Daftar Isi. 18. Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek Posisi Surat Berharga Negara Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan

Daftar Isi Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum 1. Latar Belakang (1) 2. Latar Belakang (2) 3. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang 4. Jenis-jenis Utang (1) 5. Jenis-jenis Utang (2) 6. Landasan Hukum Pengelolaan Utang

17.

Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2016

18.

Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2016 (Grafik)

Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman) 19. Posisi Utang Pemerintah Pusat 2011-2016 20.

Posisi Utang Pemerintah Pusat 2011-2016 (Grafik)

21.

Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat per 30 April 2016

22.

Posisi Surat Berharga Negara 2011 – 2016

23.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (1)

24.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (2)

25.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (Grafik)

26.

Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi

27.

Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi (Grafik)

28.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama

29.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Mata Uang Lainnya

Bagian 2

APBN, 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit APBN 2011-2016 Cashflow Pembiayaan 2011-2016 Defisit dan Pembiayaan APBN 2011-2016 Defisit Anggaran di Berbagai Negara 2011-2016 Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2016 Realisasi Penerbitan SBN 2016 Ringkasan Hasil Penerbitan SBN Tahun 2016 Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2011-2016 Pinjaman Tunai APBN 2016 Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2011 – 2016

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi 30.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Beberapa Mata Uang Utama (Grafik)

31.

Posisi Pinjaman Berdasarkan Status & Jumlah Loan

32.

Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman

Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN) 33. Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 34. Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara 35. Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara Tahun 2006-2016 36. Jatuh Tempo SBN Tradable 30 April 2016 37. Program Debt Switch dan Buyback SBN 38. Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap 39. Pemanfaatan Pinjaman 40. Rasio Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 41. Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2005 – 2015 42. Indikator Risiko Utang 2011-2016

Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri) 43.

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2015 dan 2016

44.

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016 (Grafik)

45.

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Per Denominasi TA 2015 dan 2016

46.

Rasio Pembayaran Bunga Utang

47.

Realisasi Pembayaran Bunga Utang

48.

Biaya Pinjaman dari Kreditur Multilateral

49.

Biaya Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)

50.

Kurva Imbal Hasil SUN Rupiah

51.

Kurva Imbal Hasil SUN Valas (dlm denominasi USD)

Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor) 52.

Perdagangan Rata-Rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder

53.

Perdagangan Rata-Rata Harian SBSN Rupiah di Pasar Sekunder Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi 54.

Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (Grafik)

67.

Program Penjaminan Pemerintah 2008 s.d. saat ini

55.

Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan

68.

Posisi Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Dalam APBN

56.

Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam %)

69.

Posisi Pengelolaan Kewajiban Penjaminan

57.

Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan oleh Non Residen (Asing) berdasarkan Tenor

70.

Komposisi Kewajiban Penjaminan Pemerintah

71.

58.

Spread terhadap UST- Feb 26

Maturity Profile Penjaminan Kredit yang Dijamin Pemerintah

59.

Spread terhadap UST- Nov 45

60.

Spread terhadap 7Y Euro Midswap

61.

Spread terhadap 10Y Euro Midswap

62.

Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (1)

63.

Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (2)

Bagian 7 Penjaminan Pemerintah

Bagian 8

Rating, Opini BPK, Kesimpulan 72.

Rating Indonesia

73.

Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)

74.


75.

Performa Sovereign Rating Indonesia (1)

76.

Performa Sovereign Rating Indonesia (2)

77.

Opini BPK tentang Laporan Keuangan

78.

Kesimpulan

64.

Kebijakan Pengelolaan Kewajiban Penjaminan

65.

Definisi Kewajiban Penjaminan

Bagian 9

66.

Batas Maksimal Kewajiban Penjaminan & Jenis Potensi Default

Ekstra Slide 79.

Utang Luar Negeri Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum


Latar Belakang (1)  Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN) yang menjadi bagian dari Kebijakan

Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan.  Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah: 



Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk:  Penciptaan kesempatan kerja;  Penurunan angka kemiskinan;  Penguatan pertumbuhan ekonomi. Menciptakan keamanan.

 Utang terutama merupakan konsekuensi dari postur APBN (yang mengalami defisit), dimana

Pendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara.  Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain

untuk:  Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat karya;  Meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH,Subsidi;  Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak;  Mempertahankan anggaran pendidikan 20%;  Meningkatkan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista);  Melanjutkan reformasi birokrasi. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (2)  Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara: 



Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing); Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yang lebih baik.

 Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari:

Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar;  Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998: 

 



Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.

Pembiayaan defisit APBN


Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang  Tujuan 

Tujuan Jangka Menengah:  Memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko

yang terkendali; dan  Mendukung terbentuknya pasar SBN yang dalam, aktif dan likuid.

 Tujuan Jangka Pendek atau Tahunan:  Memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan membayar kewajiban pokok utang

secara tepat waktu dan efisien.

 Kebijakan  

   

Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap; Melakukan pengembangan instrumen utang dan perluasan basis investor utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih sumber utang yang lebih sesuai kebutuhan dengan biaya yang minimal dan risiko terkendali; Memanfaatkan fleksibilitas pembiayaan utang untuk menjamin terpenuhinya pembiayaan APBN dengan biaya dan risiko yang optimal; Memaksimalkan pemanfaatan pinjaman untuk belanja modal terutama pembangunan infrastruktur; Melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka ALM Negara; Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Jenis-jenis Utang (1)  Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri : 

Pinjaman Luar Negeri World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor. 





Pinjaman Program : Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur. Pinjaman proyek : Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).

Pinjaman Dalam Negeri  



Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ; Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Jenis-jenis Utang (2)  Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing, tradable &

non-tradable, fixed & variable : 

Surat Utang Negara (SUN)  Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek  Obligasi Negara (> 1 thn) 





(s.d.12 bln);

Coupon Bond  Tradable: Obligasi Negara Ritel (ORI), FR/VR bond, SUN Valas Domestik , Global bond, Euro denominated Bonds, Samurai Bonds.  Non tradable: Saving Bonds Ritel (SBR), SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU ke BI untuk penyehatan dan restrukturisasi perbankan Zero coupon

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah Sale and Leased Back, Ijarah Assets to be Leased, Ijarah Al-khadamat dan Wakalah.  SBSN jangka pendek: Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S/Islamic T-Bills);  SBSN jangka panjang : SBSN Ritel (Sukuk Ritel/SR); Ijarah Fixed Rate (IFR); Global Sukuk (SNI); Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI); Project Based Sukuk (PBS) terdiri dari Project Underlying Sukuk dan Project Financing Sukuk.


Landasan Hukum Pengelolaan Utang  Ketentuan Perundang-undangan: Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;  Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;  Undang-Undang No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;  Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara;  Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;  Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah.  Peraturan Pemerintah No. 23/2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

 Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance:    

Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR; Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang; Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal; Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 2 APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit


APBN 2011–2016 [ Triliun Rupiah ]

LKPP A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Bukan Pajak / II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat a. Bunga Utang - Dalam Negeri - Luar Negeri b. Subsidi II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa / III. Suspend C./ Keseimbangan Primer D. / Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B) E. Pembiayaan I. Pembiayaan Utang II. Pembiayaan Non-Utang Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan Sumber: *) LKPP (DJPBN-Kemenkeu) **) APBNP (DJA-Kemenkeu)

2011 1,210.6 1,205.4 873.9 331.5 5.2 1,295.0 883.7 93.3 66.8 26.4 295.3 411.3 8.9 (84.4) 130.9 102.7 28.3 46.6

2012 1,338.1 1,332.3 980.5 351.8 5.8 1,491.4 1,010.6 100.5 70.2 30.3 346.4 480.6 0.2 (52.8) (153.3) 175.2 137.0 38.1 21.9

2013 1,438.9 1,432.1 1,077.3 354.8 6.8 1,650.6 1,137.2 113.0 98.7 14.3 355.0 513.3 0.1 (98.6) (211.7) 237.4 219.3 18.1 25.7

2014 1,550.5 1,545.5 1,146.9 398.6 5.0 1,777.2 1,203.6 133.4 118.8 14.6 392.0 573.7 (0.1) (93.3) (226.7) 248.9 253.2 (4.3) 22.2

APBN-P 2015 1,761.6 1,758.3 1,489.3 269.1 3.3 1,984.1 1,319.5 155.7 141.2 14.5 212.1 664.6 (66.8) (222.5) 222.5 279.4 (56.9) 0.0

APBN 2016 1,822.5 1,820.5 1,546.7 273.8 2.0 2,095.7 1,325.6 184.9 168.5 16.4 182.6 770.2 (88.2) (273.2) 273.2 330.9 (57.7) 0.0


Cashflow Pembiayaan 2011-2016 [ Miliar Rupiah ]

2011 Kebutuhan Pembiayaan Defisit Pembayaran Utang

Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri Penerusan Pinjaman Pembiayaan Non utang

Sumber Pembiayaan Utang

Penerbitan SBN, Bruto Penerbitan SBN Domestik Penerbitan SBN Valas Penarikan Pinjaman LN Pinjaman Program Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat Pinjaman Proyek untuk Penerusan Pinjaman Penarikan Pinjaman DN Non Utang

Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan Net Cash Flow Pembiayaan Utang Neto

Surat Berharga Negara Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Dalam Negeri Non Utang Neto

Sumber: *) LKPP (DJPBN-Kemenkeu) **) APBNP (DJA-Kemenkeu)

LKPP 2012

2013

2014

APBN-P 2015

APBN 2016

(245,479)

(357,337)

(393,596)

(475,561)

(527,103)

(640,349)

(84,399)

(153,301)

(211,673)

(226,692)

(222,507)

(273,179)

(138,818)

(178,174)

(164,301)

(239,536)

(223,452)

(303,641)

(87,272) (47,323) (4,224)

(123,193) (51,115) (113) (3,753)

(103,075) (57,204) (141) (3,881)

(174,468) (62,421) (141) (2,506)

(154,487) (64,183) (309) (4,472)

(228,499) (68,784) (448) (5,910)

(22,262)

(25,863)

(17,622) -904

(9,333)

(81,144)

(63,529)

292,029

379,195

419,317 342311.435

497,762

527,103

640,349

241,503

315,214

383,643

492,762

502,833

634,526

207,136 176,659 30,477 33,747 15,266 14,257 4,224 619

282,897 227,174 55,724 31,403 15,003 12,647 3,753 913

327,748 269,013 58,735 55,280 18,426 32,973 3,881 616 750

439,097 353,093 86,003 52,575 17,777 32,292 2,506 1,091

452,186

555,724

48,647 7,500 36,675 4,472 2,000

75,092 36,835 32,347 5,910 3,710

50,526

63,981

4,999

24,270

5,823

46,549 130,949

21,858 175,158

22,201 248,893

0 222,507

102,685

137,040

219,342

253,227

279,381

119,864 (17,799) 619

159,704 (23,464) 800

224,673 161485.7 (5,805) 474

264,629 (12,352) 950

297,698 (20,008) 1,691

(4,334)

(56,874)

28,264

38,119

35,674

25,722 -0.1 237,395

18,053

0 273,178 330,884

327,224 398 3,262 (57,706)


Defisit dan Pembiayaan APBN 2011-2016 Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN Kenaikan SBN periode 2011-2016, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik.

  [ Triliun Rupiah ]

[ % thd. PDB ]

298

290 270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 70 50 30 10 (10) (30) (50) (70) (90) (110) (130) (150) (170) (190) (210) (230) (250)

225

3

160

2

120

1

38

28

18 (84)

(17)

(1.1)

(153)

(212)

(5)

-

4

(23)

(11)

(4) (227)

(223)

(273)

(18)

(1)

(57) (1.9)

(58)

(1.9)

(2.3)

(2.2)

(2.3)

(2)

(3)

(4)

2011

SBN (neto)

Catatan: *) APBN-P **) APBN

4

265

2012

Pinjaman DN & LN (neto)

2013

Non-Utang (neto)

2014

Surplus (Defisit) APBN

2015*

2016**

Rasio Defisit APBN thd. PDB (RHS)


Defisit Anggaran di berbagai Negara 2011-2016 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0 -12.0

-14.0 2011 Brazil

2012 China

Indonesia

2013 Japan

2014 Mexico

Russia

2015 United Kingdom

2016 United States

Sumber : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2016 & Ministry of Finance Keterangan : - Nominal dalam % terhadap PDB - Khusus untuk Indonesia, Tahun 2011-2014 menggunakan data LKPP dan 2015-2016 menggunakan APBN-P



Defisit anggaran Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain.



UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2016 (miliar Rp)

Realisasi No.

