PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN MELALUI PUSAT BIAYA SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN MANAJEMEN PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)

PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN MELALUI PUSAT BIAYA SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN MANAJEMEN PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) Eva Damayanti Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma Jl. Margonda Raya No. 100 Pondok Cina Depok

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban perusahaan melalui penyusunan anggaran sebagai alat pengendalian biaya, penyusunan klasifikasi dan kode rekening, pelaporan realisasi anggaran serta analisis selisih antara realisasi dan anggaran. Penelitian dilakukan pada PT. Pos Indonesia (Persero). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran sebagai alat pengendalian dan pengklsifikasian serta pembuatan kode rekening telah dilaksanakan dengan baik tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Sedangkan untuk pelaporan realisasi dan anggaran dan analisis selisih antara realisasi dan anggaran menunjukkan bahwa besarnya penyimpangan anggaran tersebut masih cukup baik karena disebabkan oleh faktor di luar kendali manajer pusat pertanggungjawaban sehingga dengan adanya penyimpangan ini akan mendorong manajer untuk melakukan pengendalian biaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kata Kunci: Pengendalian, Kinerja, Penyusunan Anggaran, Realisasi Anggaran, Analisis Selisih

PENDAHULUAN Dalam perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan, manajemen puncak memberikan peran bagi bagi para manajer dalam merencanakan pencapaian sasaran organisasi yang kemudian dibuat dalam suatu anggaran. Untuk dapat melaksanakan rencana tersebut, manajemen puncak mengalokasikan sumber daya yang diukur dalam satuan uang. Pusat biaya melaporkan secara ber84

jenjang menurut organisasi hasil pelaksanaan rencana pencapaian sasaran organisasi yang merupakan perannya dalam mencapai tujuan utama perusahaan. Proses perencanaan pencapaian sasaran pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan oleh manajemen yang bertanggung jawab, pada umumnya menggunakan istilah akuntansi pertanggungjawaban. Untuk dapat menerapkan akuntansi pertang-

JURNAL EKONOMI & BISNIS NO. 2, Jilid 9, Tahun 2004

gungjawaban secara baik, harus dipenuhi beberapa hal yang merupakan syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Dengan demikian dalam konsep akuntansi pertanggungjawaban perilaku dan tindakan harus mendapat perhatian dari manajemen agar proses pengendalian khususnya pada biaya operasi dapat berjalan dengan efektif. Pengendalian pada umumnya bertujuan untuk memeriksa efektifitas penyelesaian rencana dalam perusahaan dan juga mengoreksi adanya penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian apabila terdapat kelemahan dan kekurangan dalam rencana kebijakan dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Pengendalian dapat dilakukan salah satunya dengan cara melimpahkan wewenang kedalam suatu departemen. Kinerja departemen akan dinilai berdasarkan pelimpahan wewenang dan tugas ke dalam departemen/devisi yang masing-masing memiliki suatu kendali terhadap wewenang tersebut. Prestasi masingmasing departemen/divisi akan dinilai oleh perusahaan melalui laporan pertanggungjawaban masing-masing departemen/devisi.

PEMBAHASAN Penyusunan Anggaran Sebagai Tolak Ukur Pengendalian Biaya Kebijakan PT.Pos Indonesia (Persero) dalam penyusunan anggaran adalah anggaran eksploitasi dan anggaran investasi. Program kerja dan anggaran adalah merupakan rencana kerja yang menjadi sasaran organisasi pengukuran dan pengendalian. Anggaran yang sudah disahkan merupakan komitmen untuk dilaksanakan dan apabila terdapat anggaran yang belum terealisasi, maka anggaran tersebut hanya dapat dipakai setelah diajukan kembali pada tahun berikutnya dan disahkan. 1. Anggaran eksploitasi Anggaran ini merupakan hasil proses perencanaan yang disusun secara sistematis, rasional dan formal. Anggaran ini meliputi seluruh kegiatan operasi perusahaan dalam jangka waktu satu tahun. Secara garis besar anggaran eksploitasi ini meliputi pendapatan dan biaya yang akan dijabarkan sebagai berikut: Pusat pendapatan, terdiri dari pendapatan usaha dan non usaha (lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1).

