BUKU PUTIH SANITASI (BPS) Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Banggai

BUKU PUTIH SANITASI (BPS) Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Banggai

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia, dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen dan informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Sehubungan dengan penyusunan Buku Putih Sanitasi adalah Penilaian Profil Sanitasi. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data dasar (baseline) yang memberikan gambaran lengkap dan menyeluruh (teknis / nonteknis dan mencakup berbagai aspek) tentang sanitasi di Kabupaten Banggai. Data dasar ini diambil dari data primer dan sekunder, dan nantinya akan dipakai dalam penyusunan SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten) dan proses monitoring. Proses penyusunan data dasar ini diawali dengan pemetaan sistem sanitasi yang ada saat ini (existing) dan dilanjutkan dengan menilai tingkat layanan dan cakupan sanitasi di Kabupaten Banggai. Pemetaan akan menggambarkan alur lengkap perjalanan limbah mulai dari timbulnya / diproduksinya limbah hingga dibuang kembali kelingkungan. Ini mencakup tiga komponen: air limbah domestik, persampahan, dan drainase lingkungan serta prohisan dan limbah terkait. Selain pemetaan sanitasi, Pokja harus mengidentifikasi isu strategis dan permasalahan mendesak sanitasi yang ada. Informasi tentang kedua hal ini menjadi salah satu dasar utama

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH 53


dalam penyusunan SSK yang akan dilakukan kemudian. Biasanya, sudah banyak inisiatif / rencana pembangunan sanitasi yang disusun Kabupaten Banggai. Penting bagi Pokja mengidentifikasi berbagai rencana tersebut guna memberi gambaran tentang sejauh mana Kabupaten Banggai telah melakukan usaha pengembangan sanitasi. Ini juga akan memberi dasar dan pertimbangan yang kuat pada saat Pokja menyusun“ strategi pembangunan sanitasi” dalam SSK. 3.1 Wilayah Kajian Sanitasi 3.1.1 Wilayah Kajian Wilayah kajian Buku Putih Sanitasi

mencakup 4 Kecamatan dari 23

Kecamatan di Kabupaten Banggai, dengan sasaran utama adalah kawasan permukiman sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2009 – 2029 yang meliputi: Kecamatan Luwuk Utara, Luwuk, Luwuk Selatan dan Kecamatan Nambo. 3.1.2 Dasar Penetapan Wilayah Kajian Berdasarkan pertimbangan dan hasil koordinasi dan diskusi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Saniatasi Kabupaten Banggai, maka disepakati bahwa penetapan wilayah kajian yaitu meliputi 4 (empat) kecamatan dengan pertimbangan sebagai berikut: - Kepadatan penduduk; - Lokasi rawan sanitasi; - Termasuk dalam kategori Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai Tahun 2012 – 2032; - Hasil rapat internal Bidang Perencanaan Pokja Sanitasi Kabupaten Banggai tanggal 15 - 16 Mei Tahun 2014 di Kantor Bappeda Banggai. - Menjadi Pedoman Sektor Sanitasi Kabupaten Banggai dalam pembenahan Kondisi sanitasi ke depan ke arah yang lebih baik.


BUKU PUTIH SANITASI (BPS) Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Banggai Peta 3.1 Wilayah Kajian Sanitasi

PETA WILAYAH KAJIAN

WILAYAH KAJIAN SANITASI Batas Wilayah Kajian Sanitasi

Sumber: RTRW Kabupaten Banggai, diolah

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH

55


3.2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi Salah satu misi pembangunan kesehatan di Indonesia adalah menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). PHBS dapat diterjemahkan sebagai sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran dari hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan mampu berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilaksanakan melalui keluarga, institusi local / desa, fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah dan melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Untuk mengetahui kondisi PHBS di masyakarat, secara lebih terukur dapat dilakukan dengan melihat kondisi PHBS pada tatanan rumah tangga dan tatanan sekolah. Dalam hal ini mengetahui secara kuantitas ketersediaan dari prasarana dan sarana sanitasi dan air bersih/air minum yang digunakan masyarakat baik di rumah tangga maupun di sekolah dalam kondisi tercukupi dan layak dari segi kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai sebagai SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banggai dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan. Khusus dalam mendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), ada beberapa kegiatan yang diagendakan di Kabupaten Banggai untuk mendukung kegiatan tersebut, adapun rencana kegiatan PHBS dan promosi hygiene adalah peningkatan penddikan tenaga penyuluh kesehatan, kegiatan peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan dan penyuluhan masyarakat Pola Hidup Bersih dan Sehat. 3.2.1. Tatanan Rumah Tangga Yang menjadi tatanan dalam penelitian ini adalah rumah tangga, sebagai responden dipilih ibu rumah tangga yang berusia 45 tahun (batas maksimal usia responden 65 tahun) adalah 25,1% dan usia 35-40 tahun adalah 18,2%, dengan harapan usia tersebut relatif lebih memahami kondisi lingkungan berkaitan dengan isu sanitasi serta ibu rumah tangga lebih mudah ditemui dibanding bapak-bapak. Jumlah Ibu rumah tangga yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebanyak 608 responden. Karakteristik responden dilihat berdasarkan umur, status perkawinan, pendidikan terakhir, pekerjaan dan penghasilan kotor perbulan, jumlah anggota keluarga dan keberadaan balita dalam rumah tangga.



Variabel-variabel di atas perlu dikaji, karena sangat erat hubungannya dengan kepedulian masyarakat dalam penerapan sanitasi di dalam rumah tangga, seperti pendidikan responden sangat erat dengan pengetahuan responden harapannya semakin tinggi pendidikan semakin tinggi pengetahuan kesehatan; pekerjaan dan penghasilan keluarga perbulan sangat erat hubungannya dengan dengan pengembangan program sanitasi, sehingga dapat memperkirakan potensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan ketersediaan sanitasi/ RAKSA (Rumah, Air Bersih, Kakus/ Jamban, Sampah dan Air Limbah) yang memenuhi syarat kesehatan; jumlah anggota keluarga erat sekali hubungannya dengan ukuran rumah yang sesuai standar. Di Kabupaten Banggai rumah merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia disamping sandang dan pangan, rumah dikatakan sehat apabila rumah tersebut memenuhi empat kriteria dasar sanitasi yang baik, yaitu memiliki jamban yang sehat, akses air bersih, sampah dan sarana pembuangan air limbah. Kondisi Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga di Kabupaten Banggai, dapat dilihat dari ketersediaan jamban yang sehat, akses air bersih yang lancar dan tersedia setiap saat, ketersediaan sarana persampahan dan pembuangan air limbah. Disamping itu dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit baik yang dilakukan melalui bidan desa, poskesdes, puskesmas dan dokter. Lingkungan mempunyai peranan yang sangat besar terhadap peningkatan derajat kesehatan, oleh karena itu upaya pemberantasan penyakit harus dimulai dari lingkungan yang sehat. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk. Salah satu faktor yang menunjukkan tinggi rendahnya angka kesakitan suatu daerah disebabkan oleh sanitasi dasar terutama air bersih, pengelolaan makanan yang tidak sehat serta tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. Oleh Karena itu upaya promosi kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan biaya yang murah dan terjangkau serta memberikan fungsi yang sangat luas bagi masyarakat, upaya ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan kesehatan. Kegiatan penyuluhan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.



Gambar 3.1 Grafik CTPS di Lima Waktu Penting

Sumber : Laporan Studi EHRA Kabupaten Banggai 2014 Dari tabel di atas hasil studi EHRA di Kabupaten Banggai dengan responden 608 orang yang tersebar di 15 desa Pada Gambar di atas menunjukkan bahwa perilaku CTPS responden sebesar (93,6%) tidak melakukan CTPS di lima Waktu Penting seperti : Sebelum makan, setelah makan, setelah BAB (Buang Air Besar), setelah mencebokin bayi/anak, sebelum menyuapi anak, sebelum menyiapkan masakan dan setelah memegang hewan serta sebelum sholat. Sedangkan yang melakukan perilaku CTPS hanya sebesar (6,4%) responden saja.



Gambar 3.2 Grafik Persentase Penduduk yang Melakukan BABS

Sumber : Laporan Studi EHRA Kabupaten Banggai 2014 Dari hasil studi EHRA persentase penduduk yang melakukan BABS yang terbagi pada cluster 0 sebanyak 74,5%, Cluster 1 sebanyak 76,5%, Cluster 2 sebanyak 72,3%, Cluster 3 sebanyak 90,5% dan cluster 4 sebanyak 75,5%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diatas Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa dari persentase total menunjukkan 75,5% tidak melakukan praktik BABS (Buang Air Besar Sembarangan), masih ada 24,5% yang melakukan BABS. Bila dilihat berdasarkan strata, terlihat bahwa di desa/kelurahan strata 2 yang masih melakukan praktik BABS 27,7%. Hal tersebut menggambarkan bahwa responden survei studi EHRA sudah memiliki kesadaran tinggi untuk tidak melakukan BABS. Terutama dengan gencarnya program dari Dinas Kesehatan melalui Bidang Kesehatan Lingkungan berupa program STBM (Sanitasi Total berbasis Masyarakat).



Gambar 3.3 Grafik Pengelolaan Air Minum (pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air)

Sumber : Laporan Studi EHRA Kabupaten Banggai 2014 Berdasarkan hasil EHRA dapat diketahui bahwa di Kabupaten Banggai masih ada sekitar 26 % masyarakat yang pengelolaan air minumnya memiliki potensi tercemar pada saat penanganan air maupun pada wadah penyimpan air minum. Sementara 74 % masyarakat sudah aman dalam pengelolaan air. Gambar 3.4 Grafik Pengelolaan Sampah Setempat

Sumber : Laporan Studi EHRA Kabupaten Banggai 2014



Pengelolaan sampah seperti terlihat pada Gambar 3.4 di atas, menunjukkan bahwa 83% masyarakat tidak melakukan praktik pengolahan/ pemilahan sampah. Sisanya hanya sekitar 17% saja masyarakat yang melakukan praktik pengolahan/ pemilahan sampah sebelum dibuang. Secara umum rincian cara pembuangan di atas kemudian disederhanakan berdasarkan dua kategori besar, yakni: 1) penerima layanan sampah dan 2) penerima non layanan sampah. Bagi masyarakat yang bukan penerima layanan non sampah tidak melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang sendiri ke tempat pembuangan sampah sementara. Jadi terlihat bahwa perilaku pemilahan sampah masih belum terealisasi dengan baik untuk di Kabupaten Banggai berdasarkan hasil sampling Survei Studi EHRA.

Gambar 3.5 Grafik Pencemaran SPAL

Sumber : Laporan Studi EHRA Kabupaten Banggai 2014 Pada Gambar 3.5 berdasarkan hasil pengamatan terlihat persentase tidak ada pencemaran SPAL pada seluruh desa/kelurahan 40,3% dan ada pencemaran karena SPAL 59,7%. Persentase Pencemaran SPAL terbesar terjadi di wilayah strata 2 sebesar 57,4%. Persentase tidak ada pencemaran SPAL terbesar terjadi wilayah strata 0 sebesar 77%.



Permasalahan mendesak yang dihadapi terkait PHBS terkait sanitasi 

Kurangnya tenaga penyuluh



Kurangnya alokasi dana yang diperuntukkan prohisan



Masih kurangnya penyedotan tangki septik



Masih kurangnya kerjasama dengan sanitarian untuk penyampaian tentang Promosi Higien dan Sanitasi



Belum adanya kesetaraan jender dalam promosi kesehatan masyarakat



Belum optimalnya kerja sama denga pihak swasta



Dinas yang menangani Kegiatan PHBS yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya dan Dinas BPLH belum maksimal.

3.2.2. Tatanan Sekolah Sebagai suatu institusi pendidikan, sekolah mempunyai peranan dan kedudukan strategis dalam upaya promosi kesehatan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anak usia 5-19 tahun dengan lembaga pendidikan dalam jangka waktu cukup lama. Sekolah mendukung pertumbuhan dan perkembangan alamiah seorang anak, sebab di sekolah seorang anak dapat mempelajari berbagai pengetahuan termasuk kesehatan. Promosi kesehatan di sekolah membantu meningkatkan kesehatan siswa, guru, karyawan, keluarga serta masyarakat sekitar, sehingga proses belajar mengajar berlangsung lebih produktif. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tatanan institusi pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat institusi pendidikan (pengajar, anak didik dll.) dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Institusi pendidikan dalam hal ini adalah dari tingkat SD/MI, SLTP/MTs sampai dengan SLTA/ MA. Sekolah harus memberikan pengajaran baik kepada guru maupun murid bagaimana cara memelihara jamban sekolah yang akan di bangun dan sarana cuci tangan. Seringkali terjadi jamban di sekolah hanya terdiri atas dua unit, yaitu satu untuk guru dan yang lain untuk murid. Sementara kondisi jamban murid sangat berbeda jauh dengan jamban guru, dimana jamban murid sangat jauh dari kondisi bersih dan terpelihara atau tidak jarang dalam kondisi rusak.



