BUKU SAKU: RAPAT KOORDINASI SINKRONISASI DAN HARMONISASI RENCANA KEGIATAN PER BIDANG DAK FISIK TINGKAT PROVINSI
Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DAFTAR ISI 1. 2. 3. 4.
PENDAHULUAN KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 2017 MEKANISME PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 2017 RENCANA RAPAT KOORDINASI SINKRONISASI DAN HARMONISASI RENCANA KEGIATAN PER BIDANG DAK FISIK TINGKAT PROVINSI 5. DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN 6. PETUNJUK PENGISIAN KERTAS KERJA DAK FISIK 7. PENUTUP
1. PENDAHULUAN • Dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Pusat secara terus menerus melakukan perbaikan Kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka mendukung implementasi Nawacita, yaitu cita ketiga membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI, dan memperkuat ciri Indonesia sebagai negara yang telah melaksanakan desentralisasi fiskal. • Khusus terkait kebijakan alokasi DAK Fisik, Pemerintah Pusat mencoba melakukan beberapa terobosan dan perbaikan kebijakan sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan pelayanan dasar publik dan mendukung pencapaian prioritas nasional, melalui: 1) Mengubah pengalokasian DAK dari Formula Based menjadi Proposal Based; 2) Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. 3) Menghilangkan kewajiban Dana Pendamping, agar tidak membebani daerah; 4) Mempercepat penetapan juknis DAK, penetapan juknis dengan Perpres, dan berlaku 3 tahun untuk memberi kepastian bagi daerah; 5) Memperbaiki Penyaluran DAK, yaitu secara triwulan per bidang dan berbasis kinerja penyerapan (performance based); 6) Mempertajam bidang dan menu kegiatan; 7) Menyempurnakan proses pengalokasian DAK berdasarkan proposal based (proses penilaian, sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan antarbidang, antardaerah, antara DAK dan non DAK, dan penetapan alokasi dilengkapi dengan penetapan rincian kegiatan); 8) Menetapkan alokasi DAK Fisik melalui Perpres, meliputi: alokasi per jenis per bidang per daerah; dan rincian kegiatan per bidang per daerah.
2. KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 2017 A. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. B. Pengalokasian DAK Fisik bertujuan untuk: a) Membantu daerah tertentu; b) Mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat; dan c) Mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. 1. Untuk TA 2017, DAK Fisik terdiri dari: DAK Reguler, terdiri dari 7 bidang DAK, yaitu: Pendidikan; Kesehatan; Perumahan dan Permukiman; Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Sentra Industri Kecil dan Menengah; dan Pariwisata. 2. DAK Penugasan, terdiri dari 8 Bidang DAK, yaitu: Pendidikan SMK; Kesehatan (Rumah Sakit dan Rujukan); Air Minum; Sanitasi; Jalan; Pasar; Irigasi; dan Energi Skala Kecil. 3. DAK Afirmasi, terdiri dari 3 Bidang, yaitu: Perumahan dan Permukiman; Transportasi (Transportasi Desa, Dermaga Kecil, dan Tambatan Perahu), dan Kesehatan (Puskesmas). C.
Pokok-pokok kebijakan DAK Fisik tahun 2017 adalah: Mempertajam menu kegiatan pada masing-masing bidang/sub bidang untuk mendukung pencapaian prioritas dan sasaran nasional, yang meliputi dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan. Mengalokasikan DAK Fisik berdasarkan usulan daerah (proposal based) dan prioritas nasional dengan memperhatikan perubahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi. Memberikan afirmasi untuk daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. Melakukan sinkronisasi pengalokasian: (a) antarbidang/subbidang DAK, (b) antara alokasi DAK untuk masing-masing kabupaten/kota dan antara kabupaten/kota dengan provinsi, dan (c) antara kegiatan yang didanai DAK dengan yang didanai dari dana selain DAK, dengan mengoptimalkan peran Provinsi dalam pelaksanaan sinkronisasi tersebut. Memberikan diskresi kepada daerah untuk menggunakan maksimal 5% dari pagu DAK Fisik untuk kegiatan penunjang yang bersifat nonfisik. Menghilangkan kewajiban Daerah untuk menyediakan dana pendamping. Memperkuat dasar hukum dan mempercepat penetapan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan DAK. Memperbaiki mekanisme penyaluran DAK Fisik berbasis kinerja penyerapan