Tabel 1 Pusat Pendapatan Pendapatan Usaha Pendapatan surat pos Pendapatan jasa pengiriman surat pos dinas pemerintah Pendapatan bea paket pos Pendapata bea wesel pos Pendapata giro pos Pendapatan pengangkutan pos luar negeri Pendapatan provisi jasa pelayanan keagenan Pendapatan usaha lainnya

85

Pendapata non Usaha Pendapatan pengelolaan kas Pendapatan surat berharga Pendapatan non usaha lainnya


Pusat biaya Untuk menjalankan usaha jasa pos dan giro diperlukan pusat biaya sebagai beban yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasio-

nal perusahaan. Pusat biaya dibedakan menjadi dua yaitu pusat biaya usaha dan pusat biaya non usaha, seperti yang ditunjukkan Tabel 2.

Tabel 2 Pusat Biaya Pusat Biaya Usaha Biaya pegawai Biaya pembinaan Biaya operasi Biaya pemeliharaan Biayapenerangan/humas Biaya pemasaran Biaya perjalanan dinas Biaya administrasi dan umum

2. Anggaran investasi. Pada dasarnya anggaran investasi sama dengan anggaran eksploitasi dalam hal penyusunannya. Hanya pada anggaran investasi tidak semua kegiatan investasi dalam satu tahun anggaran sepenuhnya disediakan dana karena terdapat kegiatan yang bersifat beberapa tahun yang penggunaan anggaran investasinya masih dapat berlanjut ke anggaran berikutnya, apabila ada kegiatan yang masih dapat berlanjut atau diperlukan. Dalam anggaran investasi terdapat biaya investasi yaitu semua pengeluaran untuk investasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan menambah sumber daya ekonomi dalam rangka mengantisipasi dan merealisasi masa manfaat dimasa yang akan datang. Pengeluaran investasi terdiri dari aktiva tetap seperti: tanah, gedung kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor, dan barang inventaris.

Pusat Biaya non Usaha Biaya iuran ke dappenpos Biaya pengelolaan museum pos Biaya pendidikan dan pelatihan

Proses Penyusunan Anggaran Proses penyusunan rencana kerja anggaran pada PT. Pos Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut : 1. Setiap bidang kerja di kantor pusat, dan cabang wajib menyusun rancangan program kegiatan dan anggaran masing-masing. 2. Setiap rancangan program kegiatan dan anggaran sekurangkurangnya memuat : a. Program kegiatan, yang terdiri dari program operasional, program kerja pembiayaan, serta program investasi. b. Anggaran masing-masing unit, yang terdiri dari anggaran eksploitasi dan anggaran investasi. c. Hal lain diantaranya mengenai penghapusan piutang dan penghapusan aktiva te-tap. 3. Rancangan program kegiatan kerja dan anggaran yang dibuat

DAMAYANTI, PENERAPAN AKUNTANSI………

86

4.

5.

6.

7.

8.

87

oleh cabang diserahkan ke kantor pusat selambat-lambatnya bulan Agustus tahun berjalan. Masing-masing bidang kerja di kantor pusat wajib mengevaluasi dan merevisi rancangan program dan anggaran yang diajukan oleh cabang untuk kemudian disampaikan kepada Direktorat Keuangan yaitu divisi akuntansi sebagai bahan pembahasan dengan Direksi paling lambat bulan September tahun berjalan. Setelah rencana kerja dan anggaran kerja perusahaan dibahas oleh Direksi dan Dewan Komisaris, kemudian disampaikan kepada pemegang saham (RUPS) untuk disahkan paling lambat bulan November. Berdasarkan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah disahkan RUPS, Direktorat Keuangan menyampaikan program kerja dan anggaran per unit usaha kepada masing-masing bidang kerja di kantor pusat dan cabang. Berdasarkan rencana kerja dan anggaran perusahaan per unit usaha, masing-masing bidang kerja di kantor pusat dan cabang menjabarkan dalam pelaksanaannya per triwulan dan selambatlambatnya akhir bulan Januari anggaran yang baru sudah diterima Direktorat Keuangan. Selambat-lambatnya bulan Februari tahun anggaran yang baru Direksi telah menyampaikan jadwal pelaksanaan RKAP per triwulan kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham

(RUPS) untuk kemudian dilaksanakan oleh setiap bidang kerja di kantor pusat dan cabang. Penyusunan anggaran PT. Pos Indonesia (Persero) telah dilaksanakan dengan baik, hanya saja apabila dibandingkan dengan penyusunan anggaran secara teknis dan proses penyusunan anggaran yang ada dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban terdapat beberapa perbedaan, diantaranya adalah : 1. Penyusunan anggaran secara teknis di dalam akuntansi pertanggungjawaban menjabarkan bahwa di dalam suatu perusahaan hendaknya dibuat suatu anggaran induk dan hubungan informasi keuangan antar komponen anggaran yang membentuk anggaran induk. Anggaran induk terdiri dari tiga komponen yaitu: anggaran operasi, anggaran modal, dan anggaran keuangan. Anggaran operasi bersangkutan dengan aktivitas menghasilkan laba perusahaan. Hasil akhir anggaran operasi adalah laporan laba rugi projeksian. Anggaran modal berkaitan dengan tambahan dan pengurangan aktiva tetap perusahaan. Anggaran ini disusun berdasarkan perkiraan penjualan jangka panjang. Anggaran keuangan berkaitan dengan aliran kas masuk dan kas keluar. Karena banyak kegiatan keuangan yang baru diketahui setelah anggaran operasi disusun, maka anggaran operasi disusun lebih awal dari anggaran lainnya. Sedangkan di dalam


perusahaan anggaran yang dibuat hanya meliputi dua jenis anggaran yaitu anggaran eksploitasi yang memuat pusat biaya dan pusat pendapatan dan anggaran investasi yang menunjang kegiatan investasi perusahaan. 2. Dalam proses penyusunan anggaran yang diterapkan oleh akuntansi pertanggungjawaban pada dasarnya proses penyusunan anggaran harus memuat tahaptahap sebagai berikut : a. Penetapan sasaran oleh manajer tingkat atas. b. Pengajuan usulan aktivitas dan taksiran sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut oleh manajer bawah. c. Review oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh manajer bawah. d. Persetujuan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh manajer bawah. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan perusahaan dimana perusahan tidak melakukan review atas usulan anggaran manajer bawah. Review memerlukan kemampuan manajer atas dalam memahami aktivitas yang seharusnya dilaksanakan oleh manajer bawah dalam mencapai sasaran anggaran perusahaan. Review dilakukan melalui proses negosiasi antara manajer atas dan manajer bawah mengenai efektifitas aktivitas yang diusulkan oleh manajer bawah untuk mencapai

sasaran anggaran dan usulan jumlah sumber daya yang dipandang memadai untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Negosiasi ini juga dapat digunakan manajer atas untuk menilai sampai seberapa jauh manajer bawah memiliki persepsi yang benar mengenai sasaran anggaran. Jika manajer atas tidak melakukan review atau tidak memiliki kompetensi dalam melaksanakan review usulan anggaran yang diajukan oleh manajer bawah, anggaran yang dihasilkan dalam proses penyusunan anggaran hanya berupa rub- berstamp budget, dimana manajer atas hanya sekedar memberikan persetujuan tanpa memahami isinya. Kemungkinan lain, jika manajer tidak memahami usulan yang diajukan oleh manajer bawah, manajer atas akan melakukan pemotongan setiap usulan anggaran kepadanya tanpa memberikan alasan yang masuk akal atas pemotongan yang dilakukannya. Situasi semacam ini akan mengakibatkan manajer bawah termotivasi untuk melakukan budget watering, yaitu dengan melakukan pengajuan usulan anggaran biaya jauh lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya dan mengajukan anggaran pendapatan jauh lebih rendah dari jumlah yang seharusnya. Klasifikasi dan Kode Rekening Dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban, diisyaratkan adanya sistem akuntansi biaya yang disesuaikan dengan struktur organisasi. Salah satu faktor penting dalam sistem akuntansi biaya adalah kode rekening. Kode rekening dapat me-


88

nunjukkan unit kerja yang ada sebagaimana yang tercantum dalam struktur organisasi. Pembentukan rekening beserta pengklasifikasiannya dilakukan agar data biaya dalam perusahaan dapat dikelompokkan sesuai dengan karakteristik masing-masing biaya. Pembuatan klasifikasi terhadap rekening itu dilakukan sedemikian rupa sehingga seluruh data biaya dapat dikelompokkan dan dapat dengan mudah dipantau. Pada PT. Pos Indonesia (Persero), nomor urut rekening dalam buku besar yang ada harus disesuaikan dengan yang ada dalam neraca. Rekening tersebut diberi nomor agar mudah dicari dan agar dapat dipergunakan juga sebagai posting references dalam jurnal. Pemberian nomor ini harus dibuat dan diatur secara baik dan berurutan sesuai