Akibatnya banyak murid yang kemudian buang air kecil maupun buang air besar di halaman sekolah. Kebiasaan ini membuat sekolah menjadi bau dan sangat rentan untuk menjadi sarang penyakit. Selain itu, seringkali jamban di sekolah tidak dilengkapi dengan penerangan yang cukup. Murid yang merasa takut untuk menggunakan jamban yang kondisinya gelap, berbau dan kotor. Kondisi seperti ini harus dihindari dengan cara membuat jamban dengan penerangan yang cukup baik dari lampu ataupun sinar matahari beserta ventilasi yang memadai. PHBS tatanan institusi pendidikan adalah upaya pemberdayaan dan peningkatan kemampuan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan institusi pendidikan. Ada 12 indikator dari 3 variabel yang dipakai sebagai ukuran untuk menilai PHBS di sekolah, salah satu variabel yaitu variabel lingkungan sekolah sehat dengan indikator air bersih, jamban, sampah dan warung sekolah.


BUKU PUTIH SANITASI (BPS) Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Banggai Tabel 3.1: Rekapitulasi Jumlah sarana air bersih dan sanitasi tingkat Sekolah Dasar/MI

Jumlah Siswa No

Status Sekolah

Jumlah

Dasar

Sekolah L

1 2 3

Sekolah Dasar Negeri Sekolah Dasar Swasta MI Total

P

Jumlah Guru

L

P

Sumber Air Bersih *)

PDAM

SPT /PL

Toilet Guru**)

T

L/P

dan

Fas

Cuci

Pengolahan

tangan

sampah

T

Y

T

Y

T

Y

T

Toilet Siswa***)

L SGL

Fas.

Saluran Drainase

L T

L/P

P

dan P

42

5.248

5.022

123

391

34

6

-

2

34

7

1

36

6

-

22

20

27

15

12

30

9

653

598

19

72

9

-

-

-

5

3

1

5

3

1

7

2

6

3

3

6

3

239

230

17

35

3

-

-

-

2

-

-

3

-

-

1

2

3

-

1

2

54

6.140

5.850

159

498

46

6

-

2

41

10

2

44

9

1

30

24

36

18

16

38

Sumber : Hasil Kajian Sanitasi Sekolah Dinas Kesehatan 2014


64


Berdasarkan dari hasil kajian sanitasi sekolaah yang telah dilakukan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Banggai dari tiga puluh sekolah dasar di wilayah kajian dokumen Buku Putih Sanitasi dengan menggunakan 400 kuisioner dapat diketahui kondisi sarana saniatsi sekolah dasar yaitu untuk toilet guru sangat baik 6,7%, baik 33,3% dan yang kurang baik sebanyak 60%, toilet siswa sangat baik 6,7%, Baik 23,3% dan yang kurang baik sebanyak 70%, untuk fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sangat baik sebanyak 33,3%, Baik 20% dan yang kurang baik sebanyak 46,7%, sarana air bersih sangat baik sebanyak 83,3%, baik 10% dan kurang baik sebanyak 6,7%, pengelolaan sampah sangat baik hanya 13,3%, baik 0% dan kurang baik sebanyak 86,7%, saluran drainase sangat baik 13,3%, baik 20% dan kurang baik sebanyak 66,7%, ketersediaan dana untuk kegiatan higiene dan sanitasi sangat baik sebanyak 36,7%, baik sebanyak 10% dan yang kurang baik sebanyak 53,3%, sedangkan pendidikan higiene dan sanitasi sangat baik berkisar 26,7%, baik 46,7%, dan kurang baik sebanyak 26,7%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.2 Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah Dasar (MI) Kondisi

Sangat Baik

%

Baik

%

Kurang

Prosentase

Baik

(%)

Toilet Guru

2

6,7

10

33,3

18

60,0

Toilet siswa

2

6,7

7

23,3

21

70,0

Fasilitas CTPS

10

33,3

6

20,0

14

46,7

Sarana Air Bersih

25

83,3

3

10,0

2

6,7

Pengelolaan sampah

4

13,3

0

0,0

26

86,7

Drainase

4

13,3

6

20,0

20

66,7

Ketersediaan dana

11

36,7

3

10,0

16

53,3

Pendidikan HS

8

26,7

14

46,7

8

26,7

Sumber : Hasil Kajian Sanitasi Sekolah Dinas Kesehatan 2014



Untuk hasil kajian sanitasi sekolah dasar yang dilakukan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Banggai di empat kecamatan wilayah kajian dokumen Buku Putih Sanitasi dengan menggunakan 400 kuisioner di tiga puluh sekolah dasar dapat diketahui Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) sanitasi pada sekolah dasar terkait dengan prilaku cuci tangan pakai sabun baik sebanyak 9,25% dan kurang baik sebanyak 90,75% sedangkan penggunaan jamban/ toilet pada siswa sekolah dasar baik sebanyak 89,75% dan yang kurang Baik sebanyak 10,25%, dan perilkau buang sampah yang baik sebanyak 94,75% dan yang kurang baik sebanyak 5,25% saja. Untuk lebih detailnya dapat di lihat pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3 PHBS terkait Sanitasi di Sekolah Dasar/MI Perilaku Higiene dan Sanitasi

Baik

%

Kurang baik

%

Cuci tangan pakai sabun

37

9,25

363

90,75

Penggunaan toilet/jamban

359

89,75

41

10,25

Perilaku buang sampah

379

94,75

21

5,25

Sumber : Kajian Sanitasi Sekolah Dinas Kesehatan 2014

3.3. Pengelolaan Air Limbah Domestik Limbah domestik atau sering juga disebut limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian dan kotoran manusia. Seperti pada limbah pada umumnya limbah rumah tangga merupakan buangan yang berbentuk cair, gas dan padat. Dalam air limbah terdapat bahan kimia sukar untuk dihilangkan dan berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat memberi kehidupan bagi kuman-kuman penyebab penyakit disentri, tipus, kolera dan sebagainya. Air limbah harus dikelola untuk mengurangi pencemaran. Pengelolaan air limbah dapat dilakukan dengan membuat saluran air kotor dan peresapan dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya, tidak mengotori permukaan tanah sehingga bisa mengakibatkan tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah, mencegah berkembang biaknya lalat dan serangga lainnya, tidak menimbulkan bau yang mengganggu, konstruksi agar dibuat secara sederhana dan jarak minimal antara sumber air dengan bak resapan 10 m. Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Banggai pada saat ini masih membutuhkan banyak intervensi penanganan dari pemerintah. Keseluruhan aspek



pengelolaan air limbah domestik ditangani oleh pemerintah Kabupaten Banggai melalui instansi teknis/SKPD terkait, yakni: Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaannya, tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan air limbah domestik memerlukan koordinasi lintas SKPD terkait disamping perbaikan aspek kerangka hukum (legal framework) dalam pengelolaan air limbah domestik. Secara teknis, cakupan pelayanan pengelolaan air limbah di Kabupaten Banggai masih sangat rendah berdasarkan hasil studi EHRA tahun 2014, dimana untuk jenis air limbah tinja (black water) yang memiliki fasilitas sanitasi yang menggunakan tangki septik individu dan yang menggunakan cubluk. Pada beberapa kawasan padat penduduk, pendirian tangki septik belum memenuhi syarat standar jarak tangki septik dengan sumber air bor/sumur sehingga menimbulkan resiko yang tinggi terhadap kondisi kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi air bersih dengan adanya pencemaran air bawah tanah. Pada kawasan lainnya perilaku buang air besar sembarangan masih cukup tinggi terutama pada kawasan yang berdekatan dengan sungai dan pesisir pantai. Pengelolaan air limbah rumah tangga (grey water) masih disalurkan secara langsung pada saluran drainase lingkungan dan kota tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Sebagaimana halnya kota-kota yang sedang berkembang lainnya, belum ada pemisahan saluran yang jelas antara peruntukan drainase air limpasan hujan dan air limbah. Kondisi ini kemudian menunjukkan situasi rendahnya kualitas infrastruktur yang ada untuk penanganan air limbah domestik di Kabupaten Banggai. Menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah dalam pengelolaan air limbah domestik merupakan tantangan tersendiri di Kabupaten Banggai disamping faktor rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena masih minimnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap perilaku hidup dan lingkungan yang sehat terutama pada kawasan-kawasan tertentu yang padat dan kumuh. 3.3.1. Kelembagaan Instansi Pemerintah Kabupaten Banggai yang menangani dan terkait dalam pengelolaan limbah cair antara lain : Dinas Kesehatan yaitu ditangani oleh bidang penyehatan lingkungan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Kebersihan dan Persampahan serta Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh sub bidang pemantauan dan pemulihan lingkungan hidup.



Kegiatan pengelolaan dan pengendalian limbah cair baik yang ditimbulkan oleh kegiatan industri maupun kegiatan rumah tangga di Kabupaten Banggai merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Banggai. Mekanisme kerja dalam penanganan Limbah Cair mencakup kegiatan Pembangunan, Pengelolaan, Pengawasan dan Bimbingan Teknis, sesuai dengan Tupoksi masing-masing. Dilihat tupoksi SKPD yang ada di Kabupaten Banggai, SKPD yang menangani air limbah dalam hal pengawasan dan bimbingan teknis adalah Kantor Lingkungan Hidup, yaitu berada dalam Bidang Pemantauan, Pengawasan, Penataan dan Konservasi SDA dan Sub Bidang Pemantauan, Pengawasan dan Penataan Lingkungan. Sedangkan SKPD yang menangani air limbah dalam hal perencanaan dan pembangunan sarana pengelolaan limbah adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai, yaitu berada dalam Sub Bagian Perencanaan Program dan Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan. Diluar Dinas PU, pembangunan sarana pengelolaan air limbah tidak dibangun secara spesifik tapi merupakan sarana pendukung dari sarana utama yang mereka bangun. Sebagai contoh Dinas Kesehatan pada saat membangun rumah sakit maka dinas ini membangun IPLT sebagai saran pendukung dari rumah sakit tersebut. Diluar SKPD tersebut umumnya penanganan masih bersifat internal. Perangkat peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah belum ada, sehingga kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah belum memiliki legalitas yang kuat. Ditingkat masyarakat dan swasta belum ada upaya yang terfokus terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi standar pelayanan penyehatan lingkungan. Dengan kedudukan, sehingga berpengaruh pada belum tersedianya perangkat peraturan terkait pengelolaan air limbah di tingkat daerah. Berikut struktur organisasi yang kelembagaan yang masih lemah baik ditingkat masyarakat, swasta dan pemerintah maka upaya pencapaian target pengelolaan air limbah belum ada langkah-langkah nyata menangani pengelolaan limbah di Kabupaten Banggai. Adapun Struktur organisasi SKPD terkait dalam pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Banggai, adalah :



Diagram Pengelolaan Air Limbah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai

KEPALA BPLH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAG KEUANGAN DAN ASET

SUBBAG PERENCANAAN PROGRAM

BIDANG ANALISIS PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN

BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BIDANG PEMANTAUAN DAN PEMULIHAN

BIDANG PEMBINAAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGK.

SUB BIDANG TEKNIK AMDAL

SUB BIDANG PENGAWASAN

SUB BIDANG PEMANTAUAN

SUB BIDANG PENYULUHAN LINGKUNGAN

SUB BIDANG PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS PENANG. DAMPAK LINGK.

SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

SUB BIDANG PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

UPT

Sumber: BPLH Kabupaten Banggai 2014



Diagram Pengelolaan Air Limbah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai

KEPALA DINAS


SEKRETARIS




BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN

BIDANG PERMUKIMAN

BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERKOTAAN

BIDANG KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

SEKSI PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH

SEKSI PERUMAHAN

SEKSI TATA RUANG

SEKSI KEBERSIHAN

SEKSI PENCEGAHAN KEBAKARAN

SEKSI SANITASI LINGKUNGAN

SEKSI PENATAAN BANGUNAN

SEKSI PENATAAN PERKOTAAN

SEKSI PERSAMPAHAN

SEKSI PEMADAM KEBAKARAN

SEKSI PEMELIHARAAN JARINGAN AIR BERSIH

SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN

SEKSI PERTAMANAN

SEKSI TEKNOLOGI DAUR ULANG PERSAMPAHAN

BIDANG PERALATAN

UPT

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai



Tabel 3.4: Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI PERENCANAAN  Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota

Pemerintah Kabupaten/Kota

Swasta

Masyarakat

-

-

-

-

 Menyusun rencana program air limbah domestik dalam

√ √

 Menyusun rencana anggaran program air limbah

√

-

-

 Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah

-

√

√

 Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan

-

√

√

 Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik

√

-

-

 Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah

√

-

-

 Membangun sarana IPLT dan atau IPAL

√

-

-

rangka pencapaian target

domestik dalam rangka pencapaian target

PENGADAAN SARANA domestik

awal (Tangki Septik) ke IPLT (truk tinja)

dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)

√

PENGELOLAAN

 Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja

√

√

-

 Mengelola IPLT dan atau IPAL

√

-

-

 Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja

√

-

-

 Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah

√

-

-

 Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis

√

-

-

 Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah

√

-

-

 Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan

√

-

-

 Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan

√

-

-

 Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah

√

-

-

domestik, dan atau penyedotan air limbah domestik

bangunan (tangki septik, dan saluran drainase permukiman) dalam pengurusan IMB

PENGATURAN DAN PEMBINAAN domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll) dalam hal pengelolaan air limbah domestik air limbah domestik

domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)



PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI


 Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan

dalam hal pengelolaan air limbah domestik air limbah domestik

MONITORING DAN EVALUASI

Swasta

Masyarakat

√

-

-

√

-

-

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian

√

-

-

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas

√

-

-

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

√

-

-

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku

√

-

-

target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik

efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik mutu air limbah domestik

Sumber : Hasil Analisis Pokja 2014 Peraturan terkait air limbah domestik belum tersedia, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun dalam bentuk peraturan bupati. Untuk itu di perlulkan regulasi yang memadai tentang pengelolaan air limbah domestik dalam hal kewajiban rumah tangga untuk menyediakan tangki septik dan industri rumah tangga serta industri lain yang menghasilkan limbah rumah tangga.

Tabel 3.5: Daftar peraturan terkait air limbah domestik Kabupaten Banggai Ketersediaan Peraturan

Pelaksanaan

Ada (sebutkan)

Tidak Ada

Efektif Dilaksanakan

Belum Efektif Dilaksankanan

Tidak Efektif Dilaksanakan

Keterangan

-



-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

AIR LIMBAH DOMESTIK Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Banggai Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kabupaten Banggai dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk

-





Ketersediaan Peraturan menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah

Ada (sebutkan) -

Retribusi MCK ++

-

Tatacara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran

-

Tidak Ada

Pelaksanaan Efektif Dilaksanakan





Belum Efektif Dilaksankanan


Keterangan

-

-

-

-

-

Sumber: Hasil Analisis Pokja, 2014 3.3.2.

Sistem dan Cakupan Pelayanan Sistem air limbah yang ada di Kabupaten Banggai masih dilakukan secara on site (sistem sanitasi setempat). Sistem ini dikelola secara individu oleh masyarakat melalui sistem pembuangan akhir limbah tanpa sistem seperti di buang di halaman, kebun, saluran, air/sungai, tegalan, tanah-tanah kosong dan dengan sistem seperti cubluk dan tangki septik. Pembuangan air limbah masih dilakukan perorangan yaitu sistem setempat karena belum ada pembuangan limbah terpusat (off-site system) Gambar 3.6 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja

Sumber : Laporan Studi EHRA Kabupaten Banggai Tahun 2014



Pada Gambar 3.4 tempat penyaluran akhir tinja untuk pembuangan ke tangki septik masih banyak yaitu 70%, Pipa sewer 1%, cubluk/lobang tanah 9%, langsung ke drainase 4%, Sungai/danau/pantai 1%, dan yang tidak tahu 15%. Gambar 3.7 Grafik Presentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman

Sumber : Laporan Studi EHRA Kabupaten Banggai Tahun 2014 Untuk Gambar 3.7 di atas menunjukkan bahwa di seluruh desa/kelurahan secara global untuk variabel tangki septik suspek aman sebesar 50,7%, dan hanya berbeda sedikit dengan tangki septik suspek tidak aman yaitu sebesar 49,3%. Untuk praktek pembuangan kotoran balita di rumah responden yang memiliki balita sebesar 23% membuang ke WC, ke tempat sampah 5,8%, ke kebun/pekarangan/jalan 1,5%, sungai/selokan/got 4,8%, lain-lain 0,2% dan tidak tahu 64,8%.



Gambar 3.8: Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Diagram Sistem Sanitasi: AIR LIMBAH DOMESTIK

Produk Input

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

User Interface

Pengumpulan & Penampungan / Pengolahan Awal

Pengangkutan / Pengaliran

(Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

Daur Ulang dan/atau Pembuangan Akhir

Laut / Sungai Tangki Septik (individual / komunal)

Drainase lingkungan

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai 2014 Berdasarkan sistem sanitasi pengelolaan air limbah domestik yang ada di Kabupaten Banggai, maka disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) kategori sistem kegiatan pengelolaan air limbah domestik yaitu: 1. Sistem langsung, dimana air limbah yang berasal dari kakus (wc gantung) tanpa melalui proses langsung dibuang ke laut, sehingga kondisi ini dapat mencemari badan air. 2. Sistem semi tidak langsung, dimana sudah menggunakan kloset leher angsa akan tetapi proses pembuangannya langsung dibuang ke laut atau sungai. 3. Sistem tidak langsung, dimana sudah menggunakan kloset leher angsa dan menggunakan tangki septik serta pembuangannya melaui drainase dan sungai.



Tabel 3.6: Cakupan layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten/Kota Sarana tidak layak

Sarana Layak

BABS* Nama Kecamatan/ Kelurahan

No

Offsite Sistem

Onsite Sistem Individual

(KK)

Cubluk, Tangki septik tidak aman** (KK)

Jamban keluarga dgn tangki septik aman

MCK umum

MCK++

Tangki Septik Komunal

IPAL

(KK)

/Jamban Bersama

(KK)

(KK)

Komunal

(KK) (i)

Kawasan / terpusat

Berbasis Komunal

Sambungan Rumah (KK)

(KK)

1

(ii) Kecamatan Luwuk Utara Kilongan

2

Bumi Beringin

46

0

170

0

-

-

-

-

3

Boyou

114

0

139

18

-

-

-

-

4

Biak

242

4

270

0

-

-

-

-

5

Bunga

97

0

248

0

-

-

-

-

6

Kamumu

87

0

133

10

-

-

-

-

7

Salodik

99

0

85

0

-

-

-

-

8

Awu

138

0

160

16

-

-

-

-

9

Kilongan Permai

83

0

724

0

-

-

-

-

10

Lenyek

65

4

35

0

-

-

-

-

11

Buon Mandiri

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Luwuk

(iii)

(iv)

(v)

1.796

48

2.143

676

30

145

0

-

-

-

-

149

10

34

1.695

332

6.581

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

1

Tontouan

69

0

475

15

-

-

-

-

2

Luwuk

465

0

1.513

0

-

-

-

-

3

Baru

22

130

270

0

-

-

-

-

4

Soho

377

0

560

0

-

-

-

-

5

Bungin

192

45

720

0

-

-

-

-

6

Lumpoknyo

84

0

285

4

-

-

-

-

7

Karaton

287

0

1.142

0

-

-

-

-

-

-

-

8

Keleke

38

0

452

0

-

9

Bungin Timur

132

0

472

0

-

-

-

-

10

Mangkio Baru

29

157

692

0

-

-

-

-

1.450

0

4.378

-

-

-

-

64

0

205

-

-

-

-

Kecamatan Luwuk Selatan 1

Bubung

0



Sarana tidak layak

Sarana Layak

BABS*

No

Offsite Sistem

Onsite Sistem

Nama Kecamatan/ Kelurahan

Individual

(KK)

Cubluk, Tangki septik tidak aman** (KK)

Jamban keluarga dgn tangki septik aman

MCK umum

MCK++

Tangki Septik Komunal

IPAL

(KK)

/Jamban Bersama

(KK)

(KK)

Komunal

(KK) (i)

(ii)

Kawasan / terpusat

Berbasis Komunal

Sambungan Rumah (KK)

(KK)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

2

Tanjung Tuwis

139

0

329

0

-

-

-

-

3

Tombang Permai

33

0

215

0

-

-

-

-

4

Maahas

232

0

777

0

-

-

-

-

5

Bukit Mambual

60

0

152

0

-

-

-

-

6

Hanga-Hanga Permai

106

0

240

0

-

-

-

-

7

Hanga-Hanga

173

0

590

8

-

-

-

-

8

Kompo

157

0

411

0

-

-

-

-

-

-

-

9

Simpong

325

0

942

8

-

Jole Kecamatan Nambo

161 368

0 0

517 1.387

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Nambo Padang

57

0

161

9

-

-

-

-

2

Nambo Lempek

68

0

162

0

-

-

-

-

3

Koyoan

68

0

116

8

-

-

-

-

4

Nambo Bosaa

59

0

150

6

-

-

-

-

5

Nambo Lempek Baru

69

0

161

0

-

-

-

-

-

-

-

10

6

Koyoan Permai

47

0

113

3

-

7

Lontio

0

0

80

13

-

-

-

-

8

Lontio Baru

0

0

73

10

-

-

-

-

9

Padungnyo

0

0

172

10

-

-

-

-

10

Sayambongin

0

0

124

25

-

-

-

-

11

Lumbe

0

0

75

20

-

-

-

-

Sumber : Data Sekunder Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, 2014



Tabel 3.7: Kondisi Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik No

Jenis

Satuan

(i)

(ii)

-

Jumlah/

Kondisi

Kapasitas

Berfungsi

Tdk berfungsi

Ket.

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

IPAL Komunal

unit

-

-

-

-

-

MCK ++

unit

-

-

-

-

-

Tangki septik komunal

unit

-

-

-

-

unit

2

1

1

M3/hari

-

-

-

-

M3/hari

-

-

-

-

-

-

-

-

Sistem Onsite 1

Berbasis komunal

2.

Truk Tinja

3

IPLT : kapasitas Sistem Offsite

4

IPAL Kawasan/Terpusat -

kapasitas

-

sistem

Sumber : Data Sekunder Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai 2014


BUKU PUTIH SANITASI (BPS) Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Banggai Peta 3.2 : Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Banggai

Peta 3.2 Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

U A : Sistem A : Buang Air Besar Sembarangan (BABS) B : Sistem B : Sistem Setempat (On Site) C : Sistem C : Sistem Terpusat (Offsite) D : Sistem D : Sistem Komunal

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai 2014 Diolah


79


3.3.3.

Peran Serta Masyarakat Perbedaan kondisi fisik dan sosial ekonomi, termasuk kepadatan penduduk, akan mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap sistem dan layanan sanitasi yang cocok untuk mereka. Pemberdayaan Masyarakat merupakan sebuah proses dalam memberikan kesempatan dan memberdayakan masyarakat melalui partisipasi, alih pengetahuan, keahlian dan keterampilan. Masyarakat yang merupakan komponen dalam suatu komunitas menempati posisi penting dalam pengelolaan sanitasi. Namun sejauh ini partisipasi mereka belum mendapat perhatian yang proporsional dari berbagai pihak. Disadari juga bahwa pembangunan sanitasi seringkali mengabaikan kepentingan kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Demikian juga dengan aspek kesetaraan jender. Kita kerap kali tidak memasukkan aspek ini dalam

proses

pengambilan

keputusan.

Pengabaian

aspek

jender

dalamperencanaan, implementasi, dan pengawasan / pemantauan. Pembangunan fasilitas sanitasi seringkali menimbulkan ketimpangan penyediaan layanan bagi kelompok perempuan. Dengan Pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab untuk mengidentifikasi permasalahan mereka, menentukan prioritas, memobilisasi sumber daya, memobilisasi kontribusi (in-cash dan inkind), bernegosiasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan. Peran serta masyarakat dan jender dalam penanganan limbah cair di Kabupaten Banggai dalam pengolahan air limbah dapat di kategorikan sebagai berikut : a. Bagi masyarakat yang sudah sadar dan mampu secara finansial untuk penanganan limbah cair tidak mengalami kesulitan, artinya secara teknis dan kebutuhan sarana prasarana dapat secara langsung disediakan oleh si pemrakarsa. b. Bagi masyarakat yang belum sadar dan mayoritas tidak mampu (secara finansial) sangat sulit untuk penanganan limbah cair di lingkungannya hal ini keterbatasan akan kesadaran dan biaya yang harus dikeluarkan. Kesadaran masyarakat mengelola air limbah masih sebatas dilingkup rumah tangga masing-masing seperti membersihkan kamar mandi dan toilet di rumah



masing-masing akan tetapi masih banyak masyarakat yang buang air besar di selokan atau di sungai-sungai. Sedangkan tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola MCK umum masih rendah, ini dapat dilihat dari tidak terawatnya MCK-MCK umum baik itu yang berada di permukiman warga maupun di tempat-tempat umum seperti terminal dan pasar. Program/proyek layanan Air limbah yang berbasis masyarakat yang ada di Banggai yaitu PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan). Sumber dana program ini berasal dari APBN. Tabel 3.8: Daftar Program/Kegiatan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat

No

1

Nama

Pelaksana/

Program/Kegiatan

PJ

On Site Komunal :

OMS Desa

PPIP : MCK

Bubung

Lokasi

Tahun

Penerima

Program/

manfaat

kegiatan

Desa Bubung

L

Jumlah Sarana

P

2013

Kondisi Sarana Saat Ini Berfungsi

1 Unit

Tidak Berfungsi

v

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai 2014

Secara keseluruhan Peran serta serta masyarakat dan jender dalam penanganan limbah cair di Kabupaten Banggai dalam pengolahan air limbah belum maksimal, masih mengandalkan kegiatan atau proyek dari Pemerintah, baik penyediaan sarana prasarana maupun perawatannya. Tabel 3.9: Pengelolaan sarana air limbah domestik oleh Masyarakat No

1

Jenis Sarana MCK

Tahun Sarana

Lokasi

Dibangun 2013

Pengelola Lembaga

Desa Bubung

KPP

Biaya operasi

Pengosongan

dan

tangki septik/IPAL

Kondisi

pemeliharaan

Tdk Aktif

Tidak ada iuran

Waktu -

Sumber Data : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan


Layanan -


3.3.4.

