SKRIPSI
PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA PADA RSUD BAHTERAMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA
OLEH:
MUHAMMAD FIRMANSYAH SUFRIN B1C1 13 151
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALUOLEO KENDARI 2017
SKRIPSI
PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA PADA RSUD BAHTERAMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Diajukan Kepada Universitas Halu Oleo Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
OLEH:
MUHAMMAD FIRMANSYAH SUFRIN B1C1 13 151
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALUOLEO KENDARI 2017
iii
iv
v
ABSTRAK MUHAMMAD FIRMANSYAH SUFRIN, 2017. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Program Sarjana Universitas Halu Oleo, Pembimbing : (1) Dr. Husin, M.Si. (2) Sulvariany Tamburaka, SE., M.Si. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memahami penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya pada RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara. Sumber data berasal dari data primer dan data skunder. Metode pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan Bahwa RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara menerapkan akuntansi pertanggungjawaban. Terdapat struktur organisasi yang jelas menerapkan wewenang dan tanggungjawab tiap tingkatan manajemen, proses penyusunan anggaran mengacu pada rencana kegiatan rumah sakit selama satu tahun, adanya pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali, adanya klasifikasi kode rekening, serta sistem pelaporan biaya sebagai syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Namun pada sistem pelaporan, format laporan pertanggungjawaban rumah sakit berbeda dengan teori. Hal ini disebabkan karena rumah sakit merupakan jenis BLUD dimana dalam pelaporan selalu diposting dalam aplikasi sehingga format laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Kata Kunci : Akuntansi Pertanggungjawaban. Pengendalian Biaya. Analisis Deskriptif.
vi
ABSTRACT MUHAMMAD FIRMANSYAH SUFRIN, 2017. Application of Accounting Responsibility as a Means of Cost Control in Bahteramas Hospital of Southeast Sulawesi province. Essay. Department of Accounting, Undergraduate Program Halu Oleo University, Advisor: (1) Dr. Husin, M.Si. (2) Sulvariany Tamburaka, SE., M.Si. The aim of this study was to understand the application of accounting as a means of cost control in hospitals Bahteramas Southeast Sulawesi Province. Sources of data derived from primary data and secondary data. Data collection methods obtained from interviews and documentation. Analytical methods used descriptive analysts. The result of research shows that Bahteramas Hospital of Southeast Sulawesi Province implements accounting accountability. There is a clear organizational structure that implements the powers and responsibilities of each management level. The budgeting process refers to a one-year hospital activity plan. The uncontrollable and uncontrollable split of costs. The classification of account codes. As well as the cost reporting system as a requirement of accounting accountability. However. In the reporting system. The format of the hospital accountability report is different from the theory. This is because the hospital is a type of BLUD where in the reporting is always posted in the application so that the accountability report format must be in accordance with the rules set by the government. Keywords : Responsibility Accounting. Cost Control. Descriptive analysis. .
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara ”. Penulis menyadari adanya berbagai hambatan dan rintangan yang dihadapi selama penulisan skripsi ini, namun berkat doa dan dukungan kedua orang tua, saudara-saudara saya dan teman-teman serta pihak-pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini selesai. Dengan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Muh. Sufrin Hasyim SH dan Ibu Farida S.Sos, yang telah membesarkanku dengan penuh cinta kasih. Teruntuk Bapak dan Ibuku tercinta, atas pengorbanannya yang telah menjadikan saya menjadi orang yang berpendidikan. Tiada satupun yang dapat saya berikan untuk membalas pengorbanan selain dari doa yang selalu ku panjatkan. Pada kesempatan ini, dengan hati yang tulus penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan Kepada Bapak Dr. Husin, M.Si., selaku pembimbing I dan Ibu Sulvariany Tamburaka, SE.,M.Si., selaku pembimbing II yang telah memberikan masukkan, memberikan arahan, meluangkan waktu, pikiran, tenaga, serta memotivasi untuk membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
viii
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankanlah penulis dari lubuk hati yang paling dalam menghanturkan terima kasih tulus dan teristimewa kepada : 1. Bapak Prof. DR. Muhammad Zamrun F, S.Si.,M.Si.,M.Sc. Rektor Universitas Haluoleo. 2. Ibu Dr. Hj. Rostin,SE.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo. 3. Ibu
Tuti
Dharmawati,SE.,M.Si.,Ak.,QIA.,CA.
Selaku
Ketua
Jurusan
Akuntansi 4. Bapak Safarudin,SE.,M.Si. Selaku Sekertaris jurusan Akuntansi 5. Bapak Dr. H. Nasrullah Dali,SE.,M.Si.,Ak.CA. Ibu Dr. Emilia Nurdin, SE.,M.Si. Selaku penguji, terimakasih atas keritik dan saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi. 6. Para dosen dan staf lingkup Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo yang telah banyak memberikan pengetahuan selama penulis menjalani studi di Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo. 7. Seluruh Pengawai RSUD Bahtramas Prov. Sultra, terutama pada bagian keuangan yang telah membantu dalam proses pengumpulan data. 8. Saudara-saudaraku tercinta Yatna, Fitri, Haris dan Afar atas do’a, bantuan terutama semangat yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. 9. Buat Rizqi Amalia Djamaleng yang telah banyak membantu, memberi semangat dalam proses penyusunan sekripsi ini, buat teman-temanku Israwan,
ix
Hanafi, Rizal, Fajar, Cia, Andri, Dayat, Isra, Arum, Nunu terimaksih selalu mendukung dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 10. Buat teman teman Angkatan 2013, terutama buat anak anak kelas C dan D, Anak-anak konsentrasi Sektor Publik yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu-satu terimakasih atas segala bantuannya selama ini. . Kendari,
Penulis
x
2017
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ............................................................................. i PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ............................................ iii HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................. iv HALAMAN PENGESAHAN............................................................... v ABSTRAK ............................................................................................. vi ABSTRACT ........................................................................................... vii KATA PENGANTAR........................................................................... viii DAFTAR ISI.......................................................................................... xi DAFTAR TABEL ................................................................................. xiii DAFTAR GAMBAR............................................................................. xiv DAFTAR SKEMA ................................................................................ xv BAB I
PENDAHULUAN ................................................................. 1 1.1. Latar Belakang................................................................. 1 1.2. Rumusan Masalah ........................................................... 6 1.3. Tujuan Penelitian............................................................. 6 1.4. Mamfaat Penelitian.......................................................... 6 1.5. Ruang Lingkup Penelitian ............................................... 7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA ....................................................... 8 2.1. Penelitian Terdahulu........................................................ 8 2.2. Konsep Akuntansi Pertanggungjawaban ......................... 12 2.2.1. Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban........... 12 2.2.2. Pengertian Sistem Pertanggungjawaban ................ 13 2.2.3. Manfaat Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban .............................................. 14 2.2.4. Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban....... 15 2.3. Pusat Pertanggungjawaban.............................................. 17 2.3.1. Pengertian Pusat Pertanggungjawaban .................. 17 2.3.2. Tipe pusat pertanggungjawaban............................. 19 2.4. Biaya Dan Klasifikasinya ................................................ 20 2.4.1. Pengertian Biaya .................................................... 20 2.4.2. Klasifikasi Biaya .................................................... 21 2.5. Pengendalian Dan Pengendalian Biaya ........................... 22 2.5.1. Pengertian Pengendalian ........................................ 22 2.5.2. Pengendalian Biaya................................................ 23 2.6. Syarat-Syarat Penerapan Akuntansi pertanggungjawaban....................................................... 25 2.6.1. Struktur Oraganisasi............................................... 25 2.6.2. Anggaran................................................................ 26 2.6.3. Biaya Terkendali Dan Tidak Terkendali................ 27 2.6.4. Kelasifikasi Kode Rekening................................... 29
xi
2.6.5. Sistem Pelaporan Biaya ......................................... 30 2.7. Kerangka Pikir................................................................. 31 BAB III METODE PENELITIAN.................................................... 34 3.1. Obyek Penelitian ............................................................. 34 3.2. Jenis Dan Sumber Data ................................................... 34 3.2.1. Jenis Data ............................................................... 34 3.2.2. Sumber Data........................................................... 34 3.3. Metode Pengumpulan Data ............................................. 35 3.4. Metode Analisis............................................................... 35 3.5. Definisi Operasi............................................................... 36 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN............................................. 37 4.1. Gambaran Umum RSUD Bahtramas Prov.Sultra ......... 37 4.1.1. Visi dan Misi, Moto, Nilai Dasar, Filosofi RSUD Bahteramas Prov.Sultra........................... 38 4.1.2. Struktur Organisasi RSUD Bahteramas Prov.Sultra ....................................... 39 4.2. Hasil Penelitian ............................................................. 42 4.2.1. Anggran Dan Realisasi Biaya Operasional ......... 42 4.2.2. Syarat-Syarat Akuntansi Pertanggungjawaban ... 44 4.2.2.1. Anggaran................................................. 44 4.2.2.2. Biaya Terkendali Dan Tidak Terkendali ............................................... 44 4.2.2.3. Klasifikasi Kode Rekening ..................... 45 4,2.2.4. Sistem Pelaporan Biaya .......................... 46 4.3. Pembahasan................................................................... 48 4.3.1. Anggaran Dan Realisasi Biaya Operasional ....... 48 4.3.2. Syarat-Syarat Akuntansi Pertanggungjawaban ... 55 4.3.2.1. Struktur Organisasi ................................. 56 4.3.2.2. Anggaran................................................. 57 4.3.2.3. Biaya Terkendali Dan Tidak Terkendali .............................................. 57 4.3.2.4. Klasifikasi Kode Rekening ..................... 57 4.3.2.5. Sistem Pelaporan Biaya .......................... 58 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................ 59 5.1. Kesimpulan.................................................................... 59 5.2. Saran.............................................................................. 60 Daftar Pustaka Lampiran
xii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1.Mapping penelitian terdahulu ................................................. 10 Tabel 4.1.Anggaran Dan Realisasi Biaya Operasioal BLUD Tahun 2016 ................................................................. 42 Tabel 4.2.Biaya Terkendali Dan Tidak Terkendali ................................. 45 Tabel 4.3.Kode Rekening Biaya Operasional ......................................... 46
xiii
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Pusat Pertanggungjawaban sebagai suatu item ....... 18
xiv
DAFTAR SKEMA Halaman Skema 2.1 Kerangka Pemikiran.................................................. 33 Skema 4.1 Struktur Organisasi RSUD Bahtramas Prov.Sultra... 41
xv
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Diterbitkannya Penganggaran berbasis kinerja yang dituangkan dalam
undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, dan undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 68 dan pasal 69 memberikan arahan baru bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. PP No. 23/2005 dan Permendagri No. 61/2007 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada BLU menjelaskan bahwa semua jenis layanan umum pemerintah salah satunya rumah sakit pemerintah harus berubah statusnya menjadi BLU/BLUD. Aturan ini menjadi landasan hukum bagi rumah sakit pemerintah untuk lebih otonom dibidang keuangan. Dengan demikian, prinsip efisiensi harus menjadi bagian dari sistem manajemen. Ini juga menjadi starting point untuk meningkatkan sistem manajemen dirumah sakit pemerintah dalam pengelolaan yang lebih berjiwa enterpreneurship dengan menerapkan konsep bisnis secara sehat. Amanat UU No 44/2009 tentang Rumah Sakit bahwa tahun 2011 diharapkan semua Rumah Sakit pemerintah (RS Vertikal maupun RSUD) sudah menjadi BLU/BLUD. (PERSI, 2011).