Uraian

APBN-P

(2)

(1)

(3)

Sisa dari Pagu

s.d. tgl 30 April 2016 Nominal

%

(4)

(5) = (4) : (3)

Nominal

%

(6) = (3) - (4)

(7) = (6) : (3)

A. Belanja Utang

184,940.4

32,625.3

17.6

152,315.1

82.4

1

Bunga Utang Dalam Negeri

168,510.9

24,198.4

14.4

144,312.5

85.6

2 Bunga Utang Luar Negeri *) B. Pembiayaan I Pembiayaan Dalam Negeri

16,429.5 330,884.8 330,486.6

8,426.9 213,584.0 206,666.4

51.3 64.5 62.5

8,002.6 117,300.8 123,820.2

48.7 35.5 37.5

3,262.2

245.7

7.5

3,016.5

92.5

3,710.0

245.7

6.6

3,464.3

93.4

A. Pinjaman Dalam Negeri (Netto) 1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri 2. Cicilan Pokok PDN

B. Surat Berharga Negara (Netto) II

(447.8)

-

-

(447.8)

100.0

327,224.4 398.2 75,091.9

206,420.6 6,917.7 13,228.5

63.1 1,737.2 17.6

120,803.8 (6,519.5) 61,863.4

36.9 (1,637.2) 82.4

a. Pinjaman Program

36,835.0

6,738.0

18.3

30,097.0

81.7

b. Pinjaman Proyek 1. Pinjaman Proyek Pusat 2. SLA / Penerusan Pinjaman

38,256.9 32,347.2 5,909.7

6,490.5 5,973.3 517.2

17.0 18.5 8.8

31,766.4 26,373.9 5,392.5

83.0 81.5 91.2

(5,909.7) (68,784.0)

(517.2) (5,793.6)

8.8 8.4

(5,392.5) (62,990.4)

91.2 91.6

Pembiayaan Luar Negeri (Netto) 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)

2. Penerusan Pinjaman (SLA) 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Catatan: *) Termasuk realisasi Commitment Fee sebesar Rp 76,74 Miliar Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Penerbitan SBN 2016 Uraian

Target APBN Tahun 2016

Nominal Realisasi (30 April 2016)

% Realisasi (target APBN)

SBN Netto*

327,224,357

206,420,642

63.08%

SBN Jatuh Tempo 2016

228,499,399 3,000,000

100,363,990

43.92% 0.00%

555,723,756

306,784,632

55.20%

- Rencana Buyback Kebutuhan Penerbitan 2016 (Gross)** SUN SUN Domestik - ON - SPN - Private Placement - SUN RITEL SUN Valas - SUN Valas USD - Sun Valas Domestik - SUN Valas Yen - SUN Valas EUR

195,897,132 147,254,132 106,100,000 24,400,000 16,754,132

SBSN

110,887,500

SBSN Domestik SBSN Valas

48,643,000 48,643,000

77,480,000 33,407,500

*) SBN Netto tidak termasuk utang bunga **) Kebutuhan penerbitan menyesuaikan realisasi cash management dan debt switch - Nominal dalam juta Rupiah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Ringkasan Hasil Penerbitan SBN Tahun 2016 Tanggal Tanggal Metode Lelang/ Setelmen/Settl Penerbitan/ Pricing ement Date Issuance Method Date 5-Apr-16

7-Apr-16

Lelang

12-Apr-16

14-Apr-16

Lelang

476,430,890 1,716,000 2,182,000 4,826,000 2,176,000 2,351,000 13,251,000

Total Penaw aran Diterima/ Aw arded Bid 262,414,632 500,000 750,000 2,260,000 610,000 1,665,000 5,785,000

5.55000%

4,755,000

2,000,000

2.38

6.45000%

3,040,000

2,000,000

1.52

7.32987%

7.35000%

3,055,700

1,300,000

2.35

7.64000%

7.52318%

7.54000%

11,096,000

6,650,000

1.67

7.97000%

7.79986%

7.82000%

10,084,000

6,050,000

1.67

32,030,700 3,105,000 4,813,000 2,295,000 1,756,000 3,344,000 15,313,000

18,000,000 1,000,000 1,010,000 1,370,000 1,585,000 1,220,000 6,185,000

3.11 4.77 1.68 1.11 2.74

Jatuh Kupon/Imbala Tempo/Maturity n - Coupon Date

Low est Incoming Yield/Price

G r a n d T o t a l s.d. 31 Maret 2016 SPNS06102016 06-Oct-16 Diskonto PBS006 15-Sep-20 8.25000% PBS009 25-Jan-18 7.75000% PBS011 15-Aug-23 8.75000% PBS012 15-Nov-31 8.87500% Total

5.56250% 7.71875% 7.43750% 8.00000% 8.28125%

6.25000% 8.06250% 7.90625% 8.31250% 8.75000%

5.62500% 7.74996% 7.51649% 8.00000% 8.30854%

SPN03160713

13-Jul-16

Diskonto

5.39000%

6.20000%

5.47600%

SPN12170413

13-Apr-17

Diskonto

6.30000%

6.69000%

6.35500%

FR0053

15-Jul-21

8.25000%

7.28000%

7.48000%

FR0056

15-Sep-26

8.37500%

7.49000%

FR0073

15-Jul-31

8.75000%

7.72000%

Seri/Series

Highest Incoming WAY Aw arded Yield/Price

Highest Aw arded Yield/Price

Total Penaw aran/ Incoming Bid

Bid to cover ratio

3.43 2.91 2.14 3.57 1.41

19-Apr-16

21-Apr-16

Lelang

SPNS06102016 PBS009 PBS006 PBS011 PBS012

Total 06-Oct-16 25-Jan-18 15-Sep-20 15-Aug-23 15-Nov-31 Total

Diskonto 7.75000% 8.25000% 8.75000% 8.87500%

5.43750% 7.31250% 7.46875% 7.68750% 7.93750%

7.00000% 7.68750% 7.84375% 8.03125% 8.50000%

5.54933% 7.41996% 7.59562% 7.72423% 7.99843%

26-Apr-16

28-Apr-16

Lelang

SPN12170106

06-Jan-17

Diskonto

5.80000%

7.00000%

5.90000%

6.00000%

4,746,000

3,000,000

1.58

FR0053

15-Jul-21

8.25000%

7.35000%

7.55000%

7.38887%

7.42000%

4,041,000

2,850,000

1.42

FR0056

15-Sep-26

8.37500%

7.64000%

8.10000%

7.66996%

7.69000%

8,950,500

4,700,000

1.90

FR0072

15-May-36

8.25000%

7.86000%

9.00000%

7.86981%

7.88000%

4,525,400

1,150,000

3.94

FR0067

15-Feb-44

8.75000%

7.95000%

8.50000%

8.12451%

8.20000%

2,148,500

1,700,000

1.26

24,411,400 1,000,000 1,000,000 562,436,990

13,400,000 1,000,000 1,000,000 306,784,632

25-Apr-16

27-Apr-16

Private Placement SDHI2019C

Total 27-Apr-19 7.20000% Total G r a n d T o t a l s.d. 30 April 2016

Informasi lebih lanjut dapat melalui website: www.djppr.kemenkeu.go.id


1.00

Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2011-2016 [triliun rupiah]

LKBA 999.01 JENIS PEMBIAYAAN

2016

2011

2012

2013

2014

TOTAL

34.37

32.32

50.05

52.62

82.66

78.80

13.47

equivalent dlm miliar USD

3.79

3.34

4.51

4.28

5.95

5.67

1.00

15.27

15.00

18.39

17.77

55.08

36.84

6.74

1.68

1.55

1.55

1.48

3.89

2.65

0.50

10.76

8.62

9.60

9.22

30.22

-

6.74

0.0%

b. A D B

3.63

5.81

4.90

4.86

19.29

-

-

0.0%

c. JAPAN

0.87

-

3.89

-

-

-

0.0%

d. FRANCE

-

-

-

1.24

2.15

-

-

0.0%

e. I D B

-

0.57

-

-

-

-

-

0.0%

f. GERMANY

-

-

-

2.44

3.42

-

-

0.0%

18.48

16.40

31.12

33.76

26.80

38.26

6.49


2.04

1.70

2.91

2.71

2.00

2.75

0.48

3. Pinjaman Dalam Negeri

0.62

0.91

0.54

1.09

0.78

3.71

0.25


0.07

0.09

0.05

0.09

0.06

0.27

0.02

1. Pinjaman Program equivalent dlm miliar USD a. World Bank

2. Pinjaman Proyek

2015

APBN

Realisasi Per April Nominal % 17.1% 18.3%

17.0% 6.6%

Sumber/Catatan: -) LKBA 999.01 (DJPPR) -) APBN (DJA-Kemenkeu) Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia

Pinjaman Tunai APBN 2016 (Juta USD)

Lender/Program

Nominal Loan

I

World Bank

a

Local Government and Decentralization Project (LGDP) I-II

230.00

-

b

Sustainable and Inclusive Energy Program (SIEP) (Carry over dari 2015)

500.00

500.00

c

Revenue Collection Program Loan

400.00

-

II

ADB

1,000.00

-

1

Stepping Up Investment for Growth Acceleration Program

500.00

-

2

Fiscal Policy Support Program

500.00

III

KFW

220.00

-

1

Stepping Up Investment for Growth Acceleration Program

220.00

-

AFD

150.00

-

Fiscal - Development Program Loan

150.00

-

IV 1 IV -

Lainnya Masih dalam proses Penjajakan Total

1,130.00

Realisasi

150.00 150.00 2,650.00

500.00

500.00

*) Data per tanggal 30 April 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2011 - 2016 2011

2012

2013

2014

2015*

2016* 75.1

80

55.3

60

[ triliun Rupiah ]

40

33.7

52.6

48.6

31.4

20 0 -20

-17.8

-40

-60

0.4

-5.8

-47.3

-12.4

-23.5 -51.1

-57.2

-20.0

-62.4

-64.2

-80 Penarikan Pinjaman LN, bruto

Pembayaran Pokok Pinjaman LN

-68.8

Pembiayaan Pinjaman LN, neto

[ triliun Rupiah ] 2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

Penarikan Pinjaman LN, bruto

33.75

31.40

55.28

52.58

48.65

75.09

Pembayaran Pokok Pinjaman LN

(47.32)

(51.12)

(57.20)

(62.42)

(64.18)

(68.78)

Pembiayaan Pinjaman LN, neto

(17.80)

(23.46)

(5.81)

(12.35)

(20.01)

0.40

Keterangan: - Angka LKPP- sumber DJPBN *) APBNP/APBN – sumber DJA Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2016 APBN-P NEGARA

A. Organisasi Internasional

Juta USD

Realisasi per 30 April 2016 Miliar IDR

Juta USD

Miliar IDR

% thd TOTAL APBN

844.63

11,740.39

169.00

2,269.98

35.0%

499.47

6,942.66

120.36

1,621.12

4.2%

ADB

141.26

1,963.50

16.01

217.52

0.6%

IDB

185.94

2,584.51

25.83

341.05

0.9%

17.97

249.72

6.80

90.28

0.2%

1,907.66

26,516.51

314.03

4,220.49

11.0%

JAPAN

594.16

8,258.84

49.07

651.68

1.7%

CHINA

296.10

4,115.80

10.54

142.24

0.4%

FRANCE

162.21

2,254.74

121.82

1,655.85

4.3%

KOREA

189.36

2,632.08

71.31

947.35

2.5%

GERMANY

10.59

147.25

-

-

0.0%

SPAIN

12.48

173.45

0.47

6.39

0.0%

642.76

8,934.34

60.82

817.00

2.1%

2,752.29

38,256.89

483.03

6,490.47

17.0%

WORLD BANK (IBRD & IDA)

IFAD B. Creditor Country

NEGARA LAINNYA TOTAL

Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia

Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2016 (Grafik) [ % dari Pagu Pinjaman Proyek di APBN ]

[ Miliar Rupiah ]

1,800

5.0%

4.4%

4.4%

1,600

4.5%

1,400

4.0% 3.5%

1,200

3.0%

2.6%

1,000

2.2%

800

2.5%

1.8%

2.0%

600

1.5%

0.9%

400

0.6% 0.2%

200

1.0%

0.4% 0.0%

0.0%

GERMANY

SPAIN

0.5%

-

0.0% WORLD BANK

ADB

IDB

IFAD

JAPAN

Penarikan

APBN Juta USD Miliar IDR TOTAL

2,752.29

38,256.89

CHINA

FRANCE

KOREA

NEGARA LAINNYA

% thd APBN 2016 (RHS)

Realisasi per 30 April 2016 Juta USD Miliar IDR 483.03

6,490.47

% thd APBN 17.0%


Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman)


Posisi Utang Pemerintah Pusat, 2011-2016 2011

2012

2013

2014

2015 #)

Maret 2016

April 2016

Angka dalam Triliun Rupiah

Total Utang Pemerintah Pusat a. Pinjaman 1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) 2). Pinjaman Dalam Negeri b. Surat Berharga Negara ##

Denominasi Valas ) Denominasi Rupiah

Nominal

###) %

1,808.95

1,977.71

2,375.50

2,608.78

3,098.64

3,236.61

3,279.28

100.0%

621.29

616.61

714.44

677.56

751.92

746.02

749.37

22.9%

620.28

614.81

712.17

674.33

748.06

741.83

745.04

22.7%

381.66

359.80

383.53

334.62

337.83

340.28

347.30

10.6%

212.96

230.23

288.29

292.33

359.97

352.12

349.08

10.6%

25.15

24.37

40.00

47.15

50.08

49.28

48.51

1.5%

0.50

0.41

0.35

0.24

0.17

0.14

0.15

0.0%

1.01

1.80

2.27

3.22

3.86

4.19

4.33

0.1%

1,187.66

1,361.10

1,661.05

1,931.22

2,346.73

2,490.58

2,529.92

77.1%

195.63

264.91

399.40

456.62

610.63

658.59

656.59

20.0%

992.03

1,096.19

1,261.65

1,474.60

1,736.09

1,832.00

1,873.32

57.1%

199.49

204.52

194.89

209.71

224.62

243.79

248.36

100.0%

68.51

63.76

58.61

54.47

54.51

56.19

56.75

22.9%

68.40

63.58

58.43

54.21

54.23

55.88

56.43

22.7%

42.09

37.21

31.47

26.90

24.49

25.63

26.30

10.6%

23.49

23.81

23.65

23.50

26.09

26.52

26.44

10.6%

2.77

2.52

3.28

3.79

3.63

3.71

3.67

1.5%

0.06

0.04

0.03

0.02

0.01

0.01

0.01

0.0%

0.11

0.19

0.19

0.26

0.28

0.32

0.33

0.1%

130.97

140.76

136.27

155.24

170.11

187.60

191.60

77.1%

Angka dalam Miliar US Dolar

Total Utang Pemerintah Pusat a. Pinjaman 1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) 2). Pinjaman Dalam Negeri b. Surat Berharga Negara ##

Denominasi Valas ) Denominasi Rupiah

21.57

27.39

32.77

36.71

44.26

49.61

49.73

20.0%

109.40

113.36

103.51

118.54

125.85

137.99

141.88

57.1%

9,068

9,670

12,189

12,440

13,795

13,276

13,204

Nilai Tukar Rupiah (IDR thd US$1)

Catatan : * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial

#)

Angka sementara, tidak termasuk Pre-Funding Termasuk SUN Valas Domestik ###) Tidak Termasuk Accrued Interest sebesar Rp 40,82 triliun ##)


Posisi Utang Pemerintah Pusat, 2011-2016 (Grafik) [ Triliun Rupiah ]

