BAHTERAMAS (BANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT) DI SULAWESI TENGGARA

KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN

BAHTERAMAS (BANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT) DI

SULAWESI TENGGARA

Kebijakan Program Bahteramas

1

VISI

MISI

STRATE GI

KEBIJAKAN & PROGRAM AGENDA UTAMA I

PENGEMBANGAN KUALITAS SDM

MEMBANGUN KESEJAHTERAAN SULAWESI TENGGARA Th 2008 – 2013

REVITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH PEMBANGUNAN EKONOMI PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PEMBANGUNAN YANG BERTUMPU PADA MANUSIA (PEOPLE

CENTERED DEVELOPMENT) PEMBANGUNAN YANG BERTUMPU PADA PERTUMBUHAN (GROWTH CENTER DEVELOPMENT) PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

PENGEMBANGAN KUALITAS SDM: Peningkatan dan Pengembangan Cakupan Pendidikan dan Kesehatan

AGENDA UTAMA II REVITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH Reformasi Birokrasi Reformasi Keuangan Daerah Reform Pengadaan Barang & Jasa AGENDA UTAMA III PEMBANGUNAN EKONOMI Peningk. Ek. berbasis Komoditas Masy. Peningkatan Investasi Daerah

AGENDA UTAMA IV MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN BUDAYA DAERAH Pengembangan Seni Budaya Pengembangan Situs Budaya AGENDA UTAMA V PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR Pemb. Infrastruktur Kewilayahan Pemb. Sarana dan Prasarana Desa dan Kecamatan 2

VISI MEMBANGUN KESEJAHTERAAN SULAWESI TENGGARA TAHUN 2008 – 2013

VISI MISI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

MISI ; • PENGEMBANGAN KUALITAS SDM • REVITALISASI PEMERINTAHAN • PEMBANGUNAN EKONOMI • MEMANTAPKAN KEBUDAYAAN • MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

 PEMBEBASAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (AGENDA 1)  PENGOBATAN GRATIS (AGENDA 1)  BLOCK GRANT (AGENDA 2)

PP 06 TAHUN 2005  PASAL 55 AYAT (4),; MENYAMPAIKAN VISI MISI DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD ; AYAT (5) TATA CARA PENYUSUNAN VISI MISI MENGIKUTI TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN ; AYAT (6) BILA TERPILIH VISI MISI MENJADI DOKUMEN RESMI DAERAH UU NO. 25 TAHUN 2004 TTG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RPJMD PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERDA NO. 7 TAHUN 2008 TTG RPJMD PROV. SULTRA 2008 - 2013 • PERGUB NO 41 THN 2009 TTG PEMBEBASAN BIAYA PENGOBATAN • PERGUB NO. 24 THN 2008 TTG BAHTERAMAS PEMBEBASAN BOP PEND DASAR DAN MENENGAH • PERGUB. 25A TAHUN 2008 TTG 3 Kebijakan Program Bahteramas BLOCNOK GRANT.

PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN


4

DANA BANTUAN /BLOCK GRANT  ALOKASI ANGGARAN RP. 100 JUTA KEPADA SETIAP DESA DAN KELURAHAN DAN RP. 50 JUTA KEPADA SETIAP KECAMATAN  PERUNTUKAN ANGGARAN BAGI DESA DAN KELURAHAN :  ± 15% UNTUK BIAYA ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL DESA/KELURAHAN  ± 50% UNTUK PEMBANGUNAN INFRASRTUKTUR  ± 5 % UNTUK MODAL BPR  ± 30% UNTUK BANTUAN LANGSUNG EKONOMI  PERUNTUKAN ANGGARAN BAGI KECAMATAN  ± 45% UNTUK ADMINITRASI DAN OPERASIONAL  ± 10% MODAL BPR  ± 45% UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR


5

 DANA KLASTER DISEDIAKAN MELALUI KESEPAKATAN DESA-DESA DALAM SATU KAWASAN UNTUK BERSAMA-SAMA MENGEMBANGKAN KLASTER. PERUNTUKANNYA MAKSIMAL 50% DARI TOTAL DANA BLOCK GRANT.


