>5-10
>10
-10.00%
% Kepemilikan Asing terhadap Total (RHS)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread terhadap UST- Jan 20 [bps]
600
INDO 19
TURK 19
PHIL 20
BRAZ 19
DATE
19-Jan-15 20-Jan-15 21-Jan-15 22-Jan-15 23-Jan-15 26-Jan-15 27-Jan-15 28-Jan-15 29-Jan-15
MEX 20
400
INDO 19
2.94 2.91 2.88 2.89 2.83 2.83 2.82 2.78 2.74
UST 20
1.32 1.30 1.37 1.38 1.33 1.36 1.35 1.26 1.28
TURK 19
PHIL 20
BRAZ 19
MEX 20
3.32 3.32 3.34 3.35 3.23 3.24 3.17 3.19 3.20
2.16 2.15 2.13 2.14 2.13 2.12 2.13 2.13 2.11
2.76 2.71 2.65 2.60 2.50 2.53 2.53 2.55 2.54
2.73 2.73 2.71 2.72 2.65 2.62 2.61 2.59 2.56
200
0 5-Jan-15
8-Jan-15
11-Jan-15
14-Jan-15
17-Jan-15
20-Jan-15
23-Jan-15
26-Jan-15
29-Jan-15
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread terhadap UST- Nov 24 [bps] in Percentage 450
350
Date 16-Jan-15 19-Jan-15 20-Jan-15 21-Jan-15 22-Jan-15 23-Jan-15 26-Jan-15 27-Jan-15 28-Jan-15
BRA 25 4.14 4.14 4.07 4.16 4.10 3.99 4.03 4.04 4.06
TURK 24 3.93 3.93 3.91 3.92 3.95 3.86 3.85 3.77 3.78
PHIL 24 2.81 2.83 2.72 2.66 2.71 2.66 2.63 2.65 2.64
INDO 25 4.03 4.04 3.98 3.92 3.98 3.88 3.87 3.87 3.83
UST 24 1.84 1.84 1.79 1.87 1.86 1.80 1.83 1.82 1.72
MEX 25 3.57 3.58 3.54 3.55 3.52 3.41 3.37 3.37 3.35
BRA 25
TURK 24
PHIL 24
INDO 25
MEX 25
250
150
50 14-Jan-15
16-Jan-15
18-Jan-15
20-Jan-15
22-Jan-15
24-Jan-15
26-Jan-15
28-Jan-15
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread terhadap UST- Nov 44 [bps] 400 BRAZ 45
COLM 44
MEX 45
INDO 45
TURK 43
DATE
BRAZ 45
20-Jan-15 21-Jan-15 22-Jan-15 23-Jan-15 26-Jan-15 27-Jan-15 28-Jan-15 29-Jan-15
300
5.06 5.14 5.07 4.97 5.02 5.02 5.05 5.05
COLM 44
TURK 43
4.88 4.95 4.92 4.79 4.78 4.78 4.75 4.74
4.75 4.74 4.77 4.67 4.62 4.54 4.55 4.54
MEX 45
4.58 4.59 4.57 4.47 4.44 4.45 4.43 4.40
INDO 45
4.89 4.77 4.86 4.78 4.76 4.78 4.76 4.73
UST 44
2.38 2.46 2.44 2.37 2.40 2.40 2.29 2.32
200
100 15-Jan-15
17-Jan-15
19-Jan-15
21-Jan-15
23-Jan-15
25-Jan-15
27-Jan-15
29-Jan-15
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Global Bonds Performance Summary Terms of Offering
RIEUR0721
INDO SUKUK GLOBAL-24
RI0125
RI0145
Republic of Indonesia
Issuer Issuer Ratings
BB+ l Baa3 l BBB-
Baa3 Stable (Moody’s), BB+ Stable (S&P), BBB- Stable (Fitch)
Issue Ratings
Baa3 (Moody's) / BB+ (S&P) / BBB- (Fitch)
Baa3 (Moody’s), BB+ (S&P), BBB- (Fitch)
Issue
EUR fixed rate
USD fixed rate
Size
EUR1 billion
USD1.5 billion
USD2 billion
USD2 billion
2 July / 8 July 2014
3 September / 10 September 2014
8 January / 15 January 2015
8 January / 15 January 2015
Maturity
7 years due 8 July 2021
10 years due 10 September 2024
10 years due 15 January 2025
30 years due 15 January 2045
Coupon
2.875% payable annually
4.35% payable semi annually
4.125% payable semi annually
5.125% payable semi annually
2.976% / 99.370%
4.35% / 100%
4.200% / 99.393%
5.200% / 98.867%
Rule 144A / Reg S
Rule 144A / Reg S
Pricing / Settlement Date
Reoffer Yield / Price Format Listing
Rule 144A / Reg S
USD fixed rate
SGX-ST & Frankfurt Open Market
SGX-ST
SGX-ST
SGX-ST
EUR6.7 billion
USD10 billion
USD10.05 billion
USD9.23 billion
Distribution
Indonesia 2.4%, Asia 21.6%, Europe 47%, USA 18%, Others 11%
Indonesia 10%, Asia 20%, Europe 15%, USA 20%, Far Eastern & Syariah 35%
Indonesia 13%, Asia 15%, Europe 24%, USA 48%
Indonesia 4%, Asia 20%, Europe 23%, USA 53%
Investor Type
Asset Managers 81%, Private Banks Fund / Asset Managers 73%, Banks Fund / Asset Managers 75%, Banks Fund / Asset Managers 70%, Banks 2%, Banks 8%, Insurance Company 14%, Insurance / Pension Funds 8%, Insurance / Pension Funds 28%, Others 2% 9% 9%, Private Banks 2%, SWF 2% 13%, Private Banks 2%, SWF 2%
Total Book Order
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Global Bonds Performance: Spread over 7Y Euro Midswap [bps] 350
300
250
200
150
100 Mexico 21 EuroBond (A3, BBB+) Turkey 21 EuroBond (Baa3, BBB-)
50
Brazil 21 EuroBond (Baa2, BBB) Indo 21 EuroBond (Baa3, BBB-)
0
*Rated by Moody’s and Fitch Ratings Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 7 Rating, Penjaminan, Opini BPK, Kesimpulan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rating Indonesia Faktor Penentu Perbaikan Rating
Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 20072008
Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement
Pengelolaan utang pemerintah yang prudent:
Penurunan rasio utang terhadap PDB Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor
Sovereign Credit Rating (Fitch, Moody’s, S&P)
Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75-115bps
Country Risk Classification (CRC)
Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD
Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)
Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) S&P: Tanggal 2 Mei 2013 melakukan afirmasi peringkat kredit Indonesia di tingkat BB+ dengan outlook stable
Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2014 Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
S&P CCC+ BCCC CCC+ B B+ B+ BBBBBBBBBB BB+ BB+ BB+ BB+
Fitch BBBB B+ B+ BBBBBBBB BB BB+ BBBBBBBBBBBB-
Rating Moody's R&I B3 BB3 BB3 BB3 BB2 BB2 B B2 BBB1 BBBa3 BB+ Ba3 BB+ Ba2 BB+ Ba2 BB+ Ba1 BB+ Baa3 BBBBaa3 BBBBaa3 BBB-
JCRA B B B+ B+ BBBB BB BB+ BBBBBBBBBBBBBBB-
CRC 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3
R&I: Tanggal 18 Oktober 2012 menaikkan kredit Indonesia dari BB+ menjadi BBBOECD: Tanggal 30 Maret 2012 menaikkan peringkat CRC Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3 Moody’s: Tanggal 18 Januari 2012 menaikkan sovereign credit rating Indonesia dari Ba1 menjadi Baa3 dengan outlook stable Fitch Ratings: Tanggal 15 Desember 2011 melakukan upgrade utk foreign currency long-term senior debt pada BBBdgn outlook stable. JCRA: Tanggal 13 Juli 2010 menaikan peringkat kredit Indonesia hingga masuk kategori Investment Grade dari BB+ menjadi BBBKementerian Keuangan – Republik Indonesia
Krisis ekonomi 1998
Rekapitalisasi Perbankan
Reprofiling VR & HB, Asset-Bond Swap, & penerbitan SUN jk panjang
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen
13 12 BB+ 11 BB 10 BB9 B+ 8 B Moodys’s menaikan rating ke Ba1 7 per 17 Januari 2011 B6 Moodys’s menaikan rating ke Baa3 CCC+ per 18 Januari 2012 5 CCC 4 CCCS&P’s menaikan rating ke BB+ per 8 April 2011 3 CC 2 Fitch’s menaikan rating ke BBBR/C per 15 Desember 2011 1 SD/DD 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 BBB-
S&P sempat menurunkan rating ke Selective Default namun direvisi kembali 1 hari kemudian
Fitch’s
S&P’s
Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1
B2 B3 Caa1 Caa2 Caa3 Ca C
Moody’s
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Non Investment grade
Non Investment grade
BBB+ 14 BBB
Investment grade
Investment grade
Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)
Performa Sovereign Rating Indonesia (1) Tanggal 2 Mei 2013, S&P melakukan afirmasi peringkat kredit Indonesia di tingkat
BB+ dengan outlook stable, adapun highlight dari S&P antara lain sebagai berikut:
“Indonesia supported by decade of moderately strong growth, conservative fiscal policy, and modest public sector debt burden. Meanwhile, the weakening policy environment may ultimately have a negative impact on growth prospects and the generally sound economic conditions. In addition, the external sector is also experiencing vulnerability shown by the current account deficit and increasing private sector external debt.“
Pada tanggal 18 Oktober 2012 R&I menaikkan Sovereign Credit Rating Indonesia
menjadi BBB- dengan Outlook stabil. R&I menyatakan bahwa faktor kunci yang mendukung keputusan upgrade bagi sovereign credit rating Indonesia adalah (1) Kekuatan Indonesia mencapai pertumbuhan yang tinggi ditengah penurunan ekonomi global (2) Pengelolaan fiskal yang konservatif (3) Utang pemerintah yang rendah dan (4) Sistem keuangan yang semakin stabil
Pada tanggal 30 Maret 2012, OECD menaikkan peringkat CRC (Country Risk
Classification) Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3. Saat ini Indonesia berada dalam kelompok yang sama dengan negara-negara seperti Thailand, Uruguay, Afrika Selatan, Rusia, India, Brasil dan Peru. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Performa Sovereign Rating Indonesia (2) Tanggal 15 Desember 2011 Fitch Ratings melakukan upgrade terhadap peringkat
sovereign Indonesia untuk foreign currency long-term senior debt pada BBBdengan outlook stable. Adapun highlight dari Fitch antara lain sebagai berikut:
"Improved economic performance, strenghtened external liquidity, low and declining public debt ratios, and a prudent overall macro policy framework"
Tanggal 18 Januari 2012, Moody's Investors Services menaikkan sovereign credit