dengan kegunaannya untuk memudahkan pemantauan dan bukan mempersulit. PT. Pos Indonesia (Persero) membuat suatu bagan akun (perkiraan) yang merupakan suatu kerangka yang menggunakan susunan angka yang disusun dengan maksud untuk mengidentifikasikan transaksi akuntansi yang terjadi sesuai dengan struktur laporan keuangan. Kode rekening yang digunakan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) ada 5, yaitu digit 1 menunjukkan aktiva, digit 2 hutang, digit 3 modal dan cadangan, digit 4 pendatapan dan digit 5 biaya. Digot 1, 2 dan 3 merupakan rekening neraca, sedangkan digit 4 dan 5 termasuk dalam laporan rugi/laba. Masing-masing digit dibagi lagi menjadi beberapa golongan seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3.

Tabel 3 Golongan dan Jenis Rekening pada Masing-masing Digit Golongan Rekening 11 Aktiva Lancar 12 Investasi Jangka Panjang 13 Aktiva Tetap 14 Aktiva Lain 21 Hutang Lancar 22 Hutang Jangka Panjang 23 Hutang Lainnya 31 Modan dan Cadangan 41 Pendapatan Usaha 42 Pendapatan non Usaha 51 Biaya Usaha 52 Biaya non Usaha

Pada setiap penggolongan, dibagi lagi atau dirinci lagi untuk keperluan analisa dan pengawasan, dan Contoh : 89

dibuatkan rekening sub golongan dan buku pembantu, yang lebih detail sebagai berikut :


Untuk rekening pendapatan diberi kode rekening sebagai berikut : 41 41 01 41 01 01 41 01 01 01 41 01 01 02 41 01 01 03 41 01 02 41 01 02 01 41 01 02 01 01 41 01 02 01 02 41 01 02 01 03 41 01 02 01 04

: Pendapatan usaha. : Pendapatan surat pos. : Pendapatan benda pos. : Pendapatan perangko. : Pendapatan formulir benda pos. : Pendapatan filateli. : Pendapatan porto/bea tunai surat pos. : Pendapatan porto/bea tunai surat pos non peka waktu. : Pendapatan perangko berlangganan. : Pendapatan porto dibayar. : Pendapatan mesin perangko sistem R/K. : Pendapatan wasantara Net, dan seterusnya.

Dari contoh tersebut, pengembangan yang diharapkan dari klasifikasi yang masih ada masih dapat menampung hingga 100 golongan lagi. Dari segi analisa dan pengawasan serta pengelompokkan rekening tersebut memungkinkan untuk lebih efisien. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengklasifikasian dan pengkodean rekening yang diterapkan pada PT. Pos Indonesia (Persero) akan memudahkan pencatatan dan pengikhtisaran informasi akuntansi sesuai dengan pusat pertanggungjawabannya. Pelaporan Realisasi Anggaran Pertanggungjawaban tiap unit usaha, dilakukan oleh masing-masing kepala divisi dan cabang yang nantinya akan melaporkan anggaran dan realisasi yang terjadi pada unit usaha tersebut ke kantor pusat, yaitu ke divisi akuntansi pada bagian laporan keuangan dan anggaran. Setelah menerima laporan tiap divisi, maka bagian laporan keuang-

an dan anggaran mencocokkan dan membandingkan antara anggaran yang ada dengan realisasinya yang terjadi pada tiap divisi, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh bagian pembukuan kantor cabang. Pada akhir periode, bagian laporan keuangan dan anggaran melakukan perbandingan antara realisasi yang terjadi dengan anggaran yang ada. Apabila terdapat penyimpangan maka harus diuraikan dalam laporan tentang penyimpangan tersebut dan dicari cara untuk mengatasinya. Periode pelaksanaan anggaran PT. Pos Indonesia (Persero) dilaksanakan setiap tahun anggaran ( bulan Januari-Desember). Laporan realisasi anggaran disusun oleh bagian laporan keuangan dan anggaran dalam bentuk laporan tahunan. Bagian laporan keuangan dan anggaran menyerahkan realisasi anggaran biaya usaha pos dan giro kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen atas program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.


