BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG POLA TARIF PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BALI MANDARA (JKBM) PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada penduduk Bali khususnya penduduk Badung, dan sebagai tindak lanjut kerja sama dengan Pemerintah Propinsi Bali melalui program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) diperlukan penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
pada
Puskesmas
di
Kabupaten Badung;
b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengajuan klaim oleh puskesmas di kabupaten Badung dalam program JKBM, maka dipandang perlu menetapkan pola tarif pelayanan pada Puskesmas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tarif Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara pada Puskesmas di Kabupaten Badung;
2
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang
Nomor
29
Tahun
2004
tentang
Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/ Men.Kes/ SKB/ VIII/ 1998 dan Nomor 060440-915 tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM);
4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TARIF PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BALI MANDARA (JKBM) PADA
PUSKESMAS
DI
KABUPATEN
BADUNG
TAHUN
ANGGARAN 2010 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 4. Bupati adalah Bupati Badung. 5. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang bertanggung/jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja. 6. Puskesmas Non Perawatan adalah Puskesmas yang hanya memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan. 7. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap. 8. Jejaring Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang berada dibawah
koordinasi
Puskesmas
yang
meliputi
Puskesmas
pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa. 9. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan poliklinik umum yang diberikan di Puskesmas dan jejaringnya. 10. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan rawat inap di Puskesmas, yang meliputi akomodasi rawat inap, konsultasi medis,
pemeriksaan
fisik
dan
penyuluhan
kesehatan,
laboratorium sederhana (darah, urine, faeces) dan radiologi.
5
11. Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Badung tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala
Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 12. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif Puskesmas. 13. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di puskesmas, yang dibebankan kepada masyarakat
sebagai
imbalan
atas
jasa
pelayanan
yang
diterimanya. 14. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan / atau pelayanan lainnya. 15. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas Puskesmas yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
BAB II TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN DAN PESERTA Pasal 2 Tempat pelayanan kesehatan program JKBM
dilaksanakan pada
puskesmas besrta jejaringnya di wilayah daerah Kabupaten Badung. Pasal 3 Peserta JKBM adalah Penduduk Badung yang memiliki: a. KTP Badung dan anggota keluarganya memiliki KK serta Surat Keterangan belum memiliki Jaminan Kesehatan; atau b. Identitas kartu JKBM
6
BAB III PROSEDUR DAN FASILITAS PELAYANAN Pasal 4 Prosedur
pelayanan
kesehatan
melalui
Program
JKBM
di
Puskesmas dan jejaringnya adalah dengan membawa identitas diri, berupa KTP / Kartu KK dan Surat Keterangan belum memliki jaminan kesehatan dari Perbekel atau Lurah, atau dengan identitas kartu JKBM.
BAB IV JENIS DAN POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN Pasal 5 Jenis Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebagai berikut : a. rawat Jalan; b. rawat Inap; c. tindakan Medik; d. pelayanan Persalinan; dan e. pemeriksaan Penunjang Diagnostik.
Pasal 6 (1) Jenis pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibedakan antara : a. rawat jalan paramedik; b. rawat jalan medik umum; c. rawat jalan medik spesialis.
(2) Komponen
pola
tarif
pelayanan
dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasa sarana; b. jasa pelayanan.
rawat
jalan
sebagaimana
7
(3) Pola tarif pelayanan rawat jalan adalah sebagai berikut:
a
Jenis Pelayanan Rawat Jalan rawat jalan paramedik
Jasa Sarana Rp. 2.000,-
Jasa Pelayanan Rp. 3.000,-
Rp. 5.000,-
b
rawat jalan medik umum
Rp. 2.000,-
Rp. 6.000,-
Rp. 8.000,-
c
rawat jalan medik spesialis.
