[BUKU PUTIH SANITASI KOTA PADANGSIDIMPUAN]

[BUKU PUTIH SANITASI KOTA PADANGSIDIMPUAN]

BAB III PROFIL SANITASI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Sanitasi adalah salah satu sektor yang harus diperhatikan dalam pembangunan Kota demikian halnya dengan Kota Padangsidimpuan.Pengelolaan sanitasi yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang sehat. Namun jika sektor sanitasi tidak diperhatikan dalam pembangunan kota maka akan menciptakan berbagai permasalah lingkungan seperti munculnya kawasan kumuh dan menjangkitnya beragam penyakit akibat lingkungan yang kotor. Berdasarkan Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor 282/KPTS/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kota Padangsidimpuan Tahun 2014, lembaga yang terlibat dalam pengembangan Sanitasi dan Kesehatan di Kota Padangsidimpuan antara lain adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Sanitasi Kota Padangsidimpuan NO

JABATAN DALAM TIM

JABATAN DALAM INSTANSI

I

PEMBINA

Walikota Padangsidimpuan

II

PENGARAH

Wakil Walikota Padangsidimpuan

III

KETUA

Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan

IV

SEKRETARIS

Assisten Perekonomian & Pembangunan Setda Kota Padangsidimpuan

V

BIDANG PERENCANAAN

KETUA

VI

BIDANG PENDANAAN

WAKIL KETUA ANGGOTA

: Kepala Bappeda Kota Padangsidimpuan : Kabid Fisik dan Prasarana : 1. Kasubbid PU, Sarana dan Prasarana 2. Kasubbid Perhubungan, Kominfo 3. Staf Bidang Fisik Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Padangsidimpuan

1. Kepala Dina PPKAD Kota Padangsidimpuan 2. Sekretaris Dinas PPKADKota Padangsidimpuan 3. Kabid. Anggaran Dinas PPKAD Kota Padangsidimpuan

Kelompok Kerja Sanitasi Kota Padangsidimpuan Tahun 2014

35

35


NO

JABATAN DALAM TIM

JABATAN DALAM INSTANSI 1. Kepala Dinas PUDKota Padangsidimpuan

VII

BIDANG TEKNIS

2. Kepala Dinas KP2KKota Padangsidimpuan 3. Kabid. Cipta Karya Dinas PUDKota Padangsidimpuan 4.Kabid Kebersihan Dinas KP2K Kota Padangsidimpuan

VIII

BIDANG KESEHATAN, KOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

IX

BIDANG MONITORING DAN EVALUASI

X

SEKRETARIAT

5.Kasi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman Dinas PUD Kota Padangsidimpuan 1.Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan 2.Kabid Kelembagaan BPMD Kota Padangsidimpuan 3.Kabid Pengendalian Masalah Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padngsidimpuan 4.Kasi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan 1.Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidimpuan 2.Kabid Tata Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidimpuan 3.Staf Badan Lingkungan Hidup 1 .Sekretaris Bappeda Kota Padangsidimpuan 2. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Bappeda Kota Padangsidimpuan 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Padangsidimpuan 4. Staf Sekretariat Bappeda kota Padangsidimpuan

Sumber: Keputusan Walikota Padangsidimpuan, 2014

3.1. Perilaku Hidup Bersih Padangsidimpuan

Sehat

(PHBS)

dan

Promosi

Higieni

Kota

Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI mendefinisikan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri pada bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan – kegiatan kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan dimasyarakat. PHBS dapat mencakup tentang gizi, kesehatan makanan ,mengkonsumsi garam beryodium atau tentang kesehatan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan lingkungan.


36

36


Untuk menilai kondisi sanitasi Kota Padangsidimpuan, berikut ini dijelaskan PHBS pada tatanan rumah tangga dan tatanan sekolah.