1
2
Dengan perubahan sistem keuangan rumah sakit serta sistem keuangan pemerintah, secara keseluruhan diharapkan dana yang dikelola oleh rumah sakit akan menjadi lebih besar dan terus meningkat sejalan dengan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta persiapan badan layanan umum dari tahun ke tahun. Kondisi ini selain akan membawa pengaruh positif bagi peningkatan pelayanan, tetapi juga membuka peluang untuk timbulnya akses negatif penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk itu diperlukan berbagai upaya dalam mengatasinya. Untuk mencegah timbulnya akses negatif penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan negara dan tercapainya tujuan BLU/BLUD, sebaiknya perlu dilakukannya pengendalian terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan mengurangi biaya-biaya yang tidak efektif dalam kegiatannya, oleh karena itu BLU/BLUD perlu menerapkan metode yang berguna untuk menunjang pengendalian biaya. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan metode yang paling banyak digunakan
karena
dengan
menggunakan
akuntansi
pertanggungjawaban
memungkinkan suatu organisasi untuk merekam seluruh aktivitasnya kemudian mengetahui bagian/unit yang bertanggung jawab atas aktifitas tersebut, dan menentukan bagian/unit mana yang tidak berjalan secara efektif dan efisien. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan serta pelaporan aset, biaya, dan pendapatan dilakukan sesuai dengan bidang pertanggungjawaban didalam sebuah
3
organisasi. tujuannya agar ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan aset, biaya, dan pendapatan yang dianggarkan. Akuntansi pertanggungjawaban pada hakekatnya adalah suatu sistem yang membandingkan rencana (anggaran) dengan realisasinya dari setiap pusat pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja seseorang atau manajemen untuk mencapai tujuan dari organisasi/perusahaan. Informasi akuntansi pertanggung jawaban sangat berguna dalam pengendalian manajemen sebagai sarana untuk komunikasi, motivasi, dan penilaian. Manajemen bertanggungjawab untuk memastikan bahwa pekerjaan itu telah dilaksanakan, maka informasi akuntansi membantu dalam pengendalian biaya. Badan layanan umum yang menerapkan akuntansi pertanggungjawaban akan membentuk pusat-pusat pertanggungjawaban. Menurut Samryn (2012:259) “Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu bagian dalam organisasi yang memiliki kendali atas terjadinya biaya, perolehan pendapatan, atau penggunaan dana investasi. Keseluruhan pusat pertanggungjawaban ini membentuk jenjang hirarki dalam organisasi tersebut”. Pusat pertanggungjawaban merupakan unit divisi yang dipimpin oleh kepala bagian divisi yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang
ada pada divisi yang dipimpinnya. Setiap unit divisi
menyusun program dan anggaran sampai melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban.
4
Pengendalian
biaya
merupakan
masalah
yang
kompleks
karena
dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan ekonomis, sumber daya manusia yang dimiliki (Profesionalitas) dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi dari rumah sakit itu sendiri. Pengendalian biaya adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja standar, penganalisaan selisih-selisih yang timbul guna mengidentifikasikan penyebab-penyebab yang dapat dikendalikan dan pengambilan tindakan untuk membenahi atau menyesuaikan perencanaan dan pengendalian dimasa mendatang. Selisih anggaran yang terjadi antara anggaran dan realisasinya ada yang menguntungkan (favourable) dan ada yang merugikan (unfavourable). Menurut Welsch, Hilton dan Gordon (2000) yang dikutip dalam Valentina (2010) “Dalam menentukan favourable dan unfavourable terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pendapatan dan biaya. Dari segi pendapatan, apabila anggaran lebih kecil dari realisasi maka selisih anggaran yang terjadi menguntungkan atau favourable. Sedangkan apabila anggaran lebih besar dari realisasi maka selisih anggaran tersebut merugikan atau unfavourable. Namun hal tersebut berbeda pada segi biaya. Apabila anggaran lebih kecil dari realisasi maka selisih anggarannya merugikan atau unfavourable. Sedangkan apabila anggaran lebih besar dari realisasi maka selisih anggaran tersebut menguntungkan atau favourable”. RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi tenggara dibangun secara bertahap pada tahun 1969/1970 adalah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SK Menkes No.51/Menkes/II/1979 tanggal 22 Februari 1979 dan mampu bertahan serta berkembang sampai saat ini. Susunan struktur organisasi
5
berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara No. 77 tahun 1983 tanggal 28 Maret 1983. RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara adalah badan layanan umum daerah yang bergerak dibidang jasa kesehatan dan diberi tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan umum pada masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan jasa, sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang dibidang kesehatan. RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi tenggara mempunyai masalah pada laporan realisasi anggaran BLUD tahun 2016. Belanja yang dilakukan lebih besar daripada pendapatan sehingga pada laporan realisasi anggaran terjadi defisit. Apabila hal ini terus dibiarkan hal seperti ini dapat berpengaruh terhadap rumah sakit, sehingga membuat peneliti tertarik meneliti apakah dalam belanjanya terdapat selish antara anggaran dengan realisasi biaya oprasional rumah sakit yang unfavourable. Perlunya kontrol terhadap penggunaan anggaran merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pihak manajemen rumah sakit agar didalam oprasionalnya rumah sakit dapat menggunakan anggaran dengan efektif dan efisien. Berdasarkan uraian diatas dan melihat pentingnya pengendalian suatu biaya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai, “Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara”
6
1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan
masalah
dalam
penelitian
ini
adalah
bagaimana
penerapan
akuntansi
pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya pada RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara. 1.3.
Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memahami
penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya pada RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara. 1.4.
Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah:
1. Teoritis Manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah; a) Memberikan pengetahuan tambahan tentang pemikiran terhadap akuntansi pertanggungjawaban. b) Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman megenai penerapan akuntansi biaya khususnya pada akuntansi pertanggungjawaban. 2. Praktis Manfaat Praktis dalam penelitian ini adalah: a) Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan pengetahan yang didapat selama perkuliahan.
7
b) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian berikutnya. c) Bagi rumah sakit menjadi bahan kajian supaya lebih memperhatikan akuntansi pertanggungjawaban sebagai pengendalian biaya untuk miningkatkan kinerja rumah sakit. 1.5.
Ruang Lingkup Penelitian Untuk membatasi masalah agar tidak terlalu luas maka peneliti membatasi
masalah pada pusat biaya dengan melihat laporan pertanggungjawaban anggaran biaya oprasional BLUD tahun 2016.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dannari (2013) dengan judul “Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya dan Penilaian Kinerja Pada Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu Dan Anak Siti Fatimah Di Makassar”, Penelitian ini berujuan untuk mengukur penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya dan penilaian kinerja pada RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu dengan sama-sama meneliti akuntansi pertanggungjawaban dan pengendalian biaya serta pada dasarnya RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah merupakan jenis rumah sakit milik pemerintah, hanya saja penelitian ini berbeda dalam hal metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai yaitu analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan fanomenologi dan berbeda dalam hal menentukan lokasi penelitian, penelitian terdahulu dilakukan pada RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar, Sedangkan Penelitian ini dilakukan di RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian yang dilakukan oleh Mengko dan Tirayoh (2015) dengan judul “Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Menggunakan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada PT. GoTrans Logistic Cabang Manado” Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan anggaran sebagai alat pengendalian biaya pada PT. GoTrans Logisticcabang Manado. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu dengan
8
9
sama-sama meneliti akuntansi pertanggung jawaban dan pengendalian biaya, hanya saja penelitian ini berbeda dalam hal menentukan lokasi penelitian, penelitian yang terdahulu dilakukan pada PT. GoTrans Logistic Cabang Manado, Sedangkan Penelitian ini dilakukan di RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Nisak (2016) dengan judul “Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada PT. Telkom Cabang Lamongan”. Penelitian yang dilakukan oleh Nisak
bertujuan
untuk
mengetahui
bagaimana
penerapan
akuntansi
pertanggungjawaban terhadap efisiensi pengendalian biaya pada PT. Telkom Cabang Lamongan. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu dengan sama-sama meneliti akuntansi pertanggung jawaban dan pengendalian biaya, hanya saja penelitian ini berbeda dalam hal menentukan lokasi penelitian, penelitian yang terdahulu dilakukan pada PT. Telkomsel Regional Sulawesi Dan Papua, Sedangkan Penelitian ini dilakukan di RSUD Baheteramas Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut ini adalah mapping penelitian terdahulu yang relefan dengan penelitian ini, yakni penelitian yang menguji tentang Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya :
10
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu No. 1.
2.
Peneliti Dannari (2013)
Mengko dan Tirayoh (2015)
Judul Penelitian
Teknik Analisis
Kesimpulan Penelitian
Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian BIaya dan Penilaian Kinerja Pada Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu Dan Anak Siti Fatimah Di Makassar.
Analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.
1. Pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya yang dilakukan belum dapat dijadikan sebagai alat pengendalian biaya masih terdapat selisih antara realisasi biaya operasional yang lebih besar daripada anggaran,
Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Menggunakan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada PT. GoTrans Logistic Cabang Manado.
Analisis Deskriptif.
2. Dari hasil analisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam menilai kinerja terlihat bahwa kinerja dari pusat pertanggungjawaban mengalami penurunan, sehingga dapatlah dikatakan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban belum dapat digunakan dalam pengawasan biaya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban belum berjalan dengan baik, dimana manajemen belum menerapkan sepenuhnya unsur-unsur akuntansi pertanggungjawaban dan tidak melakukan penelusuran secara mendalam atas penyimpangan yang terjadi.
11
3.
Nisak (2016)
Penerapan akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada PT. Telkom Cabang Lamongan
Analisis Deskriptif.
1.PT.Telkom Lamongan telah menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban dalam organisasinya dengan cara membagi-bagi pusat pertanggungjawaban. 2. Perencanaan/anggaran yang dibuat PT.Telkom Lamongan, telah disusun sesuai dengan tingkat manajemen dalam organisasi. 3. Informasi akuntansi pertanggungjawaban telah menjadi alat kontrol pada PT.Telkom untuk melaksanakan/menggendalikan aktivitasnya, 4. Sistem pelaporan yang diterapkan pada PT.Telkom Lamongan telah dilaksanakan sesuai dengan sistem akuntansi pertanggungjawaban dengan menetapkan antara realisasi dengan anggaran dan mengevaluasi sebab-sebab terjadinya perbedaan.
12
2.2.
Konsep Akuntansi Pertanggungjawaban
2.2.1. Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban Akuntansi pertanggungjawaban merupakan aspek penting dalam proses pengendalian manajemen karena berisi informasi yang memudahkan manajemen dalam hal pengendalian operasional suatu organisasi. Hansen dan Mowen (2005:116) mendefinisikan bahwa “Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Adapun akuntansi pertanggungjawaban menurut Samryn (2012:261) menyetakan bahwa “Akuntansi Pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi
yang
digunakan
untuk
mengukur
kinerja
setiap
pusat
pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen”. Sedangkan menurut Garisson (2008:380) mendefinisikan bahwa “A system of accountability in which managersare held responsible for those items of revenueand cost – and only those items – over whichthe manager can exert significant control. Themanagers are held responsible for differencesbetween budgeted and actual result.” “Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi dimana manajer dibebani pendapatan dan biaya yang menjadi tanggung jawab dan yang
13
berada dalam kendalinya. Manajer bertanggung jawab atas perbedaan antara anggaran dan realisasi”. Akuntansi pertanggungjawaban pada hakekatnya adalah suatu sistem yang membandingkan rencana (anggaran) dengan realisasinya dari setiap pusat pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja seseorang atau manajemen untuk mencapai tujuan dari organisasi/perusahaan. 2.2.2. Pengertian Sistem Pertanggungjawaban Sistem akuntansi pertanggungjawaban yaitu suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dilakukan sesuai dengan bidang pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat dipilih orang yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan dari biaya dan penghasilan yang dianggarkan. Menurut Simamora (2012:253), “Sistem akuntansi pertanggungjawaban (responsibility accounting system) merupakan bagian dari informasi yang disediakan bagi para manajer. Sistem ini merupakan sistem pengukuran keuangan yang mencatat rencana dan kinerja anggaran menurut variabel keuangan yang menjadi
tanggungjawab seorang manajer,
akuntansi
pertanggungjawaban
merupakan bagian dari informasi yang disediakan bagi manajer” Pengendalian biaya dengan akuntansi pertanggungjawaban dilakukan dengan cara menghubungkan biaya dengan orang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya biaya tersebut. Dimana setiap pusat pertanggungjawaban menyusun anggaran biayanya masing-masing dengan memperhatikan tujuan organisasi.