Rp. 2.000,-
Rp. 13.000,- Rp. 15.000,-
No
Total
Pasal 7
(1) Komponen pola tarif Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi : a. jasa sarana; b. jasa pelayanan (2) Pola tarif Rawat Gabung bagi bayi yang baru lahir di Puskesmas rawat Inap : a.jasa sarana adalah 50% dari tarif akomodasi ibunya; b.jasa pelayanan adalah sama dengan Jasa Pelayanan
di kelas
perawatan ibunya. (3) Untuk perhitungan akhir semua biaya rawat inap di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut: a.hari masuknya pasien ke Puskesmas dihitung satu hari penuh; b.hari pulangnya pasien sesudah jam 14.00 wita diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam 14.00 wita tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut;
(4) Pola tarif Rawat Inap sebagai berikut : No 1.
Jenis Pelayanan Rawat Inap
Jasa Sarana (Akomodasi)
Jasa Pelayanan
Total
a. Kelas III/A dasar Kelas III/A tanpa dokter
Rp. 15.000
Rp. 8.000
Rp.23.000
Rp. 15.000
Rp. 12.000
Rp. 27.000
b. Kelas III/A Umum Kelas III/A dg Dokter Umum
8
2.
a. Kelas III/B dasar Kelas III/B tanpa dokter
Rp. 20.000
Rp. 13.000
Rp. 33.000
Rp. 20.000
Rp. 17.000
Rp. 37.000
b. Kelas III/B Umum Kelas III/B dg Dokter Umum
Pasal 8 (1) Puskesmas
Rawat
Inap
tidak
menyediakan
makanan
dan
minuman untuk pasien rawat inap;
(2) Apabila dibutuhkan, Puskesmas Rawat Inap dapat melaksanakan pelayanan dengan menyediakan dan menjual makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai makanan tambahan pasien, keluarga pasien dan masyarakat.
Pasal 9 (1) Jenis Tindakan Medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: a. tindakan Sederhana; b. tindakan Kecil; c. tindakan Sedang.
(2) Komponen pola tarif tindakan medik meliputi : a. jasa sarana; b. jasa pelayanan
(3) Pola tarif tindakan medik tidak termasuk penunjang medik dan konsultasi spesialis.
(4) Klasifikasi jenis tindakan medik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
9
(5) Pola tarif tindakan medik adalah sebagai berikut : No 1
2
3.
Jenis tindakan
Jasa sarana
Jasa pelayanan
total
Sederhana a. Sederhana 1
Rp. 4.000
Rp. 7.500
Rp. 11.500
b. Sederhana 2
Rp. 6.000
Rp. 7.500
Rp. 13.500
a. Kecil 1
Rp. 8.000
Rp. 15.000
Rp. 23.000
b. Kecil 2
Rp. 12.000
RP. 22.000
Rp. 34.000
a. Sedang 1
Rp. 18.000
Rp.22.500
Rp. 40.500
b. Sedang 2
Rp. 24.000
Rp. 30.000
Rp. 54.000
Kecil
Sedang
Pasal 10
(1) Pola tarif Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam 5 huruf d ditentukan berdasarkan : a. jenis pelayanan; b. kategori penolong persalinan.
(2) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi : a. pelayanan persalinan normal; b. persalinan abnormal dengan tindakan per-vaginam.
(3) Komponen pola tarif Pelayanan Persalinan meliputi : a. jasa sarana; b. jasa pelayanan.
(4) Pola tarif pelayanan persalinan tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain yang tidak disediakan oleh pemerintah.
10
(5) Apabila diberikan pelayanan tambahan, termasuk obat-obat narkose
dan
obat-obat
lain
yang
tidak
disediakan
oleh
pemerintah, biaya penunjang medik, dan/atau jasa konsultasi spesialis pasien harus membayar biaya tambahan selain biaya pelayanan persalinan/ kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6) Rincian Pola tarif Pelayanan Persalinan pasal ini adalah sebagai berikut: Jenis Pelayanan Persalinan
No
Jasa Sarana
Jasa Pelayanan
Total
1.
Ditolong Bidan
Rp. 300.000
Rp. 180.000
Rp. 480.000
2
Ditolong dokter umum
Rp. 350.000
Rp. 550.000
Rp. 900.000
3
Ditolong Spesialis
Rp. 350.000
Rp. 900.000
Rp. 1.250.000
4
Partus abnormal
Rp. 450.000
Rp. 1.450.000
Rp. 1.900.000
Pasal 11
(1). Jenis
pelayanan
Pemeriksaan
Penunjang
Diagnostik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi : a.
laboratorium;
b.
radiodiagnostik;
c.
elektromedik.