6

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENCAIRAN DANA  DESA MENYUSUN APBD – DESA SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PASAL 3 AYAT (2) HURUF a. SESUAI JUKLAK DAN JUKNIS BLOCK GRANT/DANA BANTUAN.  KELURAHAN (SEBAGAI SKPD KAB/KOTA) MENYUSUN DPA – SKPD  SETELAH APBDesa DISETUJUI OLEH BUPATI/WALIKOTA DISERAHKAN KEPADA BPM KAB/KOTA  SETELAH RKA-SKPD KELURAHAN DITETAPKAN DALAM APBD KAB/KOTA, DIREKAP OLEH BPM KAB/KOTA  HASIL REKAP APBDesa DAN RKA-SKPD KELURAHAN OLEH BPM KB/KOTA DITERUSKAN KEPADA BPMD PROVINSI.  BPMD PROVINSI MENYERAHKAN HASIL REKAP APBDesa/RKA-SKPD KELURAHAN KEPADA BIRO KEUANGAN UNTUK PENCAIRAN DANA TAHAP I  PENCAIRAN TAHAP II DILAKUKAN SETELAH PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN TAHAP I DISERAHKAN, DAN SETERUSNYA UNTUK PENCAIRAN TAHAP III DAN IV.  KHUSUS MENGENAI PROGRAM KLASTER DIKOORDINASI OLEH BP2K PADA DESA-DESA DALAM LOKASI YANG DITETAPKAN SEBAGAI KLASTER. Kebijakan Program Bahteramas

7

MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENYALURAN DANA BLOCK GRANT SEKRETARIAT PROVINSI BPM PROVINSI (DESENTRALISASI MURNI) BP2K (CLUSTER) TRANSFER DANA TRANSFER DANA

KAS DAERAH KAB/KOTA

BPM KABUPATEN/KOTA

PENYALURAN DANA RKA – KEC./KEL

DPA – KEC./KEL

APBD DESA

KECAMATAN/KELURAHAN

DESA Koordinasi


8

PERTANGGUNGJAWABAN  PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BLOCK GRANT UNTUK DESA DILAKUKAN MELALUI :  BUKTI TRANSFER DANA DARI KAS DAERAH PROVINSI KE REKENING DESA  BUKTI NOTA BELANJA DAN DAFTAR PENERIMAAN DANA YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT ATAU KELOMPOK MASYARAKAT.  LAPORAN KEGIATAN FISIK DAN CATATAN KEUANGAN YANG DISESUAIKAN DENGAN BUKTI PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN.  PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BLOCK GRANT KELURAHAN DAN KECAMATAN DILAKUKAN MELALUI :  BUKTI TRANSFER DANA DARI KAS DAERAH PROVINSI KE KAS DAERAH KABUPATEN KOTA DAN BUKTI TRANSFER DARI KAS KABUPATEN KOTA KE KECAMATAN DAN KELURAHAN  BUKTI BELANJA DAN DAFTAR PENERIMAAN DAN DAFTAR PEMERIMAAN DANA YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT ATAU KELOMPOK MASYARAKAT.  LAPORAN KEGIATAN FISIK DAN CATATAN KEUANGAN YANG DISESUAIKAN DENGAN BUKTI PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN. Kebijakan Program Bahteramas

9

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN  PETRANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DISAMPAIKAN KEPADA BPMD PROVINSI, DENGAN TEMBUSAN KEPADA BPMD KABUPATEN KOTA, MELALUI KASI PMD KABUPATEN KOTA.


10

PENGAWASAN SASARAN PENGAWASAN MELIPUTI :  PENGAWASAN PERENCANAAN TERDIRI DARI PENGAWASAN ADMINISTRATIF TERKAIT DENGAN PROPOSAL DAN RANCANGAN APBD DESA  PENGAWASAN PELAKSANAAN MELIPUTI PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP TRANSFER DANA, PENGGUNAAN DANA DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN  PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN MELIPUTI ; MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP SEMUA LAPORAN RPOGRAM BLOCK GRANT PENGAWASAN FUNGSIONAL DILAKUKAN OLEH :  INSPEKTORAT PROVINSI MELALUI PEMERIKSANAAN REGULER  INSPEKTORAT KABUPATEN KOTA DI DAERAH MASING-MASING DAN DITEMBUSKAN KEPADA INSPEKTORAT PROVINSI DAN BPMD PROVINSI


11

LEMBAGA PENGELOLA  PENANGGUNGJAWAB TEKNIS DITINGKAT PROVINSI

 BIRO KEUANGAN  BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAT  BADAN PENGELOLAAN PROGRAM-STRATEGIS DAN KAWASAN (BP2K)  PENANGGUNGJAWAB TEKNIS DITINGKAT KABUPATEN/KOTA  BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA ATAU INSTANSI YANG MEMILIKI TUPOKSI UNTUK ITU  BAGIAN KEUANGAN KAB/KOTA (UNTUK DANA KELURAHAN)


12

PROGRAM PEMBEBASAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN


13

PROGRAM PEMBEBASAN PENDIDIKAN TERDIRI DARI :