3.1.1. Tatanan Rumah Tangga Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) pada tatanan rumah tangga adalah upaya untuk memperdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Sasaran PHB dalam rumah tangga meliputi pasangan usia subur, ibu hamil dan menyusui, anak dan remaja, usia lanjut dan pengasuh anak. Indikator PHBS dalam rumah tangga antara lain, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI ekslusif, menimbang bayi dan balita, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik dirumah, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah. Environmental Health Risk Assessment Study atau Studi EHRA adalah sebuah survey partisipatif ditingkat kota yang bertujuan untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higinitas serta perilaku – perilaku masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program sanitasi termasuk advokasi ditingkat kota sampai kekelurahan. Hal-hal yang menjadi fokus dalam studi EHRA antara lain : 1) Sumber air minum meliputiminum,cuci, mandi dan kelangkaan air, 2) Perilakucucitangan pakai sabun, 3) Pembuangan sampah meliputi cara utama, frekuensi pengangkutan danpemilihan 4) Jamban, Buang Air Besar (BAB) dan pembuangan kotoran anak serta 5) Kondisi jalan dan drainase serta penanganan genangan.


37

37


Berikut keterkaitan antara indikator PHBS dengan kebiasan masyarakat dalam sektor sanitasi. A. PengelolaanSumberAirMinum Sumber air bersih diKota Padangsidimpuan yang bersumber dari pipanisasi (PDAM Tirtanadi & PDAM Tirta Ayumi) sebesar 36 % sedangkan 64 %berasal dari sumur gali, dan sumber mata air. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.1

Sumber Air Minum dan Memasak di Kota Padangsidimpuan Tahun 2014


38

38


B. Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun Di dalam suatu rumah tangga penggunaan sabun beragam, demikian halnya dengan penggunaan sabun pada keluarga di Kota Padangsidimpuan. Penggunaan sabun hampir merata untuk kebutuhan membersihkan badan mulai dari untuk kebutuhan mandi, memandikan anak, menceboki pantat anak, mencuci tangan sendiri, mencuci tangan anak, mencuci peralatan minum, makan dan masak, mencuci pakaian dan lainnya. Kebutuhan lain yang menggunakan sabun cuci motor dan mobil dan membersihkan kamar mandi. Berikut disajkan grafik3.2 terkait dengan penggunaan sabun.

Grafik 3.2

Waktu Melakukan Cuci Tangan Pake Sabun di Kota Padangsidimpuan Tahun 2014


39

39


C. Pengelolaan sampah Pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Padangsidimpuan umumnya dilakukan dengan mengumpul kan sampah untuk dibuang ke TPS. Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh badan lingkungan hidup, diKota Padangsidimpuan terdapat sekitar 50 pengepul yang tersebar di berbagai titik. Cara pengolahan sampah lainnya adalah dengan cara membakar sampah yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal

di

wilayah

sampel.

Lebih

lengkapnya

dapat

diperhatikan dalam grafik 3.3 metode pengolahan sampah rumah tangga berikut.


40

40


D. Pengelolaan Limbah Sebagian besar rumah tangga penduduk yang tinggal di wilayah sampel memanfaatkan jamban pribadi yang terdapat dalam masing masing rumah untuk melakukan buang air besar. Hanya 24,1 % yang memanfaatkan MCK / WC umum untuk aktivitas BAB (Buang Air Besar). Sementara itu berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penduduk tersebut di lingkungan tempat tinggalnya, hampir semua masyarakat sudah melakukan aktivitas BAB di jamban pribadi atau MCK yang telah disediakan. Kebiasaan buang air besar di tempat terbuka seperti sungai, kebun sudah sangat tidak layak ditemukan. Hal tersebut menandakan masyarakat telah memiliki kesadaran yang baik untuk melakukan BAB pada tempat yang sesuai dengan sanitasi yang sehat.


