Daftar Isi Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum 1. Latar Belakang (1) 2. Latar Belakang (2) 3. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang 4. Jenis-jenis Utang (1) 5. Jenis-jenis Utang (2) 6. Landasan Hukum Pengelolaan Utang
17.
Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2016
18.
Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2016 (Grafik)
Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman) 19. Posisi Utang Pemerintah Pusat 2011-2016 20.
Posisi Utang Pemerintah Pusat 2011-2016 (Grafik)
21.
Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat per 30 April 2016
22.
Posisi Surat Berharga Negara 2011 – 2016
23.
Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (1)
24.
Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (2)
25.
Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (Grafik)
26.
Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi
27.
Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi (Grafik)
28.
Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama
29.
Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Mata Uang Lainnya
Bagian 2
APBN, 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit APBN 2011-2016 Cashflow Pembiayaan 2011-2016 Defisit dan Pembiayaan APBN 2011-2016 Defisit Anggaran di Berbagai Negara 2011-2016 Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2016 Realisasi Penerbitan SBN 2016 Ringkasan Hasil Penerbitan SBN Tahun 2016 Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2011-2016 Pinjaman Tunai APBN 2016 Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2011 – 2016
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi 30.
Posisi Utang Pemerintah Pusat Beberapa Mata Uang Utama (Grafik)
31.
Posisi Pinjaman Berdasarkan Status & Jumlah Loan
32.
Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman
Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN) 33. Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 34. Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara 35. Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara Tahun 2006-2016 36. Jatuh Tempo SBN Tradable 30 April 2016 37. Program Debt Switch dan Buyback SBN 38. Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap 39. Pemanfaatan Pinjaman 40. Rasio Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 41. Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2005 – 2015 42. Indikator Risiko Utang 2011-2016
Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri) 43.
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2015 dan 2016
44.
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016 (Grafik)
45.
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Per Denominasi TA 2015 dan 2016
46.
Rasio Pembayaran Bunga Utang
47.
Realisasi Pembayaran Bunga Utang
48.
Biaya Pinjaman dari Kreditur Multilateral
49.
Biaya Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)
50.
Kurva Imbal Hasil SUN Rupiah
51.
Kurva Imbal Hasil SUN Valas (dlm denominasi USD)
Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor) 52.
Perdagangan Rata-Rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder
53.
Perdagangan Rata-Rata Harian SBSN Rupiah di Pasar Sekunder Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi 54.
Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (Grafik)
67.
Program Penjaminan Pemerintah 2008 s.d. saat ini
55.
Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan
68.
Posisi Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Dalam APBN
56.
Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam %)
69.
Posisi Pengelolaan Kewajiban Penjaminan
57.
Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan oleh Non Residen (Asing) berdasarkan Tenor
70.
Komposisi Kewajiban Penjaminan Pemerintah
71.
58.
Spread terhadap UST- Feb 26
Maturity Profile Penjaminan Kredit yang Dijamin Pemerintah
59.
Spread terhadap UST- Nov 45
60.
Spread terhadap 7Y Euro Midswap
61.
Spread terhadap 10Y Euro Midswap
62.
Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (1)
63.
Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (2)
Bagian 7 Penjaminan Pemerintah
Bagian 8
Rating, Opini BPK, Kesimpulan 72.
Rating Indonesia
73.
Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)
74.
Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)
75.
Performa Sovereign Rating Indonesia (1)
76.
Performa Sovereign Rating Indonesia (2)
77.
Opini BPK tentang Laporan Keuangan
78.
Kesimpulan
64.
Kebijakan Pengelolaan Kewajiban Penjaminan
65.
Definisi Kewajiban Penjaminan
Bagian 9
66.
Batas Maksimal Kewajiban Penjaminan & Jenis Potensi Default
Ekstra Slide 79.
Utang Luar Negeri Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (1) Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN) yang menjadi bagian dari Kebijakan
Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan. Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah:
Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk: Penciptaan kesempatan kerja; Penurunan angka kemiskinan; Penguatan pertumbuhan ekonomi. Menciptakan keamanan.
Utang terutama merupakan konsekuensi dari postur APBN (yang mengalami defisit), dimana
Pendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara. Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain
untuk: Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat karya; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH,Subsidi; Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; Mempertahankan anggaran pendidikan 20%; Meningkatkan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista); Melanjutkan reformasi birokrasi. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (2) Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara:
Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing); Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yang lebih baik.
Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari:
Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar; Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998:
Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.
Pembiayaan defisit APBN
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang Tujuan
Tujuan Jangka Menengah: Memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko
yang terkendali; dan Mendukung terbentuknya pasar SBN yang dalam, aktif dan likuid.
Tujuan Jangka Pendek atau Tahunan: Memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan membayar kewajiban pokok utang
secara tepat waktu dan efisien.
Kebijakan
Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap; Melakukan pengembangan instrumen utang dan perluasan basis investor utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih sumber utang yang lebih sesuai kebutuhan dengan biaya yang minimal dan risiko terkendali; Memanfaatkan fleksibilitas pembiayaan utang untuk menjamin terpenuhinya pembiayaan APBN dengan biaya dan risiko yang optimal; Memaksimalkan pemanfaatan pinjaman untuk belanja modal terutama pembangunan infrastruktur; Melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka ALM Negara; Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Utang (1) Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri :
Pinjaman Luar Negeri World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor.
Pinjaman Program : Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur. Pinjaman proyek : Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).
Pinjaman Dalam Negeri
Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ; Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Utang (2) Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing, tradable &
non-tradable, fixed & variable :
Surat Utang Negara (SUN) Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek Obligasi Negara (> 1 thn)
(s.d.12 bln);
Coupon Bond Tradable: Obligasi Negara Ritel (ORI), FR/VR bond, SUN Valas Domestik , Global bond, Euro denominated Bonds, Samurai Bonds. Non tradable: Saving Bonds Ritel (SBR), SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU ke BI untuk penyehatan dan restrukturisasi perbankan Zero coupon
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah Sale and Leased Back, Ijarah Assets to be Leased, Ijarah Al-khadamat dan Wakalah. SBSN jangka pendek: Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S/Islamic T-Bills); SBSN jangka panjang : SBSN Ritel (Sukuk Ritel/SR); Ijarah Fixed Rate (IFR); Global Sukuk (SNI); Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI); Project Based Sukuk (PBS) terdiri dari Project Underlying Sukuk dan Project Financing Sukuk.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Landasan Hukum Pengelolaan Utang Ketentuan Perundang-undangan: Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara; Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 23/2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance:
Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR; Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang; Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal; Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 2 APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
APBN 2011–2016 [ Triliun Rupiah ]
LKPP A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Bukan Pajak / II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat a. Bunga Utang - Dalam Negeri - Luar Negeri b. Subsidi II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa / III. Suspend C./ Keseimbangan Primer D. / Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B) E. Pembiayaan I. Pembiayaan Utang II. Pembiayaan Non-Utang Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan Sumber: *) LKPP (DJPBN-Kemenkeu) **) APBNP (DJA-Kemenkeu)
2011 1,210.6 1,205.4 873.9 331.5 5.2 1,295.0 883.7 93.3 66.8 26.4 295.3 411.3 8.9 (84.4) 130.9 102.7 28.3 46.6
2012 1,338.1 1,332.3 980.5 351.8 5.8 1,491.4 1,010.6 100.5 70.2 30.3 346.4 480.6 0.2 (52.8) (153.3) 175.2 137.0 38.1 21.9
2013 1,438.9 1,432.1 1,077.3 354.8 6.8 1,650.6 1,137.2 113.0 98.7 14.3 355.0 513.3 0.1 (98.6) (211.7) 237.4 219.3 18.1 25.7
2014 1,550.5 1,545.5 1,146.9 398.6 5.0 1,777.2 1,203.6 133.4 118.8 14.6 392.0 573.7 (0.1) (93.3) (226.7) 248.9 253.2 (4.3) 22.2
APBN-P 2015 1,761.6 1,758.3 1,489.3 269.1 3.3 1,984.1 1,319.5 155.7 141.2 14.5 212.1 664.6 (66.8) (222.5) 222.5 279.4 (56.9) 0.0
APBN 2016 1,822.5 1,820.5 1,546.7 273.8 2.0 2,095.7 1,325.6 184.9 168.5 16.4 182.6 770.2 (88.2) (273.2) 273.2 330.9 (57.7) 0.0
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Cashflow Pembiayaan 2011-2016 [ Miliar Rupiah ]
2011 Kebutuhan Pembiayaan Defisit Pembayaran Utang
Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri Penerusan Pinjaman Pembiayaan Non utang
Sumber Pembiayaan Utang
Penerbitan SBN, Bruto Penerbitan SBN Domestik Penerbitan SBN Valas Penarikan Pinjaman LN Pinjaman Program Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat Pinjaman Proyek untuk Penerusan Pinjaman Penarikan Pinjaman DN Non Utang
Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan Net Cash Flow Pembiayaan Utang Neto
Surat Berharga Negara Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Dalam Negeri Non Utang Neto
Sumber: *) LKPP (DJPBN-Kemenkeu) **) APBNP (DJA-Kemenkeu)
LKPP 2012
2013
2014
APBN-P 2015
APBN 2016
(245,479)
(357,337)
(393,596)
(475,561)
(527,103)
(640,349)
(84,399)
(153,301)
(211,673)
(226,692)
(222,507)
(273,179)
(138,818)
(178,174)
(164,301)
(239,536)
(223,452)
(303,641)
(87,272) (47,323) (4,224)
(123,193) (51,115) (113) (3,753)
(103,075) (57,204) (141) (3,881)
(174,468) (62,421) (141) (2,506)
(154,487) (64,183) (309) (4,472)
(228,499) (68,784) (448) (5,910)
(22,262)
(25,863)
(17,622) -904
(9,333)
(81,144)
(63,529)
292,029
379,195
419,317 342311.435
497,762
527,103
640,349
241,503
315,214
383,643
492,762
502,833
634,526
207,136 176,659 30,477 33,747 15,266 14,257 4,224 619
282,897 227,174 55,724 31,403 15,003 12,647 3,753 913
327,748 269,013 58,735 55,280 18,426 32,973 3,881 616 750
439,097 353,093 86,003 52,575 17,777 32,292 2,506 1,091
452,186
555,724
48,647 7,500 36,675 4,472 2,000
75,092 36,835 32,347 5,910 3,710
50,526
63,981
4,999
24,270
5,823
46,549 130,949
21,858 175,158
22,201 248,893
0 222,507
102,685
137,040
219,342
253,227
279,381
119,864 (17,799) 619
159,704 (23,464) 800
224,673 161485.7 (5,805) 474
264,629 (12,352) 950
297,698 (20,008) 1,691
(4,334)
(56,874)
28,264
38,119
35,674
25,722 -0.1 237,395
18,053
0 273,178 330,884
327,224 398 3,262 (57,706)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Defisit dan Pembiayaan APBN 2011-2016 Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN Kenaikan SBN periode 2011-2016, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik.
[ Triliun Rupiah ]
[ % thd. PDB ]
298
290 270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 70 50 30 10 (10) (30) (50) (70) (90) (110) (130) (150) (170) (190) (210) (230) (250)
225
3
160
2
120
1
38
28
18 (84)
(17)
(1.1)
(153)
(212)
(5)
-
4
(23)
(11)
(4) (227)
(223)
(273)
(18)
(1)
(57) (1.9)
(58)
(1.9)
(2.3)
(2.2)
(2.3)
(2)
(3)
(4)
2011
SBN (neto)
Catatan: *) APBN-P **) APBN
4
265
2012
Pinjaman DN & LN (neto)
2013
Non-Utang (neto)
2014
Surplus (Defisit) APBN
2015*
2016**
Rasio Defisit APBN thd. PDB (RHS)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Defisit Anggaran di berbagai Negara 2011-2016 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0 -12.0
-14.0 2011 Brazil
2012 China
Indonesia
2013 Japan
2014 Mexico
Russia
2015 United Kingdom
2016 United States
Sumber : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2016 & Ministry of Finance Keterangan : - Nominal dalam % terhadap PDB - Khusus untuk Indonesia, Tahun 2011-2014 menggunakan data LKPP dan 2015-2016 menggunakan APBN-P
Defisit anggaran Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain.
UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2016 (miliar Rp)
Realisasi No.
