BAHAN PRESENTASI SESI PERTAMA 1. BAGIAN PERTAMA oleh Prof. Rinaldy Dalimi (AUPK) KEN sebagai Pedoman Penyusunan RUEN 2. BAGIAN KEDUA oleh Ir. Abadi Poernomo (AUPK) RUEN sebagai Pedoman Penyusunan RUED 3. BAGIAN KETIGA oleh Ir. Bambang Prihartono, Wakil Tetap Kementerian Perhubungan RUEN Sisi Transportasi 4. BAGIAN KEEMPAT oleh Dyah P. Winarni, Wakil Tetap Kementerian Perindustrian RUEN Sisi Industri
1
#ruen
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
1
SESI PERTAMA
BAGIAN PERTAMA KEN sebagai Pedoman Penyususan RUEN oleh Prof. Rinaldy Dalimi (AUPK)
2
#ruen
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
2
DEWAN ENERGI NASIONAL TUGAS DEN
(Pasal 12 Ayat (2) UU No. 30/2007) MERANCANG DAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL* MENETAPKAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL (RUEN)* *
MENETAPKAN LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN KONDISI KRISIS DAN DARURAT ENERGI MENGAWASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG ENERGI YANG BERSIFAT LINTAS SEKTOR
#ruen
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
3
3
STRUKTUR DEWAN ENERGI NASIONAL 2014 - 2019
Ketua : Presiden Wakil Ketua : Wakil Presiden Ketua Harian : Menteri ESDM ANGGOTA
Unsur Pemerintah
Unsur Pemangku Kepentingan
1. Menteri Keuangan
1. Dr.Ir. Andang Bachtiar, MSc (Teknologi)
2. Menteri Bappenas
2. Dr. Ir. Tumiran, M.Eng (Akademisi)
3. Menteri Perhubungan 4. Menteri Perindustrian 5. Menteri Pertanian 6. Menteri Ristek 7. Menteri Lingkungan Hidup
3. Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc, Ph. D (Akademisi) 4. Ir. Abadi Poernomo Dipl. Geoth.En.Tech (Industri) 5. Ir. Achdiat Atmawinata (Industri) 6. Sonny Keraf, PhD (Lingkungan Hidup) 7. Prof.Dr.Ir. Syamsir Abduh (Konsumen) 8. Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT (Konsumen)
DALAM PENYUSUNAN KEN DAN PENETAPAN SEMUA SEKTOR TERKAIT DILIBATKAN #ruen
RUEN
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
4
4
KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL (SAAT INI) UU No. 30/2007 Tentang Energi
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN) PP No. 79 Tahun 2014
Perencanaan Energi Nasional Untuk Memanfaatkan Potensi Energi Dalam Bentuk BBM. BBG, dan Listrik
RUEN
Kepmen ESDM No : 2682 K/21/MEM/2008
RUED Propinsi/Kab/Kota
#ruen
RUKN
RUPTL Kepmen ESDM No : 4092 K/21/MEM/2013
Perencanaan Tenaga Listrik Untuk Memanfaatkan Potensi Energi Nasional
Terjemahan dari RUKN Untuk Pembangunan infrastruktur Listrik dengan memanfaatkan 5 Potensi Energi Nasional
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
5
KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL (SEHARUSNYA) UU No. 30/2007 Tentang Energi
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN)
Berisikan Kebijakan Energi secara Umum Berdasarkan Potensi dan Kebutuhan Nasional
PP No. 79 Tahun 2014
RUEN
RUED Propinsi/Kab/Kota
#ruen
RUKN
RUPTL
Terjemahan dari KEN Guna Memanfaatkan Potensi Nasional Untuk Memenuhi Kebutuhan Nasional Dilihat Dari Kepentingan Nasional Terjemahan dari R U E N/RUKN pada masing2 Daerah dengan Memanfaatkan Potensi di Daerah Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah Dilihat Dari Kepentingan Nasional © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
6
6
KEN–RUEN–RUED Untuk Jangka Panjang Dalam Merancang KEN/RUEN/RUED sampai dengan 2050 Pola Pikirnya adalah Apa yang (bisa) ingin Dilakukan dan Apa yang (bisa)
ingin Dicapai
Dengan Asumsi Semua Hambatan Dapat Diatasi Karena Waktunya Cukup Panjang
KEN RUEN RUED 2016
#ruen
34 T A H U N
KEMANDIRIAN & KETAHANAN ENERGI NASIONAL
2050
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
7
7
Tujuan Kebijakan Energi Nasional (KEN-2050) Pasal 5 : Kebijakan Energi Nasional merupakan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Nasional. Kemandirian Energi adalah terjaminnya ketersediaan energi dengan Memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber dalam negeri. Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan, akses Masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka Panjang dgn tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingk. hidup
#ruen
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
8
8
ARAH KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL PP No. 79 Tahun 2014 Kebijakan Utama Ketersediaan Energi untuk Kebutuhan Nasional Prioritas Pengembangan Energi
Kebijakan Pendukung Konservasi Energi, Diversifikasi Sumber Daya Energi dan Diversifikasi Energi Lingkungan Hidup dan
Keselamatan
Pemanfaatan Sumber Daya Energi Nasional
Harga, Subsidi, dan Insentif Energi
Cadangan Energi Nasional
Infrastruktur, Akses untuk Masyarakat, dan Industri Energi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Energi
9
Kelembagaan dan Pendanaan #ruen
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
9
Prioritas Pembangunan Energi Nasional 1.