3. MEKANISME PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 2017 1
2
PENETAPAN BIDANG/SUBBIDANG/ MENU KEGIATAN DAN FORMAT/TEMPLATE USULAN DAK
MEI-JUNI
MEI
5
PENENTUAN PAGU PER BIDANG/ SUBBIDANG/SUBJENIS BERDASARKAN KEBUTUHAN DAERAH DAN KETERSEDIAAN PAGU DAK DALAM RAPBN
4
PENGHITUNGAN ALOKASI SEMENTARA DAK PER BIDANG/SUBBIDANG/ SUBJENIS PER DAERAH AGUSTUS-SEPTEMBER
VERIFIKASI, PENILAIAN, DAN PEMBAHASAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK OLEH K/L, BAPPENAS, DAN KEMENKEU
SINKRONISASI & HARMONISASI DAK ANTAR BIDANG DAN ANTAR DAERAH
AGUSTUS-SEPTEMBER
7
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN USULAN DAK OLEH DAERAH
MENU KEGIATAN DAN FORMAT/TEMPLATE USULAN DAK)
APRIL
6
3
PEMBERITAHUAN KEPADA PEMDA (BIDANG/SUBBIDANG/
JULI-AGUSTUS
SEPTEMBER
8
9 PERTIMBANGAN DPD ATAS ARAH KEBIJAKAN DAK SEPTEMBER
PEMBAHASAN RUU APBN (PANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA) OKTOBER
10 PENETAPAN ALOKASI DAK PER DAERAH OKTOBER
PEMBAHASAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK Penghitungan Dummy alokasi DAK/bidang/daerah Penghitungan pagu DAK per jenis dan per bidang utk RAPBN dan NK Penyiapan Juknis DAK
KEMENTERIAN/LEMBAGA DAFTAR KEGIATAN YANG LAYAK- TEKNIS: 1. Nama Kegiatan 2. Target Output kegiatan 3. Satuan Biaya 4. Lokasi kegiatan
BAPPENAS DAFTAR KEGIATAN YANG LAYAKPRIORITAS NASIONAL: 1. Nama Kegiatan 2. Target Output kegiatan 3. Lokasi kegiatan
KEMENKEU DAFTAR KEGIATAN YANG LAYAK- SATUAN BIAYA & PENYERAPAN: 1. Nama Kegiatan 2. Target Output kegiatan 3. Satuan Biaya
TRILATERAL MEETING PEMBAHASAN HASIL PENILAIAN DAK DI PUSAT
1. DAFTAR KEGIATAN YANG LAYAK: • Nama Kegiatan • Target Output kegiatan • Satuan Biaya • Lokasi kegiatan 2. DAFTAR KEGIATAN PER BIDANG YANG PERLU DISINKRONISASIKAN : • Antarbidang • Antar daerah • Antar DAK dengan rencana kegiatan vertikal dan TP K/L di daerah
RAKOR SINKRONISASI DAN HARMONISASI KEGIATAN DAK DI DAERAH (PER PROVINSI)
4. RAPAT KOORDINASI SINKRONISASI DAN HARMONISASI RENCANA KEGIATAN PER BIDANG DAK FISIK TINGKAT PROVINSI TUJUAN: 1. Menyampaikan hasil penilaian usulan kegiatan per bidang bidang per daerah. 2. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan antarbidang DAK, kegiatan DAK antardaerah, dan kegiatan yang didanai dari DAK dengan yang didanai dari nonDAK. 3. Memastikan kesiapan daerah untuk melaksanakan kegiatan DAK. MEKANISME : 1. Kementerian/Lembaga, Bappenas, dan Kemenkeu (Tim Pusat) memberitahukan hasil penilaian atas usulan kegiatan masing-masing bidang DAK dari daerah. 2. Tim Pusat bersama dengan SKPD, Bappeda dan DPKAD membahas kegiatan per bidang DAK per daerah, untuk mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan: kegiatan dalam satu bidang DAK; kegiatan pada satu bidang DAK dengan bidang DAK lain yang terkait; kegiatan bidang DAK pada satu daerah dengan daerah yang lainnya yang terkait; kegiatan yang akan didanai dari DAK dengan yang akan didanai dari nonDAK. 3. Hasil sinkronisasi/harmonisasi kegiatan per bidang DAK per daerah dikonsolidasikan per provinsi OUTPUT : 1. Hasil sinkronisasi/harmonisasi kegiatan per bidang DAK dituangkan dalam risalah hasil pembahasan, 2. Kegiatan yang telah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dirinci menurut: nama kegiatan, target output, satuan biaya, dan lokasi kegiatan. 3. Hasil sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan per bidang DAK per daerah digunakan sebagai dasar : perhitungan alokasi DAK per daerah sesuai dengan ketersedian pagu APBN; dan Penyusunan Juknis DAK per bidang.