Uraian
APBN-P
(2)
(1)
(3)
Sisa dari Pagu
s.d. tgl 30 April 2016 Nominal
%
(4)
(5) = (4) : (3)
Nominal
%
(6) = (3) - (4)
(7) = (6) : (3)
A. Belanja Utang
184,940.4
32,625.3
17.6
152,315.1
82.4
1
Bunga Utang Dalam Negeri
168,510.9
24,198.4
14.4
144,312.5
85.6
2 Bunga Utang Luar Negeri *) B. Pembiayaan I Pembiayaan Dalam Negeri
16,429.5 330,884.8 330,486.6
8,426.9 213,584.0 206,666.4
51.3 64.5 62.5
8,002.6 117,300.8 123,820.2
48.7 35.5 37.5
3,262.2
245.7
7.5
3,016.5
92.5
3,710.0
245.7
6.6
3,464.3
93.4
A. Pinjaman Dalam Negeri (Netto) 1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri 2. Cicilan Pokok PDN
B. Surat Berharga Negara (Netto) II
(447.8)
-
-
(447.8)
100.0
327,224.4 398.2 75,091.9
206,420.6 6,917.7 13,228.5
63.1 1,737.2 17.6
120,803.8 (6,519.5) 61,863.4
36.9 (1,637.2) 82.4
a. Pinjaman Program
36,835.0
6,738.0
18.3
30,097.0
81.7
b. Pinjaman Proyek 1. Pinjaman Proyek Pusat 2. SLA / Penerusan Pinjaman
38,256.9 32,347.2 5,909.7
6,490.5 5,973.3 517.2
17.0 18.5 8.8
31,766.4 26,373.9 5,392.5
83.0 81.5 91.2
(5,909.7) (68,784.0)
(517.2) (5,793.6)
8.8 8.4
(5,392.5) (62,990.4)
91.2 91.6
Pembiayaan Luar Negeri (Netto) 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)
2. Penerusan Pinjaman (SLA) 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
Catatan: *) Termasuk realisasi Commitment Fee sebesar Rp 76,74 Miliar Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Penerbitan SBN 2016 Uraian
Target APBN Tahun 2016
Nominal Realisasi (30 April 2016)
% Realisasi (target APBN)
SBN Netto*
327,224,357
206,420,642
63.08%
SBN Jatuh Tempo 2016
228,499,399 3,000,000
100,363,990
43.92% 0.00%
555,723,756
306,784,632
55.20%
- Rencana Buyback Kebutuhan Penerbitan 2016 (Gross)** SUN SUN Domestik - ON - SPN - Private Placement - SUN RITEL SUN Valas - SUN Valas USD - Sun Valas Domestik - SUN Valas Yen - SUN Valas EUR
195,897,132 147,254,132 106,100,000 24,400,000 16,754,132
SBSN
110,887,500
SBSN Domestik SBSN Valas
48,643,000 48,643,000
77,480,000 33,407,500
*) SBN Netto tidak termasuk utang bunga **) Kebutuhan penerbitan menyesuaikan realisasi cash management dan debt switch - Nominal dalam juta Rupiah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Ringkasan Hasil Penerbitan SBN Tahun 2016 Tanggal Tanggal Metode Lelang/ Setelmen/Settl Penerbitan/ Pricing ement Date Issuance Method Date 5-Apr-16
7-Apr-16
Lelang
12-Apr-16
14-Apr-16
Lelang
476,430,890 1,716,000 2,182,000 4,826,000 2,176,000 2,351,000 13,251,000
Total Penaw aran Diterima/ Aw arded Bid 262,414,632 500,000 750,000 2,260,000 610,000 1,665,000 5,785,000
5.55000%
4,755,000
2,000,000
2.38
6.45000%
3,040,000
2,000,000
1.52
7.32987%
7.35000%
3,055,700
1,300,000
2.35
7.64000%
7.52318%
7.54000%
11,096,000
6,650,000
1.67
7.97000%
7.79986%
7.82000%
10,084,000
6,050,000
1.67
32,030,700 3,105,000 4,813,000 2,295,000 1,756,000 3,344,000 15,313,000
18,000,000 1,000,000 1,010,000 1,370,000 1,585,000 1,220,000 6,185,000
3.11 4.77 1.68 1.11 2.74
Jatuh Kupon/Imbala Tempo/Maturity n - Coupon Date
Low est Incoming Yield/Price
G r a n d T o t a l s.d. 31 Maret 2016 SPNS06102016 06-Oct-16 Diskonto PBS006 15-Sep-20 8.25000% PBS009 25-Jan-18 7.75000% PBS011 15-Aug-23 8.75000% PBS012 15-Nov-31 8.87500% Total
5.56250% 7.71875% 7.43750% 8.00000% 8.28125%
6.25000% 8.06250% 7.90625% 8.31250% 8.75000%
5.62500% 7.74996% 7.51649% 8.00000% 8.30854%
SPN03160713
13-Jul-16
Diskonto
5.39000%
6.20000%
5.47600%
SPN12170413
13-Apr-17
Diskonto
6.30000%
6.69000%
6.35500%
FR0053
15-Jul-21
8.25000%
7.28000%
7.48000%
FR0056
15-Sep-26
8.37500%
7.49000%
FR0073
15-Jul-31
8.75000%
7.72000%
Seri/Series
Highest Incoming WAY Aw arded Yield/Price
Highest Aw arded Yield/Price
Total Penaw aran/ Incoming Bid
Bid to cover ratio
3.43 2.91 2.14 3.57 1.41
19-Apr-16
21-Apr-16
Lelang
SPNS06102016 PBS009 PBS006 PBS011 PBS012
Total 06-Oct-16 25-Jan-18 15-Sep-20 15-Aug-23 15-Nov-31 Total
Diskonto 7.75000% 8.25000% 8.75000% 8.87500%
5.43750% 7.31250% 7.46875% 7.68750% 7.93750%
7.00000% 7.68750% 7.84375% 8.03125% 8.50000%
5.54933% 7.41996% 7.59562% 7.72423% 7.99843%
26-Apr-16
28-Apr-16
Lelang
SPN12170106
06-Jan-17
Diskonto
5.80000%
7.00000%
5.90000%
6.00000%
4,746,000
3,000,000
1.58
FR0053
15-Jul-21
8.25000%
7.35000%
7.55000%
7.38887%
7.42000%
4,041,000
2,850,000
1.42
FR0056
15-Sep-26
8.37500%
7.64000%
8.10000%
7.66996%
7.69000%
8,950,500
4,700,000
1.90
FR0072
15-May-36
8.25000%
7.86000%
9.00000%
7.86981%
7.88000%
4,525,400
1,150,000
3.94
FR0067
15-Feb-44
8.75000%
7.95000%
8.50000%
8.12451%
8.20000%
2,148,500
1,700,000
1.26
24,411,400 1,000,000 1,000,000 562,436,990
13,400,000 1,000,000 1,000,000 306,784,632
25-Apr-16
27-Apr-16
Private Placement SDHI2019C
Total 27-Apr-19 7.20000% Total G r a n d T o t a l s.d. 30 April 2016
Informasi lebih lanjut dapat melalui website: www.djppr.kemenkeu.go.id
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
1.00
Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2011-2016 [triliun rupiah]
LKBA 999.01 JENIS PEMBIAYAAN
2016
2011
2012
2013
2014
TOTAL
34.37
32.32
50.05
52.62
82.66
78.80
13.47
equivalent dlm miliar USD
3.79
3.34
4.51
4.28
5.95
5.67
1.00
15.27
15.00
18.39
17.77
55.08
36.84
6.74
1.68
1.55
1.55
1.48
3.89
2.65
0.50
10.76
8.62
9.60
9.22
30.22
-
6.74
0.0%
b. A D B
3.63
5.81
4.90
4.86
19.29
-
-
0.0%
c. JAPAN
0.87
-
3.89
-
-
-
0.0%
d. FRANCE
-
-
-
1.24
2.15
-
-
0.0%
e. I D B
-
0.57
-
-
-
-
-
0.0%
f. GERMANY
-
-
-
2.44
3.42
-
-
0.0%
18.48
16.40
31.12
33.76
26.80
38.26
6.49
equivalent dlm miliar USD
2.04
1.70
2.91
2.71
2.00
2.75
0.48
3. Pinjaman Dalam Negeri
0.62
0.91
0.54
1.09
0.78
3.71
0.25
equivalent dlm miliar USD
0.07
0.09
0.05
0.09
0.06
0.27
0.02
1. Pinjaman Program equivalent dlm miliar USD a. World Bank
2. Pinjaman Proyek
2015
APBN
Realisasi Per April Nominal % 17.1% 18.3%
17.0% 6.6%
Sumber/Catatan: -) LKBA 999.01 (DJPPR) -) APBN (DJA-Kemenkeu) Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia
Pinjaman Tunai APBN 2016 (Juta USD)
Lender/Program
Nominal Loan
I
World Bank
a
Local Government and Decentralization Project (LGDP) I-II
230.00
-
b
Sustainable and Inclusive Energy Program (SIEP) (Carry over dari 2015)
500.00
500.00
c
Revenue Collection Program Loan
400.00
-
II
ADB
1,000.00
-
1
Stepping Up Investment for Growth Acceleration Program
500.00
-
2
Fiscal Policy Support Program
500.00
III
KFW
220.00
-
1
Stepping Up Investment for Growth Acceleration Program
220.00
-
AFD
150.00
-
Fiscal - Development Program Loan
150.00
-
IV 1 IV -
Lainnya Masih dalam proses Penjajakan Total
1,130.00
Realisasi
150.00 150.00 2,650.00
500.00
500.00
*) Data per tanggal 30 April 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2011 - 2016 2011
2012
2013
2014
2015*
2016* 75.1
80
55.3
60
[ triliun Rupiah ]
40
33.7
52.6
48.6
31.4
20 0 -20
-17.8
-40
-60
0.4
-5.8
-47.3
-12.4
-23.5 -51.1
-57.2
-20.0
-62.4
-64.2
-80 Penarikan Pinjaman LN, bruto
Pembayaran Pokok Pinjaman LN
-68.8
Pembiayaan Pinjaman LN, neto
[ triliun Rupiah ] 2011
2012
2013
2014
2015*
2016*
Penarikan Pinjaman LN, bruto
33.75
31.40
55.28
52.58
48.65
75.09
Pembayaran Pokok Pinjaman LN
(47.32)
(51.12)
(57.20)
(62.42)
(64.18)
(68.78)
Pembiayaan Pinjaman LN, neto
(17.80)
(23.46)
(5.81)
(12.35)
(20.01)
0.40
Keterangan: - Angka LKPP- sumber DJPBN *) APBNP/APBN – sumber DJA Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2016 APBN-P NEGARA
A. Organisasi Internasional
Juta USD
Realisasi per 30 April 2016 Miliar IDR
Juta USD
Miliar IDR
% thd TOTAL APBN
844.63
11,740.39
169.00
2,269.98
35.0%
499.47
6,942.66
120.36
1,621.12
4.2%
ADB
141.26
1,963.50
16.01
217.52
0.6%
IDB
185.94
2,584.51
25.83
341.05
0.9%
17.97
249.72
6.80
90.28
0.2%
1,907.66
26,516.51
314.03
4,220.49
11.0%
JAPAN
594.16
8,258.84
49.07
651.68
1.7%
CHINA
296.10
4,115.80
10.54
142.24
0.4%
FRANCE
162.21
2,254.74
121.82
1,655.85
4.3%
KOREA
189.36
2,632.08
71.31
947.35
2.5%
GERMANY
10.59
147.25
-
-
0.0%
SPAIN
12.48
173.45
0.47
6.39
0.0%
642.76
8,934.34
60.82
817.00
2.1%
2,752.29
38,256.89
483.03
6,490.47
17.0%
WORLD BANK (IBRD & IDA)
IFAD B. Creditor Country
NEGARA LAINNYA TOTAL
Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia
Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2016 (Grafik) [ % dari Pagu Pinjaman Proyek di APBN ]
[ Miliar Rupiah ]
1,800
5.0%
4.4%
4.4%
1,600
4.5%
1,400
4.0% 3.5%
1,200
3.0%
2.6%
1,000
2.2%
800
2.5%
1.8%
2.0%
600
1.5%
0.9%
400
0.6% 0.2%
200
1.0%
0.4% 0.0%
0.0%
GERMANY
SPAIN
0.5%
-
0.0% WORLD BANK
ADB
IDB
IFAD
JAPAN
Penarikan
APBN Juta USD Miliar IDR TOTAL
2,752.29
38,256.89
CHINA
FRANCE
KOREA
NEGARA LAINNYA
% thd APBN 2016 (RHS)
Realisasi per 30 April 2016 Juta USD Miliar IDR 483.03
6,490.47
% thd APBN 17.0%
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah Pusat, 2011-2016 2011
2012
2013
2014
2015 #)
Maret 2016
April 2016
Angka dalam Triliun Rupiah
Total Utang Pemerintah Pusat a. Pinjaman 1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) 2). Pinjaman Dalam Negeri b. Surat Berharga Negara ##
Denominasi Valas ) Denominasi Rupiah
Nominal
###) %
1,808.95
1,977.71
2,375.50
2,608.78
3,098.64
3,236.61
3,279.28
100.0%
621.29
616.61
714.44
677.56
751.92
746.02
749.37
22.9%
620.28
614.81
712.17
674.33
748.06
741.83
745.04
22.7%
381.66
359.80
383.53
334.62
337.83
340.28
347.30
10.6%
212.96
230.23
288.29
292.33
359.97
352.12
349.08
10.6%
25.15
24.37
40.00
47.15
50.08
49.28
48.51
1.5%
0.50
0.41
0.35
0.24
0.17
0.14
0.15
0.0%
1.01
1.80
2.27
3.22
3.86
4.19
4.33
0.1%
1,187.66
1,361.10
1,661.05
1,931.22
2,346.73
2,490.58
2,529.92
77.1%
195.63
264.91
399.40
456.62
610.63
658.59
656.59
20.0%
992.03
1,096.19
1,261.65
1,474.60
1,736.09
1,832.00
1,873.32
57.1%
199.49
204.52
194.89
209.71
224.62
243.79
248.36
100.0%
68.51
63.76
58.61
54.47
54.51
56.19
56.75
22.9%
68.40
63.58
58.43
54.21
54.23
55.88
56.43
22.7%
42.09
37.21
31.47
26.90
24.49
25.63
26.30
10.6%
23.49
23.81
23.65
23.50
26.09
26.52
26.44
10.6%
2.77
2.52
3.28
3.79
3.63
3.71
3.67
1.5%
0.06
0.04
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
0.0%
0.11
0.19
0.19
0.26
0.28
0.32
0.33
0.1%
130.97
140.76
136.27
155.24
170.11
187.60
191.60
77.1%
Angka dalam Miliar US Dolar
Total Utang Pemerintah Pusat a. Pinjaman 1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) 2). Pinjaman Dalam Negeri b. Surat Berharga Negara ##