Maksimumkan pemanfaatan Energi Terbarukan
2.
Minimumkan penggunaan minyak
3.
Optimalkan penggunaan gas bumi
4.
Batubara sebagai andalan pasokan energi nasional
5.
Energi nuklir pilihan terakhir
10
#ruen
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
10
TARGET BAURAN ENERGI DALAM RUEN TARGET KEN Peran energi
2025
TARGET RUEN 2050
2050
24%
Sebagai modal pembangunan
Bauran EBT
23%
31%
Penyediaan energi
> 400 MTOE
> 1.000 MTOE
Pembangkit Listrik
> 115 GW
> 430 GW
Elastisitas energi
<1
<1
Listrik /kapita/thn
2.500 kWh
7.000 kWh
Rasio elektrifikasi
100%
100%
2050
25% 1.012 MTOE
22%
2015
166 MTOE 46%
#ruen
2025
400 MTOE 25%
26% 23%
5%
20%
TARGET RUEN 2025
30% KONDISI 2015
31%
23%
Energi Baru dan Terbarukan Minyak Bumi Gas Bumi Batubara © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
11
11
BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN PASAL 6, 7, dan 9 Terwujudnya Paradigma Baru bahwa Sumber Daya Energi Tidak
Dijadikan Sebagai
Komoditas Ekspor Semata Tetapi Untuk Modal Pembanguna Guna Sebesar-besarnya Kemakmuran
Rakyat
Pembangunan Ekonomi
Dengan Nasionall,
Cara
Mengoptimalkan
Penciptaan
Nilai
Tambah
Pemanfaatannya Didalam
Negeri
Bagi dan
Penyerapan Tenaga Kerja.
PASAL 10 Mengurangi Ekspor Energi Fosil Secara Bertahap
Terutama Gas dan Batubara Serta
Menetapkan Batas Waktu Untuk Memulai Menghentikan Ekspor.
Dalam
Mewujudkan
Ketersediaan
Energi
Untuk
Kebutuhan
Nasional,
Jika Terjadi
Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Dalam Penyediaan Energi Maka Didahulukan Yang Memiliki Nilai Ketahanan Nasional dan/atau Nilai Strategis Yang Lebih Tinggi. 12
#ruen
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
12
BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN PASAL 11 Pengembangan
Energi
dengan
Mengutamakan
Sumber
Daya
Energi
Setempat, dan Pengembangan Industri Dengan Kebutuhan Energi Yang Tinggi Diprioritaskan di daerah Yang Kaya Sumber Daya Energi.
PASAL 19 Pengelolaan Energi Nasional
Nasional
Diselaraskan Dengan
Arah
Pembangunan
Berkelanjutan Pelestarian Sumber Daya Alam, Konservasi Sumber
Daya Energi, dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.
13
#ruen
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
13
BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN PASAL 20 Harga Energi Terbarukan Diatur terbarukan dengan asumsi
berdasarkan pada perhitungan harga energi
Untuk bersaing dengan harga energi dari sumber
energi minyak bumi yang berlaku disuatu wilayah Dalam kurun waktu tertentu.
PASAL 21 Subsidi disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong
Program diversifikasi sumber energi dan pengembangan
energi terbarukan. Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan insentif bagi pengembangan, pengusahaan, dan Pemanfaatan energi terbarukan terutama untuk skala kecil dan berlokasi didaerah terpencil sampai Nilai keekonmiannya 14
kompetitif dengan energi konvensional. #ruen
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
14
BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN PASAL 23 Pengembangan dan penguatan infrastruktur
energi serta akses untuk masyarakat
terhadap energi dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
Pengembangan infrastruktur enegi memperhatikan kondisi geografis
Indonesia
yang
sebagian besar terdiri dari perairan laut, dengan memperkuat infrastruktur eksplorasi, produksi, transportasi, Distribusi, dan transmisi di wilayah kepulauan.