90

Seperti laporan pertanggungjawaban pada umumnya, laporan realisasi anggaran mencakup anggaran, realisasi anggaran dan selisih penyimpangan realisasi (persentase) di atas atau di bawah anggaran. Laporan realisasi anggaran melaporkan hasil pelaksanaan anggaran setiap satu tahun anggaran.

jer kepada atasannya. Atas dasar evaluasi antara anggaran dan realisasinya, para manajer secara individu diberi penghargaan apabila mereka bekerja sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan sebaliknya jika mereka tidak melaksanakan sesuai dengan yang direncanakan maka akan diberikan teguran.

Laporan pertanggungjawaban berisi tentang : a. Jenis biaya yang dianggarkan dalam bulan tertentu sampai dengan bulan tertentu. b. Realisasi masing-masing jenis biaya tersebut dalam bulan tertentu sampai bulan tertentu pada suatu pusat biaya tertentu.

Analisis Selisih dan Realisasi Anggaran Pengendalian biaya merupakan hal yang paling utama dalam sebuah perusahaan yang didalamnya mencakup anggaran dan realisasinya untuk kemudian diketahui apakah anggaran yang ditetapkan telah sesuai atau terdapat penyimpangan antara anggaran dan realisasinya. Berikut ini adalah pelaporan anggaran biaya PT. Pos Indonesia (Persero) secara keseluruhan yang akan dijabarkan dalam Tabel 4.

Laporan pertanggungjawaban juga digunakan untuk menilai prestasi kerja manajer, sedangkan untuk menilai hasil kerja manajer, dapat dilihat dari hasil pertanggungjawaban mana-

Tabel 4

91


Anggaran Biaya PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2003 Uraian 1 Biaya Usaha : Biaya Pegawai Biaya Pembinaan Biaya Operasi Biaya Pemeliharaan Biaya Penerangan/humas Biaya Pemasaran Biaya Perjalanan dinas Pajak-Pajak Biaya adm dan umum Penghapusan piutang Penyusutan Aktiva Tetap Biaya Non Usaha : Iuran ke Dappenpos Pengelolaan Museum Pos Biaya Puspranlitpan Biaya Diklat Biaya TSI Biaya PUKK Rugi/Selisih Kurs Jumlah

Realisasi Tahun 2003 2

Anggaran Tahun 2003 3

270.394.777.297 29.551.052.220 79.895.368.101 26.743.237.983 3.290.701.302 14.748.200.891 16.230.285.451 2.117.916.220 47.483.391.973 96.125.842 38.113.161.118

277.562.000.000 27.500.000.000 81.485.000.000 25.800.000.000 2.850.000.000 16.500.000.000 18.080.000.000 2.000.000.000 34.451.000.000 50.000.000 35.251.000.000

47.781.897.669 79.249.093 2.381.607.654 7.121.070.171 1.080.298.415 248.411.776 8850 594.207.207.063.252

49.984.000.000 150.000.000 3.085.000.000 10.500.000.000 1.875.000.000 300.000.000 0 587.423.000.000

(Sumber : PT. Pos Indonesia (Persero),2003)

Dari pelaporan anggaran biaya PT. Pos Indonesia (Persero) secara keseluruhan, dapat dilihat adanya penyimpangan yang terjadi yaitu penyimpangan yang favorable atau menguntungkan dimana realisasi berada dibawah anggaran dan penyimpangan yang unfavorable atau tidak menguntungkan dimana realisasi berada diatas anggaran. Adapun penyimpangan pada anggaran biaya akan dijabarkan sebagai berikut : A. Biaya Usaha, terdiri dari : 1. Biaya pegawai. Realisasi biaya pegawai terjadi sebesar Rp. 270.394.777.297, sedangkan anggaran untuk biaya ini sebesar Rp. 277.562.000.000, sehingga terjadi penyimpangan yang menguntungkan seDAMAYANTI, PENERAPAN AKUNTANSI………

besar Rp. 7.167.222.703 atau varians sebesar 2,58 % 2. Biaya Pembinaan. Realisasi biaya pembinaan terjadi sebesar Rp. 29.551.052.220, sedangkan anggaran untuk biaya ini hanya sebesar Rp. 27.500.000.000, sehingga terjadi penyimpangan yang tidak menguntungkan sebesar (Rp. 2.051.052.220) atau varians sebesar - 7,46 %. Anggaran terlampaui karena adanya kebijakan Direksi untuk melaksanakan penggantian anggaran yang sebelumnya tidak dianggarkan. 3. Biaya Operasi. Realisasi biaya operasi terjadi sebesar Rp. 79.895.368.101, sedangkan 92