Denominasi Valas ) Denominasi Rupiah
21.57
27.39
32.77
36.71
44.26
49.61
49.73
20.0%
109.40
113.36
103.51
118.54
125.85
137.99
141.88
57.1%
9,068
9,670
12,189
12,440
13,795
13,276
13,204
Nilai Tukar Rupiah (IDR thd US$1)
Catatan : * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial
#)
Angka sementara, tidak termasuk Pre-Funding Termasuk SUN Valas Domestik ###) Tidak Termasuk Accrued Interest sebesar Rp 40,82 triliun ##)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah Pusat, 2011-2016 (Grafik) [ Triliun Rupiah ]
3,200 749 752
2,700 678
2,200 714
1,700
617 621 1,931
1,661 700
2,530
2,347
1,200 1,361
1,188
200 2011
2012
2013
2014
Pinjaman
Tahun Pinjaman
2011
2012
2015*)
SBN
2013
2014
2016*)
[ triliun Rupiah dan % ] 2015*)
2016*)
621
34%
617
31%
714
30%
678
26%
752
24%
749
23%
SBN
1,188
66%
1,361
69%
1,661
70%
1,931
74%
2,347
76%
2,530
77%
Total Utang Pemerintah Pusat
1,809
100%
1,978
100%
2,375
100%
2,609
100%
3,099
100%
3,279
100%
Catatan: *) Angka sementara Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat per 30 April 2016 [triliun Rupiah] 300
250 76
37
69
6
200
60
28
111
18
214
196 167
132
157 123
120
124
115
208
10 15
24 48
20 99 17
53
15
14
47
53
71
29
4
3
2
6 27
43
43
50
98
Pinjaman
2038
2037
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
-
18
1 17 2041-2054
50
179
2040
100
33
45
53
2039
54
2036
72
2035
66 150
SBN
Tahun
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Pinjaman SBN
32% 68%
33% 67%
28% 72%
28% 72%
38% 62%
27% 73%
30% 70%
28% 72%
15% 85%
21% 79%
15% 85%
33% 67%
28% 72%
Tahun Pinjaman SBN
2029 15% 85%
2030 37% 63%
2031 17% 83%
2032 24% 76%
2033 21% 79%
2034 9% 91%
2035 19% 81%
2036 8% 92%
2037 6% 94%
2038 3% 97%
2039 14% 86%
2040 2041-54 7% 3% 93% 97%
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Surat Berharga Negara 2011 – 2016 SURAT BERHARGA NEGARA
Des'15 (*)
Des'14
Dec'13
Dec'12
Des-11
30-Apr-16
31-Mar-16
A. Dapat Diperdagangkan
919,236
1,085,173
1,394,652
1,666,576
2,057,480
2,228,801
2,268,279
1. Denominasi Rupiah
723,606
820,266
995,252
1,209,960
1,446,846
1,570,215
1,611,685
684,618 29,900 2,512 517,142 135,063
757,231 22,820 1,263 610,393 122,755
908,078 34,050 751,273 122,755
1,099,257 39,950 945,963 113,344
1,288,610 42,950 1,148,916 96,743
1,365,993 31,950 1,246,316 87,727
1,397,393 38,950 1,270,716 87,727
38,988 37,668 1,320 195,630 18,700 1,650 95,000
63,035 62,840 195 264,907 22,950 2,650 155,000
87,174 78,541 8,633 399,400 27,140 4,150 155,000
-
-
-
110,704 99,969 10,735 456,616 29,190 5,000 155,000 1,000
158,236 149,221 9,015 610,634 32,690 7,000 255,000 2,250
204,222 193,262 10,960 658,586 35,290 9,500 255,000 2,250
214,292 203,732 10,560 656,594 35,290 9,500 255,000 2,250
268,419
275,927
266,403
264,642
289,248
261,784
261,637
244,636
240,144
234,870
229,054
222,642
220,984
220,477
23,783
35,783
31,533
33,197
1,712 36,697
2,073 36,697
-
-
2,391
22,434 36,697 5,084 2,391
2,391
2,391
a. Surat Utang Negara (SUN) 1) Surat Perbendaharan Negara 2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 4) Obligasi Negara Variable Rate b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate ++) 2) Surat Perbendaharaan Negara-Syariah 2. Denominasi Valuta Asing a. SUN Valas (dalam juta US$) ***) b. SBSN Valas (dalam juta US$) c. SUN Valas (dalam juta JPY) d. SUN Valas (dalam juta EUR) B. Tidak Dapat Diperdagangkan a. Surat Utang kepada Bank Indonesia b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement c. Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI d. SPNS/ Private Placement e. SBR001 TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B)
-
1,187,655
1,361,101
1,661,055
1,931,218
2,346,728
2,490,585
2,529,917
9,068 116.80
9,670 111.97
12,189 116.17
12,440.000 104.25 15,133.27
13,795.000 114.52 15,069.68
13,276.000 118.18 15,029.77
13,204.000 123.02 15,030.13
Catatan: - Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain +) - Termasuk ORI ++)
- Termasuk Sukuk Ritel - +++) Termasuk SUN Valas domestik - Asumsi Kurs (IDR/US$1) - Asumsi Kurs (IDR/JPY1) - Asumsi Kurs (IDR/EUR1)
(*) Tidak termasuk Accrued Interest Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (1) [ triliun IDR ]
NEGARA A. PINJAMAN - Pinjaman Luar Negeri 1. BILATERAL a. Japan
2011
2012
2013
2014
2015
Per April 2016 *) Nominal
% Total
621.29
616.70
714.44
677.56
751.92
749.37
22.9%
620.28
614.90
712.17
674.33
748.06
745.04
22.7%
381.66
359.80
383.53
334.62
337.83
347.30
10.6%
280.45
256.10
254.71
212.78
213.31
226.56
6.9%
b. France
20.90
21.30
25.94
24.63
26.22
25.53
0.8%
c. Germany
20.29
20.00
23.71
21.34
22.10
21.71
0.7%
d. South Korea
6.99
6.59
12.21
15.16
19.76
19.74
0.6%
e. Tiongkok/China
8.02
7.56
10.77
11.60
13.01
11.98
0.4%
14.69
13.85
15.14
13.04
11.39
10.72
0.3%
g. Australia
8.52
8.03
9.19
8.31
8.00
7.85
0.2%
h. Spain
4.06
3.83
4.55
4.20
4.04
3.84
0.1%
i. Russia
1.44
1.36
3.20
3.55
3.78
3.52
0.1%
6.13
5.78
6.31
4.89
3.61
3.42
0.1%
10.17
15.40
17.80
15.12
12.62
12.43
0.4%
212.96
230.23
288.29
292.33
359.97
349.08
10.6%
108.73
122.53
163.77
175.03
221.51
218.66
6.7%
97.92
100.37
114.58
107.35
126.83
118.68
3.6%
c. IDB
4.23
5.09
7.22
7.35
8.88
9.00
0.3%
d. IFAD
1.17
1.26
1.80
1.85
2.14
2.16
0.1%
e. EIB
0.53
0.57
0.60
0.48
0.38
0.36
0.0%
f. NIB
0.39
0.31
0.34
0.27
0.23
0.21
0.0%
f. United States
*) Kingdom j. United k. Others 2. MULTILATERAL a. Bank Dunia b. ADB
Catatan: *) Angka sementara. **) Termasuk SUN Valas Domestik Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (2) [ triliun IDR ]
NEGARA 3. KOMERSIAL BANK
2011
2012
2013
2014
2015
Per April 2016 *) Nominal % Total
25.15
24.46
40.00
47.15
50.08
48.51
1.5%
a. United States
1.42
1.38
4.78
6.81
9.35
9.16
0.3%
b. Singapore
2.23
2.17
2.39
7.41
8.67
8.17
0.2%
c. France
2.88
2.80
5.54
7.41
7.48
8.04
0.2%
d. Netherlands
6.85
6.66
8.42
8.08
7.60
7.23
0.2%
e. Austria
8.01
7.79
9.12
6.98
5.82
5.62
0.2%
f. Russia
0.00
0.00
4.81
4.99
5.56
5.32
0.2%
g. United Kingdom
1.22
1.18
1.24
0.87
1.05
0.96
0.0%
h. Japan
0.10
0.10
0.33
0.66
0.96
0.78
0.0%
i. Taiwan
0.07
0.07
0.20
0.56
0.70
0.64
0.0%
0.11
0.11
0.49
0.68
0.66
0.62
0.0%
2.26
2.19
2.69
2.70
2.24
1.97
0.1%
0.50
0.41
0.35
0.24
0.17
0.15
0.0%
1.01
1.80
2.27
3.22
3.86
4.33
0.1%
1,187.66
1,361.10
1,661.05
1,931.22
2,346.73
2,529.92
77.1%
Denominasi Valas **)
195.63
264.91
399.40
456.62
610.63
656.59
20.0%
Denominasi Rupiah
992.03
1,096.19
1,261.65
1,474.60
1,736.09
1,873.32
57.1%
1,808.95
1,977.80
2,375.50
2,608.78
3,098.64
3,279.28
100.0%
*) j. Germany k. Others 4. SUPPLIERS - Pinjaman Dalam Negeri B. SURAT UTANG NEGARA
TOTAL UTANG
Catatan: *) Angka sementara. **) Termasuk SUN Valas Domestik Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (Grafik) 100% 90%
16%
80% 70%
16%
16%
17%
16%
29%
29%
31%
28%
30%
2014
2015
Apr-16
16%
18% 20%
60%
23% 50%
26%
40% 30% 20%
45%
42%
36%
10% 0%
2011
Jepang Bilateral lainnya IDB SUPPLIERS
2012
2013
Perancis Bank Dunia Multilateral lainnya Pinjaman Dalam Negeri
Jerman ADB KOMERSIAL
Pinjaman Luar Negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi [ miliar IDR ]
2011 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
2012
2013
2014
2015
2016 *)
19,593
17,369
19,124
17,352
17,913
17,492
7,479
7,052
7,138
6,081
6,165
6,373
Industri Pengolahan
18,483
14,916
14,027
11,004
10,211
10,399
Listrik, Gas & Air Bersih
53,145
49,532
51,488
44,840
46,094
47,118
114,340
112,227
122,628
110,010
112,678
113,002
6,290
5,276
4,801
3,671
3,155
3,073
Pengangkutan & Komunikasi
20,001
20,176
20,764
17,735
18,039
18,801
Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan
88,092
98,963
127,770
134,589
194,912
192,959
Jasa-jasa
163,684
168,519
214,405
223,140
242,963
238,722
Sektor Lain
130,185
122,575
132,295
109,136
99,786
101,429
621,292
616,605
714,441
677,557
751,915
749,367
Pertambangan & Penggalian
Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran
TOTAL Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia
Catatan: *) Data per tanggal 30 April 2016 - Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik - Angka Sektor Keuangan didominasi oleh Pinjaman Program Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi (Grafik) Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia
2014
192,959
2015
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
Pertambangan & Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas & Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel & Restoran
Pengangkutan & Komunikasi
Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan
Jasa-jasa
101,429 3,073 18,801
17,492 6,373 10,399 47,118
99,786
112,678 3,155 18,039
17,913 6,165 10,211 46,094
109,136
134,589 3,671 17,735
17,352 6,081 11,004 44,840
110,010
132,295
127,770
122,628 4,801 20,764
2013
113,002
194,912
223,140
214,405
2012
19,124 7,138 14,027 51,488
98,963
112,227 5,276 20,176
17,369 7,052 14,916 49,532
2011
122,575
163,684 88,092
114,340 6,290 20,001
19,593 7,479 18,483 53,145
100,000
-
130,185
150,000
50,000
168,519
200,000
238,722
[ miliar IDR ]
2016*)
Sektor Lain
Catatan: *) Data per tanggal 30 April 2016
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama 2011
2012
2013
2014
2015
2016 ***
dalam mata uang asli IDR*)
992.84
1,097.99
1,263.93
1,477.83
1,739.95
1,877.65
44.35
49.83
56.77
60.98
69.81
75.24
2,585.42
2,511.84
2,395.29
2,223.12
2,126.85
2,101.43
EUR**)
4.71
4.49
4.23
5.13
6.11
6.15
SDR**)
2.19
2.17
2.07
1.94
1.80
1.72
AUD**)
0.33
0.40
0.45
0.47
0.49
0.49
USD**) JPY**)
Mata Uang Lainnya
-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------
equivalent dlm triliun Rupiah IDR
992.84
1,097.99
1,263.93
1,477.83
1,739.95
1,877.65
USD
402.16
481.86
691.97
758.64
963.01
993.47
JPY
301.98
281.23
278.26
231.76
243.58
258.51
EUR
55.30
57.54
71.11
77.68
92.14
92.43
SDR
30.44
32.41
38.93
35.01
34.48
32.06
AUD
3.05 23.18 1,808.95
4.03 22.65 1,977.71
4.85 26.45 2,375.50
4.82 23.04 2,608.78
4.93 20.55 3,098.64
4.94 20.22 3,279.28
9,068.00
9,670.00
12,189.00
12,440.00
13,795.00
13,204.00
Kurs Tengah JPY thd US$1
77.64
86.37
104.92
119.33
120.45
107.33
Kurs Tengah EUR thd US$1
0.77
0.75
0.72
0.82
0.92
0.88
Mata Uang Lainnya Total Kurs Tengah IDR thd US$1
Catatan: *) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah,
**) Nominal dalam Miliar,
***) Per 30 April 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Mata Uang Lainnya 2011
2012