Komunikasi dan Media Peran media pemerintah dalam pengelolaan air limbah masih rendah. Sejauh ini kegiatan yang dilakukan baru berupa kegiatan sosialisasi program-program kegiatan sektor air limbah domestik seperti pembangunan MCK, PPIP, dan PAMSIMAS. Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan antara Pemerintah daerah dengan LSM maupun media massa masih minim yang terkait bidang sanitasi khususnya pengolahan limbah rumah tangga. Isu sanitasi dapat terakses ke desa-desa saat ini melalui penyuluhan - penyuluhan yang dilakukan oleh kader kesehatan atau ibu PKK. Saat ini masyarakat masih membuang limbah rumah tangga secara konvensional belum ada pengolahan secara teknis, dikarenakan kalangan masyarakat yang berpendidikan menengah ke bawah belum mampu mengakses media cetak secara mudah dan masyarakat tersebut kurang tertarik pada isu sanitasi apalagi isu limbah rumah tangga yang menurut mereka tidak akan menimbulkan suatu masalah meskipun belum ada pengolahannya. Hanya kalangan tertentu yang tertarik terhadap isu limbah rumah tangga. Gambar 3.9: Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi yang pernah diikuti di Kabupaten Banggai

Sumber : Kajian Komunikasi dan Pemetaan Media 2014



3.3.5.

Peran Swasta Di Kabupaten Banggai, pengolahan limbah rumah tangga masih dilakukan oleh masyarakat sendiri itupun masih secara konvensional. Pihak Pemerintah Daerah maupun pihak swasta belum ada partisipasinya yang bergerak dalam pengolahan limbah rumah tangga, dikarenakan anggaran pemerintah daerah masih terbatas dan pihak swasta masih menganggap untuk menanamkan investasi pengolahan limbah rumah tangga di Kabupaten Banggai secara finansial belum layak. Tabel 3.10: Peran Swasta dalam Penyediaan layanan air limbah domestik

No

Nama Provider/Mitra Potensial

-

Tahun mulai

Jenis kegiatan/

operasi/

Kontribusi Terhadap

Berkontribusi

Sanitasi

-

-

-

Volume

Potensi Kerjasama

-

-

Data Peran Swasta dalam Penyediaan layanan air limbah domestik di Kabupaten Banggai Tidak Ada

3.3.6.

Pendanaan dan Pembiayaan Belum adanya investor atau pihak swasta yang masuk atau berkontribusi dalam pengelolaan limbah domestik masyarakat. Pengelolaan Limbah Domestik saai ini masih tergantung pada dana APBD maupun dana-dana dari pemerintah pusat dalam bentuk program-program bantuan dengan sistem Multi-Sources of funding yaitu program yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Berikut ini tabel alokasi APBD untuk kegiatan sektor air limbah di Kabupaten Banggai:



Tabel 3.11 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik Kabupaten Banggai Tahun 2009 - 2013 No

1

Belanja (Rp)

Komponen

2009

Air Limbah

0

(1a+1b) 1.a

2010

2011

2012

Pertumbu

Rata-rata

2013

han (%)

49.995.000

1.252.146.840

1.208.851.500

564.223.500

615.043.368

0,81

49.995.000

1.133.576.800

1.154.446.500

539.000.000

575.403.660

0,79

-0,77

Pendanaan Investasi air

-

limbah 1.b

Pendanaan OM yang dialokasikan

-

-

118.570.040

54.405.000

25.223.500

39.639.708

-

-

-

-

-

-

dalam APBD 1.c

Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur

-

terbangun


Tabel 3.12 Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik Tahun 2009 - 2013 No 1 1.a 1.b

SKPD

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) 2011

2012

Pertumbuhan

2013

(%)

2009

2010

1.000.000

2.050.000

2.100.000

1.800.000

1.300.000

6,56%

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

0%

Retribusi Air Limbah Realisasi retribusi Potensi retribusi


Realisasi retribusi sanitasi komponen air limbah domestik mengalami naik turun selama kurun waktu tahun 2009 – 2013. Hal ini karena potensi retribusi sektor air limbah belum benar-benar dimaksimalkan oleh stakeholder terkait.



3.3.7.

Permasalahan Mendesak Permasalahan mendesak terkait dengan pengelolaan air limbah yang ada di Kabupaten Banggai dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.13 Permasalahan Mendesak Pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Banggai

No 1.

2.

3.

Permasalahan Mendesak a. Akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi sangat rendah b. Tingkat pelayanan pengelolaan air limbah di Permukiman dan perdesaan melalui on site sistem c. Tingkat pelayanan air limbah di perdesaan dan Permukiman masih rendah ditandai dengan tidak berfungsinya dengan baik MCK. d. Sebagian besar pengelolaan air limbah domestik belum memenuhi standar teknis e. Rendahnya skala prioritas penanganan pengelolaan air limbah di daerah a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik. b. Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik yang berbasis masyarakat. c. Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat d. Kurang memadai sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan air limbah a. Ketersedian perangkat peraturan perundang-undangan belum memadai untuk mendukung pengelolaan air limbah domestik b. Lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran air limbah c. Belum lengkapnya norma, standar, pedoman dan manual (NSPM), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

4.

a. b. c. d.

5.

a. b. c. d. e.

Lemahnya fungsi lembaga di daerah yang menangani air limbah Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator pengelolaan air limbah Rendahnya kapasitas SDM yang terkait dengan pengelolaan air limbah Lemahnya koordinasi instansi terkait dalam penetapan kebijakan pengelolaan air limbah Belum adanya tarif pengelolaan air limbah yang mengakibatkan rendahnya pelayanan pengelolaan air limbah Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah daerah yang mengakibatkan rendahnya pelayanan pengelolaan air limbah Rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah untuk pengelolaan dan pengembangan air limbah. Rendahnya skala prioritas penanganan air limbah Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat



No

Permasalahan Mendesak

6.

a. Rendahnya partisipasi /peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik. b. Potensi yang ada pada dunia usaha/swasta belum sepenuhnya di gali oleh pemerintah 7. a. Belum adanya master plan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Banggai b. Belum adanya IPLT c. Belum adanya penyaluran air limbah rumah tangga di lingkungan permukiman d. Menurunnya kualitas air tanah dan air permukaan akibat pencemaran air limbah permukiman yang menyebabkan tingginya biaya pengolahan air minum e. Belum mencukupinya MCK di sekolah-sekolah f. Masih minimnya peralatan truk tinja Sumber : Hasil Analisis Pokja, data sekunder dan EHRA 3.4. Pengelolaan Persampahan Sejalan dengan waktu Kabupaten Banggai terus mengalami perkembangan, jumlah penduduk, baik akibat pertambahan alami berupa angka kelahiran yang lebih tinggi dibanding dengan angka kematian, tetapi juga karena perpindahan penduduk terutama urbanisasi yang sangat tinggi. Jumlah penduduk yang terus meningkat secara langsung akan menyebabkan peningkatan timbunan sampah yang bila tidak diantisipasi sejak awal akan berpotensi menimbulkan berbagai gangguan akibat tidak tertanganinya sampah sesuai ketentuan teknis dan lingkungan. Pencemaran sampah selanjutnya dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan umum

maka

pembangunan prasarana dan sarana di Kabupaten Banggai termasuk bidang persampahan harus diupayakan untuk disediakan mencapai tingkat pelayanan yang direncanakan dan kualitas pelayanan yang menjamin kesinambungan pelayanan persampahan itu sendiri. Rencana pengelolaan sampah di Kabupaten Banggai dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu untuk jangka pendek dan jangka panjang. Rencana jangka pendek–menengah lima tahun pertama pengelolaan sistem persampahan dengan menerapkan sistem pembuangan. Pengelolaan persampahan di masa datang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak swasta secara terpusat, artinya proses mulai dari pengumpulan sampah sampai dengan pengelolaan di TPA dikoordinir oleh pemerintah atau swasta. Karena keterbatasan pembiayaan pembangunan dari pemerintah, maka pelayanan terhadap masyarakat yang dipandang bersifat cost recovery (pengembalian modal investasi) dapat



diserahkan kepada pihak swasta dalam berbagai bentuk macam Kerjasama Pihak Pemerintah Masyarakat dan Swasta (KPMS). Pola operasional pengelolaan persampahan adalah penduduk sebagian mengangkut sampah dari rumah tangga ke TPS terdekat. Kemudian dari TPS diangkut dengan truk sampah ke TPA. Tetapi untuk penduduk yang berada di kawasan pusat kota langsung diangkut oleh truk sampah yang melalui jalan-jalan utama. Pada kenyataannya banyak permasalahan penanganan sampah di lapangan seperti menumpuknya sampah dipinggir jalan (karena keterlambatan pengangkutan atau tidak terangkut ke TPA) rute dan jadwal pengangkutan yang tidak pasti, makin banyaknya TPA liar dan pembuangan sampah ke sungai/laut karena tidak adanya pelayanan yang memadai. TPA seadanya yang masih open dumping sehingga kecendurungan mencemari lingkungan sangat tinggi. Kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh keterbatasan dana operasi dan pemeliharaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan penerapan sangsi serta ketidak pedulian masyarakat akan perlunya menjaga kebersihan lingkungan. Lebih jauh terkesan bahwa penanganan persampahan tidak didasarkan pada perencanaan yang matang bahkan beberapa kota seperti halnya kota Luwuk belum memiliki dokumen perencanaan sama sekali. 3.4.1.

Kelembagaan Kondisi pengelolaan persampahan di Kabupaten Banggai saat ini dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur. Dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur, masih belum memadai apabila dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Banggai yang cukup besar. Hal tersebut juga disebabkan kondisi geografis Kabupaten Banggai yang merupakan daerah pesisir dan daerah pegunungan sehingga sangat sulit untuk mengelola persampahan di seluruh wilayah kabupaten. Kegiatan pengelolaan dan pengendalian persampahan baik yang ditimbulkan oleh kegiatan industri maupun kegiatan rumah tangga di Kabupaten Banggai merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Banggai yang dikelola oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai. Mekanisme kerja dalam penanganan limbah cair mencakup kegiatan Pembangunan, Pengelolaan,



Pengawasan dan Bimbingan Teknis, sesuai dengan Tupoksi masing-masing. Dilihat tupoksi SKPD yang ada di Kabupaten Banggai, SKPD yang menangani persampahan dalam hal pengawasan dan bimbingan teknis adalah Kantor Lingkungan Hidup, yaitu berada dalam Bidang Kebersihan dan Penataan Lingkungan. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai sebagai SKPD yang terkait dalam pengelolaan persampahan telah berusaha maksimum untuk melakukan peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan hingga saat ini. Dengan jumlah personil sebanyak 13 orang telah berusaha keras meningkatkan pengelolaan persampahan. Dengan kemampuan yang ada, maka pemerintah Kabupaten Banggai menitipkan harapan pada Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) untuk bisa lebih mengembangkan diri lagi dalam rangka pencapaian target, khususnya dalam pengelolaan persampahan beberapa tahun kedepan. Dengan personil dan peralatan yang ada tidaklah beralasan bahwa tekad tersebut harus segera tercapai mengingat perkembangan daerah yang begitu cepat dalam pembangunannya, sehingga diharapkan

pemerintah daerah Kabupaten

Banggai untuk segera menindaklanjuti program pengelolaan persampahan, dengan prioritas layanannya pada kawasan Permukiman di Kabupaten Banggai. Berdasarkan tabel 3.14 di bawah ini dapat dilihat bahwa sebagian besar pemangku kepentingan sektor persampahan di Kabupaten Banggai masih dipegang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Bidang Kebersihan dan Persampahan), sedangkan peran serta swasta dan masyarakat masih sangat terbatas, hanya berupa penyedian tempat-tempat sampah di sekitar lokasi di tempat mereka tinggal dan beraktifitas, sedangkan untuk pengelolaan lebih lanjut masih menjadi tanggung jawab pemerintah. Berikut ini adalah daftar pemangku kepentingan terkait pengelolaan persampahan di Kabupaten Banggai.