41

41


E. Pengelolaan Drainase Kejadian banjir di Kota Padangsidimpuan tergolong sangat rendah atau hanya terjadi di beberapa lokasi yang berada di daerah sekitar sungai (atau bantaran sungai). Hal ini ditunjukkan oleh jawaban responden (rumah tangga) yang sebagian besar (80,7 %) tidak pernah terjadi banjir, baik hingga ke rumah, lingkungan dan jalan sekitar rumah. Sebanyak 19,3 % jawaban responden memberikan jawaban pernah terjadi banjir dengan intensitas sekali dalam setahun.

3.2. Pengelolaan Air Limbah Domestik Pengelolaan

limbah domestik Kota Padangsidimpuan

selama ini sebagian besar

dilaksanakan dengan sistem pengolahan milik pribadi, sebagian besar rumah penduduk telah dilengkapi dengan jamban dan septik tank.


42

42


3.2.1. Kelembagaan Peraturan dan perundang undangan merupakan payung hukum yang menjadi landasan pengelolaan limbah dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Berbagai undang undang dan peraturan yang mengatur terkait dengan permasalahan lingkungan hidup dan limbah menjadi acuan dalam pengelolaan limbah Kota Padangsidimpuan, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kota 3.2.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan Penanganan limbah cair domestik Kota Padangsidimpuan sebagian besar terlayani dengan baik melalui sistem setempat, baik septik tank individu maupun komunal. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh dinas kesehatan Kota Padangsidimpuan tahun 2014, saat ini 71 % rumah penduduk sudah memiliki jamban pribadi untuk aktivitas BAB, sedangkan sisanya 29 % belum memiliki jamban dan melakukan aktivitas BAB di sungai, kebun, pekarangan, selokan, parit, ke lubang galian dan lainnya. Kepemilikan jamban yang termuat dalam Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum

Nomor16/PRT/2008 tahun 2008, yaitu sebesar 65%. Selain limbah domestik, limbah cair berikutnya yang cukup penting adalah limbah industri. Limbah industri merupakan limbah hasil proses produksi yang dilakukan oleh industri. Penanganan limbah industri dilakukan dengan mewajibkan semua industri besar seperti pabrik susu, tekstil, kulit, maupun logam untuk memiliki instalasi pengolahan limbah mandiri, sehingga tidak mencemari

lingkungan

di sekitarnya

terutama sungai. Hasil pengolahan IPAL tersebut dilaporkan secara rutin kebadan lingkungan hidup guna pengendalian dampak lingkungan. Setiap tahunnya dilakukan pemantauan limbah dengan melakukan uji beberapa para meter limbah. Sedangkan untuk industri rumah tangga maupun usaha kecil menengah, pengelolaan limbah dilakukan dengan metode yang hampir sama dengan pengolahan limbah rumah tangga, tetapi

dengan

pemantauan

yang dilakukan setiap tahunnya oleh BLH (Badan

Lingkungan Hidup) untuk mengendalikan beberapa parameter limbah yang dihasilkan.


43

43


Instalasi pengolahan limbah cair juga wajib dimiliki oleh rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Limbah cair yang berbahaya bagi kesehatan seperti darah, mikro organisme, dan bahan kimia wajib diolah secara mandiri oleh rumah sakit. Tahun 2011 yang lalu, terdapat 8 rumah sakit yang telah memiliki IPLC (Instalasi Pengolahan Limbah Cair) mandiri. Sedangkan bagi rumah sakit yang belum memiliki IPLC mandiri, pengolahan limbah cair dilakukan dengan mekanisme kerjasama dengan rumah sakit yang memiliki IPLC mandiri.

3.2.3. Pembiayaan dan Pendanaan 3.2.3.1. Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak Kota Padangsidimpuan belum memiliki sarana IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) mandiri untuk menampung pembuangan limbah dari truk sedot tinja. Pembuangan air limbah cuci dan kamar mandi (greywater) dikawasan padat penduduk masih banyak dilakukan dengan mengalirkan air menuju sungai dan badan drainase. Hal tersebut menimbulkan pencemaran air yang dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan warga.