2013
2014
2015
2016 **
dalam mata uang asli ACU*) ADB*) CAD*) CHF*) CNY*) DKK*) GBP*) KRW*) KWD*) SAR*) WBD*)
0.30 0.13 0.15 0.27 1.55 0.05 0.41 196.63 0.01
0.34 0.11 0.14 0.24 1.55 0.04 0.36 213.32 0.01
0.38 0.09 0.45 0.21 1.55 0.04 0.31 219.57 0.01
0.41 0.07 0.12 0.17 1.55 0.03 0.25 217.27 0.01
0.35 0.06 0.11 0.12 1.47 0.03 0.18 225.62 0.00
0.37 0.06 0.10 0.12 1.40 0.03 0.18 227.39 0.00
0.11 0.42
0.10 0.21
0.09 0.10
0.11 0.03
0.09 0.01
0.12 0.00
4.22 1.16 1.31 2.62 2.23 0.07 5.77
5.09 1.06 1.35 2.55 2.38 0.07 5.66
7.22 1.09 1.48 2.92 3.10 0.08 6.19
7.35 0.83 1.27 2.18 3.15 0.06 4.77
6.78 0.83 1.08 1.74 3.13 0.05 3.68
6.89 0.85 1.10 1.71 2.85 0.05 3.44
1.54 0.20 0.26 3.78 23.18
1.93 0.30 0.26 1.99 22.65
2.53 0.32 0.29 1.23 26.45
2.48 0.25 0.36 0.33 23.04
2.64 0.21 0.34 0.07 20.55
2.64 0.20 0.44 0.05 20.22
equivalent dlm triliun Rupiah ACU ADB CAD CHF CNY DKK GBP KRW KWD SAR WBD TOTAL
Catatan: *) Nominal dalam Miliar,
**) Per 30 April 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama (Grafik) 100%
1%
1% 3%
2%
3%
90%
2%
3%
2%
12%
14%
17%
1%
1%
1%
9%
1% 3% 8%
29%
31%
30%
3%
1%
1%
3% 8%
80% 70% 22%
24%
29%
55%
56%
53%
57%
56%
57%
2011
2012
2013
2014
2015
2016*)
60% 50% 40%
30% 20% 10% 0%
IDR
USD
JPY
EUR
SDR
AUD
Lainnya
Catatan: *) Data per tanggal 30 April 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
1%
Posisi Pinjaman Berdasarkan Status dan Jumlah Loan ACTIVE NEGARA Jml Loan PINJAMAN LUAR NEGERI 1. NEGARA
FULLY DISBURSED
Outstanding (dlm Milyar IDR)
183
117,979
103
72,914
Jml Loan
TOTAL
Outstanding (dlm Milyar IDR)
Jml Loan
Outstanding (dlm Milyar IDR)
%
1328
627,061
1511
745,040
99.4%
914
303,197
1017
376,112
50.2%
a. Jepang
4
1,256
5
909
9
2,165
0.3%
b. Perancis
0
-
7
35
7
35
0.0%
c. Jerman
0
-
1
365
1
365
0.0%
d. Amerika Serikat
6
8,136
157
19,877
2.7%
e. Belanda
0
-
9
447
0.1%
f. Negara lainnya
93
63,522
735
289,701
828
353,223
47.1%
80
45,065
414
323,864
494
368,929
49.2%
a. Bank Dunia
29
32,458
141
187,181
170
219,639
29.3%
b. ADB
13
4,380
161
114,300
174
118,680
15.8%
c. IDB
2
1,895
78
19,457
80
21,352
2.8%
d. IFAD
35
6,274
32
2,725
67
8,999
1.2%
e. EIB
1
0
-
1
58
0.0%
f. NIB
0
-
2
201
2
201
0.0%
PINJAMAN DALAM NEGERI
37
627
143
3,700
180
4,327
0.6%
TOTAL
220
118,606
1471
630,761
1691
749,367
100.0%
2. ORGANISASI INTERNASIONAL
58
11,741 447
163 9
Catatan: *) Data per tanggal 30 April 2016 -- Angka termasuk Accrued Interest Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman [%]
[ Triliun Rupiah ]
90%
40
80%
35
70%
30
60%
50% 40%
36.84
2.00
7.50
17.77
3.71
30%
18.43
16.40
15.00
18.48
5
15.27
15
41.15
36.85
20
10
34.80
25
38.26
45
-
20% 10% 0%
2011
2012
2013
2014
PINJAMAN PROGRAM PINJAMAN DLM NEGERI % PINJ. PROYEK (RHS)
2015*
2016*
PINJAMAN PROYEK % PINJ. PROGRAM (RHS) % PINJ. DLM. NEGERI (RHS)
[Triliun Rupiah]
JENIS PINJAMAN
2011
%
2012
%
2013
%
2014
%
2015*
%
2016*
%
PINJAMAN PROGRAM
15.27 44%
15.00 46%
18.43 33%
17.77 33%
7.50 15%
36.84 47%
PINJAMAN PROYEK
18.48 54%
16.40 51%
36.85 66%
34.80 65%
41.15 81%
38.26 49%
PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL Keterangan: - Angka LKPP- sumber DJPBN *) APBNP/APBN – sumber DJA
0.62 34.37
2%
0.91 32.32
3%
0.62 55.90
1%
1.09 53.66
2%
2.00 50.65
4%
3.71
5%
78.80
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB [ %]
[ triliun rupiah]
100.0% 10,000
90.0% 80.0%
8,000
70.0% 60.0%
6,000 50.0% 40.0%
4,000 23.1% 15.2%
2,000
7.9%
24.9%
24.7%
15.8%
17.4%
18.3%
7.2%
7.5%
6.4%
23.0%
26.8%
27.0%
20.3%
21.0%
6.5%
5.9%
30.0% 20.0% 10.0%
0
0.0% 2011
2012
2013
2014
2015*)
2016**)
Pinjaman
SBN
PDB
Rasio Pinjaman thd PDB (RHS)
Rasio SBN thd PDB (RHS)
Rasio Total Utang thd. PDB (RHS)
[ triliun Rupiah ]
Pinjaman SBN Total Utang PDB
2011 621 1,188 1,809 7,832
2012 617 1,361 1,978 8,616
2013 710 1,661 2,371 9,525
2014 678 1,931 2,609 10,543
2015*) 752 2,347 3,098 11,541
2016**) 756 2,674 3,429 12,705
Catatan : *) Angka proyeksi menggunakan PDB berdasarkan asumsi APBN-P **) Angka APBN 2016 - Angka PDB 2010 – 2015 menggunakan tahun dasar 2010 atas harga berlaku Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara 300 250 200 150 100 50 0
2006
2016
Sumber : IMF, World Economic Outlook Database, April 2016 & Kementerian Keuangan, diolah
Keterangan: - Nominal dalam % terhadap PDB
Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara Tahun 2006-2016 Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju -50.0
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
Turkey Philippines Indonesia India Germany Poland Thailand Brazil Italy Japan Colombia Malaysia South Africa United States United Kingdom Australia Chile
Sumber : IMF, World Economic Outlook Database, April 2016 & Kementerian Keuangan, diolah
Keterangan: - Nominal dalam % terhadap PDB Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jatuh Tempo SBN Tradable 30 April 2016 [Trilliun Rupiah]
200.00 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00
-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
TOTAL
-
SUKUK USD
-
SUKUK IDR
-
SUN JPY
-
-
-
SUN EUR
-
-
-
SUN USD
-
-
SUN IDR
-
101. 116. 144. 176. 102. 140. 104. 95.4 196. 105. 134. 45.1 50.2 92.1 25.6 60.3 42.8 47.8 92.4 21.1 36.3 36.3 42.0 -
-
13.2 19.8
-
30.1 20.4 30.6 31.5 22.8 2.77 4.31 10.1
-
-
-
-
13.2
-
19.8 26.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.22
-
-
-
7.38
-
15.0
-
-
1.55
-
3.79
-
-
2.18
-
-
-
-
-
-
6.77
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21.1
-
20.3 25.0 26.4 26.4 33.0 26.4 33.0 26.4 26.4 33.0
71.4 75.2 72.4 94.5 43.2 92.7 56.6 62.4 150. 26.0 101. 41.4 50.2 92.1 23.5 60.3 42.8 47.8 92.4
-
-
-
-
7.53 13.5 41.7 29.7 46.5 26.4 16.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.53
-
-
9.93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19.8 26.4
-
-
-
32.2 6.40 15.6
-
-
4.11 10.1
29.7 19.8 26.4 26.4 16.5
13.5 12.0
-
20.1
-
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
-
Program Debt Switch dan Buyback SBN Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk Tenor Seri Yang Hendak Ditukar
Tenor Seri Penukar
Vol. Yang Diterima (milliar Rupiah) 664
Tahun
Frekuensi Lelang
2011
4
< 1 tahun s.d. 4 tahun
15 tahun
2012
4
< 1 tahun s.d. 5 tahun
10 s.d. 15 tahun
11,859
2013
5
< 1 tahun s.d. 9 tahun
5 s.d. 15 tahun
1,976
2014
4
< 1 tahun s.d. 5 tahun
5 s.d. 20 tahun
5,944
2015
2
< 1 tahun s.d. 4 tahun
10 s.d. 20 tahun
3,005
2016*
1
< 1 tahun s.d. 3 tahun
15 s.d. 20 tahun
472
Total
23,920
Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar, pengelolaan portofolio utang dan mengurangi outstanding utang yang diterbitkan dengan kupon tinggi Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Frekuensi (Lelang dan Transaksi Langsung) 10 6 5 3 3
Tenor Seri Yang Dibeli Kembali < 1 tahun s.d. 20 tahun < 1 tahun s.d. 5 tahun 3 tahun s.d. 25 tahun s.d 15 tahun < 1 tahun s.d. 4 tahun
Total *) Data Lelang Debtswitch dan Buyback sampai dengan bulan April 2016
Vol. Dibeli Kembali (milliar Rupiah) 3,500 1,138 1551 1351 1,401 8,941 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap [ Dalam Juta] Pembatalan
Proyek Negara
Debt Swap
1
2
Jumlah
Nama
Komitmen
Realisasi
5
6
4
3
Elementary Education
EUR
12.8 EUR
25.6 EUR
25.6
Debt Swap II
Junior Secondary Education
EUR
11.5 EUR
23.0 EUR
23.0
Debt Swap IIIa
Financial Assistance for Environmental Investements EUR for Micro and Small Enterprises Project
6.3 EUR
12.5 EUR
12.2
Debt Swap IIIb
Strengthening the Development of National Parks in Fragile Ecosystems
EUR
6.3 EUR
12.5 EUR
0.0
Debt Swap IV
School Reconstruction and Rehabilitation in Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java
EUR
10.0 EUR
20.0 EUR
20.0
Debt Swap V
Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria EUR (GFATM)
25.0 EUR
50.0 EUR
50.0
Debt Swap VII
Indonesian - German Scholarship Program
EUR
9.4 EUR
18.8 EUR
18.8
Italy
Debt Swap I
Housing and Setlement
EUR
5.7 EUR
5.7 EUR
5.7
USA
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA
USD
20.0 USD
29.9 USD
27.4
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA II
USD
23.8 USD
29.5 USD
21.9
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA III**)
USD
12.7 USD
12.7 USD
2.7
AUD
37.5 AUD
75.0 AUD
57.2
EUR
87.0 EUR
168.1 EUR
155.3
USD
56.4 USD
72.1 USD
52.0
AUD
37.5 AUD
75.0 AUD
57.2
Germany Debt Swap I
Australia Debt Swap
Debt2Health
TOTAL
TOTAL Equivalent juta USD
178.2
309.1
262.4
Keterangan: *) untuk TFCA
Jumlah kontribusi dari GoI sebesar USD 20 juta Jumlah kontribusi dari NGO Conservation Int'l Foundation & Yayasan Kehati sebesar USD 2 juta Jumlah yang akan dicancel dikemudian hari sebesar USD 29,921,500 (principal + interest) **) Terdapat penambahan komitmen sebesar USD 12.684.814,6 untuk menambah pendanaan untuk kegiatan di wilayah yang sama pada DNS TFCA I
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
*)
Pemanfaatan Pinjaman No.
Executing Agency
Komitmen Pinjaman
Penarikan
Belum Tertarik
Availability Period
Kegiatan Pada Kementerian/Lembaga 12,905.74 6,239.94 6,665.80 2001-2023 1 Badan Informasi Geospasial 59.38 57.82 1.56 2007-2017 2 Bappenas 175.65 88.19 87.46 2011-2023 3 BP Batam 50.00 2.56 47.44 2014-2019 4 BPKP 57.75 24.84 32.91 2012-2018 5 BPS 47.00 3.26 43.74 2011-2018 6 Kemenag 128.35 0.19 128.16 2011-2017 7 kemenaker 32.25 0.10 32.16 2013-2017 8 Kemendikbud 86.60 81.14 5.46 2006-2016 9 KemenDPDTT 509.22 313.13 196.08 2008-2018 10 Kemenhan 3,863.73 2,458.57 1,405.16 2010-2020 11 Kemenhub 2,317.80 535.16 1,782.65 2001-2022 12 Kemenkominfo 54.35 31.46 22.89 2014-2018 13 KemenPUPERA 3,998.83 2,055.20 1,943.64 2005-2021 14 Kemenristek Dikti 829.96 260.30 569.66 2007-2020 15 Kementan 122.69 56.25 66.43 2011-2019 16 KKP 210.69 104.73 105.95 2012-2019 17 LIPI 16.64 11.56 5.08 2011-2016 18 POLRI 344.87 155.50 189.37 2011-2018 Penerusan Pinjaman 4,662.91 652.52 4,010.39 2005-2022 1 PT PERTAMINA 540.10 91.99 448.11 2011-2019 2 PT PII 29.60 1.69 27.91 2012-2018 3 PT PLN 3,993.21 458.96 3,534.25 2006-2025 4 PT SMI 100.00 99.88 0.12 2010-2016 Sub Total (K/L+BUMN) 17,568.66 6,892.46 10,676.20 2001-2023 *Availability period : periode sejak pinjaman ditandatangani hingga batas akhir penarikan dana - Data per 30 April 2016; angka dalam Juta US Dolar
Komitmen Pinjaman
Nama Program
No.