rating Republik Indonesia dari Ba1 menjadi Baa3 dengan outlook stable. Adapun highlight dari Moody's antara lain sebagai berikut: "Some of the key drivers of the decision are Moody's anticipation that government financial metrics will remain in line with Baa peers, the demonstrated resilience of Indonesia's economic growth to large external shocks, the presence of policy buffers and tools that address financial vulnerabilities and a healthier banking system capable of withstanding stress“
Tanggal 13 Juli 2010 JCRA menaikan peringkat kredit Indonesia hingga masuk
kategori Investment Grade dari BB+ menjadi BBB-, adapun highlight dari JCRA antara lain sebagai berikut: “JCR explained that the upgrade reflects (i) enhanced political and social stability along with the progress in democratization and decentralization, (ii) sustainable economic growth outlook underpinned by solid domestic demand, (iii) alleviated public debt burden as a result of prudent fiscal management, (iv) reinforced resilience to external shocks stemming from the foreign reserves accumulation and an improved capacity for external debt management and (v) efforts made by the second Yudhoyono administration to outline the framework to deal with structural issues such as infrastructure development.” Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Penjaminan Pemerintah dan Alokasi APBN Alokasi APBN (Miliar Rupiah) No
Program Penjaminan
Jumlah Surat Jaminan
Nilai Jaminan (Miliar Rupiah)
1 Fast track Program Phase 1 (FTP 1)
34
84,925.2
2 Program Percepatan Penyediaan Air Minum (Clean Water Avaliability Program) 3 Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership Project) 4 Fast track Program Phase 2 (FTP 2)
5
205.2
1
TOTAL
Outstanding 2010 58,364.7 1,000.0
2011
2012
2013
2014
2015
889.0
623.3
611.2
913.7
833.2
156.6
50.0
15.0
10.0
35.0
2.2
1.9
39,808.0
-
-
-
-
59.8
48.2
296.5
7
50,577.3
-
-
-
-
-
-
47
175,515.7
904.0
633.3
58,521.3 1,050.0
706.0
964.1 1,131.6
Catatan : - Data per 31 Desember 2014 - Asumsi kurs: Rp. 12.440,- per USD
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Opini BPK tentang Laporan Keuangan
Tahun 2012 Laporan Keuangan BA-999.01 Pengelolaan
Utang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2013 BPK tidak memberikan opini terhadap BA-
999.01 namun hanya memberikan opini atas Laporan Keuangan BA-999 Bendahara Umum Negara (BUN) dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik
Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kesimpulan Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan
arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama. Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik. Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:
Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan bahkan dibandingkan rasio-rasio yang sama di negara lain, termasuk negara maju
Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin transparasi dan akuntabilitas publik
LK BA-999.01 Pengelolaan Utang Tahun 2008 s.d. 2012, dinilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Perbaikan credit rating Indonesia terutama terjadi mulai tahun 2005. Pada tahun 2011 S&P telah menaikkan rating Indonesia dari BB menjadi BB+, sedangkan JCRA, Fitch, Moody's dan R&I telah memasukkan Indonesia kedalam kategori negara Investment Grade Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 8
Ekstra Slide
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Utang Luar Negeri Swasta
Jenis Utang
Pemerintah
Swasta
Total
Data Utang Luar Negeri Swasta ini diambil dari buku Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) yang
Utang Dalam Negeri/Residen
1,489.25
-
1,489.25
Utang Luar Negeri / Non Residen
1,118.89
1,957.99
3,076.89
Total
2,608.14
1,957.99
4,566.13
merupakan publikasi bersama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
Berbeda dengan konsep buku saku, SULNI dalam menentukan Utang Luar Negeri, memakai konsep resident – non resident yaitu utang yang
Buku Saku
didasarkan pada kepemilikan non resident (bukan
SULNI
penduduk).
Dengan konsep resident – non resident, nilai utang luar negeri/non resident adalah termasuk utang dalam negeri yang dimiliki oleh non resident
Catatan : *) Angka posisi utang per 30 November 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
© 2015 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia Gedung Frans Seda Lantai 7 Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Tel. 021-3864778; fax. 021-3843712 www.djpu.kemenkeu.go.id CP:
[email protected] /
[email protected] Kementerian Keuangan – Republik Indonesia