Tabel 3.14: Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan FUNGSI

PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Kabupaten/Kota

Swasta

Masyarakat

 Menyusun target pengelolaan sampah skala kab/kota,

v

-

-

 Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target   Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target

v

-

-

v

-

-

 Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah

v

v

v

 Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)  Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)  Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  Membangun sarana TPA

v

-

-

v

v

v

-

-

v

-

-

 Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS

v

v

v

 Mengelola sampah di TPS

v

-

-

 Mengangkut sampah dari TPS ke TPA

v

-

-

 Mengelola TPA

v

-

-

 Melakukan pemilahan sampah*

v

v

v

 Melakukan penarikan retribusi sampah 

v

-

-

 Memberikan izin usaha pengelolaan sampah

v

-

-

 Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)

v

-

-

 Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah

v

-

-

v

-

-

-

-

PERENCANAAN

PENGADAAN SARANA

 Menyediakan sarana komposting PENGELOLAAN

PENGATURAN DAN PEMBINAAN

MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota

v

-

-

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan

v

-

-

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan

v

Sumber : Hasil Olah Data Pokja Sanitasi Kabupaten Banggai 2014



Tabel 3.15: Daftar Peraturan Persampahan Kabupaten Banggai Ketersediaan Substansi

Pelaksanaan Belum

Tidak

Efektif

(Sebutkan)

Ada

Dilaksanakan

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

√

-

-

-

-

√

-

-


Tidak Efektif

Ket.

Ada

Dilaksanakan

PERSAMPAHAN

 Target capaian pelayanan pengelolaan persampahan di Kab/Kota ini

 Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan layanan

Ada Dalam RPJMD

pengelolaan sampah

 Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan

masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah

 Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat

untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS

 Kewajiban dan sanksi bagi kantor / unit usaha di kawasan komersial / fasilitas

social / fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah, dan membuang ke TPS

 Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

 Kerjasama pemerintah kab/kota dengan

swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah

 Retribusi sampah atau kebersihan

√

Sumber : Hasil Olah Data Pokja Sanitasi Kabupaten Banggai 2014



3.4.2.

Sistem dan Cakupan Pelayanan Kriteria

dan

dasar

pelayanan

persampahan

berdasarkan

target

Pembangunan Nasional adalah 70 % sampah domestik dan 100 % sampah non domestik harus mendapatkan penanganan melalui sistem pelayanan umum. Pemerintah Kabupaten Banggai belum mampu melayani persampahan secara menyeluruh, terutama untuk daerah perdesaan yang jauh dari ibukota kabupaten dan kawasan Permukiman yang dekat dengan ibukota kabupaten Banggai. Konsentrasi untuk pendistribusian sampah dari TPS ke TPA sementara, hanya sekitar kawasan pusat kota dan kawasan. Secara umum pengelolaan sampah dilakukan melalui 3 tahapan: 1. Pengumpulan Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju ke tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara (TPS/Dipo). Untuk melakukan

pengumpulan,

umumnya

melibatkan

sejumlah

tenaga

yang

mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu. 2. Pengangkutan Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA), Jumlah Arm roll Truk Sampahyang ada sebanyak 5 Unit, Container sebanyak 21 unit. 3. Pembuangan akhir Pada tahap pembuangan akhir, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. TPA sampah di kabupaten Banggai berlokasi di kawasan Mololuntun Kecamatan Luwuk Utara. TPA (Tempat Pengolahan Akhir) ini masih menggunakan sistem open dumping. Saat ini TPA sudah difungsikan namun belum maksimal karena keterbatasan peralatan alat berat serta keterbatasan sumber daya aparatur



(SDM) pengelola TPA. Sistem pengolahan sampahnya pun secara dibakar sehingga polusinya sangat mengancam kesehatan, apalagi hutan di kawasan TPA Mololuntun juga sudah tidak dalam kondisi baik, sehingga tidak mampu lagi menyerap CO2 dari asap sampah yang dibakar. Pengelolaan

sampah

dewasa

ini

dihadapkan

kepada

berbagai

permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbulan sampah, Cakupan layanan yang masih rendah, kepedulian masyarakat yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah yang selalu menimbulkan permasalahan tersendiri. Dalam memaksimalkan pelayanan pengelolaan persampahan Permukiman dibutuhkan arahan yang tepat, bukan hanya pada kebutuhan akan pendanaan tetapi juga adalah bagaimana pengelolaan kegiatan pelayanan yang terdiri atas beberapa kegiatan utama, antara lain adalah pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Disamping itu, tak bisa dipungkiri bahwa peranan masyarakat sangat besar dalam pelayanan pengelolaan persampahan dimana perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat bebas dari sampah karena sebaik apapun sarana maupun sistem pengelolaan persampahan apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran akan tetap menjadi masalah yang tak bisa diselesaikan. Pelayanan persampahan di Kabupaten Banggai, khususnya di Kawasan Permukiman dalam wilayah ibukota kabupaten saat ini didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar minimal, sehingga dalam pelaksanaan operasional pelayanan persampahan masih belum maksimal. Jumlah sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Banggai saat ini baru memiliki 11 unit kendaraan dump truk. Berdasarkan hasil studi EHRA kondisi sampah di lingkungan dan pengelolaan sampah rumah tangga di kabupaten Banggai terlihat bahwa frekuensi pengangkutan sampah dan ketepatan waktu pengangkutan sampah tidak memadai dan tidak tepat waktu mencapai prosentase 100%. Sedangkan untuk pengelolaan sampah tidak memadai sebesar 88,9% dan pengolahan sampah setempat yang tidak diolah sebesar 84,5%.



Gambar 3.10 Grafik Pengelolaan Sampah

Sumber : Laporan Studi EHRA Kabupaten Banggai 2014 Pengelolaan sampah seperti terlihat pada Gambar 3.10 diatas, menunjukkan bahwa praktek pengelolaan sampah terbesar adalah dibakar dengan total 33,9% responden, dibuang ke TPS yang dilakukan oleh responden sendiri total 25,7%, dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah 1% responden, dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah 2,8% responden dan dibuang ke sungai/kali/laut/danau 23,9% responden, dibiarkan sampai membusuk 0,5% responden, membuang ke lahan kosong dan dibiarkan saja sampai membusuk 10,5% responden, dikumpulkan oleh kolektor informal dan lain-lain 0,8% responden. Bila dilihat berdasarkan desa/kelurahan, hanya di Kelurahan Baru 81,4%, Mangkio Baru 70%, Maahas 69,2% dan Bungin Timur 55% responden membuang sampah ke TPS dengan dibuang sendiri oleh responden tanpa adanya petugas pengangkut sampah. Untuk semua desa/Kelurahan dominan melakukan pengelolaan sampah dengan cara dibakar. Secara umum rincian cara pembuangan di atas kemudian disederhanakan berdasarkan dua kategori besar, yakni: 1) penerima layanan sampah dan 2) penerima non layanan sampah. Bagi masyarakat yang bukan penerima layanan non



sampah tidak melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang sendiri ke tempat pembuangan sampah sementara.

Gambar 3.11 Grafik Pengangkutan Sampah

Sumber : Laporan Studi EHRA Kabupaten Banggai 2014 Dari Gambar 3.11 terlihat bahwa untuk pengangkutan sampah dari rumahrumah penduduk baru sebesar 60% yang terlayani sampahnya diangkut beberapa kali dalam seminggu. Sisanya 20% penduduk yang sampahnya terangkut sekali dalam seminggu. Sementara itu, masih ada sekitar 20% penduduk yang sampahnya tidak pernah diangkut. Berdasarkan Gambar 3.12 di bawah, masyarakat di Kabupaten Banggai pada umumnya masih belum memisahkan antara sampah organik dan anorganik, mereka masih sebatas mengumpulkan sampah ke tong sampah, bak sampah dan kantong plastik yang selanjutnya dibuang ke TPS dan kemudian diangkut ke TPA oleh truk sampah yang ada. Disamping itu masih banyak masyarakat yang langsung membakar sampah di belakang atau di depan rumah mereka dan ada juga yang menimbunnya kedalam lubang-lubang sampah yang mereka bangun sendiri.



Gambar 3.12 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan Produk Input

(A) User Interface

(B) Pengumpulan Setempat

(C) Penampungan Sementara (TPS)

(D) Pengangkutan

(E) (Semi) Pengolahan Akhir Setempat

(F) Daur Ulang/ Pembuangan Akhir

Sampah Organik dan An Organik

Dibuang di Saluran Air

Sampah Plastik

Di Bakar Laut/ Pantai

Tanah Kosong/Pekarang an

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai, 2014

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI

95


Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten Banggai untuk user interface berupa tempat sampah dari ban mobil bekas yang dimodifikasi, bak sampah pasangan bata, penampungan awal berupa TPS Kontainer, Pengangkutan Truk, Pengolahan akhir TPA. Tabel 3.16: Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten/Kota Nama No

Kecamatan/ Kelurahan

Volume Terlayani Institusi

Tidak Terlayani

Jumlah

Timbulan

Penduduk

Sampah

(orang)

(M3)

(%)

(M3)

(%)

(M3)

(%)

(M3)

(%)

(M3)

3.435

34,35

-

-

-

-

-

-

100

34,35

535

5,35

-

-

-

-

-

-

100

5,35

3R

TPA

Pengelola

Kecamatan Luwuk Utara 1

Kilongan

2

Bumi Beringin

3

Boyou

1.120

11,2

-

-

-

-

-

-

100

11,2

4

Biak

2.361

23,61

-

-

-

-

-

-

100

23,61

5

Bunga

1.483

14,83

-

-

-

-

-

-

100

14,83

6

Kamumu

650

6,5

-

-

-

-

-

-

100

6,5

7

Salodik

765

7,65

-

-

-

-

-

-

100

7,65

8

Awu

1.048

10,48

-

-

-

-

-

-

100

10,48

9

Kilongan Permai

3.292

32,92

-

-

-

-

-

-

100

32,92

10

Lenyek

504

5,04

-

-

-

-

-

-

100

5,04

11

Buon Mandiri

725

7,25

-

-

-

-

-

-

100

7,25

100

19,15

-

-

Kecamatan Luwuk 1

Tontouan

1.915

19,15

2

Luwuk

8.030

80,3

-

-

-

-

100

80,3

-

-

3

Baru

3.064

30,64

-

-

-

-

100

30,64

-

-

4

Soho

2.716

27,16

-

-

-

-

100

27,16

-

-

5

Bungin

4.088

40,88

-

-

-

-

100

40,88

-

-

6

Lumpoknyo

1.355

13,55

-

-

-

-

100

13,55

-

-

7

Karaton

5.100

51

-

-

-

-

100

51

-

-

8

Keleke

1.844

18,44

-

-

-

-

100

18,44

-

-

9

Bungin Timur

3.105

31,05

-

-

-

-

100

31,05

-

-

10

Mangkio Baru

3.830

38,3

-

-

-

-

100

38,3

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Luwuk Selatan



Nama No

Kecamatan/ Kelurahan

Volume Terlayani Institusi

Tidak Terlayani

Jumlah

Timbulan

Penduduk

Sampah

(orang)

(M3)

(%)

(M3)

(%)

(M3)

(%)

(M3)

(%)

(M3)

868

8,68

-

-

-

-

100

8,68

-

-

1.739

17,39

-

-

-

-

100

17,39

-

-

955

9,55

-

-

-

-

100

9,55

-

-

3.184

31,84

-

-

-

-

100

31,84

-

-

780

7,8

-

-

-

-

100

7,8

-

-

3R

TPA

Pengelola

1

Bubung

2

Tanjung Tuwis

3

Tombang Permai

4

Maahas

5

Bukit Mambual

6

Hanga-Hanga Permai

1.327

13,27

-

-

-

-

100

13,27

-

-

7

Hanga-Hanga

3.227

32,27

-

-

-

-

100

32,27

-

-

8

Kompo

2.122

21,22

-

-

-

-

100

21,22

-

-

9

Simpong

4.655

46,55

-

-

-

-

100

46,55

-

-

Jole

2.442

24,42

-

-

-

-

100

24,42

-

-

-

-

100

6,27

10

Kecamatan Nambo 1

Nambo Padang

627

6,27

2

Nambo Lempek

791

7,91

-

-

-

-

-

-

100

7,91

3

Koyoan

651

6,51

-

-

-

-

-

-

100

6,51

4

Nambo Bosaa

795

7,95

-

-

-

-

-

-

100

7,95

5

Nambo Lempek Baru

771

7,71

-

-

-

-

-

-

100

7,71

6

Koyoan Permai

546

5,46

-

-

-

-

-

-

100

5,46

7

Lontio

838

8,38

-

-

-

-

-

-

100

8,38

8

Lontio Baru

571

5,71

-

-

-

-

-

-

100

5,71

9

Padungnyo

1.032

10,32

-

-

-

-

-

-

100

10,32

-

-

-

-

10

Sayambongin

651

6,51

-

-

-

-

-

-

100

6,51

11

Lumbe

591

5,91

-

-

-

-

-

-

100

5,91

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Tabel 3.16 di atas memperlihatkan bahwa masih banyak timbulan sampah di desa/kelurahan yang ada di wilayah kajian Buku Putih Sanitasi belum terlayani baik itu melalui institusi pengelola (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang) maupun melalui TPA itu sendiri. Sehingga permasalahan sampah di wilayah Kabupaten Banggai khususnya di wilayah kajian perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak terkait.