3.3. Pengelolaan Persampahan Persampahan merupakan salahsatu masalah yang umum kawasan perkotaan di Indonesia, termasuk Kota Padangsidimpuan. Meningkatnya jumlah dan kegiatan penduduk sejalan dengan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan. Sampah yang tidak tertangani dengan baik merupakan sumber masalah kesehatan yang dapat berdampak pada penurunan tingkat kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah Kota Padangsidimpuan sebesar 31 % dilakukan dengan pengangkutan menuju TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Batubola. TPA Batubola


44

44


merupakan TPA yang digunakan secara bersama oleh Kota Padangsidimpuan, Sisa sampah yang dihasilkan Kota Padangsidimpuan sebesar 69% diolah dengan cara dibakar, di buang kelahan kosong/kebun/hutan, dibiarkan sampai membusuk ,di buang kedalam lubang dan lain-lain.

3.3.1. Kelembagaan Dalam pengelolaan sampah Kota Padangsidimpuan, landasan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

2.

Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNo:21/PRT/2006 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP- SPP).

3.

Keputusan Menteri Kesehatan No : 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

4.

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan No. 4 Tahun 2008

Instansi yang berada di lingkungan pemerintah Kota Padangsidimpuan yang terlibat langsung dalam penanganan masalah sampah adalah: 1.

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pencegah Kebakaran

2 . Badan Lingkungan Hidup 3.

Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan

4 . Badan KB, Perlindungan Anak dan PemberdayaanPerempuan

3.3.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pencegah Kebakaran Kota Padangsidimpuan tahun 2014 meangangkut menuju TPA Kelompok Kerja Sanitasi Kota Padangsidimpuan Tahun 2014

45

45


Batubola sekitar 22 ton/hari atau 31% dibandingkan dengan total sampah yang dihasilkan. Fenomena kecenderungan kenaikan volume sampah terangkut menuju TPA tersebut cukup menarik. Salah satu penyebabnya adalah akibat meningkatnya volume sampah yang dihasilkan masyarakat. A. Pengumpulan Sampah yang telah dikumpulkan dalam tingkat rumah tangga tersebut kemudian dikumpulkan di kontainer-kontainer yang lokasinya terletak di titik-titik tertentu. B. Sistem Pengangkutan Pengangkutan sampah Kota Padangsidimpuan menuju TPA Batubola dilakukan dengan menggunakan sejumlah unit armada pengangkut secara berkala dalam kurun waktu 24 jam setiap harinya. Jumlah armada dumptruck yang beroperasi tahun 2014 adalah 6 unit. Armada lain yang beroperasi dalam pengangkutan sampah di Kota Padangsidimpuan adalah armroll truck, dan motor roda 3. Tahun 2014 Armroll truck yang mengangkut sampah yang termuat dalam kontainer berjumlah 6 unit. Unit pengangkut sampah yang mengalami penambahan jumlah adalah motor roda 3. Tahun 2014 motor roda 3 yang beroperasi berjumlah 30 unit. Mengingat keterbatasan unit pengangkut dan banyaknya sampah yang diangkut, pengangkutan dilakukan dengan sistem penjadwalan. Bagi kawasan dengan jumlah sampah yang banyak, maka frekuensi pengangkutan dapat menjadi 2 hingga 3 kali dalam sehari.