14
2.2.3. Manfaat Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban Menurut Mulyadi (2001:174) informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan aktiva, pendapatan, dan/biaya, yang dihubungkan dengan manjer yang bertanggungjawab terhadap pusat pertanggung jawaban tertentu. Manfaat informasi akuntansi peranggungjawaban yaitu : 1.
Akuntansi pertanggungjawaban sebagai dasar penyusunan anggaran Anggaran pada dasarnya merupakan penetapan peran dalam usaha. Pencapaian tujuan perusahaan dan ditetapkan pula sumber ekonomi yang disediakan
bagi
pemegang
peran
tersebut
untuk
memungkinkan
pelaksanaan perannya, yang diukur dengan satuan moneter standar yang berupa informasi akuntansi, oleh karena itu, penyusunan anggaran hanya mungkin dilakukan jika tersedia informasi akuntansi pertanggungjawaban yang mengukur berbagai sumber ekonomi yang disediakan dalam usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam tahun anggaran. 2.
Akuntansi pertanggungjawaban sebagai penilai prestasi manajer pusat pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian kegiatan organisasi, yang menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan terjadinya kegiatan perusahaan. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberikan peran bagi pihak manajer merencanakan pendapatan atau biaya yang menjadi tanggung jawabnya dan kemudian menyajikan informasi realisasi
15
pendapatan dan biaya menurut manajer yang bertanggung jawab. Dengan demikian, informasi akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan skor yang dibuat oleh pihak manajemen dalam menggunakan berbagai sumber ekonomi untuk melaksanakan peran manajer tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. 3.
Akuntansi pertanggungjawaban sebagai pemotivasi manajer Anggaran berisi tolak ukur prestasi manajer yang dinyatakan dalam
satuan
uang,
dan
juga
berisi
informasi
akuntansi
pertanggungjawaban yang memberikan tolak ukur prestasi manajer yang diberi tanggung jawab untuk menyusun anggaran tersebut. dengan demikian, informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam anggaran dapat berfungsi untuk memberi motivasi bagi manajer yang bersangkutan untuk mencapai tolak ukur yang dinyatakan dalam informasi akuntansi tersebut. Jika sistem penghargaan dalam perusahaan didasarkan pada informasi akuntansi pertanggungjawaban, informasi ini akan berpengaruh terhadap perilaku para manajer. 2.2.4. Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban Adapun karakteristik akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi (2001:186), yaitu: 1.
Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. Akuntansi
pertanggungjawaban
mengeidentifikasikan
pusat
pertanggungjawaban sebagai unit organisasi seperti departemen, keluarga, produk, tim kerja, atau individu. Apapun satuan pusat pertanggungjawaban
16
yang dibentuk, sistem akuntansi pertanggungjawaban membebankan tanggungjawab kepada individu yang diberi wewenang. Tanggungjawab dibatasi dalam satuan keuangan. 2.
Standar yang ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggungjawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Setelah pusat pertanggungjawaban didefinisikan dan ditetapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban menghendaki ditetapkannya biaya standar sebagai dasar untuk menyusun anggaran standar yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Biaya standar dan anggaran merupakan ukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.
3.
Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran Pelaksanaan anggaran merupakan penggunaan sumber daya oleh manajer pusat pertanggungjawaban dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Penggunaan sumber daya ini diukur dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban, yang mencerminkan ukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran anggaran. Dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban, secara perinsip individu hanya dimintai pertanggungjawaban atas biaya yang ia miliki. Informasi akuntansi pertanggungjawaban menyajikan informasi biaya sesungguhnya dan informasi biaya yang dianggarkan kepada manajer yang bertanggungjawab, untuk memungkinkan setiap manajer
17
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
anggaran
mereka
dan
memungkinkan mereka untuk memantau pelaksanaan anggaran mereka. 4.
Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi Sistem penghargaan dan hukuman dirancang untuk memacu para manajer dalam mengelola biaya biaya untuk mencapai target dan standar biaya yang dicantumkan dalam anggaran. Atas dasar evaluasi penyebab terjadinya penyimpangan biaya yang direalisasikan dari biaya yang dianggarkan, para manajer secara individual diberi penghargaan dan hukuman yang ditetapkan.
2.3.
Pusat Pertanggungjawaban
2.3.1. Pengertian Pusat Pertanggungjawaban Menurut Samryn (2012:259) bahwa pusat pertanggungjawaban merupakan suatu bagian dalam organisasi yang memiliki kendali atas terjadinya biaya, perolehan pendapatan, atau penggunaan dana investasi. Keseluruhan pusat pertanggungjawaban ini membentuk jenjang hirarki dalam organisasi tersebut. Supriyono (2002:468) mengemukakan bahwa pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi misalnya departemen, divisi, atau tim kerja atau bahkan individu. Apapun unit organisasi tersebut, tanggungjawab dibebankan pada individu yang diberi wewenang oleh atasannya. Sedangkan menurut Mulyadi (2001:422) pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab. suatu pusat pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai
18
suatu sistem yang mengolah masukan menjadi keluaran. Masukan suatu pusat pertanggung jawaban yang diukur dalam satuan yang disebut dengan biaya, sedangkan keluaran suatu
pusat pertanggungjawaban yang dinyatakan dalam
bentuk uang disebut dengan pendapatan
Pusat pertanggungjawaban Masukan
Proses
Masukan x harga=biaya
Keluaran Keluaran x harga= Pendapatan
Gambar 2.1 Pusat Pertanggungjawaban sebagai suatu item Sumber Mulyadi (2001 : 422) Pusat pertanggung jawaban dibentuk untuk mencapai satu atau beberapa maksud, maksud tersebut adalah tujuannya. Organisasi mempunyai tujuan, dan manajemen puncak mengformulasikan strategi untuk mencapai tujuan. Tujuan pusat pertanggungjawaban adalah untuk membantu penerapan strategi karena organisasi merupakan perpaduan dari pusat-pusat pertanggungjawabannya, maka andai strateginya sehat, dan sekiranya setiap pusat pertanggung jawaban mencapai sasarannya, seluruh organisasi akan mencapai tujuannya.
19
2.3.2. Tipe pusat pertanggungjawaban Menurut Mulyadi (2001:426) ada empat tipe pusat pertanggungjawaban adalah sebagai berikut: 1. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diukur prestasinya atas dasar biayanya (nilai masukannya). Dalam pusat biaya, keluarannya tidak dapat atau tidak perlu diukur dalam wujud pendapatan. Hal ini disebabkan karena kemungkinan keluaran pusat biaya tersebut tidak dapat diukur secara kuantitatif, atau kemungkinan manajer pusat biaya tersebut tidak dapat bertanggungjawab atas keluaran pusat biaya tersebut. 2. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan pusat pertanggungjawaban tersebut. Manajer pusat pendapatan diukur kinerjanya dari pendapatan yang diperoleh pusat pertanggungjawaban dan tidak dimintai pertanggungjawaban mengenai masukannya, karena dia tidak dapat mempengaruhi pemakaian masukan tersebut. 3. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang
untuk
mengendalikan
pendapatan
dan
biaya
pusat
pertanggungjawaban tersebut. Manajer pusat laba diukur kinerjanya dari selisih antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Oleh karena itu dalam pusat laba, baik masukan maupun keluarannya diukur dalam satuan rupiah untuk menghitung laba, yang dipakai sebagai pengukur kinerja manajernya.
20
4. Pusat investasi adalah pusat laba yang manajernya diukur prestasinya dengan menghubungkan laba yang diperoleh pusat pertanggungjawaban tersebut dengan investasi yang bersangkutan. Ukuran prestasi manajer pusat investasi dapat berupa rasio antara laba dengan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut 2.4.
Biaya Dan Klasifikasinya
2.4.1. Pengertian Biaya Menurut Mulyadi (2000: 8-9) Biaya dalam artian luas dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Ada empat unsur pokok dalam definisi biaya tersebut di atas: 1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. 2. Diukur dalam satuan uang. 3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi. 4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Biaya dalam artian sempit dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Untuk membedakan pengertian biaya dalam artian luas, pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva ini disebut dengan istilah cost.
21
2.4.2. Klasifikasi Biaya Biaya berkaitan dengan semua tipe organisasi bisnis, non-bisnis, manufaktur, eceran dan jasa. Umumnya, macam biaya yang terjadi dan cara klsifikasinya biaya tergantung pada tipe organisasinya. Samryn (2012:36-39) biaya diklasifikasikan sebagai berikut. 1.
Biaya Berdasrkan Perilaku Biaya
a) Biaya tetap, yaitu biaya yang konstan secara total sekalipun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam suatu kisaran relevan tertentu. b) Biaya variabel, yaitu biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat aktivitas, biasanya disebut variabel karena jumlahnya akan berubah secara proporsional jika terjadi perubahan volume aktifitas. c) Biaya semi variabel, selain dua kelompok biaya diatas yang jelas perilakuannya, juga terdapat biaya yang berubah secara tidak proporsional dengan perubahan volume aktivitas, biaya-biaya ini dikenal sebagai biaya campuran atau biaya semi variabel karena didalamnya terdiri dari elemenelemen biaya variabel dan biaya tetap sekaligus 2.
Biaya Berdasarkan Pembebanan Pada Obyek Biaya
a) Biaya langsung, adalah suatu biaya yang dapat dengan mudah ditelusuri hubungannya dengan obyek biaya tertentu. Dengan kata lain biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri antara input dangan outputnya.
22
b) Biaya tidak langsung, meliputi biaya-biaya yang tidak dapat dengan mudah ditelusuri hubungannya dengan obyek yang dibiayai. 3.
Biaya Berdasarkan Pengambilan Keputusan
a) Biaya relevan, memiliki kriteria (1) akan terjadi pada masa yang akan datang; dan (2) biasanya tersebut berbeda diantara alternatif keputusan yang dipertimbangkan. b) Biaya tidak relevan, biaya masa lalu dan tidak mempengaruhi kepusan kedepan seperti halnya biaya tenggelam. 2.5.
Pengendalian Dan Pengendalian Biaya
2.5.1. Pengertian Pengendalian Fungsi pengendalian adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengendalian ini berkaitan erat dengan fungsi perencanaan dan ke dua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. Dengan demikian peranan pengendalian ini sangat menentukan baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana. Menurut Simamora (2012:6)
bahwa ”Pengendalian (controlling)
merupakan proses pemastian bahwa rencana manajemen diterapkan secara berhasil”. Adapun menurut Samryn (2012:9) “Proses pengendalian terdiri dari suatu rangkaian aktivitas yang diharapkan dapat menjamin bahwa suatu rencana benarbenar dilaksanakan atau dimodifikasi sesuai ubahan yang terjadi”.