Penarikan
Belum Tertarik
Pinjaman Tunai World Bank
1,000.00
546.15
453.85
500.00
46.15
453.85
500.00
500.00
-
Total Pinjaman Tunai
1,000.00
546.15
453.85
Grand Total (K/L+BUMN+Program loan)
18,568.66
7,438.61
11,130.05
1 Local Government Decentralization Project II 2
First Indonesia Sustainable and Inclusive Energy Development Policy Loan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 9.0% 8.0% 7.9% 7.0%
7.4%
7.1%
6.0%
5.7%
5.0%
5.4%
5.5%
2015
2016*
4.0% 3.0% 2.0%
1.0% 0.0%
2011
2012
2013
2014
Catatan: Pembayaran kewajiban pinjaman= Pembayaran Bunga dan Pokok Pinjaman • *) Angka Sementara, APBN 2016 • Data Per 30 April 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2005-2015 Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan dibandingkan negara lain Dalam USD 70,000
65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 07,000
06,000
05,000
04,000
03,000
02,000
01,000
00 India
Indonesia
Philippines
Thailand
Chile
South Africa 2005
Sumber: World Economic Outlook – IMF, April 2016 & CEIC
Colombia
Brazil
Turkey
Malaysia
Poland
Japan
2015
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Indikator Risiko Utang 2011-2016 Interest Rate Risk
Exchange Rate Risk 45.1
25.9 22.5
23.2
18.8 16.2
16.0
21.0 14.8
21.1
14.0
2012
2013
Variable rate ratio [%]
2014
2015*)
Apr-16**)
11.7
10.2
2011
2012
Refixing rate [%]
22.7
2013
2014
2015*)
2015*)
Apr-16**)
FX Debt to total debt ratio (%)
21.5
21.8
35.3
33.9
20.1
21.8
33.8 23.9
9.33 8.2
2012
2014
33.4
32.4
9.60
2011
2013
11.0
Debt Maturing 34.6
9.28
11.8
10.7
FX Debt to GDP ratio (%) **)
9.73
9.32
42.7
12.7
Average Time To Maturity 9.70
43.9
43.4
19.2
10.4
2011
46.7
44.4
Apr-16**)
2011
7.2
2012 in < 1 year (%)
8.6
7.7
2013
2014
in < 3 year (%)
8.5
7.9
2015*)
Apr-16**)
in < 5 year (%)
ATM (in years)
Catatan: *) Angka Sementara **) Menggunakan PDB Seri 2010 Atas Harga Berlaku Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2015 dan 2016 [ miliar Rupiah ]
Pagu APBNP 2015 I. POKOK A. PINJAMAN
Realisasi 2015
% thd APBNP
Pagu APBN 2016
Realisasi Pembayaran 2016 *) Januari
Februari
Maret
Q-1
April
Q-2
Total
% thd Pagu APBN
248,105
226,264
91.2%
295,384
29,304
49,750
30,381
109,435
9,715
9,715
119,150
40.34%
64,493
66,139
102.6%
69,232
3,624
1,794
4,345
9,764
5,794
5,794
15,557
22.47%
a. Pinjaman Dalam Negeri b. Pinjaman Luar Negeri
309 64,183
141 65,998
45.7% 102.8%
448 68,784
3,624
1,794
4,345
9,764
5,794
5,794
15,557
0.00% 22.62%
B. SURAT BERHARGA NEGARA
183,612
160,125
87.2%
226,152
25,680
47,956
26,036
99,672
3,921
3,921
103,593
45.81%
167,112 129,917 37,196 16,500 16,500 -
147,219 110,632 36,587 12,906 12,906 -
88.1% 85.2% 98.4% 78.2% 78.2% 0.0%
209,642 153,344 56,298 16,510 16,510 -
13,183 11,659 1,524 12,497 12,497 -
47,956 26,895 21,061 -
26,036 24,569 1,467 -
87,174 63,123 24,051 12,497 12,497 -
3,921 1,021 2,900 -
3,921 1,021 2,900 -
91,095 64,144 26,951 12,497 12,497 -
43.45% 41.83% 47.87% 75.70% 75.70% 0.00%
155,731
156,008
100.2%
184,940
18,144
7,529
27,277
52,950
10,572
10,572
63,522
34.35%
14,844
14,402
97.0%
16,826
838
636
1,026
2,501
2,145
2,145
4,646
27.61%
a. Pinjaman Dalam Negeri b. Pinjaman Luar Negeri
317 14,527
296 14,106
93.4% 97.1%
396 16,430
838
636
1,026
2,501
156 1,989
156 1,989
156 4,489
39.47% 27.33%
B. SURAT BERHARGA NEGARA
140,886
141,606
100.5%
168,115
17,305
6,893
26,251
50,449
8,427
8,427
58,876
35.02%
109,457 97,037 12,420 31,429 27,602 3,828
110,739 97,382 13,357 30,867 27,090 3,777
101.2% 100.4% 107.5% 98.2% 98.1% 98.7%
130,678 116,737 13,941 37,437 31,902 5,535
10,686 9,445 1,240 6,620 6,620 -
6,156 4,704 1,452 737 737 -
22,384 20,734 1,650 3,866 2,796 1,070
39,226 34,883 4,343 11,223 10,153 1,070
5,884 4,643 1,241 2,543 2,538 5
5,884 4,643 1,241 2,543 2,538 5
45,110 39,526 5,584 13,766 12,691 1,075
34.52% 33.86% 40.05% 36.77% 39.78% 19.42%
403,836
382,272
94.7%
480,324
47,448
57,279
57,658
162,385
20,287
20,287
182,672
38.03%
1. SBN Rupiah a. SUN b. SBSN 2. SBN Valas a. SUN b. SBSN II. BUNGA A. PINJAMAN
1. SBN Rupiah a. SUN b. SBSN 2. SBN Valas a. SUN b. SBSN III. TOTAL POKOK + BUNGA
Catatan : *) Angka sementara, realisasi per 30 April 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016 (Grafik) 250,000
50% 46% 45% 226,152
200,000
40% 35%
35%
Miliar Rupiah
168,115 150,000
30%
28%
25%
22% 103,593
100,000
20% 58,876
15%
69,232 50,000
10% 5%
15,557 16,826 4,646 -
0% A. PINJAMAN
B. SBN
A. PINJAMAN
POKOK
Pagu
B. SBN BUNGA
Realisasi *)
% thd Pagu (RHS)
Catatan : *) Angka sementara, realisasi per 30 April 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Per Denominasi TA 2015 dan 2016 [ miliar Rupiah ]
Pagu APBNP 2015 A. Denominasi Rupiah
Realisasi 2015
% thd APBNP
Pagu APBN 2016
Realisasi Pembayaran 2016 *) Januari
Februari
Maret
Q-1
April
Q-2
Total
% thd Pagu APBN
277,196
258,396
93.2%
341,164
23,868
54,112
48,420
126,400
9,961
9,961
136,361
39.97%
167,422
147,360
88.0%
210,090
13,183
47,956
26,036
87,174
3,921
3,921
91,095
43.36%
309
141
45.7%
448
-
-
-
-
-
-
-
0.00%
167,112
147,219
88.1%
209,642
13,183
47,956
26,036
87,174
3,921
3,921
91,095
43.45%
109,774
111,035
101.1%
131,074
10,686
6,156
22,384
39,226
6,040
6,040
45,266
34.53%
317
296
93.4%
396
-
-
-
-
156
156
156
39.47%
b. SBN Rupiah
109,457
110,739
101.2%
130,678
10,686
6,156
22,384
39,226
5,884
5,884
45,110
34.52%
B. Denominasi Valas
126,640
123,876
97.8%
139,160
23,580
3,168
9,238
35,985
10,325
10,325
46,310
33.28%
80,683
78,904
97.8%
85,294
16,122
1,794
4,345
22,261
5,794
5,794
28,055
32.89%
a. Pinjaman Luar Negeri
64,183
65,998
102.8%
68,784
3,624
1,794
4,345
9,764
5,794
5,794
15,557
22.62%
b. SBN Valas
16,500
12,906
78.2%
16,510
12,497
-
-
12,497
-
-
12,497
75.70%
45,956
44,972
97.9%
53,866
7,458
1,373
4,893
13,724
4,532
4,532
18,256
33.89%
a. Pinjaman Luar Negeri
14,527
14,106
97.1%
16,430
838
636
1,026
2,501
1,989
1,989
4,489
27.33%
b. SBN Valas
31,429
30,867
98.2%
37,437
6,620
737
3,866
11,223
2,543
2,543
13,766
36.77%
403,836
382,272
94.7%
480,324
47,448
57,279
57,658
162,385
20,287
20,287
182,672
38.03%
1. POKOK a. Pinjaman Dalam Negeri b. SBN Rupiah 2. BUNGA a. Pinjaman Dalam Negeri
1. POKOK
2. BUNGA
C. DENOMINASI RUPIAH DAN VALAS
Catatan : *) Angka sementara, realisasi per 30 April 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Pembayaran Bunga Utang 12% 10%
8% 6% 4% 2% 0% 2011 terhadap Penerimaan
terhadap Penerimaan terhadap Belanja terhadap Rata-rata Outstanding terhadap PDB Keterangan: *) Realisasi Sementara **) APBN 2016
2012
2013
terhadap Belanja
2011 7.7% 7.2% 5.4% 1.2%
2014
2015*)
terhadap Rata-rata Outstanding
2012 7.5% 6.7% 5.3% 1.2%
2013 7.9% 6.8% 5.2% 1.2%
2014 8.6% 7.5% 5.4% 1.3%
2016**) terhadap PDB
2015*) 10.5% 7.9% 5.5% 1.4%
2016**) 10.1% 8.8% 5.7% 1.5%
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Pembayaran Bunga Utang 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0%
71.7%
69.9% 87.3%
89.1%
90.7%
91.1%
12.7%
10.9%
9.3%
8.9%
2013
2014
2015*
2016*
50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0%
28.3%
30.1%
0.0%
2011
2012
Pembayaran Bunga Utang DN
Pembayaran Bunga Utang LN
[triliun Rupiah ]
2011
Pembayaran Bunga Utang
2015* 2016* Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % 93.26 100.00 100.52 100.00 113.04 100.00 133.44 100.00 155.73 100.00 184.94 100.00
a. Pembayaran Bunga Utang DN b. Pembayaran Bunga Utang LN
66.83 26.43
Keterangan: - Angka LKPP- sumber DJPBN *) APBNP/APBN – sumber DJA
2012
71.66 28.34
70.22 30.29
2013
69.86 30.14
98.71 14.32
2014
87.33 118.84 12.67 14.60
89.06 141.20 10.94 14.53
90.67 168.51 9.33 16.43
91.12 8.88
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Profil Pinjaman dari Kreditur Multilateral Description
Multilateral IFAD
IDB
ADB-OCR
15-18 yea rs
15-20 yea rs
up to 32 yea rs
3 yea rs
3-5 yea rs
up to 8 yea rs
12 yea rs
11-15 yea rs
5-27 yea rs
Commitment Charge
-
-
0.15%
Front End Fee
-
-
-
Service Charge
-
LIBOR (swa p) + 1.35%
-
Loan Maturity Grace Period Repayment Period
IFAD Referenc e Rate ****) Interest Rate/Mark-up ***)
LIBOR + 0,50%*) ALM ≤ 13 yea rs = Nil **) 13 yea rs< ALM ≤ 16 yea rs = 0.10 % p.a **)
Maturity Premium
16 yea rs < ALM <= 19 yea rs = 0.20% p.a **)
IBRD-WB (Variable Spread) Average Maturity (years) USD Le ndi ng Ra te s *****)
AM < 8
8< AM <= 10
10 < AM <= 12
12< AM <= 15
15 < AM <= 18
18 < AM <= 20
LIBOR + 0.3%
LIBOR + 0.3%
LIBOR + 0.3%
LIBOR + 0.4%
LIBOR + 0.5%
N/A
LIBOR + 0.7%
LIBOR + 0.8%
0.25%
Front-End Fee *****) USD Le ndi ng Ra te s ******)
LIBOR + 0.3%
LIBOR + 0.4%
LIBOR + 0.5%
LIBOR + 0.6%
Front-End Fee ******)
0.25%
Commitment Fee ******)
0.25%
*) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada dan/atau setelah 1 Januari 2014 **) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada atau setelah 1 April 2012 ***) Mark-up = margin (khusus Loan IDB) ****) LIBOR + weighted average variable rate IBRD *****) untuk loan yang undangan untuk melakukan negosiasinya setelah 30 Juni 2014 ******) untuk pinjaman yang disetujui paling lambat 30 September 2014 atau yang Undangan untuk melakukan Negosiasinya diterbitkan paling lambat 30 Juni 2014 ALM = Average Loan Maturity Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Profil Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang) Bilateral Jepang/ Japan (JICA) General terms Description
Prefential terms
STEP
S t a nda rd O ption1 O ption2 S t a nda rd O ption1 O ption2 O ption3 S t a nda rd O ption
Loan Maturity
25 years
20 years
15 years
40 years
30 years 20 years
15 years
40 years
30 years
Grace Period
7 years
6 years
5 years
10 years
10 years
5 years
10 years
10 years
25 years
20 years
15 years
40 years
30 years 20 years
15 years
40 years
20 years
Repayment Period Commitment Charge
-
Front End Fee Service Charge
6 years
0.20% -
-
-
-
-
-
-
-
-
0,95%
0,80%
0,30%
0,25%
0,20%
0,15%
0,10%
0,10%
Interest Rate (for non c onsultant servic es) 1,40%
Interest Rate (for c onsultant servic es)
0,01%
Maturity Premium
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kurva Imbal Hasil SUN Rupiah [%]
Tenor
Apr-16
Apr-16
Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec '11
1Y
6.54
7.45
6.41
6.67
3.96
4.35
2Y
6.94
8.42
7.14
7.43
4.32
4.92
3Y
7.23
8.71
7.41
7.63
4.52
5.22
4Y
7.27
8.74
7.67
7.84
4.63
5.24
5Y
7.37
8.75
7.64
7.91
4.65
5.35
6Y
7.50
8.87
7.80
8.02
4.88
5.45
7Y
7.58
8.87
7.87
8.20
4.98
5.83
10Y
7.67
8.69
7.75
8.38
5.15
5.96
15Y
7.87
8.93
8.13
8.89
5.87
6.56
20Y
7.86
8.91
8.26
8.97
6.24
7.02
30Y
8.13
9.22
8.61
9.21
6.34
7.26
Dec-15
Dec-14
Dec-13
Dec-12
Dec '11
12
10
8
6
4 1Y
2Y
3Y
4Y
5Y
6Y
7Y 10Y 15Y 20Y 30Y
Source : IDMA, Bloomberg | Mid Level Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kurva Imbal Hasil SUN Valas (dalam denominasi US Dollar) [%]
Tenor 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 20 Y 25 Y 30 Y
Apr-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 1.393 1.663 1.16 1.68 1.42 1.886 2.332 1.87 2.21 1.42 2.306 2.989 2.39 2.99 1.65 2.726 3.551 3.15 3.56 1.97 3.029 4.060 3.52 4.25 2.14 3.229 4.439 3.74 4.72 2.45 3.479 4.492 3.91 4.96 2.67 3.733 4.746 4.06 5.21 3.774 4.09 5.34 2.83 3.930 4.703 5.40 2.90 5.242 6.259 5.29 6.63 4.27 5.067 5.939 5.15 6.62 4.30 5.114 5.778 5.15 6.10 4.24
Apr-16
Dec-15
Dec-14
Dec-13
2Y
4Y
6Y
8Y
Dec-12
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000
1.000 0.000 1Y
3Y
5Y
7Y
9Y
10Y 20 Y 25 Y 30 Y
Source : Bloomberg | Mid Level Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 42
Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perdagangan Rata-Rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder (dalam Triliun Rp) 30.00
OUTRIGHT
REPO ANTAR BANK
REPO BI & BANK
25.00 22.70 22.75
20.00 12.57 7.45
15.00
10.00 3.45 0.16
0.38
0.81
6.70
0.77
3.39 4.65
10.15
7.91
15.70
12.33
0.77
0.72
0.55
10.90 8.89
8.21
6.39
0.72
0.72
0.83
9.37
9.18
0.18
0.77
0.50
0.62 10.91 11.11
0.41
12.87
17.98
0.53
4.84
0.76
1.54
16.39 18.03
10.94
8.80 1.14
5.00
6.48
7.19
18.57
7.89
0.14
0.09 0.31
9.53
8.84
9.38
7.86
9.43
11.21
9.74
5.88
5.73
5.31
2011
2012
2013
2014
Jan' 15
Feb' 15
Mar' 15
Apr' 15
Mei' 15
Juni' 15
Juli' 15
Agt' 15
Sept' 15
Okt' 15
Nov' 15
Des' 15
2015
Jan' 16
Feb' 16
Mar' 16
Apr' 16
Total
7.59
9.56
12.42
17.47
19.51
19.11
14.78
11.66
13.27
19.34
19.98
24.24
22.48
27.01
26.64
27.64
20.26
23.87
27.49
34.09
32.63
REPO BI & BANK
1.54
3.45
6.70
8.80
7.45
7.19
4.84
4.65
3.39
6.48
10.94
12.57
12.87
18.57
16.39
18.03
10.15
15.70
17.98
22.70
22.75
REPO ANTAR BANK
0.16
0.38
0.41
0.76
1.14
0.81
0.77
0.62
0.50
0.53
0.83
0.77
0.72
0.55
0.72
0.77
0.72
0.31
0.09
0.18
0.14
OUTRIGHT
5.88
5.73
5.31
7.91
10.91
11.11
9.18
6.39
9.37
12.33
8.21
10.90
8.89
7.89
9.53
8.84
9.38
7.86
9.43
11.21
9.74
*) Hanya FR dan VR
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perdagangan Rata-Rata Harian SBSN Rupiah di Pasar Sekunder 4,000 3,500
dalam Miliar Rp
3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 REPO ANTAR BANK REPO BI & BANK OUTRIGHT
2011
2012
2013
2014
2015
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
-
1.63
21.63
70.52
36.44
62.83
25.00
-
14.37
0.85
4.76
38.23
95.04
92.57
96.67
190.50
154.48
288.04
164.49
365.67
497.01
635.54
1,052.53
577.20
1,137.97
1,263.37
3,115.48
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan [Rp Triliun] 1800
Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan menariknya return
di pasar SBN domestik.