anggaran ini adalah sebesar Rp. 81.485.000.000 sehingga terjadi penyimpangan yang menguntungkan sebesar Rp. 1.589.631.899 atau varians sebesar 1,95% 4. Biaya Pemeliharaan. Realisasi biaya pemeliharaan terjadi sebesar Rp. 26.743.237.983, sedangkan anggaran biaya ini hanya sebesar Rp. 25.800.000.000, sehingga terjadi penyimpangan yang tidak menguntungkan sebesar (Rp. 943.237.983) atau varians sebesar - 3,66 %. Anggaran ini terlampaui karena peningkatan volume kegiatan operasional pos secara keseluruhan dan naiknya biaya perbaikan/pemeliharaan komputer. 5. Biaya penerangan/humas. Realisasi biaya penerangan/humas terjadi sebesar Rp. 3.290.701.302, sedangkan anggaran untuk biaya ini hanya sebesar Rp. 2.850.000.000 sehingga terjadi penyimpangan yang tidak menguntungkan sebesar (Rp. 440.701.302) atau varians sebesar -15,46%. Anggaran terlampaui karena pembuatan buku Pos Indonesia edisi khusus dan majalah Merpati Pos edisi khusus. 6. Biaya Pemasaran. Realisasi biaya pemasaran yang terjadi adalah sebesar Rp. 14.748.200.891, sedangkan anggaran untuk biaya ini 93

adalah sebesar Rp. 16.500.000.000 sehingga terjadi penyimpangan yang menguntungkan sebesar Rp. 1.751.799.109 atau varians sebesar 10,62 %. 7. Biaya Perjalanan Dinas. Realisasi biaya perjalanan yang terjadi adalah sebesar Rp. 16.230.285.451, sedangkan anggaran untuk biaya ini sebesar Rp. 18.080.000.000 sehingga terjadi penyimpangan yang menguntungkan sebesar Rp. 1.849.719.549 atau varians sebesar 10,23%. 8. Pajak-pajak Realisasi biaya untuk pajakpajak yang terjadi sebesar Rp. 2.117.916.220, sedangkan anggaran untuk biaya ini adalah sebesar Rp. 2.000.000.000 sehingga terjadi penyimpangan yang tidak menguntungkan sebesar (Rp. 117.916.220) atau varians sebesar -5,9%. Anggaran terlampaui karena pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih besar dari perhitungan semula. 9. Biaya Administrasi dan Umum. Realisasi biaya administrasi dan umum adalah sebesar Rp. 47.483.391.973, sedangkan anggaran untuk biaya ini adalah sebesar Rp. 34.451.000.000 sehingga terjadi penyimpangan yang tidak menguntungkan sebesar


(Rp.3.032.391.973) atau varians sebesar -8,8%. Anggaran terlampaui karena dilaksanakannya rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam rangka evaluasi kinerja tahun mendatang yang sebelumnya tidak dianggarkan. 10. Penghapusan Piutang Realisasi dari biaya ini adalah sebesar Rp. 96.125.842, sedangkan anggaran untuk biaya ini adalah sebesar Rp. 50.000.000 sehingga terjadi penyimpangan yang tidak mnguntungkan sebesar (Rp. 46.125.842) atau varians sebesar -92%. 11. Penyusutan Aktiva Tetap Realisasi biaya untuk penyusutan ini adalah sebesar Rp. 38.113.161.118, sedangkan anggaran untuk biaya ini adalah sebesar Rp. 35.257.000.000, sehingga terjadi penyimpangan yang tidak menguntungkan sebesar (Rp. 2.862.161.118) atau varians sebesar - 8,1%. B. Biaya Non Usaha, terdiri dari : 1 Iuran ke Dappenpos. Realisasi biaya ini adalah sebesar Rp. 47.781.897.669, sedangkan budget anggaran untuk biaya ini adalah sebesar Rp.49.984.000.000 sehingga terjadi penyimpangan yang menguntungkan sebesar Rp. 2.202.102.331 atau varians sebesar 4,4%. 2. Pengelolaan Musium Pos. DAMAYANTI, PENERAPAN AKUNTANSI………

3.

4.

5.

6.