PASAL 26 Regionalisasi penyediaan energi listrik untuk memperkecil disparitas Penyediaan energi listrik diluar pulau jawa
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya Bertanggung jawab dalam menangani dan mengatasi permasalahan energi
#ruen
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
15
15
IMPLIKASI KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN ENERGI GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN
terciptanya lapangan kerja
kemandirian pengelolaan energi
ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri
pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan
akses untuk masyarakat terhadap energi secara adil dan merata
terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup
pengembangan kemampuan pemanfaatan energi teknologi, industri energi dan jasa secara efisien di semua energi dalam negeri agar mandiri sektor dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
Sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan nasional
#ruen
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
16
16
ENERGI SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN Perubahan paradigma energi Peningkatan porsi gas & batubara untuk domestik dibanding ekspor
Penyelarasan target fiskal dengan kebijakan energi
Komoditi Khusus
2014
2019
Ekspor 0%
Gas
57%
64%
2035
Batubara
20%
60%
2046
• Cukai BBM • Premi pengurasan di hulu (depletion premium)
• Insentif fiskal • Anggaran Pemerintah Kemenkeu dan Bappenas
Multiplier effect ekonomi
#ruen
Peningkatan: • Pertumbuhan ekonomi • Pertumbuhan industri • Penyerapan tenaga kerja © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
17
17
BEBERAPA POIN PENTING PERAN DAERAH 1.
Penyelarasan lahan energi dengan RTRW
2.
Lahan untuk BBN
3.
Pembangunan pembangkit EBT
4. 5.
Perluasan jargas kota dan infrastruktur ketenagalistrikan Audit energi dalam rangka konservasi energi
6.
Subsidi energi yang bersumber dari APBD
7.
Penyederhanaan perizinan
8. 9.
Pengembangan transportasi massal Optimalisasi layanan penerbitan izin pemanfaatan kawasan hutan
18
#ruen
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
18
@dewanenergi
dewanenerginasional
www.den.go.id
Dewan Energi Nasional Jalan Gatot Soebroto Kav. 49 Jakarta Selatan 12950 Website: www.den.go.id Phone: (021) 52921621 Email:
[email protected] #ruen
#EnergiBerkeadilan © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
19
19
SESI PERTAMA
BAGIAN KEDUA RUEN sebagai Pedoman Penyususan RUED oleh Ir. Abadi Poernomo (AUPK)
20
#ruen
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
20
REGULASI I. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 18, Ayat (1) “Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Energi Daerah dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)”. II. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional Pasal 16, Ayat (1) “Pemerintah Provinsi menyusun rancangan RUED-P dengan mengacu pada RUEN”. Pasal 17, Ayat (1) “RUED-P ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah RUEN ditetapkan”. Pasal 19, Ayat (1) “RUED-Kab/Kota ditetapkan paling paling lambat 1 (satu) tahun setelah RUED-P ditetapkan”. III. Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional Pasal 3, Ayat (2)
#ruen
RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi: a. kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian untuk menyusun dokumen rencana strategis; b. pemerintah provinsi untuk menyusun RUED-P; c. Kementerian dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor; dan d. masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional bidang energi. © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
21
21
ENERGI SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN
Peningkatan porsi gas & batubara untuk domestik dibanding ekspor
Komoditi Khusus
2014
2019
Ekspor 0%
Gas
57%
64%
2035
Batubara
20%
60%
2046
Perubahan Paradigma Energi #ruen
• Cukai BBM • Premi pengurasan di hulu (depletion premium)
Penyelarasan target fiskal dengan kebijakan energi
• Insentif fiskal • Anggaran Pemerintah
Peningkatan: • Pertumbuhan ekonomi • Pertumbuhan industri • Penyerapan tenaga kerja Multiplier effect ekonomi
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
22
22
RUEN ADALAH AGREGAT RUED 34 PROVINSI
INTERFACE
Pasokan
MTOE
Transformasi
MTOE
%
98,7
24,7%
89,5
22,3%
119,8
30,0%
92,3
23,0%
400,3
Energi Final
100%
Pembangkit 135,5 GW
Kebutuhan MTOE
%
Listrik
60,7
24,5%
Transportasi
Gas
44,8
18,0%
Industri*
BBM
86,9
35,0%
Batubara
32,2
13,0%
BBN
12,2
4,9%
ET lainnya
11,6
4,6%
248,4
100%
Total
Asumsi Dasar PDRB + Populasi 30,3%
118,4
47,6%
Rumah Tangga
37,2
15,0%
Komersial
12,2
4,9%
5,4
2,2%
248,4
100%
Sektor lainnya Total
* termasuk bahan baku 17,3 MTOE
Pembangkit EBT