50.00% 29 Apr: Rp1,094.70 triliun 45.00%
1600
29 Apr: 38.85% 1400
40.00%
35.00% 1200
30.00% 1000 25.00%
800
29 Apr: Rp462,62 triliun
20.00%
600 15.00% 400
10.00%
200
Jan'06 Mar'06 May'06 Jul'06 Sep'06 Nov'06 Jan'07 Mar'07 May'07 Jul'07 Sep'07 Nov '07 Jan '08 Mar'08 May'08 Jul'08 Sep'08 Nov'08 Jan'09 Mar'09 May'09 Jul'09 Sep'09 Nov'09 Jan'10 Mar'10 May'10 Jul'10 Sep'10 Nov'10 Jan'11 Mar'11 May'11 Jul'11 Sep'11 Nov'11 Jan'12 Mar'12 May'12 July-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 July-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov 2014 28-Feb-15 30-Apr-15 30-Jun-15 31-Aug-15 30-Oct-15 31-Dec-15 29-Feb-16 30-Apr-16
0
5.00%
NON-BANK Catatan: - - Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah - Source: BI-S4, data diolah
BANK
-
% Asing thd. Total - RHS
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam Triliun Rupiah) INSTITUSI BANK* Bank Konvensional Bank Syariah Institusi Negara Bank Indonesia (net, tidak termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan - Bank Indonesia (gross) - SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank NON-BANK Reksadana Asuransi Non Residen - Termasuk Pemerintah & Bank Sentral Negara Asing Dana Pensiun Individu Lain-lain TOTAL
Feb-16 SUN SBSN TOTAL 371.35 89.04 460.39 371.35 70.41 441.76 18.64 18.64 46.62 0.42 47.04
Mar-16 SUN SBSN TOTAL 358.21 92.79 451.00 358.21 74.23 432.44 18.56 18.56 50.81 1.89 52.70
Apr-16 SUN SBSN TOTAL 356.12 106.50 462.62 356.12 86.79 442.91 19.71 19.71 53.66 0.71 54.37
46.62
0.42
47.04
50.81
1.89
52.70
53.66
0.71
54.37
147.98 101.36 927.98 57.63 148.76 578.19 108.35 48.78 27.33 67.29 1,345.96
2.60 2.18 72.39 5.08 30.27 9.59 3.96 5.69 7.99 13.76 161.85
150.58 103.54 1,000.37 62.71 179.03 587.78 112.31 54.47 35.33 81.05 1,507.81
147.03 96.22 961.87 61.86 158.93 595.03 108.36 49.86 26.65 69.56 1,370.89
2.95 1.06 109.55 5.72 33.37 11.05 3.95 6.30 39.21 13.91 204.22
149.98 97.28 1,071.42 67.57 192.29 606.08 112.31 56.15 65.85 83.47 1,575.12
146.40 92.74 987.62 66.39 165.41 610.57 108.44 50.39 25.76 69.08 1,397.39
3.10 2.39 107.08 6.62 38.00
149.49 95.13 1,094.70 73.02 203.41 626.17 112.49 57.41 49.19 85.50 1,611.69
15.59
4.05 7.02 23.44 16.42 214.29
Catatan: 1) Non Residen terdiri dari Private Bank, Fund/Asset Manager, Perusahaan Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun. 2) Lain-lain diantaranya Perusahaan Sekuritas, Korporasi, dan Yayasan. *) termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank Indonesia. Source: BI-S4, data diolah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 45
Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam %) INSTITUSI BANK* Bank Konvensional Bank Syariah Institusi Negara Bank Indonesia (net, tidak termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan - Bank Indonesia (gross) - SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank NON-BANK Reksadana Asuransi Non Residen - Termasuk Pemerintah & Bank Sentral Negara Asing Dana Pensiun Individu Lain-lain TOTAL
Feb-16 SUN SBSN TOTAL 27.59 55.02 30.53 27.59 43.50 29.30 11.51 1.24 3.46 0.26 3.12
Mar-16 SUN SBSN TOTAL 26.13 45.43 28.63 26.13 36.35 27.45 9.09 1.18 3.71 0.92 3.35
Apr-16 SUN SBSN TOTAL 25.48 49.70 28.70 25.48 40.50 27.48 9.20 1.22 3.84 0.33 3.37
3.46
0.26
3.12
3.71
0.92
3.35
3.84
0.33
3.37
10.99 7.53 68.95 4.28 11.05 42.96 8.05 3.62 2.03 5.00 100.00
1.61 1.35 44.72 3.14 18.70 5.92 2.45 3.52 4.94 8.50 100.00
9.99 6.87 66.35 4.16 11.87 38.98 7.45 3.61 2.34 5.38 100.00
10.73 7.02 70.16 4.51 11.59 43.40 7.90 3.64 1.94 5.07 100.00
1.44 0.52 53.64 2.80 16.34 5.41 1.93 3.08 19.20 6.81 100.00
9.52 6.18 68.02 4.29 12.21 38.48 7.13 3.57 4.18 5.30 100.00
10.48 6.64 70.68 4.75 11.84 43.69 7.76 3.61 1.84 4.94 100.00
1.45 1.11 49.97 3.09 17.73 7.28 1.89 3.27 10.94 7.66 100.00
9.28 5.90 67.92 4.53 12.62 38.85 6.98 3.56 3.05 5.31 100.00
Catatan: 1) Non Residen terdiri dari Private Bank, Fund/Asset Manager, Perusahaan Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun. 2) Lain-lain diantaranya Perusahaan Sekuritas, Korporasi, dan Yayasan. *) termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank Indonesia. Source: BI-S4, data diolah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 46
Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan oleh Non Residen (Asing) berdasarkan Tenor 100.00%
45.33% 38.23% 45.01% 44.46% 42.81% 42.59% 43.70% 43.94% 44.35% 43.43% 44.56% 46.04% 46.05% 44.00% 44.67% 44.68% 45.16% 46.09% 46.78% 46.95%
80.00%
50.00%
39.63% 38.96% 38.85% 40.25%40.03% 38.94% 38.98% 38.61%38.51% 38.39% 37.59% 37.67% 37.04% 38.21% 37.75% 38.13% 38.48%
32.98%
60.00% 30.80%
30.00%
32.31%
33.58%34.11%34.51%34.88%34.95%35.67%36.18% 39.69%39.50%36.98%38.98%38.36% 27.83%32.04% 35.53%37.60% 37.78%37.50%36.92% 24.93%
40.00%
20.00%
0.00%
16.78%
10.00%
16.50% 12.88%15.23%14.33%14.09% 12.92%12.99%12.88% 8.19% 12.46%11.97% 11.04%11.43%11.02%12.30%11.82%11.89%11.53%10.81%10.78% 2.83% 5.41% 3.73% 3.80% 2.71% 2.89% 11.87% 3.20% 2.73% 2.34% 2.96% 2.64% 1.54% 1.51% 1.54% 1.28% 1.55% 1.57% 1.69% 1.82% 7.84% 4.99% 5.38% 5.16% 5.20% 4.65% 4.51% 5.29% 4.45% 3.50% 2.67% 3.33% 3.31% 3.85% 3.23% 3.04% 3.04% 3.22% 3.54%
-10.00%
0-1
>1-2
>2-5
>5-10
>10
% Kepemilikan Asing terhadap Total (RHS)
Sumber: BI-S4, data diolah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread terhadap UST- Feb 26 [bps] 600
500
400
PHIL 26
TURK 26
INDO 26
MEX 26
DATE Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 28-Apr-16 29-Apr-16
BRA 25
PHIL 26
TURK 26
BRA 25
INDO 26
MEX 26
UST 26
2.98 2.99 2.93 2.61 2.57 2.57
4.87 4.81 4.87 4.54 4.32 4.32
7.15 6.65 6.43 5.42 5.27 5.25
4.70 4.51 4.34 4.12 3.94 3.93
3.90 3.76 3.59 3.60 3.55 3.55
2.27 1.92 1.74 1.77 1.83 1.83
300
200
100
28-Apr-15
28-Jun-15
Source : Bloomberg | Mid Level
28-Aug-15
28-Oct-15
28-Dec-15
28-Feb-16
28-Apr-16
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread terhadap UST- Nov 45 [bps] 600 DATE
500
Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 28-Apr-16 29-Apr-16
INDO 46 5.78 5.54 5.65 5.22 5.14 5.11
MEX 46
BRAZ 45
5.37 5.46 5.11 4.70 4.61 4.65
7.93 7.63 7.48 6.53 6.46 6.47
TURK 45
COLM 45
5.738 5.625 5.701 5.294 5.312 5.371
UST 46
6.18 6.388 6.16 5.378 5.289 5.289
UST 45
2.612 2.680 2.678
3.023 2.752 2.609 2.602
400
300
200 TURK 45 100 28-Apr-15
28-Jun-15
28-Aug-15
COLM 45
28-Oct-15
INDO 46
28-Dec-15
MEX 46
BRAZ 45
28-Feb-16
28-Apr-16
Source : Bloomberg | Mid Level Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread terhadap 7Y Euro Midswap [bps] 550
Mexico 21 EuroBond (A3, BBB+) Turkey 21 EuroBond (Baa3, BBB-)
500
Brazil 21 EuroBond (Baa2, BBB)
450 400 350 300
Indo 21 EuroBond (Baa3, BBB-) Date 25/04/2016 26/04/2016 27/04/2016 28/04/2016 29/04/2016
7Y Euro Mexico 21 Turkey 21 Brazil 21 Indo 21 Midswap EuroBond EuroBond EuroBond EuroBond 0.2802 1.223 2.371 4.131 2.043 0.322 1.273 2.358 4.043 2.079 0.293 1.222 2.348 4.132 2.089 0.2875 1.27 2.311 4.104 2.081 0.2957 1.276 2.306 4.027 2.084
250 200 150 100
50
Source : Bloomberg | Mid Level
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread terhadap 10Y Euro Midswap [bps] 5.00
4.50
4.00
Date 25/04/2016 26/04/2016 27/04/2016 28/04/2016 29/04/2016
10Y Euro Mexico 24 Midswap EuroBond 0.6547 0.6984 0.643 0.635 0.665
Turkey 23 Indo 25 EuroBond EuroBond 2.808 3.086 2.813 3.106 2.81 3.099 2.781 3.074 2.779 3.068
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
MEX-24
Source : Bloomberg | Mid Level
TUR-23
INDO-25
EUROMIDSWAP 10Y Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (1) Summary Terms of Offering
RIEUR0725
RIJPY0818
Issuer
RIJPY0820
Republic of Indonesia
Issuer Ratings
BBB- stable (Fitch), BB+ positive (S&P), Baa3 stable (Moody’s)
BBB- (R&I)
Issue Ratings
BBB- (Fitch), BB+ (S&P), Baa3 (Moody’s)
BBB- (R&I)
Issue Size Pricing / Settlement Date Maturity Coupon Reoffer Yield / Price Format Listing Total Book Order
RIJPY0825
EUR fixed rate EUR1,250 billion 23 July / 31 July 2015 30 July 2025 3,375% payable semi annually 3,555% / 98,507% Rule 144A / Reg S SGX-ST, Frankfurt Open Market EUR2,4 billion
JPY fixed rate JPY22,5 bilion 04 August/ 13 August 2015 13 August 2018 1.08% 100% 87 bps over JP 3yr Swap 0.21% JPY 22,5 billion
JPY fixed rate JPY22,5 bilion 04 August/ 13 August 2015 13 August 2020 1.38% 100% 108 bps over JP 5yr Swap 0.30% JPY 22,5 billion
JPY fixed rate JPY55 billion 04 August/ 13 August 2015 13 August 2025 0.91% 100% 27 bps over JP 10yr Swap 0.64% JPY82,9 billion
Distribution
Indonesia 7%, Asia 13%, Europe 43%, USA 37%
Asia 100%
Asia 100%
Asia 100%
Investor Type
Fund / Asset Managers 66%, Banks/Private Banks 16%, Insurance / Pension Funds 9%, Central Banks/Sovereigen Funds 9%
City Bank 17.8%, Trust Banks 1.3%, Public Funds 29.1%, Life Insurance 3.3%, Regional Banks 7.1%, Shinkins 0.2%, Others 41.1%
City Bank 65.5%, Specialized Banks 5.8%, Public Funds 0.9%, Life Insurance 8.7%, Property Insurance 1.8%, Regional Banks 4.2%, Shinkins 12.2%, Others 0.9% Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (2) Summary Terms of Offering
Issuer Issue Ratings Issue Size Pricing / Settlement Date Maturity Coupon Price Spread Over US Treasury Yen Swap Rate Total Book Order
RI0126
RI0146
SNI21
SNI26
Republic of Indonesia
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III
Baa3 Stable (Moody’s), BB+ Stable (S&P), BBB- Stable (Fitch)
Baa3 Stable (Moody’s), BB+ Positive (S&P), BBB- Stable (Fitch)
USD fixed rate
USD fixed rate
USD2.25 billion 1 December / 8 December 2015 10 years due 8 January 2026 4.750% payable semi annually 4.800% / 99.599% Rule 144A / Reg S SGX-ST USD5.50 billion
USD1.25 billion 1 December / 8 December 2015 30 years due 8 January 2046 5.950% payable semi annually 6.000% / 99.299% Rule 144A / Reg S SGX-ST USD2.60 billion
USD750 million USD1.75 billion 21 March 2016 / 29 March 2016 21 March 2016 / 29 March 2016 5 years due 29 March 2021 10 years due 29 March 2026 3.400% payable semi annually 4.550% payable semi annually 3.400% / 100% 4.550% / 100% Rule 144A / Reg S Rule 144A / Reg S SGX-ST & Nasdaq Dubai SGX-ST & Nasdaq Dubai USD2.62 billion USD5.98 billion Middle East & Islamic investor 42%, Middle East & Islamic investor 28%, Indonesia 2%, Asia 22%, Europe 26%, Asia 31%, Indonesia 10%, Europe Asia 25%, Indonesia 10%, Europe USA 50% 15%, USA 2% 22%, USA 15%