3,200 749 752

2,700 678

2,200 714

1,700

617 621 1,931

1,661 700

2,530

2,347

1,200 1,361

1,188

200 2011

2012

2013

2014

Pinjaman

Tahun Pinjaman

2011

2012

2015*)

SBN

2013

2014

2016*)

[ triliun Rupiah dan % ] 2015*)

2016*)

621

34%

617

31%

714

30%

678

26%

752

24%

749

23%

SBN

1,188

66%

1,361

69%

1,661

70%

1,931

74%

2,347

76%

2,530

77%

Total Utang Pemerintah Pusat

1,809

100%

1,978

100%

2,375

100%

2,609

100%

3,099

100%

3,279

100%

Catatan: *) Angka sementara Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat per 30 April 2016 [triliun Rupiah] 300

250 76

37

69

6

200

60

28

111

18

214

196 167

132

157 123

120

124

115

208

10 15

24 48

20 99 17

53

15

14

47

53

71

29

4

3

2

6 27

43

43

50

98

Pinjaman

2038

2037

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

-

18

1 17 2041-2054

50

179

2040

100

33

45

53

2039

54

2036

72

2035

66 150

SBN

Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Pinjaman SBN

32% 68%

33% 67%

28% 72%

28% 72%

38% 62%

27% 73%

30% 70%

28% 72%

15% 85%

21% 79%

15% 85%

33% 67%

28% 72%

Tahun Pinjaman SBN

2029 15% 85%

2030 37% 63%

2031 17% 83%

2032 24% 76%

2033 21% 79%

2034 9% 91%

2035 19% 81%

2036 8% 92%

2037 6% 94%

2038 3% 97%

2039 14% 86%

2040 2041-54 7% 3% 93% 97%


Posisi Surat Berharga Negara 2011 – 2016 SURAT BERHARGA NEGARA

Des'15 (*)

Des'14

Dec'13

Dec'12

Des-11

30-Apr-16

31-Mar-16

A. Dapat Diperdagangkan

919,236

1,085,173

1,394,652

1,666,576

2,057,480

2,228,801

2,268,279

1. Denominasi Rupiah

723,606

820,266

995,252

1,209,960

1,446,846

1,570,215

1,611,685

684,618 29,900 2,512 517,142 135,063

757,231 22,820 1,263 610,393 122,755

908,078 34,050 751,273 122,755

1,099,257 39,950 945,963 113,344

1,288,610 42,950 1,148,916 96,743

1,365,993 31,950 1,246,316 87,727

1,397,393 38,950 1,270,716 87,727

38,988 37,668 1,320 195,630 18,700 1,650 95,000

63,035 62,840 195 264,907 22,950 2,650 155,000

87,174 78,541 8,633 399,400 27,140 4,150 155,000

-

-

-

110,704 99,969 10,735 456,616 29,190 5,000 155,000 1,000

158,236 149,221 9,015 610,634 32,690 7,000 255,000 2,250

204,222 193,262 10,960 658,586 35,290 9,500 255,000 2,250

214,292 203,732 10,560 656,594 35,290 9,500 255,000 2,250

268,419

275,927

266,403

264,642

289,248

261,784

261,637

244,636

240,144

234,870

229,054

222,642

220,984

220,477

23,783

35,783

31,533

33,197

1,712 36,697

2,073 36,697

-

-

2,391

22,434 36,697 5,084 2,391

2,391

2,391

a. Surat Utang Negara (SUN) 1) Surat Perbendaharan Negara 2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 4) Obligasi Negara Variable Rate b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate ++) 2) Surat Perbendaharaan Negara-Syariah 2. Denominasi Valuta Asing a. SUN Valas (dalam juta US$) ***) b. SBSN Valas (dalam juta US$) c. SUN Valas (dalam juta JPY) d. SUN Valas (dalam juta EUR) B. Tidak Dapat Diperdagangkan a. Surat Utang kepada Bank Indonesia b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement c. Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI d. SPNS/ Private Placement e. SBR001 TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B)

-

1,187,655

1,361,101

1,661,055

1,931,218

2,346,728

2,490,585

2,529,917

9,068 116.80

9,670 111.97

12,189 116.17

12,440.000 104.25 15,133.27

13,795.000 114.52 15,069.68

13,276.000 118.18 15,029.77

13,204.000 123.02 15,030.13

Catatan: - Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain +) - Termasuk ORI ++)

- Termasuk Sukuk Ritel - +++) Termasuk SUN Valas domestik - Asumsi Kurs (IDR/US$1) - Asumsi Kurs (IDR/JPY1) - Asumsi Kurs (IDR/EUR1)

(*) Tidak termasuk Accrued Interest Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (1) [ triliun IDR ]

NEGARA A. PINJAMAN - Pinjaman Luar Negeri 1. BILATERAL a. Japan

2011

2012

2013

2014

2015

Per April 2016 *) Nominal

% Total

621.29

616.70

714.44

677.56

751.92

749.37

22.9%

620.28

614.90

712.17

674.33

748.06

745.04

22.7%

381.66

359.80

383.53

334.62

337.83

347.30

10.6%

280.45

256.10

254.71

212.78

213.31

226.56

6.9%

b. France

20.90

21.30

25.94

24.63

26.22

25.53

0.8%

c. Germany

20.29

20.00

23.71

21.34

22.10

21.71

0.7%

d. South Korea

6.99

6.59

12.21

15.16

19.76

19.74

0.6%

e. Tiongkok/China

8.02

7.56

10.77

11.60

13.01

11.98

0.4%

14.69

13.85

15.14

13.04

11.39

10.72

0.3%

g. Australia

8.52

8.03

9.19

8.31

8.00

7.85

0.2%

h. Spain

4.06

3.83

4.55

4.20

4.04

3.84

0.1%

i. Russia

1.44

1.36

3.20

3.55

3.78

3.52

0.1%

6.13

5.78

6.31

4.89

3.61

3.42

0.1%

10.17

15.40

17.80

15.12

12.62

12.43

0.4%

212.96

230.23

288.29

292.33

359.97

349.08

10.6%

108.73

122.53

163.77

175.03

221.51

218.66

6.7%

97.92

100.37

114.58

107.35

126.83

118.68

3.6%

c. IDB

4.23

5.09

7.22

7.35

8.88

9.00

0.3%

d. IFAD

1.17

1.26

1.80

1.85

2.14

2.16

0.1%

e. EIB

0.53

0.57

0.60

0.48

0.38

0.36

0.0%

f. NIB

0.39

0.31

0.34

0.27

0.23

0.21

0.0%

f. United States

*) Kingdom j. United k. Others 2. MULTILATERAL a. Bank Dunia b. ADB

Catatan: *) Angka sementara. **) Termasuk SUN Valas Domestik Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (2) [ triliun IDR ]

NEGARA 3. KOMERSIAL BANK

2011

2012

2013

2014

2015

Per April 2016 *) Nominal % Total

25.15

24.46

40.00

47.15

50.08

48.51

1.5%

a. United States

1.42

1.38

4.78

6.81

9.35

9.16

0.3%

b. Singapore

2.23

2.17

2.39

7.41

8.67

8.17

0.2%

c. France

2.88

2.80

5.54

7.41

7.48

8.04

0.2%

d. Netherlands

6.85

6.66

8.42

8.08

7.60

7.23

0.2%

e. Austria

8.01

7.79

9.12

6.98

5.82

5.62

0.2%

f. Russia

0.00

0.00

4.81

4.99

5.56

5.32

0.2%

g. United Kingdom

1.22

1.18

1.24

0.87

1.05

0.96

0.0%

h. Japan

0.10

0.10

0.33

0.66

0.96

0.78

0.0%

i. Taiwan

0.07

0.07

0.20

0.56

0.70

0.64

0.0%

0.11

0.11

0.49

0.68

0.66

0.62

0.0%

2.26

2.19

2.69

2.70

2.24

1.97

0.1%

0.50

0.41

0.35

0.24

0.17

0.15

0.0%

1.01

1.80

2.27

3.22

3.86

4.33

0.1%

1,187.66

1,361.10

1,661.05

1,931.22

2,346.73

2,529.92

77.1%

Denominasi Valas **)

195.63

264.91

399.40

456.62

610.63

656.59

20.0%

Denominasi Rupiah

992.03

1,096.19

1,261.65

1,474.60

1,736.09

1,873.32

57.1%

1,808.95

1,977.80

2,375.50

2,608.78

3,098.64

3,279.28

100.0%

*) j. Germany k. Others 4. SUPPLIERS - Pinjaman Dalam Negeri B. SURAT UTANG NEGARA

TOTAL UTANG

Catatan: *) Angka sementara. **) Termasuk SUN Valas Domestik Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Pinjaman Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (Grafik) 100% 90%

16%

80% 70%

16%

16%

17%

16%

29%

29%

31%

28%

30%

2014

2015

Apr-16

16%

18% 20%

60%

23% 50%

26%

40% 30% 20%

45%

42%

36%

10% 0%

2011

Jepang Bilateral lainnya IDB SUPPLIERS

2012

2013

Perancis Bank Dunia Multilateral lainnya Pinjaman Dalam Negeri

Jerman ADB KOMERSIAL

Pinjaman Luar Negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi [ miliar IDR ]

2011 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

2012

2013

2014

2015

2016 *)

19,593

17,369

19,124

17,352

17,913

17,492

7,479

7,052

7,138

6,081

6,165

6,373

Industri Pengolahan

18,483

14,916

14,027

11,004

10,211

10,399

Listrik, Gas & Air Bersih

53,145

49,532

51,488

44,840

46,094

47,118

114,340

112,227

122,628

110,010

112,678

113,002

6,290

5,276

4,801

3,671

3,155

3,073

Pengangkutan & Komunikasi

20,001

20,176

20,764

17,735

18,039

18,801

Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan

88,092

98,963

127,770

134,589

194,912

192,959

Jasa-jasa

163,684

168,519

214,405

223,140

242,963

238,722

Sektor Lain

130,185

122,575

132,295

109,136

99,786

101,429

621,292

616,605

714,441

677,557

751,915

749,367

Pertambangan & Penggalian

Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran

TOTAL Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia

Catatan: *) Data per tanggal 30 April 2016 - Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik - Angka Sektor Keuangan didominasi oleh Pinjaman Program Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi (Grafik) Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia

2014

192,959

2015

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

Pertambangan & Penggalian

Industri Pengolahan

Listrik, Gas & Air Bersih

Bangunan

Perdagangan, Hotel & Restoran

Pengangkutan & Komunikasi

Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan

Jasa-jasa

101,429 3,073 18,801

17,492 6,373 10,399 47,118

99,786

112,678 3,155 18,039

17,913 6,165 10,211 46,094

109,136

134,589 3,671 17,735

17,352 6,081 11,004 44,840

110,010

132,295

127,770

122,628 4,801 20,764

2013

113,002

194,912

223,140

214,405

2012

19,124 7,138 14,027 51,488

98,963

112,227 5,276 20,176

17,369 7,052 14,916 49,532

2011

122,575

163,684 88,092

114,340 6,290 20,001

19,593 7,479 18,483 53,145

100,000

-

130,185

150,000

50,000

168,519

200,000

238,722

[ miliar IDR ]

2016*)

Sektor Lain

Catatan: *) Data per tanggal 30 April 2016


Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama 2011

2012

2013

2014

2015

2016 ***

dalam mata uang asli IDR*)

992.84

1,097.99

1,263.93

1,477.83

1,739.95

1,877.65

44.35

49.83

56.77

60.98

69.81

75.24

2,585.42

2,511.84

2,395.29

2,223.12

2,126.85

2,101.43

EUR**)

4.71

4.49

4.23

5.13

6.11

6.15

SDR**)

2.19

2.17

2.07

1.94

1.80

1.72

AUD**)

0.33

0.40

0.45

0.47

0.49

0.49

USD**) JPY**)

Mata Uang Lainnya

-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------

equivalent dlm triliun Rupiah IDR

992.84

1,097.99

1,263.93

1,477.83

1,739.95

1,877.65

USD

402.16

481.86

691.97

758.64

963.01

993.47

JPY

301.98

281.23

278.26

231.76

243.58

258.51

EUR

55.30

57.54

71.11

77.68

92.14

92.43

SDR

30.44

32.41

38.93

35.01

34.48

32.06

AUD

3.05 23.18 1,808.95

4.03 22.65 1,977.71

4.85 26.45 2,375.50

4.82 23.04 2,608.78

4.93 20.55 3,098.64

4.94 20.22 3,279.28

9,068.00

9,670.00

12,189.00

12,440.00

13,795.00

13,204.00

Kurs Tengah JPY thd US$1

77.64

86.37

104.92

119.33

120.45

107.33

Kurs Tengah EUR thd US$1

0.77

0.75

0.72

0.82

0.92

0.88

Mata Uang Lainnya Total Kurs Tengah IDR thd US$1

Catatan: *) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah,

**) Nominal dalam Miliar,

***) Per 30 April 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Mata Uang Lainnya 2011

2012

2013

2014

2015

2016 **

dalam mata uang asli ACU*) ADB*) CAD*) CHF*) CNY*) DKK*) GBP*) KRW*) KWD*) SAR*) WBD*)