45,2
GW
Pembangkit Fosil
90,3
GW
Pembangkit Listrik
135,5 GW
Kilang Minyak
2,2 juta bpod
Kilang LPG
9,5 juta ton
Pasokan
MTOE
24,7%
Gas bumi
89,5
22,3%
119,8
30,0%
92,3
23,0%
Total
400,3
Bottom Up
Transformasi EBT
Sumber Daya EBT
Energi Final
MTOE
%
98,7
EBT
Kebutuhan Daerah
Transformasi
Minyak bumi
Batubara
34
%
75,2
100%
Top Down
MTOE
%
%
Listrik
60,7
24,5%
Transportasi
Gas
44,8
18,0%
Industri*
118,4
47,6%
BBM
86,9
35,0%
37,2
15,0%
Batubara
32,2
13,0%
Rumah Tangga
BBN
12,2
4,9%
Komersial
12,2
4,9%
5,4
2,2%
248,4
100%
ET lainnya
Pembangkit 135,5 GW
Kebutuhan
Total
11,6
4,6%
248,4
100%
Sektor lainnya Total
75,2
30,3%
23
* termasuk bahan baku 17,3 MTOE
#ruen
Pembangkit EBT
45,2
GW
Pembangkit Fosil
90,3
GW
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
23
SASARAN KEN No. Sasaran KEN Satuan 2015 2020 2025 2050 1 Penyediaan energi primer MTOE > 400 > 1.000 2 Target bauran energi: a. EBT % > 23 > 31 b. Minyak bumi % < 25 < 20 c. Batubara % > 30 > 25 d. Gas bumi % > 22 > 24 3 Penyediaan pembangkit tenaga listrik GW > 115 > 430 4 Rasio elektrifikasi % 85 100 5 Pemanfaatan energi primer per kapita TOE 1,4 3,2 6 Pemanfaatan listrik per kapita KWh 2.500 7.000 7 Elastisistas energi <1 8 Penurunan intensitas energi final % 1% per tahun 9 Rasio penggunaan gas rumah tangga % 85
SINERGI SASARAN KEN-RUEN DENGAN SASARAN RUED #ruen
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
24
24
TARGET BAURAN ENERGI SAMPAI DENGAN 2050 Energi Baru dan Terbarukan Minyak Bumi Gas Bumi Batubara
23%
26%
22%
5%
2015 Total 166 MTOE
2025
Total 400 MTOE
46% 30%
Pembangkit: 55.53 GW Konsumsi Energi: 0.75 TOE/kap Konsumsi Listrik: 910 KWh/kap
#ruen
24%
23%
31%
2050
Total 1012 MTOE
25% 25%
Pembangkit:115 GW Konsumsi Energi: 1.4 TOE/kap Konsumsi Listrik: 2500 KWh/kap
20%
Pembangkit:430 GW Konsumsi Energi: 3.2 TOE/kap Konsumsi Listrik: 7000 KWh/kap
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
25
25
POTENSI ENERGI FOSIL DI INDONESIA TAHUN 2015
No.
Jenis Energi
Sumber Daya
Cadangan
151 Miliar barel
3,6 Miliar barel
288 Juta barel 12 tahun
2 Gas Bumi
487 TCF
98,0 TCF
3,0 TSCF 33 tahun
3 Batubara
120,5 Miliar ton
32,4 Miliar ton
393 Juta ton 82 tahun
1 Minyak Bumi
Produksi
Umur*
4 CBM
453 TSCF
-
-
-
5 Shale Gas
574 TSCF
-
-
-
Catatan: *) asumsi apabila tidak ada temuan cadangan baru 26
#ruen
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
26
POTENSI ENERGI TERBARUKAN POTENSI PANAS BUMI DAN TENAGA SURYA PER PROVINSI
PANAS BUMI Satuan: MW
TENAGA SURYA
Potensi No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Provinsi
Sumber Daya Speculative Hypothetical
Total
Possible
Cadangan Probable Proven
Total
Jawa Barat Sumatera Utara Lampung Sumatera Selatan Jawa Tengah Sumatera Barat Nusa Tenggara Timur Jawa Timur Bengkulu Aceh Jambi Sulawesi Utara Maluku Utara Sulawesi Tengah Maluku Banten Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Bali Sulawesi Tenggara Gorontalo Nusa Tenggara Barat Bangka Belitung Papua Barat Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Riau Kalimantan Timur Yogyakarta
1.225 300 600 273 130 532 226 105 357 640 348 55 190 349 370 100 316 172 70 200 129 100 75 65 50 20 41 18 -
934 134 643 645 387 269 403 257 223 340 74 73 7 36 84 161 53 120 22 25 11 6 6 30 -
2.159 434 1.243 918 517 801 629 362 580 980 422 128 197 385 454 261 369 292 92 225 140 6 106 75 65 50 50 41 18 -
1.687 1.996 1.319 964 949 1.035 748 1.012 780 332 566 540 580 368 220 365 162 163 262 98 110 169 10
543 115 15 150 -
1.535 320 20 280 15 40 78 -
3.765 2.316 1.339 964 1.344 1.035 763 1.012 780 332 621 768 580 368 220 365 162 163 262 98 110 169 10
Total
7.055
4.943
11.998
14.435
823
2.288
17.546
#ruen
Satuan: MW
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Provinsi Kalimantan Barat Sumatera Selatan Kalimantan timur Sumatera Utara Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Jawa Barat Jambi Jawa Tengah Kalimantan Tengah Aceh Kepulauan Riau Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Timur Papua Barat Sulawesi Tengah Kalimantan Selatan
Potensi 20.113 17.233 13.479 11.851 10.335 9.931 9.099 8.847 8.753 8.459 7.881 7.763 7.588 7.272 6.307 6.187 6.031
Satuan: MW
No. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Sumatera Barat Kalimantan Utara Sulawesi Tenggara Bengkulu Maluku Utara Bangka Belitung Banten Lampung Sulawesi Utara Papua Maluku Sulawesi Barat Bali Gorontalo DI. Yogyakarta Riau DKI Jakarta
Total
Potensi 5.898 4.643 3.917 3.475 3.036 2.810 2.461 2.238 2.113 2.035 2.020 1.677 1.254 1.218 996 753 225
207.898
27
27
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
27
SUPLAI ENERGI 2025
MTOE
%
Minyak bumi
98,7
24,7%
Gas bumi
89,5
22,3%
119,8
30,0%
92,3
23,0%
Batubara EBT Total
No 1. 2. . . . 34.