46

46


3.3.3. Kesadaran masyarakat dan PMJK Peran masyarakat sangat menentukan dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Di Kota Padangsidimpuan keterlibatan masyarakat diwujudkan dalam pemilahan sampah yang dilakukan ditingkat rumah tangga. Sosialisasi dilakukan dengan membentuk warga binaan dalam pengelolaan sampah dimasing-masing kelurahan. Warga yang diberi penyuluhan tersebut diberi tugas mensosialisasikan pengelolaan sampah melalui pemilahan sampah organik, kertas, plastik, dan lainnya di lingkungan tempat tinggalnya. Sosialiasi pemilahan sampah ditingkat rumah tangga tersebut dilakukan dengan sasaran ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga sangat berperan penting dalam pemilahan karena sebagian aktivitas rumah tangga seperti mencuci, memasak, dilakukan dibawah kendali ibu rumah tangga. Selain pemilahan, ibu rumah tangga juga diberdayakan dalam pembuatan kerajinan menggunakan sampah plastik, sehingga dapat menambah pendapatan keluarga. Pemberdayaan pengepul/pelabak barang bekas juga dapat dilakukan dalam pengelolaan persampahan. Keberadaan pengepul dapat mendukung program daur ulang terhadap sampah berupa plastik, kertas, dan barang elektronik. Volume sampah sulit terurai seperti plastik, barang elektronik yang dibuang ke TPA akan dapat dikurangi jika telah dipilah terlebih dahulu. Hal tersebut secara teknis dapat memperpanjang umur TPA itu sendiri. Hanya saja, pemberdayaan pengumpul yang dilakukan di Kota Padangsidimpuan baru sebatas pendataan lokasi dan alamat Proses awal dalam penanganan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak menggangu lingkungan. Faktor yang paling mempengaruhi efektifitas tingkat pelayanan adalah kapasitas peralatan, pola penampungan, jenis dan sifat bahan dan lokasi penempatan.


47

47


Sistem

pengelolaan

persampahan

ditingkat

kelurahan

dan

kecamatan

Kota

Padangsidimpuan lebih banyak dilakukan pada pengangkutan sampah ke TPS. Pengeolaan sampah ditingkat Kel/Desa dan keluarga dilakukan pada tahap pembuangan sampah kebak sampah (TPSS) maupun kontainer yang telah disediakan pada setiap kecamatan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah juga dilakukan dalam proses pemilahan sampah rumah tangga

Jenis Kegiatan

Pengumpulan

Dikelola oleh Kota

Dikelola oleh Masyarakat

Dikelola oleh Sektor Formal di tingkat Kota

Dikelola Pihak Swasta

V

-

-

V

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

-

-

-

sampah dari rumah – Bak Sampah (TPSS) Pemilahan sampah di TPS

PengangkutanSamp V ah ke TPS Pengangkutansamp V ah ke TPA - Dumptruck - Amroll - MotorRoda 3 Pemilahansampahd iTPA Para PenyapuJalan V Sumber: HasilPengolahan Data, 2014

-


48

48


3.4. Pengelolaan Drainase Lingkungan 3.4.1. Landasan Hukum/Legal Operasional Landasan hukum dari pengelolaan drainase di Kota Padangsidimpuan mengacu kepada : Undang-Undang Negara Republik Indonesia - Undang-Undang Republik

Indonesia

Nomor

4

Tahun

1992

Tentang

Perumahandan Pemukiman. - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. - Undang-Undang Nomor7 Tahun2004 Tentang Sumber Daya Air. - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Keputusan Presiden Republik Indonesia - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber DayaAir. - Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang

Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Kelompok Kerja Sanitasi Kota Padangsidimpuan Tahun 2014

49

49


- Keputusan

Menteri

Lingkungan

Hidup

Republik

Indonesia

Nomor

35/MENLH/7/1995 Tentang Program Kali Bersih. Aspek Institusional Terkait dengan penanganan drainase di Kota Padangsidimpuan, instansi yang bertanggungjawab dalam hal tersebut adalah Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Padangsidimpuan. Sampai dengan saat ini belum adanya master plan drainase di Kota Padangsidimpuan.