0.30 0.13 0.15 0.27 1.55 0.05 0.41 196.63 0.01

0.34 0.11 0.14 0.24 1.55 0.04 0.36 213.32 0.01

0.38 0.09 0.45 0.21 1.55 0.04 0.31 219.57 0.01

0.41 0.07 0.12 0.17 1.55 0.03 0.25 217.27 0.01

0.35 0.06 0.11 0.12 1.47 0.03 0.18 225.62 0.00

0.37 0.06 0.10 0.12 1.40 0.03 0.18 227.39 0.00

0.11 0.42

0.10 0.21

0.09 0.10

0.11 0.03

0.09 0.01

0.12 0.00

4.22 1.16 1.31 2.62 2.23 0.07 5.77

5.09 1.06 1.35 2.55 2.38 0.07 5.66

7.22 1.09 1.48 2.92 3.10 0.08 6.19

7.35 0.83 1.27 2.18 3.15 0.06 4.77

6.78 0.83 1.08 1.74 3.13 0.05 3.68

6.89 0.85 1.10 1.71 2.85 0.05 3.44

1.54 0.20 0.26 3.78 23.18

1.93 0.30 0.26 1.99 22.65

2.53 0.32 0.29 1.23 26.45

2.48 0.25 0.36 0.33 23.04

2.64 0.21 0.34 0.07 20.55

2.64 0.20 0.44 0.05 20.22

equivalent dlm triliun Rupiah ACU ADB CAD CHF CNY DKK GBP KRW KWD SAR WBD TOTAL

Catatan: *) Nominal dalam Miliar,

**) Per 30 April 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama (Grafik) 100%

1%

1% 3%

2%

3%

90%

2%

3%

2%

12%

14%

17%

1%

1%

1%

9%

1% 3% 8%

29%

31%

30%

3%

1%

1%

3% 8%

80% 70% 22%

24%

29%

55%

56%

53%

57%

56%

57%

2011

2012

2013

2014

2015

2016*)

60% 50% 40%

30% 20% 10% 0%

IDR

USD

JPY

EUR

SDR

AUD

Lainnya

Catatan: *) Data per tanggal 30 April 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

1%

Posisi Pinjaman Berdasarkan Status dan Jumlah Loan ACTIVE NEGARA Jml Loan PINJAMAN LUAR NEGERI 1. NEGARA

FULLY DISBURSED

Outstanding (dlm Milyar IDR)

183

117,979

103

72,914

Jml Loan

TOTAL


Jml Loan


%

1328

627,061

1511

745,040

99.4%

914

303,197

1017

376,112

50.2%

a. Jepang

4

1,256

5

909

9

2,165

0.3%

b. Perancis

0

-

7

35

7

35

0.0%

c. Jerman

0

-

1

365

1

365

0.0%

d. Amerika Serikat

6

8,136

157

19,877

2.7%

e. Belanda

0

-

9

447

0.1%

f. Negara lainnya

93

63,522

735

289,701

828

353,223

47.1%

80

45,065

414

323,864

494

368,929

49.2%

a. Bank Dunia

29

32,458

141

187,181

170

219,639

29.3%

b. ADB

13

4,380

161

114,300

174

118,680

15.8%

c. IDB

2

1,895

78

19,457

80

21,352

2.8%

d. IFAD

35

6,274

32

2,725

67

8,999

1.2%

e. EIB

1

0

-

1

58

0.0%

f. NIB

0

-

2

201

2

201

0.0%

PINJAMAN DALAM NEGERI

37

627

143

3,700

180

4,327

0.6%

TOTAL

220

118,606

1471

630,761

1691

749,367

100.0%

2. ORGANISASI INTERNASIONAL

58

11,741 447

163 9

Catatan: *) Data per tanggal 30 April 2016 -- Angka termasuk Accrued Interest Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman [%]

[ Triliun Rupiah ]

90%

40

80%

35

70%

30

60%

50% 40%

36.84

2.00

7.50

17.77

3.71

30%

18.43

16.40

15.00

18.48

5

15.27

15

41.15

36.85

20

10

34.80

25

38.26

45

-

20% 10% 0%

2011

2012

2013

2014

PINJAMAN PROGRAM PINJAMAN DLM NEGERI % PINJ. PROYEK (RHS)

2015*

2016*

PINJAMAN PROYEK % PINJ. PROGRAM (RHS) % PINJ. DLM. NEGERI (RHS)

[Triliun Rupiah]

JENIS PINJAMAN

2011

%

2012

%

2013

%

2014

%

2015*

%

2016*

%

PINJAMAN PROGRAM

15.27 44%

15.00 46%

18.43 33%

17.77 33%

7.50 15%

36.84 47%

PINJAMAN PROYEK

18.48 54%

16.40 51%

36.85 66%

34.80 65%

41.15 81%

38.26 49%

PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL Keterangan: - Angka LKPP- sumber DJPBN *) APBNP/APBN – sumber DJA

0.62 34.37

2%

0.91 32.32

3%

0.62 55.90

1%

1.09 53.66

2%

2.00 50.65

4%

3.71

5%

78.80


Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)


Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB [ %]

[ triliun rupiah]

100.0% 10,000

90.0% 80.0%

8,000

70.0% 60.0%

6,000 50.0% 40.0%

4,000 23.1% 15.2%

2,000

7.9%

24.9%

24.7%

15.8%

17.4%

18.3%

7.2%

7.5%

6.4%

23.0%

26.8%

27.0%

20.3%

21.0%

6.5%

5.9%

30.0% 20.0% 10.0%

0

0.0% 2011

2012

2013

2014

2015*)

2016**)

Pinjaman

SBN

PDB

Rasio Pinjaman thd PDB (RHS)

Rasio SBN thd PDB (RHS)

Rasio Total Utang thd. PDB (RHS)

[ triliun Rupiah ]

Pinjaman SBN Total Utang PDB

2011 621 1,188 1,809 7,832

2012 617 1,361 1,978 8,616

2013 710 1,661 2,371 9,525

2014 678 1,931 2,609 10,543

2015*) 752 2,347 3,098 11,541

2016**) 756 2,674 3,429 12,705

Catatan : *) Angka proyeksi menggunakan PDB berdasarkan asumsi APBN-P **) Angka APBN 2016 - Angka PDB 2010 – 2015 menggunakan tahun dasar 2010 atas harga berlaku Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara 300 250 200 150 100 50 0

2006

2016

Sumber : IMF, World Economic Outlook Database, April 2016 & Kementerian Keuangan, diolah

Keterangan: - Nominal dalam % terhadap PDB 

Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara Tahun 2006-2016 Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju -50.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

Turkey Philippines Indonesia India Germany Poland Thailand Brazil Italy Japan Colombia Malaysia South Africa United States United Kingdom Australia Chile

Sumber : IMF, World Economic Outlook Database, April 2016 & Kementerian Keuangan, diolah

Keterangan: - Nominal dalam % terhadap PDB Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Jatuh Tempo SBN Tradable 30 April 2016 [Trilliun Rupiah]

200.00 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00

-

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

TOTAL

-

SUKUK USD

-

SUKUK IDR

-

SUN JPY

-

-

-

SUN EUR

-

-

-

SUN USD

-

-

SUN IDR

-

101. 116. 144. 176. 102. 140. 104. 95.4 196. 105. 134. 45.1 50.2 92.1 25.6 60.3 42.8 47.8 92.4 21.1 36.3 36.3 42.0 -

-

13.2 19.8

-

30.1 20.4 30.6 31.5 22.8 2.77 4.31 10.1

-

-

-

-

13.2

-

19.8 26.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.22

-

-

-

7.38

-

15.0

-

-

1.55

-

3.79

-

-

2.18

-

-

-

-

-

-

6.77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.1

-

20.3 25.0 26.4 26.4 33.0 26.4 33.0 26.4 26.4 33.0

71.4 75.2 72.4 94.5 43.2 92.7 56.6 62.4 150. 26.0 101. 41.4 50.2 92.1 23.5 60.3 42.8 47.8 92.4

-

-

-

-

7.53 13.5 41.7 29.7 46.5 26.4 16.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.53

-

-

9.93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.8 26.4

-

-

-

32.2 6.40 15.6

-

-

4.11 10.1

29.7 19.8 26.4 26.4 16.5

13.5 12.0

-

20.1

-


-

Program Debt Switch dan Buyback SBN Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk Tenor Seri Yang Hendak Ditukar

Tenor Seri Penukar

Vol. Yang Diterima (milliar Rupiah) 664

Tahun

Frekuensi Lelang

2011

4

< 1 tahun s.d. 4 tahun

15 tahun

2012

4


10 s.d. 15 tahun

11,859

2013

5


5 s.d. 15 tahun

1,976

2014

4


5 s.d. 20 tahun

5,944

2015

2


10 s.d. 20 tahun

3,005

2016*

1


15 s.d. 20 tahun

472

Total

23,920

Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar, pengelolaan portofolio utang dan mengurangi outstanding utang yang diterbitkan dengan kupon tinggi Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Frekuensi (Lelang dan Transaksi Langsung) 10 6 5 3 3

Tenor Seri Yang Dibeli Kembali < 1 tahun s.d. 20 tahun < 1 tahun s.d. 5 tahun 3 tahun s.d. 25 tahun s.d 15 tahun < 1 tahun s.d. 4 tahun

Total *) Data Lelang Debtswitch dan Buyback sampai dengan bulan April 2016

Vol. Dibeli Kembali (milliar Rupiah) 3,500 1,138 1551 1351 1,401 8,941 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap [ Dalam Juta] Pembatalan

Proyek Negara

Debt Swap

1

2

Jumlah

Nama

Komitmen

Realisasi

5

6

4

3

Elementary Education

EUR

12.8 EUR

25.6 EUR

25.6

Debt Swap II

Junior Secondary Education

EUR

11.5 EUR

23.0 EUR

23.0

Debt Swap IIIa

Financial Assistance for Environmental Investements EUR for Micro and Small Enterprises Project

6.3 EUR

12.5 EUR

12.2

Debt Swap IIIb

Strengthening the Development of National Parks in Fragile Ecosystems

EUR

6.3 EUR

12.5 EUR

0.0

Debt Swap IV

School Reconstruction and Rehabilitation in Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java

EUR

10.0 EUR

20.0 EUR

20.0

Debt Swap V

Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria EUR (GFATM)

25.0 EUR

50.0 EUR

50.0

Debt Swap VII

Indonesian - German Scholarship Program

EUR

9.4 EUR

18.8 EUR

18.8

Italy

Debt Swap I

Housing and Setlement

EUR

5.7 EUR

5.7 EUR

5.7

USA

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA

USD

20.0 USD

29.9 USD

27.4

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA II

USD

23.8 USD

29.5 USD

21.9

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA III**)

USD

12.7 USD

12.7 USD

2.7

AUD

37.5 AUD

75.0 AUD

57.2

EUR

87.0 EUR

168.1 EUR

155.3

USD

56.4 USD

72.1 USD

52.0

AUD

37.5 AUD

75.0 AUD

57.2

Germany Debt Swap I

Australia Debt Swap

Debt2Health

TOTAL

TOTAL Equivalent juta USD

178.2

309.1

262.4

Keterangan: *) untuk TFCA

Jumlah kontribusi dari GoI sebesar USD 20 juta Jumlah kontribusi dari NGO Conservation Int'l Foundation & Yayasan Kehati sebesar USD 2 juta Jumlah yang akan dicancel dikemudian hari sebesar USD 29,921,500 (principal + interest) **) Terdapat penambahan komitmen sebesar USD 12.684.814,6 untuk menambah pendanaan untuk kegiatan di wilayah yang sama pada DNS TFCA I


*)

Pemanfaatan Pinjaman No.

Executing Agency

Komitmen Pinjaman

Penarikan

Belum Tertarik

Availability Period

Kegiatan Pada Kementerian/Lembaga 12,905.74 6,239.94 6,665.80 2001-2023 1 Badan Informasi Geospasial 59.38 57.82 1.56 2007-2017 2 Bappenas 175.65 88.19 87.46 2011-2023 3 BP Batam 50.00 2.56 47.44 2014-2019 4 BPKP 57.75 24.84 32.91 2012-2018 5 BPS 47.00 3.26 43.74 2011-2018 6 Kemenag 128.35 0.19 128.16 2011-2017 7 kemenaker 32.25 0.10 32.16 2013-2017 8 Kemendikbud 86.60 81.14 5.46 2006-2016 9 KemenDPDTT 509.22 313.13 196.08 2008-2018 10 Kemenhan 3,863.73 2,458.57 1,405.16 2010-2020 11 Kemenhub 2,317.80 535.16 1,782.65 2001-2022 12 Kemenkominfo 54.35 31.46 22.89 2014-2018 13 KemenPUPERA 3,998.83 2,055.20 1,943.64 2005-2021 14 Kemenristek Dikti 829.96 260.30 569.66 2007-2020 15 Kementan 122.69 56.25 66.43 2011-2019 16 KKP 210.69 104.73 105.95 2012-2019 17 LIPI 16.64 11.56 5.08 2011-2016 18 POLRI 344.87 155.50 189.37 2011-2018 Penerusan Pinjaman 4,662.91 652.52 4,010.39 2005-2022 1 PT PERTAMINA 540.10 91.99 448.11 2011-2019 2 PT PII 29.60 1.69 27.91 2012-2018 3 PT PLN 3,993.21 458.96 3,534.25 2006-2025 4 PT SMI 100.00 99.88 0.12 2010-2016 Sub Total (K/L+BUMN) 17,568.66 6,892.46 10,676.20 2001-2023 *Availability period : periode sejak pinjaman ditandatangani hingga batas akhir penarikan dana - Data per 30 April 2016; angka dalam Juta US Dolar

Komitmen Pinjaman

Nama Program

No.