BIAYA OPERASIONAL

 BIAYA PENDAFTARAN SISWA BARU  PENGADAAN BUKU TEKS, BAHAN AJAR DAN LKS  PENGEMBANGAN PROFESI GURU  EKSTRA KURIKULER  PENGADAAN ALAT PERAGA DAN BAHAN PRAKTIKUM  PERPUSTAKAAN DANADMINTRASI SEKOLAH  UJIAN SEKOLAH DAN ULANGAN UMUM  PERAWATAN RINGAN SEKOLAH  INSENTIF GURU  TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KEGIATAN PEMBEBASAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DIBEDAKAN ATAS :  PENYEDIAAN BARANG YAITU BUKU TEKS, BAHAN AJAR DAN LKS SERTA ALAT PERAGA DAN BAHAN PRAKTIKUM, ALAT BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK Program Bahteramas  SELEBIHNYA DALAM BENTUK Kebijakan BANTUAN KEUANGAN

14

MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN BUKU TEKS, BAHAN AJAR DAN LKS SERTA ALAT PERAGA DAN BAHAN PRAKTIKUM HASIL VERIFIKASI DIKONTRAKKAN DATA TTK PROVINSI

PIHAK KETIGA

PENYALURAN

REKAP DATA

TTK KAB/KOTA

SEKOLAH DATA  JUMLAH SISWA  JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR  JUMLAH GURU Kebijakan Program Bahteramas

15

MEKANISME PENYALURAN DANA BOP HASIL VERIFIKASI DATA

DINAS PENDIDIKAN/ TTK PROVINSI

SEKRETARIAT PROV

LEMBAGA PENYALUR REKAP DATA

DINAS PENDIDIKAN TTK KAB/KOTA

SEKOLAH DATA  JUMLAH SISWA  JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR  JUMLAH GURU  REKENING SEKOLAH Kebijakan Program Bahteramas

16

LEMBAGA PENGELOLA  TINGKAT PROVINSI  SEKRETARIAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA  DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA  TIM TEKNIS KEGIATAN (DIBENTUK OLEH DINAS PENDIDIKAN SULTRA)  TINGKAT KABUPATEN /KOTA  DINAS PENDIIDIKAN KABUPATEN /KOTA  TIM TEKNIS KEGIATAN (DIBENTUK OLEH DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA)


17

PROGRAM PENGOBATAN GRATIS


18

PROGRAM PENGOBATAN GRATIS MELIPUTI PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP MULAI DARI PUSKESMAS HINGGA RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI, SAMPAI DENGAN RAWAT INAP KELAS III  PAGU BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RP. 5.000,- /JIWA/BULAN.

TERDIRI ATAS :  BIAYA RUJUKAN/PELAYANAN DI RUMAH SAKIT RP. 4.000, BIAYA PELAYANAN PUSKESMAS RP. 1.000, PENCAIRAN BIAYA RUJUKAN DILAKUKAN MELALUI MEKANISME TAGIHAN  DANA PUSKESMAS DITRANSFER MELALUI KAS DAERAH KABUPATEN KOTA.


19

MEKANISME PELAKSANAAN RUMAH SAKIT PROVINSI (RJ DAN RI TK LANJUTAN)

DINKES KAB/KOTA MENETAPKAN KUOTA BERDASARKAN WILAYAH PELAYANAN (PUSKESMAN/KECAMATAN

LAYANAN DARURAT

DINKES PROV. MENETAPKAN KUOTA SASARAN KAB/KOTA

RUMAH SAKIT KAB/KOTA (RJ DAN RI TK LANJUTAN)

DESA/KELURAHAN MENETAPKAN NAMA PESERTA NAMA PESERTA DITETAPKAN DENGAN SK BUPATI/WALIKOTA

DISKES KAB/KOTA MEMBUAT DAN MEMBAGIKAN KARTU KEPESERTAAN KEPADA YANG BERHAK Kebijakan Program Bahteramas

PUSKESMAS (RJ DAN RI TK I) DIPERGUNA KAN UNTUK BEROBAT KE …….