Aspek Teknis dan Operasional Genangan air yang terletak di beberapa titik di Kota Padangsidimpuan pada umumnya hanya bersifat sementara dengan lama genangan bervariasi pada setiap titik. Pada umumnya genangan air yang terjadi di Kota Padangsidimpuan terjadi setelah hujan turun. Hal ini akan menggangu aktivitas dan sistem interaksisosial,ekonomi, budaya, dan aspek interaksi masyarakat

lainnya yang apabila tidak ditangani

segera akan menimbulkan permasalahan berkelanjutan dan lebih besar lagi. Terjadinya genangan air dibeberapa titik lokasi Kota Padangsidimpuan, secara umum disebabkan oleh: a. Tersumbatnya Saluran/ Drainase b.

Tidak tersedianya Drainase di beberapa lokasi di Kota Padangsidimpuan


50

50


3.4.2. Kesadaran masyarakat dan PMJK Peran serta masyarakat dalam pengelolaan drainase dalam bentuk pembersihan saluran drainase disekitar pemukiman dapat dilakukan dengan kegiatan gotong royong. Pentingnya menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai arti penting sarana drainase untuk menjaga kesehatan lingkungan dan pencegahan bencana alam. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan disekitarnya dapat ditumbuhkan melalui

beberapa kegiatan pemeliharan saluran

drainase dengan melibatkan

masyarakat secara langsung. Dengan demikian diharapkan peran masyarakat dalam menjaga

lingkungan

dapat

dijadikan

kebiasaan

yang

baik

dan

dijaga

keberlanjutannya. Fakta yang terjadi saat ini adalah kebiasaan membuang sampah dibeberapa saluran drainase

seperti

selokan

maupun

sungai-sungai

masih

banyak

dilakukan

menimbulkan genangan, hal tersebut membuat kapasitas saluran menjadi berkurang. Namun faktanya hal–hal tersebut masih terus terjadi, bahkan para pedagang kecil (kakilima) maupun besar juga masih sering melakukan pembuangan sampah di selokan atau sungai terdekat dengan lokasi perdagangan. A. Isu Strategis Permasalahan drainase yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan adalah pengelolaan drainase baik dari segi kebijakan, bentuk fisik sarana prasarana saluran drainase dan partisipasi masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kota Padangsidimpuan dalam pengelolaan drainase antara lain: - Belum ada peraturan daerah/kebijakan yang

mengatur tentang pengelolaan

drainase di Kota Padangsidimpuan - Kebijakan Pembangunan Antar Kawasan, penanganan permasalahan drainase harus merupakan suatu kegiatan yang berskala regional dan bersifat lintas wilayah

maupun

lintas

sektoral.

Penanganan

permasalahan

di

Kota

Padangsidimpuan.


51

51


- Koordinasi

Pengawasan

Pembangunan

(Perubahan

Peruntukan

Lahan,

Pelanggaran terhadap Rasio KDB, dan Pelanggaran Penggunaan Lahan Pada Kawasan Konservasi). - Saluran drainase yang ada belum melayani seluruh wilayah. - Pemeliharaan sarana/prasarana saluran drainase belum dilaksanakan dengan baik. - Penyadaran PMJK masih kurang (drainase masih sering dijadikan buangan limbah/sampah).

B. Permasalahan Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan, maka diperoleh beberapa hal sebagaiberikut: a. Tingkat

pelayanan

sistem

yang

ada

masih

rendah

dalam

konteks

perbandingan antara luas yang harus dilayani dengan panjang sistem yang sudah terbangun/terpasang. b. Kapasitas saluran belum didesain menurut sistem blok kawasan yang harus dilayani, sehingga ada beberapa saluran yang melayani suatu kawasan terlalu luas. c. Sedimentasi dan timbunan sampah menyebabkan kapasitas pengaliran saluran berkurang, akibatnya terjadi genangan.