Penarikan

Belum Tertarik

Pinjaman Tunai World Bank

1,000.00

546.15

453.85

500.00

46.15

453.85

500.00

500.00

-

Total Pinjaman Tunai

1,000.00

546.15

453.85

Grand Total (K/L+BUMN+Program loan)

18,568.66

7,438.61

11,130.05

1 Local Government Decentralization Project II 2

First Indonesia Sustainable and Inclusive Energy Development Policy Loan


Rasio Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 9.0% 8.0% 7.9% 7.0%

7.4%

7.1%

6.0%

5.7%

5.0%

5.4%

5.5%

2015

2016*

4.0% 3.0% 2.0%

1.0% 0.0%

2011

2012

2013

2014

Catatan: Pembayaran kewajiban pinjaman= Pembayaran Bunga dan Pokok Pinjaman • *) Angka Sementara, APBN 2016 • Data Per 30 April 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2005-2015 Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan dibandingkan negara lain Dalam USD 70,000

65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 07,000

06,000

05,000

04,000

03,000

02,000

01,000

00 India

Indonesia

Philippines

Thailand

Chile

South Africa 2005

Sumber: World Economic Outlook – IMF, April 2016 & CEIC

Colombia

Brazil

Turkey

Malaysia

Poland

Japan

2015


Indikator Risiko Utang 2011-2016 Interest Rate Risk

Exchange Rate Risk 45.1

25.9 22.5

23.2

18.8 16.2

16.0

21.0 14.8

21.1

14.0

2012

2013

Variable rate ratio [%]

2014

2015*)

Apr-16**)

11.7

10.2

2011

2012

Refixing rate [%]

22.7

2013

2014

2015*)

2015*)

Apr-16**)

FX Debt to total debt ratio (%)

21.5

21.8

35.3

33.9

20.1

21.8

33.8 23.9

9.33 8.2

2012

2014

33.4

32.4

9.60

2011

2013

11.0

Debt Maturing 34.6

9.28

11.8

10.7

FX Debt to GDP ratio (%) **)

9.73

9.32

42.7

12.7

Average Time To Maturity 9.70

43.9

43.4

19.2

10.4

2011

46.7

44.4

Apr-16**)

2011

7.2

2012 in < 1 year (%)

8.6

7.7

2013

2014

in < 3 year (%)

8.5

7.9

2015*)

Apr-16**)

in < 5 year (%)

ATM (in years)

Catatan: *) Angka Sementara **) Menggunakan PDB Seri 2010 Atas Harga Berlaku Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)


Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2015 dan 2016 [ miliar Rupiah ]

Pagu APBNP 2015 I. POKOK A. PINJAMAN

Realisasi 2015

% thd APBNP

Pagu APBN 2016

Realisasi Pembayaran 2016 *) Januari

Februari

Maret

Q-1

April

Q-2

Total

% thd Pagu APBN

248,105

226,264

91.2%

295,384

29,304

49,750

30,381

109,435

9,715

9,715

119,150

40.34%

64,493

66,139

102.6%

69,232

3,624

1,794

4,345

9,764

5,794

5,794

15,557

22.47%

a. Pinjaman Dalam Negeri b. Pinjaman Luar Negeri

309 64,183

141 65,998

45.7% 102.8%

448 68,784

3,624

1,794

4,345

9,764

5,794

5,794

15,557

0.00% 22.62%

B. SURAT BERHARGA NEGARA

183,612

160,125

87.2%

226,152

25,680

47,956

26,036

99,672

3,921

3,921

103,593

45.81%

167,112 129,917 37,196 16,500 16,500 -

147,219 110,632 36,587 12,906 12,906 -

88.1% 85.2% 98.4% 78.2% 78.2% 0.0%

209,642 153,344 56,298 16,510 16,510 -

13,183 11,659 1,524 12,497 12,497 -

47,956 26,895 21,061 -

26,036 24,569 1,467 -

87,174 63,123 24,051 12,497 12,497 -

3,921 1,021 2,900 -

3,921 1,021 2,900 -

91,095 64,144 26,951 12,497 12,497 -

43.45% 41.83% 47.87% 75.70% 75.70% 0.00%

155,731

156,008

100.2%

184,940

18,144

7,529

27,277

52,950

10,572

10,572

63,522

34.35%

14,844

14,402

97.0%

16,826

838

636

1,026

2,501

2,145

2,145

4,646

27.61%

a. Pinjaman Dalam Negeri b. Pinjaman Luar Negeri

317 14,527

296 14,106

93.4% 97.1%

396 16,430

838

636

1,026

2,501

156 1,989

156 1,989

156 4,489

39.47% 27.33%

B. SURAT BERHARGA NEGARA

140,886

141,606

100.5%

168,115

17,305

6,893

26,251

50,449

8,427

8,427

58,876

35.02%

109,457 97,037 12,420 31,429 27,602 3,828

110,739 97,382 13,357 30,867 27,090 3,777

101.2% 100.4% 107.5% 98.2% 98.1% 98.7%

130,678 116,737 13,941 37,437 31,902 5,535

10,686 9,445 1,240 6,620 6,620 -

6,156 4,704 1,452 737 737 -

22,384 20,734 1,650 3,866 2,796 1,070

39,226 34,883 4,343 11,223 10,153 1,070

5,884 4,643 1,241 2,543 2,538 5

5,884 4,643 1,241 2,543 2,538 5

45,110 39,526 5,584 13,766 12,691 1,075

34.52% 33.86% 40.05% 36.77% 39.78% 19.42%

403,836

382,272

94.7%

480,324

47,448

57,279

57,658

162,385

20,287

20,287

182,672

38.03%

1. SBN Rupiah a. SUN b. SBSN 2. SBN Valas a. SUN b. SBSN II. BUNGA A. PINJAMAN

1. SBN Rupiah a. SUN b. SBSN 2. SBN Valas a. SUN b. SBSN III. TOTAL POKOK + BUNGA

Catatan : *) Angka sementara, realisasi per 30 April 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016 (Grafik) 250,000

50% 46% 45% 226,152

200,000

40% 35%

35%

Miliar Rupiah

168,115 150,000

30%

28%

25%

22% 103,593

100,000

20% 58,876

15%

69,232 50,000

10% 5%

15,557 16,826 4,646 -

0% A. PINJAMAN

B. SBN

A. PINJAMAN

POKOK

Pagu

B. SBN BUNGA

Realisasi *)

% thd Pagu (RHS)


Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Per Denominasi TA 2015 dan 2016 [ miliar Rupiah ]

Pagu APBNP 2015 A. Denominasi Rupiah

Realisasi 2015

% thd APBNP

Pagu APBN 2016

Realisasi Pembayaran 2016 *) Januari

Februari

Maret

Q-1

April

Q-2

Total

% thd Pagu APBN

277,196

258,396

93.2%

341,164

23,868

54,112

48,420

126,400

9,961

9,961

136,361

39.97%

167,422

147,360

88.0%

210,090

13,183

47,956

26,036

87,174

3,921

3,921

91,095

43.36%

309

141

45.7%

448

-

-

-

-

-

-

-

0.00%

167,112

147,219

88.1%

209,642

13,183

47,956

26,036

87,174

3,921

3,921

91,095

43.45%

109,774

111,035

101.1%

131,074

10,686

6,156

22,384

39,226

6,040

6,040

45,266

34.53%

317

296

93.4%

396

-

-

-

-

156

156

156

39.47%

b. SBN Rupiah

109,457

110,739

101.2%

130,678

10,686

6,156

22,384

39,226

5,884

5,884

45,110

34.52%

B. Denominasi Valas

126,640

123,876

97.8%

139,160

23,580

3,168

9,238

35,985

10,325

10,325

46,310

33.28%

80,683

78,904

97.8%

85,294

16,122

1,794

4,345

22,261

5,794

5,794

28,055

32.89%

a. Pinjaman Luar Negeri

64,183

65,998

102.8%

68,784

3,624

1,794

4,345

9,764

5,794

5,794

15,557

22.62%

b. SBN Valas

16,500

12,906

78.2%

16,510

12,497

-

-

12,497

-

-

12,497

75.70%

45,956

44,972

97.9%

53,866

7,458

1,373

4,893

13,724

4,532

4,532

18,256

33.89%

a. Pinjaman Luar Negeri

14,527

14,106

97.1%

16,430

838

636

1,026

2,501

1,989

1,989

4,489

27.33%

b. SBN Valas

31,429

30,867

98.2%

37,437

6,620

737

3,866

11,223

2,543

2,543

13,766

36.77%

403,836

382,272

94.7%

480,324

47,448

57,279

57,658

162,385

20,287

20,287

182,672

38.03%

1. POKOK a. Pinjaman Dalam Negeri b. SBN Rupiah 2. BUNGA a. Pinjaman Dalam Negeri

1. POKOK

2. BUNGA

C. DENOMINASI RUPIAH DAN VALAS


Rasio Pembayaran Bunga Utang 12% 10%

8% 6% 4% 2% 0% 2011 terhadap Penerimaan

terhadap Penerimaan terhadap Belanja terhadap Rata-rata Outstanding terhadap PDB Keterangan: *) Realisasi Sementara **) APBN 2016

2012

2013

terhadap Belanja

2011 7.7% 7.2% 5.4% 1.2%

2014

2015*)

terhadap Rata-rata Outstanding

2012 7.5% 6.7% 5.3% 1.2%

2013 7.9% 6.8% 5.2% 1.2%

2014 8.6% 7.5% 5.4% 1.3%

2016**) terhadap PDB

2015*) 10.5% 7.9% 5.5% 1.4%

2016**) 10.1% 8.8% 5.7% 1.5%


Realisasi Pembayaran Bunga Utang 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0%

71.7%

69.9% 87.3%

89.1%

90.7%

91.1%

12.7%

10.9%

9.3%

8.9%

2013

2014

2015*

2016*

50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0%

28.3%

30.1%

0.0%

2011

2012

Pembayaran Bunga Utang DN

Pembayaran Bunga Utang LN

[triliun Rupiah ]

2011

Pembayaran Bunga Utang

2015* 2016* Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % 93.26 100.00 100.52 100.00 113.04 100.00 133.44 100.00 155.73 100.00 184.94 100.00

a. Pembayaran Bunga Utang DN b. Pembayaran Bunga Utang LN

66.83 26.43

Keterangan: - Angka LKPP- sumber DJPBN *) APBNP/APBN – sumber DJA

2012

71.66 28.34

70.22 30.29

2013

69.86 30.14

98.71 14.32

2014

87.33 118.84 12.67 14.60

89.06 141.20 10.94 14.53

90.67 168.51 9.33 16.43

91.12 8.88


Profil Pinjaman dari Kreditur Multilateral Description

Multilateral IFAD

IDB

ADB-OCR

15-18 yea rs

15-20 yea rs

up to 32 yea rs

3 yea rs

3-5 yea rs

up to 8 yea rs

12 yea rs

11-15 yea rs

5-27 yea rs

Commitment Charge

-

-

0.15%

Front End Fee

-

-

-

Service Charge

-

LIBOR (swa p) + 1.35%

-

Loan Maturity Grace Period Repayment Period

IFAD Referenc e Rate ****) Interest Rate/Mark-up ***)

LIBOR + 0,50%*) ALM ≤ 13 yea rs = Nil **) 13 yea rs< ALM ≤ 16 yea rs = 0.10 % p.a **)

Maturity Premium

16 yea rs < ALM <= 19 yea rs = 0.20% p.a **)

IBRD-WB (Variable Spread) Average Maturity (years) USD Le ndi ng Ra te s *****)

AM < 8

8< AM <= 10

10 < AM <= 12

12< AM <= 15

15 < AM <= 18

18 < AM <= 20

LIBOR + 0.3%

LIBOR + 0.3%

LIBOR + 0.3%

LIBOR + 0.4%

LIBOR + 0.5%

N/A

LIBOR + 0.7%

LIBOR + 0.8%

0.25%

Front-End Fee *****) USD Le ndi ng Ra te s ******)

LIBOR + 0.3%

LIBOR + 0.4%

LIBOR + 0.5%

LIBOR + 0.6%

Front-End Fee ******)

0.25%

Commitment Fee ******)

0.25%

*) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada dan/atau setelah 1 Januari 2014 **) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada atau setelah 1 April 2012 ***) Mark-up = margin (khusus Loan IDB) ****) LIBOR + weighted average variable rate IBRD *****) untuk loan yang undangan untuk melakukan negosiasinya setelah 30 Juni 2014 ******) untuk pinjaman yang disetujui paling lambat 30 September 2014 atau yang Undangan untuk melakukan Negosiasinya diterbitkan paling lambat 30 Juni 2014 ALM = Average Loan Maturity Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Profil Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang) Bilateral Jepang/ Japan (JICA) General terms Description

Prefential terms

STEP

S t a nda rd O ption1 O ption2 S t a nda rd O ption1 O ption2 O ption3 S t a nda rd O ption

Loan Maturity

25 years

20 years

15 years

40 years

30 years 20 years

15 years

40 years

30 years

Grace Period

7 years

6 years

5 years

10 years

10 years

5 years

10 years

10 years

25 years

20 years

15 years

40 years

30 years 20 years

15 years

40 years

20 years

Repayment Period Commitment Charge

-

Front End Fee Service Charge

6 years

0.20% -

-

-

-

-

-

-

-

-

0,95%

0,80%

0,30%

0,25%

0,20%

0,15%

0,10%

0,10%

Interest Rate (for non c onsultant servic es) 1,40%

Interest Rate (for c onsultant servic es)

0,01%

Maturity Premium


Kurva Imbal Hasil SUN Rupiah [%]

Tenor

Apr-16

Apr-16

Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec '11

1Y

6.54

7.45

6.41

6.67

3.96

4.35

2Y

6.94

8.42

7.14

7.43

4.32

4.92

3Y

7.23

8.71

7.41

7.63

4.52

5.22

4Y

7.27

8.74

7.67

7.84

4.63

5.24

5Y

7.37

8.75

7.64

7.91

4.65

5.35

6Y

7.50

8.87

7.80

8.02

4.88

5.45

7Y

7.58

8.87

7.87

8.20

4.98

5.83

10Y

7.67

8.69

7.75

8.38

5.15

5.96

15Y

7.87

8.93

8.13

8.89

5.87

6.56

20Y

7.86

8.91

8.26

8.97

6.24

7.02

30Y

8.13

9.22

8.61

9.21

6.34

7.26

Dec-15

Dec-14

Dec-13

Dec-12

Dec '11

12

10

8

6

4 1Y

2Y

3Y

4Y

5Y

6Y

7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Source : IDMA, Bloomberg | Mid Level Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Kurva Imbal Hasil SUN Valas (dalam denominasi US Dollar) [%]

Tenor 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 20 Y 25 Y 30 Y

Apr-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 1.393 1.663 1.16 1.68 1.42 1.886 2.332 1.87 2.21 1.42 2.306 2.989 2.39 2.99 1.65 2.726 3.551 3.15 3.56 1.97 3.029 4.060 3.52 4.25 2.14 3.229 4.439 3.74 4.72 2.45 3.479 4.492 3.91 4.96 2.67 3.733 4.746 4.06 5.21 3.774 4.09 5.34 2.83 3.930 4.703 5.40 2.90 5.242 6.259 5.29 6.63 4.27 5.067 5.939 5.15 6.62 4.30 5.114 5.778 5.15 6.10 4.24