23
Proses pengawasan dan pengendalian dapat dilaksanakan dengan membandingkan rencana yang dibuat dangan informasi mengenai realissi pelaksanaan rencana yang ditetapkan. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian merupakan proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi, agar memastikan apakah pelaksanaan rencana telah sesuai dengan yang ditetapkan. 2.5.2. Pengendalian Biaya Pengertian pengendalian biaya menurut Siegel dan Shim (2000:110) yang dikutip dari Dannari (2013) adalah sebagai berikut “Pengendalian Biaya adalah langkah yang diambil oleh manajemen untuk memastikan bahwa tujuan biaya yang dibuat pada tahap perencanaan dapat dicapai, dan untuk memastikan bahwa semua segmen fungsi organisasi dalam perilakunya konsistensi dengan kebijakankebijakan untuk pengawasan biaya yang efektif”. Pengertian pengendalian biaya menurut Simamora (2012:301) yang dikutip dari Dannari (2013) sebagai berikut:
“Pengendalian biaya adalah
perbandingan kinerja aktual dengan kinerja standar, penganalisisan selisih-selisih yang
timbul
dikendalikan
guna dan
mengidentifikasikan pengambilan
tindakan
penyebab-penyebab untuk
dapat
yang
membenahi
dapat atau
menyesuaikan perencanaan dan pengendalian dimasa yang akan datang”. Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan pengendalian biaya adalah tindakan yang dilakukan untuk mengarahkan kegiatan agar tidak menyimpang dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian biaya ini dapat dilakukan melalui anggaran biaya yang secara kontinu diadakan pengawasan
24
secara analisis terhadap penyimpangan yang terjadi sehingga dapat diketahui penyebab terjadinya penyimpangan atas selisih tersebut kemudian dilakukan tindak lanjut agar kerugian yang terjadi relatif kecil. Tanggungjawab atas pengendalian biaya harus ditetapkan kepada orang yang membuat anggaran untuk biaya yang dikendalikannya. Tanggungjawab ini terbatas hanya pada biaya-biaya yang dapat dikendalikan, dan pelaksanaan kerja tiap individu harus diukur dengan membandingkan biaya sebenarnya dengan biaya yang dianggarkan. Jadi pengendalian biaya merupakan suatu tindakan dalam membandingkan antara anggaran dengan realisasi biaya, dan apabila terjadi penyimpangan harus dilakukan analisis untuk mengetahui apa penyebabnya. Selisih anggaran yang terjadi antara anggaran dan realisasinya ada yang menguntungkan (favourable) dan ada yang merugikan (unfavourable). Menurut Welsch, Hilton dan Gordon (2000) yang dikutip dalam Valentina (2010) “Dalam menentukan favourable dan unfavourable terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pendapatan dan biaya. Dari segi pendapatan, apabila anggaran lebih kecil dari realisasi maka selisih anggaran yang terjadi menguntungkan atau favourable. Sedangkan apabila anggaran lebih besar dari realisasi maka selisih anggaran tersebut merugikan atau unfavourable. Namun hal tersebut berbeda pada segi biaya. Apabila anggaran lebih kecil dari realisasi maka selisih anggarannya merugikan atau unfavourable. Sedangkan apabila anggaran lebih besar dari realisasi maka selisih anggaran tersebut menguntungkan atau favourable”.
25
Tahap-tahap pengendalian menurut Anthony, dkk (2001:346) adalah sebagai berikut : 1.
Pemrograman
2.
Penganggaran
3.
Operasi dan pengukuran
4.
Pelaporan dan analisa
Keempat tahap diatas merupakan suatu rangkaian (siklus) tertutup, dimana setiap tahap mengawali tahap berikutnya dan akhirnya menghasilkan suatu sistem pengendalian
manajemen yang sistematis. Pengendalian biaya pada sistem
akuntansi pertanggungjawaban dilakukan dengan memberi peran kepada manajer pusat pertanggungjawaban berupa wewenang dan tanggung jawab terhadap unit yang dipimpinnya. 2.6.
Syarat-Syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terdapat
lima
syarat
utama
dalam
menerapkan
akuntansi
pertanggungjawaban yaitu: 2.6.1. Struktur Oraganisasi Menurut Simamora (2012:4) Organisasi adalah sekelompok orang dengan karakteristik berikut: 1.
Mempunyai tujuan bersama.
2.
Adanya pembagian tenaga kerja yang yang jelas.
3.
Segmen-segmen organisasi diintegritaskan dengan sistem pengambilan keputusan berdasarkan informasi.
4.
Kelompok yang memiliki kesinambungan sepanjang waktu.
26
Pengertian organisasi secara umum adalah sekelompok manusia yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dalam organisasi sangat diperlukan pembagian tugas secara jelas pada masingmasing individu agar dapat mengetahui tugas yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pada masing-indivudu. Dengan adanya pembagian tugas, akan memudakan pimpinan untuk melakukan kontrol terhadap semua pelaksanaan yang telah ditetapkan sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Struktur organisasi merupakan pengaturan garis tanggungjawab dalam satu entitas yang disusun untuk mencapai tujuan berersama orang-orang yang berada pada jajaran garis tersebut, Dalam konteks hubungannya antara akuntansi pertanggungjawaban
dengan
organisasi,
dapat
dilihat
bahwa
akuntansi
pertanggungjawaban yang menjadi objek penelitian yaitu unit organisasi yang dianggap
sebagai
organisasi/perusahaan
pusat berarti
pertanggungjawaban. semakin
banyak
Semakin
kelompok
manusia
besar yang
bekerjasama, dimana setiap kelompok akan diawasi oleh seorang yang bertanggungjawab atas kelompok tersebut dan mempertanggungjawabakan pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi. 2.6.2. Anggaran Menurut Mulyadi (2001:488) “Anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun”. Menurut Anthony dan Govidarajan (2009:73) anggaran memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:
27
1.
Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit-unit bisnis tersebut
2.
Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung oleh jumlah non moneter
3.
Biasanya meliputi waktu selama satu tahun.
4.
Merupakan komitmen dari manajemen.
5.
Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran.
6.
Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu
7.
Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varians dianalisis serta dijelaskan. Pada umumnya untuk melihat kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari
anggaran dan realisasi biaya dimana dari anggaran tersebut dapat dilihat varians/selisih serta dianalisis dan dijelakan penyebab terjadinya selisih tersebut. 2.6.3. Biaya Terkendali Dan Tidak Terkendali Mengingat dalam akuntansi pertanggungjawaban dan pengendalian biaya mengharuskan pembebanan biaya atas biaya-biaya yang dapat dikendalikan, pengklasifikasian biaya-biaya yang dapat dikendalikan, maka pengklasifikasian biaya terkendali dan biaya tidak terkendali harus ada pada sistem akuntansi pertanggungjawaban. Pemisahan suatu biaya ke dalam biaya terkendali dan tidak terkendali selalu berhubungan dengan:
28
A. Tingkatan Manajemen Suatu biaya yang tidak terkendali oleh seorang manajer bagian mungkin merupakan biaya terkendalikan bagi manajer departemen yang membawahinya. Sebaliknya suatu biaya yang terkendalikan oleh manajer departemen belum tentu merupakan biaya terkendalikan bagi manajer bagian yang berada dibawahnya. B. Jangka Waktu 1.
Biaya terkendali (controllablecost) Definisi biaya terkendali oleh Supriyono (2008:35) adalah sebagai berikut:
“Biaya terkendalikan adalah biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang pimpinan tertentu dalam jangka waktu tertentu.” Menurut Horngren Et.al. (2008:309), yaitu: “A controllable cost is cost that can beinfluenced or affected by particularmanager in the short run.” “Biaya terkendalikan adalah biaya yang dapat dipengaruhi oleh seorang pimpinan tertentu dalam jangka pendek.” 2.
Biaya tidak terkendali (uncontrollablecost) Definisi biaya tidak terkendali oleh Horngren Et.al. (2008:305) adalah
sebagai berikut: “A uncontrollable cost is any cost that cannot beaffected by the management of a responsibility centre within a given time span.” “Biaya yang tidak terkendali adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang pimpinan atau pejabat tertentu berdasar wewenang yang ia miliki atau dapat dipengaruhi oleh seorang pejabat dalam jangka waktu tertentu.” Biaya yang semula tidak dapat dikendaliakan dapat diubah menjadi terkendalikan melalui dua cara yaitu:
29
A.
Mengubah dasar pembebanan biaya Biaya-biaya yang dialokasikan kepada pusat pertanggungjawaban dengan
rumus-rumus tertentu merupakan biaya yang dikendalikan karena tidak mencerminkan hubungan sebab akibat, sehingga tidak mencerminkan tanggung jawab itu. Untuk mengubah menjadi biaya terkendali, biaya tersebut harus dibebankan sedemikian rupa sehingga dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. B.
Mengubah letak tanggungjawab pengambilan keputusan. Cara lain untuk mengubah biaya tak terkendali menjadi terkendalikan
adalah dengan mengubah letak tanggung jawab pengambilan keputusan dengan pendelegasian wewenang dari manajemen puncak kepada menejer pusat pertanggung jawaban mengakibat menejer tersebut berada dalam posisi dapat mempengaruhi secara signifikan biaya-biaya tertentu yang semula berada diluar tanggung jawabnya. 2.6.4. Klasifikasi Kode Rekening Definisi kode rekening menurut Mulyadi dikutip dalam Putri (2005), “Susunan kode rekening merupakan suatu kode yang biasa digunakan untuk memudahkan dalam proses pengolahan data, yang biasanya berupa angka, huruf atau kombinasi keduanya. Oleh karena itu biaya yang terjadi dikumpulkan untuk setiap tingkat manajemen, maka biaya-biaya tersebut harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkat manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Setiap tingkatan manajeman merupakan pusat pertanggungjawaban dan akan dibebani dengan biaya-biaya yang terjadi didalamnya yang dipisahkan
30
antara biaya terkendali dan tidak terkendali”. Pemberian kode dapat di laksanakan dengan cara berdasarkan metode kode kelompok (group code method), kode kelompok mempunyai sifat khusus sebagai berikut: a. Posisi masing-masing angka mempunyai arti, dimana angka yang paling kiri merupakan kode golongan perkiraan dan angka paling kanan adalah kode jenis rekening. b. Setiap kode dalam golongan perkiraan terdiri dari angka-angka yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, dimana masing-masing angka mewakili jenis rekening. 2.6.5. Sistem Pelaporan Biaya Definisi sistem pelaporan biaya menurut Wilson dan Campbell yang dikutip dalam Putri (2005). “Sistem pelaporan biaya adalah suatu sistem pertanggungjawaban yang berisi perbandingan antara standar dan realisasi. Agar tujuan dapat tercapai, maka harus diperhatiakan lima perinsip dasar penyajian laporan, seperti yang dikemukakan adalah: 1.
Harus diterapkan konsep “pertanggungjawaban”.
2.
Sedapat mungkin harus diterapkan perinsip “Pertanggungjawaban”.
3.
Secara umum angka-angka harus dapat diperbandingkan.
4.
Sejauh yang dapat dilaksanakan, data harus semakin ringkas untuk jenjang pimpinan yang semakin tinggi.
5.
Laporan-laporan pada umumnya harus mencakup komentar-komentar interpretative atau yang jelas dengan sendirinya”.