52

52


3.5. Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi 3.5.1. Pengelolaan Air Bersih Pengelolaan komponen Sanitasi Kota Padangsidimpuan terkait dengan pengelolaan air bersih, pengelolaan air limbah industri rumah tangga dan pengelolaan limbah medis. Penggunaan air bersih Kota Padangsidimpuan semakin meningkat dari tahun ke tahun. A. Kuantitas dan Kualitas Air Secara hidrologi Kota Padangsidimpuan dilewati oleh 4 (empat) sungai yaitu Aek Batang Angkola, Aek Batang Ayumi, Aek Sibontar, Aek Rukkare. Sumber air baku masyarakat Kota Padangsidimpuan antara lain air dari sumur gali, dan air ledeng. Jumlah penggunaan air bersih oleh masyarakat Kota Padangsidimpuan meningkat dari tahun ketahun. Dan lebih dari 60% masyarakat

Kota Padangsidimpuan

menggunakan air bersih ( sumber air terlindungi). Berikut Tabel persentase penggunaan air bersih. 1. SUMBER AIR

VARIABEL

Sumber air terlindungi Penggunaan sumber air tidak terlindungi. Kelangkaan air

Strata Desa/Kelurahan

KATEGORI Tidak, sumber air berisiko tercemar Ya, sumber air terlindungi Tidak Aman Ya, Aman Mengalami kelangkaan air Tidak pernah mengalami

1

Total

2

3

4

n

%

n

%

n

%

n

%

19

47,5

138

55,2

73

60,8

230

56,1

21

52,5

112

44,8

47

39,2

180

43,9

17

42,5

77

30,8

32

26,7

126

30,7

23

57,5

173

69,2

88

73,3

284

69,3

2

5,0

71

28,4

6

5,0

79

19,3

38

95,0

179

71,6

114

95,0

331

80,7


53

53


3.5.2. Pengelolaan Limbah Medis Jenis limbah rumah sakit yang perlu ditangani adalah limbah rumah sakit yang tergolong limbah B3 (Berbau, Berbahaya dan Beracun). Dalam penanganannya limbah rumah sakit memerlukan perlakuan khusus, tidak boleh ditangani secara sembarangan dan tidak boleh dibuang di tempat pembuangan sampah yang ada. Limbah sarana kesehatan di Kota Padangsidimpuan mencakup semua hasil buangan yang berasal dari balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS), rumah sakit umum (RSU), rumah sakit khusus, praktek dokter, praktek dokter gigi, praktek dokter spesialis, praktek bidan, toko obat, apotek pedagang besar farmasi, laboratorium, sekolah dan akademi kesehatan, balai pelatihan kesehatan dan sarana kesehatan lainnya. Jenis limbah sarana kesehatan terdiri dari: - Limbah Padat Non Medis dan Medis (limbah infeksius,limbah patologis,limbah benda tajam,limbah farmasi,limbah sitotoksis, limbah bahan kimia, limbah berkadar logam berat tinggi, limbah kontainer bertekanan dan limbah radio aktif). - Limbah Cair adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit, yang kemungkinan mengandung mikro organisme, bahan kimia beracun dan radio aktif serta darah yang berbahaya bagi kesehatan - Limbah Gas adalah limbah yang berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran di rumah sakit, seperti incenerator, dapur, perlengkapan generator, anastesi dan pembuatan obat sitotoksis.

Limbah cair yang dihasilkan oleh rumah sakit/sarana kesehatan yang lain di Kota Padangsidimpuan, pengelolaannya dilakukan oleh rumah sakit/sarana kesehatan itu sendiri. Limbah cair medis yang dihasilkan diolah dengan IPCL (Instalasi Pengolahan Limbah Cair).


54

54


Kebijakan yang diberikan bagi rumah sakit/fasilitas kesehatan yang lain yang belum memilki sarana IPLC adalah dengan membuang limbah cair yang dihasilkan kerumah sakit yang telah memiliki IPLC melalui mekanisme kerjasama. Limbah cair medis di Kota Padangsidimpuan secara berkala dipantau oleh beberapa instansi yang pada setiap tahunnya (terutama oleh Badan Lingkungan Hidup).


55

55



56

[BUKU PUTIH SANITASI KOTA PADANGSIDIMPUAN]

Recommend Documents