Provinsi
MTOE
... ...
... ...
...
... Total
405
400,3 100%
TOP DOWN SUPLAI RUEN = RUED 28
#ruen
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
28
PASOKAN DAN KEBUTUHAN ENERGI RUED
29
#ruen
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
29
KEBUTUHAN ENERGI FINAL NASIONAL 641,5
248,4
30
#ruen
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
30
SUPLAI ENERGI EBT
31
#ruen
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
31
KEGIATAN PENCAPAIAN TARGET ENERGI BARU TERBARUKAN Pembangunan Pembangkit EBT (Geothermal, Air & Mycrohydro, Bioenergy, Surya, Bayu, EBT Lainnya) Membentuk badan usaha EBT tersendiri Mengalokasikan subsidi feed-in tariff dari pembangkit EBT Menyediakan lahan seluas 4 juta hektar secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan bahan baku BBN untuk menghasilkan 15,6 juta kl biofuel
Action Plan
Menyusun roadmap jenis tanaman prioritas bahan baku BBN dan menyiapkan benih tanaman dengan tetap menjaga ketahanan pangan Memenuhi target produksi biofuel minimal 15,6 juta kl di tahun 2025 dan 54,2 juta kl di tahun 2050 Menyusun roadmap pengembangan biogas dan memenuhi target produksi sebesar 47,4 mmscfd tahun 2025 Menugaskan BUMN/BLU untuk mengembangkan PLTP 32
Menyusun pedoman untuk mendorong potensi subsidi energi dari Pemda
#ruen
32
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
32
EFISIENSI DAN KONSERVASI ENERGI KEGIATAN Perbandingan konsumsi energi
MTOE
Satuan: MTOE
1,200 2015 152,8 148,0 4,8 3,1%
Skenario BAU Skenario RUEN
1,000
Konservasi energi
800
2025 2030 300,7 397,1 248,4 310,0 52,3 87,1 17,4% 21,9%
2050 1.049,1 641,5 407,6 38,9%
39%
600 BAU RUEN
400
22% 17%
200 0
2015
2020
Target KEN :
#ruen
2025
2030
2035
2040
2045
2050
1. Restrukturisasi permesinan industri, penerbitan standar industri hijau dan pemberian fasilitas insentif bagi industri yang melaksanakan energi efisiensi. (Kemenperin) 2. Akselerasi pengembangan transportasi massal dan peningkatan penggunaan gas dan listrik. (Kemenhub) 3. Meremajakan armada angkutan umum untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi. (Kemenhub) 4. Penerapan Minimum Energy Performance Standard (MEPS) dan labelisasi pada peralatan pemanfaat energi. (KESDM) 5. Mengembangkan kebijakan Energy Service Company (ESCO) untuk implementasi proyek efisiensi energi. (KESDM) 6. Percepatan pelaksanaan subtitusi BBM dengan gas disektor transportasi dan pengembangan kereta api listrik. (Kemenhub) 7. Melaksanakan program audit dan manajemen energi. (KESDM) 8. Melaksanakan konservasi energi di sisi suplai energi (KESDM)
- Elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025 - Penurunan intensitas energi final 1% per tahun s.d. Tahun 2025
33
33
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
33
PROFIL PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI PROGRAM
KEGIATAN
Satuan: Ribu bopd
699
770
Potensi penambahan produksi dari eksplorasi
568
520
600
677
Total
809
Committed produksi produksi Committed
818
Kegiatan EOR
786
800
1.