31
Menurut Mulyadi yang dikutip dalam Hernawati (2014) Format umum laporan pertanggungjawaban biaya berisi informasi berikut: 1. Nomor kode rekening biaya. 2. Jenis biaya. 3. Realisasi bulan ini. 4. Anggaran biaya bulan ini. 5. Penyimpangan biaya bulan ini. 6. Realisasi biaya sampai bulan ini. 7. Anggaran biaya sampai bulan ini. 8. Penyimpangan biaya sampai dengan bulan ini. 2.7.
Kerangka Pikir Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai
hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban dan terkait dengan fungsi pengawasan pada suatu organisasi dalam pusat-pusat pertanggungjawaban. Pada masing-masing pusat pertanggungjawaban memiliki sub-sub bagian dimana jumlah dan jenis disesuaikan dengan kebutuhan suatu organisasi. Untuk menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban maka perlu diperhatikan syarat-syarat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, adapun syaratsyarat tersebut antara lain: 1. Struktur Organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan tanggung jawab tiap tingkatan manajemen. 2. Anggaran biaya yang disusun untuk tiap tingkatan manajemen
32
3. Penggolongan
biaya
sesuai
dengan
dapat
dikendalikan
tidaknya
(controllability) biaya oleh manajemen tertentu dalam operasi. 4. Terdapatnya susunan kode rekening yang dikaitkan dengan kewenangan pengendalian pusat pertanggungjawaban. 5. Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab (responsibility reporting). Akuntansi pertanggungjawaban menjadi sangat penting pada RSUD Bahteramas Prov.Sultra untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab suatu bagian/divisi dalam melakukan pengendalian biaya sesuai dengan yang dianggarkan. Pada dasarnya untuk melihat pengendalian biaya pada rumah sakit perlu dilakukan perbandingan antara anggaran dengan realisasi biaya yang menghasilkan selisih kemudian selish tersebut dianalisis apakah didalam oprasionalnya terdapat selisih yang favourable dan unfavourable. maka yang menjadi masalah bagi RSUD Bahtramas Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sejauh mana penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang dilakukan oleh RSUD Bahteramas Provinsi Sulwesi Tenggara sebagai alat pengendalian biaya. Berdasarkan uraian diatas, maka secara skematis krangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
33
Skema 2.1 Kerangka Pemikiran Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara
Studi Teoritis 1. Akuntansi Pertanggungjawaban. 2. Pengendalian Biaya.
Fakta Empirik 1. Penelitian Terdahulu. 2. Fenomena lebih besar belanja daripada pendapatan mrngakibatkan defisit pada LRA RSUD Bahteramas Prov. Sultra tahun 2016
Bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya pada RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara.
Metode Analisis Analisis Deskriptif
Hasil Penelitian
BAB III METODE PENELITIAN 3.1.
Obyek Penelitian Adapun yang menjadi obyek penelitian yang dilakukan adalah penerapan
akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya pada RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlokasi di Jl. Kapten Pierre Tendean no 50 Baruga Kendari. 3.2.
Jenis Dan Sumber Data
3.2.1. Jenis Data Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Data kuantitatif yaitu data dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung. Contoh data kuantitatif adalah catatan akuntansi yang berupa jurnal dan laporan keuangan. 2. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu data berupa keterangan teoritis, penjelasan, baik yang berasal dari pimpinan, personalia, maupun staf yang berhubungan dengan penelitian ini. 3.2.2. Sumber Data 1. Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yang berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok dengan cara wawancara. 2. Data Sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) misalnya: sejarah singkat RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara,
34
35
struktur organisasi RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara, laporan keuangan, serta literatur yang berhubungan dengan penelitian. 3.3.
Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1.
Wawancara, dilakukan dengan pegawai RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperoleh informasi mendalam tentang berbagai hal yang berkaitan dengan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya pada RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak struktur (bebas), dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.
2.
Dokumentasi yaitu mengadakan kajian terhadap dokumen-dokumen RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara.
3.4.
Metode Analisis Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, penulis menggunakan
metode
analisis
deskriptif
yaitu
menjelaskan
penerapan
akuntansi
pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya pada RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara.
36
3.5. 1.
Definisi Operasional Akuntansi Pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa berdasarkan pengumpulan data, pelaporan biaya, serta penghasilan yang diperoleh.
2.
Pengendalian adalah kegiatan untuk membandingkan dan mengambil tindakan setelah perbandingan antara perencanaan yang manajemen lakukan secara efektif dan efisien.
3.
Struktur organisasi adalah pengaturan garis tanggungjawab dalam suatu entitas yang disusun untuk mencapai tujuan bersama orang-orang yang berada pada jajaran garis tersebut.
4.
Anggaran adalah perencanaan formal bagi kegiatan suatu entitas diperiode mendatang yang disusun secara sistematis yang diungkapkan dalam bentuk satuan kualitatif, biasanya dengan periode satu tahun.
5.
Biaya terkendali adalah biaya dimana pimpinan pusat pertanggungjawaban dapat dipengaruhi ada tidaknya dan besar kecilnya biaya tersebut.
6.
Biaya
tak
terkendali
adalah
biaya
dimana
pimpinan
pusat
pertanggungjawaban tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya biaya. 7.
Kode rekening adalah suatu kode yang biasa digunakan untuk memudahkan dalam proses pengolahan data, yang biasa berupa angka, huruf atau kombinasi keduanya.
8.
Sistem pelaporan biaya adalah suatu sistem pertanggungjawaban yang berisi perbandingan antara standar dan realisasinya.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1.
Gambaran Umum RSUD Bahteramas Prov.Sultra RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara dibangun secara bertahap
pada tahun 1969/1970 dengan sebutan “Perluasan Rumah Sakit Kendari” adalah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan klasifikasi type C berdasarkan SK Menkes No.51/Menkes/II/1979 tanggal 22 Februari 1979. Susunan Struktur Organisasi berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara No. 77 tahun 1983 tanggal 28 Maret 1983. Pada tanggal 21 Desember 1998, RSU Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat klasifikasinya menjadi Type B (Non Pendidikan) sesuai dengan SK Menkes No. 1482/Menkes/SK/XII/1998, yang ditetapkan dengan Perda No. 3 tahun 1999 tanggal 8 Mei 1999. Kedudukan Rumah Sakit secara teknis berada dibawah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Sesuai dengan kebutuhan pendidikan medik di Sulawesi Tenggara maka sejak tahun 2013 RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara telah terakreditasi menjadi RS Type B Pendidikan. Pada tanggal 18 Januari 2005, RSU Provinsi Sulawesi Tenggara telah terakreditasi untuk 5 pelayanan yaitu Administrasi Manajemen, Pelayanan Medik, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan dan Rekam Medis sesuai dengan SK Dirjen Yanmed No. HK.00.06.3.5.139. Selanjutnya Akreditasi 12 Pelayanan sesuai dengan SK Dirjen Yanmed No. HK.00.06.3.5.139.tanggal 31
37
38
Desember 2010, yang meliputi pelayanan Administrasi dan Manajemen, Pelayanan Medik, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Rekam
Medis,
Laboratorium,
Pelayanan
Pelayanan
Radiologi,
Peristi,
Pelayanan
Pelayanan
Kamar
Farmasi,
Pelayanan
Operasi,
Pelayanan
Pencegahan Infeksi, Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sesuai dengan Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009 dan untuk meningkatkan mutu pelayanan, maka RSU Prov. Sultra telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 653 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010. Pada tanggal 21 November 2012 RSU Prov. Sultra pindah lokasi dan berubah nama menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara (RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara), yang diresmikan penggunaannya oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan RI, Ir. H. Hata Rajasa dan Gubernur Sulawesi Tenggara, H.Nur Alam SE. Pada tahun 2013 telah terakreditasi menjadi Rumah Sakit Pendidikan (SK Mentri Kesehatan No. Tahun 2013). 4.1.1. Visi Dan Misi, Moto, Nilai Dasar, Filosofi
RSUD Bahteramas
Prov.Sultra 1. Visi : Rumah Sakit Unggulan Dalam Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pendidikan dan Penelitian di Sulawesi Tenggara Tahun 2018. 2. Misi : Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan tersebut RSUD Bahteramas mempunyai Misi sebagai berikut : 1.
Meningkatkan pelayanan kesehatan prima berlandaskan etika profesi
39
2.
Menyelenggarakan pendidikan profesi dokter, pendidikan kesehatan lainnya serta pelatihan dan penelitian.
3.
Pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang rumah sakit pendidikan.
4.
Meningkatkan
profesionalisme
sumber
daya
manusia
dan
kesejahteraan karyawan. 3. Motto : Melayani Dengan Hati & Senyum. 4. Nilai-Niai Dasar : Ketulusan, Kepedulian, Kerendahan Hati, Keakraban dan Kesportifan. 5. Filosofi : Melayani Dengan Baik Merupakan Ibadah. 4.1.2. Struktur Organisasi RSUD Bahteramas Prov. Sultra Secara umum struktur organisasi dan tata kerja RSUD Bahteramas Prov. Sultra diatur oleh keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 1108a Tahun 2010 dimana penjabaran tugas pokok dan fungsi setiap bagian diatur dalam Bab III Pasal 4-59. Pimpinan RSUD Bahteramas Prov. Sultra disebut Direktur dan menduduki jabatan struktural eselon II.b. Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur yaitu: Wakil Direktur Pelayanan, Wakil Direktur Umum dan Keuangan, dan wakil Direktur Perencanaan dan Diklat, masing-masing menduduki jabatan struktural eselon III.a. Wakil Direktur Pelayanan membawahi 3 (tiga) bidang, yakni Bidang Pelayanan Medis, Bidang Pelayanan Keperawatan, dan Bidang Penunjang Pelayanan. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi 3 (tiga) bagian,
40
yakni Bagian Umum, Bagian Sumber Daya Manusia dan Bagian Keuangan. Wakil Direktur Perencanaan dan Diklat membawahi 3 (tiga) Bidang, yakni Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Bidang Informasi dan Rekam Medis, Bidang Diklat dan Litbang. Kepala Bidang dan Kepala Bagian menduduki jabatan struktural eselon III B. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian menduduki jabatan struktural eselon IV.a. Selain jabatan struktural juga terdapat kelompok fungsi yang terdiri dari Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Pencegahan Infeksi, Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Komite Keselamatan Pasien, Komite Etik dan Hukum, Staf Medis Fungsional (SMF), Instalasi, dan jabatan fungsional lain. Untuk pengawasan, terdapat Satuan Pengawas Intern dan Dewan Pengawas. Untuk menunjang kegiatan pelayanan, terdapat 15 Instalasi di RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Perawatan Intensif (ICU), Instalasi Radiologi, Instalasi Patologi Klinik (Laboratorium), Instalasi Patologi Anatomi, Instalasi Farmasi, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Rehabilitas Medik, Instalasi Gizi, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS), Instalasi Sanitasi, Instalasi Binatu, dan Instalasi Pemulasaran Jenazah.
41
42
4.2.
Hasil Penelitian
4.2.1. Anggaran Dan Realisasi Biaya Operasional Adapun data anggaran dan realisasi biaya operasional BLUD RSUD Bahteramas Prov. Sultra tahun 2016 adalah sebagai berikut. Tabel 4.1 Anggaran Dan Realisasi Biaya Operasioal BLUD Tahun 2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Biaya Operasional Honorium
Anggaran
Realisasi
Selisih
Persentase
851.125.000
Rp. 502.435.000
Rp. 348.690.000
41%
Rp.29.571.339.483
Rp.29.368.951.470
Rp. 202.388.013
1%
Rp.25.793.240.471
Rp.22.995.151.352
Rp. 2.798.089.119
11%
Rp. 3.794.071.912
Rp. 3.352.517.846
Rp. 441.554.066
12%
Rp.