Apr-16

Dec-15

Dec-14

Dec-13

2Y

4Y

6Y

8Y

Dec-12

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000

1.000 0.000 1Y

3Y

5Y

7Y

9Y

10Y 20 Y 25 Y 30 Y

Source : Bloomberg | Mid Level Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 42

Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)


Perdagangan Rata-Rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder (dalam Triliun Rp) 30.00

OUTRIGHT

REPO ANTAR BANK

REPO BI & BANK

25.00 22.70 22.75

20.00 12.57 7.45

15.00

10.00 3.45 0.16

0.38

0.81

6.70

0.77

3.39 4.65

10.15

7.91

15.70

12.33

0.77

0.72

0.55

10.90 8.89

8.21

6.39

0.72

0.72

0.83

9.37

9.18

0.18

0.77

0.50

0.62 10.91 11.11

0.41

12.87

17.98

0.53

4.84

0.76

1.54

16.39 18.03

10.94

8.80 1.14

5.00

6.48

7.19

18.57

7.89

0.14

0.09 0.31

9.53

8.84

9.38

7.86

9.43

11.21

9.74

5.88

5.73

5.31

2011

2012

2013

2014

Jan' 15

Feb' 15

Mar' 15

Apr' 15

Mei' 15

Juni' 15

Juli' 15

Agt' 15

Sept' 15

Okt' 15

Nov' 15

Des' 15

2015

Jan' 16

Feb' 16

Mar' 16

Apr' 16

Total

7.59

9.56

12.42

17.47

19.51

19.11

14.78

11.66

13.27

19.34

19.98

24.24

22.48

27.01

26.64

27.64

20.26

23.87

27.49

34.09

32.63

REPO BI & BANK

1.54

3.45

6.70

8.80

7.45

7.19

4.84

4.65

3.39

6.48

10.94

12.57

12.87

18.57

16.39

18.03

10.15

15.70

17.98

22.70

22.75

REPO ANTAR BANK

0.16

0.38

0.41

0.76

1.14

0.81

0.77

0.62

0.50

0.53

0.83

0.77

0.72

0.55

0.72

0.77

0.72

0.31

0.09

0.18

0.14

OUTRIGHT

5.88

5.73

5.31

7.91

10.91

11.11

9.18

6.39

9.37

12.33

8.21

10.90

8.89

7.89

9.53

8.84

9.38

7.86

9.43

11.21

9.74

*) Hanya FR dan VR


Perdagangan Rata-Rata Harian SBSN Rupiah di Pasar Sekunder 4,000 3,500

dalam Miliar Rp

3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 REPO ANTAR BANK REPO BI & BANK OUTRIGHT

2011

2012

2013

2014

2015

Jan-16

Feb-16

Mar-16

Apr-16

-

1.63

21.63

70.52

36.44

62.83

25.00

-

14.37

0.85

4.76

38.23

95.04

92.57

96.67

190.50

154.48

288.04

164.49

365.67

497.01

635.54

1,052.53

577.20

1,137.97

1,263.37

3,115.48


Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan [Rp Triliun] 1800

 Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan menariknya return

di pasar SBN domestik.

50.00% 29 Apr: Rp1,094.70 triliun 45.00%

1600

29 Apr: 38.85% 1400

40.00%

35.00% 1200

30.00% 1000 25.00%

800

29 Apr: Rp462,62 triliun

20.00%

600 15.00% 400

10.00%

200

Jan'06 Mar'06 May'06 Jul'06 Sep'06 Nov'06 Jan'07 Mar'07 May'07 Jul'07 Sep'07 Nov '07 Jan '08 Mar'08 May'08 Jul'08 Sep'08 Nov'08 Jan'09 Mar'09 May'09 Jul'09 Sep'09 Nov'09 Jan'10 Mar'10 May'10 Jul'10 Sep'10 Nov'10 Jan'11 Mar'11 May'11 Jul'11 Sep'11 Nov'11 Jan'12 Mar'12 May'12 July-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 July-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov 2014 28-Feb-15 30-Apr-15 30-Jun-15 31-Aug-15 30-Oct-15 31-Dec-15 29-Feb-16 30-Apr-16

0

5.00%

NON-BANK Catatan: - - Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah - Source: BI-S4, data diolah

BANK

-

% Asing thd. Total - RHS


Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam Triliun Rupiah) INSTITUSI BANK* Bank Konvensional Bank Syariah Institusi Negara Bank Indonesia (net, tidak termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan - Bank Indonesia (gross) - SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank NON-BANK Reksadana Asuransi Non Residen - Termasuk Pemerintah & Bank Sentral Negara Asing Dana Pensiun Individu Lain-lain TOTAL

Feb-16 SUN SBSN TOTAL 371.35 89.04 460.39 371.35 70.41 441.76 18.64 18.64 46.62 0.42 47.04

Mar-16 SUN SBSN TOTAL 358.21 92.79 451.00 358.21 74.23 432.44 18.56 18.56 50.81 1.89 52.70

Apr-16 SUN SBSN TOTAL 356.12 106.50 462.62 356.12 86.79 442.91 19.71 19.71 53.66 0.71 54.37

46.62

0.42

47.04

50.81

1.89

52.70

53.66

0.71

54.37

147.98 101.36 927.98 57.63 148.76 578.19 108.35 48.78 27.33 67.29 1,345.96

2.60 2.18 72.39 5.08 30.27 9.59 3.96 5.69 7.99 13.76 161.85

150.58 103.54 1,000.37 62.71 179.03 587.78 112.31 54.47 35.33 81.05 1,507.81

147.03 96.22 961.87 61.86 158.93 595.03 108.36 49.86 26.65 69.56 1,370.89

2.95 1.06 109.55 5.72 33.37 11.05 3.95 6.30 39.21 13.91 204.22

149.98 97.28 1,071.42 67.57 192.29 606.08 112.31 56.15 65.85 83.47 1,575.12

146.40 92.74 987.62 66.39 165.41 610.57 108.44 50.39 25.76 69.08 1,397.39

3.10 2.39 107.08 6.62 38.00

149.49 95.13 1,094.70 73.02 203.41 626.17 112.49 57.41 49.19 85.50 1,611.69

15.59

4.05 7.02 23.44 16.42 214.29

Catatan: 1) Non Residen terdiri dari Private Bank, Fund/Asset Manager, Perusahaan Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun. 2) Lain-lain diantaranya Perusahaan Sekuritas, Korporasi, dan Yayasan. *) termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank Indonesia. Source: BI-S4, data diolah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 45

Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam %) INSTITUSI BANK* Bank Konvensional Bank Syariah Institusi Negara Bank Indonesia (net, tidak termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan - Bank Indonesia (gross) - SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank NON-BANK Reksadana Asuransi Non Residen - Termasuk Pemerintah & Bank Sentral Negara Asing Dana Pensiun Individu Lain-lain TOTAL

Feb-16 SUN SBSN TOTAL 27.59 55.02 30.53 27.59 43.50 29.30 11.51 1.24 3.46 0.26 3.12

Mar-16 SUN SBSN TOTAL 26.13 45.43 28.63 26.13 36.35 27.45 9.09 1.18 3.71 0.92 3.35

Apr-16 SUN SBSN TOTAL 25.48 49.70 28.70 25.48 40.50 27.48 9.20 1.22 3.84 0.33 3.37

3.46

0.26

3.12

3.71

0.92

3.35

3.84

0.33

3.37

10.99 7.53 68.95 4.28 11.05 42.96 8.05 3.62 2.03 5.00 100.00

1.61 1.35 44.72 3.14 18.70 5.92 2.45 3.52 4.94 8.50 100.00

9.99 6.87 66.35 4.16 11.87 38.98 7.45 3.61 2.34 5.38 100.00

10.73 7.02 70.16 4.51 11.59 43.40 7.90 3.64 1.94 5.07 100.00

1.44 0.52 53.64 2.80 16.34 5.41 1.93 3.08 19.20 6.81 100.00

9.52 6.18 68.02 4.29 12.21 38.48 7.13 3.57 4.18 5.30 100.00

10.48 6.64 70.68 4.75 11.84 43.69 7.76 3.61 1.84 4.94 100.00

1.45 1.11 49.97 3.09 17.73 7.28 1.89 3.27 10.94 7.66 100.00

9.28 5.90 67.92 4.53 12.62 38.85 6.98 3.56 3.05 5.31 100.00

Catatan: 1) Non Residen terdiri dari Private Bank, Fund/Asset Manager, Perusahaan Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun. 2) Lain-lain diantaranya Perusahaan Sekuritas, Korporasi, dan Yayasan. *) termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank Indonesia. Source: BI-S4, data diolah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 46

Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan oleh Non Residen (Asing) berdasarkan Tenor 100.00%

45.33% 38.23% 45.01% 44.46% 42.81% 42.59% 43.70% 43.94% 44.35% 43.43% 44.56% 46.04% 46.05% 44.00% 44.67% 44.68% 45.16% 46.09% 46.78% 46.95%

80.00%

50.00%

39.63% 38.96% 38.85% 40.25%40.03% 38.94% 38.98% 38.61%38.51% 38.39% 37.59% 37.67% 37.04% 38.21% 37.75% 38.13% 38.48%

32.98%

60.00% 30.80%

30.00%

32.31%

33.58%34.11%34.51%34.88%34.95%35.67%36.18% 39.69%39.50%36.98%38.98%38.36% 27.83%32.04% 35.53%37.60% 37.78%37.50%36.92% 24.93%

40.00%

20.00%

0.00%

16.78%

10.00%

16.50% 12.88%15.23%14.33%14.09% 12.92%12.99%12.88% 8.19% 12.46%11.97% 11.04%11.43%11.02%12.30%11.82%11.89%11.53%10.81%10.78% 2.83% 5.41% 3.73% 3.80% 2.71% 2.89% 11.87% 3.20% 2.73% 2.34% 2.96% 2.64% 1.54% 1.51% 1.54% 1.28% 1.55% 1.57% 1.69% 1.82% 7.84% 4.99% 5.38% 5.16% 5.20% 4.65% 4.51% 5.29% 4.45% 3.50% 2.67% 3.33% 3.31% 3.85% 3.23% 3.04% 3.04% 3.22% 3.54%

-10.00%

0-1

>1-2

>2-5

>5-10

>10

% Kepemilikan Asing terhadap Total (RHS)

Sumber: BI-S4, data diolah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Spread terhadap UST- Feb 26 [bps] 600

500

400

PHIL 26

TURK 26

INDO 26

MEX 26

DATE Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 28-Apr-16 29-Apr-16

BRA 25

PHIL 26

TURK 26

BRA 25

INDO 26

MEX 26

UST 26

2.98 2.99 2.93 2.61 2.57 2.57

4.87 4.81 4.87 4.54 4.32 4.32

7.15 6.65 6.43 5.42 5.27 5.25

4.70 4.51 4.34 4.12 3.94 3.93

3.90 3.76 3.59 3.60 3.55 3.55

2.27 1.92 1.74 1.77 1.83 1.83

300

200

100

28-Apr-15

28-Jun-15

Source : Bloomberg | Mid Level

28-Aug-15

28-Oct-15

28-Dec-15

28-Feb-16

28-Apr-16


Spread terhadap UST- Nov 45 [bps] 600 DATE

500

Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 28-Apr-16 29-Apr-16

INDO 46 5.78 5.54 5.65 5.22 5.14 5.11

MEX 46

BRAZ 45

5.37 5.46 5.11 4.70 4.61 4.65

7.93 7.63 7.48 6.53 6.46 6.47

TURK 45

COLM 45

5.738 5.625 5.701 5.294 5.312 5.371

UST 46

6.18 6.388 6.16 5.378 5.289 5.289

UST 45

2.612 2.680 2.678

3.023 2.752 2.609 2.602

400

300

200 TURK 45 100 28-Apr-15

28-Jun-15

28-Aug-15

COLM 45

28-Oct-15

INDO 46

28-Dec-15

MEX 46

BRAZ 45

28-Feb-16

28-Apr-16

Source : Bloomberg | Mid Level Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Spread terhadap 7Y Euro Midswap [bps] 550

Mexico 21 EuroBond (A3, BBB+) Turkey 21 EuroBond (Baa3, BBB-)

500

Brazil 21 EuroBond (Baa2, BBB)

450 400 350 300

Indo 21 EuroBond (Baa3, BBB-) Date 25/04/2016 26/04/2016 27/04/2016 28/04/2016 29/04/2016

7Y Euro Mexico 21 Turkey 21 Brazil 21 Indo 21 Midswap EuroBond EuroBond EuroBond EuroBond 0.2802 1.223 2.371 4.131 2.043 0.322 1.273 2.358 4.043 2.079 0.293 1.222 2.348 4.132 2.089 0.2875 1.27 2.311 4.104 2.081 0.2957 1.276 2.306 4.027 2.084

250 200 150 100

50



Spread terhadap 10Y Euro Midswap [bps] 5.00

4.50

4.00

Date 25/04/2016 26/04/2016 27/04/2016 28/04/2016 29/04/2016

10Y Euro Mexico 24 Midswap EuroBond 0.6547 0.6984 0.643 0.635 0.665

Turkey 23 Indo 25 EuroBond EuroBond 2.808 3.086 2.813 3.106 2.81 3.099 2.781 3.074 2.779 3.068

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

MEX-24


TUR-23

INDO-25

EUROMIDSWAP 10Y Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (1) Summary Terms of Offering

RIEUR0725

RIJPY0818

Issuer

RIJPY0820

Republic of Indonesia

Issuer Ratings

BBB- stable (Fitch), BB+ positive (S&P), Baa3 stable (Moody’s)

BBB- (R&I)

Issue Ratings

BBB- (Fitch), BB+ (S&P), Baa3 (Moody’s)

BBB- (R&I)

Issue Size Pricing / Settlement Date Maturity Coupon Reoffer Yield / Price Format Listing Total Book Order