RUN-DOWN ACARA RAKOR DAK FISIK HARI PERTAMA JAM
HARI KEDUA KEGIATAN
KETERANGAN
07.30 – 08.00
Pendaftaran peserta
08.00 – 10.00
Pembukaan (Pleno): 1. Sambutan Gubernur / Setda (selaku Tuan Rumah) 2. Sambutan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan / atau Pejabat Eselon II DJPK 3. Sambutan Anggota DPD
1.
10.00 – 10.15
Coffee break
Snack
10.15 – 12.00
Desk per Daerah dan per Bidang
Per Daerah 45 menit diakhiri dengan Penandatanganan Berita Acara
12.00 – 13.00
ISHOMA
13.00 – 18.00
Desk per Daerah dan per Bidang
18.00 – 19.00
ISHOMA
19.00 – 21.00
Desk per Daerah dan per Bidang
2. 3.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Anggota DPD Gubernur/Sekda
JAM
KEGIATAN
07.30 – 08.00
Pendaftaran peserta
08.00 – 10.00
Desk per Daerah dan per Bidang
Lanjutan per Daerah
10.00 – 10.15
Coffee break
Snack
10.15 – 12.00
Desk per Daerah dan per Bidang
Lanjutan per Daerah
12.00 – 13.00
ISHOMA
13.00 – 15.00
Desk per Daerah dan per Bidang
Lanjutan per Daerah
15.00 – 18.00
PLENO: Rekapitulasi dan Rekonsiliasi hasil sinkronisasi dan harmonisasi antar Daerah
Rekonsiliasi antara Kemenkeu, Bappenas, K/L dan BAPPEDA Provinsi diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara
18.00 – 19.00
ISHOMA
19.00 – 21.00
PLENO
21.00 – 21.15
Penutupan
Lanjutan per Daerah
Lanjutan per Daerah
KETERANGAN
Lanjutan
5. DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN NO
PERTANYAAN
JAWABAN Pengisian/update Kertas Kerja DAK Fisik per Daerah (Format disediakan oleh DJPK) Hasil sinkronisasi/harmonisasi kegiatan per bidang DAK dituangkan dalam risalah hasil pembahasan Kegiatan yang telah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dirinci menurut: a. nama kegiatan, b. target output, c. satuan biaya, dan d. lokasi kegiatan. Hasil sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan per bidang DAK per daerah digunakan sebagai dasar : a. perhitungan alokasi DAK per daerah sesuai dengan ketersedian pagu APBN; dan b. Penyusunan Juknis DAK per bidang.
1
OUTPUT KEGIATAN RAKOR?
2
PESERTA RAKOR DARI PEMERINTAH PUSAT?
Kemenkeu, Bappenas, K/L teknis yang menangani DAK Fisik sesuai bidang/subbidang
3
PESERTA RAKOR DARI PEMDA?
Bappeda, BPKAD, dan SKPD yang mengusulkan DAK Fisik TA 2017 (Kabupaten, kota, dan provinsi)
4
DOKUMEN APA YANG HARUS DISIAPKAN PEMDA?
Dokumen proposal DAK Fisik 2017 (yang telah dikoordinasikan dengan Bappeda terkait prioritas daerah dan keterkaitan dengan bidang lainnya di masing-masing daerah) Data lokasi kegiatan (alamat/kecamatan/ruas) yang diusulkan akan didanai DAK Fisik 2017 Dokumen satuan biaya per kegiatan yang diusulkan (peraturan kepala daerah)
DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN (2) NO
PERTANYAAN
5
JIKA PEMDA ATAU SKPD BERHALANGAN HADIR?
JAWABAN
6
JIKA K/L TEKNIS ATAU BAPPENAS BERHALANGAN HADIR?
7
MEKANISME PEMBAHASAN?