767.985.000
Rp. 388.572.638
Rp. 379.412.362
49%
Rp.
155.000.000
Rp. 140.900.000
Rp.
14.100.000
9%
Rp. 2.004.324.780
Rp. 1.758.320.505
Rp. 246.004.275
12%
Rp. 3.859.600.000
Rp. 3.496.510.100
Rp. 363.089.900
9%
Rp.
Rp.
Rp.
3.064.800
3%
Rp
Biaya Jasa Pelayanan Biaya Bahan Biaya Barang Dan Jasa Biaya Pelayanan Lainnya Biaya Kegiatan Kemitraan Biaya Administrasi Kantor Biaya Barang Dan Jasa Biaya Promosi Biaya Umum Dan Administrasi lainnya Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Biaya Pemeliharaan Total
100.000.000
96.935.200
Rp. 1.866.970.000
Rp. 1.286.817.783
Rp. 580.152.217
31%
Rp. 1.991.000.000
Rp. 1.142.473.292
Rp. 848.526.708
43%
Rp. 3.645.215.025
Rp. 2.670.392.623
Rp. 974.822.402
27%
Rp.74.399.871.671
Rp.67.199.977.809
Rp. 7.199.893.862
10%
Sumber: Data Diolah Berdasarkan tabel 4.1. Anggaran Honorium adalah Rp.851.125.000, realisasi sebesar Rp.502.435.000, dan selisih sebesar Rp.348.690.000 dengan presentase 41%.. Anggaran Biaya Jasa Pelayanan adalah Rp.29.571.339.483,
43
realisasi sebesar Rp.29.368.951.470, dan selisih sebesar Rp.202.388.013 dengan presentase 1%. Anggaran Biaya Bahan adalah Rp.25.793.240.471, realisasi sebesar Rp.22.995.151.352, dan selisih sebesar Rp.2.798.089.119 dengan presentase 11%. Anggaran Biaya Barang dan Jasa adalah Rp. 3.794.071.912, realisasi sebesar Rp.3.352.517.846, dan selisih sebesar Rp.441.554.066 dengan presentase 12%. Anggaran Biaya Pelayanan Lainnya adalah Rp.767.985.000, realisasi sebesar Rp.388.572.638, dan selisih sebesar Rp.379.412.362 dengan presentase 49%. Anggaran Biaya Kegiatan Kemitraan adalah Rp.155.000.000, realisasi sebesar Rp.140.900.000, dan selisih sebesar Rp.14.100.000 dengan presentase 9%. Anggaran Biaya Administrasi Kantor adalah Rp.2.004.324.780, realisasi sebesar Rp.1.758.320.505, dan selisih sebesar Rp.246.004.275 dengan presentase 12%. Anggaran Biaya Barang dan Jasa adalah Rp.3.859.600.000, realisasi sebesar Rp.3.496.510.100, dan selisih sebesar Rp.363.089.900 dengan presentase 9%. Anggaran Biaya Promosi adalah Rp.100.000.000, realisasi sebesar Rp.96.935.200, dan selisih sebesar Rp.3.064.800 dengan presentase 3%. Anggaran Biaya Umum dan
Administrasi
Lainnya
adalah
Rp.1.866.970.000,
realisasi
sebesar
Rp.1.286.871.783, dan selisih sebesar Rp.580.152.217 dengan presentase 31%. Anggaran Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin adalah Rp.1.991.000.000, realisasi sebesar Rp.1.142.473.292, dan selisih sebesar Rp.848.526.708 dengan presentase 43%. Anggaran Pemeliharaan adalah Rp.3.645.215.025, realisasi sebesar Rp.2.670,392.623 dan selisih sebesar Rp.974.822.402 dengan presentase 27%
44
4.2.2. Syarat-Syarat Akuntansi Pertanggungjawaban 4.2.2.1. Anggaran Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukakan peneliti dengan kasubag akuntansi dan verifikasi RSUD Bahteramas Prov. Sultra. Penyusunan anggaran disusun oleh setiap bagian dari fungsi-fungsi yang terkait dalam rumah sakit untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan rumah sakit. anggaran disusun berdasarkan nilai historis atau data masa lalu. Anggaran yang telah ada dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi rumah sakit yang mungkin berubah. Pada dasarnya anggaran RSUD Bahteramas Prov. Sultra direncanakan berdasarkan bagian-bagian dari rumah sakit. Setelah anggaran biaya rumah sakit disusun, anggaran tersebut diajukan ke tingkat yang lebih atas dilaporkan ke BPKAD Provinsi kemudian dilanjutkan ke DPRD Provinsi untuk diadakan rapat paripurna tentang anggaran yang akan disetujui, hasil rapat DPRD Provinsi ini kembali diserahkan ke BPKAD Provinsi dan selanjutnya anggaran yang telah disetujui dari BPKAD Provinsi dikembalikan lagi ke rumah sakit. proses penyususan anggaran pada dasarnya mengacu pada rencana kegiatan anggaran rumah sakit selama 1 tahun. 4.2.2.2. Biaya Terkendali dan Tidak Terkendali Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan staf bagian keuangan yang merangkap sebagai PPTK rumah sakit. RSUD Bahtramas dalam kegiatan operasionalnya melakukan pemisahan Biaya Terkendali dan Tidak terkendali. Adapun biaya terkendali dan tidak terkendali pada RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara adalah. Sebagai berikut:
45
Tabel 4.2 Biaya Terkendali dan Tidak Terkendali No Biaya Operasional 1 Honorium 2 Biaya Jasa Pelayanan 3 Biaya Bahan 4 Biaya Barang Dan Jasa 5 Biaya Pelayanan Lainnya 6 Biaya Kegiatan Kemitraan 7 Biaya Administrasi Kantor 8 Biaya Barang Dan Jasa 9 Biaya Promosi 10 Biaya Umum Dan Administrasi lainnya 11 Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Sumber: RSUD Bahtramas Prov. Sultra
Keterangan Biaya Terkendali Biaya Terkendali Biaya Tidak Terkendali Biaya Tidak Terkendali Biaya Tidak Terkendali Biaya Tidak Terkendali Biaya Tidak Terkendali Biaya Tidak Terkendali Biaya Tidak Terkendali Biaya Tidak Terkendali Biaya Tidak Terkendali
Biaya terkendali merupakan biaya yang jumlahnya selalu sama dan cenderung tidak berubah serta dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan biaya tidak terkendali adalah biaya yang cenderung berubah dan tidak tetap sulit untuk dikendalikan karena dipengaruhi oleh harga pasar. 4.2.2.3. Klasifikasi Kode Rekening Setiap penggolongan atau klasifikasi kode rekening yang ada pada RSUD Bahteramas Prov. Sultra memberikan informasi mengenai tempat terjadinya biaya dan yang bertanggung jawab terhadap biaya tersebut. Pengklasifikasian kode rekening RSUD Bahtramas Prov. Sultra juga bertujuan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, kode rekening setiap item biaya oprasional dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban rumah sakit. Klasifikasi kode rekening biaya oprasional pada RSUD Bahteramas Prov. Sultra yaitu:
46
Tabel 4.3. Kode Rekening Biaya Operasional No.
Biaya Operasi
Kode Rekening
1.02.1.02.02.36.01.5.2.1.01.03 Honorium 1.02.1.02.02.36.01.5.2.1.3 Biaya Jasa Pelayanan 1.02.1.02.02.36.01.5.2.2.02.2 Biaya Bahan 1.02.1.02.02.36.01.5.2.2.02.5 Biaya Barang Dan Jasa 1.02.1.02.02.36.01.5.2.2.02.7.1 Biaya Pelayanan Lainnya 1.02.1.02.02.36.01.5.2.2.02.7.2 Biaya Kegiatan Kemitraan 1.02.1.02.02.36.01.5.2.2.02.2 Biaya Administrasi Kantor 1.02.1.02.02.36.01.5.2.2.02.4 Biaya Barang Dan Jasa 1.02.1.02.02.36.01.5.2.2.02.5 Biaya Promosi 1.02.1.02.02.36.01.5.2.2.02.7 Biaya Umum Dan Administrasi lainnya 1.02.1.02.02.36.01.5.2.2.24.4.1 Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 1.02.1.02.02.36.01.5.2.2.23.3.1 Biaya Pemeliharaan Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa RSUD Bahteramas Prov. Sultra telah melakukan pengklasifikasian kode rekening. pada setiap penggolongan dirinci lagi untuk keperluan analisa dan pengawasan, dan dibuatkan rekening sub golongan yang lebih detail. 4.2.2.4. Sistem Pelaporan Biaya Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukakan peneliti dengan kasubag akuntansi dan verifikasi RSUD Bahteramas Prov. Sultra. Sistem pelaporan biaya pada RSUD Bahteramas Prov. Sultra dilakukan dengan cara setiap bendahara pengeluaran selalu mencatat setiap pengeluaran yang dilakukan dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban setiap bulan untuk kemudian diolah pada bagian keuangan yang akan menghasilkan laporan triwulan dan kemudian dilaporkan ke direktur sebagai bukti transaksi pelaksanaan kegiatan. Pada rumah sakit, laporan pertanggungjawaban selalu diposting/dilaporkan ke BPKAD. Umumnya terdapat dua macam anggaran yaitu anggaran BLUD dan anggaran APBD.
47
Apabila anggaran kegiatan pada rumah sakit memiliki sisa, untuk anggaran APBD harus dikembalikan sedangkan anggaran BLUD dapat disetor ke kas daerah ataupun tidak disetorkan untuk dikelola kembali pada tahun berikutnya. Apabila rumah sakit kekurangan anggaran maka rumah sakit dapat mengajukan perubahan anggaran kegiatan dan melaporkan ke BPKAD, biasanya dana yang didapat rumah sakit untuk menutupi kekurangannya berasal dari dana talangan pemerintah, dana sisa anggaran tahun sebelumnya ataupun dana dari pihak ketiga.
48
4.3.
Pembahasan
4.3.1. Selisih Anggaran dan Realisasi Biaya Operasional Pada laporan pertanggungjawaban, anggaran dengan realisasi biaya operasional RSUD Bahteramas Prov. Sultra tahun 2016 menunjukan selish favourable (menguntungkan). Adapun uraian dan penjelasan biaya tersebut yaitu: 1.
Honorium Biaya honorium terdiri atas: 1) Honor Dokter Jaga, 2) Honor Suvervisor
Keperawatan, 3) Honor Kontrak BLUD ( 2 Orang tenaga IT), 4) Honor Tim Pengendali Penunjang Pelayanan & ketertiban keamanan, 5) Honor Tenaga Kontrak BLUD (Tenaga Nurse), 6) Honor Tenaga Kontrak BLUD (Tenaga Farmasi). 7) Honorarium Kerohanian. Honorium
yang
semula
direncanakan
pada
anggaran
sebesar
Rp.851.125.000, realisasinya mencapai Rp.502.435.000, dan selisih sebesar Rp.348.690.000, dengan persentase 41%. Anggaran dan realisasi biaya honorium mengalami selisih yang favourable (menguntungkan). Hal ini terjadi karena biaya honorium merupakan biaya yang terkendali bagi rumah sakit, cenderung tetap, tidak berubah dan dapat dikendalikan. 2.
Biaya Jasa Pelayanan Biaya jasa pelayanan semula direncanakan pada anggaran sebesar
Rp.29.571.339.483, realisasinya mencapai Rp.29.368.951.471, dan selisih sebesar Rp.202.388.013, dengan persentase 1%. anggaran dan realisasi biaya jasa pelayanan mengalami selisih yang favourable (menguntungkan). Hal ini terjadi
49
karena biaya jasa pelayanan merupakan biaya yang terkendali bagi rumah sakit, cenderung tetap, tidak berubah dan dapat dikendalikan. 3.