RIJPY0825

EUR fixed rate EUR1,250 billion 23 July / 31 July 2015 30 July 2025 3,375% payable semi annually 3,555% / 98,507% Rule 144A / Reg S SGX-ST, Frankfurt Open Market EUR2,4 billion

JPY fixed rate JPY22,5 bilion 04 August/ 13 August 2015 13 August 2018 1.08% 100% 87 bps over JP 3yr Swap 0.21% JPY 22,5 billion

JPY fixed rate JPY22,5 bilion 04 August/ 13 August 2015 13 August 2020 1.38% 100% 108 bps over JP 5yr Swap 0.30% JPY 22,5 billion

JPY fixed rate JPY55 billion 04 August/ 13 August 2015 13 August 2025 0.91% 100% 27 bps over JP 10yr Swap 0.64% JPY82,9 billion

Distribution

Indonesia 7%, Asia 13%, Europe 43%, USA 37%

Asia 100%

Asia 100%

Asia 100%

Investor Type

Fund / Asset Managers 66%, Banks/Private Banks 16%, Insurance / Pension Funds 9%, Central Banks/Sovereigen Funds 9%

City Bank 17.8%, Trust Banks 1.3%, Public Funds 29.1%, Life Insurance 3.3%, Regional Banks 7.1%, Shinkins 0.2%, Others 41.1%

City Bank 65.5%, Specialized Banks 5.8%, Public Funds 0.9%, Life Insurance 8.7%, Property Insurance 1.8%, Regional Banks 4.2%, Shinkins 12.2%, Others 0.9% Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (2) Summary Terms of Offering

Issuer Issue Ratings Issue Size Pricing / Settlement Date Maturity Coupon Price Spread Over US Treasury Yen Swap Rate Total Book Order

RI0126

RI0146

SNI21

SNI26

Republic of Indonesia

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III

Baa3 Stable (Moody’s), BB+ Stable (S&P), BBB- Stable (Fitch)

Baa3 Stable (Moody’s), BB+ Positive (S&P), BBB- Stable (Fitch)

USD fixed rate

USD fixed rate

USD2.25 billion 1 December / 8 December 2015 10 years due 8 January 2026 4.750% payable semi annually 4.800% / 99.599% Rule 144A / Reg S SGX-ST USD5.50 billion

USD1.25 billion 1 December / 8 December 2015 30 years due 8 January 2046 5.950% payable semi annually 6.000% / 99.299% Rule 144A / Reg S SGX-ST USD2.60 billion

USD750 million USD1.75 billion 21 March 2016 / 29 March 2016 21 March 2016 / 29 March 2016 5 years due 29 March 2021 10 years due 29 March 2026 3.400% payable semi annually 4.550% payable semi annually 3.400% / 100% 4.550% / 100% Rule 144A / Reg S Rule 144A / Reg S SGX-ST & Nasdaq Dubai SGX-ST & Nasdaq Dubai USD2.62 billion USD5.98 billion Middle East & Islamic investor 42%, Middle East & Islamic investor 28%, Indonesia 2%, Asia 22%, Europe 26%, Asia 31%, Indonesia 10%, Europe Asia 25%, Indonesia 10%, Europe USA 50% 15%, USA 2% 22%, USA 15%

Distribution

Indonesia 14%, Asia 10%, Europe 14%, USA 62%

Investor Type

Funds / Asset Managers 40%, Bank Funds / Asset Managers 59%, Bank Fund / Asset Managers 75%, Banks 15%, Fund / Asset Managers 71%, Banks 6%, 38%, Central Bank & Sovereign 25%, Central Bank & Sovereign Insurance / Pension Funds 4%, Private Insurance / Pension Funds 21%, Private Wealth Funds 13%, Insurance & Wealth Funds 8%, Insurance & Banks 1%, SWF 2% Banks 1%, SWF 1% Pension Company 5%, Private Bank Pension Company 4%, Private Bank 4% 4% Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 7 Penjaminan Pemerintah


Definisi Kewajiban Penjaminan • Potensi kewajiban yang tidak tentu tetapi mengakui bahwa pengeluaran yang akan datang mungkin muncul jika persyaratan tertentu terpenuhi atau peristiwa tertentu terjadi (Glossary, The Scottish Public Finance Manual). • Kewajiban yang muncul dari kejadian-kejadian khusus, tidak terduga yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Kewajiban kontingensi dapat berupa eksplisit dan implisit (IMF, External Debt Statistics, Guide For Compilers And Users, 2003).  Kewajiban eksplisit didefinisikan sebagai pengaturan kontrak-kontrak keuangan yang memberikan persyaratan-persyaratan tertentu yaitu persyaratan-persyaratan akan menjadi efektif jika salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan muncul untuk melakukan pembayaran dari nilai ekonomi atau dengan kata lain kewajiban kontingensi eksplisit muncul dari suatu pengaturan hukum atau kontrak (IMF, External Debt Statistics, Guide For Compilers and Users, 2003, hal 83).  Kewajiban implisit tidak muncul dari suatu sumber hukum atau kontrak tetapi akan diketahui setelah kondisi atu kejadian terealisir.

• Biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah jika terjadi peristiwa atau kejadian tertentu baik secara eksplisit maupun implisit yaitu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau telah ditentukan dalam kontrak.


Kebijakan Pengelolaan Kewajiban Penjaminan 1. Mitigasi Risiko Penjaminan Pemerintah ditujukan untuk meminimalkan risiko fiskal dan risiko terjadinya gagal bayar (default), yang dilakukan pada tahap evaluasi atas usulan penerbitan penjaminan Pemerintah, melalui:  Menerbitkan benchmark pinjaman yang dijamin oleh Pemerintah  Melakukan evaluasi kelayakan proyek dan perjanjian kerjasama dengan tujuan: a) memastikan proyek layak secara finansial; b) menentukan jangka waktu penjaminan; c) menentukan kewajiban finansial yang layak dijamin dan struktur transaksi dalam perjanjian kerjasama; d) meminimalkan risiko fiskal terkait substansi dalam klausul perjanjian kerjasama.  Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja (performance) proyek dan kondisi keuangan pihak terjamin; 2. Menyusun/menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait penjaminan sebagai landasan hukum bagi pengelolaan jaminan Pemerintah yang efektif dan efisien. 3. Menghentikan kebijakan pemberian jaminan Pemerintah yang bersifat penjaminan penuh (blanket guarantee), seperti penerbitan support letter untuk proyek-proyek Independent Power Producer (IPP) PT. PLN. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Batas Maksimal Kewajiban Penjaminan & Jenis Potensi Default  Batas Maksimal Penjaminan adalah nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun tertentu.  Batas Maksimal Penjaminan dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan memperhatikan proyeksi nilai proyek yang akan diusulkan untuk dijamin.  Batas Maksimal Penjaminan untuk periode 2014 sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 2,57 % terhadap PDB atau secara nominal sebesar IDR357,4 triliun (asumsi PDB 2017 sebesar IDR13.906.449 miliar), sehingga pemberian jaminan untuk proyek baru tidak boleh melebihi Batas Maksimal Penjaminan dimaksud.  Realisasi terhadap batas maksimal penjaminan 2014 – 2017 per akhir 2015 sebesar 0,23 % terhadap PDB. Sedangkan realisasi pemberian jaminan proyek FTP1, FTP2, PDAM, dan KPBU (awal 2008 sampai akhir tahun 2015 sebesar 1,76 persen terhadap PDB (asumsi PDB 2015 sebesar IDR11.540.790 miliar) atau nominal sebesar IDR203,1 triliun Risiko dalam pelaksanaan penjaminan yang berpotensi gagal bayar (default) meliputi: 1) Risiko dalam Penjaminan Kredit, yaitu: a) kondisi keuangan PT PLN/PDAM memburuk; b) perkembangan pelaksanaan proyek yang dijamin atau proyek lain yang berkaitan dengan proyek yang dijamin memburuk; c) kerugian nilai tukar, mengingat pendapatan PT PLN/PDAM dalam rupiah sedangkan kewajiban dalam bentuk USD; d) peningkatan suku bunga, mengingat semua pinjaman menggunakan tingkat suku bunga mengambang.

2) Risiko dalam Penjaminan Investasi, yaitu: a) Risiko atas kondisi keuangan Pemerintah Daerah atau BUMN/BUMD yang dijamin terkait kewajiban pembayaran (payment obligations). b) Risiko politik, antara lain:  perubahan kebijakan/peraturan yang berdampak pada kerugian investor;  lambatnya penerbitan izin dari instansi pemerintah terkait. c) Risiko bencana alam (natural force majeure) yang dapat mengganggu proyek yang menjadi tanggung jawab BUMN/BUMD. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Program Penjaminan Pemerintah (2008 s.d. saat ini) Tipe

Sektor Listrik

Dasar Hukum, Nama Program, Bentuk Penjaminan Perpres 91 Tahun 2007, Perpres 91/2007 dan PMK 44/2008

Fast Track Program Phase 1 (FTP 1) 10.000 MW

Penjaminan 100% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran PLN jika default

Air 1. Penjaminan Kredit

Infrastruktur

Perpres 29 Tahun 2009, dan PMK 229/2009

Percepatan Penyediaan Air Minum

Penjaminan 70% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran Pokok PDAM jika default

Perpres 82 Tahun 2015 dan PMK 189/2015

Pinjaman Langsung BUMN kepada Lembaga Keuangan Internasional

Penjaminan 100% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran BUMN jika default

Jalan tol

Listrik

2. Penjaminan Investasi Infrastruktur

Perpres 117 Tahun 2015 jo. Perpres 100 Tahun 2014 dan PMK 253/2015

Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Penjaminan 100% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran PT Hutama Karya jika default

Perpres 48 Tahun 2011 dan PMK Fast Track Program Phase 2 (FTP 2) 10.000 139/2011 MW Penjaminan Kelayakan Usaha – Pemerintah menjamin kelayakan usaha PLN dalam membayar kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli Listrik kepada Pengembang Swasta, dan menjamin risiko politik

Perpres 78 Tahun 2010, Perpres 38 Public and Private Partnership (PPP) Tahun 2015 dan PMK 260/2010 Menjamin kewajiban financial Kementerian/Lembaga/Pemda/BUMN/BUMD dalam Perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha Swasta Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Dalam APBN Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan (miliar rupiah) No

Rincian Program Penjaminan

LKPP 2008 (Audited)

LKPP 2009 (Audited)

LKPP 2010 (Audited)

LKPP 2011 (Audited)

LKPP 2012 (Audited)

LKPP 2013 (Audited)

LKPP 2014 (Audited)

IDR 283.00 IDR 1,000.00 IDR 1,000.00

IDR 889.00

IDR 623.30

IDR 611.22

IDR 913.65

IDR 792.00

IDR 593.89

IDR 15.00

IDR 10.00

IDR 35.00

IDR 2.23

IDR 1.80

IDR 0.89

APBN-P 2015

APBN 2016

A. PENJAMINAN KREDIT 1. Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara (10.000 MW Tahap 1 (Fast Track Program/FTP 1)) 2. Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum 3. Penjaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui pinjaman langsung (direct lending ) dari lembaga keuangan internasional kepada Badan Usaha Milik Negara 4. Proyek Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Total Penjaminan Kredit

-

-

-

-

-

-

IDR 50.00 -

-

IDR 283.00 IDR 1,000.00 IDR 1,050.00

-

IDR 904.00

-

IDR 633.30

-

-

IDR 646.22

IDR 915.89

-

IDR 793.80

-

IDR 594.78

Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan (miliar rupiah) No


LKPP 2008 (Audited)

LKPP 2009 (Audited)

LKPP 2010 (Audited)

LKPP 2011 (Audited)

LKPP 2012 (Audited)

LKPP 2013 (Audited)

LKPP 2014 (Audited)

APBN-P 2015

APBN 2016

B. PENJAMINAN INVESTASI 1. Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas (10.000 MW Tahap 2 (Fast Track Program/FTP 2)) 2. Proyek Kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (KPBU) Total Penjaminan Investasi

Total Penjaminan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IDR 0.00

IDR 0.00

-

-

-

-

IDR 59.82

IDR 48.18

IDR 49.70

IDR 323.23

IDR 0.00

IDR 0.00

IDR 0.00

IDR 59.82

IDR 48.18

IDR 49.70

IDR 323.23

IDR 283.00 IDR 1,000.00 IDR 1,050.00

IDR 904.00

IDR 633.30

IDR 706.04

IDR 964.07

IDR 843.50

IDR 918.01

• Anggaran kewajiban penjaminan dialokasikan dalam APBN hanya untuk proyek FTP1, PDAM, direct lending dan jalan tol sumatera dan KPBU sesuai dengan periode surat jaminan diterbitkan. • Alokasi anggaran kewajiban penjaminan program direct lending dan jalan tol sumatera akan diusulkan dalam APBN Perubahan 2016 • Alokasi anggaran kewajiban penjaminan tahun 2008 s.d 2012 tidak direalisasikan karena tidak ada klaim dari pihak terjamin. • Menurut PMK 30/2012, alokasi anggaran kewajiban penjaminan yang tidak terealisasi karena tidak terjadi klaim, akan dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah. • Adapun saldo dana cadangan per 31 Maret 2015 sebesar IDR1.670,1 miliar, yang berasal dari alokasi dana penjaminan TA 2013 dan TA 2014 (alokasi TA 2015 tidak dapat dipindahbukukan karena kebutuhan kapasitas fiskal APBN.


Posisi Pengelolaan Kewajiban Penjaminan (per 31 Maret 2016)

No


Pihak Terjamin

Penjaminan Yang Diterbitkan Nilai Pinjaman/ Investasi Jumlah (miliar) Surat Original Curr. Eq. IDR

Posisi Outstanding

• Asumsi kurs tengah BI IDR/USD1 posisi per akhir 31 Des 2015 IDR13.795/USD1

per 31 Des 2015 (miliar) Original Curr.