Potensial tambahan produksi Potensi penambahan produksidari darieksplorasi eksplorasi
1.000
2.
400 Kegiatan EOR
200
2035
2040
2045
2050
5.000
6.210
4. 5.668
6.000
5.808
PotensiPenambahan penambahanProduksi Potensi produksi dari eksplorasi dari Eksplorasi Commited produksi Committed Produksi 6.680
6.907
7.000
2030
Satuan: MMSCFD
9.000 8.000
2025
5.930
10.000
2020
6.202
2015
7.611
0
3.
Committed produksi
Potensi penambahan produksi dari eksplorasi
4.000 3.000
5.
Committed produksi
2.000 1.000 -
2015
#ruen
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Mengoptimalkan produksi lapangan migas antara lain dengan memberlakukan kontrak bagi hasil (PSC) khusus untuk kegiatan Enhanced Oil Recovery (EOR) (KESDM) Mempercepat keputusan status kontrak yang akan berakhir pada lapangan-lapangan yang mempunyai potensi EOR (KESDM) Mempercepat penyelesaian proyek gas bumi, antara lain Blok Sengkang, Blok Matindok, Proyek IDD, Lapangan MDA-MBH, Blok A, Lapangan Jangkrik, Lapangan Jambaran Tiung Biru, Proyek Tangguh Train-3, Lapangan Abadi (Masela), dan Blok East Natuna (KESDM) Mengurangi porsi ekspor gas bumi menjadi kurang dari 20% pada tahun 2025 dan menghentikan ekspor gas bumi paling lambat tahun 2036, dengan menjamin penyerapan produksi gas dalam negeri untuk industri yang terintegrasi hulu-hilir, transportasi dan sektor lainnya (KESDM) Meningkatkan rasio pemulihan cadangan migas 34 hingga mencapai 100% pada tahun 2025, dengan meningkatkan eksplorasi menjadi 3 kali lipat (KESDM)
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
34
TINDAK LANJUT Dalam menyusun RUED-P, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Membentuk Tim Lintas Satuan Kerja “Tim lintas satuan kerja dibentuk oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan dibidang energi atau Bappeda, anggotanya terdiri dari SKPD terkait, BPS Daerah, BUMN/BUMD energi dan Peruruan Tinggi”. 2. Menetapkan Tim Teknis penyusun RUED Penetapan tim teknis dapat ditetapkan oleh Gubernur dengan mengutamakan personil yang memiliki kompetensi perencanaan energi. 3. Berkoordinasi dengan Tim Pembinaan Penyusunan RUED-P (P2RUED-P) Tim Pembinaan Penyusunan RUED-P merupakan tim gabungan dari Dewan Energi Nasional, Kementerian ESDM, Bappenas dan Kemendagri. Adanya fasilitator yang akan mendampingi daerah dalam menyusun RUED-P. 4. Penyusunan draft RUED-P 35
#ruen
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
35
@dewanenergi
dewanenerginasional
www.den.go.id
Dewan Energi Nasional Jalan Gatot Soebroto Kav. 49 Jakarta Selatan 12950 Website: www.den.go.id Phone: (021) 52921621 Email:
[email protected] #ruen
36
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
36
SESI PERTAMA
BAGIAN KETIGA RUEN Sisi Transportasi oleh Ir. Bambang Prihartono, Wakil Tetap Kementerian Perhubungan
37
#ruen
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
37
SEKTOR TRANSPORTASI PROGRAM
KEGIATAN Satuan: Juta TOE
Gas Listrik TOTAL
168,9
BBN BBM 75,2
1. Mempercepat pelaksanaan subtitusi BBM dengan gas disektor transportasi dengan pembangunan 646 SPBG di 15 kota sampai tahun 2025. (Kemenhub) 2. Peningkatan penggunaan biofuel. (KESDM) Jenis Biofuel
49,6
Biodiesel Bioethanol
2015
2020
Energi Listrik TWh
2025
2030
2035
2040
2015 0,2
2020 0,9
2025 2,3
2030 5,2
BBG
MMscfd
19,1
130,9
288,7
429,8
BBM BBN
Juta KL Juta KL
56,9 2,0
65,1 6,7
74,2 12,0
84,1 17,3
#ruen
2045 2040 14,9
2050
2050 31,6 1.435, 832,7 0 111,4 144,9 26,1 38,1
Bioavtur
2016 2025 2050
Campuran
20%
30%
30%
Juta KL
2,9
8,7
20,4
Campuran
5%
20%
20%
Juta KL
0,1
3,3
14,1
Campuran
2%
5%
5%
Juta KL
0,0
0,1
3,6
3. Mengembangkan KA (Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Trem) di 13 wilayah perkotaan serta KA Bandara di Jawa dan Sumatera. (Kemenhub) © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
38
38