Tabel 3.17 Kondisi Prasarana dan Sarana persampahan yang ada di Kabupaten/Kota No (i)

Jenis Prasarana / Sarana (ii)

Satuan (iii)

Jumlah/

Ritasi

Kapasitas

/hari

(iv)

Pengumpulan Setempat - Gerobak unit 24 - Becak/Becak Motor unit 2 Penampungan Sementara - Bak Biasa unit - Container unit 21 - Transfer Depo unit 3. Pengangkutan - Dump Truck unit 11 - Arm Roll Truck unit 5 - Compaction Truck unit (Semi) Pengolahan Akhir 4 Terpusat - TPS 3R unit - SPA (stasiun peralihan unit antara) 5 TPA/TPA Regional - Sanitary landfill Ha - Controlled landfill Ha - Open dumping Ha 3 6 Alat Berat - Bulldozerl unit 1 - Whell/truck loader unit - Excavator / backhoe unit 1 7 IPL - sistem Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai, 2014

Kondisi

Ket.

(v)

Tdk berfungsi (vi)

v -

-

-

v -

-

-

v v -

-

-

-

-

-

-

-

-

v

-

-

v v

-

-

-

-

-

Berfungsi

(vii)

1


BUKU PUTIH SANITASI (BPS) Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Banggai Peta 3.3 Peta Cakupan Layanan Persampahan

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Banggai

Peta 3.3 Cakupan Layanan Persampahan

U A : Sistem A : Layanan Penuh B : Sistem B : Layanan Pengangkutan

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai 2014 Diolah


99


3.4.3.

Peran Serta Masyarakat Saat ini kesadaran masyarakat tentang pemilihan sampah organik dan anorganik masih minim. Akibatnya sampah organik dan anorganik di tempat pembuangan

akhir

(TPA)

maupun

di tempat pembuangan sampah (TPS)

tercampur dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Sejauh ini peran dari masyarakat baru sebatas pengangkutan sampah dari rumah mereka masing-masing ke TPS-TPS yang ada dan belum ada pemilihan atau pemisahan sampah organik dan anorganik. Sedangkan untuk masyarakat yang berada dekat dengan TPA, mereka lansung membuang sampah ke TPA tersebut dengan terlebih dahulu mengumpulkannya di kantong plastik. Pengelolaan sampah tingkat desa/kelurahan masih pengelolaan tradisional dan masyarakat sendiri yang mengelola campur tangan pihak swasta belum ada, pengumpulan sampah dari rumah-rumah persentase banyak dikumpulkan oleh kaum ibu-ibu rumah tangga. Untuk tingkat kabupaten, peran Pemerintah Daerah adalah dengan pengangkutan sampah dari rumah-rumah ke TPS dan TPA yang ada dengan menggunakan truk sampah. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Kabupaten Banggai memiliki 11 truk sampah dengan kapasitas Terlayani 66 M3/hari ke TPA. Volume sampah di Kabupaten Banggai melebihi kemampuan armada dan tenaga kerja dari Seksi Persampahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk menanganinya. Untuk itu perlu dimasyarakatkannya program 3R (Recycle, Reduce dan Reuse) agar volume sampah yang harus dibawa ke TPA dapat diminimalisasi. Program 3R ini belum dilaksanakan di Kabupaten.


100


Tabel 3.18: Daftar Program/Kegiatan Persampahan Berbasis Masyarakat*

No

1

Nama Program/

Pelaksana/

kegiatan

PJ

Peningkatan

Penerima

Tahun Lokasi

manfaat

Program/ Kegiatan

L

P

2012

-

-

Kondisi Sarana Saat Ini

Jumlah Sarana

Berfungsi

Tidak Berfungsi

Peran

serta

masyarakat

dalam

pengelolaan

persampahan : Bank

Dinas

Kecamatan

Cipta Karya

Luwuk

1

√

Sampah Total


Tabel 3.19: Pengelolaan Sarana Persampahan oleh Masyarakat No

Jenis Kegiatan

Lokasi

Kerjasama

Pengelola Lembaga

Kondisi

dengan pihak

Ket.

lain

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Data Pengelolaan Sarana Persampahan oleh Masyarakat di Kabupaten Banggai Tidak Ada

Untuk Program layanan yang berbasis masyarakat dalam sektor persampahan belum ada di Kabupaten Banggai. 3.4.4.

Pemetaan Media Belum ada media komunikasi cetak yang ada di Kabupaten Banggai yang mempunyai program khusus untuk mempromosikan kebijakan dan kampaye pengolahan sampah. Kegiatan komunikasi yang telah dilakukan oleh Pemrintah Daerah adalah

mensosialisasikan

kebijakan

pengelolaan

persampahan

termasuk

sosialisasi draft Rencana Peraturan Daerah tentang pengelolaan persampahan


101


yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Gambar 3.13: Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi yang pernah diikuti di Kabupaten Banggai

Sumber : Kajian Komunikasi dan Pemetaan Media 2014

3.4.5.

Peran Swasta Sejauh ini belum ada partisipasi dunia usaha/swasta untuk sektor persampahan karena sektor persampahan masih dianggap sebagai sektor yang kurang mendatangkan keuntungan kepada mereka.

Tabel 3.20: Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Persampahan di Kabupaten/Kota No

Nama Provider/ Mitra Potensial

Tahun mulai

Jenis kegiatan/

operasi/

Kontribusi

Berkontribusi

Terhadap Sanitasi

Volume

Potensi Kerjasama

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Data Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Persampahan di Kabupaten Banggai Tidak Ada


102


3.4.6.

Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan untuk pengelolaan persampahan masih dari APBD Kabupaten Banggai. Untuk penarikan retribusi nilainya bervariasi dibagi kedalam beberapa golongan. Perda tentang retribusi

sampah baru disosialisasikan di tingkat

masyarakat, namun belum berjalan secara efektif dalam pemungutan retribusi.


103


Tabel 3.21: Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi persampahan No

2 2.a 2.b

Belanja (Rp)

Subsektor

2010

2011

2012

2013

Pertumbuhan

Rata-rata

2014

(%)

Sampah (2a+2b)

234.080.000

882.585.000

2.063.840.000

5.656.625.044

6.211.472.667

3.009.720.542

81,96%

Pendanaan Investasi Sampah

234.080.000

882.585.000

2.063.840.000

5.656.625.044

6.211.472.667

3.009.720.542

81,96%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD Perkiraan biaya OM

2.c

berdasarkan infrastruktur terbangun Sumber

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Tabel 3.22 Realisasi dan Potensi Retribusi Sampah No

SKPD

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp)

Pertumbuhan

2010

2011

2012

2013

(%)

2

Retribusi Sampah

2.a

Realisasi retribusi

189.597.000

201.834.000

190.870.000

224.274.000

5,59%

2.b

Potensi retribusi

200.000.000

225.000.000

235.000.000

235.000.000

5,38%



104


Rekapitulasi realisasi pendanaan persampahan untuk setiap tahunnya rata – rata Rp 3.009.720.542 atau mengalami pertumbuhan 81,97%. 3.4.7.

Permasalahan Mendesak Pokok-pokok permasalahan pengelolaan persampahan di Kabupaten Banggai , terlihat dalam tabel 3.23 sebagai berikut: Tabel 3.23 Permasalahan mendesak

No 1.

2.

3.

4.

5.

Permasalahan Mendesak a.

Makin Besarnya Timbulan Sampah Peningkatan laju timbulan sampah -perhari sekitar 5 % yang tidak diikuti dengan ketersediaan prasarana dan sarana persampahan yang memadai b. Rendahnya kualitas dan tingkat Pengelolaan Persampahan c. Rendahnya tingkat pelayanan atau daerah yang terlayani oleh pemerintah d. TPA yang ada masih menggunakan sistem open dumping e. Belum maksimalnya tempat penampungan sementara (TPS) f. Peralatan untuk pengelolaan sampah masih terbatas g. Sarana persampahan di sekolah masih minim Sebagian mayarakat di Wilayah Kabupaten Banggai , terutama masyarakat di wilayah pedesaan dan wilayah Permukiman, dalam penanganan sampah masih dengan membakar dan membuang sampah kelaut secara individual. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya pengolahan sampah secara baik, benar serta belum diterapkannya konsep 3R dimasyarakat sehingga masyarakat dalam penanganan sampah masih dengan pembakaran sampah dan pembuangan sampah di laut secara terbuka, hal ini juga disebabkan karena belum terjangkaunya wilayah perdesaan oleh truck pengangkut sampah karena luasnya Daerah Kabupaten Banggai sehingga petugas persampahan tidak dapat melayani keseluruhan Wilayah Kabupaten Banggai . Pengumpulan yang tidak memadai, dimulai pada tingkat individu masyarakat, rumah tangga, sampai wilayah terkecil, kemudian penanganan akhir dari semua produksi sampah yang ada masih kurang benar dan tidak maksimal, semua jenis sampah bisa mengancam kesehatan masyarakat, mengurangi keindahan dan kenyamanan kawasan Permukiman serta menurunkan derajad kebersihan lingkungan a. Perda tentang sampah baru pada tahap sosialisasi b. Dinas berfungsi sebagai regulator sekaligus menjalankan kegiatan sebagai operator c. Masih belum didukung oleh SDM. d. Masih rendahnya koordinasi dalam pengelolaan sampah a. Pengelolaan Persampahan masih belum menjadi prioritas



No

Permasalahan Mendesak

b. Alokasi dana untuk pengelolaan sampah masih minim c. Perlunya meningkatkan peran swasta 6. Kondisi kendaraan pengangkut sampah sudah memprihatinkan 7. a. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya b. Belum ada investasi dunia usaha Sumber: Hasil Olah Data Pokja, 2014 3.5. Pengelolaan Drainase Permukiman Perencanaan drainase permukiman bertujuan untuk mencari alternatif kiat pengendalian akumulasi limpahan air hujan yang berlebihan dan penyaluran limbah agar dalam pembangunannya dapat terpadu dengan pembangunan sektor lain yang terkait, sehingga sesuai dengan penataan lingkungan permukiman. Bila dilihat dari kondisi topografi wilayah kota Kabupaten Banggai yakni Kecamatan Luwuk, Luwuk Utara, Luwuk Selatan dan Nambo, secara umum adalah gabungan antara daerah berbukit dan landai karena merupakan wilayah pegunungan dan pesisir pantai. Walaupun demikian alur jaringan drainase di daerah kajian mwngikuti ketinggian (kontur) dan mengikuti pola jaringan jalan yang ada, di mana sistem pembuangan air hujan masih menjadi satu dengan sistem pembuangan air kotor. Hampir semua sistem drainase bermuara ke sungai dan laut sebagai badan air penerima. Secara umum sistem drainase wilayah kajian relatif banyak telah tertangani secara fisik, baik pada saluran primer, sekunder maupun tersier. Namun dengan adanya perkembangan wilayah dan terbukanya jalan-jalan baru serta terbangunnya beberapa kawasan permukiman menyebabkanb kantong-kantong air sebagai tangkapan hujan telah banyak beralih fungsi sehingga menyebabkan volume air yang mengalir ke dalam saluran semakin besar, selain itu adanya endapan lumpur (sedimen) akibat bawaan air hujan mengakibatkan volume saluran semakin terbatas untuk mengalirkan air. Hal ini mengakibatkan rawan banjir dan genangan pada daerah-daerah tersebut. Sistem drainase yang ada saat ini seperti umumnya terdiri dari sistem primer, sekunder dan tersie. Sistem drainase primer yaitu saluran-saluran pembuang, drainase dan sungai-sungai yang ada di sekeliling kota tersebut sebagai badan penerima air dari sistem drainase sekunder, sedangkan drainase sekunder adalah saluran penerima air dari saluran-



saluran tersier, yang berasal dari saluran-saluran di kawasan permukiman/perumahan dan lain-lain. Drainase di Kabupaten Banggai pada kenyataannya belum semua jalan memiliki saluran. Sedangkan jalan yang sudah dilengkapi dengan saluran masih ada yang belum permanen (saluran tanah), tidak mempunyai pembuangan akhir, dipenuhi sampah atau tertimbun tanah. Terdapat pula jalan-jalan dengan kondisi jaringan drainase terputus. Drainase yang bermuara ke sungai/laut masih sebagian besar telah tersumbat oleh tumpukan pasir yang dibawah oleh arus air, dan kondisi ini diperparah bahwa penampang saluran tersebut pada bagian hulu sebagian memiliki dimensi yang kecil, tertimbun sampah serta berkelok-kelok atau pada beberapa bagian terputus. 3.5.1.