20

MEKANISME PENYALURAN/PENCAIRAN DANA SEKRETARIAT PROV. DINAS KESEHATAN PROVINSI

PAGU KAB/KOTA

DIREKTUR

KASDA KAB/KOTA PAGU KAB/KOTA

VERIFIKATOR

DINKES KAB/KOTA

RUMAH SAKIT

PUSKESMAS

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

LAPORAN PELAKSANAAN Kebijakan Program Bahteramas KEGIATAN

21

LEMBAGA PENGELOLA  TINGKAT PROVINSI  SEKRETARIAT PROVINSI  DINAS KESEHATAN PROVINSI  TIM PENGELOLA (DIBENTUK OLEH DINAS KESEHATAN PROVINSI  RUMAH SAKIT PROVINSI  VERIFIKATOR

 TINGKAT KABUPATEN / KOTA  SEKRETARIAT KABUPATEN KOTA  DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA  TIM PENGELOLA (DIBENTUK DINAS KABUPATEN/KOTA  VERIFIKATOR  PUSKESMAS


22

LEMBAGA PENGELOLAAN PROGRAM BAHTERAMAS


23

TIM MONEV STRUKTUR TIM MONEV  KETUA : ASSISTEN YANG MEMBIDANGI,

ANGGOTA :  BAPPEDA, INPSPEKTORAT PROVINSI, KESEHATAN, PENDIDIKAN, BPMD, STAF AHLI/KHUSUS, BIRO ADM.PEMBANGUNAN, BIRO KEUANGAN, Kebijakan Program Bahteramas

24

TUGAS TIM MONEV: 1. MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI ATAS PELAKSANAAN BAHTERAMAS, 2. MENEMUKENALI MASALAH, KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN BAHTERAMAS, 3. MEMBUAT LAPORAN HASIL MONEV BAHTERAMAS, 4. MEMBUAT REKOMENDASI BERDASARKAN HASIL MONEV UNTUK PENYEMPURNAAN PROGRAM BAHTERAMAS. Kebijakan Program Bahteramas

25

TIM PENGEDALIAN/PENGAWASAN BAHTERAMAS  INTERNAL : 1. PENGAWASAN MELEKAT/SKPD, 2. INSPEKTORAT PROVINSI, 3. INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA.  EKSTERNAL :

1. BPK 2. SOSIAL/MASYARAKAT Kebijakan Program Bahteramas

26

BADAN PENGELOLA PROGRAM STRETAGIS DAN KAWASAN (BP2K) STRUKTUR : Kepala Badan 4 Koordinator 10 Devisi 9 staf Pendidikan minimal S2, dan lancar berbahasa Inggris.


27

TUGAS BP2K: 1.

2. 3. 4. 5. 6.

MEMBANTU GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN PROGRAM STRETAGIS, MENYUSUN PERENCANAAN PROGRAM STRATEGIS SESUAI MEKANISME YANG ADA, MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PARA PIHAK DAN SKPD DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM STRATEGIS DAN KAWASAN, MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA GUBERNUR SECARA LISAN ATAUPUN TERTULIS MENYANGKUT PROGRAM STRATEGIS DAN KAWASAN, MELAKUKAN KAJIAN DALAM HAL MENCAPAI EFESIENSI KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH, MEMBUAT LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM STRATEGIS DAN KAWASAN.


28

TIM VERIFIKASI KLASTER BAHTERAMAS STRUKTUR TIM :  KETUA : ASSISTEN YANG MEMBIDANGI,  ANGGOTA : UNSUR BAPPEDA, STAF AHLI/STAF KHUSUS, BIRO ADM. PEMBANGUNAN, BIRO KEUANGAN, INPEKTORAT PROVINSI, Kebijakan Program Bahteramas

29

TUGAS TIM VERIFIKASI KLASTER BAHTERAMAS 1. MELAKUKAN VERIFIKASI ATAS PROPOSAL

KLASTER BAHTERAMAS-SKPD, 2. MENGAJUKAN KE GUBERNUR REKAPAN KLASTER BAHTERAMAS-SKPD UNTUK MEMPEROLEH PENETAPAN (SK), 3. MELAKUKAN VERIFIKASI ATAS USULAN RKABAHTERAMAS SKPD.


30

RAKERDES BAHTERAMAS AGENDA TAHUNAN PEMERINTAH DAERAH. TUJUAN : 1. MENYATUKAN PERSEPSI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BAHTERAMAS, 2. MEMBANGUN KEBERSAMAAN DAN MENUMBUHKAN RASA MEMILIKI DAN IKUT BERTANGGUNGJAWAB ATAS PELAKSANAAN PROGRAM BAHTERAMAS, 3. MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA DALAM MEMPERCEPAT KESEJAHTERAAN SULAWESI TENGGARA MELALUI PROGRAM BAHTERAMAS. Kebijakan Program Bahteramas

31

KOMITMEN SUKSES BAHTERAMAS  SINERGITAS ANTAR PEMERINTAH

PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA  TINGKAT RESNPOSIF MASYARAKAT  SINERGITAS DAN KOMITMEN

KELEMBAGAAN TIM BAHTERAMAS


32

TERIMA KASIH Kebijakan Program Bahteramas

33

BAHTERAMAS (BANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT) DI SULAWESI TENGGARA

Recommend Documents