PROGRAM UTAMA SEKTOR TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DUKUNGAN K/L TERKAIT 1. Mengembangkan kebijakan pemanfaatan sumber energi matahari untuk transpotasi dan membangun listrik tenaga surya pada fasilitas transportasi (terminal, statiun, pelabuhan, bandara dan lain-lain) 2. Menyusun roadmap penggunaan BBN dan gas untuk sektor transportasi 3. Akselerasi pengembangan transportasi massal dan kendaraan pribadi pengguna gas dengan target mencapai 282 MMSCFD sampai dengan tahun 2025 4. Akselerasi penggunaan listrik untuk transportasi mencapai 1,6 TWh sampai dengan tahun 2025 5. Mengembangkan sistem angkutan umum massal (KA dan bus) sehingga share angkutan umum meningkat menjadi 30% pada 2025 6. Menetapkan rencana pengembangan jalur Kereta Api Nasional, MRT, Trem, Kereta Api Bandara dalam RTRW 7. Memperbaiki manajemen transportasi dengan membangun Intelligent Transport System (ITS) di 24 kota dan Area Traffic Control System (ATCS) di 50 lokasi 8. Menerapkan Eco Airport di 15 bandara 9. Membangun sistim Tol laut dengan menyediakan 150 kapal dan membangun green sea-port
#ruen
1. Mempercepat subtitusi BBM ke gas dengan membangun SPBG sebanyak 632 unit dengan total kapasitas 282 MMSCFD di 15 kota sampai dengan tahun 2025, dan meningkat menjadi 2.888 unit dengan total kapasitas 1.291 MMSCFD pada tahun 2050. (KESDM) 2. Membangun secara bertahap sistem dan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) untuk kendaraan bermotor listrik menjadi sebanyak 1.000 unit pada tahun 2025. (KESDM) 3. Menyiapkan kebijakan pemanfaatan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin dan ethanol (flexi–fuel engine) (Kemenperin) 4. Menyusun kebijakan insentif fiskal untuk produksi mobil/motor listrik bagi pabrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Kemenkeu) 5. Menyusun roadmap jenis tanaman prioritas bahan baku BBN dan menyiapkan benih tanaman dengan tetap menjaga ketahanan pangan. (Kementan) 6. Menyusun peta jalan penerapan kebijakan pajak karbon atas konsumsi energi fosil (KESDM) 7. Menyusun kebijakan penerapan biaya preservasi jalan 39 dengan mekanisme pendapatan pemerintah (Kemenkeu)
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
39
@dewanenergi
dewanenerginasional
www.den.go.id
Dewan Energi Nasional Jalan Gatot Soebroto Kav. 49 Jakarta Selatan 12950 Website: www.den.go.id Phone: (021) 52921621 Email:
[email protected] #ruen
40
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
40
SESI PERTAMA
BAGIAN KEEMPAT RUEN Sisi Industri oleh Dyah Winarni P Wakil Tetap Kementerian Perindustrian
41
#ruen
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
41
SEKTOR INDUSTRI – ENERGI DAN BAHAN BAKU PROGRAM
KEGIATAN 293
Satuan: Juta TOE
Produk minyak lainnya BBM Listrik Gas Bumi (termasuk LPG, Syngas) Batubara Bioenergi (BBN, Biomasa) Total 118 72
2015
2020
2025
Jenis Listrik Gas & Syngas BBM LPG Batubara BBN Biomasa Non BBM
#ruen
TWh MMscfd Juta KL Juta Ton Juta Ton Juta KL Juta Ton Juta KL
2030
2035
2040
2045
2050
2015
2020
2025
2030
2040
2050
83,5 2.014,0 6,2 0,1 43,2 0,3 9,3 63,1
157,1 2.605,1 6,2 0,1 48,4 1,5 11,1 73,7
286,1 3.441,8 7,2 0,1 55,2 2,3 13,6 87,4
363,8 4.384,4 9,8 0,1 67,4 3,6 17,2 103,1
535,0 6.701,3 17,0 0,1 92,9 6,9 25,5 140,5
670,5 9.374,8 26,3 0,1 114,8 11,0 34,0 186,5
1. Memprioritaskan penggunaan sumber energi dan sumber daya energi fosil untuk bahan baku industri nasional. (KESDM) 2. Memberikan insentif fiskal dan non fiskal serta harga energi yang kompetitif untuk kebutuhan industri. (Kemenkeu dan KESDM) 3. Meningkatkan porsi investasi industri pengolahan nonmigas luar Jawa di banding Jawa menjadi 40% : 60% pada tahun 2035. (Kemenperin) 4. Meningkatkan kapasitas industri kimia dasar berbasis migas dan batubara untuk peningkatan nilai tambah dan subtitusi impor. (Kemenperin) 5. Menetapkan prioritas lokasi kawasan industri berkebutuhan energi tinggi di daerah mendekati sumber daya energi. (Kemenperin) 6. Menerapkan sistem pengelolaan energi dan optimalisasinya di industri secara bertahap. 42 (Kemenperin) 7. Membangun industri gasifikasi batubara. (Kemenperin) © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
42