Distribution
Indonesia 14%, Asia 10%, Europe 14%, USA 62%
Investor Type
Funds / Asset Managers 40%, Bank Funds / Asset Managers 59%, Bank Fund / Asset Managers 75%, Banks 15%, Fund / Asset Managers 71%, Banks 6%, 38%, Central Bank & Sovereign 25%, Central Bank & Sovereign Insurance / Pension Funds 4%, Private Insurance / Pension Funds 21%, Private Wealth Funds 13%, Insurance & Wealth Funds 8%, Insurance & Banks 1%, SWF 2% Banks 1%, SWF 1% Pension Company 5%, Private Bank Pension Company 4%, Private Bank 4% 4% Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 7 Penjaminan Pemerintah
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Definisi Kewajiban Penjaminan • Potensi kewajiban yang tidak tentu tetapi mengakui bahwa pengeluaran yang akan datang mungkin muncul jika persyaratan tertentu terpenuhi atau peristiwa tertentu terjadi (Glossary, The Scottish Public Finance Manual). • Kewajiban yang muncul dari kejadian-kejadian khusus, tidak terduga yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Kewajiban kontingensi dapat berupa eksplisit dan implisit (IMF, External Debt Statistics, Guide For Compilers And Users, 2003). Kewajiban eksplisit didefinisikan sebagai pengaturan kontrak-kontrak keuangan yang memberikan persyaratan-persyaratan tertentu yaitu persyaratan-persyaratan akan menjadi efektif jika salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan muncul untuk melakukan pembayaran dari nilai ekonomi atau dengan kata lain kewajiban kontingensi eksplisit muncul dari suatu pengaturan hukum atau kontrak (IMF, External Debt Statistics, Guide For Compilers and Users, 2003, hal 83). Kewajiban implisit tidak muncul dari suatu sumber hukum atau kontrak tetapi akan diketahui setelah kondisi atu kejadian terealisir.
• Biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah jika terjadi peristiwa atau kejadian tertentu baik secara eksplisit maupun implisit yaitu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau telah ditentukan dalam kontrak.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kebijakan Pengelolaan Kewajiban Penjaminan 1. Mitigasi Risiko Penjaminan Pemerintah ditujukan untuk meminimalkan risiko fiskal dan risiko terjadinya gagal bayar (default), yang dilakukan pada tahap evaluasi atas usulan penerbitan penjaminan Pemerintah, melalui: Menerbitkan benchmark pinjaman yang dijamin oleh Pemerintah Melakukan evaluasi kelayakan proyek dan perjanjian kerjasama dengan tujuan: a) memastikan proyek layak secara finansial; b) menentukan jangka waktu penjaminan; c) menentukan kewajiban finansial yang layak dijamin dan struktur transaksi dalam perjanjian kerjasama; d) meminimalkan risiko fiskal terkait substansi dalam klausul perjanjian kerjasama. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja (performance) proyek dan kondisi keuangan pihak terjamin; 2. Menyusun/menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait penjaminan sebagai landasan hukum bagi pengelolaan jaminan Pemerintah yang efektif dan efisien. 3. Menghentikan kebijakan pemberian jaminan Pemerintah yang bersifat penjaminan penuh (blanket guarantee), seperti penerbitan support letter untuk proyek-proyek Independent Power Producer (IPP) PT. PLN. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Batas Maksimal Kewajiban Penjaminan & Jenis Potensi Default Batas Maksimal Penjaminan adalah nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun tertentu. Batas Maksimal Penjaminan dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan memperhatikan proyeksi nilai proyek yang akan diusulkan untuk dijamin. Batas Maksimal Penjaminan untuk periode 2014 sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 2,57 % terhadap PDB atau secara nominal sebesar IDR357,4 triliun (asumsi PDB 2017 sebesar IDR13.906.449 miliar), sehingga pemberian jaminan untuk proyek baru tidak boleh melebihi Batas Maksimal Penjaminan dimaksud. Realisasi terhadap batas maksimal penjaminan 2014 – 2017 per akhir 2015 sebesar 0,23 % terhadap PDB. Sedangkan realisasi pemberian jaminan proyek FTP1, FTP2, PDAM, dan KPBU (awal 2008 sampai akhir tahun 2015 sebesar 1,76 persen terhadap PDB (asumsi PDB 2015 sebesar IDR11.540.790 miliar) atau nominal sebesar IDR203,1 triliun Risiko dalam pelaksanaan penjaminan yang berpotensi gagal bayar (default) meliputi: 1) Risiko dalam Penjaminan Kredit, yaitu: a) kondisi keuangan PT PLN/PDAM memburuk; b) perkembangan pelaksanaan proyek yang dijamin atau proyek lain yang berkaitan dengan proyek yang dijamin memburuk; c) kerugian nilai tukar, mengingat pendapatan PT PLN/PDAM dalam rupiah sedangkan kewajiban dalam bentuk USD; d) peningkatan suku bunga, mengingat semua pinjaman menggunakan tingkat suku bunga mengambang.
2) Risiko dalam Penjaminan Investasi, yaitu: a) Risiko atas kondisi keuangan Pemerintah Daerah atau BUMN/BUMD yang dijamin terkait kewajiban pembayaran (payment obligations). b) Risiko politik, antara lain: perubahan kebijakan/peraturan yang berdampak pada kerugian investor; lambatnya penerbitan izin dari instansi pemerintah terkait. c) Risiko bencana alam (natural force majeure) yang dapat mengganggu proyek yang menjadi tanggung jawab BUMN/BUMD. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Program Penjaminan Pemerintah (2008 s.d. saat ini) Tipe
Sektor Listrik
Dasar Hukum, Nama Program, Bentuk Penjaminan Perpres 91 Tahun 2007, Perpres 91/2007 dan PMK 44/2008
Fast Track Program Phase 1 (FTP 1) 10.000 MW
Penjaminan 100% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran PLN jika default
Air 1. Penjaminan Kredit
Infrastruktur
Perpres 29 Tahun 2009, dan PMK 229/2009
Percepatan Penyediaan Air Minum
Penjaminan 70% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran Pokok PDAM jika default
Perpres 82 Tahun 2015 dan PMK 189/2015
Pinjaman Langsung BUMN kepada Lembaga Keuangan Internasional
Penjaminan 100% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran BUMN jika default
Jalan tol
Listrik
2. Penjaminan Investasi Infrastruktur
Perpres 117 Tahun 2015 jo. Perpres 100 Tahun 2014 dan PMK 253/2015
Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
Penjaminan 100% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran PT Hutama Karya jika default
Perpres 48 Tahun 2011 dan PMK Fast Track Program Phase 2 (FTP 2) 10.000 139/2011 MW Penjaminan Kelayakan Usaha – Pemerintah menjamin kelayakan usaha PLN dalam membayar kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli Listrik kepada Pengembang Swasta, dan menjamin risiko politik
Perpres 78 Tahun 2010, Perpres 38 Public and Private Partnership (PPP) Tahun 2015 dan PMK 260/2010 Menjamin kewajiban financial Kementerian/Lembaga/Pemda/BUMN/BUMD dalam Perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha Swasta Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Dalam APBN Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan (miliar rupiah) No
Rincian Program Penjaminan
LKPP 2008 (Audited)
LKPP 2009 (Audited)
LKPP 2010 (Audited)
LKPP 2011 (Audited)
LKPP 2012 (Audited)
LKPP 2013 (Audited)
LKPP 2014 (Audited)
IDR 283.00 IDR 1,000.00 IDR 1,000.00
IDR 889.00
IDR 623.30
IDR 611.22
IDR 913.65
IDR 792.00
IDR 593.89
IDR 15.00
IDR 10.00
IDR 35.00
IDR 2.23
IDR 1.80
IDR 0.89
APBN-P 2015
APBN 2016
A. PENJAMINAN KREDIT 1. Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara (10.000 MW Tahap 1 (Fast Track Program/FTP 1)) 2. Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum 3. Penjaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui pinjaman langsung (direct lending ) dari lembaga keuangan internasional kepada Badan Usaha Milik Negara 4. Proyek Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Total Penjaminan Kredit
-
-
-
-
-
-
IDR 50.00 -
-
IDR 283.00 IDR 1,000.00 IDR 1,050.00
-
IDR 904.00
-
IDR 633.30
-
-
IDR 646.22
IDR 915.89
-
IDR 793.80
-
IDR 594.78
Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan (miliar rupiah) No
Rincian Program Penjaminan
LKPP 2008 (Audited)
LKPP 2009 (Audited)
LKPP 2010 (Audited)
LKPP 2011 (Audited)
LKPP 2012 (Audited)
LKPP 2013 (Audited)
LKPP 2014 (Audited)
APBN-P 2015
APBN 2016
B. PENJAMINAN INVESTASI 1. Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas (10.000 MW Tahap 2 (Fast Track Program/FTP 2)) 2. Proyek Kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (KPBU) Total Penjaminan Investasi
Total Penjaminan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IDR 0.00
IDR 0.00
-
-
-
-
IDR 59.82
IDR 48.18
IDR 49.70
IDR 323.23
IDR 0.00
IDR 0.00
IDR 0.00
IDR 59.82
IDR 48.18
IDR 49.70
IDR 323.23
IDR 283.00 IDR 1,000.00 IDR 1,050.00
IDR 904.00
IDR 633.30
IDR 706.04
IDR 964.07
IDR 843.50
IDR 918.01
• Anggaran kewajiban penjaminan dialokasikan dalam APBN hanya untuk proyek FTP1, PDAM, direct lending dan jalan tol sumatera dan KPBU sesuai dengan periode surat jaminan diterbitkan. • Alokasi anggaran kewajiban penjaminan program direct lending dan jalan tol sumatera akan diusulkan dalam APBN Perubahan 2016 • Alokasi anggaran kewajiban penjaminan tahun 2008 s.d 2012 tidak direalisasikan karena tidak ada klaim dari pihak terjamin. • Menurut PMK 30/2012, alokasi anggaran kewajiban penjaminan yang tidak terealisasi karena tidak terjadi klaim, akan dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah. • Adapun saldo dana cadangan per 31 Maret 2015 sebesar IDR1.670,1 miliar, yang berasal dari alokasi dana penjaminan TA 2013 dan TA 2014 (alokasi TA 2015 tidak dapat dipindahbukukan karena kebutuhan kapasitas fiskal APBN.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pengelolaan Kewajiban Penjaminan (per 31 Maret 2016)
No
Rincian Program Penjaminan
Pihak Terjamin
Penjaminan Yang Diterbitkan Nilai Pinjaman/ Investasi Jumlah (miliar) Surat Original Curr. Eq. IDR
Posisi Outstanding
• Asumsi kurs tengah BI IDR/USD1 posisi per akhir 31 Des 2015 IDR13.795/USD1
per 31 Des 2015 (miliar) Original Curr.
