BUPATI BELITUNG RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN BAGI PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA YANG LAHIR DI KABUPATEN BELITUNG SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk Warga Negara Indonesia harus dilaporkan kelahirannya; b. bahwa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/1274/SJ, tanggal 11 Juni 2007 perihal : Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan melalui masa transisional dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status dan hak sipil seseorang guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan, perlu diberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran tanpa penetapan Pengadilan Negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir di Kabupaten Belitung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang Lahir di Kabupaten Belitung Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\17-DISPENSASI AKTA KELAHIRAN_2236B9.doc
1
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\17-DISPENSASI AKTA KELAHIRAN_2236B9.doc
2
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734); 12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119); 13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 10 Seri C); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 18. Peraturan Bupati Belitung Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 7 Seri C); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN BAGI PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA YANG LAHIR DI KABUPATEN BELITUNG SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal 1 (1) Dengan Peraturan Bupati ini, diberikan dispensasi pelayanan pencatatan Akta Kelahiran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir di Kabupaten Belitung sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\17-DISPENSASI AKTA KELAHIRAN_2236B9.doc
3
(2) Dispensasi pelayanan pencatatan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tidak memerlukan penetatapan Pengadilan Negeri bagi penduduk yang pencatatan pelaporan kelahirannya terlambat atau melampaui batas waktu yang ditentukan. Pasal 2 Dispensasi pelayanan pencatatan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus tetap dilaksanakan sesuai persyaratan teknis untuk pencatatan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 Pencatatan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum sebagai berikut : a. anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah; b. anak seorang ibu; c. anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya. Pasal 4 Dispensasi pelayanan pencatatan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini. Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 18 Juni 2009 BUPATI BELITUNG, ttd.
.
DARMANSYAH HUSEIN
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\17-DISPENSASI AKTA KELAHIRAN_2236B9.doc
4
Diumumkan di Tanjungpandan pada tanggal 18 Juni 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd.
MULGANI BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2009 NOMOR 17 6
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\17-DISPENSASI AKTA KELAHIRAN_2236B9.doc
5