Kelembagaan Pengelolaan drainase di Kabupaten Banggai ditangani oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Bidang Penyehatan lingkungan dengan tupoksi pengelolaan dan penataan lingkungan perumahan dan permukiman. Selain itu untuk drainase primer pengelolaannya di bawah kewenangan Dinas PU Pengairan.

Diagram Pengelolaan Drainase Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG


SEKRETARIS




BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN

BIDANG PERMUKIMAN

BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERKOTAAN

BIDANG KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

SEKSI PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH

SEKSI PERUMAHAN

SEKSI TATA RUANG

SEKSI KEBERSIHAN

SEKSI PENCEGAHAN KEBAKARAN

SEKSI SANITASI LINGKUNGAN

SEKSI PENATAAN BANGUNAN

SEKSI PENATAAN PERKOTAAN

SEKSI PERSAMPAHAN

SEKSI PEMADAM KEBAKARAN

SEKSI PEMELIHARAAN JARINGAN AIR BERSIH

SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN

SEKSI PERTAMANAN

SEKSI TEKNOLOGI DAUR ULANG PERSAMPAHAN

BIDANG PERALATAN

UPT

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai



SKPD yang menangani drainase dalam hal pengawasan dan bimbingan teknis adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup, yaitu berada dalam Bidang Pengawasan dan Pengendalian. Diagram pengelolaan Drainase Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai KEPALA BADAN


SEKRETARIS




BIDANG ANALISIS PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN

BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BIDANG PEMANTAUAN DAN PEMULIHAN

BIDANG PEMBINAAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGK.

SUB BIDANG TEKNIK AMDAL

SUB BIDANG PENGAWASAN

SUB BIDANG PEMANTAUAN

SUB BIDANG PENYULUHAN LINGKUNGAN

SUB BIDANG PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS PENANG. DAMPAK LINGK.

SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

SUB BIDANG PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

UPT

Sumber : BPLH Kabupaten Banggai Ditingkat masyarakat dan swasta belum ada upaya yang merupakan inisiatif sendiri dalam pembangunan dan pemeliharaan drainase lingukungan. Di Kabupaten Banggai

upaya masyarakat lebih kepada usaha tiap individu untuk membuat

drainase sederhana berupa galian tanah depan rumah masing-masing dan biasanya tidak berfungsi karena tidak semua rumah dalam jalur tersebut membuat drainase sederhana yang serupa. Asumsi yang terbentuk bahwa masalah drainase adalah kewajiban pemerintah membuat sebagian masyarakat tidak peduli dengan sistem drainase lingkungan.



Tabel 3.24: Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Permukiman PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI


Swasta

Masyarakat

 Menyusun target pengelolaan drainase permukiman skala kab/kota

v

-

-

 Menyusun rencana program drainase permukiman dalam rangka pencapaian target 

v

-

-

 Menyusun rencana anggaran program drainase permukiman dalam rangka pencapaian target

v

-

-

v

v

 Membersihkan saluran drainase permukiman

v

v

v

 Memperbaiki saluran drainase permukiman yang rusak

v

v

v

 Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase permukiman) dalam pengurusan IMB

v

-

-

 Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase permukiman di wilayah yang akan dibangun

v

-

-

 Memastikan integrasi sistem drainase permukiman (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer

v

-

-

 Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase permukiman

v

-

-

 Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase permukiman

v

-

-

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase permukiman skala kab/kota

v

-

-

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase permukiman

v

-

-

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase permukiman, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase permukiman

v

-

-

PERENCANAAN

PENGADAAN SARANA  Menyediakan / membangun sarana drainase permukiman PENGELOLAAN

PENGATURAN DAN PEMBINAAN

MONITORING DAN EVALUASI




Tabel 3.25: Daftar Peraturan Drainase Permukiman Kabupaten Banggai Ketersediaan Substansi

Pelaksanaan

Ada (Sebutkan)

Tidak Ada


Belum Efektif Dilaksanakan


Ket.

 Target capaian pelayanan pengelolaan

-

v

-

-

-

-

 Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah

-

v

-

-

-

-

-

v

-

-

-

-

-

v

-

-

-

-

-

v

-

-

-

-

DRAINASE PERMUKIMANN drainase permukiman di Kab/Kota ini







Kab/Kota dalam menyediakan drainase permukiman Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase permukiman Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase permukiman, dan menghubungkannya dengan sistem drainase sekunder Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase permukiman sebagai saluran pematusan air hujan

Sumber : Data Daftar Peraturan Drainase Permukiman Kabupaten Banggai Tidak Ada 3.5.2.

Sistem dan Cakupan Pelayanan Secara umum drainase di Banggai masih menggunakan sistem gabungan (mix drain) di mana air hujan dan pembuangan limbah cair rumah tangga disalurkan dalam satu saluran. Peruntukan saluran drainase tersebut hanya untuk memindahkan genangan air ke sungai dan laut. Di Kabupaten Banggai pada saat hujan lebat air meluap terjadi genangan air dimana-mana. Kejadian ini akan mengganggu aktivitas masyarakat karena sebagian besar genangan terjadi di jalan raya termasuk di jalan-jalan protokol seperti jalan di daerah sekitar kelurahan Luwuk, Karaton, Jole, Bungin, dan Kelurahan Simpong.



Gambar 3.14 Grafik Prosentase Rumah Tangga Yang Mengalami Banjir Rutin

Sumber: Laporan Studi EHRA Kabupaten Banggai 2014 Pada grafik 3.8 di atas menggambarkan bahwa pada seluruh desa yang menjadi daerah survei dari total responden menunjukkan ada 87,4% yang tidak pernah mengalami banjir, 5% yang sekali dalam setahun mengalami banjir, 4,1% beberapa kali dalam setahun, 0,8% sekali atau beberapa dalam sebulan dan 2,6 % yang tidak tahu. Bila dilihat grafik di atas yang menyatakan ya terjadi banjir rutin persentasenya 12,6%, dan yang menyatakan tidak persentasenya 87,4% ini dikarenakan masyarakat Kabupaten Banggai yang kurang mengerti arti genangan, arti genangan sendiri adalah diatas 30 CM lama genangan 2 jam lebih dan luas genangan satu hektar.



Gambar 3.15 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Permukiman di Kabupaten Banggai Produk Input

(A) User Interface

(B) Pengumpulan/ Penampungan awal

(C) Pengangkutan/ Pengaliran

(D) (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

(E) Daur Ulang/ Pembuangan Akhir

Lubang Pembuangan Cuci Piring

Air Cucian Dapur

Dibuang Langsung ke Tanah/ Sumur Resapan

Air Mandi

Drainase Sekunder

Lubang Pembuangan Air Mandi

Sungai

Air Cucian Pakaian

Drainase Tersier

Curaha Air Hujan

Talang

Pantai/Laut Jalan/ Fasilitas Umum

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Pada umumnya jaringan drainase yang ada di Kabupaten Banggai masih bersifat sederhana dan konvensional. Untuk daerah permukiman jaringan drainase terdiri dari galian dengan pengerasan disisi kanan kirinya yang fungsinya masih tergabung antara untuk i) tempat pembuangan dan pengaliran grey water bahkan black water dan ii) penyaluran air hujan.



Tabel 3.26: Luas Wilayah Genangan Nama No

Wilayah Genangan

Kecamatan/

Luas

Ketinggian

Lama

Frekuensi

Kelurahan

(Ha)

(M)

(jam/hari)

(kali/tahun)

Penyebab

Kecamatan Luwuk Utara 1

Kilongan

2

Bumi Beringin

3

Boyou

4

Biak

5

Bunga

6

Kamumu

7

Salodik

8

Awu

9

Kilongan Permai

10

Lenyek

11

Buon Mandiri Kecamatan Luwuk

1

Tontouan

2

Luwuk

3

Baru

4

Soho

5

Bungin

6

Lumpoknyo

7

Karaton

8

Keleke

9

Bungin Timur

10

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bubung Tanjung Tuwis

3

Tombang Permai

4

Maahas

5

Bukit Mambual

6

Hanga-Hanga Permai

7

Hanga-Hanga

8

Kompo

9

Simpong Jole

2 Ha (beberapa titik)

-

75 cm

-

5 jam

2

Hujan

-

-

-

-

-

-

-

-

500 m2

60 cm -

250 m2

5 jam -

30 cm

2 -

5 jam

Hujan -

2

Hujan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450 m2

Mangkio Baru Kecamatan Luwuk Selatan

2

10

-

30 cm

5 jam

2

Hujan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Ha

75 cm

5 jam

2

Hujan

1 Ha

65 cm

5 jam

2

Hujan



Nama No

Wilayah Genangan

Kecamatan/

Luas

Ketinggian

Lama

Frekuensi

Kelurahan

(Ha)

(M)

(jam/hari)

(kali/tahun)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyebab

Kecamatan Nambo 1

Nambo Padang

2

Nambo Lempek

3

Koyoan

4

Nambo Bosaa

5

Nambo Lempek Baru

6

Koyoan Permai

7

Lontio

8

Lontio Baru

9

Padungnyo

10

Sayambongin

-

11

Lumbe

-

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Secara umum sistem pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Banggai belum tertata dengan baik, kondisi eksisting yang ada adalah bahwa limbah grey water dan black water langsung dibuang ke saluran terbuka yang ada, baik itu berupa drainase maupun selokan-selokan yang ada. Kemudian diteruskan ke sungai atau ke danau sebagai tempat penampungan terakhir. Berdasarkan hasil studi EHRA untuk sektor drainase dapat disimpulkan sebagai berikut : a. 14,6 % penduduk di Kabupaten Banggai membuang air bekas/air limbah Dapur ke sungai, Bekas Kamar Mandi sekitar 14,3 %, Bekas cuci Pakaian 15,4% b. Sedangkan

untuk

kejadian

banjir,

sebanyak

75,8%

responden

menjawab tidak pernah terjadi banjir, dan sisanya 24,2% menjawab pernah terjadi banjir itupun dalam skala yang relatif sangat kecil.



Tabel 3.27: Kondisi sarana dan prasarana drainase yang ada di Kabupaten Banggai Kondisi No

Jenis Prasarana /

Satuan

Sarana (i) 1

2

3.

(ii)

Frekuensi

Jumlah/ Kapasitas

Berfungsi

Tdk berfungsi

Pemeliharaan (kali/tahun)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

Saluran Primer -

S. Primer A

m

-

-

-

-

-

S. Primer B

m

-

-

-

-

Saluran Sekunder -

Saluran Sekunder A1

m

-

-

-

-

-

Saluran Sekunder A2

m

-

-

-

-

-

Saluran Sekunder B1

m

-

-

-

-

Bangunan Pelengkap -

Rumah Pompa

unit

-

-

-

-

-

Pintu Air

unit

-

-

-

-

Sumber : Data Kondisi sarana dan prasarana drainase yang ada di Kabupaten Banggai Tidak Ada

3.5.3.