Eq. IDR

A. PENJAMINAN KREDIT 1. Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara (10.000 MW Tahap 1 (Fast Track Program/FTP 1)) 2. Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum 3. Penjaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui pinjaman langsung (direct lending ) dari lembaga keuangan internasional kepada Badan Usaha Milik Negara 4. Proyek Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

PT PLN (Persero)

11

USD 3.96

IDR 54,628.20

USD 2.74

IDR 37,765.64

25

IDR 35,678.74

IDR 35,678.74

IDR 18,975.76

IDR 18,975.76

PDAM Lembaga Keuangan Internasional

11

IDR 328.30

IDR 328.30

IDR 163.24

IDR 163.24

1

USD 0.60

IDR 8,277.00

-

-

2

IDR 1,721.34

IDR 1,721.34

-

-

PT Hutama Karya

Total Penjaminan Kredit

No


50

Pihak Terjamin

USD 3.96 IDR 100,633.58 IDR 36,007.04

Penjaminan Yang Diterbitkan Nilai Pinjaman/ Investasi Jumlah (miliar) Surat Original Curr. Eq. IDR

USD 2.74 IDR 19,138.99

IDR 56,904.63

Posisi Eksposur

Eq. IDR

B. PENJAMINAN INVESTASI 1. Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Independent Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Power Terbarukan, Batubara dan Gas (10.000 MW Tahap Producer (IPP) 2 (Fast Track Program/FTP 2)) 2. Proyek Kerjasama Pemerintah dengan badan Badan Usaha usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Swasta Infrastruktur (KPBU) Total Penjaminan Investasi

Total Penjaminan

9

USD 4.95

IDR 68,285.25

-

-

1

USD 3.20

IDR 44,144.00

-

-

10

USD 8.15 IDR 112,429.25

60

IDR 213,062.83

USD 0.00

• Posisi outstanding pada penjaminan kredit merupakan sisa pokok pinjaman atau (jumlah penarikan dikurangipembayaran pokok pinjaman). • Posisi eksposur pada penjaminan investasi merupakan akumulasi realisasi investasi hingga periode berkenaan • Sampai dengan per 31 Desember 2015, belum terdapat eksposur dalam penjaminan investasi karena proyek belum tercapai target financial close, sebagai syarat efektifnya penjaminan

per 31 Des 2015 (miliar) Original Curr.

• Nilai Pinjaman/investasi adalah maksimum nilai jaminan yang tercantum dalam perjanjian/surat penjaminan

IDR 0.00

IDR 56,904.63 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Komposisi Kewajiban Penjaminan Pemerintah (per 31 Maret 2016) 1. Berdasarkan Komposisi Total Nilai Penjaminan Pemerintah • Komposisi total nilai penjaminan pemerintah berdasarkan jenis mata uang berkisar 82,3% dalam USD dan 17,7% dalam IDR berdasarkan jenis proyek berkisar 42,4% untuk proyek FTP1, 32% untuk proyek FTP 2, 20,7% untuk proyek KPBU

2. Berdasarkan Komposisi Total Outstanding Penjaminan Kredit • Komposisi total outstanding penjaminan kredit berdasarkan jenis lender berkisar 33,6% dari Bank BUMN, 25,56% dari Bank Swasta Domestik, 21,3% dari Bank Swasta Luar Negeri dan 21,3% dari BPD berdasarkan jenis tenor pinjaman berkisar 78,3% untuk tenor 10-13 tahun, 10,8% untuk tenor dibawah 10 tahun, dan 10,8% untuk tenor diatas 13 tahun berdasarkan jenis mata uang berkisar 66,4% dalam USD dan 33,6% dalam IDR 100% kredit pinjaman berbunga floating Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Maturity Profile Penjaminan Kredit yang Dijamin Pemerintah (per 31 Maret 2016)

• Maturity profile berdasarkan outstanding kredit pinjaman proyek FTP 1, PDAM, Direct Lending dan Jalan Tol. • Kredit pinjaman untuk Program Direct Lending dan Jalan Tol masih dalam masa grace period.


Bagian 8 Rating, Opini BPK, Kesimpulan


Rating Indonesia  Faktor Penentu Perbaikan Rating 

Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 20072008



Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement



Pengelolaan utang pemerintah yang prudent:   

Penurunan rasio utang terhadap PDB Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor

 Sovereign Credit Rating (Fitch, Moody’s, S&P) 

Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75-115bps

 Country Risk Classification (CRC) 

Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD



Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)



Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2016 Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

S&P CCC+ BCCC CCC+ B B+ B+ BBBBBBBBBB BB+ BB+ BB+ BB+ BB+ BB+

Fitch BBBB B+ B+ BBBBBBBB BB BB+ BBBBBBBBBBBBBBBBBB-

Rating Moody's R&I B3 BB3 BB3 BB3 BB2 BB2 B B2 BBB1 BBB a3 BB+ B a3 BB+ B a2 BB+ B a2 BB+ B a1 BB+ B aa3 BBBB aa3 BBBB aa3 BBBB aa3 BBBB aa3 BBB-

JCRA B B B+ B+ BBBB BB BB+ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB-

CRC 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3

S&P: Tanggal 21 Mei 2015 memperbaiki peringkat kredit Indonesia dari stable menjadi positive sekaligus mengafirmasi rating pada BB+ R&I: Tanggal 18 Oktober 2012 menaikkan kredit Indonesia dari BB+ menjadi BBBOECD: Tanggal 30 Maret 2012 menaikkan peringkat CRC Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3

Moody’s: Tanggal 18 Januari 2012 menaikkan sovereign credit rating Indonesia dari Ba1 menjadi Baa3 dengan outlook stable Fitch Ratings: Tanggal 15 Desember 2011 melakukan upgrade utk foreign currency long-term senior debt pada BBBdgn outlook stable. JCRA: Tanggal 13 Juli 2010 menaikan peringkat kredit Indonesia hingga masuk kategori Investment Grade dari BB+ menjadi BBBKementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rekapitalisasi Perbankan

Reprofiling VR & HB, Asset-Bond Swap, & penerbitan SUN jk panjang

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen

Non Investment grade

Non Investment grade

Krisis ekonomi 1998

Investment grade

Investment grade


Moodys’s menaikan rating ke Ba1 per 17 Januari 2011 Moodys’s menaikan rating ke Baa3 per 18 Januari 2012 S&P sempat menurunkan rating ke Selective Default namun direvisi kembali 2 hari kemudian

S&P’s menaikan rating ke BB+ per 8 April 2011

Fitch’s menaikan rating ke BBBper 15 Desember 2011

Fitch’s

S&P’s

Moody’s Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Performa Sovereign Rating Indonesia (1)  Pada tanggal 4 April 2016, R&I memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB-

/stable outlook. Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan afirmasi tersebut adalah perekonomian Indonesia yang tetap stabil di tengah ketidakpastian eksternal yang masih berlanjut serta kebijakan moneter yang akomodatif dan kebijakan fiskal yang proaktif yang akan menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, defisit fiskal dipandang rendah, dengan kondisi fiskal yang terkendali. Likuiditas valas juga terjaga melalui kebijakan bank sentral dan kecukupan cadangan devisa yang baik, meskipun utang luar negeri swasta non-bank tetap perlu dicermati.  Pada tanggal 28 Januari 2016, Moody’s memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada Baa3/stable outlook. Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan afirmasi tersebut adalah pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat di tengah peningkatan defisit fiskal dan respons kebijakan otoritas yang efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memastikan sektor eksternal yang sustainable. Selain itu, outlook stabil mencerminkan tetap kuatnya ketahanan Indonesia terhadap tekanan eksternal yang bersumber dari penurunan harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan internasional. Meskipun tekanan eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi masih berlangsung, perekonomian Indonesia tetap tumbuh lebih baik dibandingkan negara dengan peringkat yang sama.  Fitch Ratings pada tanggal 6 November 2015 menegaskan Peringkat Rating (Sovereign Credit Rating) Republik Indonesia pada posisi BBB-/stable outlook (Investment Grade). Fitch menyatakan empat faktor kunci yang mendukung keputusan penegasan bagi sovereign credit rating Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif lebih tinggi dan stabil dibandingkan negara peers, berbagai inisiatif reformasi struktural melalui penerbitan rangkaian paket kebijakan ekonomi yang akan mampu memperbaiki iklim investasi, posisi utang pemerintah yang terjaga dan relatif lebih baik dibanding negara peers, serta sektor perbankan yang kuat dan solid. Lebih lanjut, Fitch menyatakan bahwa reformasi struktural yang dilakukan melalui berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan, seperti percepatan proses perizinan dan kebijakan pengupahan akan memperbaiki iklim investasi secara signifikan dalam jangka panjang dan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Di samping itu, Fitch menyatakan bahwa sektor perbankan Indonesia kuat dan solid dengan rasio kecukupan modal yang tinggi dan eksposur terhadap depresiasi rupiah yang terbatas. . Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Performa Sovereign Rating Indonesia (2) 











Pada tanggal 21 Mei 2015, S&P memperbaiki peringkat kredit Indonesia dari stable menjadi positive sekaligus mengafirmasi rating pada BB+. S&P menyatakan, faktor utama yang mendukung perubahan outlook adalah perbaikan kerangka kebijakan yang dianggap berhasil meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter dan sistem keuangan. Kebijakan yang lebih efektif dan terarah telah memperkuat sektor fiskal dan cadangan devisa, serta memperbaiki ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Pada tanggal 18 Oktober 2012 R&I menaikkan SovereignCredit Rating Indonesia menjadi BBB- dengan Outlook stabil. R&I menyatakan bahwa faktor kunci yang mendukung keputusan upgrade bagi sovereign credit rating Indonesia adalah (1) Kekuatan Indonesia mencapai pertumbuhan yang tinggi ditengah penurunan ekonomi global (2) Pengelolaan fiskal yang konservatif (3) Utang pemerintah yang rendah dan (4) Sistem keuangan yang semakin stabil. Pada tanggal 30 Maret 2012, OECD menaikkan peringkat CRC (Country Risk Classification) Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3. Saat ini Indonesia berada dalam kelompok yang sama dengan negara-negara seperti Thailand, Uruguay, Afrika Selatan, Rusia, India, Brasil dan Peru. Tanggal 18 Januari 2012, Moody's Investors Services menaikkan sovereign credit rating Republik Indonesia dari Ba1 menjadi Baa3 dengan outlook stable. Adapun highlight dari Moody's antara lain sebagai berikut: "Some of the key drivers of the decision are Moody's anticipation that government financial metrics will remain in line with Baa peers, the demonstrated resilience of Indonesia's economic growth to large external shocks, the presence of policy buffers and tools that address financial vulnerabilities and a healthier banking system capable of withstanding stress" Tanggal 21 November 2012, Fitch mengaffirmasi peringkat kredit Indonesia di tingkat BBB- dengan outlook stable. Adapun highlight dari Fitch antara lain sebagai berikut: "the relatively high economic growth that is resilient to the declining global condition, high investment rate, low andPublic Relation Group declining public debt ratios and the strong overall macroeconomic policy framework" Tanggal 22 Oktober 2014), Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) telah melakukan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB-/stable outlook : faktor kunci yang mendukung afirmasi Sovereign Credit Rating Indonesia tersebut yakni pertumbuhan ekonomi yang kuat, pengelolaan fiskal dan sistem perbankan yang sehat, serta ketahanan perekonomian terhadap tekanan eksternal. Di sisi lain, faktor-faktor yang dinilai menjadi risiko bagi Sovereign Credit Rating Indonesia antara lain: ketergantungan pada komoditas sumber daya alam, defisit neraca berjalan dan aliran investasi yang fluktuatif, tingginya subsidi BBM, ketertinggalan infrastruktur dan pasar keuangan yang belum berkembang. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Opini BPK tentang Laporan Keuangan  Tahun 2012 Laporan Keuangan BA-999.01 Pengelolaan

Utang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  Tahun 2013 dan 2014 BPK tidak memberikan opini terhadap

BA-999.01 namun hanya memberikan opini atas Laporan Keuangan BA-999 Bendahara Umum Negara (BUN) dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada 2014 tidak terdapat temuan yang material yang mempengaruhi opini atas Laporan Keuangan BA-999 Bendahara Umum Negara (BUN) tersebut.  Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik  

Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku


Kesimpulan  Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan

arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama.  Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman  Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik.  Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik: 

Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan bahkan dibandingkan rasio-rasio yang sama di negara lain, termasuk negara maju



Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin transparasi dan akuntabilitas publik



LK BA-999.01 Pengelolaan Utang Tahun 2008 s.d. 2012, dinilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan



Perbaikan credit rating Indonesia terutama terjadi mulai tahun 2005. Pada tahun 2011 S&P telah menaikkan rating Indonesia dari BB menjadi BB+, sedangkan JCRA, Fitch, Moody's dan R&I telah memasukkan Indonesia kedalam kategori negara Investment Grade Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 9

Ekstra Slide


Utang Luar Negeri Indonesia 

Jenis Utang Utang Dalam Negeri/Residen

Pemerintah a.

1,806.67

Swasta -

merupakan publikasi bersama antara Kementerian

1,806.67

2,279.73 b+c 3,694.04

Total

2,279.73

3,220.98

Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) yang

Total

Utang Luar Negeri / Non Residen b. 1,414.31 c.

5,500.71

Data Utang Luar Negeri Swasta ini diambil dari buku

Keuangan dan Bank Indonesia. 

Berbeda dengan konsep buku saku, SULNI dalam menentukan Utang Luar Negeri, memakai konsep resident – non resident yaitu utang yang didasarkan pada kepemilikan non resident (bukan penduduk).

Buku Saku



SULNI

Dengan konsep resident – non resident, nilai utang

luar negeri terdiri dari : a.

Pinjaman Luar Negeri

b.

Surat Utang Negara yang dimiliki oleh non resident

Catatan : - Angka dalam Triliun Rupiah -Angka posisi utang per 31 Janurai 2015 - Tidak termasuk ULN Bank Indonesia


© 2016 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia Gedung Frans Seda Lantai 7 Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Tel. 021-3864778; fax. 021-3843712 www.djppr.kemenkeu.go.id Email : [email protected]

Daftar Isi. 18. Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek Posisi Surat Berharga Negara Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan

Recommend Documents