Seluruh Pemda dan SKPD diharapkan hadir saat Rakor tepat waktu karena akan menentukan penghitungan alokasi DAK Fisik TA 2017 Pemda dan SKPD teknis segera berkoordinasi (sebelum pelaksanaan Rakor) dengan Kementerian Keuangan cq. DJPK dan Kementerian/Lembaga Teknis jika berhalangan karena alasan penting Ketidakhadiran Pemda/SKPD dan ketidaklengkapan data menjadi catatan bagi Pemerintah Pusat dalam pengalokasian DAK Fisik 2017. SKPD teknis (jika berhalangan) dapat diwakili oleh Bappeda dengan menjamin ketersediaan data dan memahami teknis yang dibahas. Kementerian/Lembaga Teknis dan Bappenas diharapkan hadir saat Rakor karena sangat terkait dengan penetapan alokasi DAK Fisik TA 2017 Jika berhalangan akibat alasan penting, K/L teknis dapat diwakili oleh Bappenas yang menangani bidang/subbidang terkait Jika wakil K/L dan Bappenas terbatas jumlahnya, maka akan disiapkan ruangan khusus saat Rakor sehingga K/L atau Bappenas dapat secara khusus membahas bidang/subbidang DAK Fisik yang menjadi tanggung jawabnya. Hasil pembahasan akan ditindaklanjuti dalam Rapat Pleno dalam rangka sinkronisasi antar bidang dan antar daerah. Seluruh pemda (dan SKPD) mengikuti Acara Pembukaan (Sambutan DPD dan Kementerian Keuangan) Panitia mengumumkan jadwal pembahasan (per desk) Pemda (dan seluruh SKPD) memasuki ruangan pembahasan sesuai urutan yang telah diatur panitia Saat pembahasan, masing-masing SKPD menempati meja sesuai bidang/subbidangnya Waktu pembahasan adalah 45 menit untuk masing-masing meja Hasil pembahasan masing-masing meja akan direkap oleh panitia untuk kemudian dibahas dalam Rapat Pleno Daerah (oleh Bappenas, DJPK, Bappeda provinsi, dan Bappeda kab/kota terkait) untuk finalisasi prioritas daerah dan keterkaitan antar bidang di masing-masing daerah Hasil Rapat Pleno Daerah akan dibahas kembali dalam Rapat Pleno Antar Daerah (Pleno Besar) untuk menilai keterkaitan kegiatan antar daerah.
DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN (3) NO
PERTANYAAN
JAWABAN
8
APAKAH MEMBAHAS PAGU PER DAERAH?
Rakor tidak membahas nilai (Rupiah) alokasi per daerah, namun hanya fokus kepada: penajaman prioritas kegiatan di daerah, melengkapi data satuan biaya (jika belum ada), melengkapi data lokasi kegiatan yang menjadi prioritas dan telah dinilai layak, keterkaitan antar bidang dan antar daerah, serta kesiapan daerah untuk melaksanakan kegiatan (readiness criteria).
9
BAGAIMANA MENJAGA ASPEK GOVERNANCE DARI KEGIATAN INI?
10
APA TINDAK LANJUT DARI KEGIATAN RAKOR INI?
Mekanisme penilaian usulan daerah dilakukan secara bersama-sama antara Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan juga mengundang perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kantor Staf Presiden untuk dapat terlibat dan bersama-sama mengawal aspek governance dari kegiatan Rakor di seluruh provinsi. Rakor Sinkronisai dan Harmonisasi Kegiatan DAK Fisik di Provinsi akan dilaksanakan di 21 lokasi dari tanggal 5 September s/d 30 September 2016. Setelah seluruh kegiatan selesai, Kementerian Keuangan bersama-sama Bappenas dan Kementerian/Lembaga akan melakukan rekapitulasi data hasil Rakor dan kemudian melakukan penghitungan alokasi DAK Fisik per daerah (merinci volume kegiatan, standar biaya, dan lokasi kegiatan) Hasil perhitungan kemudian akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam Panja Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
6. Petunjuk Pengisian Kertas Kerja
1. Buka File Kertas Kerja DAK Nasional.xls (sesuai Bidang);
2. Pilih daerah pada cell D5 sesuai dengan Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Input kolom Volume Kegiatan pada kolom F dan Lokasi Kegiatan pada kolom G;
4. Masukkan Catatan Hasil Sinkronisasi kegiatan antar bidang di daerah pada Kolom C150 dan Catatan Hasil Sinkronisasi kegiatan antar daerah pada Kolom C158;
5. Masukkan nama-nama pihak yang melakukan pembahasan pada Baris 167 dan seterusnya (nama, nip, jabatan);
6. Simpan file dengan format penamaan “daerah_bidang” (contoh Kota Sorong_Pendidikan.xls).
7. Cetak kertas kerja untuk ditandatangani masing-masing pihak yang melakukan pembahasan;
8. Serahkan softcopy dan hardcopy kertas kerja yang telah ditandatangani ke Petugas.
TERIMA KASIH