Realisasi biaya ini adalah sebesar Rp. 79.249.093, sedangkan anggaran biaya ini adalah sebesar Rp. 150.000.000 sehingga terjadi penyimpangan yang menguntungkan sebesar Rp. 70.750.907 atau varians sebesar 47,17%. Biaya Puspranlitpan. Realisasi biaya ini adalah sebesar Rp. 2.381.607.654, sedangkn anggaran biaya ini adalah sebesar Rp. 3.085.000.000 sehingga terjadi penyimpangan yang menguntungkan sebesar Rp. 703.392.346 atau varians sebesar 22,80 %. Biaya Pendidikan dan Pelatihan Realisasi untuk biaya ini adalah sebesar Rp. 7.121.070.171, sedangkan anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 10.500.000.000 sehingga terjadi penyimpangan yang menguntungkan sebesar Rp. 2.378.929.829 atau varians sebesar 22,66%. Biaya TSI Realisasi untuk biaya ini adalah sebesar Rp. 1.080.298.415 sedangkan anggaran yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 1.875.000.000 sehingga terjadi penyimpangan yang menguntungkan sebesar Rp. 794.710.585 atau varians sebesar 42,38%. Biaya PUKK 94

Realisasi untuk biaya ini adalah sebesar Rp. 248.411.776, sedangkan anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 300.000.000 sehingga terjadi anggaran yang menguntungkan sebesar Rp. 51.588.224 atau varians sebesar 17,19%. Secara keseluruhan jumlah realisasi biaya berada diatas jumlah anggaran yang telah ditetapkan dimana besarnya realisasi biaya keseluruhan adalah Rp. 594.207.063.252, sedangkan anggaran yang ditetapkan secara keseluruhan hanya sebesar Rp. 587.423.000.000, sehingga terjadi penyimpangan yang tidak menguntungkan sebesar (Rp. 6.784.063.252) atau mengalami varians sebesar -1,15%. Berdasarkan hasil perhitungan penyimpangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa anggaran biaya yang terjadi pada tahun 2003 mengalami penyimpangan/varians yang tidak menguntungkan dimana realisasi berada di atas anggaran (varians negatif). Untuk varians yang negatif (tidak menguntungkan) PT. Pos Indonesia (Persero) memiliki kebijakan tentang kewajaran penyimpangan anggaran biaya, yaitu dalam ketetapan anggaran yang merupakan batas plafond penggunaan anggaran. Apabila berdasarkan pemantauan terdapat pelampauan ketetapan anggaran (penyimpangan) yang merugikan, maka manajer yang bertanggung jawab terhadap biaya tersebut harus 95

menginformasikan dan menjelaskan sebab terjadinya penyimpangan tersebut sehingga dapat dilakukan tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi terjadinya penyimpangan tersebut. Pengendalian biaya pada PT. Pos Indonesia (Persero) mencakup kepada pengumpulan anggaran biaya dan realisasinya, kemudian penyimpangannya dianalisa apakah menguntungkan atau tidak. Jika tidak menguntungkan, maka dilakukan tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi penyimpangan tersebut. Tindakan perbaikan yang dilakukan laporan realisasi yang telah diuraikan sebelumnya salah satunya berupa revisi anggaran sehingga anggaran yang baru tidak menyebabkan terjadinya penyimpangan yang merugikan lagi. Tindakan koreksi merupakan suatu implementasi pengendalian melalui anggaran. Dimana setelah kegiatan pengevaluasian dan penelaahan atas penyimpangan yang terjadi dapat diambil suatu tindakan/sikap. Dengan demikian pelaksanaan anggaran tetap berjalan dan terkendali dengan baik. Hasil usaha PT. Pos Indonesia (Persero) yang dicapai tentu saja tidak akan sama/akurat dengan anggaran yang disusun sedikit banyak pasti terdapat perbedaan. Tetapi dengan adanya suatu tindakan perbaikan diharapkan dapat meminimalisasikan penyimpangan yang terjadi. Untuk itulah agar dapat diambil suatu tindakan yang tepat, data yang tersediapun harus benar, akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.


Adanya laporan perbandingan antara anggaran dan realisasinya memungkinkan pihak manajemen PT.Pos Indonesia (Persero) menelaah dan segera mengambil tindakan yang diperlukan sesegera mungkin. Dengan demikian pihak manajemen PT. Pos Indonesia (Persero) dapat lebih memusatkan perhatian kepada penyimpangan yang terjadi dan mengambil suatu tindakan perbaikan untuk mencegah penyimpangan yang berlarut-larut. Jadi kesimpulannya laporan pertanggungjawabaan merupakan konsekwesi logis hubungan antara wewenang dan tanggung jawab sehingga mampu melihat penyimpangan setiap pusat biaya. Hal tersebut merupakan indikator dalam membandingkan prestasi kerja dan melakukan penilaian manajerial PT. Pos Indonesia (Persero).