(2) Komponen
Pola
Diagnostik meliputi: a. jasa sarana; b. jasa pelayanan.
tarif
pelayanan
Pemeriksaan
Penunjang
11
(3) Rincian Pola tarif laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
No
Jenis pelayanan
1
Jasa sarana
Jasa pelayanan
Total
Sederhana
2
a. Sederhana 1
Rp. 4.500
Rp. 2.500
Rp. 7.000
b. Sederhana 2
Rp. 7.500
Rp. 2.500
Rp. 10.000
a. Kecil 1
Rp. 10.000
Rp. 5.000
Rp. 15.000
b. kecil 2
Rp. 15.000
Rp. 5.000
Rp. 20.000
a. Sedang 1
Rp. 15.000
Rp.10.000
Rp. 25.000
b. Sedang 2
Rp. 35.000
RP. 10.000
Rp. 45.000
Kecil
3
Sedang
(4) Rincian pola tarif radiodiagnostik dan elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut :
No 1
2
3
Jenis pelayanan
Jasa sarana
Jasa pelayanan
Total
Sederhana a. Sederhana 1
Rp. 15.000
Rp. 10.000
Rp. 25.000
b. Sederhana 2
Rp. 20.000
Rp. 10.000
Rp.35.000
a. Kecil 1
Rp. 22.500
Rp. 17.500
Rp. 40.000
b. kecil 2
Rp. 27.500
Rp. 17.500
Rp. 45.000
a. Sedang 1
Rp. 30.000
Rp. 20.000
Rp. 50.000
b. Sedang 2
Rp. 40.000
Rp. 20.000
Rp. 60.000
Kecil
Sedang
(5). Klasifikasi jenis tindakan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.
12
BAB V TATA LAKSANA PENDENDAAN
Pasal 12
(1) Biaya Pelayanan Kesehatan kepada peserta Program JKBM di Kabupaten Badung di tanggung oleh Dana Subsidi Pemerintah Propinsi dan Kabupaten.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksnakan dengan hibah sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah, Gubernur Bali dengan Kepala Puskesmas Kabupaten Buleleng, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem dan Kota Denpasar Nomor 900 / 433 / SEKRET-KEU tentang 441.7 / 05 / PUSK 2 DT Belanja Hibah Daerah Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Program Jaminan
Kesehatan
Bali
Mandara
(JKBM)
di
Puskesmas
Kabupaten / Kota di Bali Tahun 2010
(3) Pelaksanaan pembayaran atau pembiayaan Pelayanan Kesehatan Program JKBM oleh Puskesmas di Kabupaten Badung, dilaksnakan dengan cara klaim oleh Puskesmas berdasarkan pola tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
(4) Mekanisme penyaluran dana, pengajuan klaim dan pemanfaatan / penggunaan
dana
JKBM
oleh
Puskesmas
mengacu
kepada
Pedoman Penyelenggaraan Program JKBM Tahun 2010 dan / atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
13
BAB VI KETENTUAN LAIN
Pasal 13
Bagi masyarakat tergolong miskin yang terdaftar dalam data base, mereka mendapat pelayanan sesuai dengan program Jamkesmas.
Pasal 14
(1) Pelayanan pemeriksaan / pengobatan / perawatan di rumah pasien dengan memanggil petugas puskesmas / Pustu pada jam kerja dinas hanya diizinkan terhadap pasien yang gawat.
(2) Terhadap pemeriksaan / pengobatan / perawatan sebagimana dimaksud
pada
ayat
(1)
diatas
dikenakan
biaya
transport
disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
14
Ditetapkan di Badung pada tanggal 23 Maret 2010
BUPATI BADUNG,
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Badung pada tanggal 23 Maret 2010
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG,
ttd.
IKETUT MARTHA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUN TAHUN 2010 NOMOR 14