Eq. IDR
A. PENJAMINAN KREDIT 1. Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara (10.000 MW Tahap 1 (Fast Track Program/FTP 1)) 2. Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum 3. Penjaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui pinjaman langsung (direct lending ) dari lembaga keuangan internasional kepada Badan Usaha Milik Negara 4. Proyek Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
PT PLN (Persero)
11
USD 3.96
IDR 54,628.20
USD 2.74
IDR 37,765.64
25
IDR 35,678.74
IDR 35,678.74
IDR 18,975.76
IDR 18,975.76
PDAM Lembaga Keuangan Internasional
11
IDR 328.30
IDR 328.30
IDR 163.24
IDR 163.24
1
USD 0.60
IDR 8,277.00
-
-
2
IDR 1,721.34
IDR 1,721.34
-
-
PT Hutama Karya
Total Penjaminan Kredit
No
Rincian Program Penjaminan
50
Pihak Terjamin
USD 3.96 IDR 100,633.58 IDR 36,007.04
Penjaminan Yang Diterbitkan Nilai Pinjaman/ Investasi Jumlah (miliar) Surat Original Curr. Eq. IDR
USD 2.74 IDR 19,138.99
IDR 56,904.63
Posisi Eksposur
Eq. IDR
B. PENJAMINAN INVESTASI 1. Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Independent Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Power Terbarukan, Batubara dan Gas (10.000 MW Tahap Producer (IPP) 2 (Fast Track Program/FTP 2)) 2. Proyek Kerjasama Pemerintah dengan badan Badan Usaha usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Swasta Infrastruktur (KPBU) Total Penjaminan Investasi
Total Penjaminan
9
USD 4.95
IDR 68,285.25
-
-
1
USD 3.20
IDR 44,144.00
-
-
10
USD 8.15 IDR 112,429.25
60
IDR 213,062.83
USD 0.00
• Posisi outstanding pada penjaminan kredit merupakan sisa pokok pinjaman atau (jumlah penarikan dikurangipembayaran pokok pinjaman). • Posisi eksposur pada penjaminan investasi merupakan akumulasi realisasi investasi hingga periode berkenaan • Sampai dengan per 31 Desember 2015, belum terdapat eksposur dalam penjaminan investasi karena proyek belum tercapai target financial close, sebagai syarat efektifnya penjaminan
per 31 Des 2015 (miliar) Original Curr.
• Nilai Pinjaman/investasi adalah maksimum nilai jaminan yang tercantum dalam perjanjian/surat penjaminan
IDR 0.00
IDR 56,904.63 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Komposisi Kewajiban Penjaminan Pemerintah (per 31 Maret 2016) 1. Berdasarkan Komposisi Total Nilai Penjaminan Pemerintah • Komposisi total nilai penjaminan pemerintah berdasarkan jenis mata uang berkisar 82,3% dalam USD dan 17,7% dalam IDR berdasarkan jenis proyek berkisar 42,4% untuk proyek FTP1, 32% untuk proyek FTP 2, 20,7% untuk proyek KPBU
2. Berdasarkan Komposisi Total Outstanding Penjaminan Kredit • Komposisi total outstanding penjaminan kredit berdasarkan jenis lender berkisar 33,6% dari Bank BUMN, 25,56% dari Bank Swasta Domestik, 21,3% dari Bank Swasta Luar Negeri dan 21,3% dari BPD berdasarkan jenis tenor pinjaman berkisar 78,3% untuk tenor 10-13 tahun, 10,8% untuk tenor dibawah 10 tahun, dan 10,8% untuk tenor diatas 13 tahun berdasarkan jenis mata uang berkisar 66,4% dalam USD dan 33,6% dalam IDR 100% kredit pinjaman berbunga floating Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Maturity Profile Penjaminan Kredit yang Dijamin Pemerintah (per 31 Maret 2016)
• Maturity profile berdasarkan outstanding kredit pinjaman proyek FTP 1, PDAM, Direct Lending dan Jalan Tol. • Kredit pinjaman untuk Program Direct Lending dan Jalan Tol masih dalam masa grace period.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 8 Rating, Opini BPK, Kesimpulan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rating Indonesia Faktor Penentu Perbaikan Rating
Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 20072008
Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement
Pengelolaan utang pemerintah yang prudent:
Penurunan rasio utang terhadap PDB Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor
Sovereign Credit Rating (Fitch, Moody’s, S&P)
Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75-115bps
Country Risk Classification (CRC)
Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD
Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)
Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2016 Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
S&P CCC+ BCCC CCC+ B B+ B+ BBBBBBBBBB BB+ BB+ BB+ BB+ BB+ BB+
Fitch BBBB B+ B+ BBBBBBBB BB BB+ BBBBBBBBBBBBBBBBBB-
Rating Moody's R&I B3 BB3 BB3 BB3 BB2 BB2 B B2 BBB1 BBB a3 BB+ B a3 BB+ B a2 BB+ B a2 BB+ B a1 BB+ B aa3 BBBB aa3 BBBB aa3 BBBB aa3 BBBB aa3 BBB-
JCRA B B B+ B+ BBBB BB BB+ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB-
CRC 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3
S&P: Tanggal 21 Mei 2015 memperbaiki peringkat kredit Indonesia dari stable menjadi positive sekaligus mengafirmasi rating pada BB+ R&I: Tanggal 18 Oktober 2012 menaikkan kredit Indonesia dari BB+ menjadi BBBOECD: Tanggal 30 Maret 2012 menaikkan peringkat CRC Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3
Moody’s: Tanggal 18 Januari 2012 menaikkan sovereign credit rating Indonesia dari Ba1 menjadi Baa3 dengan outlook stable Fitch Ratings: Tanggal 15 Desember 2011 melakukan upgrade utk foreign currency long-term senior debt pada BBBdgn outlook stable. JCRA: Tanggal 13 Juli 2010 menaikan peringkat kredit Indonesia hingga masuk kategori Investment Grade dari BB+ menjadi BBBKementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rekapitalisasi Perbankan
Reprofiling VR & HB, Asset-Bond Swap, & penerbitan SUN jk panjang
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen
Non Investment grade
Non Investment grade
Krisis ekonomi 1998
Investment grade
Investment grade
Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)
Moodys’s menaikan rating ke Ba1 per 17 Januari 2011 Moodys’s menaikan rating ke Baa3 per 18 Januari 2012 S&P sempat menurunkan rating ke Selective Default namun direvisi kembali 2 hari kemudian
S&P’s menaikan rating ke BB+ per 8 April 2011
Fitch’s menaikan rating ke BBBper 15 Desember 2011
Fitch’s
S&P’s
Moody’s Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Performa Sovereign Rating Indonesia (1) Pada tanggal 4 April 2016, R&I memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB-
/stable outlook. Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan afirmasi tersebut adalah perekonomian Indonesia yang tetap stabil di tengah ketidakpastian eksternal yang masih berlanjut serta kebijakan moneter yang akomodatif dan kebijakan fiskal yang proaktif yang akan menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, defisit fiskal dipandang rendah, dengan kondisi fiskal yang terkendali. Likuiditas valas juga terjaga melalui kebijakan bank sentral dan kecukupan cadangan devisa yang baik, meskipun utang luar negeri swasta non-bank tetap perlu dicermati. Pada tanggal 28 Januari 2016, Moody’s memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada Baa3/stable outlook. Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan afirmasi tersebut adalah pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat di tengah peningkatan defisit fiskal dan respons kebijakan otoritas yang efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memastikan sektor eksternal yang sustainable. Selain itu, outlook stabil mencerminkan tetap kuatnya ketahanan Indonesia terhadap tekanan eksternal yang bersumber dari penurunan harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan internasional. Meskipun tekanan eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi masih berlangsung, perekonomian Indonesia tetap tumbuh lebih baik dibandingkan negara dengan peringkat yang sama. Fitch Ratings pada tanggal 6 November 2015 menegaskan Peringkat Rating (Sovereign Credit Rating) Republik Indonesia pada posisi BBB-/stable outlook (Investment Grade). Fitch menyatakan empat faktor kunci yang mendukung keputusan penegasan bagi sovereign credit rating Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif lebih tinggi dan stabil dibandingkan negara peers, berbagai inisiatif reformasi struktural melalui penerbitan rangkaian paket kebijakan ekonomi yang akan mampu memperbaiki iklim investasi, posisi utang pemerintah yang terjaga dan relatif lebih baik dibanding negara peers, serta sektor perbankan yang kuat dan solid. Lebih lanjut, Fitch menyatakan bahwa reformasi struktural yang dilakukan melalui berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan, seperti percepatan proses perizinan dan kebijakan pengupahan akan memperbaiki iklim investasi secara signifikan dalam jangka panjang dan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Di samping itu, Fitch menyatakan bahwa sektor perbankan Indonesia kuat dan solid dengan rasio kecukupan modal yang tinggi dan eksposur terhadap depresiasi rupiah yang terbatas. . Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Performa Sovereign Rating Indonesia (2)
Pada tanggal 21 Mei 2015, S&P memperbaiki peringkat kredit Indonesia dari stable menjadi positive sekaligus mengafirmasi rating pada BB+. S&P menyatakan, faktor utama yang mendukung perubahan outlook adalah perbaikan kerangka kebijakan yang dianggap berhasil meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter dan sistem keuangan. Kebijakan yang lebih efektif dan terarah telah memperkuat sektor fiskal dan cadangan devisa, serta memperbaiki ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Pada tanggal 18 Oktober 2012 R&I menaikkan SovereignCredit Rating Indonesia menjadi BBB- dengan Outlook stabil. R&I menyatakan bahwa faktor kunci yang mendukung keputusan upgrade bagi sovereign credit rating Indonesia adalah (1) Kekuatan Indonesia mencapai pertumbuhan yang tinggi ditengah penurunan ekonomi global (2) Pengelolaan fiskal yang konservatif (3) Utang pemerintah yang rendah dan (4) Sistem keuangan yang semakin stabil. Pada tanggal 30 Maret 2012, OECD menaikkan peringkat CRC (Country Risk Classification) Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3. Saat ini Indonesia berada dalam kelompok yang sama dengan negara-negara seperti Thailand, Uruguay, Afrika Selatan, Rusia, India, Brasil dan Peru. Tanggal 18 Januari 2012, Moody's Investors Services menaikkan sovereign credit rating Republik Indonesia dari Ba1 menjadi Baa3 dengan outlook stable. Adapun highlight dari Moody's antara lain sebagai berikut: "Some of the key drivers of the decision are Moody's anticipation that government financial metrics will remain in line with Baa peers, the demonstrated resilience of Indonesia's economic growth to large external shocks, the presence of policy buffers and tools that address financial vulnerabilities and a healthier banking system capable of withstanding stress" Tanggal 21 November 2012, Fitch mengaffirmasi peringkat kredit Indonesia di tingkat BBB- dengan outlook stable. Adapun highlight dari Fitch antara lain sebagai berikut: "the relatively high economic growth that is resilient to the declining global condition, high investment rate, low andPublic Relation Group declining public debt ratios and the strong overall macroeconomic policy framework" Tanggal 22 Oktober 2014), Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) telah melakukan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB-/stable outlook : faktor kunci yang mendukung afirmasi Sovereign Credit Rating Indonesia tersebut yakni pertumbuhan ekonomi yang kuat, pengelolaan fiskal dan sistem perbankan yang sehat, serta ketahanan perekonomian terhadap tekanan eksternal. Di sisi lain, faktor-faktor yang dinilai menjadi risiko bagi Sovereign Credit Rating Indonesia antara lain: ketergantungan pada komoditas sumber daya alam, defisit neraca berjalan dan aliran investasi yang fluktuatif, tingginya subsidi BBM, ketertinggalan infrastruktur dan pasar keuangan yang belum berkembang. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Opini BPK tentang Laporan Keuangan Tahun 2012 Laporan Keuangan BA-999.01 Pengelolaan
Utang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2013 dan 2014 BPK tidak memberikan opini terhadap
BA-999.01 namun hanya memberikan opini atas Laporan Keuangan BA-999 Bendahara Umum Negara (BUN) dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada 2014 tidak terdapat temuan yang material yang mempengaruhi opini atas Laporan Keuangan BA-999 Bendahara Umum Negara (BUN) tersebut. Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik
Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kesimpulan Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan
arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama. Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik. Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:
Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan bahkan dibandingkan rasio-rasio yang sama di negara lain, termasuk negara maju
Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin transparasi dan akuntabilitas publik
LK BA-999.01 Pengelolaan Utang Tahun 2008 s.d. 2012, dinilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Perbaikan credit rating Indonesia terutama terjadi mulai tahun 2005. Pada tahun 2011 S&P telah menaikkan rating Indonesia dari BB menjadi BB+, sedangkan JCRA, Fitch, Moody's dan R&I telah memasukkan Indonesia kedalam kategori negara Investment Grade Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 9
Ekstra Slide
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Utang Luar Negeri Indonesia
Jenis Utang Utang Dalam Negeri/Residen
Pemerintah a.
1,806.67
Swasta -
merupakan publikasi bersama antara Kementerian
1,806.67
2,279.73 b+c 3,694.04
Total
2,279.73
3,220.98
Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) yang
Total
Utang Luar Negeri / Non Residen b. 1,414.31 c.
5,500.71
Data Utang Luar Negeri Swasta ini diambil dari buku
Keuangan dan Bank Indonesia.
Berbeda dengan konsep buku saku, SULNI dalam menentukan Utang Luar Negeri, memakai konsep resident – non resident yaitu utang yang didasarkan pada kepemilikan non resident (bukan penduduk).
Buku Saku
SULNI
Dengan konsep resident – non resident, nilai utang
luar negeri terdiri dari : a.
Pinjaman Luar Negeri
b.
Surat Utang Negara yang dimiliki oleh non resident
Catatan : - Angka dalam Triliun Rupiah -Angka posisi utang per 31 Janurai 2015 - Tidak termasuk ULN Bank Indonesia
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
© 2016 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia Gedung Frans Seda Lantai 7 Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Tel. 021-3864778; fax. 021-3843712 www.djppr.kemenkeu.go.id Email :
[email protected]