PENUTUP Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diyang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Penyusunan anggaran pada PT. Pos Indonesia (Persero) telah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan penerapan akuntansi pertanggungjawaban. 2. Klasifikasi perkiraan dan kode rekening pada PT. Pos Indonesia (Persero) memudahkan para manajer dalam melakukan pencatatan, penganalisaan, pengikhtisaran, dan pelaporan informasi akuntansi sesuai

dengan pusat pertanggungjawaban. 3. Pelaporan realisasi anggaran pada PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi bagi manajer yang menyusun laporan realisasi atas biaya yang dikelolanya, laporan realisasi tersebut memuat anggaran, realisasi serta penyimpangan tiap unsurnya. 4. penyimpangan antara realisasi dan anggaran terjadi secara keseluruhan adalah sebesar – 1,5 %, menyebabkan realisasi yang terjadi melebihi anggaran yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA Adisaputro, Gunawan dan Marwan Asri. 1995. Anggaran Perusahaan. Edisi 3. Yogyakarta:BPFE. Anthony, Dearden, dan Bedford. 1992. Sistem Pengendalian Manajemen. Edisi 6.Jilid 1.Jakarta: Bina Rupa Aksara. Abdullah, Shahab. 1994. Accounting Principles 1. Edisi 11. Bandung:SAS. Dominiak and Lauderback. 1997. Managerial Accounting. Sixth Edition. Boston: PWS-Kent Publishing Company. Estes Ralph. 1994. Kamus Akuntansi. Edisi 3. Jakarta: Erlangga. Garrison,RH. 2003. Akuntansi Manajemen Bussines. Edisi 3. Jakarta: Erlangga. Harahap, Sofyan Syafri. 1996. Budgeting, Penganggaran. Perencanaan Lengkap.Edisi 1. Yogyakarta:BPFE.


96

Horgren, Foster dan Datar. 1994. Cost Accounting, A Managerial Emphasis. Eight Edition. Englewoodcliffs New Jersey: Prentice Hall Inc. Hansen, Don R Mowen and Maryanne M. 1997. Cost Management Accounting and Controll. Cincinnati Ohio: South Westren College Publishing. Harnanto. 1995. Akuntansi Untuk Usahawan. Edisi 5.Jakarta: LPFE UI. Hutahuruk, Gunawan. 1993. Controllership, Tugas Akuntan Manajemen. Edisi3 Jakarta: Erlangga. Khan My. 1991. Managerial Accounting. New Delhi: Tata Mc Graw. Mulyadi. 1993. Akuntansi Biaya. Edisi 3.Yogyakarta: STIE YKPN. ------. 1997. Akuntansi Manajemen. Edisi 1. Yogyakarta: STIE YKPN. ------. 1993. Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat, dan Rekayasa. Edisi 2.Yogyakarta:STIE YKPN. M,Munandar. 1997. Budgeting, Perencanaan kerja, Pengkoordi-

97

nasian Kerja Pengawasan Kerja. Edisi 1.Cetakan 4.Yogyakarta: BPFE. Niswonger, Fess dan Warren. 1994. Prinsip-Prinsip Akuntansi. Edisi 16. Jilid 2. Jakarta: Erlangga. Rainborn, Cecily. 1996. Managerial Accounting. Second Edition. Minneapolis: West Publishingg Company. Supriyono, RA. 1993. Akuntansi Manajemen, Konsep Dasar Akuntansi Manajemen dan Proses Perencanaan. Edisi 1. Jilid 1. Yogyakarta: BPFE. Sumarsono, SR. 1992. Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi 4. Bandung:Rineka Cipta. Stoner, Freeman, Gilbert JR. Manajemen. Jilid 2. Jakarta: Prehallindo. Usry F, Milton. 2001. Akuntansi Biaya. Edisi 10.Jakarta: Erlangga. Welsch,Hilton Gordon. 2002. Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba. Edisi 5. Jakarta: Salemba empat.


PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN MELALUI PUSAT BIAYA SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN MANAJEMEN PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)

Recommend Documents