Biaya Bahan Biaya bahan terdiri atas: 1) Biaya Bahan Farmasi/Obat, 2) Biaya Bahan
Habis Pakai medis, 3) Biaya Bahan Habis Pakai Non Medis, 4) Biaya Bahan dan Alat Laboratorium, 4) Biaya Bahan Radiologi, 5) Biaya Bahan Pakai Habis Poli Gigi dan Mulut, 6) Biaya Bahan Pakai Habis Akupuntur dan Fisioterapi, 7) Biaya Oksigen, 8) Biaya Bahan Makan Pasien, 9) Biaya Bahan Habis Pakai CSSD, 10) Biaya Bahan Habis Pakai labu darah dan Screnning, 11) Biaya Bahan Orthopedi, 12) Biaya Bahan Hemodealisa, 13) Biaya Bahan Patologi Anatomi, 14) Biaya Bahan / Obat Kemoterapi Biaya bahan yang semula direncanakan pada anggaran sebesar Rp.25.793.240.471, realisasinya mencapai Rp.22.995.151.352, dan selisih sebesar Rp.2.798.089.119, dengan persentase 11%. Anggaran dan realisasi biaya bahan mengalami selisih yang favourable (menguntungkan). Walaupun merupakan biaya yang tidak terkendali bagi rumah sakit, namun rumah sakit telah mempu memperkirakan berapa biaya yang harus dianggarkan untuk pengadaan biaya bahan. Biaya bahan sekarang sudah memakai sistem Elektronik katalog (online) dimana harga jual untuk bahan kesehatan seperti obat dan alkes dapat dipantau, jadi mempermudah dalam menentukan anggaran yang harus disediakan untuk pengadaan.
50
4. Biaya Barang Dan Jasa Biaya barang dan jasa terdiri atas: 1) Biaya Perlengkapan dan Peralatan Pelayanan, 2) Biaya Perlengkapan Dapur, 3) Biaya pakaian dan Atribut, 4) Biaya Bahan Bakar Minyak dan Pelumas, 5) Biaya Bahan Bakar Dapur, 6) Biaya Jasa Service dan Penggantian suku cadang dll, 7) Biaya Sewa rumah dinas dokter spesialis, 8) Biaya Cleaning Service, 9) Biaya Linen, 10) Biaya Pemeriksaan Penunjang di Luar Rumah Sakit. Biaya barang dan jasa yang semula direncanakan pada anggaran sebesar Rp.3.794.071.912, realisasinya mencapai Rp.3.352.517.846, dan selisih sebesar Rp.441.554.066, dengan persentase 12%. Anggaran dan realisasi biaya barang dan jasa mengalami selisih yang favourable (menguntungkan). Walaupun merupakan biaya yang tidak terkendali bagi rumah sakit namun rumah sakit telah mempu memperkirakan berapa biaya yang harus dianggarkan untuk biaya barang dan jasa. 5. Biaya Pelayanan Lainnya Biaya pelayanan lainnya terdiri atas: 1) Pelayanan pasien emergency disease, 2) Standarisasi pelayanan kesehatan, 3) Penyuluhan Kesehatan RS (PKRS), 4) Penguburan Pasien tidak dikenal/tidak Mampu, 5) Pemeriksaan Baku Mutu Air, 6) Pemeriksaan Kesehatan Juru Masak, 7) Biaya Peringatan Hari-Hari Besar,
8)
Biaya
Pemeriksaan
Penyehatan
Makanan
dan
Minuman,
9) Biaya Pemeriksaan Penyehatan Lingkungan, 10) Biaya Pemeriksaan Kesehatan/Propilaksis Biaya Pelayanan lainnya yang semula direncanakan pada anggaran sebesar Rp.767.985.000, realisasinya mencapai
Rp.388.572.638, dan selisih sebesar
51
Rp.379.412.362, dengan persentase 49%. Anggaran dan realisasi biaya pelayanan lainnya mengalami selisih yang favourable (menguntungkan). walaupun merupakan biaya yang tidak terkendali bagi rumah sakit namun rumah sakit telah mempu memperkirakan berapa biaya yang harus dianggarkan untuk biaya pelayanan lainnya. 6. Biaya Kemitraan Biaya kemitraan terdiri atas: 1) Kegiatan P3K Mobile, 2) Audit Laporan Keuangan. Biaya kemitraan yang semula direncanakan pada anggaran sebesar Rp.155.000.000, realisasinya mencapai
Rp.388.572.638, dan selisih sebesar
Rp.14.100.000, dengan persentase 9%. Anggaran dan realisasi biaya kemitraan mengalami selisih yang favourable (menguntungkan). Biaya kemitraan ini merupakan biaya yang cenderung stabil setiap tahun sehingga dalam perencanaan anggaran digunakan data historis untuk merencanakan biaya yang harus dianggarkan. 7. Biaya Administrasi Kantor Biaya andministrasi kantor terdiri atas: 1) Biaya ATK, 2) Biaya Pengiriman,benda pos dll, 3) Biaya Cetak dan Penggandaan, 4) Biaya Makanan dan Minuman Kantor, 5) Biaya makanan dan Minuman Petugas pelayanan. Biaya administrasi kantor yang semula direncanakan pada anggaran sebesar Rp.2.004.324.780, realisasinya mencapai Rp.1.758.320.505, dan selisih sebesar
Rp.246.004.275, dengan presentase 12%. Anggaran dan realisasi biaya
Administrasi kantor mengalami selisih yang favourable (menguntungkan). Walaupun biaya administrasi kantor termaksud biaya tidak terkendali karena
52
dipengaruhi harga dipasaran namun rumah sakit telah mampu memperkirakan berapa biaya yang harus dianggrankan dalam perncanaan, rumah sakit menjuk pejabat pelaksana tugas kegiatan (PPTK) untuk melakukan pengawasan, pendataan, pengadaan barang admistrasi kantor. 8. Biaya Barang Dan Jasa Biaya barang dan jasa terdiri atas: 1) Biaya langganan Listrik, 2) Biaya langganan air, 3) Biaya langganan telepon, 4) Biaya langganan media, 5) Biaya Pengangkutan sampah, 6) Biaya TV Kabel, 7) Biaya Bahan/Bibit Tanaman, 8) Biaya Pemusnahan Limbah Infeksius. Biaya barang dan jasa yang semula direncanakan pada anggaran sebesar Rp.3.859.600.000. realisasinya mencapai Rp.3.496.510.100, dan selisih sebesar Rp.363.089.900, dengan persentase 31%. Anggaran dan realisasi biaya barang dan jasa mengalami selisih yang favourable (menguntungkan). Biaya barang dan jasa ini merupakan biaya yang cenderung stabil setiap tahun sehingga dalam perencanaan anggaran digunakan data historis untuk memperkirakan biaya yang harus dianggarkan. 9. Biaya Promosi Biaya Promosi yang semula direncanakan pada anggaran sebesar Rp.100.000.000.
realisasinya mencapai
Rp.96.935.200, dan selisih sebesar
Rp.3.064.800, dengan presentase 3%. Anggaran dan realisasi biaya promosi mengalami selisih yang favourable (menguntungkan). Biaya Promosi merupakan biaya yang cenderung stabil setiap tahun sehingga dalam perencanaan anggaran digunakan data historis untuk memperkirakan biaya yang harus dianggarkan.
53
10. Biaya Umum Dan Administrasi Lainya Biaya umum dan administrasi terdiri atas: 1) Biaya Perjalanan Dinas, 2) Pengembangan SDM, 3) Biaya Pendampingan Pemutahiran Dokumen BLUD. Biaya umum dan administrasi yang semula direncanakan pada anggaran sebesar Rp1.866.970.000. realisasinya mencapai Rp.1.286.817.783, dan selisih sebesar Rp.580.152.217, dengan presentase 31%. Anggaran dan realisasi biaya umum
dan
administrasi
lainnya
mengalami
selisih
yang
favourable
(menguntungkan). Biaya umum dan administrasi lainnya merupakan biaya yang cenderung stabil setiap tahun sehingga dalam perencanaan anggaran digunakan data historis untuk memperkirakan biaya yang harus dianggarkan. 11. Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin terdiri atas: 1) Biaya pemeliharaan Alkes, 2) Biaya Kalibrasi Alat, 3) Biaya Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga, 4) Biaya Pemeliharaan AC, 5) Biaya Uji Kesesuaian Alat Raiologi, 6) Biaya Izin Operasional Alat Radiologi Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin semula direncanakan pada anggaran sebesar Rp.1.991.000.000. realisasinya mencapai Rp.1.142.473.292, dan selisih sebesar
Rp.848.526.708, dengan presentase 43%. Anggaran dan
realisasi biaya pemeliharaan peralatan dan mesin mengalami selisih yang favourable
(menguntungkan).
Biaya
pemeliharaan
peralatan
dan
mesin
merupakan biaya yang cenderung stabil setiap tahun sehingga dalam perencanaan anggaran digunakan data historis untuk memperkirakan biaya yang harus dianggarkan.
54
12. Biaya Pemeliharaan Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin terdiri atas: 1) Biaya Pemeliharaan Jalan, Instalasi dan Jaringan, 2) Biaya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Biaya pemliharaan yang semula direncanakan pada anggaran sebesar Rp3.645.215.025. realisasinya mencapai Rp.2.670.392.623, dan selisih sebesar Rp.974.822.402, dengan presentase 27%. Anggaran dan realisasi biaya pemeliharaan peralatan dan mesin mengalami selisih yang
favourable
(menguntungkan). Biaya pemeliharaan terdiri dari Biaya Pemeliharaan Jalan, Instalasi dan Jaringan, Biaya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. merupakan biaya yang cenderung stabil setiap tahun sehingga dalam perencanaan anggaran digunakan data historis untuk memperkirakan biaya yang harus dianggarkan. Pada umumnya biaya akan dikatakan favourable (menguntungkan) apabila realisasi tidak melebihi anggaran yang direncanakan dan dikatakan Unfavourable (merugikan) apabila realisasi lebih besar dari pada anggaran yang direncanakan. Untuk melihat terjadinya selisih anggaran biaya operasional rumah sakit dilakukan dengan cara mengurangi anggaran dengan realisasinya. Untuk melihat persentase selisih dilakukan dengan cara membagi selisih dengan anggaran, hasil pembagian dikalikan 100%. Dalam penelitian ini laporan realisasi anggaran BLUD dan laporan pertangunggjawaban digunakan sebagai informasi akuntansi pertanggungjawaban. Dengan menganalisis anggaran tersebut dapat diketahui efisiensi dan peranan dari pengendalian biaya yang dilakukan RSUD Bahtramas Prov. Sultra.