PROGRAM UTAMA SEKTOR INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur energi di luar Jawa dalam rangka meningkatkan porsi investasi industri pengolahan non-migas luar Jawa dengan Jawa menjadi 40% : 60% pada tahun 2035 2. Menetapkan prioritas lokasi kawasan industri berkebutuhan energi tinggi di daerah mendekati sumber daya energi 3. Memprioritaskan penggunaan peralatan dan jasa produksi nasional, khusus untuk EBT harus diupayakan secara bertahap bisa mencapai 50% pada tahun 2025 dan 100% selambat-lambatnya pada tahun 2050 4. Meningkatkan kapasitas industri kimia dasar berbasis migas dan batubara untuk peningkatan nilai tambah dan substitusi impor 5. Meningkatkan pemanfaatan batubara untuk sektor industri dengan target mencapai 55,2 juta ton pada tahun 2025 dan 115 juta ton pada tahun 2050 6. Mengembangkan industri gasifikasi batubara sebagai bahan baku industri petrokimia dan industri pupuk #ruen
DUKUNGAN K/L TERKAIT
1. Membangun 135,5 GW pada tahun 2025, dan 443,1 GW pada tahun 2050 (KESDM) 2. Menyelesaikan kebijakan harga gas bumi dengan membentuk badan penyangga gas nasional (Perpres terkait Tata Kelola Gas Bumi Nasional) (KESDM) 3. Mengurangi porsi ekspor gas bumi menjadi kurang dari 20% pada tahun 2025 dan menghentikan ekspor gas bumi paling lambat tahun 2036 (KESDM) 4. Meningkatkan panjang pipa transmisi/distribusi gas bumi menjadi 18.322 km sampai dengan tahun 2019 (KESDM) 5. Mengurangi ekspor minyak mentah semaksimal mungkin dan menghentikannya pada saat kilang dalam negeri sudah mampu menyerap seluruh produksi dalam negeri (KESDM) 6. Melanjutkan kebijakan DMO batubara untuk kebutuhan nasional (KESDM) 7. Menyusun kebijakan insentif fiskal untuk produksi mobil/motor listrik bagi pabrikan . (Kemenkeu) 43
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
43
PROGRAM UTAMA SEKTOR INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
7. Mengembangkan industri petrokimia hulu khusus untuk Teluk Bintuni untuk menyerap produksi gas Tangguh 8. Melakukan restrukturisasi permesinan industri dan pemberian fasilitas insentif (fiskal dan nonfiskal bagi industri yang melaksanakan efisiensi energi) 9. Menyiapkan kebijakan pemanfaatan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin dan ethanol (flexi– fuel engine) 10. Mengembangkan kendaraan bertenaga listrik/hybrid pada tahun 2025 sebesar 2.200 unit untuk roda 4 dan 2,1 juta unit untuk kendaraan roda 2 11. Membangun industri moda transportasi listrik dan hybrid dari hulu sampai ke hilir 12. Audit kepatuhan pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) kepada badan usaha energi 13. Mengembangkan sistem informasi industri nasional (SIINAS) yang memuat kebutuhan energi per wilayah industr
#ruen
Lanjutan
DUKUNGAN K/L TERKAIT
8. Memberikan insentif fiskal kendaraan berbahan bakar gas, bahan bakar sintetis dan hidrogen, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku. (Kemenkeu) 9. Menyusun kebijakan insentif fiskal untuk produksi mobil/motor BBG (dedicated engine) bagi pabrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Kemenkeu) 10. Membangun sistem perkeretaapian Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, dan Trans Papua dan kereta api yang sudah tidak aktif serta menambah kapasitas system (Kemenhub) 11. Membangun sistem tol laut (angkutan laut utama reguler untuk barang) dengan menyediakan 150 kapal (Kemenhub) 12. Mengembangkan kendaraan bertenaga listrik/hybrid pada tahun 2025 sebesar 2.200 unit untuk roda 4 dan 2,1 juta unit untuk kendaraan roda 2 (Kemenhub) 13. Melakukan audit teknologi impor untuk meningkatkan daya saing industri nasional (Kemenristekdikti) 44 14. Menjamin ketersediaan Crude Palm Oil (CPO) untuk bahan bakar nabati (BBN) dalam negeri (Kementan) © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
44
@dewanenergi
dewanenerginasional
www.den.go.id
Dewan Energi Nasional Jalan Gatot Soebroto Kav. 49 Jakarta Selatan 12950 Website: www.den.go.id Phone: (021) 52921621 Email:
[email protected] #ruen
45
© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050
45