Peran Serta Masyarakat Drainase di Kabupaten Banggai rata-rata bermasalah, yang dalam hal ini disebabkan karena Kabupaen Banggai memiliki keanekaragaman kondisi alam, dimana terdapat pegunungan, sungai-sungai. Bila datang hujan, maka saluran drainase tak bisa mengalir secara lancar ke sungai dan bahkan meluap dan banjir di mana-mana. Hal itu diperparah dengan budaya buang sampah yang masih rendah membuat drainase penuh dengan sampah. Peran serta masyarakat didalam penanganan saluran drainase masih cukup kecil ini dapat kita lihat dari banyaknya jumlah dari saluran drainase yang tidak berfungsi sesuai dengan yang kita harapkan. Kesadaran masyarakat untuk pengelolaan drainase masih sangat rendah karena belum adanya sosialiasi dan pembelajaran dari Pemerintah Daerah tentang pentingnya pengelolaan drainase. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat ini dapat dilihat dari banyak saluransaluran yang mampet karena sampah menumpuk dan banyaknya rumput yang



tumbuh di sepanjang selokan-selokan yang ada. Kegiatan peran serta masyarakat didalam mendukung penanganan drainase hanya dilakukan pada saat acara –acara tertentu seperti hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kegiatannya dilakukan secara gotong royong dengan membersihkan saluran yang ada. Peran serta masyarakat yang bisa diharapkan dan dekat dengan kegiatan kesehatan adalah kader Posyandu. Kader Posyandu merupakan kader yang mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan masyarakat khususnya para ibu rumah tangga yang kesehariannya selalu melakukan aktifitas yang berhubungan dengan saluran drainase. Para kader Posyandu bisa diharapkan untuk memberikan bimbingan terhadap para ibu rumah tangga didalam hal memberikan informasi betapa pentingnya kegiatan menjaga saluran drainase yang telah ada. Apabila kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka prosentase saluran drainase dalam kondisi buruk dapat menurun. Sehingga dari segi kesehatan, kualitas kesehatan masyarakat dapat meningkat. Tabel 3.28 Daftar Program/Kegiatan Drainase Permukimann Berbasis Masyarakat Nama No

Pelaksana/

Program/

PJ

Kegiatan PPIP 1

:

Pembangunan Drainase PPIP

2

:

Pembangunan Drainase PPIP

3

:

Pembangunan PPIP

4

Desa

Lumpuknyo

Lumpuknyo

OMS Desa

Desa

Tontouan

Tontouan

OMS Desa

:

Pembangunan Drainase

Penerima

Program/

manfaat

kegiatan

OMS Desa

Bunga

Drainase

Lokasi

Tahun

Desa Bunga

OMS Desa

Desa

Sayambongin

Sayambongin

L

P

2012

-

-

2013

-

-

2013

-

-

2013

-

-

Total

Kondisi Sarana Saat Ini ****)

Jumlah Sarana

Berfungsi

Tidak Berfungsi

M

V

-

M

V

-

400

M

V

-

90

M

V

-

1.370

M

450

430




Selama ini proyek/kegiatan layananan yang berbasis masyarakat sektor pengelolalaan drainase yang ada di Kabupaten Banggai sampai dengan tahun 2013 hanya melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang sumber dananya berasal dari APBN. Tabel 3.29: Pengelolaan Sarana Drainase Permukimann oleh Masyarakat No

Jenis Sarana

Lokasi

-

-

-

Pengelolaan Lembaga

Kondisi

-

-

Iuran

Ket.

-

-

Data Pengelolaan Sarana Drainase Permukiman Oleh Masyarakat Tidak Ada



Peta 3.4 Peta Jaringan Drainase dan Wilayah Genangan

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai, 2014

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI

118


3.5.4.

Komunikasi dan Media Belum ada media komunikasi cetak yang ada di Kabupaten Banggai yang mempunyai program khusus untuk mempromosikan kebijakan dan kampaye pengolahan sampah bahkan dari media pemerintah kabupaten sekalipun. Gambar 3.16: Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi yang pernah diikuti di Kabupaten Banggai

Sumber : Kajian Komunikasi dan Pemetaan Media 2014 3.5.5.

Peran Swasta Di Kabupaten Banggai, pengelolaan drainase masih di lakukan oleh masyarakat sendiri dan Pemerintah Daerah. Partisipasi dunia usaha secara riil untuk sektor drainase belum ada. Bentuk partisipasi dunia usaha hanya berupa pembangunan drainase di lingkungan perumahan yang ada dan masih tidak terintegrasi dengan drainase/selokan yang ada disekitarnya. Belum ada pihak swasta yang bergerak dalam pengelolaan drainase, dikarenakan pihak swasta masih menganggap secara finansial belum layak.



Tabel 3.30: Penyedia layanan pengelolaan drainase permukiman yang ada di Kabupaten

No

Nama Provider/ Mitra Potensial

Tahun mulai operasi/ Berkontribusi

Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap

Volume

Potensi Kerjasama

Sanitasi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Data Penyedia Layanan Pengelolaan Drainase Permukiman di Kabupaten Banggai Tidak Ada 3.5.6.

Pendanaan dan Pembiayaan Dalam Pembangunan Drainase Primer Kota pembangunannya masih bersumber dari APBD Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan drainase sekunder maupun tersier sumber dana berasal dari dana bantuan pemerintah pusat melalui Progam-Program pengembangan masyarakat misalnya PNPM Mandiri yang dikelola oleh BPMPD dan PPIP yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.



Tabel 3.31: Rekapitulasi Realisasi Pendanaan drainase permukiman No

3

Subsektor

Belanja (Rp) 2010

2011

2012

2013

1.721.100.000

2014

3.553.765.500

Pertumbuhan (%)

Rata-rata

Drainase (3a+3b)

707.500.000

1.680.000.000

3.a

Pendanaan Investasi drainase

707.500.000

1.680.000.000

3.b

Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD

-

-

-

-

-

-

3.c

Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun

-

-

-

-

-

-

1.721.100.000

3.553.765.500

8.932.970.000 8.932.970.000

3.319.067.100

63,29%

3.319.067.100

63,29%

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Tabel 3.32: Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase No 3

SKPD

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) 2010

2011

2012

2013

2014

Pertumbuhan (%)

Retribusi Drainase

3.a

Realisasi retribusi

-

-

-

-

-

-

3.b

Potensi retribusi

-

-

-

-

-

-

Data Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase di Kabupaten Banggai Tidak Ada


121


3.5.7.

Permasalahan Mendesak Permasalahan mendesak terkait sektor drainase di Kabupaten Banggai dapat dilihat pada tabel 3.33 di bawah ini: Tabel 3.33: Permasalahan Mendesak Drainase di Kabupaten Banggai

No 1.

Permasalahan Mendesak a.

Dampak perubahan iklim (climate change) menyebabkan perubahan pola curah hujan dan meningkatnya permukaan air laut karena meningkatnya temperatur ratarata Bumi.

b.

Adanya “Land Subsidence” (penurunan muka air tanah) yang disebabkan antara lain eksploitasi air tanah yang berlebihan

c.

Perkembangan kota yang menyebabkan limpasan air permukaan (run off) meningkat sehingga memerlukan pengendalian debit puncak.

d.

Perkembangan kawasan Permukiman yang padat sehingga melahirkan sebagian kawasan kumuh, kotor dan rendah kualitas lingkungannya yang disebabkan oleh ketidakdisiplinan penduduk dalam membuang air limbah dan sampah di saluran drainase

2.

a.

Belum efektifnya implementasi rencana tata ruang

b.

Belum adanya ketegasan fungsi sistem drainase (apakah fungsi saluran drainase untuk sistem pemutusan air hujan atau apakah juga untuk pembuangan air limbah dapur dan cuci)

c.

Belum dilengkapi pengaturan mengenai operasi dan pemeliharaan sistem drainase

d.

Kurang kesadaran masyarakat sekitar untuk memelihara saluran drainase sesuai fungsinya

e.

Masih terdapat masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase

f.

Kurangnya operasional dan perawatan terhadap saluran drainase yang ada

g.

Kurangnya sosialisasi tentang fungsi dan manfaat dari saluran drainase

h.

Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan drainase

3.

Rendahnya sumber pendanaan darinase

4.

Rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan dan pembiayaan drainase Sumber : Hasil Analisis Pokja Sanitasi Kabupaten Banggai, Tahun 2014



3.6. Pengelolaan Terkait Komponen Sanitasi Komponen yang berhubungan dengan sanitasi adalah pengelolaan air bersih, air limbah industri rumah tangga dan pengelolaan limbah medis. 3.6.1.

Pengelolaan Air Bersih Pengelolaan program air bersih di Kabupaten Banggai kewenangannya di bawah dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dalam hal ini di tugas pokok dan fungsinya yang dibantu oleh Perusahaan daerah air minum (PDAM). Tugas dan Pokok fungsi PDAM: Perusahaan Daerah Air Minum Banggai mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan air minum dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan yang mencakup aspek sosial, kesehataan dan pelayanan umum. Adapun fungsi PDAM adalah pelayanan umum/jasa dan penyelenggaraan kemanfaatan umum. Gambar 3.17 Grafik Sumber Air Minum dan Memasak

Sumber : Laporan Studi EHRA Kabupaten Banggai 2014 Berdasarkan Gambar 3.17 untuk sumber air minum dan memasak,untuk air minum prosentase terbesar responden menggunakan Air isi ulang 50,9%, air ledeng dari PDAM 45%. Berdasarkan Gambar terlihat sudah ada peningkatan kesadaran



masyarakat tentang air minum yang bagus dengan banyaknya penggunaan air isi ulang. Di Banggai, untuk depo-depo air isi ulang dilakukan pemeriksaan secara berkala setiap 3 bulan sekali. Sehingga dapat diketahui tingkat keamanan kualitas air. Untuk penggunaan air buat memasak banyak memanfaatkan air ledeng dari PDAM 65,5%. Tabel 3.34 Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Banggai No 1 2 3

Uraian Pengelola Tingkat Pelayanan Kapasitas Produksi

Satuan

4

Kapasitas Terpasang/Disalurkan

M3

533.058

5

Jumlah Sambungan Rumah (Total)

Unit

15.363

6

Kapasitas Terjual

M3

378.583

7

Jumlah Kehilangan Air (UFW)

M3

154.475

8

Nilai Jual

Rp

526.870.700

9

Jumlah Pelanggan Per Kecamatan

% M3

-

Luwuk

Pelanggan

-

Luwuk Selatan

Pelanggan

-

Luwuk Utara

Pelanggan

-

Nambo

Pelanggan

Sistem Perpipaan PDAM 32,9 534.145

40.999 26.162 17.874 -

Keterangan -

belum dilayani PDAM

Sumber : PDAM/BPS Kabupaten Banggai 2012 Dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai, 11 kecamatan sudah terlayani kebutuhan air dengan sistem perpipaan PDAM, dengan cakupan pelayanan jika diperhitungkan dari jumlah penduduk yang sudah terlayani adalah 32,9%.



Peta 3.5 Peta Jaringan Air Bersih

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata ruang Kabupaten Banggai, 2014


125




126




127


3.2.1.

Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga Pada umumnya masyarakat di wilayah Kabupaten Banggai belum menggunakan sistem terpisah. Sistem terpisah yaitu terjadinya pemisahan antara penyaluran air limbah dan air hujan. Air limbah rumah tangga masih disalurkan menyatu ke drainase atau saluran terbuka. Air limbah rumah tangga yang dialirkan ke saluran drainase. Air hujan umumnya juga disalurkan melalui saluran drainase kota. Sistem pengelolaan air limbah industri rumah tangga di Kabupaten Banggai menggunakan off site system, dimana kondisi sistem pengelolaan pada prinsipnya hampir sama dengan pengelolaan air limbah domestik pada umumnya. Hasil buangan air limbah dialirkan melalui saluran terbuka (konstruksi bata/batu spesi semen dan pasir), lalu dialirkan ke sungai atau saluran irigasi atau saluran drainase terdekat. Kondisi pengelolaan air limbah terburuk terutama terjadi pada industri makanan seperti; misalnya industri tahu/tempe, dan industri makanan yang menghasilkan bau tidak sedap seperti industri pengolahan ikan dan daging, dan rumah makan.

Tabel 3.35 Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga Kabupaten Banggai Jenis Industri Rumah Tangga

Industri Kerupuk Industri Makanan Industri Tahu Kue Kering

Lokasi -

Jumlah Industri RT -

Jenis Pengolahan Tradisional Tradisional Tradisional Tradisional

Kapasitas (m3/hari) -

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, 2014 3.2.2.

Pengelolaan Limbah Medis Jenis limbah medis yang ada di Kabupaten Banggai khususnya di wilayah kajian Buku Putih Sanitasi (BPS) meliputi limbah medis yang berasal dari 2 puskesmas dan 1 rumah sakit umum daerah yang berada di Kecamatan Luwuk Utara. Pengolahan limbah medis semuanya melalui proses pembakaran langsung. Kabupaten Banggai memiliki 1 Rumah Sakit yang berada di Luwuk Rumah Sakit Umum Daerah. Permasalahan yang dihadapi rumah sakit ini salah satunya adalah volume limbahnya, yang tercatat Rumah Sakit Umum Daerah memiliki



volume limbah 100 M3/hari, sementara kapasitas pengolahan limbah medisnya 39 M3/hari. Tabel 3.36 Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas-Fasilitas Kesehatan Nama Fasilitas Kesehatan Puskesmas Kampung Baru

Lokasi

Jenis Pengolahan Limbah Medis Ditimbun

Kelurahan Kampung Baru Puskesmas Simpong Kelurahan Simpong Ditimbun RSUD Luwuk Kelurahan Kilongan Incenerator Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Tahun 2014

Kapasitas (m3/hari) Tidak Ada Data Tidak Ada Data 39 M3/Hari


BUKU PUTIH SANITASI (BPS) Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Banggai

Recommend Documents