55
Dari analisis laporan pertanggungjawaban dengan membandingkan anggaran dan realisasi biaya operasional BLUD RSUD Bahteramas Prov. Sultra tahun 2016 secara keseluruhan menunjukan selisih favourable (menguntungkan). Hal ini dikarenakan rumah sakit telah memisahkan biaya terkendali dan tidak terkendali dalam operasionalnya. dalam pengadaan barang dan jasa rumah sakit telah menunjuk pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) untuk mengawasi, mendata dan melakukan pengadaan barang dan jasa. PPTK merupakan pegawai RSUD Bahtramas Prov. Sulta berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dengan tugas khusus. PPTK dipilih melalui seleksi dan memimiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan barang rumah sakit, pembelian dilakukan dengan melihat Elektronik katalog (online) sehingga mempermudah rumah sakit dalam melakukan perencanaan dan pengawasan harga barang yang akan dibeli. Anggaran kegiatan pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan rumah sakit apabila jumlah anggarannya dibawah Rp.200.000.000 maka akan dikelola oleh PPTK rumah sakit namum jika diatas Rp.200.000.000 maka diserahkan LPSE untuk dilakukan lelang. 4.3.2. Syarat-syarat Akuntansi Pertanggungjawaban Akuntansi pertanggungjawaban mengfokuskan terhadap pembagian wewenang
kepada
pertanggungjawaban
pemimpin berperan
yang
sebagai
alat
bertanggungjawab. pengendalian
Akuntansi
biaya
dengan
menghubungkan biaya dengan bagian dimana biaya tersebut dikeluarkan atau diperoleh oleh pimpinan yang bertanggungjawab pada bagian tersebut.
56
Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian dalam suatu organisasi memerlukan
sistem
akuntansi
pertanggungjawaban.
Setiap
pusat
pertanggungjawaban selalu menetapkan target oprasional dan anggaran. Dengan membandingkan realisasi dengan anggaran yang menghasilkan selisih, kemudian selisih dianalisis untuk menilai pengendalian biaya yang dilakukan. Penelitian ini difokuskan pada pusat biaya Untuk
menilai
penerapan
akuntansi
pertanggungjawaban
peneliti
meganalisis teori-teori yang ada dengan hasil penelitian tentang syarat-syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Oleh karena itulah akan disajikan penilaian akuntansi pertanggungjawaban yang telah dilakukan rumah sakit yaitu sebagai berikut : 4.3.2.1.Struktur Organisasi Secara teori dijelaskan bahwa struktur organisasi merupakan pengaturan garis tanggungjawab dalam satu entitas yang disusun untuk mencapai tujuan berersama orang-orang yang berada pada jajaran garis tersebut. Struktur organisasi dalam akuntansi pertanggungjawaban menunjukan bahwa tiap-tiap pimpinan jelas atas segala kegiatan yang berada dibawah pengendaliannya. Dari hasil analisis, RSUD Bahteramas Prov.Sultra telah memiliki struktur organisasi yang jelas menerapkan wewenang dan tanggungjawab untuk tiap tingkatan manajemen dan hubungan kerja antar bagian-bagian dalam organisasi. Secara umum struktur organisasi dan tata kerja RSUD Bahteramas Prov.Sultra diatur oleh keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor:
57
1108a Tahun 2010 dimana penjabaran tugas pokok dan fungsi setiap bagian diatur dalam Bab III Pasal 4-59. 4.3.2.2. Anggaran Secara teori anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun. Dari hasil analisis, Proses penyusunan anggaran mengacu pada rencana kegiatan rumah sakit selama 1 tahun. 4.3.2.3. Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Terkendali Pemisahan biaya secara teori menjelaskan bahwa, biaya terkendali adalah biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang pimpinan tertentu dalam
jangka waktu
tertentu. Apabila seorang pimpinan tidak dapat
mempengaruhi suatu biaya melalui kebijakan, maka biaya tersebut merupakan biaya tidak terkendali bagi pimpinan tersebut. Dari hasil analisis yang dilakukan, RSUD Bahteramas Prov.Sultra telah melakukan pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali. 4.3.2.4. Klasifikasi Kode Rekening Secara teori susunan kode rekening merupakan suatu kode yang biasa digunakan untuk memudahkan dalam proses pengolahan data, yang biasanya berupa angka, huruf atau kombinasi keduanya dari hasil analisis dapat dikatakan bahwa RSUD Bahteramas Prov.Sultra telah melakukan pengklasifikasian kode rekening, pada setiap penggolongan dirinci lagi untuk keperluan analisa dan pengawasan, serta dibuatkan rekening sub golongan yang lebih detail.
58
4.3.2.5. Sistem Pelaporan Biaya Pelaporan biaya dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban dilakukan dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya, sehingga manajemen pusat dapat mengadakan penilaian biaya secara efektif dan efisien. Format umum laporan pertanggungjawaban biaya berisi informasi berikut: 1. Nomor kode rekening biaya. 2. Jenis biaya. 3. Realisasi bulan ini. 4. Anggaran biaya bulan ini. 5. Penyimpangan biaya bulan ini. 6. Realisasi biaya sampai bulan ini. 7. Anggaran biaya sampai bulan ini. 8. Penyimpangan biaya sampai dengan bulan ini. Pelaporan biaya dalam RSUD Bahteramas Prov. Sultra dilakukan dengan membandingkan
antara
anggaran
dan
realisasinya,
terdapat
laporan
pertanggungjawaban yang dibuat setiap bulannya, namun untuk format laporan pertanggungjawaban
rumah
sakit
berbeda.
Tidak terdapat
jenis
biaya,
penyimpngan biaya bulan ini, penyimpangan biaya sampai dengan bulan ini. Hal ini disebabkan karena rumah sakit merupakan jenis BLUD dimana dalam pelaporan
selalu
diposting
dalam
aplikasi
sehingga
format
laporan
pertanggungjawaban harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1.
Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan analisis
deskriptif dapat ditarik kesimpulan bahwa RSUD Bahteramas Prov. Sultra menerapkan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya. Terdapat
struktur
organisasi
yang
jelas
menerapkan
wewenang
dan
tanggungjawab tiap tingkatan manajemen, proses penyusunan anggaran mengacu pada rencana kegiatan rumah sakit selama satu tahun, adanya pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali, adanya klasifikasi kode rekening, serta sistem pelaporan biaya sebagai syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Namun pada sistem pelaporan, format laporan pertanggungjawaban rumah sakit berbeda dengan teori. Hal ini disebabkan karena rumah sakit merupakan jenis BLUD dimana dalam pelaporan selalu diposting dalam aplikasi sehingga format laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Penelitian ini difokuskan pada pusat biaya rumah sakit. Pengendalian biaya RSUD Bahteramas Prov. Sultra dilakukan dengan cara membandingkan anggaran dangan realisasi biaya operasional rumah sakit yang menghasilkan selisih. Keselurahan selisih yang terjadi antara anggaran dan realisasi biaya oprasional menunjukan selisih favourable (menguntungkan).
59
60
5.2.
Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang
dikemukakan yaitu: 1. Pihak
manajemen
pertanggungjawaban
rumah
sakit
sebaiknya
dalam
menyusun
melengkapi
format
laporan laporan
pertangungjawaban sesuai teori. RSUD Bahteramas Prov. Sultra perlu mengidentifikasi jenis biaya, menjelaskan penyimpngan biaya bulan ini dan menjelaskan penyimpangan biaya sampai dengan bulan ini pada laporan
pertanggungjawaban,
agar
apabila
terjadi
penyimpangan
manajemen dapat langsung mengetahui siapa yang bertanggungjawab atas penggunaan biaya-biaya tersebut. 2.
Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian analisis akuntansi pertanggungjawaban pada RSUD Bahteramas Prov. Sultra. dengan menganalisis dari segi pendapatan kemungkinan terjadinya defisit disebabkan karena terdapat masalah pada pendapatan BLUD.
DAFTAR PUSTAKA Anthony, Robert N and Vijay Govindarajan. 2001. Management Control System. Edition tent. Mc. Graw Hill companies inc., New York. Diterjemahkan oleh F.X. Kurniawan Tjakrawala. Buku 1 Jakarta: Salemba Empat. Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi 2010. Jakarta: Rineka Cipta. Aatrid Harera Valentina, 2010. Analisis Anggaran Operasional Dan Realisasinya Sebagai Alat Bantu Manajemen Dalam Penilaian Kinerja Perusahaan (Studi Kasus: Hotel Permata Krakatau). Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.P Bidang Hardinal, 2013. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makasar. Garrison, Ray H, dan Eric W. Norren. 2007. Managerial Accounting. Buku ke-2 Edisi ke-11. Penerjemah: Nuri Hinduan. Edward Tanujaya. Hansen, D.R., & Mowen, M.M. 2005. Management Accounting .Buku dua edisi ketujuh, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta. Hernawati. 2014. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya (Studi Pada PLN Pembangkitan Kendari).Skripsi. Universitas Haluoleo. Horngren, Charles T, George Foster and Srikant M Datar 2008, CostAccounting: A Managerial Emphasis, Prentice Hall Inc, New Jersey. Mengko Stefany M P, Victorina Z Tirayoh, 2015. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya. Jurnal. Universitas Samratulangi. Manado. Mulyadi, 2001. Akuntansi Manajemen; Konsep Manfaat Dan Rekayasa, Cetakan ketiga, Edisi Tiga, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta. _______, 2000. Akuntansi Biaya, Edisi lima, cetakan delapan, penerbit: Aditya Media, Yogyakarta. PERSI. 2011. Bimbingan Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Pada Rumah Sakit Badan Layanan Umum (BLU/BLUD) menuju Rumah Sakit yang Efisien, bermutu, Akuntabel dan Auditable. Seminar dan Workshop, Jakarta.
Putri, D. 2005. Hubungan Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Kinerja Menejer Pusat Investasi (Survei Pada Perusahaan Bengkel di Bandung). Simammora Henry. 2012. Akuntansi Manajemen. Edisi III, Penerbit : Star Gate Pulisher, Yogyakarta. Samryn L.M. 2012. Akuntansi Manajemen : Informasi Biaya Untuk Mengendalikan Biaya Aktivitas Operasi & Investasi. Edisi Pertama, Penerbit : Kencana, Jakarta. Supriyono. 2002. Akuntansi Biaya dan Akuntansi Manajemen untuk Teknologi Maju dan Globalisasi, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit, BPFE Universitas Gadjah Mada. ________. 2008, Akuntansi Biaya Perencanaan dan Pengendalian serta Pembuatan Keputusan, Edisi Kedua, STIE YKPN, Yogyakarta. Nurlainda. 2016. Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Pengendalian Biaya. Skripsi. Univesritas Haluoleo. Kendari.
Terhadap
Wiren Wirdhananty Dannari. 2013. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Dan Penilaian kinerja. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makasar. Warindrani, A. 2006. Akuntansi Manajemen. Edisi Pertama. Penerbit: Graha Ilmu. Yogyakarta. Zuhrotun Nisak. 2016. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya. Jurnal. Universitas Islam Lamongan
LAMPIRAN
Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara
Kepada Yth, Kepala Bagian Keuangan RSUD Bahteramas Prov. Sultra Saya Muh. Firmasnsyah Sufrin, NIM: B1C113151 adalah mahasiswa Universtas Haluoleo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tugas akhir saya. Kiranya Bapak bersedia untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penulis melalui wawancara ini. Terimakasih atas bantuan kesediaan meluangkan waktunya. Daftar Pertanyaan Wawancara: 1. Bagimana sejarah singkat RSUD Bahteramas Prov. Sultra? 2. Apa visi, misi dan tujuan RSUD Bahteramas Prov. Sultra? 3. Dalam operasionalnya apakah terdapat struktur organisasi pada RSUD Bahteramas Prov. Sultra? 4. Bagaimanakah Proses Penyusunan Anggaran pada RSUD Bahteramas Prov. Sultra ? 5. Dalam operasionalnya apakah terdapat pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali pada RSUD Bahteramas Prov. Sultra? 6. Dalam oprasionalnya apakah terdapat kalsifikasi kode rekening biaya pada RSUD Bahteramas Prov. Sultra? 7. Bagaimanakah sistem pelaporan biaya pada RSUD Bahteramas Prov. Sultra? 8. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya selisih antara
anggaran biaya operasional dengan realisasinya?
